Upload
lambao
View
237
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 1
BAB 6 Kebijakan Penataan Ruang
6.1. Kebijakandan Strategi Pengembangan Pola Ruang
Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, meliputi :
1. Pengembangan KawasanLindung
2. Pengembangan Kawasan Budidaya
Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung, meliputi :
1. Pencapaian luas kawasan lindung sebesar 45%.
Strategi :
a. meningkatkan fungsi kawasan lindung di dalam dan di luar kawasan hutan;
b. memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;
c. Alih fungsi secara bertahap kawasan hutan cadangan dan hutan produksi
terbatas menjadi hutan lindung; dan
d. membatasi pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung untuk
menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi
kawasan lindung;
e. menetapkan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas Daerah Aliran Sungai
(DAS).
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung.
Strategi :
a. Optimalisasi pendayagunaan kawasan lindung hutan dan non hutan melalui
jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan pada
kawasan lindung;
c. Pencegahan kerusakan lingkungan akibat kegiatan budidaya;
d. Rehabilitasi lahan kritis di kawasan lindung;
e. Penyusunan arahan insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi dalam hal
alih fungsi dan/atau penerbitan izin pembangunan dan/atau kegiatan di dalam
kawasan lindung.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 2
Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya, meliputi :
1. Mempertahankan lahan sawah berkelanjutan serta peningkatan produktivitas
pertanianguna menjaga ketahanan pangan Jawa Barat dan nasional.
Strategi :
a. Pengukuhan kawasan pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis sebagai
kawasan lahan sawah berkelanjutan yang tidak dapat dialihfungsikan untuk
kegiatan budidaya lainnya.
b. Revitalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal
untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah.
c. Pemeliharaan jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerjasama
antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan
masyarakat.
d. Peningkatan produktivitas lahan sawah tadah hujan.
e. Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dengan sistem pola
tanam yang mendukung pelestarian unsur hara dan kesuburan tanah, serta
disesuaikan dengan perubahan iklim global.
f. Stabilisasi pasokan dan harga sarana produksi pertanian serta harga jual gabah
untuk mempertahankan pertanian tanaman pangan.
g. Penyusunan dan penetapan pedoman pengendalian alih fungsi lahan sawah
berkelanjutan.
2. Mendorong pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau kecil dengan pendekatan
keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan.
Strategi :
a. Penyiapan pranata pengelolaan pesisir, laut dan pulau kecil.
b. Penetapan batas zonasi laut.
c. Rehabilitasi kawasan pelestarian ekologi pesisir dan pulau kecil serta kawasan
perlindungan bencana pesisir.
d. Pengembangan perikanan budidayadan pemanfaatan hutan bakau secara
lestari dan terpadu.
e. Pengembangan perikanan tangkap.
f. Pengendalian eksploitasi barang muatan kapal tenggelam.
g. Pengendalian pencemaran di kawasan pesisir dan laut.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 3
h. Pengendalian penguasaan tanah timbul oleh masyarakat dan/atau kelompok
masyarakat.
3. Optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong
pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena
keterbatasan dayadukung dan dayatampung lingkungan.
Strategi :
a. Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas serta pengembangan ekonomi di
kawasan budidaya wilayah tertinggal
b. Peningkatan akses kawasan budidaya ke jaringan arteri primer dan kolektor
primer
c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung di pusat kegiatan lokal
perkotaan dan perdesaan
d. Peningkatan produktivitas dan komoditas unggulan serta pengembangan
keterkaitan hulu dan hilir.
4. Mengutamakan pembangunan hunian vertikal pada kawasan permukiman
perkotaan guna optimalisasi dan efisiensi ruang budidaya yang semakin terbatas,
terutama pada kawasan yang perlu dikendalikan perkembangannya.
Strategi :
a. Penyediaan lingkungan siap bangun untuk pembangunan hunian vertikal di
perkotaan dengan peran swasta dan masyarakat.
b. Pembangunan rumah susun bersubsidi bagi golongan masyarakat
berpenghasilan menengah ke bawah di kawasan perkotaan.
c. Revitalisasi kawasan permukiman kumuh perkotaan menjadi kawasan hunian
vertikal.
d. Pemanfaatan hunian vertikal bagi golongan menengah ke atas di perkotaan.
e. Sosialisasi perubahan persepsi dan budaya masyarakat untuk dapat beradaptasi
dengan pola hidup pada hunian vertikal.
5. Mengamankan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
Strategi :
a. Menetapkan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan
Keamanan.
b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar
Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 4
c. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budidaya tidak
terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional sebagai zona penyangga yang
memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun.
d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI.
6.2.Rencana Pengembangan Wilayah (WP) Provinsi Jawa Barat
Wilayah Jawa Barat ditetapkan menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan
(WP) yang merupakan ruang dalam menempatkan rencana pembangunan antar
wilayah dan antar sektor yang akan dilakukan hingga tahun 2029. Sudut pandang
pengembangan WP, pada awalnya merujuk pada isu strategis kewilayahan yang
terbagi dalam 5 (lima) wilayah kerja koordinasi pembangunan di Jawa Barat, yang
terdiri dari Wilayah Priangan Timur, Wilayah Cekungan Bandung, Wilayah Purwakarta,
Wilayah Bogor dan Wilayah Cirebon. Secara garis besar isu strategis kewilayahan ini
menggambarkan kondisi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam
hal ini kesenjangan antarwilayah baik antar Kabupaten/Kota maupun antara wilayah
perkotaan dan perdesaan. Selanjutnya ditetapkan kebijakan pembangunan
kewilayahan, dalam hal ini salah satunya adalah berdasarkan WP yang ditentukan
berdasarkan potensi wilayah, aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan
kegiatan produksi serta perkembangan daerah sekitarnya tetap dipertahankan. WP
juga mengacu pada skenario pengembangan wilayah sesuai target pencapaian
penataan ruang dan arah pengembangan ekonomi.
