KEWARGANEGARAAN

KEWARGANEGARAAN

UNIVERSITAS BUDI LUHUR JAKARTA

MATERI KULIAH

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Disusun :

O

L

E

H

ALI MUHAMMAD S.Mi, MM

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB. I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu

mempunyai tujuan yang hendak dicapai, seperti halnya

Bangsa Indonesia yang mempunyai tujuan yang terdapat

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea

ke 4, yaitu mewujudkan Masyarakat adil dan makmur.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu berhubungan

dengan bangsa/Negara lain, yang kadang-kadang berbeda

kepentingan sehingga menimbulkan konflik sampai terjadi

perang antar bangsa-bangsa di dunia.

Lanjutan

Untuk memelihara hubungan baik antar bangsa perlu adannya kerjasama dalam berbagai

Bidang baik ilmu pengetahuan maupun tenologi, dengan berpedoman kepada kesamaan kepentingan.

Dan saling menghargaiprinsip,pedoman dan hukum yang berlaku dinegara masing-masing, tanpa mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan secara wajib di Pendidikan Tinggi di Indonesia merupakan bagian dari prinsip, pedoman dan hukum yang perlu dipahami oleh Semua Warga negara Indonesia sebagai bekal untuk menjadi warga negara yang baik atau pemimpin yang baik untuk memimpin Indonesia di kemudian hari. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan termasuk dalam mata kuliah Pengembangan Kepribadian bersama Pendidikan Pancasila dan Agama.

Sesuai dengan Undang-Undang(UU) No.2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional, menetapkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah:

Lanjutan

1. Melahirkan anak didik(warga negara) yang

menguasai IPTEK untuk bekal hidup,

sekaligus untuk kepentingan bangsa dan

negara

2. Melahirkan anak didik(warga negara) yang

memiliki kepribadian dan sikap mental

yang Baik, cinta tanah air dan rela

berkorban untuk Bangsa dan Negaranya.

Lanjutan

II. LANDASAN HUKUM

Pada Era Reformasi pada tahun 1998, ditandai dengan Amandemen UUD 1945, banyak Prinsip, pedoman dan landasan hukum yang perlu disempurnakan maupun ditambah agar Kandungan isinya sesuai dengan perkembangan Zaman.

Untuk Landasan hukum Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah :

1. UUD 1945 Amandemen ke IV

2. UU No. 20 tahun 1982, tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan

HANKAMNEG

3. UU No. 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. UU No.2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara R I, dan UU No.3

tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

5.Perlu acuan pendidikan nasioan melalui UU No. 20 tahun 2003,

ditetapkan:

Kurikulum PT yang berbasis kompetensi.

Proses belajar bersifat mendidik dan dialogis

Profesionalisme dosen.

6. Surat Kep. DIRJEN DIKTI No. 267/DIKTI/KEP/2000, tentang

penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan

Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan.

7. Surat Keputusan DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS No. 38/ DIKTI/KEP/2002

tentang Petunjuk Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan

Kepribadian di Perguruan Tinggi

Lanjutan

III. TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Tujuan Pendidikan Kerganegaraan yang diajarkan di Perguruan

Tinggi sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 267/DIKTI/

KEP/ 2000, Pasal 4 menyebutkan bahwa :

Tujuan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah:

1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan HAK dan

KEWAJIBAN secara santun Jujur dan demokrasi serta ikhlas

sebagai warga negara, terdidik dalam kehidupannya selaku

warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab.

Lanjutan

2. Menguasai Pengetahuan dan memahami tentang beragam masalah

dasar kehidupan Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang

hendak diatasi dengan penerapan Pemikiran yang berlandaskan

Pancasila, Wawasan Nusantara dan ketahanan Nasional

Secara kritis dan bertanggung jawab

3. Memupuk sikap dan prilaku yang sesuai dengan nilai-nilai

perjuangan serta Patriotisme Yang cinta tanah air, Rela berkorban

bagi nusa dan Bangsa Indonesia.

IV. ISI MATA KULIAH PENDIDKAN KEWARGANEGARAAN

Sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti DEPDIKNAS

No. 38 / DIKTI / KEP/ 2002, Tentang petunjuk pelaksanaan mata

kuliah Pengembangan Kepribadian(MPK), khususnya

tentang Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan meliputi :

9

Lanjutan

IV.1. Peranan Mahasiswa /Generasi Muda dalam Kehidupan

Berbansa dan Bernegara :

a.Landasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

b. Hambatan-Hambatan terhadap Pelaksanaan Pancasila

2. A. Negara

B. Bangsa

C. Demokrasi

3. Hak dan Kewajiban Warganegara

a. Proses Berbangsa dan Bernegara

b. Hak dan Kewajiban Warganegara

Lanjutan

4. Hak Asasi Manusia( Ham )

a. Pengakuan atas Martabat dan Hak-hak yang sama sebagai

manusia hidup didunia

b. Penghargaan dan Penghormatan atas hak-hak Asasi manusia

dengan mendapat perlindungan hukum

5. Wawasan Nusantara

a. Latara belakang Filosofi Wawasan Nusantara

b. Implementasi Wawawasan Nusantara dalam mewujudkan

persatuan dan Keasatuan Bangsa

6. Ketahanan Nasional

a. Konsep ketahanan nasional yang dikembangkan untuk menjamin

kelangsungan hidup atau kejayaan hidup bangsa dan negara

b. Fungsi Ketahanan Nasional sebagai kondisi, doktrin dan metode

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Lanjutan

7. Politik dan Strategi Nasional

a. Politik dan strategi Nasional sebagai Politik nasional dan

Strategi Nasional untuk mengantisipasi perkembangan

Globalisasi kehidupan dan perdagangan bebas

b. Politik Nasional sebagai hakekat Materil politik negara

c. Strategi Nasional sebagai hakekat seni dan Ilmu Politik

Pembangunan nasional

V. Penutup

Visi dan Misi Indonesia dan Masa Depan

Memberikan Kesimpulan dan Saran-saran yang diperlukan

sebagai warganegara yang Bertanggung jawab terhadap

bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB. II. PERANAN MAHASISWA SEBAGAI GENERASI MUDA

II.1. PERAN MAHASISWA/GENERASI MUDA DALAM KEHIDUPAN

BERBANGSA DAN BERNEGARA

Sebagai BARISAN NASIONAL dan terdepan dalam mengemban Misi Kehidupan berbangsa dan bernegara, Oleh sebab itu perlu memiliki sikap

dan prilaku sebagai berikut :

1. PATRIOT

Mencintai Tanah Air dan Bangsa

2. KSATRIA

Membela Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan

3. PENDEKAR

Rela bekerja keras dalam menghadapi tantangan hidup

4. PELOPOR

Menjadi teladan dan selalu berada didepan

5. PEJUANG

Rela berkorban untuk tanah air dan bangsanya

Lanjutan

A. LANDASAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

:

Landasan Yang digunakan dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara adalah sebagai berikut :

1. PANCASILA

2. UUD 1945

3. WAWASAN NUSANTARA

4. KETAHANAN NASIONAL

5. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

B. HAMBATAN-HAMBATAN TERHADAP PELAKSANAAN

PANCASILA

Pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen dapat terhambat karena adanya paham-paham lain dan sikap manusia tertentu, baik Individu maupun Kelompok.

Lanjutan

1. HAMBATAN-HAMBATAN TERSEBUT KARENA

ADANYA PAHAM LAIN :

a. PAHAM THEOKRASI

b. PAHAM SEKULARISME

c. PAHAM LIBERALISME atau INDIVIDUALISME

d. PAHAM KOMUNISME

e. PAHAM MARXISME

f. PAHAM FASCISME

g. PAHAM ETATISME

h. PAHAM CHAUVINISME DAN

i. PAHAM ETHNOSENTISME

Lanjutan

PENJELASANNYA :

a. Paham Theokrasi menghendaki : negara berdasarkan

Agama, dengan hukum Agama sebagai hukum Negara

b. Paham Sekularisme menghendaki : Negara sama sekali

terpisah dari Agama, Negara tidak mencampuri urusan

beragama. Agama urusan pribadi.

c. Paham Liberalisme mengajarkan : Kebebasan Individu

yang sangat luas, Ini berakibat hanya individu yang kuat,

pandai dan kaya saja yang diuntungkan. Masyarakat

menjadi tidak serasi, karena setiap warga terlau

mementingkan diri sendiri (individualisme)

Lanjutan

d. Paham Komunisme : mengajarkan negara

hak milik bersama, Kepentingan Partai lebih

diutamakan, Kehidupan beragama bebas, bebas

tidak beragama atau Atheisme.

e. Paham Marxisme : adalah Sosialisme yang

Atheistik anti agama dan anti hak-hak individu

hampir sama dengan Komunisme, tetapi bedanya

negara sosialis yang mengutamakan

kepentingan negara dari pada warganegara.

