Hak dan Kewajiban Warga Negara

Disusun oleh :

1. Ahmad Fadillah (13 615 081)

2. Eric Oswald Tanod (13 615 094)

3. Danu Wardana (13 615 105)

4. M Rafi Ramadhan (13 615 110)

5. Widya Kurnianingsih (13 615 111)

Jurusan Teknologi Informasi

Politeknik Negeri SamarindaTahun 2015

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta

hidayah-Nya  sehingga penyusunan makalah ini dapat diselesaikan.

Makalah ini kami susun sebagai tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

dengan judul “ Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia”.

Demikianlah tugas ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat memenuhi tugas

mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan penulis berharap semoga makalah ini

bermanfaat bagi diri kami dan khususnya untuk pembaca. Tak ada gading yang tak retak,

begitulah adanya makalah ini. Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang

konstruktif dan membangun sangat kami harapkan dari para pembaca guna peningkatan

pembuatan makalah pada tugas yang lain dan pada waktu mendatang.

Samarinda, 3 November 2015

Penulis

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………….…… 2

DAFTAR ISI ………………………………………………………. 3

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………. 4

A.   Latar Belakang ………………………………………………………. 4

B.   Tujuan Penulisan ………………………………………………………. 5

C.   Rumusan Masalah ………………………………………………………. 5

BAB II PEMBAHASAN …………………………………………….... 6

A.    Pengertian Hak dan Kewajiban warga negara ……….………........................... 6

B.    Landasan Hak dan Kewajiban warga negara....................................................... 10

Penerapan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga................................... 13

Penerapan hak dan kewajiban di masyarakat................................................. 14

Penerapan hak dan kewajiban di dalam bangsa dan bernegara......................

14

C.    Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia .........…………… 15

BAB III PENUTUP ……………………………………………………...... 20

A.    Kesimpulan ……………………………………………………….. 20

B.    Saran ……………………………………………………….. 20

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………...... 21

3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain,

sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala

sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota

warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban

merupakan suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran

sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai

dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan

secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu permasalahan

yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan

individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Dalam hal ini sering terlihat permasalahan antara hak dan kewajiban,

terutama dalam bidang lapangan pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak bagi

setiap warga negara. Lapangan pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak

merupakan hal yang perlu diperhatikan. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan

bahwa “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

layak bagi kemanusiaan “. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa pekerjaan

dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hak untuk setiap warga negara

sebagai salah satu tanda adanya perikemanusiaan . Lapangan pekerjaan

merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan

digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak

dapat diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan

dasar, seperti sandang, pangan, dan papan.

4

B. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan Makalah ini adalah:

1. Untuk mempelajari tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Sebagai

Anggota Masyarakat.

2. Untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca tentang Hak dan

Kewajiban WNRI berdasarkan UUD 1945.

C. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang kami jelaskan di sini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa pengertian hak, kewajiban dan warga negara?

2. Siapa saja yang bisa dikatakan sebagai warga negara Indonesia?

3. Apa hak dan kewajiban warga negara sebagai anggota masyarakat?

4. Pada pasal berapa pada UUD 1945 yang membahas tentang hak dan kewajiban

Warga Negara?

5. Apa saja Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Negara dalam UUD 1945?

5

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara

1) Pengertian Hak

Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya

tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak

mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya. Adapun Prof. Dr. Notonagoro

mendefinisikannya sebagai berikut: “Hak adalah kuasa untuk menerima atau

melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu

dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut

secara paksa olehnya.

2) Pengertian Kewajiban

Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan

atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang

pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Prof. Dr.

Notonagoro). Sedangkan Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan

penuh rasa tanggung jawab. Contohnya : melaksanakan tata tertib di sekolah,

membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya

dan sebagainya.

3) Pengertian Warga Negara

Warga Negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh

Pemerintah Negara tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian

penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu

yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai

tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.

Sementara Koerniatmanto, S (2000) menyatakan tentang hak dan kewajiban

yang berkaitan dengan warga negara, menekankan pada aspek anggota suatu negara.

