PERANAN KEK DALAM PEMBANGUNAN

EKONOMI NASIONAL DAN DAERAH

Ir. Deddy Koespramoedyo, MSc. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan - Bappenas

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bandung, 26 Oktober 2010

1

LATAR BELAKANG

• Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 mengamanatkan

pendekatan regional sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan

pembangunan.

• Dalam pengembangan wilayah Nasional, pembagian peran dan fungsi masing-

masing Daerah sangat penting dalam membentuk pola dan struktur ruang

nasional dalam pola NKRI.

• Pengelolaan SDA perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dikaitkan

dengan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Buatan dalam pola

pembangunan berkelanjutan demi terwujudnya ruang nusantara yang aman,

nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

• Dari sudut pandang nasional, pengembangan KEK harus mampu menjadi

lokomotif dalam menggerakkan ekonomi regional

• Peran PEMDA sangat penting karena dapat menjamin berlangsungnya KEK.

2

RPJM 4

(2020-2024)

RPJM 1

(2005-2009)

Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

RPJM 2

(2010-2014)

Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian.

RPJM 3

(2015-2019)

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek.

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

TAHAPAN RPJPN 2005-2024

3

RPJM 2

(2010-2014)

Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian

PRIORITAS RPJMN 2010-2014 PENGEMBANGAN WILAYAH

Terwujudnya kehidupan bangsa yang lebih demokratis ditandai

dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat,

transparan dan akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya

Standar Pelayanan Minimun (SPM) di semua tingkatan pemerintahan.

Meningkatnya kesejahteraan rakyat ditunjukkan oleh membaiknya

berbagai indikator pembangunan, menurunnya kesenjangan

kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat dan

antardaerah, dipercepatnya pengembangan pusat-pusat

pertumbuhan potensial di luar Jawa

Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi

pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen

perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan

dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan

bencana di setiap tingkatan pemerintahan

4

ARAH KE-5 RPJPN 2005-2025 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN

1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah

2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis

3. Rencana Tata Ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan.

4. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas aparat, kelembagaan, kapasitas keuangan, serta kapasitas legislatif daerah. Selain itu pemberdayaan masyarakat terus dikembangkan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, akses modal usaha dan SDA, kesempatan menyampaikan aspirasi, dan kesempatan mengelola usaha ekonomi produktif.

5

54797.00 (minimum)

245594.00

398937.00 (median)

639154.00

1339115.00 (maximum)

1,82%

14,83%

83,10%

7,85%

5,26%

84,32%

8,39%

9,49%

81,54%

19,51%

6,58%

73,01%

22,2%

70,85%

4,32%

KETERKAITAN PERDAGANGAN ANTARPULAU

Sumber: IRIO 2005, Diolah

Perdagangan Intrawilayah

Perdagangan antarwilayah ke Sumatera

Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan

Perdagangan antarwilayah ke Jawa

Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi

Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur

Wilayah Sumatra Jawa-

Bali

Kalimanta

n

Sulawes

i

Indonesi

a Timur

Sumatra 1.559 0.088 0.081 0.015 0.011

Jawa-Bali 0.158 1.599 0.097 0.201 0.158

Kalimantan 0.023 0.056 1.480 0.068 0.022

Sulawesi 0.002 0.008 0.005 1.460 0.028

Indonesia

Timur 0.003 0.017 0.002 0.009 1.307

Pengganda Output Antarwilayah

Transaksi ekonomi sebagian besar hanya dalam wilayah keterkaitan antarwilayah belum optimal

6

7

GEOPOSISI : JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL

Sekupang

Tanjung Priok

Batu Ampar

Tanjung Perak

Bima

Blang Lancang

Belawan

Amamapare

Tanjung Emas

Bontang

Dumai

>>5000 4001-5000 3001-4000 2001-3000 1001-2000 <1000

(dalam juta US$)

PELABUHAN TERBESAR DI INDONESIA MENURUT NILAI EKSPOR US$ JUTA (2006)

1 Tanjung Priok 26.076

2 Bontang 9.074

3 Tanjung Perak 8.146

4 Dumai 6.582

5 Belawan 4.580

6 Amamapare 3.430

7 Tanjung Emas 2.839

8 Batu Ampar 2.830

9 Balikpapan 2.115

8

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS

9

DEFINISI

Dalam UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di dalam Penjelasan Bab II (Pasal 5 Ayat 5), pengertian Kawasan Strategis adalah kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis antara lain kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

10

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS 2010-1014

11

Sasaran :

• Terciptanya iklim kondusif bagi investor melalui kejelasan peraturan perundangan yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong perkembangan KAPET, KPBPB dan KEK.

• Terbentuknya kelembagaan pembinaan dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat serta kelembagaan pengelolaan dan pengusahaan di tingkat pemerintah daerah dan pengelola kawasan yang profesional.

• Terbangunnya sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, air baku, dan permukiman yang mendukung pengembangan kawasan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan kawasan.

