PERMASALAHAN DAN UPAYA PENGEMBANGAN UMKM

TUGAS KOMPILASI

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Kerakyatan

Dosen Pengampu: Dr. Sukidjo, M.Pd

Disusun Oleh:

Akhmad Makhbubi (15719251002)

PENDIDIKAN EKONOMI

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, setiap negara pasti mempunyai permasalahan, tak

terkecuali permasalahan ekonomi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang biasa di

singkat UMKM memiliki posisi penting dalam membangun perekonomian negara, bukan

saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga dapat

menstabilkan masalah kesenjangan sosial. Contoh dari UMKM adalah pedagang kaki lima,

keberadaan PKL dapat memberikan sumbangan besar bagi perekonomian negara kita, karna

dengan adanya PKL dapat membantu mengurangi kemiskinan, keberdaan PKL sendiri

adalah wujud kemandirian masyarakat dimana mayarakat hendak bangkit dari keterbelitan

ekonomi dan mencoba berwirausaha, namun pada kenyataanya keberadaan PKL seringkali di

jadikan sumber masalah, seperti biang kemcetan jalan, atau simbol semrautan kota,

pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang layak bagi para pedagang kaki lima agar

pedagang kaki lima tersebut mendaptkan legalitas formalnya, maka untuk itu pemerintah di

harapkan tidak hanya meprioritaskan pengembangan UMKM, tapi juga pengoptimalannya,

agar tidak ada kerugian yang di tanggung oleh satu pihak saja.

Berbagai peran strategis dimiliki sektor UMKM, namun sektor ini juga dihadapkan berbagai

permasalahan. Kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan, kemampuan

manajemen usaha, dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya. Kendala dan

permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses

terhadap informasi dan sumberdaya produktif seperti modal dan teknologi, yang terkait

menjadi terbatasnyakemampuan usaha kecil untuk berkembang.

Pengembangan UMKM perlu optimalkan karna keberadaan UMKM memberikan kontribusi

besar terhadap pembangunan ekonomi negara kita, UMKM juga dapat mengurangi angka

pengangguran yang ada di indonesia. Maka dari itu, pemerintah dalam upaya

mengembangkan UMKM harus di jalankan dengan benar, agar tidak ada ketimpangan atau

kerugian yang di alami oleh pihak tertentu, pemerintah juga harus mempertimbangkan

petahanan bagi usaha kecil, mikro dan menengah, pemerintah harus mengoptimlkan UMKM

pemerintah tidak hanya menyediakan kredit usaha rakyat atau yang biasa di singkat KUR,

tapi juga mempertimbangkan kelangsungan dan keamanan usaha, selama ini pertimbangan

dan keamana usaha yang di lakukan pemerintah terbilang lemah, contohnya sulitnya pkl

mendapatkan legalitas formalnya. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah

keseluruhan dengan cara memberi dukungan positif dan nyata terhadap pengembangan

sumber daya manusia seperti pelatihan kewirausahaan, teknologi, informasi, akses

pendanaan serta pemasaran, Perluasan pasar ekspor, hal ini semua merupakan indikator

keberhasilan membangun iklim usaha yang berbasis kerakyatan.

Pengembangan UMKM perlu optimalkan karna keberadaan UMKM memberikan kontribusi

besar terhadap pembangunan ekonomi negara kita, UMKM juga dapat mengurangi angka

pengangguran yang ada di indonesia. Maka dari itu, pemerintah dalam upaya

mengembangkan UMKM harus di jalankan dengan benar, agar tidak ada ketimpangan atau

kerugian yang di alami oleh pihak tertentu, pemerintah juga harus mempertimbangkan

petahanan bagi usaha kecil, mikro dan menengah, pemerintah harus mengoptimlkan UMKM

pemerintah tidak hanya menyediakan kredit usaha rakyat atau yang biasa di singkat KUR,

tapi juga mempertimbangkan kelangsungan dan keamanan usaha, selama ini pertimbangan

dan keamana usaha yang di lakukan pemerintah terbilang lemah, contohnya sulitnya pkl

mendapatkan legalitas formalnya. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah

keseluruhan yakni dengan cara memberi dukungan positif dan nyata

terhadap pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan kewirausahaan, teknologi,

informasi, akses pendanaan serta pemasaran, Perluasan pasar ekspor, hal ini semua

merupakan indikator keberhasilan membangun iklim usaha yang berbasis kerakyatan.