Warga Negara adalah anggota suatu negara, dan sebagai anggota suatu negara,

6

seorang warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia

mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negara.

Adapun untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, digunakan

2 kriterium, yaitu :

1. Kriterium Kelahiran.

Berdasarkan kriterium ini, masih dibedakan lagi menjadi 2, yaitu :

a) Kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut pula Ius

Sanguinis.

Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara

berdasarkan asas kewarganegaraan orang tuanya, di manapun ia

dilahirkan.

b) Kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau Ius Soli.

Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganeraannya berdasarkan

negara tempat di mana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warga

negara dari negara tersebut.

Kedua prinsip kewarganegaraan ini digunakan secara bersama dengan

mengutamakan salah satu, tetapi tanpa meniadakan yang satu. Konflik antara Ius Soli

dan Ius Sanguinis akan menyebabkan terjadinya kewarganegaraan rangkap (bi-

patride) atau tidak mempunya kewarganegaraan sama sekali (a-patride). Berhubungan

dengan itu, maka untuk menentukan kewarga negaraan seseorang digunakan 2 stelsel

kewarganegaraan (di samping kedua asas di atas), yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif.

Pelaksanaan kedua stelselo ini kita bedakan dalam :

Hak Opsi : ialah hak untuk memiliki kewarganegaraan (pelaksanaan stelsel aktif);

Hak Reputasi : ialah hak untuk menolak kewarganegaraan (pelaksana stelsel pasif).

2. Naturalisasi atau Pewarganegaraan

Naturalisasi atau pewarganegaraan adalah suatu proses hukum yang menyebabkan

seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganeraan negara lain. Di

indonesia, siapa-siapa yang menjadi warga negara telah disebutkan di dalam pasal 26

UUD 1945, yaitu :

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan

7

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga

negara.

(2) Syarat-syarat mengenai kewarganeraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pelaksanaan selanjutnya dari pasal 26 UUD 1945 ini diatur dalam UU nomor 62

Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang pasal 1-nya

menyebutkan;

Warga Negara Republik Indonesia adalah :

a. Orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-

perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17

Agustus 1945 sudah warga negara Republik Indonesia.

b. Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum

kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga negara RI, dengan

pengertian bahwa kewarganegaraan karena RI tersebut dimulai sejak

adanya hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu

berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin pada usia di bawah umur 18

tahun.

c. Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila

ayah itu pada waktu meninggal dunia warga negara RI.

d. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara RI, apabila ia pada

waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan

ayahnya.

e. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara RI, jika ayahnya

tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama tidak diketahui

kewarganegaraan ayahnya.

f. Orang yang lahir di dalam wilayah RI selama kedua orang tuanya tidak

diketahui.

g. Seseorang yang diketemukan di dalam wilayah RI selama tidak diketahui

kedua orang tuanya.

h. Orang yang lahir di dalam wilayah RI, jika kedua orang tuanya tidak

mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang

tuanya tidak diketahui.

i. Orang yang lahir di dalam wilayah RI yang pada waktu lahirnya tidak

mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu.

8

j. Orang yang memperoleh kewarganegaraan RI menurut aturan undang-

undang ini.

Selanjutnya di dalam Penjelasan Umum UU No. 62 Tahun 1958 ini

dikatakan bahwa kewarganegaraan RI diperoleh :

a) Karena kelahiran;

b) Karena pengangkatan;

c) Karena dikabulkan permohonan;

d) Karena pewarganegaraan;

e) Karena atau sebagai akibat dari perkawinan;

f) Karena turut ayah/ibunya;

g) Karena pernyataan.

    Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 62 Tahun ini

disebutkan :

Sudah selayaknya keturunan warga negara RI adalah WNI. Status anak

ialah ayahnya. Apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan

ayahnya atau apabila ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan ataupun

(selama) tidak diketahui kewarganegaraannya, maka barulah ibunya yang

menentukan status anak itu. Hubungan hukum kekeluargaan antara ibu

dan anak selalu mengadakan hukum secara yuridis. Anak baru turut

kewarganegaraan ayahnya, setelah ayah itu mengadakan hubungan hukum

kekeluargaan dan apabila hubungan hukum itu baru diadakan setelah anak

itu menjadi dewasa, maka ia tidak turut kewarganegaraan ayahnya.