Lanjutan

f. Paham Fasisme : adalah ajaran yang memberikan kekuasaan

Mutlak kepada Negara, yang dalam praktiknya diwujudkan dalam

bentuk Sang Penguasa yang menjalankan kekuasaan sebagai

Diktator. Ini jelas memberi peluang kepada Penguasa untuk

berkuasa secara sewenang-wenang. Sehingga Raja atau Presiden

berkuasa secara Absolut.

g. Paham Etatisme : adalah paham yang mengajarkan kehidupan

serba Negara. Etatisme erat hubungannya dengan Komunisme,

terutama dalam bentuk Penguasaan Alat Produksi.

h. Chauvinisme : adalah paham yang mengajarkan kecintaan kepada

Bangsa dan Negara secara berlebihan sehingga merendahkan

bangsa lain.

i. Paham Ethonosentisme : adalah semangat cinta kepada Daerah

atau suku yang berlebihan sehingga menghambat pembinaan

Bangsa dan watak Bangsa

Lanjutan

2. HAMBATAN-HAMBATAN DISEBABKAN OLEH SIKAP

SEBAGAI BERIKUT :

a. Fanatik yang berlebihan

b. Sikap seweng-wenang atau Sok Kuasa

c. Mental Feodal(Sikap Feodalistik)

d. Sikap Primordial

e. Paternalistik

f. Materialistik dan pola hidup konsumtif

g. Hedonistik

PENJELASANNYA :

a. Sikap Fanatik(Fanatisme) adalah Sikap berlebihan, bersifat

menjunjung tinggi keyakinan sendiri dan memburukan

keyakinan orang lain. Boleh saja orang menjunjung tinggi

keyakinan sendiri akan tetapi kalau sudah memburukan

(mendiskriditkan) keyakinan orang lain ini, ini akan dapat

membahayakan persatuan Nasional.

Lanjutan

b. Sikap sewenang-wenang atau sok berkuasa adalah

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok

orang yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain,

sikap atau perbuatan yang dilakukan diluar batas

kewajaran.

c. Sikap Primordial adalah sikap setia pada ikatan pertama,

yang biasanya berlingkup kecil dan pertama kali terbentuk

dalam pertumbuhan seseorang, paling dasar, dan paling

sederhana. Misalnya : bersifat kedaerahan atau golongan.

Sikap seperti ini dapat mengancam kesetiaan Bangsa dan

Negara.

d. Istilah Feodal sering kurang jelas bagi kita, akan tetapi dalam

hal ini mental feodal dapat diartikan Mental Priyayi atau

Bangsawan, yang menyebabkan orang merasa diatas orang

lain dan oleh karena itu orang lain harus melayaninya.

Lanjutan

e. Sikap Paternalistik adalah sikap kebapaan yang serba ingin

mengatur atau memerintah meskipun dengan dalih untuk

Rakyat atau anak. Sikap ini dapat mematikan prakarsa

bawahan atau bawahan menjadi sapi perah.

f. Sikap Materialistik dapat mengancam keseimbangan hidup,

Orang hanya ingin mementingkan materi saja sehingga

dapat mengancam kehidupannya, karena tidak ada

keseimbangan antara kehidupan jasmani dan kehidupan

rohani. Dan pada umumnya sikap seperti ini berpola hidup

konsumtip.

g. Sikap Hedonistik berarti bersikap hidup mengejar

kenikmatan dunia, dan sikap seperti ini dapat mendorong

orang menjadi materialistik. Sikap hidup seperti ini dapat

megganggu prisip kesetiakawanan, yang merupakan unsur

penting dalam aspek kemanusiaan persatuan dan kesatuan

Bangsa.

2. A. N E G A R A

I. PENGERTIAN NEGARA

a. Negara adalah suatu tempat tertentu yang telah pasti

mempunyai batas-batas tertentu, dan merupakan suatu

wilayah yang didiami oleh suatu Bangsa dengan

mempunyai Pemimpin atau Pemerintahan tertentu.

b. Suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok

manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah

tertentu dan mengakui adanya suatu Pemerintahan, yang

mengurus Tata Tertib serta keselamatan sekelompok atau

beberapa kelompok manusia tersebut.

c. Suatu Perserikatan yang melaksanakan suatu Pemerintah

melalui Hukum Sosial. Masyarakat ini berada dalam suatu

wilayah tertentu, yang membedakannya dari kondisi

masyarakat lain diluarnya.

Lanjutan

II. UNSUR-UNSUR NEGARA

a. Bersifat Konstitutif :

Dalam Negara ada Wilayah, ada Rakyat( Masyarakat ) dan

ada Pemerintah yang berdaulat

Jadi secara Konstitutif syarat berdirinya suatu negara ada 3

unsur yaitu :

1. Ada Wilayah atau Daerah tertentu

2. Adanya Rakyat

3. Ada Pemerintah yang berdaulat

b. Bersifat Deklaratif :

Ditunjukan adanya Tujuan Negara, Undang-Undang Dasar

(UUD ), Pengakuan dari Negara Lain baik de Jure maupun de

Fakto, tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa atau

Perserikatan Bangsa-Bangsa( PBB ).

Lanjutan

III. BENTUK NEGARA, PEMERINTAHAN DAN KEKUASAAN

1. Negara Kesatuan

BENTUK

NEGARA 2. Negara Serikat

1. Negara Republik

NEGARA BENTUK 2. Negara Manarchi

PEMERINTAHAN

3. Negara Kekaisaran

1. Negara Kekuasaan

BENTUK

KEDAULATAN

2. Negara Hukum

B. B A N G S A

I. PENGERTIAN BANGSA

a. Bangsa adalah Sekelompok Manusia yang mempunyai

kepentingan yang sama dan menyatakan

dirinya sebagai satu Bangsa serta berproses didalamnya,

dalam satu wilayah.

b. Menurut ERNEST RENAN

Bangsa akan timbul karena adanya kehendak untuk bersatu

dalam warga Bangsa itu.

c. Menurut OTTO BAUER

Bangsa akan timbul karena adanya Perasaan-Senasib dari

kalangan para warganya.

Lanjutan

Bagaimana dengan Bangsa Indonesia ?

Bangsa Indonesia lahir akibat penjajahan Bangsa Barat terhadap

Kepulauan Nusantara yang lamanya 350 tahun oleh Belanda dan

3 tahun oleh Jepang. Wilayah Nusantara sendiri sebelumnya

adalah Wilayah Merdeka dan terdiri dari banyak suku, dimana

tiap suku mempunyai kekuasaan sendiri-sendiri dalam bentuk

kerajaan- kerajaan.

Kemudian suku-suku tersebut dipecah belah dan diadu domba

dengan politik Belanda De fide et Impera( memecah belah dan

menguasai )

Akibat dari penjajahan yang panjang itulah yang kemudian lahirlah

Kebangkitan Nasional 1908 dan suku-suku tersebut bersatu dan

berikrar Lewat SUMPAH PEMUDA tanggal 28 Oktober 1928.

Lanjutan

Dengan adanya Sumpah Pemuda Bangsa Indonesia bersatu melawan Penjajah, Kemudian datang Bangsa Jepang untuk menguasai Asia termasuk Indonesia, dengan sebutan Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia ke II. Janji Jepang kepada Bangsa Indonesia akan diberikan Kemerdekaan Oleh Jepang dengan syarat Bangsa Indonesia harus membantu Jepang melawan Sekutu. Tetapi karena Bom Atom yang di jatuh kan oleh Sekutu pimpinan Amerika Serikat di Kota Hirosyima dan Nagasaki (Jepang) yang mengakibatkan Jepang menyerah tanpa Syarat. Dengan adanya kekosongan kekuasaan maka Soekarno- Hatta memprolamasikan Bangsa Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sejajar dengan Bangsa-Bangsa lain didunia.

Lanjutan

2. SEBUTAN PENDUDUK UNTUK SUATU NEGARA

a. WARGA NEGARA

Adalah Penduduk Asli atau Orang-orang Asing yang datang kesuatu

negara yang telah Mendapat pengakuan dari negara dan telah

disahkan dengan Undang-undang negara tersebut.

Warga Negara Indonesia( WNI ) adalah Penduduk Asli Indonesia

dan Orang-orang Asing yang datang ke Indonesia dan menjadi

penduduk Indonesia (telah menetap) dan telah disahkan dengan

undang-undang Republik Indonesia.

b. BUKAN WARGA NEGARA

Adalah Orang-orang Asing yang datang kesuatu negara bersifat

sementara, dan akan kembali kenegara asalnya, seperti Touris

Mancanegara.

Lanjutan

c. RAKYAT

Adalah Orang-Orang yang mendiami suatu negara secara

keseluruhan baik warganegara maupun bukan warga negara dan

harus patuh pada pemerintah atau Undang-undang yang

berlaku dinegara tersebut. Rakyat Indonesia adalah penduduk dari

Sabang sampai Merauke.

d. BANGSA

Adalah sutu kelompok Orang-orang telah menyatakan dirinya untuk

membentuk suatu ikatan karena pesamaan senasib dan

sependeritaan dan apabila dijajah oleh bangsa lain akan bersama

sama berjuang untuk memperoleh atau mencapai Kemerdekaan .

Bangsa Indonesia adalah :

Kami Putera-Puteri Indonesia mengaku berbangsa satu, Bangsa

Indonesia.

3. D E M O K R A S I

1. PENGERTIAN DEMOKRASI

Demokrasi berasal dari Bahasa Latin, Demos dan Kratos atau Kratein. Adapun Demos artinya Rakyat

Dan Kratos artinya Pemerintahan, Maka Demokrasi diartikan sebagai Pemerintahan Rakyat. Maksud

Nya suatu Pemerintahan dimana Rakyat memiliki peranan yang sangat menentukan dalam mengambil

Keputusan atau kebijakan-kebijakan negara. Abraham Lincoln Presiden Amerika serikat berpendapat

Bahwa demokrasi artinya : Pemerintahan Dari rakyat, Oleh rakyat dan Untuk rakyat.

