Kelompok 1 - PKN

5/26/2018 Kelompok 1 - PKN

1/23

Pancasila dalam

Konteks KetatanegaraanRepublikIndonesia

Oleh :Amaliah Mardhatillah

Arrahmad Nur F.

Moh. Kafi

Sirtu Fillaili

Yusfira Amiliana


2/23

Pancasila dalam konteks

Ketatanegaraan Republik

IndonesiaPancasila merupakan sumber nilai dansumber norma dalam setiap aspek

penyelenggaraan Negara, termasuk sebagai

sumber tertib hukum di Negara RepublikIndonesia. Konsekuensinya seluruh peraturan

perundang-undangan serta penjabarannya

senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang

terkandung dalam sila-sila pancasila.Kedudukan Pancasila yang demikian ini

justru mewujudkan fungsinya yang pokok

sebagai dasar Negara Republik Indonesia,

yang manifestasinya dijabarkan dalam suatu


3/23

Negara Indonesia adalah Negarademokrasi yang berdasarkan atas hukum, olehkarena itu segala aspek dalam pelaksanaan

dan penyelenggaraan Negara diatur dalamsuatu sistem perundang-undangan. Hal inilahyang dimaksud dengan pengertian Pancasiladalam konteks ketatanegaraan Republik

Indonesia. Dalam pembahasan ini tidak dapatdilepaskan dengan eksistensi Pembukaan UUD1945, yang merupakan deklarasi bangsa danNegara Republik Indonesia, yang memuat

pancasila sebagai dasar Negara.Oleh karena itu, Pembukaan UUD 1945

dalam konteks ketatanegaraan RepublikIndonesia memiliki kedudukan yang sangat

penting karena merupakan kaedah Negara


4/23

PEMBUKAAN

UNDANG-UNDANG DASAR 1945Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak

segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di

atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai

dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan bangsa Indonesia

telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan

selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke

depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan

dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya

berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat

Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaanya.


5/23

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu

pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia

itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha

Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan

Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

dan kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan

P b k U d U d


6/23

Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945 sebagai Tertib

Hukum Tertinggi

Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai

dasar Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya

merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam

setiap aspek penyelenggaraan Negara termasuk dalam

penyusunan tertib hUkum Indonesia. Maka kedudukanPancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan

UUD 1945 adalah sebagai sum ber dar i segala sumber

hukum Indonesia.

Sebagaimana isi yang terkandung dalampenjelasan resmi Pembukaan UUD 1945, maka

konsekuensinya nilai-nilai yang terkandung dalam

Pembukaan UUD 1945 selanjutnya harus

dikongkritisasikan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 danselanjutnya dalam realisasinya kemudian dijabarkan


7/23

Dan di dalam alinea keempat Pembukaan

UUD1945, termuat unsur-unsur yang menurut ilmu

hokum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hokum di

Indonesia (rech ts order), atau (legal order), yaitu suatuketerbulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan

hukum.

Adapun syarat-syarat tertib hokum yang

dimaksud adalah meliputi empat hal yaitu : Adanya kesatuan subjek, yaitu penguasa yang

mengadakan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi

dengan adanya suatu Pemerintahan Negara Republ ik

Indonesia (Pembukaan UUD 1945 al. IV). Adanya kesatuan asas kerohanian, yang

merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan-

peraturan hukum, yang merupakan sumber dari segala

sumber hukum. Hal in terpenuhi oleh adanya dasar

filsafat Negara pancasila sebagaimana tercantum


8/23

Adanya kesatuan daerah, dimana peraturan-

peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi oleh kalimat

seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana

tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Adanya kesatuan waktu, dimana seluruh

peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Hal ini

terpenuhi dengan kalimat pada alinea IV Pembukaan

UUD 1945, maka disusubn lah kemerdekaan NegaraIndonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar

Negara Republ ik Indonesia.Hal ini menunjukkan saat

mulai berdirinya Negara Republik Indonesia yang

disertai dengan suatu tertib hokum, sampai seterusnya

selama kelangsungan hidup Negara RI.

