Kelompok 1 - PKN

  • View
    21

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Kelompok 1 - PKN

  • 5/26/2018 Kelompok 1 - PKN

    1/23

    Pancasila dalam

    Konteks KetatanegaraanRepublikIndonesia

    Oleh :Amaliah Mardhatillah

    Arrahmad Nur F.

    Moh. Kafi

    Sirtu Fillaili

    Yusfira Amiliana

  • 5/26/2018 Kelompok 1 - PKN

    2/23

    Pancasila dalam konteks

    Ketatanegaraan Republik

    IndonesiaPancasila merupakan sumber nilai dansumber norma dalam setiap aspek

    penyelenggaraan Negara, termasuk sebagai

    sumber tertib hukum di Negara RepublikIndonesia. Konsekuensinya seluruh peraturan

    perundang-undangan serta penjabarannya

    senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang

    terkandung dalam sila-sila pancasila.Kedudukan Pancasila yang demikian ini

    justru mewujudkan fungsinya yang pokok

    sebagai dasar Negara Republik Indonesia,

    yang manifestasinya dijabarkan dalam suatu

  • 5/26/2018 Kelompok 1 - PKN

    3/23

    Negara Indonesia adalah Negarademokrasi yang berdasarkan atas hukum, olehkarena itu segala aspek dalam pelaksanaan

    dan penyelenggaraan Negara diatur dalamsuatu sistem perundang-undangan. Hal inilahyang dimaksud dengan pengertian Pancasiladalam konteks ketatanegaraan Republik

    Indonesia. Dalam pembahasan ini tidak dapatdilepaskan dengan eksistensi Pembukaan UUD1945, yang merupakan deklarasi bangsa danNegara Republik Indonesia, yang memuat

    pancasila sebagai dasar Negara.Oleh karena itu, Pembukaan UUD 1945

    dalam konteks ketatanegaraan RepublikIndonesia memiliki kedudukan yang sangat

    penting karena merupakan kaedah Negara

  • 5/26/2018 Kelompok 1 - PKN

    4/23

    PEMBUKAAN

    UNDANG-UNDANG DASAR 1945Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak

    segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di

    atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai

    dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

    Dan perjuangan pergerakan bangsa Indonesia

    telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan

    selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke

    depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang

    merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan

    dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya

    berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat

    Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaanya.

  • 5/26/2018 Kelompok 1 - PKN

    5/23

    Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu

    pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi

    segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

    mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

    melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

    kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia

    itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara

    Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan

    Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

    dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha

    Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan

    Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

    dan kebijaksanaan dalam

    permusyawaratan/perwakilan, serta dengan

    P b k U d U d

  • 5/26/2018 Kelompok 1 - PKN

    6/23

    Pembukaan Undang-Undang

    Dasar 1945 sebagai Tertib

    Hukum Tertinggi

    Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai

    dasar Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya

    merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam

    setiap aspek penyelenggaraan Negara termasuk dalam

    penyusunan tertib hUkum Indonesia. Maka kedudukanPancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan

    UUD 1945 adalah sebagai sum ber dar i segala sumber

    hukum Indonesia.

    Sebagaimana isi yang terkandung dalampenjelasan resmi Pembukaan UUD 1945, maka

    konsekuensinya nilai-nilai yang terkandung dalam

    Pembukaan UUD 1945 selanjutnya harus

    dikongkritisasikan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 danselanjutnya dalam realisasinya kemudian dijabarkan

  • 5/26/2018 Kelompok 1 - PKN

    7/23

    Dan di dalam alinea keempat Pembukaan

    UUD1945, termuat unsur-unsur yang menurut ilmu

    hokum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hokum di

    Indonesia (rech ts order), atau (legal order), yaitu suatuketerbulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan

    hukum.

    Adapun syarat-syarat tertib hokum yang

    dimaksud adalah meliputi empat hal yaitu : Adanya kesatuan subjek, yaitu penguasa yang

    mengadakan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi

    dengan adanya suatu Pemerintahan Negara Republ ik

    Indonesia (Pembukaan UUD 1945 al. IV). Adanya kesatuan asas kerohanian, yang

    merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan-

    peraturan hukum, yang merupakan sumber dari segala

    sumber hukum. Hal in terpenuhi oleh adanya dasar

    filsafat Negara pancasila sebagaimana tercantum

  • 5/26/2018 Kelompok 1 - PKN

    8/23

    Adanya kesatuan daerah, dimana peraturan-

    peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi oleh kalimat

    seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana

    tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Adanya kesatuan waktu, dimana seluruh

    peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Hal ini

    terpenuhi dengan kalimat pada alinea IV Pembukaan

    UUD 1945, maka disusubn lah kemerdekaan NegaraIndonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar

    Negara Republ ik Indonesia.Hal ini menunjukkan saat

    mulai berdirinya Negara Republik Indonesia yang

    disertai dengan suatu tertib hokum, sampai seterusnya

    selama kelangsungan hidup Negara RI.