Wilayah Pengembangan (WP), ditetapkan dalam 6 (enam) wilayah, meliputi
WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan
Pangandaran, dan WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Kawasan Khusus (KK)
Cekungan Bandung.
Rencana WP dilaksanakan berdasarkan penetapan tema, sektor unggulan,
fokus pengembangan, serta pengembanganinfrastruktur wilayah di setiap WP.
Rencana Wilayah Pengembangan dapat dilihat pada Gambar 6.1 dan penentuan
Wilayah Pengembangan dapat dilihat pada Tabel 6.1.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 5
Gambar 6.1. Rencana Wilayah Pengembangan (WP)
Gambar 6.2. Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Barat
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 6
Tabel 6.1. Penentuan Wilayah Pengembangan (WP)
Wilayah Pengembangan
(WP)
Tema Pengembangan Arah Pengembangan Sektor Unggulan dan
Potensial Wilayah
WP Bodebekpunjur Mengendalikan perkembangan fisik wilayah
Melengkapi fasilitas pendukung PKNp dan PKL
Pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan agrowisata
Mengembangkan infrastruktur strategis
Mengembangkan perdagangan jasa, industri non polutan dan industri kreatif, pariwisata
Investasi padat modal yg efisien lahan, air baku, energi, teknologi tinggi, non-polutif
Pengendalian pemanfaatan lahan di kaw. konservasi, pelibatan swasta & masyarakat dalam kegiatan ekonomi, peningkatan SDM lokal
Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani)
WP Purwasuka Mendorong pengembangan kawasan dengan tetap mengendalikan sawah di Pantura
Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL
Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan.
Mengembangkan infrastruktur strategis
Mengembangkan pertanian tanaman pangan, agroindustri, industri manufaktur non polutif dan non ekstraktif, industri kreatif dan multimedia, bisnis kelautan yang berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor
WP Ciayumajakuning Mendorong pengembangan wilayah gerbang timur Jawa Barat
Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL
Agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan, periwisata
Mengembangkan infrastruktur strategis
Pola ruang PKN dalam bentuk ring (Ring 1: Jasa perdagangan dan transportasi, Ring 2: Industri berbasis lokal, Ring 3: Penyedia bahan baku)
Mengembangkan wisata budaya, religi dan alam
Mendorong agribisnis yang didukung sektor industri, perikanan laut dan darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan & peternakan di kawasan pinggiran
Mendorong pengembangan hutan mangrove, rumput laut dan perikanan tambak
Pengendalian perikanan tangkap di kawasan pesisir
WP Priatim - Mendorong Melengkapi fasilitas pendukung Pertanian, perkebunan,
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 7
Wilayah Pengembangan
(WP)
Tema Pengembangan Arah Pengembangan Sektor Unggulan dan
Potensial Wilayah
Pangandaran perkembangan PKW Tasikmalaya dan PKNp Pangandaran, serta pengembangan secara terbatas kawasan Daerah bagian Selatan.
PKW dan PKL perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, pertambangan mineral
Mengembangkan infrastruktur strategis
Mengembangkan pariwisata Pangandaran dsk
Mengembangkan sektor dan komoditas unggulan dengan meningkatkan akses sentra-sentra produksi
WP Sukabumi dsk Mendorong perkembangan koridor Sukabumi-Cianjur dan PKNp Palabuhanratu, serta membatasi perkembangan di bagian selatan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.
Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL
Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, bisnis kelautan, dan pertambangan mineral.
Mengembangkan infrastruktur strategis
Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, wisata pantai dan agro, dan wisata minat khusus.
Pengembangan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing global
WP KK Cekungan Bandung
Mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah
Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL
Pertanian hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, perkebunan dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas Kabupaten/Kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan percepatan perwujudan PKN Metropolitan Bandung Raya
Mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan
Mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan
Mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal
Sumber: Buku RTRW Provinsi Jawa Barat, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 8
6.3. Rencana Pola Ruang
6.3.1. Kawasan Lindung
Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam,
sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan
pembangunan berkelanjutan.
Pengembangan kawasan lindung di Jawa Barat bertujuan untuk mewujudkan
kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan
menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses
pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.
Berdasarkan jenis dan kriteria kawasan lindung tersebut, maka rencana pola
ruang kawasan lindung Provinsi Jawa Barat 2029 adalah :
a. menetapkan kawasan lindung provinsi seluas 45% dari luas seluruh wilayah Daerah
yang meliputi kawasan lindung hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan,
serta ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2018.
b. mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi
hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air
c. mengendalikan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi
lindung.
