PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN BADAN …bappeda.bangkalankab.go.id/tabs/tmp_file.php?tab_file=RENSTRA.pdf · 3.4 Telaah RTRW dan KLHS ... RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Soekarno – Hatta No. 35 A Telep. (031) 3095482 Fax. 3096482

B A N G K A L A N – 6 9 1 1 1

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013 – 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten

Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Panjang

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018, perlu

disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 – 2018;

b. bahwa Rencana Strategis (Renstra) merupakan Instrumen

pertanggungjawaban dan sebagai tolok ukur penilaian kinerja

Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tentang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor

12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;


tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bangkalan Nomor 2 Tahun 2011;


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan

Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4/E);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab.

Bangkalan Tahun Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011

Nomor 1/D);


tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah

Tahun 2011 Nomor 1/D);

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua

diatas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomer 3 tahun 2008

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua

diatas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomer 4 Tahun 2008

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 – 2018;

20. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penetapan dan Rencana Pencapaian Standar Minimal di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

21. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor Tahun 2013 tentang Rencana

Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 – 2018

Memperhatikan : Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 – 2018 sebagaimana terlampir,

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Kedua : Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 – 2018 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan

Bab III : Isu - Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab V : Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Serta

Pendanaan Indikatif

Bab VI : Indikator Kinerja Bappeda Yang Mengacu Pada Tujuan Dan

Sasaran RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018

Bab VII : Penutup

Ketiga : (1) Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 – 2018 wajib dilaksanakan oleh

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bangkalan dalam rangka penyelenggaraan perencanaan program

kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018;

(2) Penjabaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bangkalan setiap tahun dituangkan dalam Renja SKPD;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan pada Tanggal 11 Oktober 2013

KEPALA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

Ir. H. TAMAR DJAJA, MM

iii Rencana Strategis SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 - 2018

Da

fatr

Ta

be

l

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin ...................................... 2 - 16

Tabel 2.2 Status Kepegawaian ................................................................................... 2 - 16

Tabel 2.3 Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan ........................ 2 - 17

Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Menurut Diklat Struktural ................................ 2 - 17

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat / Golongan ............................... 2 - 17

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kantor ................................................................... 2 - 18

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Bappeda Tahun 2008 – 2012 ...................... 2 - 18

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan ................................................................... 2 - 20

Tabel 4.1 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra

Bappeda Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018 ......................... 4 - 40

Tabel 4.2 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan

Arah Kebijakan Renstra Bappeda Kabupaten Bangkalan

2013 - 2018 .................................................................................................. 4 - 42

Tabel 4.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan ................................................................ 4 - 45

Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran ..................................................................................... 4 - 61

Tabel 5 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran Dan Pendanaan Indikatif ......................................................... 5 - 71

Tabel 6 Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu Pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018 ........ 6 - 88

iv Rencana Strategis SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 - 2018

Da

fta

r G

am

ba

r

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah .................................................................... 2 - 7

i Rencana Strategis SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 - 2018

Da

fatr

Isi

DAFTAR ISI

Daftar isi ................................................................................................................................ i

Daftar tabel ........................................................................................................................... ii

Daftar gambar ..................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ........................................................................................................... 1 - 1

1.2 Landasan Hukum ...................................................................................................... 1 - 2

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 1 - 4

1.4 Sistematika Penulisan .............................................................................................. 1 - 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................................................. 2 - 6

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................................... 2 - 6

2.1.2 Struktur Organisasi ............................................................................................. 2 - 6

2.2 Sumber Daya .............................................................................................................. 2 - 16

2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur .................................................................... 2 - 16

2.2.2 Sarana dan Prasarana ........................................................................................ 2 - 18

2.3 Kinerja Pelayanan ..................................................................................................... 2 - 18

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Bappeda ................ 2 - 21

BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan ...................................................................................... 3 - 22

3.2 Telaah Visi Misi dan Program Jangka Menengah Daerah

Tahun 2013 - 2018 ................................................................................................... 3 - 23

3.3 Telaah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur ................................................ 3 - 24

3.4 Telaah RTRW dan KLHS .......................................................................................... 3 - 25

3.5 Isu - Isu Strategis ...................................................................................................... 3 - 37

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi ............................................................................................................... 4 - 1

4.2 Tujuan dan Sasaran .................................................................................................. 4 - 39

4.2.1 Tujuan ...................................................................................................................... 4 - 39

4.2.2 Sasaran .................................................................................................................... 4 - 40

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan ................................................................................. 4 - 41

ii Rencana Strategis SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 - 2018

Da

fatr

Isi

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1 Program dan Kegiatan ............................................................................................ 5 - 69

5.1.1 Program Lintas SKPD Bappeda Kabupaten Bangkalan ......................... 5 - 69

5.1.2 Program SKPD Bappeda Kabupaten Bangkalan ...................................... 5 - 69

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................................................ 6 - 87

BAB VII PENUTUP ............................................................................................................. 7 - 89

1 Rencana Strategis SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 - 2018

Ba

b 1

P

en

da

hu

lua

n

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanah Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai

acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah

(lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan) sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Lebih lanjut dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah mengamanahkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat

indikatif.

Proses Penyusunan RENSTRA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diawali dengan

pembentukan tim penyusun, pengumpulan data/informasi, penyusunan

rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran

pelayanan, perumusan isu - isu strategis, perumusan visi - misi - tujuan sasaran,

merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun,

melaksanakan diskusi fokus antar bidang pembangunan, forum SKPD,

penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Kepala Daerah serta

penetapan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025 merupakan Dokumen

Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi acuan penyusunan

Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas

yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan

tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu skala prioritas dalam

setiap tahapan berbeda - beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam

rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.


Ba

b 1

P

en

da

hu

lua

n

Dalam kaitannya dengan arah pembangunan jangka panjang

Kabupaten Bangkalan, kebijakan tata ruang merupakan bagian integral dari

kebijaksanaan umum dan sektoral yang telah ditetapkan. Dalam kerangka ini,

untuk penyebarluasan kegiatan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten

Bangkalan, maka ditetapkan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP).

RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018 merupakan tahap

kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bangkalan Tahun 2005 - 2025. RPJMD tahap kedua melanjutkan visi

pembangunan jangka panjang daerah yaitu mewujudkan Kabupaten Bangkalan

Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan dan Jasa yang Tangguh Menuju

Terciptanya Masyarakat Madani. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018 disusun

melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses

evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor - faktor internal dan eksternal

yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap

pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan.

Renstra Bappeda Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018

merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018

yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah setiap tahun mulai Tahun 2013 sampai

dengan Tahun 2018.

Selanjutnya Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA - SKPD

(Rencana Kerja Anggaran SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja,

fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda

Kabupaten Bangkalan didasarkan pada Landasan Hukum sebagaimana berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12

Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;


Ba

b 1

P

en

da

hu

lua

n

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;


Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2011;


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 –

2029;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Bangkalan

Tahun Tahun 2005 – 2025;


Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;


Ba

b 1

P

en

da

hu

lua

n

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua diatas

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomer 3 tahun 2008 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua diatas

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomer 4 Tahun 2008 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan

Tahun 2013 – 2018;

20. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penetapan dan Rencana Pencapaian Standar Minimal di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bangkalan;

21. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/439/KPTS/433.013/2013 tentang

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013–2018.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018 adalah :

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan di Bappeda pada setiap tahun anggaran

selama 5 (lima) tahun ;

b. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan;

c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen

perencanaan;

d. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan

berkelanjutan;

e. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan

daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Tahun 2013 - 2018 ini adalah :

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang merupakan

penjabaran visi - misi Bappeda Kabupaten Bangkalan untuk mewujudkan

keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;

b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

tahunan Bappeda.


Ba

b 1

P

en

da

hu

lua

n

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra BAPPEDA Kabupaten Bangkalan

Tahun 2013 - 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan;

1.1 Latar Belakang;

1.2 Landasan Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan;

1.4 Sistematika Penulisan;

Bab 2 Gambaran Pelayanan

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi;

2.2 Sumber Daya;

2.3 Kinerja Pelayanan;

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan;

Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi;

3.1 Identifikasi Permasalahan

3.2 Telaah Visi - Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2013 – 2018;

3.3 Telaah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur;

3.4 Telah RTRW dan KLHS;

3.5 Isu - isu Strategis;

Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1 Visi dan Misi;

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2013 – 2018;

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan;

Bab 5 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Serta Pendanaan

Indikatif;

Bab 6 Indikator Kinerja BAPPEDA yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bangkalan Tahun 2013 – 2018;

Bab 7 Penutup.

Bab 2 20 Pelayanan Capaian Kinerja

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO Indikator Kinerja Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian (%)

2008 2009

2010

2011 2012 200

8 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Penelitian yang dilakukan 8 6 6 6 6 - 2 - 2 4 - 33,33 - 33,33 66,67

2 Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan 19 13 12 12 12 20 8 9 10 153,85 66,67 75,00 83,33

3 Jumlah penyusunan rencana detail tata ruang yang disusun - 1 1 1 1 - 1 - - - - 100 - - -

4 Jumlah peningkatan kualitas SDM perencana 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Jumlah monitoring dan evaluasi 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 200 200 200 200 200

6 Jumlah koordinasi 2 2 2 2 2 12 4 4 5 6 600 200 200 250 300


Ba

b 2

G

am

ba

ran

Pe

lay

an

an

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan

berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor

36 Tahun 2008 memiliki tugas pokok :

“Membantu Bupati Dalam Rangka Melaksanakan Penyusunan Dan

Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian Dan Pengembangan.”

Sedangkan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bangkalan adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian

dan pengembangan;

2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah,

penelitian dan pengembangan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan

daerah, penelitian dan pengembangan;

4. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Badan;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bappeda dibantu oleh seorang

Sekretaris dan 4 (empat) Orang Kepala Bidang, sebagaimana pada gambar 2.

Adapun deskripsi kerja masing - masing adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat

a. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pelayanan

ketatausahaan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan penyusunan dokumen perencanaan induk Kabupaten.


Ba

b 2

G

am

ba

ran

Pe

lay

an

an

Gambar 2.1. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Fungsi

Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan

program kerja di lingkungan Badan;

2. Penyiapan bahan administrasi, evaluasi dan pelaporan keuangan;

3. Pengelolaan administrasi kepegawaian dilingkungan Badan;

4. Pengelolaan perlengkapan, surat - menyurat, rumah tangga,

kehumasan, protokol dan perjalanan dinas dilingkungan Badan;

5. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan

program di lingkungan Badan;

6. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten;

7. Penyusunan lapora hasil pelaksanaan pembangunan;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Sekretariat yang dipimpin

oleh Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub. Bagian Penyusunan Program;

2. Sub. Bagian Umum;

3. Sub. Bagian Keuangan.


Ba

b 2

G

am

ba

ran

Pe

lay

an

an

Masing-masing Sub. Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala

Sub. Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Sekretaris. Dari masing-masing Sub. Bagian memiliki tugas sebagai

berikut:

1. Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :

Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana

kegiatan Sub. Bagian Penyusunan Program;

Pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan program

dilingkungan Badan;

Pengumpulan bahan pengendalian dan monitoring program;

Pengumpulan bahan pelaksanaan administrasi, evaluasi dan

pelaporan program;

Pengumpulan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan

pembangunan dan pertanggungjawaban Bupati;

Pengumpulan bahan penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek

Kabupaten;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :


kegiatan Sub. Bagian Penyusunan Program;

Pengurusan surat - menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, humas

dan protokol serta rumah tangga dilingkungan Badan;

Pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan,

pemeliharaan dan pelaporan barang inventaris dilingkungan

Badan;

Pengurusan administrasi kepegawaian dan pengumpulan bahan

pembinaan disiplin pegawai dilingkungan Badan;


3. Sub. Bagian Keuangan, mempunyai tugas :


kegiatan Sub. Bagian Keuangan;

Pengurusan surat permintaan pembayaran dan surat perintah

membayar;

Pengurusan verifikasi, evaluasi dan pelaporan keuangan;


Ba

b 2

G

am

ba

ran

Pe

lay

an

an

Pengurusan pembukuan dan perhitungan anggaran dilingkungan

Badan;


B. Bidang Ekonomi

a. Tugas

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibidang Perencanaan

Pembangunan Daerah yang meliputi Pertanian, Kelautan, Kehutanan,

Industri, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Serta

Pengembangan Dunia Usaha.

b. Fungsi


diatas, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi yang meliputi Pertanian, Kelautan, Kehutanan,

Industri, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi serta

Pengembangan Dunia Usaha;

2. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan

bidang ekonomi yang meliputi Pertanian, Kelautan, Kehutanan,

Industri, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi serta


3. Penyiapan bahan dan inventarisasi potensi, identifikasi masalah di

Bidang Ekonomi dan perumusan langkah - langkah kebijakan;

4. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program tahunan di Bidang

Ekonomi yang meliputi Pertanian, Kelautan, Kehutanan, Industri,

Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi serta Pengembangan

Dunia Usaha;

5. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di

Bidang Ekonomi;



Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Ekonomi yang

dipimpin oleh Kepala Bidang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :


Ba

b 2

G

am

ba

ran

Pe

lay

an

an

1. Sub Bidang Pertanian dan Kelautan;

2. Sub Bidang Permodalan, Industri, Perdagangan dan Koperasi.

Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala

Sub. Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Ekonomi. Dari masing-masing Sub. Bidang memiliki tugas

sebagai berikut:

1. Sub. Bidang Pertanian dan kelautan, mempunyai tugas :

Pengumpulan bahan penyusunan rencana dan program

pembangunan di Bidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan;

Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan

program pembangunan dalam Bidang Pertanian, Kelautan dan

Kehutanan;

Pengumpulan bahan koordinasi rencana program pembangunan

daerah Bidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan;

Pengumpulan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

rencana program pembangunan daerah Bidang Pertanian,

Kelautan dan Kehutanan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Ekonomi.

2. Sub. Bidang Permodalan, Industri, Perdagangan dan Koperasi,

mempunyai tugas :


pembangunan daerah yang meliputi Permodalan, Industri,

Perdagangan dan Koperasi serta Pengembangan Dunia Usaha;


program pembangunan daerah yang meliputi Permodalan,

Industri, Perdagangan dan Koperasi serta Pengembangan Dunia

Usaha;


daerah yang meliputi Permodalan, Industri, Perdagangan dan

Koperasi serta Pengembangan Dunia Usaha;


rencana program pembangunan daerah yang meliputi

Permodalan, Industri, Perdagangan dan Koperasi serta



Ba

b 2

G

am

ba

ran

Pe

lay

an

an


Ekonomi.