    Dengan demikian maka seluruh peraturan

    hukum yang ada di dalam wilayah Negara Republik

    Indonesia sejak saat di tetapkannya Pembukaan UUD

  • 5/26/2018 Kelompok 1 - PKN

    9/23

    Pokok-Pokok yang Terkandung

    dalam Pembukaan Undang-

    Undang Dasar 1945Berdasarkan isi dari penjelasan resmiPembukaan UUD 1945 tersebut bahwa dengan Pokok-

    pokok pikiran tersebut nilai-nilai yang terkandung

    dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan atau

    dijabarkan secara normatif dalam pasal-pasal UUD1945. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai

    berikut :

    1.Pokok pik iran Pertama : Negara melindungi

    segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia dengan berdasarkan asas persatuan, dengan

    mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

    Indonesia.

    2. Pokok pik i ran kedua : Negara hendakmewu udkan keadilan sosial ba i seluruh rak at

  • 5/26/2018 Kelompok 1 - PKN

    10/23

    3. Pokok pikiran Ketiga : Negara yang

    berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan

    permusyawaratan / perwakilan.

    4. Pokok p ikiran keempat : Negara berdasarkan

    Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar

    kemanusiaan yang adil dan beradab.

    Empat pokok pikiran yang terkandung dalam

    pembukaanUndang-Undang Dasar ini, merupakan

    penjelasan logis dari inti alinea keempat Pembukaan

    UUD1945. Dengan kata lain pokok pikiran tersebut

    merupakan Dasar Filsafat Negara,Pancasi la.

  • 5/26/2018 Kelompok 1 - PKN

    11/23

    Hubungan UUD 1945dengan Pancasila1. Hubungan secara Formal

    Dengan dicantumkannya Pancasila secara

    formal dalam pembukaan UUD 1945, maka Pancasila

    memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum

    positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara

    tidak hanya bertopang pada asas social, ekonomi,

    politik akan tetapi dalam perpaduannya asas yang

    melekat padanya, yaitu unsurnya terdapat dalam

    Pancasila.2. Hubungan secara Material

    Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan

    Pancasila selain hubungan yang bersifat fo rmal,

    sebagaimana dijelaskan di atas juga hubungan secara

  • 5/26/2018 Kelompok 1 - PKN

    12/23

    Berdasarkan urutan-urutan tertib hukum

    Indonesia Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib

    hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia

    bersumberkan pada Pancasila, atau dengan lain

    perkataan Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia.

    Selain itu, dalam hubungannya dengan hakikat

    dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok

    Kaidah Negara yang fundamental, maka sebenarnyasecara material merupakan esensi atau inti sari dari

    pokok Kaidah Negara fundamental tersebut tidak lain

    adalah pancasila.

  • 5/26/2018 Kelompok 1 - PKN

    13/23

    Konstitusi Negara Republik

    Indonesia

    1. UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 27 Desember

    1949

    Pada saat Proklamasi kemerdekaan tanggal 17

    Agustus 1945, negara Republik Indonesia belum

    memiliki konstitusi atau UUD. Namun sehari kemudian,

    tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan

    Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang

    pertama yang salah satu keputusannya adalah

    mengesahkan UUD yang kemudian disebut UUD 1945.

  • 5/26/2018 Kelompok 1 - PKN

    14/23

    2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949

    Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak

    luput dari rongrongan pihak Belanda yangmenginginkan menjajah kembali Indonesia. Belanda

    berusaha memecahbelah bangsa Indonesia dengan

    cara membentuk negaranegara boneka seperti

    Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur,

    Negara Pasundan, dan Negara Jawa Timur di dalam

    negara RepubIik Indonesia. Bahkan, Belanda kemudian

    melakukan agresi atau pendudukan terhadap ibu kota

    Jakarta, yang dikenal dengan Agresi Militer I pada

    tahun 1947 dan Agresi Militer II atas kota Yogyakartapada tahun 1948. Untuk menyelesaikan pertikaian

    Belanda dengan RepubIik Indonesia, Perserikatan

    Bangsa- Bangsa (PBB) turun tangan dengan

    menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) diDen Haa Belanda tan al 23 A u