Kawasan lindung Provinsi Jawa Barat meliputi :
a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, terdiri
atas:
1. kawasan hutan lindung
2. kawasan resapan air
b. kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
1. sempadan pantai
2. sempadan sungai
3. kawasan sekitar waduk dan danau/situ
4. kawasan sekitar mata air
5. ruang terbuka hijau kota
c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, terdiri atas:
1. kawasan cagar alam
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 9
2. kawasan suaka margasatwa
3. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya
4. kawasan mangrove
5. taman nasional
6. taman hutan raya
7. taman wisata alam
8. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
d. kawasan rawan bencana alam, terdiri atas:
1. kawasan rawan tanah longsor
2. kawasan rawan gelombang pasang
3. kawasan rawan banjir
e. kawasan lindung geologi, terdiri atas :
1. kawasan cagar alam geologi dan kawasan kars
2. kawasan rawan bencana alam geologi
3. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah
f. kawasan lindung lainnya, terdiri atas :
1. taman buru
2. kawasan perlindungan plasma nutfah
3. terumbu karang
4. kawasan koridor bagi satwa atau biota laut yang dilindungi
5. kawasan yang sesuai untuk hutan lindung tersebar di luar kawasan hutan
negara, yang memiliki skor > 175, yang dihasilkan dari analisis hutan lindung
kriteria SK Mentan No. 837/KPTS/Um/11/1980.
Adapun kriteria setiap komponen kawasan lindung dapat dilihat pada tabel 6.2.
Sedangkan luas kawasan lindung kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 6.3.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 10
Tabel 6.2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan di
Bawahnya Kawasan Hutan (Kesatuan Pemangku Hutan, Kawasan Resapan Air,
Kawasan Perlindungan Setempat)
PASAL 29 KAWASAN PERLINDUNGAN DIBAWAHNYA KAWASAN HUTAN
NO. KOTA/KABUPATEN KESATUAN PEMANGKU HUTAN Pasal 29
KAWASAN RESAPAN AIR
Pasal 29
KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT Pasal
30 WP Bodebekpunjur 1 Kota Bogor V 2 Kabupaten Bogor Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) V 3 Kota Bekasi V 4 Kabupaten Bekasi V Sempadan Pantai 5 Kota Depok V 6 Kabupaten Cianjur Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) V Sempadan Pantai WP Puwasuka 7 Kabupaten Subang V Sempadan Pantai 8 Kabupaten Karawang V Sempadan Pantai 9 Kabupaten Purwakarta Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) V WP Ciayumajakuning 10 Kabupaten Cirebon V Sempadan Pantai 11 Kota Cirebon V Sempadan Pantai 12 Kabupaten Indramayu Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) V Sempadan Pantai 13 Kabupaten Majalengka Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) V 14 Kabupaten Kuningan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) V V 15 Kabupaten Sumedang Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) V WP Priangan Timur -
Pangandaran
16 Kabupaten Garut Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) V Sempadan Pantai 17 Kabupaten Tasikmalaya Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) V Sempadan Pantai 18 Kota Tasikmalaya V 19 Kabupaten Ciamis Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) V Sempadan Pantai 20 Kota Banjar V WP Sukabumi 20 Kota Sukabumi V 21 Kabupaten Sukabumi Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) V Sempadan Pantai Sebagian Kabupaten Cianjur V WP KK Cekungan
Bandung
22 Kota Bandung Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) V 23 Kabupaten Bandung Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) V 24 Kabupaten Bandung Barat V 25 Kota Cimahi V
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 11
Tabel 6.3. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan di
Bawahnya Kawasan Sekitar Waduk/Danau/Situ, Kawasan Sekitar Mata Air, RTH
PASAL 30 KAWASAN PERLINDUNGAN DIBAWAHNYA
NO. KOTA/KABUPATEN KAWASAN SEKITAR
WADUK DAN DANAU/SITU
KAWASAN SEKITAR
MATA AIR
RTH
WP Bodebekpunjur 1 Kota Bogor V V 2 Kabupaten Bogor Situ Gede, Waduk Pongkor, Situ
Kemang, Waduk Lido dan Waduk Cikaret,
V V