Arah Kebijakan :“mengembangkan kawasan strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala aktifitas yang berorientasi nasional dan internasional dengan mengutamakan peningkatan iklim kondusif bagi para investor melalui penguatan regulasi dan pengembangan kelembagaan yang profesional dengan dukungan pemerintah yang konsisten dan berkomitmen baik di tingkat pusat dan daerah serta didukung oleh pengembangan sarana dan prasarana, sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan”

11

STRATEGI PENGEMBANGAN KEK 2010-2014

12

1. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di KEK:

a) Penetapan lokasi KEK;

b) Penyelesaian peraturan operasional KEK;

c) Penyelesaian RTR KEK dan Rencana Detail KEK;

d) Koordinasi perencanaan dan implementasi pembangunan KEK;

2. Pengembangan Pengusahaan Kawasan KEK: SOP, NSPM, Pelayanan one stop service

3. Percepatan pembangunan sarana prasarana KEK: SOP, NSPM, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar.

12

PRIORITAS NASIONAL

TERKAIT KAWASAN STRATEGIS

DALAM RPJMN 2010-2014

13

14

15

16

17

18

19

• KAPET diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan suatu

wilayah mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan

kompetensi sumber daya lokal dan diharapkan dapat berperan sebagai

penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah yang

kesenjangannya masih tinggi

• KPBPB diselenggarakan sebagai upaya untuk memperluas dan

memodernisasikan perekonomian melalui pengembangan industri

manufaktur dan industri logistik sebagai respon terhadap pertumbuhan

perdagangan dunia yang cepat dan peningkatan efisiensi pemanfaatan

transportasi terutama kepelabuhanan baik laut maupun udara

• KEK diselenggarakan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan

memperoleh fasilitas tertentu yang ditujukan untuk melipatgandakan

pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan dampak yang besar

pada peningkatan lapangan kerja dalam negeri

PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

20

NO PROVINSI NAMA KAPET

1 Aceh Banda Aceh Darussalam

(Kota Sabang dan kab sekitar)

2 Nusa Tenggara Barat Bima

(Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu)

3 Nusa Tenggara Timur Mbay

(Kabupaten Ngada, Pulau Flores)

4 Kalimantan Barat Khatulistiwa

(Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau,

Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kapuas Hulu)

5 Kalimantan Tengah Daskakab

(Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuan dan Barito - meliputi: Palangkaraya, Barito Utara,

Barito Selatan, Kapuas

6 Kalimantan Selatan Batulicin

(Kab Kotabaru)

7 Kalimantan Timur Sasamba

(Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab Kutai Kartanegara)

8 Sulawesi Utara Menado Bitung

(Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten

Minahasa Utara)

9 Sulawesi Tengah Palapas *)

(Palu, Donggala, Parigi Mountong, Sigi)

10 Sulawesi Selatan Pare Pare

(Kab Parepare, Barru, Sidrap, Pinrang, Enrekang

11 Sulawesi Tenggara Bank Sejahtera Sultra *)

(Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Konawe, Kabupaten Pomalo)*

12 Maluku Seram

(Kab. Seram Bagian barat, Seram Bagian Timur, Maluku Tengah)

13 Papua Teluk Cendrawasih *)

(Kab Biak Numfor, Kab Yapen, Kab Waropen, Kab. Supiori, Kab Nabire).

KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)

21

No Provinsi KPBPB

1 Aceh Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Sabang

2 Kepulauan Riau Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam

Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Bintan

Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Karimun

KAWASAN PELABUHAN BEBAS DAN PERDAGANGAN BEBAS (KPBPB)

22

KAWASAN EKONOMI KHUSUS

23

Kawasan tertentu di mana diberlakukan ketentuan khusus di bidang :

1. Kepabeanan (customs & excise);

2. Perpajakan (tax);

3. Perijinan (licensing) one stop services

4. Keimigrasian;

5. Ketenagakerjaan

Kawasan Ekonomi Khusus

Peningkatan investasi;

Penyerapan tenaga kerja, baik langsung maupun tak langsung;

Penerimaan devisa sebagai hasil dari peningkatan ekspor;

Meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor;

Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, pelayanan dan kapital bagi

peningkatan ekspor;

Mendorong terjadinya peningkatan kualitas SDM melalui technology transfer.

Tujuan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan khusus ditunjang oleh :

• Ketersediaan infrastruktur yang andal;

• Badan pengelola yang profesional dengan standar internasional.

24

Prinsip dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

a. Konsistensi Kebijakan;

b. Biaya Minimum (Least Cost);

c. Keadilan;

d. Tertib Tata Ruang; dan

e. Dukungan Pemerintah Daerah.