Menjalankan ius soli supaya orang-orang yang lahir di Indonesia tidak ada

yang tanpa kewarganegaraan.

9

B. Landasan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Dalam UUD 1945, hak dan kewajiban warga Negara Indonesia serta hak dan

kewajiban Negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang

mencakup bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan dan

pertahanan. Berikut penjabarannya:

1. Hak dan Kewajiban dalam Bidang Politik

Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal

ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu :

a. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

b.      Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.

Pasal 28 menyatakan, bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan

undang-undang”. Arti pesannya adalah:

a.       Hak berserikat dan berkumpul.

b.      Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).

c.       Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi dan melaksanakan aturan-

aturan lainnya, di antaranya: Semua organisasi harus berdasarkan Pancasila

sebagai azasnya, semua media pers dalam mengeluarkan pikiran (pembuatannya

selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya).

2. Hak dan Kewajiban dalam Bidang Sosial Budaya

Pasal 31 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak

mendapat pengajaran”.

10

Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan

undang-undang”.

Pasal 32 menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional

Indonesia”.

Arti pesan yang terkandung adalah :

a. Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat,

baik umum maupun kejuruan.

b. Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan

daerah.

c. Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang

kependidikan.

d. Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan

ketertibannya.

e. Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.

f. Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan

daerah.dinyatakan oleh pasal 31 dan 32, Hak dan Kewajiban

warga negara tertuang pula pada pasal 29 ayat (2) yang

menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

g. Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral

keagamaannya, sehingga di samping kehidupan materiil juga

kehidupan spiritualnya terpelihara dengan baik.

h. Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3. Hak dan Kewajiban dalam Bidang Hankam

Pasal 30 menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut

serta dalam usaha pembelaan negara”.

4. Hak dan Kewajiban dalam Bidang Ekonomi

11

Pasal 33 ayat (1), menyatakan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha

bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.

Pasal 33 ayat (2), menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting

bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh

negara”.

Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pasal 34 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara

oleh negara”.

Arti pesannya adalah :

a. Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya dengan

tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh

daya beli rakyat.

b. Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak

terlantar.

c. Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah

berbagai sumber daya alam.

d. Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang

berazaskan kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang lain.

e. Kewajiban membantu negara dalam pembangunan misalnya

membayar pajak tepat waktu.

Itulah hak dan kewajiban bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945,

dan Anda sebagai warga negara wajib melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

Di samping itu, setiap penduduk yang menjadi warga negara Indonesia,

diharapkan memiliki karakteristik yang bertanggung jawab dalam menjalankan hak

dan kewajibannya. Karakteristik adalah sejumlah sifat atau tabiat yang harus dimiliki

oleh warga negara Indonesia, sehingga muncul suatu identitas yang mudah dikenali

sebagai warga negara.

Sejumlah sifat dan karakter warga negara Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Memiliki rasa hormat dan tanggung jawab

12

Sifat ini adalah sikap dan perilaku sopan santun, ramah tamah, dan

melaksanakan semua tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Sebagai negara yang dikenal murah senyum dan ramah, identitas

tersebut sepatutnya dijaga dan dipelihara.

b. Bersikap kritis

Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta

yang valid (sah) serta argumentasi yang akurat. Sifat kritis ini diperlukan

oleh setiap warga negara guna menyaring segala informasi dan aktivitas

baik mengenai perorangan, pihak-pihak tertentu maupun aparat

pemerintahan, sehingga dapat mencegah segala pelanggaran maupun

eksploitasi yang mungkin terjadi.

c. Melakukan diskusi dan dialog

Sifat ini adalah sikap dan perilaku dalam menyelesaikan masalah

(problem solving). Hendaknya dilakukan dengan pola diskusi dan dialog

untuk mencari kesamaan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang

dihadapi. Kemampuan mengeluarkan pendapat dari warga negara akan

membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang

dihadapinya.