Dengan demikian maka seluruh peraturan

hukum yang ada di dalam wilayah Negara Republik

Indonesia sejak saat di tetapkannya Pembukaan UUD


9/23

Pokok-Pokok yang Terkandung

dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945Berdasarkan isi dari penjelasan resmiPembukaan UUD 1945 tersebut bahwa dengan Pokok-

pokok pikiran tersebut nilai-nilai yang terkandung

dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan atau

dijabarkan secara normatif dalam pasal-pasal UUD1945. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai

berikut :

1.Pokok pik iran Pertama : Negara melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia dengan berdasarkan asas persatuan, dengan

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

2. Pokok pik i ran kedua : Negara hendakmewu udkan keadilan sosial ba i seluruh rak at


10/23

3. Pokok pikiran Ketiga : Negara yang

berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan

permusyawaratan / perwakilan.

4. Pokok p ikiran keempat : Negara berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar

kemanusiaan yang adil dan beradab.

Empat pokok pikiran yang terkandung dalam

pembukaanUndang-Undang Dasar ini, merupakan

penjelasan logis dari inti alinea keempat Pembukaan

UUD1945. Dengan kata lain pokok pikiran tersebut

merupakan Dasar Filsafat Negara,Pancasi la.


11/23

Hubungan UUD 1945dengan Pancasila1. Hubungan secara Formal

Dengan dicantumkannya Pancasila secara

formal dalam pembukaan UUD 1945, maka Pancasila

memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum

positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara

tidak hanya bertopang pada asas social, ekonomi,

politik akan tetapi dalam perpaduannya asas yang

melekat padanya, yaitu unsurnya terdapat dalam

Pancasila.2. Hubungan secara Material

Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan

Pancasila selain hubungan yang bersifat fo rmal,

sebagaimana dijelaskan di atas juga hubungan secara


12/23

Berdasarkan urutan-urutan tertib hukum

Indonesia Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib

hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia

bersumberkan pada Pancasila, atau dengan lain

perkataan Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia.

Selain itu, dalam hubungannya dengan hakikat

dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok

Kaidah Negara yang fundamental, maka sebenarnyasecara material merupakan esensi atau inti sari dari

pokok Kaidah Negara fundamental tersebut tidak lain

adalah pancasila.


13/23

Konstitusi Negara Republik

Indonesia

1. UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 27 Desember

1949

Pada saat Proklamasi kemerdekaan tanggal 17

Agustus 1945, negara Republik Indonesia belum

memiliki konstitusi atau UUD. Namun sehari kemudian,

tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang

pertama yang salah satu keputusannya adalah

mengesahkan UUD yang kemudian disebut UUD 1945.


14/23

2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949

Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak

luput dari rongrongan pihak Belanda yangmenginginkan menjajah kembali Indonesia. Belanda

berusaha memecahbelah bangsa Indonesia dengan

cara membentuk negaranegara boneka seperti

Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur,

Negara Pasundan, dan Negara Jawa Timur di dalam

negara RepubIik Indonesia. Bahkan, Belanda kemudian

melakukan agresi atau pendudukan terhadap ibu kota

Jakarta, yang dikenal dengan Agresi Militer I pada

tahun 1947 dan Agresi Militer II atas kota Yogyakartapada tahun 1948. Untuk menyelesaikan pertikaian

Belanda dengan RepubIik Indonesia, Perserikatan

Bangsa- Bangsa (PBB) turun tangan dengan

menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) diDen Haa Belanda tan al 23 A ustus 2 November


15/23

3. Periode Berlakunya UUDS 1950

Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan

Negara-negara bagian dalam negara RIS, sehinggahanya tinggal tiga negara bagian yaitu negara Republik

Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara

Sumatera Timur.

Perkembangan berikutnya adalah munculnyakesepakatan antara RIS yang mewakili Negara

Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan

Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk Negara

esatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan

dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Untuk

mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan

diperlukan suatu UUD Negara kesatuan. UUD tersebut

akan diperoleh dengan cara memasukan isi UUD 1945

ditambah bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS.