25

Peranan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi

Khusus

(K E K)

Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah

• Perumusan kebijakan dan

kerangka regulasi;

• Ketersediaan Norma, Standar,

Prosedur, dan Manual (NSPM);

• Pengembangan skema

insentif fiskal dan non-fiskal;

• Fasilitasi terhadap proses

perpajakan, bea cukai,

keimigrasian dan

ketenagakerjaan;

• Menyiapkan paket kawasan

untuk ditawarkan kepada

investor

• Promosi

• Lahan, penataan ruang, dan

infrastruktur;

• Sistem perijinan/pelayanan

terpadu;

• Peraturan daerah yang

kondusif bagi investasi.

• Dukungan terhadap

keamanan dan ketertiban

26

Kekuatan Daya Saing

Kawasan Ekonomi Khusus

1. Layanan terpadu kelas dunia (pajak, bea cukai, keamanan,

ketenagakerjaan, imigrasi, perijinan)

2. Akses Infrastruktur Kelas Dunia (Listrik, Bahan Bakar, Air,

Telekomunikasi, Transportasi, Pelabuhan, Logistik)

3. Pelabuhan: 24 hours open, terminal handling cost (THC) kelas dunia,

handling speed kelas dunia

4. Corruption free

5. World class security

6. World class labor relation

7. Organisasi pengelola yang profesional

8. Complaint Desk

27

Tantangan Pengembangan KEK di

Indonesia

• Menciptakan stabilitas ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal

• Memberikan kepastian kebijakan dalam berinvestasi (tata ruang, ketenagakerjaan, pertanahan,kepabeanan, imigrasi)

• Peningkatan kualitas infrastruktur dengan standar internasional (jalan tol, pelabuhan, bandara)

• Menyediakan pelayanan publik yang profesional dengan prinsip mempermudah proses berinvestasi (simplifikasi perpajakan, one stop services)

• Reformasi birokrasi (non-high cost economy dan non-corruption)

• Penataan sistem keuangan yang akuntabel dan transparan

• Penyediaan tenaga kerja yang kompetitif

28

UU No. 39 TAHUN 2009 TENTANG

KAWASAN EKONOMI KHUSUS

• KEK : kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi

perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu

• KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan

geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan

industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi

tinggi dan daya saing internasional

• KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona: pengolahan ekspor; logistik;

industri; pengembangan teknologi; pariwisata; energi; dan/atau ekonomi lain.

• Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi

pekerja.

• Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah

(UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai

pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

• Fasilitas kemudahan: Pajak (PPN, PPnBM, PPH impor), bea cukai, pajak dan

retribusi daerah, pertanahan, perijinan, imigrasi, investasi, tenaga kerja dan

kemudahan lainnya.

29

a. Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak

berpotensi mengganggu kawasan lindung;

b. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang

bersangkutan mendukung KEK;

c. terletak pada posisi yang dekat dengan jalur

perdagangan internasional atau dekat dengan

jalur pelayaran internasional di Indonesia atau

terletak pada wilayah potensi sumber daya

unggulan; dan

d. Mempunyai batas yang jelas.

KRITERIA PEMILIHAN LOKASI KEK Pasal 4

30

Persyaratan Pengajuan KEK Pasal 6 ayat (2)

a. peta lokasi pengembangan serta luas area yang

diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;

b. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi

dengan peraturan zonasi;

c. rencana dan sumber pembiayaan;

d. analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan

f. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.

31

ILUSTRASI ZONA DALAM KEK

Zona

Pengolahan Ekspor

Zona

Logistik

Zona

Industri

Zona Pengembangan

Teknologi

Zona

Pariwisata Zona

Ekonomi

Lainnya Zona

Energi

32

Provinsi A Provinsi B

Nasional

KELEMBAGAAN

33

PERATURAN PELAKSANAAN UU KEK

Peraturan Pemerintah (PP):

1. Tata Cara Penyelenggaraan KEK

2. Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator

3. Fasilitas PPh, dan

4. Fasilitas Kepabeanan

Keputusan Presiden (Kepres):

1. Dewan Nasional

2. Dewan Kawasan

Peraturan Presiden (Perpres):

Keanggotaan, Tata Kerja, dan Kesekretariatan Dewan Nasional dan Dewan Kawasan

Peraturan Dewan Nasional:

Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur

34

KESIMPULAN

Kebijakan nasional mendukung pengembangan KEK dalam RPJM

2010-2014 dan akan dikembangkan 5 KEK sampai 2014.

Dampak positif pembangunan KEK: meningkatkan pertumbuhan

ekonomi kawasan (trickle down effect) dan menambah lapangan

kerja

Dampak negatif : Daerah tidak mendapatkan pajak langsung dan

potensial terjadi ketimpangan sosial kalau tidak diantisipasi dini.

Upaya yang perlu dilakukan untuk pengembangan KEK di Jawa

Barat adalah:

• Dukungan penuh dari Pemerintah Daerah (Provinsi dan

Kabupaten) dan masyarakat setempat.

• Melakukan studi kelayakan (target pasar, pesaing, demand-supply

side, dsb)

• Mencantumkan dalam RTRW Kabupaten dan Provinsi

• Mengajukan usulan lokasi kepada Dewan Nasional

35

36