3 Kota Bekasi V V 4 Kabupaten Bekasi Waduk Cibeureum V V 5 Kota Depok Situ Bojongsari V V 6 Kabupaten Cianjur Wdk. Cirata V V WP Puwasuka 7 Kabupaten Subang V V 8 Kabupaten Karawang Situ Kamojang V V 9 Kabupaten Purwakarta Wdk. Ir.H.Djuanda, Wdk. Cirata V V WP Ciayumajakuning 10 Kabupaten Cirebon Waduk Sedong dan Situ Patok V V 11 Kota Cirebon V V 12 Kabupaten Indramayu Waduk Cipancuh dan Situ Bolang V V 13 Kabupaten Majalengka Waduk Sindang Pano, Waduk
Sangyang, Situ Anggrarahan dan Situ Rancabeureum
V V
14 Kabupaten Kuningan Waduk Darma, Waduk Wulukut dan Waduk Dadap Berendung
V V
15 Kabupaten Sumedang Waduk Jatigede V V WP Priangan Timur -
Pangandaran
16 Kabupaten Garut Situ Bagendit V V 17 Kabupaten Tasikmalaya V V 18 Kota Tasikmalaya Situ Gede V V 19 Kabupaten Ciamis V V 20 Kota Banjar V V WP Sukabumi 20 Kota Sukabumi V V 21 Kabupaten Sukabumi V V Sebagian Kabupaten Cianjur V V WP KK Cekungan
Bandung
22 Kota Bandung V V 23 Kabupaten Bandung Wdk. Cileunca dan Situ
Sipatahunan V V
24 Kabupaten Bandung Barat Wdk. Cirata, Saguling, Situ Ciburuy, Situ Lembang
V V
25 Kota Cimahi V V
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 12
Tabel 6.4. Kawasan Suaka Alam (Pasal 31)
PASAL 31 KAWASAN SUAKA ALAM NO. KOTA/KABUPATEN KAWASAN CAGAR
ALAM KAWASAN
SUAKA MARGASATWA
KAWASAN SUAKA ALAM
LAUT
KAWASAN PANTAI
MANGROVE WP Bodebekpunjur 1 Kabupaten Bogor Cagar Alam Arca Domas,
Cagar Alam Yan Lapa, dan Cagar Alam Dungus Iwul, Cagar Alam Talaga Warna
2 Kabupaten Bekasi Muara Gembong 3 Kabupaten Cianjur Cagar Alam Talaga
Warna, Cagar Alam Takokak, Cagar Alam Cadas Malang, dan Cagar Alam Bojong Larang Jayanti, Cagar Alam Gunung Simpang
WP Puwasuka 4 Kabupaten Subang Cagar Alam Gunung
Tangkubanparahu Muara Bobos dan
Blanakan 5 Kabupaten Karawang Tanjung Sedari 6 Kabupaten Purwakarta Cagar Alam Burangrang WP Ciayumajakuning 7 Kabupaten Cirebon Eretan 8 Kabupaten Indramayu Eretan 9 Kabupaten Sumedang Cagar Alam Gunung Jagat WP Priangan Timur -
Pangandaran
10 Kabupaten Garut Cagar Alam Papandayan (perluasan) dan Cagar Alam Kawah Kamojang, Cagar Alam Talaga Bodas dan Leuweung Sancang
Suaka Alam Laut Leuweung Sancang
11 Kabupaten Tasikmalaya Suaka Margasatwa Sindangkerta
12 Kabupaten Ciamis Cagar Alam Pananjung Pangandaran dan Cagar Alam Panjalu/Koorders
Suaka Margasatwa
Gunung Sawal
Suaka Alam Laut Pangandaran
WP Sukabumi 13 Kabupaten Sukabumi Cagar Alam Sukawayana,
Cagar Alam Cibanteng Suaka
Margasatwa Cikepuh
WP KK Cekungan Bandung
14 Kabupaten Bandung Cagar Alam Gunung Simpang, Cagar Alam Telaga Patengan, Cagar Alam Gunung Malabar, Cagar Alam Cigenteng Cipanji I/II, Cagar Alam Yung Hun, dan Cagar Alam Gunung Tilu, Cagar Alam Papandayan (perluasan) dan Cagar Alam Kawah Kamojang, Cagar Alam Gunung Tangkubanparahu
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 13
Tabel 6.5. Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Cagar Budaya
NO. KOTA/KABUPATEN PASAL 32 KAWASAN PELESTARIAN ALAM PASAL 33 KAWASAN CAGAR BUDAYA DAN ILMU
PENGETAHUAN PELESTARIAN ALAM TAMAN WISATA ALAM
WP Bodebekpunjur 1 Kota Bogor V Istana Bogor, Batu Tulis dan
Gedung Negara Badan Koordinasi Pemerintahan dan
Pembangunan Wilaya 2 Kabupaten Bogor Taman Nasional
Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Halimun-Salak
Taman Wisata Alam Gunung Salak Endah, Taman Wisata Alam Talaga Warna dan
Taman Wisata Alam Gunung Pancar
Batu Tulis Ciaruteun, Kampung Budaya Sindangbarang,
Kampung Adat Lemah Duhur, dan Gua Gudawang, terletak
3 Kota Bekasi V V 4 Kabupaten Bekasi V V 5 Kota Depok Taman Hutan Raya
Pancoran Mas V V
6 Kabupaten Cianjur Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
Taman Wisata Alam Jember
Istana Cipanas, Megalitikum Gunung Padang dan Kawasan Makam Rd. Aria Wiratanudatar
di Cikundul WP Puwasuka 7 Kabupaten Subang Taman Wisata Gunung
Tangkubanparahu v
8 Kabupaten Karawang Taman Wisata Alam Curug Santri
Kawasan Situs Candi Jiwa, Makam Syech Quro dan
Komplek Monumen Rengasdengklok
9 Kabupaten Purwakarta V Kawasan Makam Syech Tb. Ahmad Bakri dan Gedung Negara Badan Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II
WP Ciayumajakuning 10 Kabupaten Cirebon V Makam Sunan Gunungjati 11 Kota Cirebon V Gua Sunyaragi, Keraton
Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan,
Makam Sunan Gunung Jati dan Gedung Negara Badan
Koordinasi Pemerintahan Wil.III
12 Kabupaten Indramayu V Pulau Biawak 13 Kabupaten Majalengka Taman Nasional
Gunung Ciremai V V
14 Kabupaten Kuningan Taman Nasional Gunung Ciremai
Taman Wisata Alam Linggarjati
Museum Linggarjati
15 Kabupaten Sumedang Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Palasari
Taman Wisata Alam Gunung Tampomas
Gunung Kunci, Komplek Museum Prabu Geusan Ulun dan Komplek Makam Dayeuh
Luhur WP Priangan Timur -
Pangandaran
16 Kabupaten Garut Taman Wisata Alam Kawah Kamojang,
Taman Wisata Alam
Candi Cangkuang, Kampung Dukuh, Kawasan Makam Syech Muhidin dan Gedung Negara
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 14
Papandayan, Taman Wisata Alam Gunung Guntur dan Taman Wisata Alam Talaga
Bodas
Badan Koordinasi Pemerintahan dan
Pembangunan Wilayah IV
17 Kabupaten Tasikmalaya V V 18 Kota Tasikmalaya V Kampung Naga dan Kawasan
Makam Syech Abdul Muchyi Pamijahan
19 Kabupaten Ciamis Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran
Ciung Wanara Karang Kamulyan, Situ Lengkong
Panjalu, dan Kampung Kuta 20 Kota Banjar V V WP Sukabumi 20 Kota Sukabumi V V 21 Kabupaten Sukabumi Taman Nasional
Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Halimun-Salak
Taman Wisata Alam Sukawayana
Kampung Ciptagelar
Sebagian Kabupaten Cianjur
V V
WP KK Cekungan Bandung
22 Kota Bandung Taman Hutan Raya Ir. H Juanda
Taman Wisata Alam Curug Dago
Kawasan Gedung Sate, Gedung Pakuan, Gedung
Merdeka dan Gedung Indonesia Menggugat
23 Kabupaten Bandung Taman Hutan Raya Ir. H Juanda,
Taman Wisata Alam Telaga Patengan dan Taman Wisata Alam Cimanggu, Taman Wisata Alam Kawah
Kamojang
Situs Gunung Kendan, Candi Bojong Menje dan Kawasan
Makam Syech Mahmud
24 Kabupaten Bandung Barat Taman Hutan Raya Ir. H Juanda,
Taman Wisata Gunung Tangkubanparahu
Observatorium Bosscha dan Kampung Budaya Gua Pawon
25 Kota Cimahi V V
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 15
Tabel 6.6. Kawasan Rawan Bencana Alam
NO. KOTA/KABUPATEN PASAL 34 KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM KAWASAN TANAH
LONGSOR KAWASAN
GELOMBANG PASANG
KAWASAN RAWAN BANJIR
WP Bodebekpunjur 1 Kota Bogor 2 Kabupaten Bogor V 3 Kota Bekasi 4 Kabupaten Bekasi V V 5 Kota Depok 6 Kabupaten Cianjur V WP Puwasuka 7 Kabupaten Subang V V 8 Kabupaten Karawang V V 9 Kabupaten Purwakarta V WP Ciayumajakuning 10 Kabupaten Cirebon V V V 11 Kota Cirebon V 12 Kabupaten Indramayu V V 13 Kabupaten Majalengka V V 14 Kabupaten Kuningan V 15 Kabupaten Sumedang V WP Priangan Timur -
Pangandaran
16 Kabupaten Garut V 17 Kabupaten Tasikmalaya 18 Kota Tasikmalaya V 19 Kabupaten Ciamis V V 20 Kota Banjar V WP Sukabumi 20 Kota Sukabumi 21 Kabupaten Sukabumi V Sebagian Kabupaten
Cianjur
WP KK Cekungan Bandung
22 Kota Bandung 23 Kabupaten Bandung V V 24 Kabupaten Bandung Barat V 25 Kota Cimahi
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 16
Tabel 6.7. Kawasan Lindung Geologi
NO. KOTA/KABUPATEN PASAL 35 KAWASAN LINDUNG GEOLOGI KAWASAN KONSERVASI
GEOLOGI Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi
Cagar Alam Geologi
Kawasan Kars
Kawasan Rawan Letusan Gunung
Berapi
Kawasan Rawan Gempa Bumi Tektonik
Kawasan Rawan
Gerakan Tanah
WP Bodebekpunjur 1 Kabupaten Bogor V Kawasan Gunung
Salak, Kawasan Gunung Gede-
Pangrango
V V
2 Kabupaten Bekasi V 3 Kabupaten Cianjur V Kawasan Gunung
Gede-Pangrango V V
WP Puwasuka 4 Kabupaten Subang Kawasan Gunung
Tangkubanparahu V V
5 Kabupaten Karawang V 6 Kabupaten Purwakarta V V V WP
Ciayumajakuning
7 Kabupaten Cirebon V Kawasan Gunung Ciremai
8 Kabupaten Majalengka V V 9 Kabupaten Kuningan V 10 Kabupaten Sumedang V WP Priangan Timur -
Pangandaran
11 Kabupaten Garut V Kawasan Gunung Guntur, Kawasan
Gunung Papandayan,
Kawasan Gunung Galunggung
V V
12 Kabupaten Tasikmalaya V 13 Kota Tasikmalaya Kawasan Geologi
Pasirgintung V Kawasan Gunung
Galunggung V V
14 Kabupaten Ciamis Kawasan Geologi Rancah
V V V
WP Sukabumi 15 Kabupaten Sukabumi Kawasan Geologi
Ciletuh Kawasan Kars Kawasan Gunung
Salak, Kawasan Gunung Gede-
Pangrango
V