C. Bidang Sosial Budaya

a. Tugas

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibidang

Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi Pendidikan,

Kesehatan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kebudayaan, Pemerintahan,

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil,

Pemberdayaan Perempuan san Keluarga Berencana serta Kesejahteraan

Rakyat.

b. Fungsi


diatas, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan

daerah yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pemuda, Olahraga,

Pariwisata, Kebudayaan, Pemerintahan, Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan

Perempuan san Keluarga Berencana serta Kesejahteraan Rakyat;


daerah yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pemuda, Olahraga,

Pariwisata, Kebudayaan, Pemerintahan, Ketenagakerjaan dan




bidang sosial budaya dan perumusan langkah - langkah kebijakan;

4. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program tahunan di bidang

sosial budaya yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pemuda,

Olahraga, Pariwisata, Kebudayaan, Pemerintahan, Ketenagakerjaan

dan Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan



bidang sosial budaya;


Ba

b 2

G

am

ba

ran

Pe

lay

an

an



Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Sosial Budaya yang

dipimpin oleh Kepala Bidang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan;

2. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat.

Masing - masing Sub. Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala


Kepala Bidang Sosial Budaya. Dari masing - masing Sub. Bidang memiliki

tugas sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan,

mempunyai tugas :


pembangunan daerah yang meliputi Pendidikan, Kesehatan

Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kebudayaan dan Pemerintahan;


program pembangunan yang meliputi Pendidikan, Kesehatan

Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kebudayaan dan Pemerintahan;


daerah yang meliputi Pendidikan, Kesehatan Pemuda, Olahraga,

Pariwisata, Kebudayaan dan Pemerintahan;


rencana program pembangunan daerah yang meliputi Pendidikan,

Kesehatan Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kebudayaan dan

Pemerintahan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial

Budaya.

2. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat,

mempunyai tugas:


pembangunan daerah yang meliputi Ketenagakerjaan dan


Perempuan dan Keluarga Berencana serta Kesejahteraan Rakyat;


program pembangunan yang meliputi Ketenagakerjaan dan


Ba

b 2

G

am

ba

ran

Pe

lay

an

an


Perempuan dan Keluarga Berencana serta Kesejahteraan Rakyat;


daerah yang meliputi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,

Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana serta Kesejahteraan Rakyat;



Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan

Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta

Kesejahteraan Rakyat;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial

Budaya.

D. Bidang Penelitian Dan Pengembangan

a. Tugas

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dibidang Penelitian dan Pengembangan.

b. Fungsi


diatas,Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional dan penyusunan

program penelitian dan pengembangan;

2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait

dan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan penelitian dan

pengembangan;

3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan

pelaporan dibidang penelitian dan pengembangan;



Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Penelitian dan

Pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Bidang dibantu oleh 2 (dua)

Sub Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Analisa dan Penelitian;


Ba

b 2

G

am

ba

ran

Pe

lay

an

an

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan.



Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan. Dari masing - masing Sub.

Bidang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Sub Bidang Analisa dan Penelitian, mempunyai tugas :

Pengumpulan bahan penyusunan rencana kegiatan analisa dan

penelitian;

Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis analisa dan

penelitian;

Pengumpulan bahan penelitian bidang ekonomi, social budaya

dan prasarana wilayah;

Pengumpulan bahan penyusunan laporan hasil penelitian;


Penelitian dan Pengembangan.

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan, mempunyai tugas :

Pengumpulan bahan penyusunan rencana kegiatan evaluasi dan

pengembangan;

Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis bidang evaluasi

dan pengembangan;

Pengumpulan bahan pelaksanaan evaluasi hasil penelitian guna

perumusan kebijakan pembangunan;


Penelitian dan Pengembangan.

E. Bidang Prasarana Wilayah

a. Tugas

Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibidang

Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi Perhubungan, Cipta

Karya, Tata Ruang, Bina Marga, Pengairan, Energi, Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup.

b. Fungsi


diatas, Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :


Ba

b 2

G

am

ba

ran

Pe

lay

an

an

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan

daerah yang meliputi Perhubungan, Cipta Karya, Tata Ruang, Bina

Marga, Pengairan, Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;


daerah yang meliputi Perhubungan, Cipta Karya, Tata Ruang, Bina

Marga, Pengairan, Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;


bidang sosial budaya dan perumusan langkah - langkah kebijakan;

4. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program tahunan di bidang

prasarana wilayah yang meliputi Perhubungan, Cipta Karya, Tata

Ruang, Bina Marga, Pengairan, Energi, Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup;


prasarana wilayah;



Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Prasarana Wilayah

yang dipimpin oleh Kepala Bidang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang,

yaitu:

1. Sub Bidang Perhubungan, Cipta Karya dan Tata Ruang;

2. Sub. Bidang Sumber Daya Alam, Energi dan Lingkungan Hidup.


Sub. Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Prasarana Wilayah. Dari masing - masing Sub. Bidang

memiliki tugas sebagai berikut:

1) Sub Bidang Perhubungan, Cipta Karya dan Tata Ruang,

mempunyai tugas:


pembangunan daerah yang meliputi Perhubungan, Cipta Karya

dan Tata Ruang;


program pembangunan yang meliputi Perhubungan, Cipta Karya

dan Tata Ruang;


daerah yang meliputi Perhubungan, Cipta Karya dan Tata Ruang;


Ba

b 2

G

am

ba

ran

Pe

lay

an

an



Perhubungan, Cipta Karya dan Tata Ruang;


Prasarana Wilayah.

2) Sub. Bidang Sumber Daya Alam, Energi dan Lingkungan Hidup,

mempunyai tugas :


pembangunan daerah yang meliputi Sumber Daya Alam, Energi

dan Lingkungan Hidup;


program pembangunan yang meliputi Sumber Daya Alam, Energi

dan Lingkungan Hidup;


daerah yang meliputi Sumber Daya Alam, Energi dan Lingkungan

Hidup;


rencana program pembangunan daerah yang meliputi Sumber

Daya Alam, Energi dan Lingkungan Hidup;


Prasarana Wilayah.

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten

Bangkalan didukung oleh Sumberdaya Manusia Aparatur sebanyak 92 orang,

secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin NO JENIS KELAMIN JUMLAH (Orang) 1 Laki-laki 54 2 Perempuan 38

Jumlah 92

Tabel 2.2 Status Kepegawaian NO JENIS KELAMIN JUMLAH (Orang) 1 PNS 59 2 Honorer 33

Jumlah 92


Ba

b 2

G

am

ba

ran

Pe

lay

an

an

Tabel 2.3 Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (Orang)

1 Pasca Sarjana (S-2) 11 2 Sarjana (S-1) 52 3 Diploma 2 5 S L T A 27 6 S L T P - 7 SD -

Jumlah 92

Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Menurut Diklat Struktural NO JENIS DIKLAT JUMLAH (Orang) 1 ADUM (DIKLATPIM TK. IV) 11 2 SPAMA (DIKLATPIM TK. III) 6 3 SPAMEN 1 Jumlah 18

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat / Golongan NO GOLONGAN JUMLAH (Orang) 1 Pembina Utama ( IV/e) - Pembina Utama Madya (IV/d) - Pembina Utama Muda (IV/c) 2 Pembina Tingkat I (IV/b) 1 Pembina (IV/a) 1 Jumlah 1 4 2 Penata Tingkat I (III/d) 4 Penata (III/c) 10 Penata Muda Tingkat I (III/b) 8 Penata Muda (III/a) 19 Jumlah 2 41 3 Pengatur Tingkat I (II/d) 0 Pengatur (II/c) 2 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 4 Pengatur Muda (II/a) 7 Jumlah 3 13

4. Juru Tingkat I (I/d) - Juru (I/c) - Juru Muda Tingkat I (I/b) - Juru Muda (I/a) - Jumlah 4 - 5 HONORER b. Sarjana 17 c. Diploma 2 d. SLTA 13 e. SLTP - f. SD 1 Jumlah 5 33

Jumlah 92


Ba

b 2

G

am

ba

ran

Pe

lay

an

an

2.2.2 Sarana Dan Prasarana

Kantor Bappeda Kabupaten Bangkalan terletak di Jalan Soekarno -

Hatta No. 35A, diatas tanah seluas 2.400 M², dengan bangunan 2 (dua) lantai

seluas 4.800 M². Kebutuhan tentang ruangan kerja dan ruangan pertemuan perlu

ditingkatkan sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi

sehingga kelancaran pelaksanaan tugas diharapkan dapat berjalan secara

optimal.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda

Kabupaten Bangkalan telah tersedia sarana dan prasarana sebagaimana pada

tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kantor mobil Sepeda Motor Komputer

2008-2013 4 buah 2008-2013 11 buah 2008-2013 17 buah Laptop Printer Pemadam Kebakaran

2008-2013 18 buah 2008-2013 12 buah 2008-2013 1 buah Camera LCD Telpon

2008-2013 5 buah 2008-2013 6 buah 2008-2013 1 buah Faxsimile Dispenser Meja kursi eselon III

2008-2013 1 buah 2008-2013 1 buah 2008-2013 5 set Meja Kursi Staf Meja Rapat Kursi Rapat

2008-2013 15 set 2008-2013 6 buah 2008-2013 44 buah Lain-Lain : meja Tamu, Lemari Arsip, Brangkas, filing cabinet, meja kursi ruang rapat, televisi dan mesin ketik manual.

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Bappeda Tahun 2008 - 2012

Uraian Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Rata-rata kenaikan

(%)

Anggaran 5.827.993.321 4.166.844.911 2.612.518.650 3.408.922.650 3.964.155.260 (48,57)

Realisasi 5.774.577.967 4.116.874.470 2.574.007.238 3.328.620.627 3.755.477.012 (47,71) Rasio antara Realisasi dan Anggaran

99,08 98,80 98,53 97,64 94,74 19,25

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan realisasi

anggaran Tahun 2008 - 2012 jika dilihat pada Tahun 2008 anggaran BAPPEDA

mencapai Rp. 5.827.993.321 yang menurun hingga Tahun 2012 menjadi sebesar

Rp. 3.964.155.260.

2.3 Kinerja Pelayanan

Bappeda Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu lembaga yang

memiliki fungsi perencanaan dan koordinasi. Lembaga ini berperan penting


Ba

b 2

G

am

ba

ran

Pe

lay

an

an

dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang,

menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari

SKPD lain yang ada. Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program

dan kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan, maka BAPPEDA

Kabupaten Bangkalan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui :

1. Melaksanakan forum perencanaan bidang pembangunan;

2. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang),

memfasilitasi Musrenbang Kecamatan dan melaksanakan Musrenbang

Kabupaten;

3. Menyusun dokumen perencanaan;

4. Mengadakan diseminasi dan sosialisasi produk perencanaan (jangka

panjang, menengah, tahunan dan penataan ruang);

5. Monitoring dan evaluasi;

6. Penyedia informasi perencanaan pembangunan;

Sedangkan pencapaian kinerja Tahun 2008 - 2012 yang tercermin

dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada Tabel 2.8.


Ba

b 2

G

am

ba

ran

Pe

lay

an

an

Tabel 2.8 Tabel


Ba

b 2

G

am

ba

ran

Pe

lay

an

an

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN

PELAYANAN BAPPEDA

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bappeda memiliki

faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi

hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat

mencari alternatif - alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap

permasalahan yang ada.

A. Tantangan

Beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Masih adanya pemahaman yang kurang terhadap makna desentralisasi

maupun demokratisasi oleh sebagian masyarakat.

2. Belum optimalnya dukungan pelaku birokrasi terhadap partisipasi

masyarakat dalam pembangunan.

3. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai

tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai

formalitas belaka.

B. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat

menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan

sehingga memberikan ruang untuk meningkatkan pemberdayaan

masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik.

2. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas

kelembagaan, manajemen maupun program.

3. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/swadaya masyarakat

maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.

4. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kabupaten

Bangkalan.

5. Adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga

lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, dan lembaga -

lembaga lainnya.


Ba

b 3

Isu

-isu

Str

ate

gis

Be

rda

sark

an

Tu

ga

s d

an

Fu

ng

si

BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang secara

geografis berada di Provinsi Jawa Timur bagian utara dan merupakan pintu

gerbang menuju Pulau Madura dan sebagai faktor pendorong perkembangan

perekonomian di pulau Madura pada umumnya.

Posisi strategis tersebut perlu didukung oleh aspek perencanaan

pembangunan yang memadai untuk mensinergikan segala sumber daya yang

dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran

pembangunan. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang

teridentifikasi sebagai berikut :

a. Masih rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil

perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Hasil perencanaan yang dihasilkan belum begitu optimal dimanfaatkan

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya perbaikan kinerja

pelaksanaan program yang didanai dari APBD;

b. Belum optimalnya ketersediaan data base untuk memberikan informasi

kinerja yang digunakan untuk informasi perencanaan, penganggaran dan

pertanggungjawaban program - program kerja Pemerintah Kabupaten;

c. Kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran karena belum

optimalnya implementasi kebijakan alokasi anggaran yang berkaitan

dengan usulan kegiatan dari satuan kerja dikaitkan dengan pencapaian

hasil yang diharapkan dalam dokumen perencanaan, sehingga

memunculkan deviasi antara usulan dengan penetapannya;

d. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan

Peraturan Perundang - undangan yang ada untuk meningkatkan

perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Dengan adanya

otonomi, daerah mempunyai kewenangan untuk merencanakan

pembangunan di daerahnya. Berkaitan dengan hal itu maka Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan bisa

memanfaatkan hal tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada

Perundang - undangan yang terkait untuk meningkatkan perencanaan

pembangunan di Kabupaten Bangkalan.


Ba

b 3

Isu

-isu

Str

ate

gis

Be

rda

sark

an

Tu

ga

s d

an

Fu

ng

si

e. Tersusunnya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Bangkalan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Bangkalan Tahun 2009 - 2029 yang merupakan pedoman Pemerintah

Kabupaten Bangkalan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Namun

dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala baik dalam hal

pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan dilapangan, oleh

karena itu kerja sama dengan masyarakat maupun stakeholder dalam

penyelenggaraan penataan ruang perlu ditingkatkan.

