Click here to load reader

Tugas pkn revisi 1

  • View
    200

  • Download
    14

Embed Size (px)

Text of Tugas pkn revisi 1

  • 1. LAPORAN AKHIR RISET STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (PENELITIAN PADA PEMILU 2014) Oleh: NAMA : IWANUDIN NIM : 5113413011 ROMBEL : 071 DISUSUN GUNA MEMENUHI TUGAS PKN PENGAMPU : NATAL KRISTIONO,S.Pd.,M.H. UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2014 KOMPETENSI: IDEOLOGI,DEMOKRASI,DAN WAWASAN NUSANTARA

2. LAPORAN PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014 A. PENDAHULUAN Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai wujud keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang perjalanan sejarah, bangsa Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian 1 (satu) kali pada Era Orde Lama, 6 (enam) kali pada Era Orde Baru dan 2 (dua) kali pada Era Reformasi. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 sangat berbeda bila dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya. Perbedaan dimaksud antara lain pada Penyelenggara pada Pemilu yang lalu penyelenggara disebut PPD (Panitia Pemilihan Daerah) merupakan gabungan dari Parpol yang ada serta perwakilan dari unsur Pemerintah dan bersifat sementara, sedangkan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 sebagai Penyelenggara adalah Komisi Pemilihan Umum dengan jumlah personil 5 (lima) orang melalui seleksi secara berjenjang, memiliki masa kerja 5 (lima) tahun bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Disisi lain pada Pemilu sebelumnya hanya memilih Calon Legislatif tetapi pada Pemilu sekarang temasuk memilih Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pada Pemilihan Umum Legislatif ini sebagai mahasiswa maka penulis melakukan riset dalam bentuk laporan.Laporan Kegiatan pemantauan pemilihan umum Legislatif 2014 ini dimaksudkan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Kewarganegaraan.Selain sebagai tugas laporan ini juga sebagai bukti dan tolak ukur sistem demokrasi di Indonesia saat ini. 3. B. SISTEM PEMILIHAN UMUM 2014 1. Pemilihan Umum Anggota DPR,DPRD Propinsi,DPRD Kabupaten 1.1.Pencalonan Pemilu yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hasil.Dilihat dari sisi proses Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut berlangsung secara demokratis, jujur, adil, serta aman, tertib, dan lancar. Sedangkan apabila Pemilu dilihat dari sisi hasil, Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat, dan pemimpim negara yang mampu mewujudkan cita-cita nasional. Berkualitasnya Pemilu apabila dilihat dari sisi hasilnya berawal pada proses pencalonan, baik berkaitan dengan persyaratan, maupun mekanisme pencalonannya. Penentuan calon Legislatif baik DPR maupun DPRD bermula dari suatu proses di internal Partai Politik peserta Pemilu. Partai Politiklah yang mengusulkan bakal calon untuk setiap Daerah Pemilihan. Walaupun undang-undang menentukan persyaratan formal yang harus dipenuhi seorang bakal calon, namun secara substansial, Partai Politik yang bersangkutanlah yang lebih mengetahui kualitas kadernya, untuk dapat dicalonkan sebagai anggota DPR atau anggota DPRD, karena Partai Politiklah yang telah melakukan pembinaan terhadap kader-kadernya dalam waktu yang cukup lama. Biasanya setiap Partai Politik mempunyai mekanisme sendiri-sendiri dalam proses pencalonan tersebut sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya. Jadi dalam hal ini Partai Politiklah yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas bakal calon, sedangkan KPU beserta jajarannya hanya melakukan verifikasi terhadap persyaratan bakal calon, berdasarkan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. 4. 