Lanjutan

Pandangan lain dikemukakan oleh Lyman Tower Sargent bahwa unsur-unsur demokrasi adalah :

1. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan Politik

2. Tingkat persamaan hak diantara warga negara

3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan yang diberikan dan

dimiliki oleh setiap warga negara

4. Sistem Perwakilan

5. Sistem pemilihan dan ketentuan mayoritas.

Dalam demokrasi dikenal adanya PIRAMIDA DEMOKRASI yang mengandung 4 komponen yaitu :

1. Pemilihan umum yang bebas dan adil 1.

2. Pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab 2.

3. Hak-hak Sipil dan Politis 3.4. Masyarakat Demokrasi 4.

Lanjutan

Setiap negara mempunyai ciri khas dalam melaksanakan kedaulatan rakyat atau demokrasi

Hal ini ditentukan oleh : Sejarah negara yang bersangkutan, meliputi :

1. Pemilu yang bebas dan adil

Artinya Pemilihan Umum yang dilasakan untuk memilih wakil-wakil

Rakyat harus mersifat

LUBER DAN JURDIL, Luber berasal dari singkatan : LANSUNG,

UMUM, BEBAS dan

RAHASIA dan JURDIL berasal dari singkatan Jujur dan Adil.

LANSUNG = Pemilih berhak secara lansung memberikan suaranya

sesuai kehendak hati Nurani tanpa perantara

UMUM = Warga negara yang memenuhi persaratan berhak untuk

memilih dan dipilih Tanpa Diskriminasi (berlaku untuk

semua )

Lanjutan

BEBAS = Warga negara berhak memilih bebas tanpa paksaan dari siapapun

RAHASIA = Dalam memberikan suara pemilih bebas menentukan pilihan tanpa

diketahui Pihak lain

JUJUR = Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu harus bersikap

jujur berkata yang benar dan Tidak berkata bohong

ADIL = Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), semua peserta

pemilu harus mendapat perlakuan yang sama

2. Pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab

Ada 3 jenis tanggung jawab yaitu :

a. Tanggung jawab secara hukum

b. Tanggung jawab secara Politis

c. Tanggung jawab secara Finansial

Lanjutan

3. Hak-hak Sipil dan Politis

Dalam hal ini Pemerintah harus memperhatikan hak-hak Sipil dan Politis agar Demokrasi dapat

Berkembang dengan baik. Pemerintah tidak boleh campur tangan

terlalu jauh yang mengakibat

kan hak-hak Sipil dan Politis tergannggu. Hak-hak tersebut meliputi

antara lain :

a. Hak Hidup

b. Hak bebas dari Penyiksaan dan kerja paksa

c. Bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang

d. Hak atas Pengadilan yang adil

e. Bebas berpikir dan bertindak sesuai hati nurani

f. Bebas menganut Agama dan Kepercayaan

g. Hak atas milik Pribadi

h. Bebas mengeluarkan pendapar, baik lisan maupun tulisan

i. Bebas berorganisasi dll.

Lanjutan

4. Masayarakat Demokrasi atau Madani

Maasyarakat Demokratis artinya Masyarakat yang ikut

menentukan kebijakan-kebijakan

Pemerintah melalui perwakilan-perwakilannya. Seperti halnya

Indonesia ada lebaga Legislatip yang ikut menentukan kebijakan

Pemerintah pusat maupun daerah, yaitu adanya MPR, DPR,

DPD dan DPRD. Dengan kata lain Masyarakat Demokratis atau

Madani yaitu Masyarakat

yang mempunyai peranan penting selain bersama Pemerintah

membuat Undang-Undang tetapi juga mengawasi juga jalannya

Pemerintahan.

2. BENTUK-BENTUK DEMOKRASI

a. Demokrasi Parlementer

Adalah bentuk Demokrasi dimana Lebaga

Legislatip( DPR ) mempunyai peranan yang sangat

besar yaitu DPR melakukan Pengawasan secara

terus menerus kepada Lembaga Eksekutif

(Pemerintah) dan dapat menjatuhkan Presiden

lewat mosi tidak percaya., dan Para Menteri

Diangkat oleh Presiden tetapi bertanggung jawab

kepada DPR.

b. Demokrasi Presidensil/Presidentil

Adalah suatu Pemerintahan dimana kekuasaan Lefislatif (DPR)

dan Kekuasaan Eksekutif (Peme rintah) dipisahkan. Kedudukan

Presiden/Pemerintah sangat kuat dan tidak dapat dijatuh

kan oleh DPR. Para Menteri diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

c. Demokrasi Rakyat

Adalah demokrasi yang Pemerintahannya dikuasai oleh beberapa

Pemimpin Partai, dan bersifat Totaliter, tetapi negara tersebut

tetap memiliki Lembaga Legislatif dan Yudikatif namun tidak

berfungsi.

d. Demokrasi Liberal

Adalah Demokrasi yang mengutamakan Kebebasan mutlak yang kadang-

kadang mengorbankan norma-norma yang berlaku karena yang

mengambil keputusan adalah Mayoritas yang menimbulkan Free fights

Liberalisme yaitu Persaingan bebas antar Individu atau golongan.

Demokrasi Liberal dianut Oleh Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa

Barat.

e. Demokrasi Sosialis

Adalah suatu sistem Demokrasi yang mengutamakan atau mengagungkan

kepentingan negara Yaitu kepentingan negara diatas segala-galanya.

Paham ini banyak menyampingkan hak-hak Individu sehingga

penyelenggara negara didominasi oleh Pemerintah. Dianut oleh negara-

Negara Eropa Timur dan Eropa Utara.

f. Demokrasi Pancasila adalah Demokrasi

yang dianut oleh Bangsa Indonesia yang

bersumber pada Kepribadian Bangsa

Indonesia yaitu : Pengamalan sila ke 4

dari Pancasila dan dijiwai oleh Sila Ke-

Tuhanan YME, Kemanusiaan yang adil dan

beradab, Persatuan Indonesia dan Sila

Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat

Indonesia.

Demokrasi Pancasila senantiasa menjaga keselarasan, Keserasian,

dan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Kepentingan

Umum yang mengedepankan prinsip musyawarah-mu fakat serta

rasa kekeluargaan.

Menurut Partisipasi Rakyat terhadap Negara Demokrasi terbagi

atas 2 macam yaitu :

1. Direct Democraty ( Demokrasi Lansung ) adalah demokrasi

dimana dalam sistem ini, Rakyat Ikut secara lansung

menentukan kebijakan-kebijakan Pemerintah atau keputusan

Kenegaraa Seperti di Yunani kuno.

2. Indirec Democraty ( Demokrasi tidak Lansung ) adalah sistem demokrasi

dimana Rakyat tidak lansung ikut menentukan kebijakan-kebijakan

Pemerintah atau keputusan kenegaraan tetapi melalui wakil-wakilnya yang

duduk di Lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR, DPD

dan MPR.

III. ISI DEMOKRASI

1. Demokrasi dalam arti FORMAL yaitu Demokrasi diliht dari bentuk

wujudnya :

a. Ada Lembaga Perwakilan

b. Ada sistem musyawarah

c. Ada Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak

2. Demokrasi dalam arti MATERIAL yaitu Demokrasi yang berkaitan

dengan hak-hak Demokrasi yang mengandung nilai kebebasan,

Persamaan hak dan kewajiban, Penghargaan

Harkat dan Martabat, Keadilan dan lain-lain.

III. ISI DEMOKRASI

1. Demokrasi dalam arti FORMAL yaitu Demokrasi diliht

dari bentuk wujudnya :

a. Ada Lembaga Perwakilan

b. Ada sistem musyawarah

c. Ada Pengambilan keputusan berdasarkan suara

terbanyak

2. Demokrasi dalam arti MATERIAL yaitu Demokrasi yang

berkaitan dengan hak-hak Demokrasi yang mengandung nilai

kebebasan, Persamaan hak dan kewajiban, Penghargaan

Harkat dan Martabat, Keadilan dan lain-lain.

Bentuknya :

a. Pemilu

b. Referendum

c. Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden

d. dll.

4. 5 LANDASAN HUKUM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

Negara Indonesia adalah negara Demokrasi hal ini ditegaskan

dalam beberapa peraturan atau Perundang-undangan yang berlaku dinegara Republik Indonesia, yaitu :

1. Pancasila, Sila ke 4 yaitu : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah

kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/perwakilan.

2. Pembukaan UUD 1945, alinea ke IV, Maka disusunlah kemerdekaan

kebangsaan Indonesia Itu dalam suatu UUD negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat.

3. Batang tubuh UUD 1945, Pasal 1, ayat 2, : Kedaulatan ditangan Rakyat, dan Dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (Amandemen ke IV )

4. Pasal 2 ayat 1, UUD 1945, MPR terdiri atas anggota DPR, dan DPD yang dipilih melalui Pemiliahan Umum.

5. UU No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD

BAB. III. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA SERTA HAM

3. HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA

Warga negara sebagai komponen-komponen yang mendukung negara di

NKRI diatur dalam UUD 1945 pasal 26, sampai pasal 34 UUD 1945, yang

isinya tentang hak dan Kewajiban

Warga negara meliputi :

1. Hak untuk menjadi Warga negara

2. Hak Kedududukan yang sama didepan hukum

3. Hak yang sama dalam kedudukan di Pemerintahan

4. Hak Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran baik

lisan maupun tulisan

5. Hak untuk memeluk Agama, dan beribadah menurut Agama dan

Kepercayaannya

6. Hak dan Kewajiban ikut serta dalam usaha Pembelaan Negara

7. Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak

8. Hak untuk mendapat Pendidikan dan Pengajaran, Khusus untuk

pendidikan Dasar adalah wajib

9. Hak untuk berusaha dan memperoleh pekerjaan sesuai dengan

keinginan

10. Hak fakir miskin dan anak-anak terlantar, berhak dipelihara oleh Negara

5. Hak ASASI MANUSIA

1. PENGERTIAN

a. Pengertian HAM

Adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan

keberadaan Manusia sebagai Mahluk Tuhan YME dan

merupakan anugrahnya, yang wajib dihormati dan dilindungi

Oleh Pemerintah, hukum dan setiap Orang tanpa kecuali.

b. Pelanggaran HAM

Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok Orang, termasuk

aparat negara, baik yang disengaja maupun tidak disengaja

atau kelalaian secara melawan hukum, mengurangi,

menghalangi, membatasi atau mencabut HAM seseorang atau

sekelompok Orang yang dijamin Undang-Undang.