B. Rumusan Masalah

Dari adanya latar belakang tersebut diatas, maka dapat diambil sebuah rumuasan masalah

sebagai berikut :

a. Pengertian UMKM ( Usaha Mikro, Kecil )

b. Criteria dan klasifikasi UMKM

c. Permasalahan dan kendala dalam mengembangkan UMKM

d. Upaya mengembangkan UMKM

C. Tujuan

Tujuan dari pembuatan makalah ini sesuai dengan rumusan masalah yang terjadi diantaranya

:

a. Mengetahui pengertian UMKM

b. Mengetahui kriteria dan klasifikasi UMKM

c. Mengetahui permasalahan dan kendala dalam mengembangkan UMKM

d. Mengetahu proses upaya mengembangkan UMKM

D. Manfaat

Manfaat dari pembuatan makalah ini diharapkan akan lebih mengetahui dan memahami

usaha mikro dalam mengembangkan UMKM serta mampu ikut berperan serta

mengoptimalkan pengembangan UMKM

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian UMKM

Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah

paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Kriteria

usaha yang termasuk UMKM telah diatur dalam paying hukum. UMKM adalah singkatan

dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM di atur berdasarkan UU Nomor 20 tahun

2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berikut ini adalakah pengertian UMKM

berdasarkan UU 20/2008

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik

peroranganyang memenuhi kriteria Usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-

Undang.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang di lakukan oleh

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, di kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria Usaha Kecil

sebagaimana di maksud dalam undang-undang.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang di lakukan

oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil

penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam undang-undang.

Sedangkan menurut M. Tohar dalam bukunya Membuka Usaha Kecil (1992;2) definisi usaha

kecil dari berbagai segi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan asset

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak

Rp200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka usaha

b. Berdasarkan total penjualan bersih pertahun

Usaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih pertahun Rp

1.000.000.000,- paling banyak

c. Berdasarkan status kepemilikan

Usaha kecil adalah usaha berbentuk perorangan, bisa berbadan hukum atau tidak

berbadan hukum, yang didalamnya termasuk koperasi

B. Kriteria dan klasifikasi UMKM

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut undang undang Nomor 20 tahun 2008

digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

NO Usaha Kriteria

Asset Omzet

Usaha Mikro Maks 50juta Maks 300 juta

Usaha Kecil >50Juta – 500 Juta >300Juta – 2,5Miliar

Usaha Menengah >500 Juta – 10 Miliar >2,5Miliar – 50Miliar

Sumber : Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dari tabel di atas disebutkan bahwa untuk usaha mikro assetnya mencapai maksimal 50juta

dan omsetnya mencapai maksimal 300 juta, sedangkan untuk usaha kecil assetnya mencapai

lebih dari 50 juta – 500 juta, sedangkan omsetnya mencapai lebih dari 300 juta – 2,5 miliar.

Sedangkan untuk usaha menengah baik asset maupun omsetnya lebih besar dari usaha mikro

dan kecil yakni assetnya mencapai lebih dari 500 juta-10 miliar dan omsettnya mencapai

lebih dari 2,5 miliar – 50 miliar. Klasifikasi UMKM adalah :

a. Livelihood Activities

Merupakan UMK yang di gunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang

lebih umum di kenal sebagai sektor informal. Contohnya seperti PKL atau pedagang

kaki lima.

b. Micro Enterprise

Merupakan UMK yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat-sifat dalam

wirausaha atau kewirausahaan

c. Small Dynamic Enterprise

Merupakan UMK yang telah memiliki sifat-sifat jiwa kewirausahaan dan mampu

menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

d. Fast Moving Enterprise

Merupakan UMK yang telah memiliki sifat-sifat jiwa kewirausahaan dan akan mampu

melakukan tranformasi menjadi Usaha Besar.

C. Permasalahan dan kendala dalam mengembangkan UMKM

Pengembangan UMKM yang terbilang baik dari segi kuantitas belum di imbangi oleh

meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan yang dihadapi memiliki dua faktor

internal dan factor eksterna.