3.2 Telaah Visi Misi Dan Program Jangka Menengah Daerah

Tahun 2013 - 2018

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun

2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

2013 - 2018 ditetapkan Visi

“TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN

AGAMIS”

dengan 6 (enam) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Bangkalan Yang Agamis, Produktif,

Berkualitas Dan Berdaya Saing;

2. Mempercepat Peningkatan Perekonomian Berbasis Potensi Lokal;

3. Mengembangkan Peran Dunia Usaha Dan Investasi;

4. Mengelola Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan;

5. Mengembangkan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi;

6. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Efektif Dan Efisien Serta

Berorientasi Pada Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan periode

2013 - 2018, salah satu misi yang ditetapkan adalah Mewujudkan Pemerintah

Daerah yang bersih, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, profesionalisme,

produktivitas aparatur, pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam

pembangunan berkelanjutan dengan sasaran antara lain meningkatnya penataan

kawasan daerah sesuai RTRW dan terwujudnya manajemen perencanaan yang

efektif.


Ba

b 3

Isu

-isu

Str

ate

gis

Be

rda

sark

an

Tu

ga

s d

an

Fu

ng

si

Dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya penataan kawasan

daerah sesuai RTRW maka ditempuh strategi optimalisasi perencanaan

pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan arah kebijakan meningkatkan

koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sedangkan untuk mencapai sasaran terwujudnya manajemen perencanaan yang

efektif, ditempuh strategi mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan

secara sistematis dan terpadu dengan arah kebijakan meningkatkan koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor.

Sasaran strategis dan arah kebijakan utama tersebut diatas

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan akan dipadukan

dengan sasaran, strategis dan arah kebijakan pendukung sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Bappeda.

3.3 Telaah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun

2009 - 2014 disebutkan bahwa dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi

yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu

menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan

perencanaan yang brkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan

partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik

melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan

kelembagaan perencanaan ditingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar

pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan di atas, beberapa kondisi

yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antara intitusi perencana dengan pemegang

otoritas penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas

pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan

Negara;

2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

terhadap mekanisme perencanaan;

3. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan

harapan dapat meningkatkan efektifitas proses perencanaan;

4. Memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, SKPD

dengan Kabupaten/Kota guna mendukung terwujudnya perencanaan yang

terintegrasi dan sinergis.


Ba

b 3

Isu

-isu

Str

ate

gis

Be

rda

sark

an

Tu

ga

s d

an

Fu

ng

si

5. Miningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD.

6. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang

ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk

mencapai tujuan pembangunan.

7. Tersusunnya Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan.

8. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dan penetapkan skala

prioritas kegiatan.

9. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill)

fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

10. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi

informasi dan komunikasi, kajian/penelitian, serta pengendalian dan

evaluasi perencanaan pembangunan.

Untuk mewujudkan harapan tersebut diatas maka ditetapkan Visi

Bappeda Provinsi Jawa Timur 2009 - 2014 yaitu :

“MEWUJUDKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SEBAGAI PERENCANA YANG PARTISIPATIF, PROFISIONAL, INOVATIF DAN

BERTANGGUNG JAWAB”

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut diatas ditetapkan Misi yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya

Manusia;

2. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

yang partisipatif dan inovatif;

3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Kabupaten Bangkalan merupakan pintu gerbang menuju Pulau

Madura dan Wilayah Indonesia Timur mempunyai potensi pengembangan

wilayah yang cukup prospektif dengan luas wilayah sebesar 1.260,14 km2 yang

diperuntukkan untuk kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian,

kawasan militer dan lain - lain.

Penggunaan lahan di Kabupaten Bangkalan masih didominasi oleh

kegiatan pertanian berupa pertanian sawah irigasi, lahan kering, perkebunan,

maupun tegalan. Dalam perkembangannya, penggunaan lahan di Kabupaten


Ba

b 3

Isu

-isu

Str

ate

gis

Be

rda

sark

an

Tu

ga

s d

an

Fu

ng

si

Bangkalan mengalami perubahan terkait dengan pemanfaatan lahan, baik untuk

permukiman, fasilitas umum maupun untuk pengembangan industri.

Pengembangan pemanfaatan lahan yang cukup terlihat adalah pengembangan

kawasan Suramadu. Setelah dibukanya jalur atau akses Suramadu maka kawasan

tersebut akan dikembangkan sebagai kawasan terpadu khususnya disekitar

kawasan kaki jembatan Suramadu.

Secara garis besar penggunaan lahan di Kabupaten Bangkalan dibagi

dalam dua kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya meliputi :

A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung terbagi atas kawasan suaka alam, kawasan

pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan

perlindungan bawahannya, dan kawasan perlindungan setempat, disamping

kawasan rawan bencana alam. Terkait dengan klasifikasi kawasan lindung,

berikut dapat dikemukakan informasi masing-masing kawasan sebagaimana

di bawah ini:

1. Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan pelestarian alam di Kabupaten Bangkalan terdiri dari

taman wisata alam. Pada dasarnya kawasan pelestarian alam juga

merupakan kawasan lindung yang harus tetap dilestarikan sehingga dapat

dikembangkan sebagai kawasan wisata.

Kawasan lindung dengan kriteria diatas pada wilayah

Kabupaten Bangkalan terdapat di Kecamatan Geger yaitu Kawasan wisata

Gunung Geger yang merupakan kawasan dengan ketinggian 125 mdpl

dengan luas 30,2 Ha.

2. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya dapat dikategorikan menjadi dua bagian

yaitu lingkungan bangunan non gedung, lingkungan bangunan gedung

serta halamannya.

a. Lingkungan Bangunan Non gedung

Lingkungan Bangunan non gedung merupakan suatu

tempat yang dapat diperuntukkan sebagai cagar budaya, sejarah dan

ilmu pengetahuan yang harus dilestarikan antara lain :

Makam Aer Mata Ratu Ebuh dan Makam Agung di Kecamatan

Arosbaya

Makam Syaichona Kholil di Kecamatan Bangkalan


Ba

b 3

Isu

-isu

Str

ate

gis

Be

rda

sark

an

Tu

ga

s d

an

Fu

ng

si

b. Lingkungan Bangunan Gedung dan Halamannya

Lingkungan Bangunan gedung dan halamannya merupakan

cagar budaya yang bersifat pelestarian terhadap bangunan kuno.

peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan sebagai ciri cagar

budaya diantaranya :

Klenteng Eng An Bio di Kecamatan Bangkalan

Mercusuar di Kecamatan Socah

c. Kawasan Perlindungan Bawahannya

Kawasan perlindungan bawahannya mencakup kawasan

hutan lindung dan kawasan bentang alam karst.

Hutan Lindung

Hutan Lindung, merupakan kawasan dengan sifat khas

yang mampu memberikan pelindungan kawasan sekitar dan

bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah erosi dan banjir

yang mutlak fungsinya sebagai penyangga kehidupan dan tidak

dapat dialihkan peruntukannya.

Hutan lindung di Kabupaten Bangkalan total seluas 654,8

ha. di Desa Gebang seluas 10,6 ha, Desa Lajing seluas 150,6 ha,

Desa Mrandung seluas 194,0 ha, Desa Maneron seluas 29,7 ha,

Kelurahan Pejagan seluas 32,3 ha. Desa Labuhan, Desa Lembung

Paseser, Desa Aeng Tabar, Desa Banyusangka seluas 169 ha dan

Desa Martajasah seluas 55,6 ha.

Kawasan Bentang Alam Karst

Kawasan ini bisa dikategorikan sebagai kawasan lindung

terbatas. Karena sifat yang dimilikinya maka kawasan yang memiliki

perbukitan Kars mutlak tidak bisa di eksploitasi dan diperlakukan

konservasi.

Kawasan perlindungan Bentang Alam Karst di

Kabupaten Bangkalan berada di Kecamatan Socah, Burneh, Galis,

Tragah dan Blega. Kawasan tersebut apabila tidak dilindungi

hidrologi dan ekoligisnya akan terjadi bencana longsor dan banjir

serta harus di kelola dengan baik

Kawasan Perlindungan Setempat

a. Kawasan di sekitar mata air, adalah kawasan di sekeliling mata

air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan


Ba

b 3

Isu

-isu

Str

ate

gis

Be

rda

sark

an

Tu

ga

s d

an

Fu

ng

si

kelestarian mata air. Perlindungan di sekitar mata air di wilayah

Kabupaten Bangkalan sekurang-kurangnya jarak jari-jari 200

meter di sekitar mata air.

b. Kawasan sempadan pantai, adalah kawasan tertentu sepanjang

pantai yang mempunyai manfaat penting untuk

mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Perlindungan

diarahkan pada sepanjang pantai berjarak sekitar 100 meter

dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

c. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang sungai

buatan/kanal/seluruh jaringan irigasi primer, yang mempunyai

manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi

sungai. Perlindungan sempadan sungai dilakukan dengan

pembebasan selebar 100 meter di kiri kanan sungai bagi sungai

yang berada di luar wilayah permukiman, 50 meter pada kiri

kanan anak-anak sungai yang berada di luar permukiman, dan

15 meter dari kiri kanan sungai bagi sungai besar dan anak-

anak sungai yang berada di sekitar permukiman.

B. Kawasan Budidaya

1. Kawasan Hutan Rakyat

Jenis hutan yang terdapat di Kabupaten Bangkalan didominasi

oleh kawasan hutan rakyat yang tersebar merata di 16 Kecamatan. Hutan

Rakyat yang berada di Kabupaten Bangkalan berada di 16 Kecamatan :

Kecamatan Arosbaya 147.00 ha, Kecamatan Kokop 224,2 ha, Kecamatan

Tanah Merah 1231,31 ha, Kecamatan Kwanyar 846.31 ha, Kecamatan

Konang 762.00 ha, Kecamatan Klampis 1253 ha, Kecamatan Sepulu 1573

ha, Kecamatan Burneh 200 ha, Kecamatan Tragah 732,69 ha, Kecamatan

Tanjung Bumi 535,50 ha, Kecamatan Labang 296.96 ha, Kecamatan

Modung 1029,00 ha, Kecamatan Galis 1744,65 ha dan Kecamatan Socah

349,00 ha.

2. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi luas seluruhnya adalah 4.395,85 Ha

yang terdapat di Kecamatan Kwanyar, Tragah, Blega, Modung, Konang,

Galis, Bangkalan, Tanjung Bumi, Kokop, Sepulu, Klampis, dan Kecamatan

Geger.


Ba

b 3

Isu

-isu

Str

ate

gis

Be

rda

sark

an

Tu

ga

s d

an

Fu

ng

si

3. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan Pertanian tanaman pangan seluas 30.002 Ha, hal ini

sesuai dengan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) didalam

RTRW Kabupaten Bangkalan. Penetapan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B) bertujuan untuk menjamin ketersediaan Lahan

Pertanian Pangan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian

ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan

pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta

kesejahteraan petani dan masyarakat. Lahan pertanian pangan di

Kabupaten Bangkalan terbagi atas kawasan pertanian lahan basah

(irigasi) dan kawasan pertanian lahan kering. Kawasan lahan basah dan

kering terletak di hampir 18 Kecamatan.

4. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan terdiri dari kawasan perikanan pertambakan

dan kawasan perikanan sungai. Untuk kawasan perikanan pertambakan,

terdapat di seluruh wilayah kecamatan kecuali Kecamatan Labang, Tragah,

Tanah Merah, Konang, Galis, Burneh, Kokop dan Kecamatan Geger

dikarenakan kondisinya tidak memungkinkan untuk perikanan

pertambakan. Sedangkan kawasan perikanan sungai terdapat di

Kecamatan Blega, Socah, Tanjung Bumi, Kokop dan Kecamatan Konang.

5. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan, di mana

luas yang terdata sebesar 541,98 Ha. Mengingat jenis perkebunan yang

juga menggunakan tegalan, maka sebenarnya termasuk luas perkebunan

adalah 12.817,04 Ha.

6. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan di Kabupaten Bangkalan dibagi dalam 2

(dua) kawasan yaitu Kawasan ternak kecil meliputi kluster 1 (satu) : Kec.

Tanah Merah, Tragah, Kwanyar dan Labang. Kluster 2 (dua) : Kec.

Arosbaya, Geger, Klampis dan Sepulu. Kawasan ternak besar meliputi

Kluster 1 (satu) : Kec. Bangkalan, Labang, Kamal, Arosbaya, Klampis dan

Kokop. Kluster 2 (dua) : Kec. Burneh, Tanah Merah, Tragah, Kwanyar, Galis,

Blega dan Konang. Masing-masing kawasan sudah dilengkapi dengan

fasilitas peternakan yaitu rumah potong hewan dan pusat kesehatan

hewan.


Ba

b 3

Isu

-isu

Str

ate

gis

Be

rda

sark

an

Tu

ga

s d

an

Fu

ng

si

7. Kawasan Pariwisata

Ditinjau dari karakteristik dan potensi obyek - obyek wisatanya,

sektor kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan dapat dikelompokkan

kedalam 3 (tiga) kategori yaitu kawasan wisata alam, wisata religi, dan

wisata minat khusus/budaya. Selanjutnya pengembangan pariwisata di

Kabupaten Bangkalan ini dapat dikembangkan melalui pembentukan zona

wisata, yaitu :

Zona Pesisir Selatan, meliputi obyek wisata yang terdapat di

Kecamatan Kwanyar, Labang dan Kamal (Pantai Rongkang, Wisata

Bahari Kawasan Kaki Jembatan Suramadu, Wisata gua Kecamatan

Labang)

Zona Kota Bangkalan, meliputi obyek wisata yang terdapat di

Kecamatan Socah, Bangkalan dan Burneh (Wisata pemandian

Jokotole di Kecamatan Socah, Mercusuar Sembilangan di Kecamatan

Bangkalan, Wisata kebun salak dan kolam laggundih di Desa Kramat,

Wisata budaya Makam Syaichona Kholill di Kecamatan Bangkalan,

wisata sejarah benteng Belanda dan museum purbakala di

Kecamatan Bangkalan dan wisata budaya pagelaran Kerapan sapi di

desa Bancaran Kecamatan Bangkalan, serta kawasan wisata minat

khusus disekitar interchange morkepek)

Zona pesisir utara, meliputi obyek wisata di Kecamatan Arosbaya,

Sepulu dan Tanjungbumi (Wisata budaya makam Aer Mata Ebuh di

Kecamatan Arosbaya, wisata pantai Maneron di Kecamatan Sepulu,

wisata Pantai Sereng Kemoneng di Kecamatan Tanjungbumi, wisata

batik madura di Kecamatan Tanjung Bumi)

Zona Gunung Geger, meliputi obyek wisata Gunung Geger yang

terdapat di Kecamatan Geger Elevasi 125M dpl dengan suhu rata-

rata 28 C pada siang hari, suhu rata-rata 24°C pada malam hari,

kecepatan angin kurang lebih 10 knot, merupakan satu-satunya

daerah sejuk di Kabupaten Bangkalan dan merupakan daerah yang

tertinggi di Pulau Madura.