WP KK Cekungan Bandung
16 Kabupaten Bandung Kawasan Geologi Batu Obsidian Nagreg
Kawasan Gunung Patuha, Kawasan Gunung Wayang
Windu, dan Kawasan Gunung
Talagabodas
V
17 Kabupaten Bandung Barat
Kawasan Geologi Pasir Pawon dan Gua Pawon
Kawasan Kars Kawasan Gunung Tangkubanparahu
V V
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 17
Tabel 6.8. Kawasan Lindung Geologi
NO. KOTA/KABUPATEN PASAL 35 KAWASAN LINDUNG GEOLOGI (Lanjutan)
KAWASAN ZONA SESAR AKTIF
KAWASAN RAWAN TSUNAMI
WP Bodebekpunjur 1 Kota Bogor 2 Kabupaten Bogor 3 Kota Bekasi 4 Kabupaten Bekasi 5 Kota Depok 6 Kabupaten Cianjur Rawan Tsunami WP Puwasuka 7 Kabupaten Subang 8 Kabupaten Karawang 9 Kabupaten Purwakarta WP
Ciayumajakuning
10 Kabupaten Cirebon 11 Kota Cirebon 12 Kabupaten Indramayu 13 Kabupaten Majalengka Sesar Baribis 14 Kabupaten Kuningan Sesar Baribis 15 Kabupaten Sumedang WP Priangan Timur -
Pangandaran
16 Kabupaten Garut Rawan Tsunami 17 Kabupaten Tasikmalaya Rawan Tsunam 18 Kota Tasikmalaya 19 Kabupaten Ciamis Rawan Tsunami 20 Kota Banjar WP Sukabumi 20 Kota Sukabumi 21 Kabupaten Sukabumi Sesar Cimandiri Rawan Tsunami Sebagian Kabupaten
Cianjur
WP KK Cekungan Bandung
22 Kota Bandung 23 Kabupaten Bandung 24 Kabupaten Bandung
Barat Sesar Lembang, Sesar Cimandiri
25 Kota Cimahi
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 18
Tabel 6.9. Kawasan Perlindungan Alam, Kawasan Terumbu Karang, dan Kawasan Koridor Satwa atau Biota Laut
NO. KOTA/KABUPATEN PASAL 37 KAWASAN
PERLINDUNGAN ALAM PLASMA NUTFAH
PASAL 38 KAWASAN TERUMBU KARANG
PASAL 39 KAWASAN
KORIDOR BAGI SATWA ATAU
BIOTA LAUT YANG DILINDUNGI
WP Bodebekpunjur 1 Kota Bogor Kebun Raya Bogor 2 Kabupaten Bogor Taman Safari Indonesia,
Taman Buah Mekarsari, dan Gunung Salak Endah
3 Kota Bekasi 4 Kabupaten Bekasi Muara Gembong 5 Kota Depok 6 Kabupaten Cianjur Taman Bunga Nusantara
dan Kebun Raya Cibodas
WP Puwasuka 7 Kabupaten Subang Pantai Bobos 8 Kabupaten Karawang Pantai Cilamaya 9 Kabupaten Purwakarta Kawasan Jatiluhur-
Sanggabuana
WP Ciayumajakuning 10 Kabupaten Cirebon 11 Kota Cirebon 12 Kabupaten Indramayu Muara Cimanuk dan P.
Biawak Pantai Majakerta dan P. Biawak
13 Kabupaten Majalengka Gunung Ageung 14 Kabupaten Kuningan Kebun Raya Kuningan 15 Kabupaten Sumedang WP Priangan Timur -
Pangandaran
16 Kabupaten Garut Pantai Cimapang-Rancabuaya
Pantai Santolo, Cilauteureun sampai
Cagar Alam Sancang, dan Cikelet
17 Kabupaten Tasikmalaya Pantai Cipatujah sampai
Karangtawulan
18 Kota Tasikmalaya G. Cakrabuana, Sirah Cimunjul dan G.
Galunggung
tempat bertelur penyu
19 Kabupaten Ciamis Pantai Majingklak, Karang Kamulyan, Panjalu dan
Cukang Taneuh
Pantai Krapyak, Pantai Timur dan Barat Cagar Alam Pananjung, serta
Pantai Karang Jaladri
Pantai Keusik Luhur
20 Kota Banjar WP Sukabumi 20 Kota Sukabumi 21 Kabupaten Sukabumi Pantai Pangumbahan dan
Perairan Sukawayana Pantai Karang Hawu,
Cisolok, Citepus, Surade, Ciracap, dan
Ciwaru
Pantai Ciracap dan Ujung Genteng
Sebagian Kabupaten Cianjur WP KK Cekungan Bandung 22 Kota Bandung Kebun Binatang Bandung 23 Kabupaten Bandung Kawah Putih dan G.Patuha 24 Kabupaten Bandung Barat 25 Kota Cimahi
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 19
6.3.2. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya yang menjadi kewenangan
provinsi dan merupakan kawasan strategis provinsi, dapat berupakawasan peruntukan
hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian
pangan , kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan
peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan
pariwisata, kawasan peruntukan lainnya.
6.3.2.1. Kawasan Hutan Produksi
Dengan memperhatikan kriteria kawasan budidaya hutan produksi yang
terdapat dalam RTRWN maka arah pengembangan kawasan budidaya hutan produksi
adalah :
1. Meningkatkan pembangunan lintas sektor dan subsektor, serta kegiatan ekonomi
sekitarnya
2. Meningkatkan fungsi lindung
3. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya hutan
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat
5. Meningkatkan kesempatan kerja terutama masyarakat setempat
6. Mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah
setempat.
