PERILAKU ORGA

8/19/2019 PERILAKU ORGA

1/21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah saat ini sedang mengusahakan salah satu aspek terpenting

dalam pembangunan menuju pemerintahan yang baik yaitu aspek pelayanan.

Dalam rangka mengusung penyelenggara pelayanan publik yang bertanggung

 jawab dan bermral maka pemerintah menerapkan peraturan agar terwujudnya

aparat pelayanan publik yang handal.

!ebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip " prinsip

kepemerintahan yang baik # good governance$ % etika birkrasi merupakan kmpnen penting% karenaberkaitan erat dengan mralitas dan mentalitas aparat

 birkrasi dalam melaksanakan &ungsi'&ungsi pemerintahan itu sendiri yang

ter(ermin dalam &ungsi pkk pemerintahan) &ungsi pelayanan%

 pengaturan*regulasi dan &ungsi pemberdayaan masyarakat. Etika penting dalam

 birkrasi. +elihat realita yang terjadi saat ini% masih banyak aparat di lapangan

yang etika kerjanya perlu dipertanyakan% tapi penyebab hal ini tentu saja tidak 

semata " mata buruknya mral si aparat% melainkan masih banyak unsur utama

lain yang membentuknya. Banyak (nth kasus mengenai kinerja etika kerja

aparat di lapangan yang sudah menjadi rahasia umum. Etika kerja di sini

merupakan ekspresi spntan yang dilakukan pegawai terhadap segala sesuatu

yang terkait dengan pekerjaannya yang sesuai dengan ajaran dan pandangan mral

yang dimiliki aparat.

Aparat yang sering tidak Pr&esnal dalam menjalankan tugas mereka%

ketidak seriusan dari para aparat ketika menjalankan tugas membuat pelayanan di

Pemerintahan ini menjadi lamban. !angat dibutuhkan Etika dari para aparat ketika

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya% sehingga bisa berdampak pada

 penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.

B. ,umusan +asalah

-. Bagaimana peran etika dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di

Pemerintahan pusat dan daerah

/. Bagaimana strategi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan

 publik dalam rangka mewujudkan transparansi pelayanan

0. 1ujuan Penelitian

1

8/19/2019 PERILAKU ORGA

2/21

-. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran etika dalam

 penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di di Pemerintahan pusat dan

daerah.

/. Untuk mengetahui% mendeskripsikan dan menganalisis strategi peningkatan

kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan transparansi

 pelayanan.

D. +an&aat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat berguna se(ara teritis maupun se(ara

 praktis. Adapun knstribusi penelitian ini sebagai berikut )

-. !e(ara 1eritis

!ebagai bahan re&erensi dan sebagai bahan kajian bagi pengembangan ilmu

 pengetahuan khususnya bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

/. !e(ara Praktis

!ebagai salah satu upaya memberikan masukan kepada para penyelenggara

 pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan dalam menjalankan

 pelayanannya se(ara maksimal.

BAB II

2

8/19/2019 PERILAKU ORGA

3/21

1IN2AUAN PU!1A3A

A. Etika

-. Pengertian etika

Etika ialah ilmu tentang baik dan buruknya perilaku% hak dan kewajiban

mral4 sekumpulan asa atau nila'nilai yang berkaitan dengan akhlak4 nilai

mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut masyarakat

#3amus Besar Bahasa Indnesia$. !edangkan menurut  

Aristteles beliau

mengemukakan etika ke dalam dua pengertian yakni ) Terminius

Technicus 5 Manner and Custom. Terminius Technicus  ialah etika dipelajari

sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu prblema tindakan atau

 perbuatan manusia. !edangkan yang kedua yaitu% manner and custom ialah suatu

 pembahasan etika yang terkait dengan tata (ara 5 adat kebiasaan yang melekat

dalam kdrat manusia #in herent in human nature$ yang sangat terikat dengan arti

6baik 5 buruk7 suatu perilaku% tingkah laku atau perbuatan manusia.

!e(ara umum etika diartikan sebagai suatu susunan prinsip'prinsip mral

dan nilai. Prinsip'prinsip tersebut kemudian diakui dan diterima leh indi8idu atau

suatu kelmpk ssial sebagai sesuatu yang mengatur dan mengendalikan tingkah

laku serta menentukan hal yang baik dan hal yang buruk untuk dilakukan. !e(ara knkrit% prinsip'prinsip mral dan nilai tersebut biasanya diwujudkan dalam

 bentuk suatu kde etik #code of ethic$% yaitu suatu aturan% sistem atau standar yang

memuat prinsip'prinsip mengella mralitas dan tingkah laku yang diterima

#accepted conduct $ dalam suatu lingkungan masyarakat #LAN% /99:$.