Ba

b 3

Isu

-isu

Str

ate

gis

Be

rda

sark

an

Tu

ga

s d

an

Fu

ng

si

8. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Bangkalan terbagi atas

kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan,

luas kawasan permukiman perdesaan sebesar 10.561,98 Ha, sedangkan

luas kawasan permukiman perkotaan sebesar 6.892,30 Ha.

9. Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan di Kabupaten Bangkalan terletak di

Kecamatan Burneh, Kwanyar, Arosbaya, Modung, Tanjung Bumi, Blega,

Galis, Kamal, Socah, Geger, Kokop, Tragah dan Kecamatan Labang dengan

jenis tambang berupa galian golongan C yang meliputi, pasir, batu

gunung, phospat, kapur, pasir kwarsa, dan batu gips.

10. Kawasan Perdagangan

Kawasan perdagangan di Kabupaten Bangkalan terletak di area

Ibukota Kecamatan yang meliputi Kecamatan Bangkalan, Socah, Kamal,

Burneh, Arosbaya, Sepulu, Galis, Geger, Blega, Tanah Merah, Kokop,

Konang, Tragah, Kwanyar, Klampis, Labang, Tanjung Bumi, Kecamatan

Modung.

11. Kawasan Industri

Adapun pengembangan kawasan peruntukan industri di

Kabupaten Bangkalan ini antara lain adalah :

Pengembangan Kawasan peruntukan Industri pada wilayah Kaki

Jembatan Suramadu yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman

untuk industri dan kawasan perdagangan dan jasa serta pelayanan

umum yang melayaninya di Kecamatan Labang. Kawasan ini memiliki

kegiatan industri skala regional di wilayah Kabupaten Bangkalan.

Bentuk kawasan peruntukan industri di lokasi ini adalah kawasan

industri (industrial estate).

Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Kawasan Pelabuhan

Peti Kemas Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis sebagai

pengembangan pelabuhan bertaraf Internasional.

Pengembangan kawasan peruntukan Industri di Kecamatan Socah,

Tepatnya pada Desa Dakiring dengan luas wilayah 800 Ha . Kawasan

peruntukan industri ini berbentuk industrial estate yang terpadu

dengan konsep pengembangan kawasan pemukiman dan pelayanan

serta jasa yang melayani kawasan tersebut;


Ba

b 3

Isu

-isu

Str

ate

gis

Be

rda

sark

an

Tu

ga

s d

an

Fu

ng

si

Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri EJIIZ di Kecamatan

Tragah dengan luas lahan 640 Ha dan menjadi kawasan peruntukan

industri dengan desain zona industri;

Home industry yang menyebar di seluruh Kabupaten Bangkalan,

dengan beberapa sentra : industri rumah tangga batik madura dan

industri hasil laut berupa terasi di Kecamatan Tanjungbumi; dan

beberapa home industry lainnya dengan skala lokal. Home industry

ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat

terutama pada sektor riil.

Kecamatan Konang; Industri pembuatan kasur di Kecamatan Tanah

Merah ; industri pembuatan emping melinjo di Kecamatan Burneh ;

industri pengeringan dan minuman saribuah di Kecamatan Labang;

industri pembuatan krupuk udang dan petis di Kecamatan Socah

serta beberapa industri lainnya.

C. Kawasan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kawasan Strategis yang berpotensi untuk mendorong

Pertumbuhan Ekonomi Baru adalah :

1. Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS), dengan beroperasinya

Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) untuk meningkatkan pelayanan

transportasi masyarakat Kabupaten Bangkalan khususnya maupun Pulau

Madura pada umumnya dalam menyediakan fasilitas transportasi yang

handal, serta akan menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat

industri untuk mengembangkan potensi bisnis daerah secara regional dan

internasional. Sehingga dapat memacu perkembangan pembangunan dan

perekonomian Pulau Madura. Kawasan Kaki Jembatan Suramadu

merupakan kawasan yang memiliki investasi jangka panjang sehingga

memerlukan penataan, pengkajian dan perencanaan yang membawa

dampak yang besar pada kedua kaki-kaki jembatan baik bagi masyarakat

sekitar maupun bagi lingkungan fisiknya.

2. Rencana Kawasan Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Bulupandan, merupakan

satu kesatuan dengan pembangunan jalan akses/jalan tol dan jembatan

Suramadu dalam rangka mendukung Kabupaten Bangkalan sebagai pintu

gerbang perdagangan wilayah Pulau Madura. Pengembangan pelabuhan

peti kemas tersebut sebagai pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak


Ba

b 3

Isu

-isu

Str

ate

gis

Be

rda

sark

an

Tu

ga

s d

an

Fu

ng

si

merupakan kebutuhan nasional yaitu sebagai pusat pengumpul dan

distribusi Kawasan Timur Indonesia. Pelabuhan petikemas yang

dikembangkan menjadi satu kesatuan dengan Pelabuhan Tanjung Perak.

Artinya Pelabuhan Tanjung Perak masih dioperasikan untuk melayani

petikemas sehingga ada sharing atau pembagian kerja antara Pelabuhan

Tanjung Perak dan pelabuhan petikemas di pantai utara Kabupaten

Bangkalan.

3. Rencana Pembangunan Pelabuhan Khusus Nasional beserta fasililitasnya

PT. Madura Industrial Seaport City, akan direncanakan di Tanjung

Junganyar Kecamatan Socah seluas ± 100 Ha. Pembangunan pelabuhan

tersebut untuk mendukung kegiatan kawasan industri.

4. Rencana Pengembangan Kawasan TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Beberapa pertimbangan pengembangan TPA di Kabupaten Bangkalan

adalah (a) Kondisi TPA Buluh sudah hampir penuh (b) Volume sampah

yang semakin meningkat, (c) Kondisi fisik pembungan akhir yang kurang

mendukung kelayakan lahan, (d) Sarana dan prasarana pendukung kurang

memadai.

5. Rencana Pengembangan Kawasan Pertahanan Keamanan, dalam rangka

antisipasi aktifitas kegiatan pertahanan dan keamanan di wilayah

Kabupaten Bangkalan. Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagai

kawasan militer di Kabupaten Bangkalan yang meliputi Gudang Amunisi di

Kecamatan Labang dan Kamal, Laboratorium Angkatan Laut di Kecamatan

Labang.

D. Kawasan agropolitan

Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau

lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi

pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh

adanya keterkaitan fungsional hirarkhi keruangan satuan sistem permukiman

dan sistem agribisnis.

Kawasan pengembangan agropolitan di Kabupaten Bangkalan

meliputi kecamatan Socah-Burneh-Bangkalan (SOBURBANG), Kecamatan

Socah sebagai pusat Kota Tani di Kawasan Agropolitan SOBURBANG.


Ba

b 3

Isu

-isu

Str

ate

gis

Be

rda

sark

an

Tu

ga

s d

an

Fu

ng

si

E. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana merupakan kawasan yang indikasikan

sebagai kawasan yang sering terjadi bencana, baik bencana letusan gunung,

banjir dan gelombang tsunami sehingga dapat berakibat rusaknya

lingkungan. Untuk Kabupaten Bangkalan kawasan rawan bencana ada 2

kategori yaitu daerah rawan longsor dan daerah rawan banjir. Berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan 2009 - 2029 dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1. Daerah Rawan Longsor

Daerah rawan longsor sebenarnya adalah salah satu akibat atau

dampak negatif dari penebangan hutan yang menimbulkan

penggundulan sehingga merusak serta mengganggu fungsi hutan

sebagai pelindung daerah di bawahnya. Daerah yang semula ditutupi oleh

pepohonan dan mampu menahan air hujan dengan tudungnya (dahan,

daun) sehingga air hujan yang jatuh tidak mengenai tanah secara

langsung. Tidak adanya penutup tanah mengakibatkan air hujan secara

langsung mengenai tanah dan menimbulkan tingginya aliran air

permukaan (run off), hal ini menyebabkan terkikisnya soil secara terus

menerus dan akhirnya mengakibatkan longsor.

Daerah yang rawan terhadap longsor di Kabupaten Bangkalan

meliputi wilayah perbukitan dengan prosentase terbesar terdapat pada

daerah perbukitan karena memiliki kelerengan yang lebih tinggi dan

sangat rentan terhadap longsor khususnya disekitar Kecamatan Blega dan

Kecamatan Konang.

Bentuk penanggulangan terhadap terjadinya bencana longsor

adalah :

a. Pencegahan yaitu segala upaya dan kegiatan yang dilaukan untuk

meniadakan sebagian atau seluruh akibat bencana.

b. Mitigasi, yaitu upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi

atau memperkecil ancaman bencana. Mitigasi dibedakan atas 3 (tiga)

tahapan yaitu :

Tahap sebelum bencana, yaitu kegiatan peringatan dini,

penyebaran informasi dan penyuluhan tentang bahaya longsor

yang akan terjadi pada suatu daerah rawan bencana longsor;


Ba

b 3

Isu

-isu

Str

ate

gis

Be

rda

sark

an

Tu

ga

s d

an

Fu

ng

si

Saat bencana, yaitu dengan memberikan pertolongan berupa

pemeriksaan longsor dan membentuk satuan tugas khusus dalam

menanggulangi bencana longsor; serta

Sesudah bencana, yaitu pemulihan-perbaikan sarana prasarana

dasar, rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena bencana

longsor.

2. Daerah Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Bangkalan berada di sekitar

aliran sungai seperti di Kecamatan Arosbaya dan Induk Ibukota

Kecamatan Blega. Sedangkan di Kecamatan Burneh banjir terjadi karena

kepadatan pemukiman menyebabkan sistem drainase yang buruk.

Beberapa penyebab terjadinya banjir antara lain disebabkan oleh semakin

berkurangnya kawasan resapan air, dan semakin rusaknya hutan dan

kawasan konservasi di wilayah hulu.

Berdasarkan kerawanan terhadap banjir diatas, maka guna

mengantisipasi bahaya banjir dan genangan periodik adalah :

a. Pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara lintas

wilayah;

b. Pembuatan tanggul pada kawasan Daerah Aliran Sungai dengan

prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir;

c. Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air;

serta

d. Melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan

drainase dengan wilayah lain.

Upaya pencegahan banjir dilakukan dengan tiga cara yakni :

a. melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai

b. pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan perdesaan,

kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung

maupun cek dam, pembuatan bendungan baru, dan

c. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada

jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan

fungsi irigasi untuk drainase.

Penggunaan lahan yang diperuntukkan pada masing - masing

kawasan sesuai dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Bangkalan telah memetakan kedalam 6 (enam) SSWP. Masing-


Ba

b 3

Isu

-isu

Str

ate

gis

Be

rda

sark

an

Tu

ga

s d

an

Fu

ng

si

masing pusat SSWP akan memiliki fungsi dan peran sesuai dengan

potensi yang dimilikinya.

1) SSWP I yang meliputi Kecamatan Bangkalan, Socah dan Burneh.

Dengan Kota Bangkalan sebagai pusatnya dengan fungsi Kegiatan :

Perdagangan skala regional dan lokal

Pertanian

Perkebunan

Peternakan

Industri dan pergudangan

Jasa transportasi angkutan darat

Jasa pemerintahan umum skala regional

2) SSWP II yang meliputi Kecamatan Kamal, Labang, Tragah dan Kwanyar.

Dengan IKK Labang (Kawasan Kaki Jembatan Suramadu) sebagai pusat

pertumbuhan dengan fungsi Kegiatan :

Industri dan pergudangan skala regional

Perdagangan skala regional dan lokal

Pertanian

Peternakan

Jasa transportasi darat

3) SSWP III yang meliputi Kecamatan Arosbaya, Geger, Klampis dan

Sepulu. Dengan IKK Klampis (kawasan pelabuhan peti kemas) sebagai

pusat pertumbuhan dengan fungsi Kegiatan :

Jasa Transportasi angkutan laut

Industri dan pergudangan skala regional

Pariwisata

Pertanian

Perikanan

4) SSWP IV yang meliputi Kecamatan Blega, Modung dan Konang.

Dengan IKK Blega sebagai pusat pertumbuhan dengan fungsi

kegiatan:

Pertanian

Peternakan

Perkebunan

Industri kecil


Ba

b 3

Isu

-isu

Str

ate

gis

Be

rda

sark

an

Tu

ga

s d

an

Fu

ng

si

Perdagangan skala lokal

5) SSWP V yang meliputi Kecamatan Tanjungbumi dan Kokop. Dengan

IKK Tanjungbumi sebagai pusat pertumbuhan dengan fungsi Kegiatan:

Pertanian

Perikanan

Peternakan

Angkutan laut

Industri kecil dan kerajinan rakyat

Pariwisata

6) SSWP VI yang meliputi Kecamatan Tanah Merah dan Galis. Dengan IKK

Tanah Merah sebagai pusat pertumbuhan dengan fungsi Kegiatan:

Pertanian

Perkebunan

Peternakan

Transportasi darat

3.5 Isu - Isu Strategis

Bertitik tolak dari uraian diatas, beberapa isu strategis yang dapat

dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang

berkualitas dan tepat waktu serta kajian sebagai bahan penyusunan

kebijakan pembangunan daerah;

2. Perlunya peningkatan SDM perencana;

3. Koordinasi antar pelaku pembangunan perlu di tingkatkan;

4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan melalui

monitoring dan evaluasi;

5. Peningkatan sarana prasarana kantor dalam upaya mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.


Ba

b 4

Vis

i, M

isi,

Tu

juan

, Sas

aran

, Str

ateg

i Dan

Ara

h K

ebij

akan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH

KEBIJAKAN

4.1. Visi Dan Misi

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat serta perubahan - perubahan

yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, Bappeda Kabupaten

Bangkalan yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun dokumen

perencanaan pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah maupun

jangka pendek dituntut harus mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai

pihak - pihak yang berkepentingan (Stakeholders) serta mampu mengantisipasi

kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat sehingga eksistensi organisasi

dapat terjaga baik kredibilitas maupun akuntabilitasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Visi Bappeda Kabupaten

Bangkalan Tahun 2013 - 2018 adalah :

“ Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan

profesional “

Pernyataan Visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Bappeda

sebagai lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan

tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan

tuntutan global dalam menghasilkan suatu perencanaan Kabupaten yang

transparan, akuntabel dan partisipatif. Rumusan visi tersebut didasarkan pada

cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran

masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia.