16/23

4. UUD 1945 Periode 5 Juli 1959 19 Oktober 1999

Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan

politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan

yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang justrubertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya,

pelaksanaan UUD 1945 pada masa itu belum

dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi

karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada

kekuasaan seorang Presiden dan lemahnya kontrol

yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-

kebijakan Presiden.

5 UUD 1945 P i d 19 Okt b 1999 S k


17/23

5. UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999 Sekarang

Seiring dengan tuntutan reformasi dan setelah

lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde

Baru, maka sejak tahun 1999 dilakukan perubahan

(amandemen) terhadap UUD 1945. Sampai saat ini, UUD1945 sudah mengalami empat tahap perubahan, yaitu

pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Penyebutan UUD

setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu : Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui empat tahap perubahan tersebut, UUD 1945telah mengalami perubahan yang cukup mendasar.

Perubahan itu menyangkut kelembagaan negara,

pemilihan umum, pembatasan kekuasaan Presiden dan

Wakil Presiden, memperkuat kedudukan DPR,pemerintahan daerah, dan ketentuan yang terinci tentang

hak-hak asasi manusia.


18/23

s em emer n a an n ones aberdasarkan UUD 1945

Indonesia menerapkan sistem pemerintahandemokrasi yang mana dalam arti rakyat sebagai asal

muasal kekuasaan Negara sehingga rakyat harus ikut

serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu

cita-citanya. Suatu pemerintahan dari rakyat haruslahsesuai dengan filsafat hidup rakyat itu sendiri yaitu

filsafat Pancasila.

Secara filosofis bahwa demokrasi Indonesia

mendasarkan pada rakyat adalah sebagai asal mula

kekuasaan Negara dan sekaligus sebagai tujuankekuasaan Negara. Rakyat merupakan penjelmaan sifat

kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk

sosial, dan oleh karena itu, dalam pengertian

demokrasi kebebasan individu diletakkan demi tujuan


19/23

Lembaga-lembaga NegaraMenurut UUD 1945

Lembaga-lembaga negara atau kelengkapan negaramenurut UUD 1945 adalah sebagai berikut :

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)3.DPD (Dewan Perwakilan Daerah)4. Presiden5. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)6. Kekuasaan Kehakiman

a. Mahkamah Agung

b. Mahkamah Konstitusic. Komisi Yudisial


20/23

Hak-Hak Asasi dalam

Undang-undang Dasar 1945

Telah di jelaskan pada pembangian sebelumnya

bahwa Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari tiga

bagian yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu

pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari Pasal 37.


21/23

Sesungguhnya pembukaan undang-undang dasar

1945 banyak menyebutkan hak-hak asasi sejak

alinia pertama sampai alinia keempat.

- A linea pertama pada hakekatnya adalah

merupakan pengakuan akan adanya kebebasan

untuk merdeka.pengakuan akan perikemanusiaan

adalah inti sari dari hak-hak asasi manusia,

- A linea kedua : Indonesia sebagai negara yang

adil- A linea ketiga : Dapat disimpulkan bahwa rakyat

indonesia menyatakan kemerdekaannya supaya

tercapai kehidupan bangsa indonesia yang bebas.

-A linea ke empat

: berisikan pengakuan danperlindungan terhadap hak-hak asasi dalam segala

bidang.


22/23

2. Pada Batang Tubuh

Undang-undang dasar 1945 mengatur hak-hak asasi

manusia dalam 7 pasal, yaitu Pasal-Pasal yang

langsung berbicara mengenai hak-hak asasi.

Ketujuh pasal tersebut adalah :

- Pasal 27: Tentang persamaan dalam hukum dan

penghidupan yang layak bagi manusia.

- Pasal 28: Tentang kebebasan berserikat,berkumpul, dan mengeluarkan pikiran secara lisan

maupun tulisan.

- Pasal 29: Tentang kemerdekaan untuk memeluk

agama- Pasal 31: Tentang hak untuk mendapat pengajaran

- Pasal 32: Perlindungan yang bersifat kulturil

- Pasal 33: Tentang hak ekonomi

- Pasal 34: Tentang kesejahteraan sosial


23/23

Documents

Kelompok 1 - PKN