Meskipun HAM setiap Orang merupakan hak yang melekat pada keberadaan dan hakekat Manusia dan wajib dihormati, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, Berangsa dan Bernegara

Hak dan kebebasan perlu diatur dalam UU ataupun Peraturan- peraturan lain, ini semata-mata untuk mejamin pengakuan dan penghormatan HAM serta kebebasan orang lain, serta Kesusilaan dan demi ketertiban umum dan kepentingan Bangsa.

2. LIMA ( 5 ) LANDASAN HUKUM HAM

a. UUD 1945 pasal 27

Ayat ( 3 ) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta

dalam upaya pembelaan negara

b. UUD 1945 pasal 28 A sampai 28 J

Tentang Hak Asasi Individu

c. UUD 1945 Pasal 30

Ayat ( 1 ) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam

usaha pertahanan dan keamanan negara.

d. UU No. 39 tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia

e. Tap MPR No. VII/MPR/1998

INSTRUMEN NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (HAM)

1. Mengapa Hak itu penting ?

Dalam kehidupan sehari-hari orang meneriakkan pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Tetapi sering pula Orang salah memahami bahwa demi melindungi haknya, dirinya telah melanggar hak orang lain secara sengaja. Hak merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Artinya Manusia memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dan kepentingannya, tetapi harus diingat bahwa wewenang itu sendiri dibatasi oleh peraturan yang berlaku. Sebagai contoh : Kita mempunyai hak untuk memiliki sesuatu dan kita memanfaatkan sebagai sarana untuk mewujudkan keinginan kita agar dapat bersekolah tentu dibutuhkan uang maka dalam hal ini uang merupakan sarana, tetapi untuk memperoleh uang tersebut kita tidak dibenarkan melanggar kepentingan orang lain.

Ada Hak maka keseimbangannya adalah kewajiban.

2. Apakah Hak Asasi Manusia itu ?

Sejak dilahirkan setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati oleh manusia lainnya. Hak tersebut merupakan karunia Tuhan YME yang diberikan/ dianugrahkan kepada setiap manusia sebagai nilai utama dalam diri Manusia yang merupakan hak dasar setiap manusia. Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan terjemahan dari droit de Ihomme dalam bahasa Prancis yang artinya Hak Asasi Manusia. Dalam bahasa Inggris Human Rights, dalam bahasa Belanda disebut Menselijke Rechten. Hak Asasi tidak akan hilang walaupun orang itu mandapat perlakuan yang tidak manusiawi karena bersifat kodrati.

Perlindungan Hak Asasi Manusia adalah UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dijelaskan bahwa :

Menurut UU No. 39 tahun 1999

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugrah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia meliputi :

1. Hak Hidup

2. Hak Kemerdekaan

3. Hak Memiliki Sesuatu

4. Hak Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup

Kemudian berkembang menurut tingkat kebudayaan dan meliputi berbagai bidang sebagai berikut :

1. Hak Asasi Pribadi :

a. Hak Kemerdekaan memeluk agama

b. Hak mengemukakan pendapat

c. Hak berorganisasi

2. Hak Asasi Ekonomi :

a. Hak memiliki sesuatu

b. Hak membeli dan menjual sesuatu

c. Hak perjanjian atau kontrak

d. Hak memilih pekerjaan

3. Hak Asasi Politik :

a. Hak diakui sebagai warga negara

b. Hak memajukan negara

c. Hak partisipasi dalam pemerintah

4. Hak Asasi Sosial dan kebudayaan meliputi :

a. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan

b. Hak mendapatkan pendidikan

c. Hak mengembangkan kebudayaan

Ad. 1. UUD 1945 memuat hak asasi manusia cukup lengkap :

a. Hak Asasi Manusia sebagai hak segala bangsa, pada alinea I

Pembukaan UUD 1945

b. Hak Asasi Manusia sebagai hak warga negara, Batang tubuh UU1945,

pasal 27, 28, 28D, ayat (3), 30, 31

c. Hak Asasi Manusia sebagai hak tiap penduduk, pasal 29 ayat (2)

d. Hak Asasi Manusia sebagai hak individu pasal 28 A sampai 28 J

Ad. 1. UUD 1945 memuat hak asasi manusia cukup

lengkap :

a. Hak Asasi Manusia sebagai hak segala

bangsa, pada alinea I Pembukaan UUD 1945

b. Hak Asasi Manusia sebagai hak warga

negara, Batang tubuh UUD 1945, pasal 27,

28, 28D, ayat (3), 30, 31

c. Hak Asasi Manusia sebagai hak tiap

penduduk, pasal 29 ayat (2)

d. Hak Asasi Manusia sebagai hak individu pasal

28 A sampai 28 J

5. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang

apabila tidak Dilaksanakan Tidak mungkin terlaksana dan tegaknya

hak asasi manusia(HAM)

6. Diskriminasi adalah Pembatasan, pelecehan, atau pengecualian

yang lansung maupun Tidak lansung didasarkan pada perbedaan

manusia atas dasar agama, suku,ras, Kelompok, golongan, status

sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan Politik.

7. Penyiksaan anak adalah perbuatan yang dilakukan terhadap anak

( usia dibawah 18 tahun) dengan segaja atau tidak disengaja

sehingga menimbulkan rasa sakit

Atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani.

HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI HAK INDIVIDU/PERORANGAN TERCANTUM DALAM UUD 1945 PADA BAB X A HAK ASASI MANUSIA PASAL 28 A S/D 28 J Sebagai berikut :

Pasal 28 A. Setiap Orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan

hidup dan kehidupan

Pasal 28B (1) Setiap Orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan

keturunannya melalui perkawinan yang sah

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi

Pasal 28C(1) Setiap Orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

Kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni

dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap Orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan

haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa

dan negara

Pasal 28D(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan

perlindungan dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam

hubungan kerja

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh

kesempatan yang sama dalam pemerintahan

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

Pasal 28 E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat

menurut agamanya.

Memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,

memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di

wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak

kembali

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini

kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap yang

sesuai dengan hati nuraninya

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,

berkumpul dan mengeluarkan pendapat

Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan

memperoleh informasi untuk mengembangkan

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah dan menyampaikan informasi

dengan menggunakan segala jenis saluran yang

tersedia

Pasal 28 G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri

pribadi, keluarga, kehormatan dan harta benda

Yang dibawah kekuasaannya, serta berhak

atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

merupakan hak asasi

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang

merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka

politik dari negara lain

Pasal 28 H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup

yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan

perlakuan khusus untuk Memperoleh dan manfaaat

yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh

sebagai manusia yang bermartabat

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan

hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara

sewenang-wenang oleh siapapun

Pasal 28 I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak kemerdekaan

pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,

dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apapun

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat

diskriminatif atas Dasar apapun dan berhak mendapat

perlindungan serta perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati

selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban

(4) Perlindungan, pemajuan penegakkan, pemenuhan hak asasi

adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah

Pasal 28 J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi

manusia orang lain dalam tertib kehidupan

bermasyarakat

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan

atau perlakuan yang merendahkan derajat

martabat manusia dan berhak memperoleh suaka

politik dari negara lain

Pasal 28 H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup

yang baik dan sehat, serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan

perlakuan khusus untuk Memperoleh dan manfaaat

yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh

sebagai manusia yang bermartabat

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan

hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara

sewenang-wenang oleh siapapun

Pasal 28 I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak

kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama,

hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut

atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apapun

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat

diskriminatif atas Dasar apapun dan berhak mendapat

perlindungan serta perlakuan yang bersifat

diskriminatif itu

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus

dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan

peradaban

(4) Perlindungan, pemajuan penegakkan, pemenuhan hak

asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama

pemerintah

Pasal 28 J (1) Setiap orang wajib

menghormati hak

asasi manusia

orang lain, dalam

tertib kehidupan

bermasyarakat

BAB. IV. WAWASAN NUSANTARA

5.WAWASAN NUSANTARA

1. Latar Belakang

Upaya apapun yang di lakukan oleh suatu bangsa dalam membina dan menyelenggarakan sistem kehidupan bangsa untuk mencapai cit-citanya, aka selalu di hadapkan kepada pengaruh pengaruh yang berupa interaksi dan interelasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu diperlukan suatu konsep berupa Cara Pandang Wawasan Nasional yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan bangsa dan keutuhan Wilayahnya.

Menyadari pentingnya konsepsi Wawasan nasional sebagai cara pandang yang menjadi pedoman dalam menjalani hidup, bangsa Indonesia juga menyusun konsep Wawasan Nasionalnya yang disebut Wawasan Nusantara atau disingkat WASNUS.

2. PENGERTIAN

Wawasan Nusantara adalah :

Cara pandang Bangsa Indonesia tantang diri dan lingkungannya, berdasarkanide nasionalnya yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan nasional.