Rumusan tersebut di atas dapat dimengerti melalui makna yang

terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif adalah proses

perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif

berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan

konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh

semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap mengambil keputusan

memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut melalui

musrenbang maupun bentuk aspirasi lainnya yang akan memberikan

kontribusi positif terhadap perencanaan pembangunan.


Ba

b 4

Vis

i, M

isi,

Tu

juan

, Sas

aran

, Str

ateg

i Dan

Ara

h K

ebij

akan

2. Perencanaan pembangunan daerah yang profisional adalah perencanaan

yang dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan peraturan

Perundang - undangan dan dilakukan oleh tenaga SDM aparatur yang

memiliki kompetensi.

Selanjutnya, Bappeda dalam rangka mencapai Visi tersebut

menetapkan Misi Sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi peran dan fungsi perencanaan

pembangunan daerah

2. Meningkatkan peran dan profesionalisme sumber daya manusia

3. Meningkatkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah

4. Meningkatkan pengendalian pembangunan melalui monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan

Oleh karena itu dalam mewujudkan Misi tersebut aparat perencana

dituntut tinggi aktivitas dalam membangunan persepsi dengan pendekatan yang

komprehensif, lintas disiplin dan lintas sektor. Mengutamakan kerja keras dengan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara terencana serta mampu

mempertimbangkan segala tindakan dengan mengukur kemampuan potensi

sumber daya yang dimiliki.

4.2. Tujuan Dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan Implementasi atau penjabaran dari pernyataan Misi

dan merupakan “result” (hasil) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan atau gambaran kondisi yang ingin

dicapai dimasa datang.

Guna mewujudkan Misi diatas, maka ditetapkan tujuan yang akan

dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan,

yaitu diantaranya meliputi :

1. Meningkatnya manajeman perencanaan pembangunan yang efektif

2. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda

3. Meningkatnya implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah

4. Meningkatnya kinerja pembangunan daerah melalui pengendalian monev

dan pelaporan


Ba

b 4

Vis

i, M

isi,

Tu

juan

, Sas

aran

, Str

ateg

i Dan

Ara

h K

ebij

akan

4.2.2. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan diatas, adalah sebagai

berikut :

1. Tujuan Meningkatnya manajeman perencanaan pembangunan yang efektif,

dengan sasaran :

a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

b. Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan

pembangunan

c. Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan

pembangunan daerah

d. Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang

2. Tujuan Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

BAPPEDA, dengan sasaran :

a. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran

b. Meningkatnya kopetensi aparatur perencana

c. Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan

3. Tujuan Meningkatnya implementasi sistem perencanaan pembangunan

daerah, dengan sasaran Terlaksananya tahapan perencanaan

pembangunan yang sistematis.

4. Tujuan Meningkatnya kinerja pembangunan daerah melalui pengendalian

monev dan pelaporan, dengan sasaran Terlaksananya monitoring,

evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan.

Tabel 4.1. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018

“ Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan profesional “ No Misi Tujuan Sasaran

1

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi peran dan fungsi perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya manajeman perencanaan pembangunan yang efektif

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

2. Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan

3. Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah

4. Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang


Ba

b 4

Vis

i, M

isi,

Tu

juan

, Sas

aran

, Str

ateg

i Dan

Ara

h K

ebij

akan

“ Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan profesional “ No Misi Tujuan Sasaran

2 Meningkatkan peran dan profesionalisme sumber daya manusia

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA

1. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran

2. Meningkatnya kopetensi aparatur perencana

3. Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan

3 Meningkatkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah

Terlaksanya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis

4

Meningkatkan pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Meningkatnya kinerja pembangunan daerah melalui pengendalian monev dan pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan

4.3. Strategi Dan Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut diatas,

maka Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan dirumuskan sebagai berikut :

1. Sasaran Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah,

melalui Strategi Identifikasi kebutuhan perencanaan dengan Arah

Kebijakan Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan

2. Sasaran Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan

pembangunan melalui strategi Merumuskan hasil - hasil kajian sebagai

dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan

arah kebijakan Melaksanakan penyusunan dokumen kajian dan

pengembangan perencanaan pembangunan;

3. Sasaran Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi

perencanaan pembangunan daerah melalui strategi Membangun

kemitraan koordinatif integratif dan sinergis di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bangkalan dengan arah kebijakan Melaksanakan koordinasi,

sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan;

4. Sasaran Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan

ruang melalui strategi Membangun kemitraan koordinatif integratif dan

sinergis di bidang pengendalian dan pemanfaatan ruang dengan arah

kebijakan Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi bidang

pengendalian dan pemanfaatan ruang;


Ba

b 4

Vis

i, M

isi,

Tu

juan

, Sas

aran

, Str

ateg

i Dan

Ara

h K

ebij

akan

5. Sasaran Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran

melalui strategi Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana

dengan arah kebijakan Melaksanakan penyedian dan perbaikan sarana

dan prasarana;

6. Sasaran Meningkatnya kopetensi aparatur perencana melalui strategi

Meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur dengan arah kebijakan

Mengikutsertakan dan melaksanakan bintek/pelatihan;

7. Sasaran Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan melalui

strategi Memantapkan ketatalaksaan sistem pelaporan kinerja dan

keuangan dengan arah kebijakan Inventarisasi data capaian kinerja dan

keuangan;

8. Sasaran Terlaksanya tahapan perencanaan pembangunan yang

sistematis melalui strategi:

a. Melaksanakan konsolidasi dan koordinasi antar stakeholders

dengan arah kebijakan Melaksanakan tahapan perencanaan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

b. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan dengan

arah kebijakan Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi

perencanaan pembangunan

9. Sasaran Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

perencanaan pembangunan melalui strategi Membangun sistem dan

mekanisme pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan

perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencaan

pembangunan daerah

Tabel 4.2. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Bappeda Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018

“ Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif Dan Profesional “ No Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

1

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi peran dan fungsi perencanaan



Identifikasi kebutuhan perencanaan

Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan


Ba

b 4

Vis

i, M

isi,

Tu

juan

, Sas

aran

, Str

ateg

i Dan

Ara

h K

ebij

akan

“ Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif Dan Profesional “ No Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

pembangunan daerah


Merumuskan hasil – hasil kajian sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Melaksanakan penyusunan dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan


Membangun kemitraan koordinatif integratif dan sinergis di lingkungan pemkab bangkalan

Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan

4. Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang

Membangun kemitraan koordinatif integratif dan sinergis di bidang pengendalian dan pemanfaatan ruang

Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi bidang pengendalian dan pemanfaatan ruang

2

Meningkatkan peran dan profesionalisme sumber daya manusia



Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana

Melaksanakan penyedian dan perbaikan sarana dan prasarana


Meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur

Mengikutsertakan dan melaksanakan bintek/pelatihan


Memantapkan ketatalaksaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan

Inventarisasi data capaian kinerja dan keuangan

3

Meningkatkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah


Melaksanakan konsolidasi dan koordinasi antar stakeholders

Melaksanakan tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan

Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan

4

Meningkatkan pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Meningkatnya kinerja pembangunan daerah melalui pengendalian monev dan pelaporan


Membangun sistem dan mekanisme pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah

kebijakan Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencaan pembangunan daerah


Ba

b 4

Vis

i, M

isi,

Tu

juan

, Sas

aran

, Str

ateg

i Dan

Ara

h K

ebij

akan

Rencana Strategis Kabupaten Bangkalan pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2013 - 2018 pada hakekatnya merupakan

pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk

meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan,

perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem,

kebijakan, peraturan perundang-undangan agar tercapai efektivitas, efisiensi dan

produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan yang diselaraskan

dengan arah kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 - 2018,

maupun dalam Kebijakan Strategis di Kabupaten Bangkalan menetapkan

Rencana Strategis Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018 sebagai dasar acuan

penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan dalam pencapaian visi

dan misi serta tujuan organisasi kedepan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan dijiwai oleh semangat dan

komitmen untuk melakukan reformasi dalam mewujudkan pembaharuan dan

perbaikan Bidang Pembangunan. Reformasi tersebut pada hakekatnya

merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis

dan berkelanjutan.


Ba

b 4

Vis

i, M

isi,

Tu

juan

, Sas

aran

, Str

ateg

i Dan

Ara

h K

ebij

akan

Tabel 4.3. Renstra Bappeda Tahun 2013 – 2018

16 Halaman

Bab 4 45 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Tabel 4.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Profesional dan Kredibel

Misi Isu strategis Tujuan Sasaran Indikator sasaran Strategi Kebijakan

Program Kegiatan

Uraian Indikator Uraian Indikator 1. Meningkatka

n efektivitas dan efisiensi peran dan fungsi perencanaan pembangunan daerah

Perlunya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan tepat waktu serta kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan daerah



1. Jumlah dokumen perencanaan

1. Identifikasi kebutuhan perencanaan

1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya Dokumen perencanaan pembangunan daerah

1. Penetapan RKPD

Dokumen Perbub tentang RKPD

2. Penyusunan rancangan RPJMD

Dokumen RPJMD 2013 - 2018

3. Review RPJMD Dokumen review RPJMD 2013 – 2018

4. Penyusunan renstra SKPD

Dokumen Renstra Bappeda

5. Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Dokumen Perbub tentang IKU

6. Penyusunan Renja SKPD

Dokumen Renja Bappeda

7. Penyusunan KUA-PPA

Dokumen KUA dan PPA

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Tercapainya Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Perencanaan Pembangnan Prasarana Kota Terpadu

Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Kota Terpadu



Program Kegiatan

Uraian Indikator Uraian Indikator Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan IPTEK

1. Penyusunan Masterplan Minapolitan.

Dokumen Masterplan Minapolitan

2. Penyusunan Masterplan Pembangunan Teknologi Informasi Daerah

Tersedianya Dokumen Masterplan Pembangunan Sistem Informasi Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tercapainya Program Pembangunan Ekonomi

1. Penyusunan Masterplan Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan

Dokumen Masterplan Pertanian dan Peternakan

2. Penyusunan Masterplan Perindustrian & Perdagangan

Dokumen Masterplan Perindustrian dan Perdagangan

3. Studi lokasi Rumah Potong Hewan (RPH)

Dokumen studi relokasi Rumah Potong Hewan (RPH)

4. Masterplan dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan pertanian

Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan pertanian



Program Kegiatan

Uraian Indikator Uraian Indikator

5. Review Masterplan Agropolitan

Dokumen Review Masterplan Agropolitan

Program Perencanaan Sosial budaya

Tercapainya Program Perencanaan Sosial budaya

1. Koordinasi Perencanaan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat

Dokumen indikator kesejahteraan rakyat

Review Dokumen indikator kesejahteraan rakyat

2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah

3. Penyusunan rencana strategis sanitasi

Dokumen buku putih dan SSK

Dokumen MPS

4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak



Program Kegiatan


Penyusunan Masterplan Pendidikan Kabupaten Bangkalan

Dokumen Masterplan Pendidikan

Penyusunan Program penanggulangan kemiskin

Dokumen program penanggulangan kemiskinan

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Tercapainya program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1. Penyusunan dokumen perencanaan daerah rawan air

Dokumen perencanaan daerah rawan air

2. Rencana Induk Pengembangan SDAir

Dokumen Rencana Induk Pengembangan SDAir

3. Masterplan SDA, Energi dan Lingkungan

Dokumen Masterplan SDA, Energi dan Lingkungan

4. Penyusunan Rencana Teknis pengelolaan air bersih dan air minum

Dokumen Rencana Teknis Pengelolaan Air bersih dan air minum

5. Penyusunan Masterplan Pengembangan jalan Kabupaten

Dokumen Masterplan Pengembangan Jalan Kabupaten



Program Kegiatan


6. Penyusunan Masterplan Jalan poros desa

Dokumen Masterplan Jalan Poros Desa

7. Review Rencana induk pengembangan wisata daerah

Dokumen review RIPPDA

8. Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Embung

Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Embung

Program penataan ruang

Tercapainya program penataan ruang

1. Review RTRW Dokumen Review RTRW

2. Penyusunan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan Lindung dan RTH

Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Kawasan Lindung dan RTH

2. Terlaksananya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah

2. Jumlah/jenis dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan

2. Merumuskan hasil – hasil kajian sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

2. Melaksanakan penyusunan dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan

Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

Teresedianya Dokumen Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

1. Kajian Inovasi Daerah

Dokumen Kajian Kawasan Rumah Pangan Lestari

2. Kajian Pengembangan Wilayah Bawahan

Dokumen Kajian Pengembangan Wilayah Bawahan



Program Kegiatan


3. Studi Pengembangan Kawasan Minapolitan

Dokumen studi Kawasan Minapolitan

4. Studi Penguatan Pasar Tradisonal

Dokumen Kajian Penguatan Pasar Tradisional Menghadapi Pasar Modern

5. Kajian strategi pengembangan kawasan dalam rangka mendukung akselerasi peningkatan daya saing daerah

Dokumen Kajian Strategis Pengembangan Kawasan dalam Rangka mendukung akselerasi peningkatan daya saing daerah

6. Kajian Kearifan lokal masyarakat dalam pembangunan

Dokumen kearifan lokal masyarakat dalam pembangunan

7. Studi Strategis pemberdayaan UMKM

Dokumen studi Strategis pemberdayaan UMKM



Program Kegiatan


8. Pemerataan keberlanjutan Pembangunan di daerah marginal Kabupaten Bangkalan

Dokumen kajian Pemerataan keberlanjutan Pembangunan di daerah marginal Kabupaten Bangkalan

9. Kajian pengembangan potensi unggulan berbasis karakteristik wilayah

Dokumen Kajian pengembangan potensi unggulan berbasis karakteristik wilayah

10. Studi pengembangan energi alternatif bagi daerah rawan pangan

Dokumen Studi pengembangan energi alternatif bagi daerah rawan pangan

11. Kajian Potensi Rawan Bencana Tanah Longsor

Dokumen Kajian Rawan Bencana Tanah Longsor

12. Kajian pengembangan tanaman herbal bagi peningkatan perekonomian daerah

Dokumen Kajian pengembangan tanaman herbal bagi peningkatan perekonomian daerah



Program Kegiatan


13. Kajian optimalisasi potensi perikanan

Dokumen Kajian optimalisasi potensi perikanan

14. Studi penelitian pengembangan optimalisasi penerimaan sumber pendapatan daerah dalam rangka mendoromg perekonomian Kabupaten Bangkalan

Dokumen Studi penelitian pengembangan optimalisasi penerimaan sumber pendapatan daerah dalam rangka mendoromg perekonomian Kabupaten Bangkalan