d. Bersikap Terbuka

Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang transparan serta terbuka,

sejauh masalah tersebut tidak bersifat rahasia. Keterbukaan akan mencegah

pelanggaran/penyimpangan dan mampu membangun sikap mental yang

positif dan lebih profesional.

e. Rasional

Sifat ini adalah pola sikap dan perilaku yang berdasarkan rasio atau

akal pikiran yang sehat. Sifat rasional ini identik dengan tingkat

pendidikan warga negara. Semakin banyak warga yang berperilaku

rasional, maka tingkat pendidikan warga negara juga meningkat.

f. Adil

Sifat ini adalah sikap dan perilaku menghormati persamaan derajat

dan martabat kemanusiaan. Adil merupakan kata yang mudah diucapkan ,

namun pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala. Perilaku adil harus

13

dipupuk dan dilatih sejak dini kepada generasi muda, karena keadilan akan

membawa kedamaian di kemudian hari.

g. Jujur

Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta

yang sah dan akurat. Kejahatan korupsi yang telah mengakar di Indonesia

merupakan contoh ketidakjujuran yang sangat terlihat, dan telah banyak

menyengsarakan rakyat banyak dan menyebabkan ketakutan investor dari

negara lain masuk ke Indonesia. Kejujuran merupakan barang yang mahal

saat ini. Warga negara yang jujur akan membawa negaranya menjadi

bangsa yang besar.

Contoh perilaku penerapan hak dan kewajiban dalam lingkungan

keluarga

Pada umumnya untuk membentuk suatu keluarga maka harus diawali dengan

pernikahan, yang mana pernikahan tersebut harus sah secara agama dan sah secara

hukum (dicatat oleh pemerintah). Dengan mematuhi norma agama dan norma hukum

seperti di atas maka akan mengakibatkan adanya status, hak maupun kewajiban yang

jelas bagi semua pihak. Perlu ditanamkan kepada anak-anak kita sedini mungkin

perilaku-perilaku yang baik seperti rajin beribadah, sopan santun, bertanggung jawab,

suka memberi kepada sesama dan lai sebagainya.

Dalam lingkungan keluarga juga harus dibudayakan sikap kasih sayang, saling

menghormati antar sesama anggota keluarga, rukun, dan lain sebagainya. Untuk lebih

jelasnya berikut perilaku-perilaku yang menerapkan hak dan kewajiban dalam

lingkungan keluarga :

Saling menghormati antar sesama anggota keluarga

Saling menyayangi satu sama lain (saling melindungi)

Sebagai orang tua harus mendidik anak-anaknya agar selalu patuh terhadap

agama dan hukum

Sebagai orang tua juga harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya,

dan memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan norma agama, norma

kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum dan adat.

14

Sebagai orang tua harus mengajarkan/mendidik anak-anaknya untuk selalu

berbuat kebaikan (seperti sedekah kepada orang lain, saling menghormati dll).

Sebagai orang tua bersikap adil terhadap anak-anaknya, tidak boleh pilih kasih

Sebagai anak harus berbakti kepada orang tua

dll

Contoh perilaku penerapan hak dan kewajiban dalam

lingkungan masyarakat

Dalam kehidupan masyaakat, setiap anggota masyarakat harus patuh dan

taat pada norma-norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut.

Sebagai masyarakat maka kita harus saling menghormati, dan saling menghargai

hak-hak asasi manusia, menghargai hak miling orang lain dan selalu menjaga hak

dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Dan berikut ini contoh perilaku penerapan

hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat :

Saling menghormati dan memberikan toleransi antar umat beragama

Rukun dengan tetangga yang berbeda agama. 

Berbuat adil kepada tetangga, tidak membeda-bedakan tetangga. 

Menyeimbangkan hak dan kewajiban kita di masyarakat.

Mematuhi norma-norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat.

Selalu aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, ronda malam dll.