6.3.2.2 Kawasan Hutan Rakyat
Arah pengembangan kawasan budidaya hutan rakyat adalah sebagai berikut :
1. Mengarahkan pengembangan kawasan budidaya hutan rakyat pada kawasan yang
dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik.
2. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan
3. Mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah
setempat
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 20
6.3.2.3.Kawasan Pertanian Pangan
Kawasan budidaya pertanian pangan merupakan kawasan yang ditujukan
untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Karena memiliki fungsi yang demikian
krusial maka arahan pengembangan pertanian difokuskan pada :
1. Mempertahankan kawasan pertanian pangan irigasi teknis
2. Mendukung ketahanan pangan provinsi dan nasional
3. Meningkatkan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola
tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim
4. Ditunjang dengan pengembangan infrastruktur sumberdaya air yang mampu
menjamin ketersediaan air
5. Meningkatkan kesejahteraan petani dan pemanfaatan yang lestari.
Pengembangan kawasan pertanian pangan merujuk pada ketentuan sebagai
berikut:
1. Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian
2. Terutama berada dalam di lahan beririgasi teknis
3. memiliki kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan hortikultura dan
memperhatikan aspek penetapan kawasan hortikultura sesuai ketentuan peraturan
perundangan.
Kawasan pertanian pangan irigasi teknis, tersebar di Kabupaten Bogor,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut,
Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan,
Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten
Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kota Bogor,
Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya,
dan Kota Banjar.
6.3.2.4. Kawasan Perkebunan
Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk:
1. meningkatkan pembangunan lintas sektor dan subsektor, serta kegiatan ekonomi
sekitarnya
2. meningkatkan pendapatan daerah
3. meningkatkan kesempatan kerja masyarakat setempat
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 21
4. mendorong terciptanya keterkaitan sektor hulu dan hilir perkebunan yang dapat
menstimulasi pengembangan ekonomi wilayah
5. meningkatkan nilai ekspor
6. mendukung keberlanjutan ekosistem di wilayah sekitarnya, terutama yang berfungsi
lindung.
Kawasan perkebunan, ditetapkan dengan ketentuan:
1. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan
2. memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan
Kawasan perkebunan, tersebar di Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur,
Bandung Barat, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Indramayu, Subang,
dan Purwakarta.
6.3.2.5. Kawasan Perikanan
Pengembangan kawasan perikanan, meliputi:
a. pengembangan kawasan budidaya air tawar;
b. pengembangan kawasan budidaya air payau;
c. pengembangan kawasan budidaya air laut; dan
d. pengembangan kawasan industri pengolahan perikanan.
Pengembangan kawasan perikanan, dilaksanakan untuk:
a. meningkatkan produksi ikan;
b. meningkatkan konsumsi ikan;
c. meningkatkan ekspor hasil pertanian;
d. meningkatkan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja;
e. meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan dan udang; dan
f. meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya perikanan.
Kawasan Perikanan, tersebar di Kabupaten Bekasi, Subang, Karawang,
Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta,
Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kota Bandung,
Bogor, dan Sukabumi
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 22
6.3.2.6. Kawasan Pertambangan
Pengembangan kawasan pertambangan di perdesaan dilakukan dengan
menjaga kualitas lingkungan seingga kemantapan sektor pertambangan yang sudah
tercapai terus terjaga dan ditingkatkan sehingga pada tahapan ini adalah masa
pemeliharaan pasokan pertambangan, mantapnya desa mandiri pertambangan,
mantapnya kemampuan masyarakat dalam pembangunan sektor pertambangan.
Pengembangan kawasan pertambangan secara kewilayahan dalam bentuk
Wilayah Pertambangan yang terdiri dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN), Wilayah
Usaha Pertambangan (WUP) maupun Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), diarahkan
untuk:
1. Meningkatkan pendapatan daerah dan perekonomian wilayah
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan
3. Mendorong peningkatan nilai tambah barang tambang untuk ekspor
4. Mendorong upaya pengendalian pemanfaatan kawasan pertambangan secara
lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil
5. Meningkatkan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan
dan kesehatan kerja
6. Meningkatkan penanggulangan kerusakan lahan di wilayah kerja pertambangan
7. Mendukung keberlanjutan ekosistem di wilayah sekitar kawasan
8. Mengembangkan alih teknologi penambangan bagi masyarakat sekitar kawasan