15. Studi peningkatan peran kelembagaan ekonomi desa di Kabupaten Bangkalan

Dokumen Studi peningkatan peran kelembagaan ekonomi desa di Kabupaten Bangkalan

16. Studi Pengembangan Kawasan Pertanian

Dokumen Studi Pengembangan Kawasan Pertanian

17. Inventarisasi Kajian Kelitbangan

Dokumen warta hasil penelitian Bappeda



Program Kegiatan


18. Kajian Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan masyarakat Miskin

Dokumen Kajian Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan masyarakat Miskin

19. Kajian Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat, Sosial dan Budaya

Dolumen Kajian Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat, Sosial dan Budaya

20. Kajian Peningkatan Pelayanan Publik

Dokumen Kajian Peningkatan Pelayanan Publik

21. Kajian Penerapan Implementasi Kurikulum Tahun 2014

Dokumen Kajian Penerapan Implementasi Kurikulum Tahun 2014

22. Study Penanganan Daerah Aliran Sungai

Dokumen Study Penanganan Daerah Aliran Sungai



Program Kegiatan

Uraian Indikator Uraian Indikator Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tersedianya Kajian Bahan perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1. Proyeksi pertumbuhan ekonomi

Dokumen Proyeksi tahunan pertumbuhan Ekonomi

2. Penyusunan Indek Nilai Tukar Petani/ Nelayan (INTP)

Dokumen Pengukuran Nilai Tukar Petani/ Nelayan


3. Jumlah/jenis koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan

3. Membangun kemitraan koordinatif integratif dan sinergis di lingkungan pemkab bangkalan

3. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan


Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Pengendalian program perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan

Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan

Program Perencanaan Sosial budaya

Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan bidang Sosial budaya

1. Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

koordinasi penanganan pembangunan daerah tertinggal

2. Pengelolaan Program Keluarga Harapan

Koordinasi pelayanan keluarga masyarakat miskin



Program Kegiatan


3. Fasilitasi dan evaluasi penanggulangan kemiskinan

Koordinasi dan laporan monev penanggulanan kemiskinan di Kab. Bangkalan

4. Koordinasi Singkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial

Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

5. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat

Fasilitasi dan koordinasi Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat


Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam

1. Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air

Kelompok tani pemakai air yang dibina

2. Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

Koordinasi dan penyusunan lapaoran pelaksanaan pengendalian & pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan



Program Kegiatan


4. Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

Koordinasi perencanaan bidang infastruktur di Kab. Bangkalan

4. WISMP

Koordinasi & penyusunan laporan pelaksanaan WISMP

5. Koordinasi perencanaan sarana dan prasarana pariwisata

Koordinasi dan laporan perencanaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Daerah

6. Koordinasi Penanganan Lahan Kritis SDA -BM

Koordinasi penanganan lahan kritis SDA-BM

Koordinasi penanganan Ekowisata berbasis masyarakat


4. Jumlah pelaporan penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan

4. Membangun kemitraan koordinatif integratif dan sinergis di bidang

4. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi

Program penataan ruang

Terlaksananya laporan penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten

Peningkatan dan Perkuatan Kelembagaan BKPRD

Koordinasi, monev dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten



Program Kegiatan

Uraian Indikator Uraian Indikator pemanfaatan ruang

pengendalian dan pemanfaatan ruang

bidang pengendalian dan pemanfaatan ruang

Bangkalan

2. Meningkatkan peran dan profesionalisme sumber daya manusia

1. Perlunya peningkatan SDM perencana

2. Peningkatan sarana prasarana kantor dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok & fungsi Bappeda


1. sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia

1. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana

1. Melaksanakan penyedian dan perbaikan sarana dan prasarana

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional

Jumlah Kendaraan Dinas

2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Gedung Kantor

Luasan Gedung yang dipelihara

4. Peningkatan Fisik Gedung

Luasan Fisik Gedung yang dibangun

Program Penngkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja

Tercapainya Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja

Penunjang Operasional SKPD

Sarana dan Prasarana Penunjang Belanja Penunjang Operasional



Program Kegiatan

Uraian Indikator Uraian Indikator 2. Meningkat

nya kopetensi aparatur perencana

2. Diklat, Bintek Perencana yang diikuti dan dilaksanakan

2. Meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur

2. Mengikut sertakan dan melaksanakan bintek/pelatihan

Program Peningktan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tercapainya Program Peningktan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Peningkatan Kualitas Aparat Perencana Daerah

Bintek tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Penyusunan Perencanaan pembangunan daerah

Pelatihan penyusunan renja SKPD

3. Sosialisasi Perda RPJMD

Terselenggaranya Sosialisasi perda RPJMD

3. Meningkatnya sistem pelaporan kinerja & keuangan

3. Jumlah/jenis pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun

3. Memantapkan ketatalaksaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan

3. Inventarisasi data capaian kinerja dan keuangan

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen yang disusun

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


3. Terwujudnya sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah

Koordinasi antar pelaku pembangunan perlu di tingkatkan

Meningkatkan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah


1. Ketepatan waktu Pelaksanaan musrenbang

1. Melaksanakan konsolidasi dan koordinasi atar stakeholders

1. Melaksanakan tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku


Terlaksananya proses perencanaan yang tepat waktu dan sesuai tahapan

1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Musrenbang Kabupaten/ Provinnsi/ Nasional

2. Penyusunan rancangan RKPD

Musrenbang kecamatan dan Forum SKPD

3. Penyelenggaraan Musrenbang Review RPJMD

Musrenbang Jangka Menengah Daerah



Program Kegiatan

Uraian Indikator Uraian Indikator 2. Tersedianya

sistem perencanaan pembangunan daerah

2. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan

2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tercapainya Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Website resmi Bappeda Bangkalan

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Perencanaan Daerah

Aplikasi Sistem Perencanaan Daerah di Setiap SKPD dan Kecamatan


Tersedianya Sistem Informasi utk memperlancar perencanaan pembangunan daerah

1. Identifikasi data Pendukung Pengambilan Keputusan Kebijakan Pembangunan

Sistem Informasi Profil Daerah

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Informasi Profil Daerah

Upadating data Sistem Informasi Profil Daerah

3. Penyusunan Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan

Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan



Program Kegiatan

Uraian Indikator Uraian Indikator 4. Meningkatnya

pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi

Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui pengendalian monev dan pelaporan


1. Jenis monev yang dilaksanakan : (triwulanan) a) DAK b) TP c) DEKON d) Renaksi

UKP4 e) Evaluasi

kinerja APBD

Membangun sistem dan mekanisme pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencaan pembangunan daerah


Tercapainya Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan

Laporan Hasil kajian dan evaluasi DAK, TP, APBD, UKP4 yang dievaluasi sesuai bidangnya

2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD

Laporan hasil monev pelaksanaan RKPD

2. jenis pelaporan hasil pembangunan a) DAK b) TP c) DEKON d) Renaksi

UKP4 e) Evaluasi

kinerja APBD


Tercapainya Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Monitoring dan Evaluasi Program Dana bagi Hasil Tembakau

Laporan hasil Monev Program SKPD Pengelola DBHCT

Bab 4 61 Tujuan dan Sasaran

Tabel 4.4. Tujuan dan Sasaran

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Penjelasan Indikator

Target Kinerja Sasaran Tahunan

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Meningkatn

ya manajeman perencanaan pembangunan yang efektif


1. Jumlah/jenis dokumen perencanaan

8 Dok 1. Studi

penataan kawasan pintu masuk

2. Penyusunan sistem pendukung investasi

3. Masterplan UMKM

4. Penyusunan kawasan Agrowisata

5. Penyusunan dok. Rawan air

6. Penyusunan Perenc pemb daerah

7. Penetapan RKPD

8. Penetapan P-RKPD

9 Dok 1. Pembangu

nan prasarana kota terpadu

2. Penyusunan rancangan RPJMD

3. Penetapan RKPD

4. Penetapan P-RKPD

5. Penyusunan Renstra SKPD

6. Penyusunan IKU

7. Penyusunan rencana strategis sanitasi

8. Penyusunan indicator Kesejahteraan Rakyat

9. Strategi penanggulangan Kemiskinan Daerah

14 Dok 1. Review

Rencana Tata Ruang Wilayah

2. Penetapan RKPD

3. Penetapan P-RKPD

4. Penyusunan Renja Bappeda

5. Masterplan Kawasan Agrowisata

6. Masterplan RAD Pangan dan Gizi

7. Memorandum Program Sanitasi

8. Masterplan

Pendidikan

9. Dokumen Perencanaan Daerah Rawan Air

6 Dok 1. Penetapan

RKPD 2. Penetapan

P-RKPD 3. Penyusuna

n Renja Bappeda


5. Masterplan SDA, energy dan lingkungan

6. Review RPJMD Kab. Bangkalan Tahun 2013- 2018

9 Dok 1. Penetapan

RKPD 2. Penetapan

P-RKPD 3. Penyusuna

n Renja Bappeda


5. Rencana Teknis Pengelolaan Air bersih dan Air Minum

6. Masterplan Pengembangan Jalan Kabupaten

7. Masterplan dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan pertanian

8. Review Indikator Kesejahteraan Rakyat

10 Dok 1. Penetapan

RKPD 2. Penetapan

P-RKPD 3. Penyusuna

n Renja Bappeda


5. Masterplan Pengembangan Jalan Poros Desa

6. Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Embung

7. Review Masterplan Agropolitan

8. Review Program penanggulangan Kemiskinan Daerah

9. RAD Kota Layak Anak

10. Memorandum Program Sanitasi

7 Dok 1. Penetapan

RKPD 2. Penetapan

P-RKPD 3. Penyusuna

n Renja Bappeda


5. RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023

6. Kajian Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat, Sosial dan Budaya

7. Review Strategi penanggulangan Kemiskinan Daerah





2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 10. Rencana

Induk Pengembangan Pengelolaan Suber Daya Air


12. Masterplan Drainase perkotaan

13. Dokumen Program penanggulangan kemiskinan

9. Review Masterplan Pendidikan


2. Jumlah dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan

3 Dok 1. Kajian

strategi kebijakan pengembangan ekonomi

2. E-Gov 3. Pengentasa

n masy miskin

9 Dok 1. Kajian

inovasi daerah

2. Masterplan Minapolitan

3. Pasar tradisional

4. Pengambangan wilayah bawahan

5. Dolumen Proyeksi pertumbuh

8 Dok 1. Kajian

pengembangan wilayah bawahan

2. Studi Penelitian dan Pengembangan Optimalisasi Penerimaan Sumber

6 Dok 1. Dolumen

Proyeksi pertumbuhan ekonomi

2. Dokumen INTP

3. Dokumen Studi Pengembangan Kawasan pertanian

4. Dokumen

5 Dok 1. Dolumen


2. Dokumen INTP

3. Kajian pengembangan wilayah bawahan

4. Inventarisasi Kajian

5 Dok 1. Dolumen


2. Dokumen INTP

3. Kajian pengembangan wilayah bawahan

4. Inventarisasi Kajian

5 Dok 1. Dolumen


2. Dokumen INTP

3. Studi Penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten





2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 an ekonomi

6. Dokumen INTP

7. Studi relokasi RPH

8. Penyusunan dok rawan air

9. RIPPDA

Pendapatan


4. Studi Pengembangan Energi Alternatif

5. Dolumen Proyeksi pertumbuhan ekonomi

6. Dokumen INTP

7. Studi pra desain 5 pasar

8. Penyusunan program penanggulangan kemiskinan

kearifan lokal masyarakat dalam pembangunan

5. Dokumen Kajian Strategis Pengembangan Kawasan dalam Rangka mendukung akselerasi peningkatan daya saing daerah


Kelitbangan

5. Kajian Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan masyarakat Miskin

Kelitbangan

5. Kajian Peningkatan Pelayanan Publik

bangkalan 4. Kajian

pengembangan wilayah bawahan


3. Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangu

3. Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan

13 Keg 1. WISMP 2. Koordinasi

bid. Perumahan

3. Koordinasi pemb bid. Ekonomi

4. KISS

15 Keg 1. Sinkronisasi

sistem perenc daerah

2. Verifikasi indicator dan tolak ukur kinerja

12 Keg 1. Verifikasi

indicator dan tolak ukur kinerja DPA

2. Koordinasi perencanaan ekonomi

















2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 nan daerah perencanaa

n pembangunan bidang Sosbud

5. Koordinasi perencanaan infrastruktur

6. Koordinasi lahan kritis

7. Penyusunan perenc pengemb Ekonomi

8. Peraturan program percepatan sanitasi

9. Peningkatan penguatan kelembagaan sumber daya air

10. Penanggulangan kemiskinan daerah

11. Koordinasi Percepatan

DPA 3. Pengumpul

an data informasi kebutuhan penyusunan dok

4. Penyusunan perenc pengemb Ekonomi

5. Koordinasi pemb bid. Ekonomi

6. Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

7. Koordinasi kegiatan Keluarga harapan

8. Penanggulangan kemiskinan

9. Perencanaan penyusunan indikator kesra

10. KISS perencanaan pembang

terpadu 3. KISS

perencanaan pembangunan bidang ekonomi



6. Koordinasi Penanggulangan kemiskinan

7. KISS perencanaan pembangunan bidang Sosbud

8. Koordinasi dan laporan pengendalian Pengelolaan SDA,energi &

terpadu 3. KISS






8. Koordinasi dan laporan pengendalian Pengelolaan SDA,energi &

terpadu 3. KISS





7. Koordinasi Pelaksanaan WISMP

8. Koordinasi dan laporan pengendalian Pengelolaan SDA,energi & lingkunga

9. Koordinasi

terpadu 3. KISS





7. KISS perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah


9. Peningkatan Penguatan Kelembaga

terpadu 3. KISS





7. KISS perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah


9. Koordinasi perencanaan infrastruktu





2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pembangunan Daerah Tertinggal