+enurut 3eban #/99:)/';$% Etika Pelayanan Publik memiliki dua arti

yaitu) arti sempit dan arti luas. Dalam arti yang sempit% pelayanan publik adalah

suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat leh pemerintah

dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik% baik diberikan se(ara langsung

maupun melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat% berdasarkan jenis dan

intensitas kebutuhan masyarakat% kemampuan masyarakat dan pasar. 3nsep ini

lebih menekankan bagaimana pelayanan publik berhasil diberikan melalui suatu

deli8ery system yang sehat. Pelayanan publik ini dapat dilihat sehari hari di

 bidang administrasi% keamanan% kesehatan% pendidikan% perumahan% air bersih%

telekmunikasi% transprtasi% bank% dan sebagainya. Dalam arti yang luas% knsep

3

8/19/2019 PERILAKU ORGA

4/21

 pelayanan publik # public service$ identik dengan publi( administratin yaitu

 berkrban atas nama rang lain dalam men(apai kepentingan publik #lihat 2.L.

Perry% -

8/19/2019 PERILAKU ORGA

5/21

merupakan representasi dari kepentingan umum dan di paksa tunduk kepada

rakyat. Dan birkrasi di Indnesia dapat dikatakan sangat jauh dari kata ideal%

karena dalam praktek plitik yang terjadi malah birkrasi'lah yang mempunyai

kekuatan untuk mengntrl terhadap plitisi% dan sebaliknya plitisi tidak 

memiliki kekuatan yang memadai untuk mengntrl birkrasi.

 b. Etika Birkrasi

2ika kita mendengan knsep birkrasi pada umumnya langsung

membayangkan sebuah prses yang berbeli'belit% butuh waktu lama% biaya yang

digunakan banyak dan menimbulkan kesan bahwa birkrasi itu tidak e&isien dan

tidak adil. !ehingga tidak heran banyak perbedaan pendapat tentang birkrasi

yang berkepanjangan. !e(ara bjekti& birkrasi memiliki sebuah praktek kerja

yang (iri'(irinya ideal. Namun dalam prakteknya (irri'(iri ideal itu meleset dan

 berlawanan arah dari kenyataanya.

3etika kenyataan ini tidak sesuia dengan keinginan yang di harapkan%

maka akan timbul suatu keke(ewaan% dan begitulah yang terjadi ketika yang

diharapkan agar para aparatur birkrasi bekerja dengan penuh rasa

tanggungjawab% kejujuran% dan keadilan% sementara kenyataannya berlawanan

yang terjadi malah sama sekali tidak bermral atau beretika. ?ang menimbulkan

suatu pandangan tentang harus adanya suatu aturan yang dapat dijadikan suatu

nrma rambu'rambu dalam menegakkan tugasnya. !esuatu yang diinginkan itulah

yang dimaksud dengan etika yang perlu diperhatikan leh aparat birkrasi.

1erbentuknya suatu etika birkrasi tidak terlepas dari kndisi yang ada di

dalam masyaratak yang bersangkutan yang sesuai dengan nrma% nilai% aturan% dan

kebiasaan berbudaya di tengan masyarakat. Nilai yang ada ini akan berkembang

di dalam masyarakat dan mewarnai sikap perilaku tentang pandangan etis atau

tidak etisnya penyelenggaraan &ungsi'&ungsi aparat birkrasi. Dalam

 pelaksanaanya sangat rumit% karena etika birkrasi (enderung diseragamkan

melalui peraturan kepegawaian yang telah di atur di dalam birkrasi.

B. Pelayanan publik 

-. Pengerian Pelayanan Publik

5

8/19/2019 PERILAKU ORGA

6/21

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan #melayani$

keperluan rang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada rganisasi

itu sesuai dengan aturan pkk dan tata (ara yang telah ditetapkan. !ebagaimana

telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah

 pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya

sendiri% tetapi untuk melayani masyarakat serta men(iptakan kndisi yang

memungkinkan setiap anggta masyaraakat mengembangkan kemampuan dan

kreati8itasnya demi men(apai tujuan bersama #,asyid% -

8/19/2019 PERILAKU ORGA

7/21

Dalam kndisi masyarakat seperti digambarkan di atas% birkrasi publik 

harus dapat memberikan layanan publik yang lebih pr&esinal% e&ekti&% sederhana%

transparan% terbuka% tepat waktu% respnsi& dan adapti& serta sekaligus dapat

membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas indi8idu dan

masyarakat untuk se(ara akti& menentukan masa depannya sendiri #E&&endi dalam

idd% /99-$. Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalah memberdayakan