1. Faktor Internal

Faktor-faktor yang menghambat dalam pengembangan UMKM yang berada dalam

industry UMKM adalah

a. Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu

unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil

dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup,

yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan

modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena

persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat

dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya

ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai

dan cukup untuk dijadikan agunan. Terkait dengan hal ini, UKM juga menjumpai

kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup

familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank

dimana disyaratkan adanya agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti

investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi

investasi sendiri, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila

memang gerbang investasi hendak dibuka untuk UKM, antara lain kebijakan, jangka

waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah, infrastruktur, dan iklim usaha.

b. Kualitas Sumber daya manusia

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga

yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi

pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh

terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk

berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya,

unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru

untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

a. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil yang pada

umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang

sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah ditambah lagi

produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang

kurang kompetitif. Berbeda denganusaha besar yang telah mempunyai jaringan

yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat m,enjangkau

internasional dan promosi yang baik.

b. Mentalitas Pengusaha UKM

Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai

UKM, yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha UKM itu sendiri.

Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa

menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil risiko.[18] Suasana

pedesaan yang menjadi latar belakang dari UKM seringkali memiliki andil juga

dalam membentuk kinerja. Sebagai contoh, ritme kerja UKM di daerah berjalan

dengan santai dan kurang aktif sehingga seringkali menjadi penyebab hilangnya

kesempatan-kesempatan yang ada.

c. Kurangnya Transparansi

Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UKM tersebut terhadap

generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak

diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga

hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan

usahanya.

2. Faktor Eksterenal

Bebrapa kendala penghambat Usaha UMKM yang berasal dari luar diantaranya :

a. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu

dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap

penciptaan produk domestik brutto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan

perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah

melalui pembentukan modal tetap brutto (investasi). Keseluruhan indikator ekonomi

makro tersebut selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan

UKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah

dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun dari tahun

ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini

terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-

pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar.

Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk

menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya

prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan

jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan

perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi

lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat

berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang

diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk

menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat

yang ada kurang strategis

c. Pungutan Liar

Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah

satu kendala juga bagi UKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal

ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya

setiap minggu atau setiap bulan.

d. Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah

mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan

sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah

berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak

segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UKM. Disamping itu, semangat

kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi

pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

e. Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC

Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing

dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut untuk

melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan

produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu

kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi Manusia

(HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh

negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu, UKM perlu

mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif

maupun keunggulan kompetitif.

f. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-

produk dan kerajinan-kerajian dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain,

produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.

g. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat

dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

h. Terbatasnya Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap

informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak

memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha

UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak

mampunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor.

Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensial untuk bertarung

di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar

tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.

Sedangkan tantangan yang harus di hadapi oleh UMKM adalah pesatnya perkembangan

globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang bersamaan dengan cepatnya tingkat

kemajuan teknologi. Adanya globalisasi yang semakin meliberalkan perdagangan, menjadi

tantangan berat bagi UMKM dimana harus mampu bersaing dengan usaha-usaha besar dari

luar, cohtohnya saja home industri batik, batik kini mulai banyak di produksi oleh Negara

asing seperti China, Thailand dan Malaysia, batik Indonesia di harapkan mampu bersaing

dengan industri pembuat batik dari Negara lain dengan tetap menunjukkan ciri khas

keindonesiaannya. UMKM harus mampu bertahan di tengah maraknya liberalisasi ekonomi,

karna UMKM dapat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian bangsa kita, maka

untuk itu UMKM di harapkan untuk tetap bisa bertahan, selain itu UMKM dapat menjadi

tameng di tengah krisis ekonomi yang melanda Negara kita.

D. Upaya mengembangkan UMKM

Pengembangan UMKM semenjak terjadinya krisis ekonomi, sector UMKM seperti naik

daun. Kemampuan sector ini menahan goncangan krisis dibandingkan perusahaan

perusahaan besar, membuat ada keyakinan bahwa masa depan perekonomian Indonesia

berada di sector ini. Usaha mengembangkan UMKM bukan juga merupakan barang baru.

Pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia terbilang cukup baik,

namun bukan berarti UMKM lepas dari masalah dan kendala. Pengoptimalan UMKM ini

menjadi penting ketika isu pasar mulai beredar, dimana keberadaan UMKM harus mampu

menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, namun pengoptimalan ini harus dilakukan secara

efektif dan efesien dimana tidak ada kerugian yan di derita oleh pihak tertentu,

pengoptimalan ini untuk mengecilkan angka permasalah yang ada di UMKM, maka dari itu

pengoptimalan ini harus di lakukan dengan langkah yang sistematis dan serempak baik oleh

pemerintah maupun oleh wirausaha nya sendiri, sehingga tidak ada kerugian yang di

tanggung oleh satu pihak saja. Jika kita hanya mengembangkan usaha mikro, kecil dan

menengah, maka hal ini menjadi chaos ketika permasalahan mulai muncul dalam proses

pengenmbangan tersebut, sebut saja aspek perlindungan dan pertahanan bagi wirausaha nya,

atau bisa di contohkan dengan pedagang kaki lima, perlindungan terhadap pedagang kaki

lima ini terbilang lemah, pemerintah belum memberikan lahan yang layak bagi pedagang

kaki lima, sehingga pedagang kaki lima seringkali di jadikan alasan kemacetan jalan, atau

serabutan kota, pemerintah hanya memberikan peminjaman dana untuk modal usahanya,

tanpa memperhitungkan aspek perlindungan dan pertahanan bagi si wirausaha. Padahal

sebenarnya pedagang kaki lima merupakan cerminan dari masyarakat mandiri, yang

mencoba mengangkat perekonomiannya ke arah yang lebih baik, namun tekad pedagang

kaki lima ini harus berlawanan dengan ketakutannya ketika sewaktu-waktu mendapatkan

gusuran dari pemerintah.

Pemerintah harus mampu mengoptimalkan pengembangan usaha mikro, kecil dan

menengah, agar angka permasalahan dalam proses pengembangan menjadi kecil dan mudah

diatasi, serta tidak menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak, sejatinya pengoptimalan

untuk menjawab permasalahn yang ada di UMKM langkah pengoptimalan yang harus di

lakukan pemerintah adalah:

a. Memaksimalkan potensi yang ada dalam masyarakat, sehingga produktivtas dapat

meningkat, hal ini bisa di lakukan pemerintah dengan memberikan pelatihan terhadap

wirausahawannya.

b. Memudahkan akses terhadap pasar, sehingga UMKM dapat menyesuaikan dengan

kebutuhan pasar, Oleh karena itulah, mulai saat ini baik pemerintah maupun UMKM

harus mulai berbenah guna menghadapi perilaku pasar yang semakin terbuka di masa

mendatang.

c. Bekerjasama dengan bank baik negeri maupun swasta, hal ini dapat menjadi jalan keluar

ketika biaya transaksi mulai tinggi. Peningkatan kontribusi pembiayaan perbankan

kepada UMKM memerlukan sinergi yang terarah dengan mengoptimalkan sumberdaya

dari masyarakat atau wirausaha nya.

d. Kemudahan dalam mendapatkan legalitas formal, pemerintah di harapkan tidak hanya

memberikan peminjaman modal begitu saja, tanpa memperhitungkan kelangsungan

pertahanan wirausaha, namun juga memberikan legalitas terhadap usaha masyarakat,

contoh PKL di berikan lahan untuk usahanya, karna ketika PKL berada di tempat yang

layak barulah PKL tersebut dapat di katakana memperoleh legalitas formalnya.

e. Penjaminan terhadap perlindungan dan kelangsungan usaha

f. Memanfaatkan teknologi untuk pengembangan UMKM. Di era ini teknologi semakin

berkembang pesat, pengembanngan UMKM dengan menggunakan teknologi di harapkan

menguntungkan bagi UMKM karna bisa memperluas pasar

Adanya liberarisasi ekonomi menjadi tantangan serius bagi kelangsungan UMKM, dimana

usaha mikro kecil dan menengah harus mampu bersaing dengan pelaku usaha dari luar

negeri. Peranan pemerintah tentu menjadi penting terutama untuk mengantarkan mereka agar

mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Beberapa upaya yang perlu dilakukan

pemerintah untuk memperkuat daya saing UMKM menghadapi pasar global adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan standar produk,

Guna dapat memanfaatkan peluang dan potensi pasar di kawasan asia tenggara dan pasar

global, maka produk yang dihasilkan UMKM haruslah memenuhi kualitas dan standar

yang sesuai dengan kesepakatan asia tenggara dan negara tujuan.