13. City Branding

unan bidang Sosbud



13. Koordinasi lahan kritis

14. WISMP 15. Koordinas

i Ekowisata

lingkungan




12. Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat

lingkungan




12. Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan

13. Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat

perencanaan infrastruktur

10. Peningkatan Penguatan Kelembagaan SDA


an SDA 10. Koordinasi

perencanaan infrastruktur


r 10. Peningkata

n Penguatan Kelembagaan SDA






2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4. Terlaksanany

a koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang

4. Jumlah pelaporan penyelenggaraan penataan ruang yg dilaksanakan

1 Keg BKPRD (Praswil)







2 Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA


1. Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia

3 Jenis 1. Pengadaan

kendaraan dinas

2. Pengadaan peralatan kantor

3. Penunjang Ops SKPD


kendaraan dinas



4. Pemeliharaan rutin gedung kantor


kendaraan dinas



4. Pembangunan gedung kantor


kendaraan dinas





kendaraan dinas





kendaraan dinas





kendaraan dinas





2. Diklat, Bintek Perencana yang dilaksanakan

1 Keg 1. Pengendali

an dan pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

5 Keg 1. Bintek

Renstra 2. Sosialisasi

RPJMD 3. Penguatan

kapasitas perencana

4. Penyusunan perenc pemb daerah

1 Keg 1. Penguatan

kapasitas perencana

1 Keg 1. Penguatan

kapasitas perencana

1 Keg 1. Penguatan

kapasitas perencana

1 Keg 1. Penguatan

kapasitas perencana

1 Keg 1. Penguatan

kapasitas perencana





2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 5. Pengendali

an dan pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan


3. Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun

3 Jenis 1. Laporan

Akuntabilitas

2. Laporan realisasi kegiatan

3. Pelaporan keu akhir tahun

3 Jenis 1. Laporan

Akuntabilitas



3 Jenis 1. Laporan

Akuntabilitas



3 Jenis 1. Laporan

Akuntabilitas



3 Jenis 1. Laporan

Akuntabilitas



3 Jenis 1. Laporan

Akuntabilitas



3 Jenis 1. Laporan

Akuntabilitas



3 Meningkatkan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah


1. Ketepatan waktu Pelaksanaan musrenbang

Tepat waktu 1. Musren

Kec (Penyusunan ranc RKPD)

2. Forum SKPD

3. Musren Kabupaten



2. Forum SKPD

3. Musren Kabupaten

4. Musen RPJMD



2. Forum SKPD

3. Musren Kabupaten



2. Forum SKPD

3. Musren Kabupaten



2. Forum SKPD

3. Musren Kabupaten



2. Forum SKPD

3. Musren Kabupaten



2. Forum SKPD

3. Musren Kabupaten

4. Musen RPJMD





2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2. Tersedianya

sistem perencanaan pembangunan daerah

1 Keg Aplikasi Sirenda

2 Keg 1. SIM Profil

Daerah 2. Penyempur

naan Aplikasi Sirenda

2 Keg 1. Update

SIM Profil Daerah

2. Penyempurnaan Aplikasi Sirenda

2 Keg 1. Update

SIM Profil Daerah


2 Keg 1. Update

SIM Profil Daerah


2 Keg 1. Update

SIM Profil Daerah


2 Keg 1. Update

SIM Profil Daerah


4 Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui pengendalian monev dan pelaporan


1. Jumlah/jenis monev yang dilaksanakan

2 keg 1. Monev

pelaksanaan rencana pemb daerah

2. Monev pelaksanaan kegiatan DBHCHT

2 Keg 1. Monev



2 Keg 1. Monev



2 Keg 1. Monev



2 Keg 1. Monev



2 Keg 1. Monev



2 Keg 1. Monev



2. Jumlah pelaporan hasil pembangunan

6 Jenis 1. DAK 2. TP 3. DEKON 4. Renaksi

UKP4 5. Evaluasi

kinerja APBD

6. Evaluasi RKPD


UKP4 5. Evaluasi

kinerja APBD

6. Evaluasi RKPD


UKP4 5. Evaluasi

kinerja APBD

6. Evaluasi RKPD


UKP4 5. Evaluasi

kinerja APBD

6. Evaluasi RKPD


UKP4 5. Evaluasi

kinerja APBD

6. Evaluasi RKPD


UKP4 5. Evaluasi

kinerja APBD

6. Evaluasi RKPD


UKP4 5. Evaluasi

kinerja APBD

6. Evaluasi RKPD


Ba

b 5

R

enca

na

Pro

gra

m, K

egia

tan

dan

In

dik

ato

r K

iner

ja S

erta

Pen

dan

aan

In

dik

atif

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

SERTA PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program Dan Kegiatan

Strategi program untuk dapat mengimplementasikan dari Visi dan Misi

Bappeda Kabupaten Bangkalan yang dioperasionalkan melalui strategi dan

kebijakan, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan program dan

kegiatan yang direncanakan dapat mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan

dalam kerangka konseptual melalui penjabaran RPJMD Tahun 2013 - 2018 serta

ketentuan peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi (1) Program lintas SKPD yang

dipergunakan untuk mengoperasionalkan dukungan operasional kantor beserta

SDM dan sasaran serta prasarana Bappeda dan (2) Program SKPD yang

diarahkan untuk mengoperasionalkan target-target khusus perencanaan.

5.1.1. Program lintas SKPD Bappeda Kabupaten Bangkalan

Program lintas SKPD Bappeda Kabupaten Bangkalan yang akan

direncanakan meliputi :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan unit Kerja

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

5.1.2. Program SKPD Bappeda Kabupaten Bangkalan

Program SKPD Bappeda Kabupaten Bangkalan yang akan

direncanakan meliputi :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

6. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

7. Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK


Ba

b 5

R

enca

na

Pro

gra

m, K

egia

tan

dan

In

dik

ato

r K

iner

ja S

erta

Pen

dan

aan

In

dik

atif

8. Program Pengembangan Data / Informasi

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas,

Bappeda Kabupaten Bangkalan akan menyusun laporan kinerja atas pelaksanaan

rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja

masing-masing kegiatan. Indikator Kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran

kuantitatif dan atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat juga

berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan, tahap

pelaksanaan atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi.

2. Sebagai alat ukur yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang

dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat

dilakukan terhadap kegiatan, program dan kebijakan. Terkait dengan program

dan kegiatan ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu :

1. Indikator masukan (input) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana,

sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan informasi.

2. Indikator keluaran (output) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai

dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik

Indikator hasil (outcome) adalah suatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Kegiatan kegiatan dari program

di atas dapat dilihat pada tabel 5.1.


Ba

b 5

R

enca

na

Pro

gra

m, K

egia

tan

dan

In

dik

ato

r K

iner

ja S

erta

Pen

dan

aan

In

dik

atif

Tabel 5.1.

Bab 5 71 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Tabel 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

K o d e

Program & Kegiatan

Indikator Kinerja

program (Outcome) dan

Kegiatan (output)

Kondisi Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tar get Rp. Tar

get Rp. Tar get Rp. Tar


get Rp.



1. Jumlah dokumen perencanaan

1.06.21


Tersedianya Dokumen perencanaan pembangunan daerah

1.06.21.10 Penetapan RKPD

Dokumen Perbub tentang RKPD

1 Dok 65.000.000 1 Dok 65.000.000 1 Dok 70.000.000 1 Dok 75.000.000 1 Dok 80.000.000 1 Dok 90.000.000

1.06.21.05

Penyusunan rancangan RPJMD

Dokumen RPJMD 2013 – 2018

1 Dok 578.370.250 1 Dok 578.370.250 1 Dok 600.000.000 1 Dok 650.000.000 1 Dok 675.000.000 1 Dok 700.000.000

1.06.21.xx Review RPJMD

Dokumen review RPJMD 2013 – 2018

1 Dok 350.000.000

1.06.21.17

Penyusunan renstra SKPD

Dokumen Renstra Bappeda

1 Dok 62.920.000

1.06.21.21

Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Dokumen Perbub tentang IKU

1 dok 52.625.000 1 dok 60.000.000

1.06.21.xx

Penyusunan Renja SKPD

Dokumen Renja Bappeda

1 dok 5.000.000 1 dok 7.000.000 1 dok 9.000.000 1 dok 11.000.000 1 dok 13.000.000

1.06.21.xx

Penyusunan KUA-PPA

Dokumen KUA dan PPA

2 Doku men 170.000.000 2 Doku

men 190.000.000 2 Doku men 200.000.000 2 Doku

men 220.000.000 2 Doku men 240.000.000 2 Doku

men 260.000.000

1.06.19

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

1.06.19.14

Perencanaan Pembangnan Prasarana Kota Terpadu

Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Kota Terpadu

1 dok 64.754.700



K o d e

Program & Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Kondisi Awal


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tar get Rp. Tar



get Rp.

1.06.14


Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan IPTEK

1.06.14.38

Penyusunan Masterplan Minapolitan.

Dokumen Masterplan Minapolitan

1 Dok 150.000.000

1.06.14.xx

Penyusunan Masterplan Pembangunan Teknologi Informasi Daerah

Tersedianya Dokumen Masterplan Pembangunan Sistem Informasi Daerah

1 dok 150.000.000

1.06.22


Tercapainya Program Pembangunan Ekonomi

1.06.22.xx

Penyusunan Masterplan Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan

Dokumen Masterplan Pertanian dan Peternakan

1 dok 150.000.000

1.06.22.xx

Penyusunan Masterplan Perindustrian & Perdagangan

Dokumen Masterplan Perindustrian dan Perdagangan

1 dok 150.000.000

1.06.22.49

Studi lokasi Rumah Potong Hewan (RPH)

Dokumen studi relokasi Rumah Potong Hewan (RPH)

1 Dok 75.000.000

1.06.22.xx

Masterplan dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan pertanian

Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan pertanian

1 Dok 100.000.000

1.06.22.xx

Review Masterplan Agropolitan

Dokumen Review Masterplan Agropolitan

1 Dok 150.000.000



K o d e

Program & Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Kondisi Awal


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tar get Rp. Tar



get Rp.

1.06.23 Program Perencanaan Sosial budaya

Tercapainya Program Perencanaan Sosial budaya

1.06.23.21

Koordinasi Perencanaan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat

Dokumen indikator kesejahteraan rakyat

1 dok 250.259.800

Review Dokumen indikator kesejahteraan rakyat

1 Dok 100.000.000

1.06.23.26

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah

1 dok 75.000.000

1.06.23.30

Penyusunan rencana strategis sanitasi

Dokumen buku putih dan SSK

2 Dok 145.635.000

Dokumen MPS

1 Dok 80.000.000 1 Dok 90.000.000

1.06.23.xx

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak

1 Doku men 100.000.000 1 Doku

men 150.000.000

1.06.23.36

Penyusunan Masterplan Pendidikan Kabupaten Bangkalan

Dokumen Masterplan Pendidikan

1 Dok 300.000.000 1 dok 150.000.000

1.06.23.35

Penyusunan Program penanggulangan kemiskin

Dokumen program penanggulangan kemiskinan

1 Dok 100.000.000 1 Dok 100.000.000



K o d e

Program & Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Kondisi Awal


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tar get Rp. Tar



get Rp.

1.06.24


Tercapainya program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1.06.24.14

Penyusunan dokumen perencanaan daerah rawan air

Dokumen perencanaan daerah rawan air

1 dok 75.000.000 1 dok 75.000.000

1.06.24.18

Rencana Induk Pengembangan SDAir

Dokumen Rencana Induk Pengembangan SDAir

1 dok 150.000.000

1.06.24.xx

Masterplan SDA, Energi dan Lingkungan

Dokumen Masterplan SDA, Energi dan Lingkungan

1 dok 200.000.000

1.06.24.xx

Penyusunan Rencana Teknis pengelolaan air bersih dan air minum

Dokumen Rencana Teknis Pengelolaan Air bersih dan air minum

1 dok 150.000.000

1.06.24.xx

Penyusunan Masterplan Pengembangan jalan Kabupaten

Dokumen Masterplan Pengembangan Jalan Kabupaten

1 dok 200.000.000

1.06.24.xx

Penyusunan Masterplan Jalan poros desa

Dokumen Masterplan Jalan Poros Desa

1 dok 200.000.000

1.06.24.16

Review Rencana induk pengembangan wisata daerah (RIPPDA)

Dokumen review RIPPDA

1 Dok 75.000.000

1.06.24.xx

Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Embung

Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Embung

1 dok 200.000.000



K o d e

Program & Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Kondisi Awal


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tar get Rp. Tar



get Rp.

1.06.26 Program penataan ruang

Tercapainya program penataan ruang

1.06.26.xx

Review RTRW Dokumen Review RTRW

1 dok 400.000.000

1.06.26.xx

Penyusunan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan Lindung dan RTH

Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Kawasan Lindung dan RTH

1 dok 75.000.000 1 dok 75.000.000 1 dok 75.000.000 1 dok 75.000.000 1 dok 75.000.000


2. Jumlah dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan

1.06.15 Program Pengembangan data/informasi

Tersedianya dokumen Program Pengembangan data/informasi perencanaan pembangunan daerah

1.06.15.02

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan

Dokumen verifikasi indikator dan tolok ukur kinerja Pada DPA APBD

2 keg 66.986.350 1 paket 75.000.000 1 paket 75.000.000 1 paket 75.000.000 1 paket 75.000.000

1.06.14


Tersedianya Dokumen Penelitian Pengembangan IPTEK

1.06.14.38

Studi Pengembangan Kawasan Minapolotan

Dokumen studi Kawasan Minapolitan

1 dok 75.000.000

1.06.14.39

Studi Penguatan Pasar Tradisonal

Dokumen Kajian Penguatan Pasar Tradisional Menghadapi Pasar Modern

1 dok 75.000.000



K o d e

Program & Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Kondisi Awal


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tar get Rp. Tar



get Rp.

1.06.14.37

Kajian Inovasi Daerah

Dokumen Kajian Kawasan Rumah Pangan Lestari

1 dok 76.000.000 1 dok 80.000.000 1 dok 85.000.000

1.06.14.44

Kajian Pengembangan Wilayah Bawahan

Dokumen Kajian Pengembangan Wilayah Bawahan

1 dok 75.000.000 1 dok 85.000.000 1 dok 90.000.000 1 dok 100.000.000 1 dok 105.000.000 1 dok 105.000.000

1.06.14.xx

Kajian strategi pengembangan kawasan dalam rangka mendukung akselerasi peningkatan daya saing daerah

Dokumen Kajian Strategis Pengembangan Kawasan dalam Rangka mendukung akselerasi peningkatan daya saing daerah

1 Dok 90.000.000 1 Dok 90.000.000 1 Dok 100.000.000

1.06.14.xx

Kajian Kearifan lokal masyarakat dalam pembangunan

Dokumen kearifan lokal masyarakat dalam pembangunan

1 Dok 80.000.000 1 Dok 80.000.000 1 Dok 80.000.000

1.06.14.xx

Studi Strategis pemberdayaan UMKM

Dokumen studi Strategis pemberdayaan UMKM

1 Dok 80.000.000

1.06.14.xx

Pemerataan keberlanjutan Pembangunan di daerah marginal Kabupaten Bangkalan

Dokumen kajian Pemerataan keberlanjutan Pembangunan di daerah marginal Kabupaten Bangkalan

1 Dok 120.000.000

1.06.14.xx

Kajian pengembangan potensi unggulan berbasis karakteristik wilayah

Dokumen Kajian pengembangan potensi unggulan berbasis karakteristik wilayah

1 Dok 120.000.000



K o d e

Program & Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Kondisi Awal


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tar get Rp. Tar



get Rp.