Contoh perilaku penerapan hak dan kewajiban dalam lingkungan

berbangsa dan bernegara

Seperti halnya pada lingkungan keluarga, masyarakat. Dalam lingkungan

berbangsa dan bernegara kita juga harus taat pada hukum yang berlaku didalam

negara tersebut, baik itu merupakan hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Dan

berikut ini merupakan contoh perilaku penerapan hak dan kewajiban dalam

lingkungan berbangsa dan bernegara :

Tertib, taat dan patuh pada aturan yang berlaku di negara tersebut (tertib lalu

lintas)

15

Memelihara dan menjaga lingkungan hidup dari kerusakan atau pencemaran

lingkungan

Jika ada pemilihan umum, kita harus ikut serta (berpartisipasi) dalam pemilihan

dan turut mensukseskan pemilu

Mendukung dan ikut serta mensukseskan program-program pemerintah

Melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila ada tindak kejahatan, atau

yang lainnya

C. Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Pemahaman Ham di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup

di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama.

Secara garis besar Prof. Bagir Manan pada bukunya Perkembangan Pemikiran dan

Pengaturan HAM di Indonesia ( 2001 ), membagi perkembangan HAM pemikiran

HAM di Indonesia dalam dua periode yaitu periode sebelum Kemerdekaan ( 1908 –

1945 ), periode setelah Kemerdekaan ( 1945 – sekarang ).

A. Periode Sebelum Kemerdekaan ( 1908 – 1945 )

• Boedi Oetomo, dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Boedi Oetomo

telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan

pendapat melalui petisi – petisi yang dilakukan kepada pemerintah

kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar goeroe desa.

Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan

berserikat dan mengeluarkan pendapat.

• Perhimpunan Indonesia, lebih menitikberatkan pada hak untuk

menentukan nasib sendiri.

• Sarekat Islam, menekankan pada usaha – usaha unutk memperoleh

penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi

rasial.

• Partai Komunis Indonesia, sebagai partai yang berlandaskan paham

Marxisme lebih condong pada hak – hak yang bersifat sosial dan

menyentuh isu – isu yang berkenan dengan alat produksi.

• Indische Partij, pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk

mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan

hak kemerdekaan.

16

• Partai Nasional Indonesia, mengedepankan pada hak untuk memperoleh

kemerdekaan.

• Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, menekankan pada hak politik

yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib

sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum

serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan Negara.

Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan juga terjadi perdebatan dalam

sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan

Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan

pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan

masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan

dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan,

hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran

dengan tulisan dan lisan.

B. Periode Setelah Kemerdekaan ( 1945 – sekarang )

a) Periode 1945 – 1950

Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak

untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik

yang didirikan serta hak kebebasan untuk untuk menyampaikan pendapat

terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara

formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk kedalam hukum

dasar Negara ( konstitusi ) yaitu, UUD 45.

Komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana

ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945.

Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk

mendirikan partai politik. Sebagaimana tertera dalam Maklumat

Pemerintah tanggal 3 November 1945.

b) Periode 1950 – 1959

17

Periode 1950 – 1959 dalam perjalanan Negara Indonesia dikenal

dengan sebutan periode Demokrasi Parlementer. Pemikiran HAM pada

periode ini menapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena

suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau

demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik.

Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan pemikiran dan aktualisasi

HAM pada periode ini mengalami “ pasang” dan menikmati “ bulan madu

“ kebebasan. Indikatornya menurut ahli hukum tata Negara ini ada lima

aspek.

Pertama, semakin banyak tumbuh partai – partai politik dengan

beragam ideologinya masing – masing.

Kedua, Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul – betul

menikmati kebebasannya.

Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi

berlangsung dalam suasana kebebasan, fair ( adil ) dan demokratis.

Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat resprentasi dari

kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat

dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif.

Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim

yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan

ruang kebebasan.

c) Periode 1959 – 1966

Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem

demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhaap sistem

demokrasi Parlementer. Pada sistem ini ( demokrasi terpimpin ) kekuasan

berpusat pada dan berada ditangan presiden.