3. TUJUAN WAWASAN NUSANTARA

Wawasan Nusantara berpedoman sebagai tujuan hidup bagi

terwujudnya cita cita dan Tujuan Nasional.

a. Kedalam

Mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan

nasional yaitu aspek alamiah dan aspek Sosial.

b. Keluar

Ikut serta mewujudkan, kesejahteraan, ketertiban dan

perdamaian seluruh umat manusia dengan melakukan

kerjasama di forum Internasional.(PBB)

4. FUNGSI WAWASAN NUSANTARA

a. Membentuk dan membina persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa dan Negara Indonesia melalui integrasi seluruh aspek dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Merupakan ajaran dasar yang melandasi kebijaksanaan dan strategi pembangunan Nasional, baik pembangunan aspek kesejahteraan maupun pembangunan aspek keamanan, dalam upaya mencapai tujuan Nasional.

PETA INDONESIA

PETA INDONESIA

5. Ada 3 (tiga) Faktor Yang Mempengaruhi

tujuan Nasional :

1. Bumi atau ruang hidup sebagai tempat tinggal

bangsa.

2. Jiwa atau tekad dan semangat manusianya atau

rakyatnya.

3. Lingkungan Sekitarnya

6. LATAR BELAKANG DARI KOSEPSI WASANTARA

A. Adanya paham kekuasaan yang dirumuskan oleh :

1. MACHIAVELLI PADA ABAD XVII

Ia merupakan tokoh Gerakan Pembaharuaan (reanaisance) yang dipicu oleh masuknyaajaran Islam ke Eropa Barat.

Sebagai pakar Ilmu Politik ia memberi pesan agar negara berdiri dengan kokoh, yaitu :

a. Segala cara dihalalkan dalam merebut dsan mempertahankan

kekuasaan.

b. Untuk menjaga kekuasaan rezim politik harus didampingi

kekuatan ekonomi/logistik.

c. Dalam dunia politik yang kuat pasti dapat bertahan dan menang.

2. NAPOLEON BONAPARTE PADA ABAD XVIII

Sebagai tokoh revolusioner ia berpendapat bahwa perang di masa depan merupakan perang total. Kekuatan politik harus di dampingi kekuata ekonomi/logistik.

3. JENDERAL CLAUSEWITZ PADA ABAD XVIII

Menurut perangnya adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Baginya perang adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

4. LENIN PADA ABAD XIX

Lenin memodifikasi paham Clausewitz yaitu : Perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara kekerasan. Perang atau pertumpahan darah atau revolusi adalah sah dalam rangka mengkomuniskan seluruh bangsa di dunia.

B. Adanya Teori Geopolitik/Geostrategi

teori Geopolitik ada 2 bagian :

1. Tujuannya (politik)

2. Cara mencapai tujuan (strategi)

Teori Geopolitik ini juga bersifat Ekspansionis/Kolonial.

Teori ini dilihat dari TUJUANNYA dirumuskan oleh :

a. FREDRICK RATZEL (1884 1904)

1. NEG. Analog dengan mahluk hidup

2. NEG. Identik dengan ruang yang ditempati kelompok

politik (kekuatan) makin luas makin berkembang

3. Dalam kehidupan berlaku hukum alam.

4. Makin tingginya kebudayaan suatu bangsa, makin

besar kebutuhan S.D.A.

b. RUDOLF KJELLEN (1864 1922)

1. NEG. Sama dengan mahluk hidupyang memiliki

intelektual.

2. NEG. Dibenarkan untuk memperoleh ruang hidup

yang culup luas, agar rakyatanya dapat

berkembang bebas.

3. Dalam kehidupan negara

* Kedalam :

Untuk mencapai kehidupan yang harmonis.

* Keluar :

Untuk memperoleh batas batas NEG. Yang lebih

baik.

c. KARL HOUSHOFER (1869-1946)

1. Pokok-pokok ajaran menganut

pandangan RUDOLF KJELEN.

2. Kekuatan darat yang kompak dapat

mengalahkan kekuatan laut.

3. Negara cukup dikuasai oleh 4 negara

besar.( Amerika, Rusia, Inggris,&Pracis)

Teori Geopolitik/geostrategi dilihat dari CARA MENCAPAI TUJUAN dirumuskan oleh :

a. Teori S.H.MACKINDER

Ia mengajarkan teori Daerah jantung Dunia yaitu benua Eropa dan Asia. Barang siapa dapat menguasai Daerah Jantung Dunia, akan dapat menguasai pulau dunia yaitu Eurasia + Afrika (wawasan benua).

b. Teori S.W. RALEIGH dan AT.MAHAN

Isi ajarannya menitik beratkan pada penguasaan atas samudra, jika ingin menguasai dunia. (Wawasan Maritim).

c. TEORI W. MITCHEL, A. SAVERSKY, G. DOUHET dan J.F. CHARLES FULLER

Keempat tokoh ini mengajarkan bahwa untuk menguasai dunia, bukan melalui daratan atau lautan, tetapi melalui penguasaan udara. Melalui penguasaan udara dapat dilumpuhkan kekuatan lawan, jika perlu di pangkalannya sendiri. (Wawasan Dirgantara).

d. TEORI N.J. SPIJKMAN

Ia menggabungkan ke 3 teori di atas, karena menguasai darat, laut dan udara, negara akan dapat menguasai dunia (Wawasan Kombinasi).

c. Adanya kondisi wilayah kedaulatan Indonesia yang berupa pulau-pulau.

Ketika NKRI berdiri pada tahun 1945, batas-batas wilayah kedaulatan RI menggunakan batas-batas wilayah yang ditetapkan oleh penjajah bangsa Belanda yaitu UU TER No 442 th 1939, bataslaut

diukur pulau demi pulau sehingga wilayah kedaulatan negara menjadi terpecah-pecah. Ini berarti antara pulau dengan yang lain ada laut bebas.

Bangsa Indonesia kemudian melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pada tanggal 13 desember 1957 mengeluarkan pengumuman tentang KONSEPSI NEGARA KEPULAUAN , yang isinya bahwa wilayah kedaulatan RI adalah wilayah yang utuh.. Garis batas wilayah kedaulatan negara diukur dengan menarik garis lurus melalui pulau-pulau terluar dengan lebar laut 12 mil dari garis pantai. Tahun 1958, konsep ini diajukan mahkamah hukum laut internasional PBB, dan diakui tahun 1982 di New York.

b. Pada tanggal 17 Feebruari tahun 1969 pemerintahan RI mengeluarkan pengumuman tentang landas kontinen. Yaitu semua sumber daya di sekitar landas kontinen milik pemerintah RI kemudian melakukan perundingan dengan negara-negara tetangga tentang landas kontinen.

c. Pada tanggal 21 Maret 1980 pemerintah RI mengeluarkan pengumuman tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Yang isinya jalur lautan di luar RI sampai sejauh 200 mil yang diukur dari garis pantai, semuanya milik RI.

7. PANDANGAN WAWASAN NASIONAL INDONESIA

(WASANTARA)

Pandangan Wawasan Nasional didasarkan pada :

a. Paham kekuasaan yang dianut Bangsa Indonesia didasarkan

pada :

1. Pancasila sebagai Landasan Idiil

2. Sikap bahwa Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta

kemerdekaan

3. Bangsa indonesia tidak menganut adu kekuatan dan adu kekuasaan

b. Landasan pembinaan dan pengembanagan Wasantara :

1. Falsafah Pancasila

2. Aspek Wilayah Indonesia

3. Aspek sosial Budaya Indonesia

4. Aspek sejarah Bangsa Indonesia

8. AJARAN WASANTARA DASAR

a. Mengutamakan persatuan dan Kesatuan dalam kemajemukan

yang menyangkut bangsa dan wilayah dalam segala aspek

kehidupan.

b. Pancasila sebagai landasan Idiil

Pancasila sebagai ajaran dasar mengandung nilai-nilai

keseimbangan, keserasian, persatuan dan kesatuan dalam

membina kehidupan nasional., juga sumber motifasi.

c. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusi

Merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman hidup

berbangsa dan bernegara. UUD 1945

sebagai hukum dasar negara mengatasi segala paham golongan

atau kelompok dan perorangan.

9. UNSUR DASAR KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA

Unsur dasar wasantara meliputi :

a. Wadah dalam arti ruang hidup maupun

kehidupan bernegara atau tata negara

b. Isi, yaitu aspirasi Bangsa yang sudah

ditetapkan dalam cita-cita dan tujuan.

c. Tata laku, yaitu hasil interaksi antara wadah

dan isi. Tata laku ini akan tercermin dalam

tata laku batiniyah dan lahiriyah.

10. ASAS WAWASAN NUSANTARA

a. Kepentingan bersama yaitu Wawasan

Nusantara sebagai wawasan kebangsaan merupakan

pedoman hidup bagi setiap warga negara didalam

menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

b. Keadilan yaitu kesesuaian pembagian hasil dengan

adil dari jerih payah usaha dan jerih payah kegiatan

orang perorangan.

c. Kejujuran yaitu kebranian untuk berfikir, berkaata dan

bertindak sesuai realita dan ketentuan yang benar.

d. Solidaritas yaitu perlunya rasa setia kawan,

mau memberi dan berkorban bagi orang lain.

e. Kerjasama yaitu adanya koordinasi dan

pengertian yang didasarkan atas kesetaraan

demi teciptanya sinergi yang lebih baik.

f. Kesetiaan yaitu setia terhadap kesepakatan

bersama untuk menjadi bangsa dan

mendirikan NKRI.