1.06.14.xx

Studi pengembangan energi alternatif bagi daerah rawan pangan

Dokumen Studi pengembangan energi alternatif bagi daerah rawan pangan

1 Dok 75.000.000

1.06.14.xx

Kajian Potensi Rawan Bencana Tanah Longsor

Dokumen Kajian Rawan Bencana Tanah Longsor

1 dok 80.000.000

1.06.14.xx

Kajian pengembangan tanaman herbal bagi peningkatan perekonomian daerah

Dokumen Kajian pengembangan tanaman herbal bagi peningkatan perekonomian daerah

1 dok 80.000,000

1.06.14.xx

Kajian optimalisasi potensi perikanan

Dokumen Kajian optimalisasi potensi perikanan

1 dok 80.000,000

1.06.14.xx

Studi penelitian pengembangan optimalisasi penerimaan sumber pendapatan daerah dalam rangka mendoromg perekonomian Kabupaten Bangkalan

Dokumen Studi penelitian pengembangan optimalisasi penerimaan sumber pendapatan daerah dalam rangka mendoromg perekonomian Kabupaten Bangkalan

1 Dok 100.000.000

1.06.14.xx

Studi peningkatan peran kelembagaan ekonomi desa di Kabupaten Bangkalan

Dokumen Studi peningkatan peran kelembagaan ekonomi desa di Kabupaten Bangkalan

1 Dok 120.000.000



K o d e

Program & Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Kondisi Awal


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tar get Rp. Tar



get Rp.

1.06.14.xx

Studi Pengembangan Kawasan Pertanian

Dokumen Studi Pengembangan Kawasan Pertanian

1 Dok 100.000.000

1.06.14.

xx Inventarisasi Kajian Kelitbangan

Dokumen warta hasil penelitian Bappeda

1 Dok 50.000.000 1 Dok 60.000.000 1 Dok 70.000.000 1 Dok 80.000.000 1 Dok 90.000.000

1.06.14.xx

Kajian Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan masyarakat Miskin

Dokumen Kajian Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan masyarakat Miskin

1 Dok 80.000.000

1.06.14.xx

Kajian Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat, Sosial dan Budaya

Dolumen Kajian Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat, Sosial dan Budaya

1 Dok 80.000.000

1.06.14.xx

Kajian Peningkatan Pelayanan Publik

Dokumen Kajian Peningkatan Pelayanan Publik

1 dok 120.000.000

1.06.14.xx

Kajian Penerapan Implementasi Kurikulum Tahun 2014

Dokumen Kajian Penerapan Implementasi Kurikulum Tahun 2014

1 dok 80.000.000

1.06.24.xx

Study Penanganan Daerah Aliran Sungai

Dokumen Study Penanganan Daerah Aliran Sungai

1 dok 200.000.000



K o d e

Program & Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Kondisi Awal


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tar get Rp. Tar



get Rp.

1.06.22


Tersedianya Kajian Bahan perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1.06.22.13


Dokumen Proyeksi tahunan pertumbuhan Ekonomi

ada 1 dok 150.000.000 1 dok 160.000.000 1 dok 170.000.000 1 dok 175.000.000 1 dok 180.000.000 1 dok 180.000.000

1.06.22.33

Penyusunan Indek Nilai Tukar Petani/ Nelayan (INTP)

Dokumen Pengukuran Nilai Tukar Petani/ Nelayan

ada 1 dok 150.000.000 1 dok 160.000.000 1 dok 170.000.000 1 dok 175.000.000 1 dok 180.000.000 1 dok 180.000.000

3.Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah

3. Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan

1.06.22


Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1.06.22.03

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat


3 kec 3 kec 70.000.000 3 kec 80.000.000

1.06.22.04

Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Pengendalian program perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

12 Exp 12 Exp 50.000.000 4 Kl 55.000.000 4 Kl 60.000.000 4 Kl 65.000.000 4 Kl 70.000.000 4 Kl 70.000.000

1.06.22.03

Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan


3 kec 90.000.000 3 kec 100.000.000 3 kec 100.000.000 3 kec 110.000.000



K o d e

Program & Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Kondisi Awal


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tar get Rp. Tar



get Rp.

1.06.23 Program Perencanaan Sosial budaya

Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan bidang Sosial budaya

1.06.23.08

Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

koordinasi penanganan pembangunan daerah tertinggal

6 kec 120.000.000 6 kec 100.000.000 6 kec 75.000.000

1.06.23.16

Pengelolaan Program Keluarga Harapan

Koordinasi pelayanan keluarga masyarakat miskin

8 kec 78.800.000 13 kec. 75.000.000 13 kec. 75.000.000 13 kec. 80.000.000 13 kec. 80.000.000 13 kec. 90.000.000

1.06.23.18

Fasilitasi dan evaluasi penanggulangan kemiskinan

Koordinasi dan laporan monev penanggulanan kemiskinan di Kab. Bangkalan

18 kec. 60.000.000 18 kec. 100.000.000 18 kec. 100.000.000 18 kec. 100.000.000 18 kec. 100.000.000 18 kec. 100.000.000

1.06.23.22

Koordinasi Singkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial

Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

24 SKPD 75.000.000 24

SKPD 125.000.000 24 SKPD 130.000.000 24

SKPD 135.000.000 24 SKPD 140.000.000 24

SKPD 145.000.000

1.06.23.33

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat

Fasilitasi dan koordinasi Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat

10 desa 100.000.000 10

desa 100.000.000



K o d e

Program & Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Kondisi Awal


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tar get Rp. Tar



get Rp.

1.06.24


Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam

1.06.24.06

Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air

Kelompok tani pemakai air yang dibina

3 GHIPPA

75.000.000 3 GHIPPA

75.000.000 3 GHIPPA

75.000.000 3 GHIPPA

75.000.000 3 GHIPPA

75.000.000 3 GHIPPA

80.000.000

1.06.24.08

Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

Koordinasi dan penyusunan lapaoran pelaksanaan pengendalian & pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

125 org 77.220.000

125 org 100.000.000

125 org 100.000.000

125 org 100.000.000

125 org 100.000.000

125 org 100.000.000

1.06.24.11

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

Koordinasi perencanaan bidang infastruktur di Kab. Bangkalan

1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000

1.06.24.15 WISMP

Koordinasi & penyusunan laporan pelaksanaan WISMP

1 dok 169.530.000

1.06.24.xx

Koordinasi perencanaan sarana dan prasarana pariwisata

Koordinasi dan laporan perencanaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Daerah

75.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 70.000.000



K o d e

Program & Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Kondisi Awal


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tar get Rp. Tar



get Rp.

1.06.24.xx

Koordinasi Penanganan Lahan Kritis SDA - BM

Koordinasi penanganan lahan kritis SDA-BM

60 org 75.000.000

1.06.24.xx



1 keg 50.000.000

4.Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang

4. Jumlah pelaporan penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan

1.06.26 Program penataan ruang

Terlaksananya laporan penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten Bangkalan

1.06.26.01

Peningkatan dan Perkuatan Kelembagaan BKPRD

Koordinasi, monev dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten

2 kl 75.000.000 1 Kegi atan 75.000.000 1 Kegi

atan 100.000.000 1 Kegi atan 100.000.000 1 Kegi

atan 100.000.000 1 Kegi atan 100.000.000



1.Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia

0.00.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda

0.00.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional

Jumlah Kendaraan Dinas

7 unit 100.000.000 5 unit 300.000.000 1 unit 175.000.000

0.00.02.47

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

61 unit 324.114.850 1 paket 325.000.000 1 paket 325.000.000 1 paket 325.000.000 1 paket 325.000.000



K o d e

Program & Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Kondisi Awal


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tar get Rp. Tar



get Rp.

0.00.02.

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Gedung Kantor

Luasan Gedung yang dipelihara

1 paket 20.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 150.000.000

0.00.02.

Peningkatan Fisik Gedung

Luasan Fisik Gedung yang dibangun

1 unit 400.000.000

0.00.07.

Program Penngkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja

Tercapainya Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja

0.00.07.01

Penunjang Operasional SKPD

Sarana dan Prasarana Penunjang Belanja Penunjang Operasional

12 bln 1.034.230.758 12 bln 978.380.758 12 bln 978.380.758 12 bln 1.027.299.795 12 bln 1.027.299.795

2.Meningkatnya kopetensi aparatur perencana

2.Diklat, Bintek Perencana yang dilaksanakan

1.06.20

Program Peningktan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tercapainya Program Peningktan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.20.05

Peningkatan Kualitas Aparat Perencana Daerah

Bintek tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Paket 173.000.000 100 org 75.000.000 100

org 80.000.000 100 org 85.000.000 100

org 90.000.000 100 org 95.000.000

1.06.20.xx

Penyusunan Perencanaan pembangunan daerah

Pelatihan penyusunan renja SKPD

1 paket 62.920.000

1.06.20.xx

Sosialisasi Perda RPJMD

Terselenggaranya Sosialisasi perda RPJMD

1 Paket 100.000.000



K o d e

Program & Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Kondisi Awal


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tar get Rp. Tar



get Rp.

3.Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan

3.Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun 0.00.06

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0.00.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



0.00.06.04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



Meningkatkan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah

1. Terlaksanya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis

1. Ketepatan waktu Pelaksanaan musrenbang 1.06.21


Terlaksananya proses perencanaan yang tepat waktu dan sesuai tahapan

1.06.21.08

Penyusunan rancangan RKPD

Musrenbang kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten


1.06.21.09

Penyelenggaran Musrenbang RKPD

Musrenbang Kabupaten/ Provinnsi/ Nasional

3 keg 270.916.700 3 keg 284.462.500 3 keg 284.462.500 3 keg 300.000.000 3 keg 300.000.000 3 keg 300.000.000

1.06.21.xx

Penyelenggaraan Musrenbang Review RPJMD

Musrenbang Jangka Menengah Daerah

1 dok 182.024.000 1 dok 200.000.000



K o d e

Program & Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Kondisi Awal


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tar get Rp. Tar



get Rp.

2. Tersedianya sistem perencanaan pembangunan daerah 0.00.10

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


0.00.10.02

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Website resmi Bappeda Bangkalan

1 paket 31.736.000

0.00.10 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Perencanaan Daerah

Aplikasi Sistem Perencanaan Daerah di Setiap SKPD dan Kecamatan

60 org 33.000.000 60 org 50.000.000 60 org 50.000.000 60 org 50.000.000 60 org 65.000.000 60 org 65.000.000

1.06.14



1.06.14.42

Identifikasi data Pendukung Pengambilan Keputusan Kebijakan Pembangunan

Sistem Informasi Profil Daerah

1 paket 120.000.000

1.06.14.49

Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Informasi Profil Daerah

Upadating data Sistem Informasi Profil Daerah

1 paket 80.000.000 1 paket 80.000.000 1 paket 80.000.000 1 paket 80.000.000 1 paket 80.000.000

1.06.14.xx

Penyusunan SIM Monitoring dan Pengendalian Pembangunan

Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan

1 paket 100.000.000



K o d e

Program & Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Kondisi Awal


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tar get Rp. Tar



get Rp.

Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui pengendalian monev dan pelaporan


Jumlah monev yang dilaksanakan

1.06.14


Tercapainya Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

1.06.14.06

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan

Laporan Hasil kajian dan evaluasi DAK, TP, APBD, UKP4 yang dievaluasi sesuai bidangnya


1.06.14.xx

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD

Laporan hasil monev pelaksanaan RKPD

1 keg 75.000.000 1 keg 80.000.000 1 keg 80.000.000 1 keg 80.000.000 1 keg 80.000.000

Jumlah pelaporan hasil pembangunan

1.06.22


Tercapainya Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.22.08

Monitoring dan evaluasi program Dana Bagi Hasil Tembakau

Laporan hasil monev program SKPD pengelola DBHCT

65 Org 6 SKPD 100.000.000 6 SKPD 105.000.000 6 SKPD 110.000.000 6 SKPD 120.000.000 6 SKPD 125.000.000 6 SKPD 135.000.000


Ba

b 6

In

dik

ato

r K

iner

ja B

app

eda

Yan

g M

eng

acu

Pad

a T

uju

an D

an S

asar

an R

PJM

D

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Sebagaimana diuraikan pada sub bab 3.2 bahwa dalam pencapaian

Misi Daerah, Bappeda Kabupaten Bangkalan berperan terhadap pencapaian Misi

Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif dan efisien serta

berorientasi pada pelayanan publik dengan Tujuan Peningkatan

transparansi, profesionalisme, produktivitas aparatur, pelayanan publik dan

peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan Sasaran

Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW dan Terwujudnya

manajemen perencanaan yang efektif.

Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Bangkalan yang mendukung

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah tersedianya

Dokumen/Review Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan

tersedianya dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembanguanan Daerah

(RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada),

sebagaimana pada tabel 6 :

Bab 6 88 Indikator Kinerja Bappeda Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Tabel 6 Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 – 2018

No Indikator Kondisi Kinerja

Pada Awal Periode Rpjmd

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode Rpjmd Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1

Tersedianya Dokumen / Review Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok 1 Dok

2

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

3

Jumlah pelaporan penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan

2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali


Ba

b 7

Pe

nu

tup

Bab VII PENUTUP

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai

tugas pokok dan fungsi SKPD, dan memperhitungkan potensi (kekuatan,

kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra SKPD diperlukan sebagai alat untuk

mengarahkan tujuan organisasi/SKPD. Renstra SKPD merupakan awal dari proses

akuntabilitas suatu organisasi.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Bangkalan Tahun 2013 - 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten

Bangkalan Tahun 2013 - 2018 dan sebagai pelaksanaan tahap kedua dari RPJPD

Kab. Bangkalan Tahun 2005 - 2025.

Renstra BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018 nantinya

akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja SKPD dan mengacu pada

RKPD Bangkalan Tahun 2013.

KEPALA BADAN BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN

Ir. TAMAR DJAJA, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19601015 199003 1 006

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN BADAN …bappeda.bangkalankab.go.id/tabs/tmp_file.php?tab_file=RENSTRA.pdf · 3.4 Telaah RTRW dan KLHS ... RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018