1.2.Caleg Perempuan Perjuangan perempuan Indonesia untuk mencapai kesetaraan politik dengan perempuan selalu saja mendapat tentangan politik patriarki.Hal tersebut terindikasi keengganan mayoritas partai politik pemilu 2014 untuk memenuhi Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 Pasal 24 ayat 1 tentang Persyaratan Keterwakilan 30% perempuan untuk setiap daerah pemilihan dalam daftar caleg sementara pada 9 22 April 2013. Keengganan para partai politik untuk memenuhi peraturan itu lantaran banyak didominasi paradigma domestifikasi perempuan yang selalu bekerja di rumah maupun tingkat kepopuleran caleg perempuan yang dinilai masih kurang sehingga dikhawatirkan akan mengurangi angka elektabilitas partai tersebut maupun berkurangnya proporsi bilangan pembagi pemilih (BPP).Padahal, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 itu sudah mengacu kepada Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, khususnya dalam Pasal 55 dinyatakan pengajuan caleg harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Selanjutnya, dalam Pasal 56 ayat 2 disebutkan dalam daftar caleg yang diajukan, setiap tiga calon harus memuat satu calon perempuan. Bilamana partai politik tidak mau memenuhi persyaratan tersebut maka dalam Pasal 27 ayat 1 diatur jika ketentuan itu tidak terpenuhi maka parpol tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal caleg di dapil bersangkutan, parpol bersangkutan tidak bisa ditetapkan sebagai salah satu peserta untuk dapil tersebut. Hal ini tentu saja menjadi ironi, sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa sistem proporsional terbuka menjadi dasar pemenangan pemilu dengan pemerolehan suara terbanyak pada pemilu 2009. Maka yang terjadi justru kuota 30% menjadi tidak berarti lagi karena terjadi penyamarataan antara politisi perempuan maupun laki-laki dalam berebut kursi caleg, baik di parlemen lokal maupun nasional. Namun demikian, apa pun sistemnya yang 5. digunakan Pemilu 2014 yakni apakah proporsional terbuka maupun proporsional tertutup. Keduanya memiliki tendensi untuk memarjinalkan peta persaingan politik perempuan. 1.3.Daerah Pemilihan Yang dimaksud dengan daerah pemilihan ialah batas wilayah dan/atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. Lingkup daerah pemilihan dapat ditentukan berdasarkan (a) wilayah administrasi pemerintahan (nasional, provinsi atau kabupaten/kota), (b) jumlah penduduk , atau (c) kombinasi faktor wilayah dengan jumlah penduduk. Besaran daerah pemilihan merujuk pada jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan, yaitu apakah satu kursi atau berwakil-tunggal (single- member constituency) ataukah lebih dari satu kursi atau berwakil- banyak (multi-member constituencies). Pilihan tentang lingkup dan besaran daerah pemilihan akan mempunyai implikasi yang sangat luas tidak saja pada derajat keterwakilan rakyat (proporsionalitas) dan akuntabilitas wakil rakyat, tetapi juga pada sistem kepartaian dan sistem perwakilan rakyat yang akan terbentuk. Makin besar lingkup dan besaran daerah pemilihan, makin tinggi derajat keterwakilan rakyat, tetapi makin rendah derajat akuntabilitas wakil rakyat. Sistem kepartaian yang bakal terjadi dari keadaan seperti ini minimal pluralisme moderat, sedangkan sistem perwakilan rakyat, khususnya hubungan anggota dewan dengan konstituen, akan cenderung berupa pemberian mandat (perwalian). 1.4. Surat Suara dan tata cara pencoblosan Suarat suara pada pemilihan umum legislatif 2014 ada 4 macam.Yang pertama berwarna hijau yang berarti memilih DPRD Kabupaten.Yang kedua berwarna biru yaitu memilih DPRD 6. Provinsi.Yang ketiga berwarna kuning yang berarti memilih DPR RI dan yang terakhir berwarna merah memilih anggota DPD.Untuk memilih calon anggota DPR dan DPRD, terdapat 3 tata cara pencoblosan surat suara yang sah. Cara pertama dengan mencoblos kolom nomor urut, tanda gambar, dan nama partai politik.Cara kedua adalah dengan mencoblos kolom nomor urut dan nama calon anggota DPR/DPRD, sedangkan cara ketiga adalah dengan melakukan cara pertama dan cara kedua yakni dengan mencoblos kolom nama dan tanda partai sekaligus mencoblos kolom nomor urut dan nama calon. 2. Pemilihan Umum anggota DPD 1.1. Pencalonan Untuk menjadi calon anggota DPD, kita harus memenuhi persyaratan formal sesuai dengan bunyi Pasal 12 UU No 10 tahun 2008. Yakni, Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia.Kemudian berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sehat jasmani dan rohani, terdaftar sebagai pemilih, bersedia bekerja penuh waktu. Jika yang bersangkutan sebelumnya bekerja, maka harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara 7. Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan, mencalonkan hanya di 1 (