11. SASARAN IMPLEMENTASI WASANTARA

DALAM KEHIDUPAN NASIONAL.

a. Dalam kehidupan politik, terciptanya iklim

penelenggaraan NEG. Yang sehat dan dinamis. Ini

akan terlihat dalam bentuk pemerintahan yang kuat,

aspiratif dan terpercaya sebagai wujud dari

Kedaulatan Rakyat.

b. dalam kehidupan ekonomi, terciptanya kehidupan

ekonoo yang benar-benar menjamin pemenuhan

kebutuhan dan peningkatan kesejahteraaan rakyat

secara adail dan merata.

c. Dalam kehidupan sosial, terciptanya sikap batiniyah dan lahiriyah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan.

d. Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan dapat tumbuh dan berkembangnya kesadaran cinta tanah air dan bangsa serta terbentuknya sikap bela negara

12. PEMASYARAKATAN / SOSIALISASI

WASANTARA

Untuk mempercepat tercapainya tujuan Wasantara perlu dilakukan pemasyarakatan Wasantara.

A. Menurut cara / sifat penyampaiannya

1. Langsung : melalui ceramah, diskusi, dialog,

tatap muka

2. Tidak langsung : melalui media elektronik,

media cetak.

B. Menurut metode penyampaiannya

1. Keteladanan : contoh, bukti terutama dari

para pemimpin

2. Edukasi : disampaikan melalui pendidikan

formal maupun non formal

3. Komunikasi : Terciptanya hubungan

komunikasi 2 arah.

4. Integrasi : terjalinnya perstuan dan kesatuan,

karena hal ini akan membatasi sumber konflik

dalam tubuh bangsa Indonesia.

13. TANTANGAN IMPLEMENTASI

WASANTARA

Perkembangan Teknologi yang pesat terutama teknologi Informasi dan Transportasi yang ditemukan oleh negara-negara maju membawa dampak pada kehidupan manusia yang semakin Transparan dan Global. Nilai-nilai kehidupan baru tersebut merupakan kekuatan penetrasi Global yang dihadapi setiap bangsa, terutama pada Negara-negara berkembang, yang masih memegang nilai-nilai lama yang sudah mentradisi.

b. Dunia yang sudah tanpa batas

Akibat dari perkembangan IPTEK, dunia transparan tanpa mengenal batas. KENICHI OHAME dalam BORDLESS WORLD memberi pesan: Negara harus mengurangi peran pemerintah pusat dan memberi peranan kepada pemerintah Daerah dan masyarakat yang lebih besar.

c. Era baru kapitalisme

Kapitalisme adalah sistem ekonomo berdasarkan hak milik swasta dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Dalam era baru kapitalisme, sistem ekonomi dilakukan melalui aktifitas secara luas dalam semua aspek kehidupanmasayarakat dan memerlukan strategi baru yaitu keseimbangan antara paham individu dan paham sosialis

d. Kesadaran warga negara

disini dibagi dalam 2 bagian:

a. Kesadaran warga negara pada waktu

merebut kemerdekaan, pada masa

penjajahan sampai tahun 1945

b. Kesadaran warga negara pada waktu mengisi

kemerdekaan, yaitu dari tahun 1945 sampi

sekarang.

14. KEBERHASILAN IMPLEMRNTASI WASANTARA

Timbulnya kesadaran masyarakat yang :

a. Mengerti, memahami dan menghayati hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warga negara dengan warga negara sehingga sadar sebagai Bangsa Indonesia yang cinta tanah air bardasar pancasila, UUD 1945, Wasantara.

b. Mengerti, memahami dan menghayati bahwa didalm menyelenggarakan kehidupannya, negara memerluakn Konsepsi Wawasan Nusantara, sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki Wawasan Nusantara guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

BAB. V. KETAHANAN NASIONAL

6. KETAHANAN NASIONAL

KETAHANAN NASIONAL adalah :

Kondisi tahan

Mampu bertahan

Dapat bertahan

Dari ;

Ancaman, hambatan, tantangan, gangguan. Dalam menjalankan kehidupan atau mempertahankan kelangsungan hidup (bangsa)

Dalam kehidupan Bangsa Indonesia, kelangsungan hidup yang dimaksud adalah NEGARA KESATUAN RI yang berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945.

Untuk mewujudkan dan mengembangkan KETAHANAN NASIONAL, diperlukan suatu tindak ULET dan TANGGUH. Oleh karena itu perlu disusun konsep TANNAS yang akan dipakai dalam mewujudkan dan mengembangkan TANNAS tersebut.

1. KOMPONEN-KOMPONEN HANKAM

Keterlibatan Warganegara dalam bela negara

tersusun dalam komponen-komponen

Kekuatan

Pertahan Negara, yang menurut UU No. 3 tahun 2002 terdiri dari :

a. Komponen Utama

Adalah TNI yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI

AU yang berfungsi sesuai dengan Matra Masing-

masing.

b. Komponen Cadangan

Terdiri dari segenap Sumber daya Nasional( SDN ),

yang meliputi Sumber daya Manusia (SDM) setiap

Warga negara, Sumber daya Alam atau Bumi serta

Sarana dan Prasarana yang Telah disiapkan

secara dini oleh Pemerintah untuk dikerahkan

melalui MOBILISASI UMUM Guna memperbesar

dan memperkuat komponen Utama

c. Komponen Pendukung

Terdi dari segenap Sumber daya Nasional (SDN) yang meliputi

SDM, SDA atau SDB serta Sarana Prasarana yang secara

lansung, maupun tidak lansung dapat meningkatkan Kekuatan

Dan Kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.

2. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG DIGUNAKAN DALAM

MENYUSUN KONSEPSI TANNAS DILANDASI

a. Manusia sebagai mahluk yang berbudaya

b. Tujuan nasional, falsafah bangsa dan IDEOLOGI NEGARA

Pokok Pikiran 1

Manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dalam menjalankan hidupnya manusia menggunakan akal pilikiran, naluri dan ketrampilan dengan melakukan hubungan-hubungan :

a. Dengan sesamanya

b. Dengan Tuhan

c. Dengan alam sekitarnya

Dari pokok pikiran ini ditetapkan berbagai aspek-aspek kehidupan manusia.

Pokok Pikiran 2

Pokok pikiran 2 tentang Tujuan Nasional, karena dalam kehidupan terjadi berbagai masalah internal maupun eksternal yang dapat berpengaruh positif maupun negatif.

Demikian pula dengan falsafah dan ideologi Pancasila yang kandunga isinya mengandung makna :

a. Setiap manusia mempunyai hak sama dalam menjalankan

hidupnya.

b. Mengandung cita-cita yang harus diraih

c. Adanya ridho ALLAH yang kemudian menjadi pendorong spiritual

d. Cita-cita tersebut diraih melalui wadah dalam NKRI

3. PENGERTIAN

Ketahanan Nasional adalh kondisi dinamis bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. TANNAS berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ASTAGATRA yang datang dari luar dan dari dalam untuk menjamin identitas dan kelangsungan hidup bangsa serta negara dalam mencapai Tujuan Nasional.

4. KONSEPSI TANNAS

Diwujudkan dengan mengembangkan kekuatan nasional melalui pengatura dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh Menyeluruh dan Terpadu berlandaskan Pancasila, UUD1945, dan Wawasan nusantara.

a. ASAS KESEJAHTERAAN dan KEAMANAN, merupakan 2 hal

yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan, merupakan

kebutuhan yang mendasar dan esensial dalam hidup manusia.

b. ASAS KOMPRENSIF INTEGRAL atau MENYELURUH

TERPADU, siitem kehidupan nasional mencakup segenap aspek

kehidupan bangsa dalam bentuk persatuan dan keterpaduan

secara utuh menyeluruh (kompherensif integral).

c. ASAS MAWAS KEDALAM dan KELUAR, sistem

kehidupan yang merupakan perpaduan segenap

aspek, terjadi interaksi dengan lingkungannya positif maupun

negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas kedalam dan keluar.

d. ASAS KEKELUARGAAN, hidup secara kekeluargaan adalh hidup

yang mengandung nilai-nilai : gotong royong, kebersamaan,

kearifan, tenggang rasa, tanggung jawab, keadilan. Perbedaan

perbedaan yang ada harus diterima secara sadar sebagai suatu

kenyataan dan harus dikembangkan secara serasi supaya tidak

berkembang menjadi konflik yang dapat saling menghancurkan.

5. FUNGSI KETAHANAN NASIONAL

a. Sebagai DOKTRIN (AJARAN)

Konsep TANNAS yang dirumuskan untuk kepentingan

Pembangunan Nasional sekaligus untuk menghadapi

Ancamanharus dipahami, dihayati dan dilaksanakan

seluruh bangsa Indonesia dalam menjalankan

hidupnya.

b. Sebagai SISTEM

Konsepsi TANNAS yang disusun/dirumuskan oleh

bangsa Indonesia melalui pendekatan ASTAGATRA maka antara

gatra (unsur/aspek) terdapat saling ketergantungan

(interpendensi) dan saling hubungan (interelasi).

c. Sebagai METODA ASTAGATRA

Konsep TANNAS dirumuskan kedalam

8 aspek (ASTAGATRA)

d. Sebagai dasar Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional yang bertujuan

untuk meningkatkan Daya Tahan

Bangsa. Dengan demikian, salah satu

landasan pembangunan adalah konsep

TANNAS.

6. SIFAT SIFAT TANNAS

a. MANDIRI, yaitu percaya kepada kemampuan dan

kekuatan sendiri, tidak kenal menyerah.

b. DINAMIS, Tannas sebagai kondisi bersifat tidak tetap,

dapat meningkatkan maupun menurun.

c. WIBAWA, Keberhasilan pembinaan TANNAS akan

meningkatkan kewibawaan dan melahirkan daya

tangkal.

d. KONSULTASI DAN KERJASAMA, Ini berarti tidak

mengedepankan sikap konfrontatif dan adu kekuatan

dan lebih mengutamakan konsultasi dan kerjasama.

7. PENGARUH ASPEK TANNAS TERHADAP KEHIDUPAN

BERBANGSA DAN BERNEGARA

TANNAS pada dasarnya merupakan gambaran dari kondisi sistem atau tata kehidupan nasional dari berbagai aspek pada saat tertentu.