2. Meningkatkan akses finansial;

Seperti terhadap aspek formalitas, karena banyak UMKM yang tidak memiliki legal

status, aspek skala usaha, dimana sering sekali skema kredit yang disiapkan perbankan

tidak sejalan dengan skala usaha UMKM, dan aspek informasi, dimana perbankan tidak

tahu UMKM mana yang harus dibiayai, sementara itu UMKM juga tidak tahu skema

pembiayaan apa yang tersedia di perbankan. Oleh karena itu, maka ketiga aspek ini harus

diatasi, diantaranya dengan peningkatan kemampuan bagi SDM yang dimiliki UMKM,

perbankan, serta pendamping UMKM.

3. Meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan UMKM;

Secara umum kualitas SDM pelaku UKM di Indonesia masih rendah. Terlebih lagi spirit

kewirausahaannya. Pemerintah harus melakukan langkah kongkrit dan tepat sasaran,

seperti penyusunan grand strategy pengembangan kewirausahaan serta pelaksanaan

dilapangan yang dilakukan dalam kaitannya dan bertanggung jawab. Hal penting yang

juga perlu diperhatikan adalah perlunya dukungan modal awal terutama bagi wirausaha

pemula.

4. Memfasilitasi UKM berkaitan akses informasi dan promosi di luar negeri;

Bagian terpenting dari proses produksi adalah masalah pasar. Oleh karena itu maka

pemberian informasi dan promosi produk-produk UMKM, khususnya untuk

memperkenalkan di pasar asia tenggara harus ditingkatkan lagi. Promosi produk, bisa

dilakukan melalui dunia maya atau mengikuti kegiatan-kegiatan pameran di luar negeri.

BAB III

KESIMPULAN

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM di atur

berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berikut ini

adalakah pengertian UMKM berdasarkan UU 20/2008

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik

peroranganyang memenuhi criteria Usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-

Undang.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang di lakukan oleh

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, di kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria Usaha Kecil

sebagaimana di maksud dalam undang-undang.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang di lakukan oleh

perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil

penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam undang-undang

Keberadaan UMKM dapat membantu ketahanan ekonomi bangsa kita maka dari itu,

pemerintah harus mengoptimalkan pengembangan UMKM. Langkah pengoptimalan yang

harus di lakukan pemerintah adalah:

o Memaksimalkan potensi yang ada dalam masyarakat.

o Memudahkan akses terhadap pasar.

o Bekerjasama dengan bank baik negeri maupun swasta.

o Kemudahan dalam mendapatkan legalitas formal.

o Penjaminan terhadap perlindungan dan kelangsungan usaha

o Memanfaatkan teknologi untuk pengembangan UMKM.

Di era modern ini liberalisasi perdagangan mulai memasuki pasar Indonesia, tugas

UMKM menadi lebih sulit, UMKM harus mampu bersaing dengan usaha luar negri. Beberapa

upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk memperkuat daya saing UMKM menghadapi pasar

global adalah:

Meningkatkan kualitas dan standar produk

Meningkatkan akses financial

Meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan UMKM

Memfasilitasi UKM berkaitan akses informasi dan promosi di luar negeri

DAFTAR PUSTAKA

Radhi, fahmi.2008.Kebijakan Ekonomi Pro rakyat.Jakarta.Republika

Bappenas.2006.Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan mengenah.

Republik Indonesia, 2008. Undang Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah. Jakarta. Sekretariat Negara

Tohar, M. 1999. Membuka Usaha Kecil. Yogyakarta, Kanisius

Sriyana, Jaka. Jurnal Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah; Studi kasus di

kabupaten bantul. FE UII. Yogyakarta

http://usahamodalkecil31.blogspot.co.id/2012/08/kendala-usaha-kecil-menengah-dan-solusi.html

diakses 14 Desember 2015

www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/8163/1665 diakses 16 Desember 20 15