Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor

Embed Size (px)

Text of Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor

  • 1. PEDOMAN PENATAAN RUANGKAWASAN RAWAN BENCANA LONGSORPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.22/PRT/M/2007 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

2. PEDOMAN PENATAAN RUANGKAWASAN REKLAMASI PANTAIPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.40/PRT/M/2007 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGJL.PATIMURA NO.20 KEB.BARU, JAKARTA SELATAN 3. PEDOMAN PENATAAN RUANGKAWASAN RAWAN BENCANA LONGSORPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.22/PRT/M/2007 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG 4. MENTERI PEKERJAAN UMUMREPUBLIK INDONESIAPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 22 /PRT/M/2007TENTANG PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSORDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PEKERJAAN UMUM,Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanya Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;b. bahwa Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor diperlukan agar penataan ruang di kawasan rawan bencana longsor dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah penataan ruang;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; i 5. 4. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentangPengelolaan Kawasan Lindung; 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata KerjaKementerian Negara RI; 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang UnitOrganisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI; 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentangPembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen PekerjaanUmum; MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR.Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Kawasan rawan bencana longsor adalah kawasan lindung atau kawasanbudi daya yang meliputi zona-zona berpotensi longsor.2. Longsor adalah suatu proses perpindahan massa tanah/batuan dengan arahmiring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa yang mantap,karena pengaruh gravitasi, dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dantranslasi.3. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.Pasal 2(1) Pengaturan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsordimaksudkan untuk:a. memberikan acuan dalam penentuan kawasan yang berpotensi menimbulkan longsor berdasarkan pertimbangan karakteristik fisik alami dan aktifitas manusia yang memberi dampak terjadinya longsor,ii 6. b. memberikan acuan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor,c. memberikan acuan dalam penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.(2) Pengaturan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsorbertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah provinsi dankabupaten/kota yang operasional dalam memberikan perlindungan kepadamasyarakat dari ancaman bencana longsor. Pasal 3(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan tentang perencanaantata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, danpenatalaksanaan penataan ruang kawasan rawan bencana longsor.(2) Pengaturan tentang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,pengendalian pemanfaatan ruang, dan penatalaksanaan penataan ruangkawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimuat secara lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 4Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentinganuntuk diketahui dan dilaksanakan. iii 7. Lampiran : Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor: 22/PRT/M/2007Tanggal: 12 Juli 2007Tentang: PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSORiv 8. Daftar isiDaftar isi ........................................................................................vBab I Pendahuluan ..............................................................................11.1 Latar belakang ............................................................................ 11.2 Pengertian dan istilah .................................................................21.3 Pendekatan ................................................................................ 61.3.1 Pendekatan rekayasa ....................................................... 61.3.2 Pendekatan penataan ruang ............................................. 71.4 Acuan normatif ...........................................................................81.5 Kedudukan pedoman di dalam sistem peraturanPerundang-undangan bidang penataan ruang ............................81.6 Ruang lingkup ............................................................................. 11Bab II Perencanaan tata ruang kawasan rawan bencana longsor ....... 132.1Penetapan kawasan rawan bencana longsor dan tipologi zona berpotensi longsor ......................................... 13 2.1.1 Dasar penetapan .............................................................14 2.1.2 Penetapan kawasan rawan bencana longsor .................15 2.1.3 Tipologi kawasan rawan bencana longsor berdasarkan penetapan zonasi ....................................... 16 2.1.3.1 Zona berpotensi longsor tipe A ............................18 2.1.3.2 Zona berpotensi longsor tipe B ............................19 2.1.3.3 Zona berpotensi longsor tipe C ............................202.2Klasifikasi zona berpotensi longsor berdasarkan tingkat kerawanannya ................................................................. 22 2.2.1 Klasifikasi tingkat kerawanan .......................................... 22 2.2.2 Penentuan kelas masing-masing tipe zona berpotensi longsor berdasarkan kriteria dan indikator tingkat kerawanan ...................................... 252.3Beberapa pertimbangan dalam penentuan struktur ruang dan pola ruang pada kawasan rawan bencana longsor .............52 2.3.1 Dasar penentuan struktur ruang dan pola ruang .............52 v 9. 2.3.2 Penentuan struktur ruang kawasan/zona berpotensi longsor ........................................................... 54 2.3.2.1 Pada tingkat kerawanan tinggi .............................55 2.3.2.2 Pada tingkat kerawanan sedang..........................56 2.3.2.3 Pada Tingkat Kerawanan Rendah .......................58 2.3.3 Penentuan pola ruang kawasan/zona berpotensi longsor ........................................................... 59 2.3.3.1 Pada tingkat kerawanan tinggi .............................59 2.3.3.2 Pada tingkat kerawanan sedang..........................61 2.3.3.3 Pada tingkat kerawanan rendah .......................... 63Bab IIIPemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor .............. 653.1Prinsip-prinsip yang perlu diacu dalam pemanfaatan ruang ....... 653.2Penyusunan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaan653.3Pelaksanaan program pemanfaatan ruang ................................ 67Bab IV Pengendalian Pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor ........................................................................................ 69 4.1 Prinsip pengendalian ..................................................................69 4.2 Acuan peraturan zonasi ............................................................. 70 4.2.1 Acuan peraturan zonasi pada zona berpotensi longsordengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi .................70 4.2.2 Acuan peraturan zonasi pada zona berpotensi longsordengan tingkat kerawanan/tingkat risiko sedang .............72 4.2.3 Acuan peraturan zonasi pada zona berpotensi longsordengan tingkat kerawanan/tingkat risiko rendah .............. 73 4.3 Perizinan pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor ........................................................................................ 78 4.3.1 Perizinan pemanfaatan ruang zona berpotensi longsordengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi .................79 4.3.2 Perizinan pemanfaatan ruang zona berpotensi longsordengan tingkat kerawanan/tingkat risiko sedang .............80 4.3.3 Perizinan pemanfaatan ruang zona berpotensi longsordengan tingkat kerawanan/tingkat risiko rendah .............. 81 4.4 Perangkat insentif disinsentif pemanfaatan ruang kawasan bencana longsor .........................................................................81 4.5 Sanksi pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor ... 83vi 10. Bab V Tata laksana dalam penataan ruang kawasan rawan bencanalongsor ........................................................................................ 1035.1 Kelembagaan dalam penataan ruang kawasan rawanbencana longsor .........................................................................1045.2 Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruangkawasan rawan bencana longsor ...............................................1055.2.1 Hak masyarakat dalam penataan ruang kawasan rawan bencana longsor ................................................... 1065.2.2 Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang kawasan rawan bencana longsor ....................................1065.2.3 Peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan rawan bencana longsor ................................................... 1065.2.4 Konsultasi masyarakat .................................................... 107Bab VIBeberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rekayasateknik penanggulangan longsor di kawasan rawan bencanalongsor ..........................................................

Recommended

View more >