Gambaran dari kondisi pada saat tertentu tersebut hanya dari aspek sosial yang dinamis, sedangkan pada aspek alamiah kondisi tersebut tetapa karena aspek alamiah.

Sifatnya statis. Aspek dinamis Relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan yang interaksinya menciptakan kondisi yang kompleks dan sulit dipantau.

Aspek alamiah yang statis merupakan modal dasar yang mendukung aspek dinamis baik positif maupun negatif dan akan mempengaruhi dinamika kehidupan nasional.

A. PENGARUH ASPEK IDEOLOGI

Ideologi merupakan serangkaian nilai yang keampuhannya tergantung dari nilai nilai yang terkandung di dalamnya. Apakah IDEOLOGI tersebut dapat menjamin aspirasi dari penganutnya secara TEORI. IDEOLOGI bersumber dari FALSAFAH didunia ada beberapa jenis IDEOLOGI.

1. LIBERALISME

Suatu aliran pikiran perseorngan atau individualistik. Mengajarkan bahwa Negara adalah Masyarakat hukum (legalsociety) yang disusun atas kontrak semua individu dalam masyarakat tersebut.

Kepentingan harkat dan martabat individu dijunjung tinggi. Liberallisme bertitik tolak dari has asasi yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Oleh karena itu aliran ini memiliki daya tarik yang kuat dikalangan masyarakat tertentu

2. KOMUNISME.

Suatu aliran pikiran golongan (class theory)yang di ajarkan oleh karl mark, engels dan lenin. Pada awalnya merupakan kritik karl mark atas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pada awal revolusi industri. Aliran pikiran ini beranggapan bahwa negara adalah susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Golongan ekonomi kuat menindas golongan ekonomi lemah. Aliran ini sangat menonjolkan pertentangan antara golongan, konflik, kekerasan atau revolusi dan perebutan kekuasaan negara. Aliran pikiran karl mark tentang sosial ekonomi kemudian disistemasikan oleh F. Engels dan pikiran lenin khususnya dalam pengorganisasian dan selanjutnya menjadi landasan paham komunis.

Aliran pikiran ini yang melandasi paham komunis isinya adalah :

Menciptakan konflik atau situasi konflik untuk mengadu golongan golongan tertentu, serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Ajaran komunis bersifat atheis, dan kebudayaan (materialistis) serta agama dianggap racu bagi kehidupan masyarakat.

Masyarakat komunis bercorak internasional.

Cita-cita masyarakat komunis yaitu masyarakat yang tanpa kelas, karena masyarakat seprti itu dianggap cepat memberi suasana yang aman, tentram, tanpa pertentangan, tanpa hak milik pribadi atas alat produksi.

3. PAHAM AGAMA

Ideologi ini bersumber dari falsafah agama. Negara membina kehidupan keagamaan umat neghara bersifat spiritual religius, negara menjalankan kehidupannya berdasarkan agama.

4. IDEOLOGI PANCASILA

Ideologi yang isi ajarannya berdasarkan nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia, yang sudah tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak ratusan tahun. Ideologi pancasila mengandung 5 (lima) nilai-nilai ajaran dasar dan merupakan kesatuan yang bulat dan utuh.

a. Sila ke 1 mengandung nilai spiritual berfungsi sebagai

kekuatan mental,spiritual dan landasan etika dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Sila ke 2 mengandung nilai kesamaan derajat,

keadilan, toleransi dan gotong royong beretika.

c. Sila ke 3 mengandung nilai persatuan bangsa dan kesatuan

wilayah sebagai faktor pengikat yang menjamin keutuhan

nasional atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan komitmen

menempatkan kepentinga bangsa di atas kepentingan

golongan/pribadi

d. Sila ke 4 mengandung nilai bahwa kedaulatan ditangan rakyat

e. Sila ke 5 mengandung nilai keadilan, keseimbangan antara hak

dan kewajiban, penghargaan terhadap hak orang lain, gotong

royong dalam suasana kekeluargaan.

.

KETAHANAN IDEOLOGI PANCASILA

Pancasila sebagai ideologi yang dianut dan menjadi pedoman bangsa indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara harus memiliki daya tangkal terhadap ideologi lain.

KONSEP PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Pengalaman PANCASILA secara OBYEKTIF dan SUBYEKTIF.

OBYEKTIF yaitu nilai-nilai pancasila yang sudah tertuang dalam

UUD 1945 menjadi landasan dari segala peraturan

perundangan di bawahnya.

SUBYEKTIF yaitu nilai-nilai pancasila dilaksanakan dalam

kehidupan sehari-hari oleh pribadi, anggota masyarakat dan

warga negara.

2. Pancasila ditetapkan sebagai ideologi

TERBUKA, yaitu Ideologi yang dapat

menerima nilai-nilai baru sepanjang sifat

positifnya.

3. SESANTI BHINNEKA TUNGGAL IKA dan

wawasan kebangsaan wawasan nusantara

terus ditanamkan dan dikembangkan untuk

tetap menjaga Persatuan dan Kesatuan bangsa

dan wilayah keadulatan.

4. Perlunya suri tauladan dari para pemimpin

penyelenggara negara dan tokoh masyarakat.

5. Pembangunan NASIONAL sebagai wujud dari

ideologi dan pengamalan PANCASILA harus

menunjukkan keseimbangan antara fisik

material dan mental spiritual harus

dilaksanakan secara adil dan merata.

6. Pendidikan Moral Pancasila harus ditanamkan

pada anak didik dengan cara mengintegrasi

pada mata-mata pelajaran sekolah budi

Pekerti, sejarah perjuangan bangsa, bahasa

indonesia, keparmukaan, dll.

B. PENGARUH ASPEK POLITIK

Politik mengandung pengertian yang luas pada pembahasan tentang aspek POLITIK disini hanaya menyangkut : politik dalam arti politic = kekuasaan (pemerintah) dan polcy. = kebijakan. Masalah kehidupan politik di NKRI diatur dalam UUD 1945, dimana Indonesia menganut paham demokrasi. Ini berarti ada hubungan yang seimbang antara pemerintah dan rakyat.

Mekanisme ke 2 komponen tersebut didasarkan kepada sistem politik yang sudah ditetapkan, terdiri dari :

1. STRUKTUR POLITIK yang terdiri dari

lembaga SUPRASTRUKTUR dan

lembaga INFRASTRUKTUR.

2. PROSES POLITIK yaitu bagaimana

kehidupan politik diatur dan dilaksanakan.

Misi dalam mewujudkan TANNAS ASPEK POLITIK :

1. POLITK DALAM NEGERI terdiri dari ;

a. Sistem pemerintahan berdasarkan

hukum

b. Mekanisme Politik yang memungkinkan

terjadinya perbedaan pendapat tetapi

tidak menjurus pada konflik fisik

c. Kepemimpinan Nasional yang mampu

mengakomodasi Aspirsi Rakyat yang

berdasarkan Pancasila & UUD 1945

d.Terjadinya komunikasi yang timbal balik

antara pemerintah dan rakyat dalam

mencapai Tujuan Nasional.

2. POLITIK LUAR NEGERI

a. Hubungan Luar negeri ditujukan untuk

meningkatkan kerjasama saling

menguntungkan.

b. Mengembangkan politik luar negeri menurut

prioritas

c. Meningkatkan citra positif indonesia melalui Lobi,

Diplomasi dan lain-lain

d. Mengikuti dan mengkaji perkembangan dunia dan

pengaruhnya terhadap Indonesia.

C. PENGARUH ASPEK EKONOMI

Ekonomi adalah hal yang menyangkut tentang pemenuhan

kebutuhan hidup manusia yang meliputi proses produksi serta

distribusi barang dan jasa.

Sistem ekonomi pada awalnya dikenal ada 2(dua) macam :

1. Sistem Ekonomi Liberal

Orientasinya pada pasar secara murni boleh, karena itu sangat

peka terhadap pengaruh dari luar.

2. Sistem Ekonomi Sosialis

Cirinya aspek perencanaan dan pengendalian ekonomi ada

ditangan pemerintah sehingga kurang peka terhadap pengaruh

luar

Kedua sifat tersebut pada saat ini sudah terjadi interaksi.

Negara RI dalam membangun kehidupan ekonomi didasarkan kepada pasal 33 UUD 1945.

Berdasarkan pasal 33 tersebut maka dalam menjalankan kehidupan ekonomi harus menghindari praktik-praktik :

1. Monopoli

2. Persaingan Bebas

3. Etatisme

Dewasa ini sedang berkembang sistem ekonomi global.

KETAHANAN ASPEK EKONOMI

Akan tercermin dalam bentuk

1. Terpeliharanya perekonomian yangsehat dan

dinamis

2. Terciptanya kemandirian ekonomi yang

berdaya saing tinggi

3. Terwujudnya kemakmuran rakyat yang adil

dan merata.

D. PENGARUH ASPEK SOSIAL BUDAYA

Sosial budaya mencakup 2(dua) segi utama dalam kehidupan bersama dari umat manusia :

1. Segi Sosial, dimana manusia melakasanakan kerjasama demi

kelangsungan hidupnya

2. Segi budaya yaitu keseluruhan, dari tata nilai dan cara hidup

yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku yang

melembaga.Budaya merupakan sistem nilai yang merupakan

hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang menumbuhkan gagasan

utama dan menjadi kekuatan pendukung dalam menggerakkan

kehidupan. Jadi kebudayaan adalah seluruh cara hidup

masyarakat yang terwujud dalam tingkah laku.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBUDAYAAN

1. Faktor manusia

2. Faktor lingkungan alam

3. Faktor sejarah

4. Faktor agama dan pendidikan

TINJAUAN TERHADAP SOSIAL BUDAYA INDONESIA

1. Struktur sosial indonesia

Pembangunan nasional indonesia selama ini menghasilkan struktur sosial yang beragam. Kehidupan masyarakat berdasarkan sruktur peran dan profesi melahirkan bentuk hubungan dan ikatan antar manusia yang dapat menggantikan hubungan keluarga. Selain itu semakin lebarnya struktur sosial secara horizontal. Menimbulkan keanekaragaman, aspirasi dan semakin sulit untuk diakomodasi.