Akibat dari sistem demokrasi terpimpin Presiden melakukan

tindakan inkonstitusional baik pada tataran supratruktur politik maupun

dalam tataran infrastruktur poltik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi

pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan dan hak politik.

d) Periode 1966 – 1998

18

Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto,

ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah

diadakan berbagai seminar tentang HAM.

Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967

yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan

Pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk

wilayah Asia. Selanjutnya pada pada tahun 1968 diadakan seminar

Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji materil

( judical review ) untuk dilakukan guna melindungi HAM. Begitu pula

dalam rangka pelaksanan TAP MPRS No. XIV/MPRS 1966 MPRS

melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan yang akan

dituangkan dalam piagam tentang Hak – hak Asasi Manusia dan Hak – hak

serta Kewajiban Warganegara.

Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode

akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, karena HAM

tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemerintah pada periode

ini bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum

yang umumnya restriktif terhadap HAM. Sikap defensif pemerintah

tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran barat

yang tidak sesuai dengan nilai –nilai luhur budaya bangsa yang tercermin

dalam Pancasila serta bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal

HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang terlebih

dahulu dibandingkan dengan deklarasi Universal HAM. Selain itu sikap

defensif pemerintah ini berdasarkan pada anggapan bahwa isu HAM

seringkali digunakan oleh Negara – Negara Barat untuk memojokkan

Negara yang sedang berkembang seperti Inonesia.

Meskipun dari pihak pemerintah mengalami kemandegan bahkan

kemunduran, pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini

terutama dikalangan masyarakat yang dimotori oleh LSM ( Lembaga

Swadaya Masyarakat ) dan masyarakat akademisi yang concern terhaap

penegakan HAM.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan

jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang

19

terjadi seprti kasus Tanjung Priok, kasus Keung Ombo, kasus DOM di

Aceh, kasus di Irian Jaya, dan sebagainya.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an

nampak memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi

pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif menjadi ke

strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan

HAM.

Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan

penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

(KOMNAS HAM ) berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7

Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyeliiki

pelaksanaan HAM, serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran

kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM.

e) Periode 1998 – sekarang

Pergantian rezim pemerintahan pada tahan 1998 memberikan

dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di

Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa

kebijakan pemerintah orde baru yang beralwanan dengan pemajuan dan

perlindungan HAM.

Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang –

undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan

ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Hasil dari pengkajian

tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional

khususnya yang terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hukum dan

instrumen Internasional dalam bidang HAM.

Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua

tahap yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara

konsisten. pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan

perundang – undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi

Negara ( Undang – undang Dasar 1945 ), ketetapan MPR ( TAP MPR ),

Undang – undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang –

undangam lainnya.

20

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu

dan yang harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Setiap negara mempunyai

kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Hak dan

kewajiban Warga Negara Indonesia ditetapkan dalam UUD 1945 yaitu tercantum di

dalam pasal 27, pasal 28, pasal 29,  pasal 30, dan pasal 31.

Sebagai agent of change mahasiswa berperan besar membawa  perubahan

dalam diri bangsa Indonesia, untuk itu diperlukan generasi mahasiswa yang

bertanggung jawab serta memiliki kesadaran dan bisa mengimplementasikan hak dan

kewajiban sebagai warga negara Indonesia

B. Saran

Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban

Warga Negara ini, semoga kita semua bisa benar-benar memahami tentang apa yang

seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara di negeri ini. Sehingga, jika ada hak-

hak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Begitu juga sebaliknya,

jika hak-hak sebagai warga negara telah kita terima, maka sepatutnya kita

menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan demikian, negeri ini akan

maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, aman dan sejahtera.

21

Daftar Pustaka

http://kumpulansebuahskripsi.blogspot.co.id/2014/11/contoh-makalah-hak-dan-kewajiban-warga.html

http://zuppa-seoul.blogspot.co.id/2015/06/makalah-pkn-hak-dan-kewajiban-warga.html

http://bagrezhumaneater.blogspot.co.id/2012/06/sejarah-perkembangan-ham-di-indonesia.html

22