2. Kondisi budaya Indonesia

Dapat dilihat dalam dua bagian :

A. Kebudayaan Daerah

Hal ini karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk/suku etnis. Dalam kemajemukan tersebut telah lama saling berinteraksi dalam kesetaraan dan kebudayaan daerah tersebut merupakan kerangka dasar kehidupan sosial budaya bangsa indonesia.

B. Kebudayaan Nasional

Kebudayaan Nasional dibentuk karena adanya interaksi budaya-budaya suku/etnis yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa dan melahirkan budaya Nasional.

Kebudayaan Nasional tersebut merupakan identitas bangsa indonesia dan dirumuskan dalam pancasila sebagai falsafah hidup dan nilai-nilainya menjdi tuntunan dasar sikap, perilaku dan gaya hidup bangsa Indonesia.

KETAHANAN ASPEK SOSIAL BUDAYA

Tercermin dalam kehidupan sosial budaya Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Es, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang serta mampu menangkal penetrasi budaya yang tidak sesuai.

PENGARUH ASPEK PERTAHANAN KEAMANAN

1. KONSEPSI HANKAM

Konsepsi pertahanan dan keamanan Indonesia dilandasi pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 dan 2 UUD 1945 sifat pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kemestaan dengan menggunakan SISHANKAMRATA.

HANKAM diwujudkan dengan cara merencanakan, menyusun, dan menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan rakyat.

Wujud dari ketahanan HANKAM akan tercermin dalam bentuk

a. Terpeliharanya stabilitas hankamneg

b. Telaksananya pembangunan nasional sesuai rencana

2. POSTUR HANKAM yang diperlukan

Untuk dapat mewujudkan ketahanan aspek hankam diperlukan fostur kekuatan hankam yang meliputi :

a. Bagaimana struktur kekuatannya

b. Apa dan bagaimana tingkat kemampuannya

c. Dimana gelar kekuatannya

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun postur hankam adalah misi, perkiraan, ancaman, situasi politik yang sedang dan yang akan dihadapi, serta bentuk dan kondisi wilayah.

Kesalahan dalam menyusun perkiraan ancaman dapat melahirkan kebijakan yang keliru. Dalam era Globalisasi saat ini tidak menutup kemungkinan munculnya campur tangan asing dalam menangani urusan dalam negeri dengan dalih untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi, HAM, Lingkungan hidup dan penegakkan hukum, kekuatan asing tersebut akan masuk dan mempengruhi kehidupan kita.

Mereka mempunyai kepentingan yang terselubung lebih-lebih jika mereka mempunyai mata rantai dengan kekuatan D.N.

Oleh karena itu segenap komponen bangsa harus bersatu untuk mengantisipasi kemungkinana tersebut.

3. Kemampuan HANKAM yang diperlukan :

a. Kemampuan inteljen strategis dalam semua aspek kehidupan

Nasional

b. Kemampuan pertahanan darat, laut, udara

c. Kemampuan pemeliharaan dan penegak hukum secara berlanjut

d. Kemampuan membina potensi dan kekuatan wilayah

e. Kemampuan memelihara stabilitas nasional secara menyeluruh

4. Prinsip-prinsip dalam mewujudkan ketahanan aspek

HANKAMNEG

a. Mewujudkan kesiap-siagaan dalam upaya bela negara melalui

penyelenggaraan sihamkarata.

b. Memegang teguh sikap bangsa, yaitu bangsa Indonesia cinta

damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, dengan ciri

mengandalkan kepada kemampuan sendiri.

c. Pembangunan HANKAM dimaksudkan untuk menjamin

perdamaian dan stabilitas keamanan demi kesinambungan

PEMBANGUNAN

d. Kemampuan melindungi hasil-hasil pembangunan dari segala

bentuk ancaman

e. Kemampuan menciptakan perlengkapan dan

peralatan sendiri

f. Pedoman untuk menciptakan ketahanan

HANKAM adalah SAPTAMARGA dan TRI

BRATA yang berdasarkan Pancasila

g. Mewujudkan ketahanan semua aspek

kehidupan nasional, diperlukan kebijakan-

kebijakan yang disebut POLITIK STRATEGI

NASIONAL

BEBERAPA PENGERTIAN DALAM KETAHANAN NASIONAL

BEBERAPA PENGERTIAN DALAM KETAHANAN NASIONAL

1. Hambatan : adalah usaha yang berasal dari diri sendiri

bersifat/bertujuan melemahkan atau Menghalangi

secara tidak konsepsional.

2. Gangguan : adalah usaha yang berasal dari luar, bersifat atau

bertujuan melemahkan/menghalang-halangi secara

tidak konsepsional

3. Tantangan : adalah merupakan hal atau usaha yang bersifat atau

bertujuan menggugah kemampan terhadap

seseorang/sekelompok Orang atau suatu negara

4. Ancaman : adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak

kebijaksanaan dan dilakukan Secara konsepsional,

kriminal/kejahatan atau secara politik.

5. Kemampuan : adalah kekuatan yang dimiliki oleh

seseorang/masyarakat/Bangsa dan dapat

menjawab atau mengatasi rintangan atau masalah

yang dihadapinya

6. Kekuatan : adalah daya yang dimiliki oleh seseorang atau suatu

Bangsa

7. Keuletan : adalah usaha terus menerus dan secara giat dengan

kemauan yang keras dalam Menggunakan segala

kemampuan dan kecakaaapan untuk mencapai tujuan

atau Cita-cita.

8. Ketangguhan : adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang

suatu Bangsa dapat bertahan kuat Menderita atau

kuat menahan beban

9. Kapitalisme : adalah Paham yang mendewakan Ekonomi atau

Modal yang bersumber pada Modal Pribadi dengan

ciri persaingan bebas

10. Imperialisme : adalah paham yang memperluas Kenegaraan

dengan memperluas kekuasaan ke Negara lain,

untuk mencari pasaran bahan mentah dan

menanam Modal Investasi

Dengan tujuan utama mencari keuntungan

11. Kolonialisme :adalah mendirikan Pemerintahan dinegara lain

dengan jalan menjajah negara tsb,

Dengan tujuan melakukan Penindasan ekonomi

dan Politik.

KEPENTINGAN NASIONAL MELIPUTI :

1. Integritas Teritorial( Keutuhan

wilayah )

2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

3. Pandangan Hidup dan Kepribadian

Bangsa

4. Kesinambungan Pembangunan

Nasional

WAWASAN NUSANTARA MELIPUTI :

A. SATU KESATUAN POLITIK

1. Satu Kesatuan Bangsa

2. Satu Kesatuan Wilayah

3. Satu Kesatuan Rasa senasib dan

sepenanggungan

4. Satu Falsafah dan Ideologi Pancasila

5. Satu Kesatuan Hukum

6. Satu Kesatuan Politik

7. Ikut menciptakan Perdamaian dunia

B. SATU KESATUAN SOSIAL BUDAYA

1. Satu Kesatuan Pri Kehidupan Bangsa

2. Satu Kesatuan Budaya Bangsa

C. SATU KESATUAN EKONOMI

1. Satu Kesatuan Kekayaan Nasional

2. Satu Kesatuan Perkembangan Ekonomi

3. Satu Kesatuan Ekonomi berdasarkan Asas Kekeluargaan

D. SATU KESATUAN HANKAM

1. Satu Kesatuan Ancaman

2. Satu Kesatuan Pembelaan Negara

Keempat titik diatas pada hakekatnya adalah Unsur-Unsur Kehidupan Manusia yang di Integrasikan

Menjadi Satu Persatuan dan Kesatuan dan merupakan perwujudan SUMPAH PEMUDA.

BAB. VI. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

7. POLITIK STRATEGI NASIONAL( POLSTRANAS )

Terdiri dari :

1. POLITIK :

Dari bahasa Yunani Politeia = Suatu kekuasaan Masyarakat

yang mengurus dirinya sendiri

Politik Negara : merupakan suatu rangkaian asas, prinsip,

keadaan, jalan, cara dan alat yang Digunakan untuk

mencapai tujuan yang dikehendaki.

Politik terkandung didalamnya Politics dan Policy

Politics memberikan asas, jalan, arah dan medan atau lokasi yang ditempuh

Policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan, asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.

Dengan demikian Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan,

Pengambilan keputusan, Kebijakan (Policy) dan alokasi dan distribusi sumber daya

2. STRATEGI :

Dari bahasa Yunani Strategia = Seni seorang Panglima untuk

memenangkan perang( The Art ofGeneral ). Salah satunya

pengertian Strategi menurut Clausewitz( 1780-1831 ) yaitu :

Strategi adalah Pengetahuan tentang penggunaan Pertempuran

untuk Peperangan.

3. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

a. POLITIK NASIONAL

Asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

b. STRATEGI NASIONAL

Cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasran dan tujuan yang ditetapkan politik nasional.

Misalnya:

1. Strategi jangka pendek

2. Strategi jangka menengah

3. Strategi jangka panjang

4. DASAR PEMIKIRAN