Kriteria kawasan pertambangan yang dimaksud adalah kawasan yang:
1. Memiliki sumberdaya dan potensi pertambangan yang berwujud padat, cair atau
gas berdasarkan data geologi, setelah dikoreksi oleh ruang yang tidak
diperbolehkan, dan masih layak untuk dieksploitasi secara ekonomis
2. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan
pertambangan secara berkelanjutan dan bukan merupakan daerah rawan bencana
dengan kerentanan bencana tinggi
3. Merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi
ekonomi riil
4. Tidak mengganggu fungsi kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya
5. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Penetapan kawasan pertambangan dilaksanakan :
1. Secara transparan, partisipatif dan bertanggungjawab;
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 23
2. Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait
dan masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial
budaya, serta berwawasan lingkungan
3. memperhatikan aspirasi kabupaten/kota
Tabel 6.10. Rencana Kawasan Budidaya
Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Perkebunan
RENCANA KAWASAN BUDIDAYA
NO. KOTA/KABUPATEN KAWASAN
HUTAN PRODUKSI
Pasal 41
KAWASAN PERTANIAN
PANGAN IRIGASI TEKNIS Pasal 42
KAWASAN PERKEBUNAN
Pasal 43
WP Bodebekpunjur 1 Kota Bogor V 2 Kabupaten Bogor V V V 3 Kota Bekasi V 4 Kabupaten Bekasi V V 5 Kota Depok V 6 Kabupaten Cianjur V V V WP Puwasuka 7 Kabupaten Subang V V V 8 Kabupaten Karawang V V 9 Kabupaten Purwakarta V V V WP Ciayumajakuning 10 Kabupaten Cirebon V 11 Kota Cirebon V 12 Kabupaten Indramayu V V V 13 Kabupaten Majalengka V V 14 Kabupaten Kuningan V V 15 Kabupaten Sumedang V V V WP Priangan Timur - Pangandaran 16 Kabupaten Garut V V V 17 Kabupaten Tasikmalaya V V V 18 Kota Tasikmalaya V 19 Kabupaten Ciamis V V V 20 Kota Banjar V WP Sukabumi 20 Kota Sukabumi 21 Kabupaten Sukabumi V V V Sebagian Kabupaten
Cianjur
WP KK Cekungan Bandung 22 Kota Bandung V 23 Kabupaten Bandung V V V 24 Kabupaten Bandung Barat V V 25 Kota Cimahi V
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 24
Tabel6.11. Rencana Kawasan Budidaya Kawasan Peternakan, Pesisir Laut dan Pulau Kecil, Kawasan Perikanan, dan Kawasan Pariwisata
RENCANA KAWASAN BUDIDAYA
NO. KOTA/KABUPATEN KAWASAN
PETERNAKAN Pasal 44
KAWASAN PESISIR LAUT DAN PULAU
KECIL Pasal 45
KAWASAN PERIKANAN
Pasal 46
KAWASAN PARIWISATA
Pasal 50
WP Bodebekpunjur 1 Kota Bogor V Kawasan Wisata Agro 2 Kabupaten Bogor V V Kawasan Wisata Agro 3 Kota Bekasi 4 Kabupaten Bekasi V V V • Kawasan Industri dan
Bisnis • Kawasan Wisata Agro
5 Kota Depok 6 Kabupaten Cianjur V V V Kawasan Wisata Agro WP Puwasuka 7 Kabupaten Subang V V V Kawasan Wisata Agro 8 Kabupaten Karawang V V V • Kawasan Industri dan
Bisnis • Kawasan Wisata Agro
9 Kabupaten Purwakarta V V Kawasan Wisata Agro WP Ciayumajakuning 10 Kabupaten Cirebon V V V Kawasan Wisata Agro 11 Kota Cirebon V 12 Kabupaten Indramayu V V V 13 Kabupaten Majalengka V V Kawasan Wisata Agro 14 Kabupaten Kuningan V V Kawasan Wisata Agro 15 Kabupaten Sumedang V V Pesisir Cirebon Kawasan Wisata Budaya WP Priangan Timur - Pangandaran 16 Kabupaten Garut V V V Kawasan Wisata Agro 17 Kabupaten Tasikmalaya V V V Kawasan Wisata Agro 18 Kota Tasikmalaya 19 Kabupaten Ciamis V V V 20 Kota Banjar Kawasan Wisata Agro WP Sukabumi 20 Kota Sukabumi V Kawasan Wisata Agro 21 Kabupaten Sukabumi V V V Kawasan Wisata Agro Sebagian Kabupaten
Cianjur
WP KK Cekungan Bandung 22 Kota Bandung V Kawasan Wisata
Perkotaan dan Pendidikan 23 Kabupaten Bandung V V • Kawasan Wisata Agro,
• Kawasan Wisata Perkotaan dan Pendidikan
24 Kabupaten Bandung Barat V V • Kawasan Wisata Agro • Kawasan Wisata
Perkotaan dan Pendidikan
25 Kota Cimahi Kawasan Wisata Perkotaan dan Pendidikan
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 25
6.3.2.7 Kawasan Industri
Pembangunan lokasi industri ditetapkan dengan ketentuan :
a. Kewajiban perusahaan industri berlokasi di kawasan industri kecuali untuk industri
yang memerlukan lokasi khusus, industri mikro, kecil dan menengah, serta industri
di kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri,sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
b. Memenuhi ketentuan teknis, tata ruang dan lingkungan untuk kegiatan industri,
serta efisien, memberikan kemudahan dan dayatarik bagi investasi
c. Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjamin
pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan
d. Tidak mengubah kawasan pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis; dan
menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah
Dengan mempertimbangkan hasil analisis ekonomi untuk Jawa Barat maka
arahan pengembangan bagi kawasan industri ditekankan pada :
1. Mengoptimalkan kawasan industri yang telah ada di koridor Cikarang-Cikampek
2. Mengembangkan kawasan industri di koridor Bandung-Cirebon dan koridor
Sukabumi-Bogor
3. Mendorong pengembangan industri kreatif dan telematika di WP KK Cekungan
Bandung
4. Memprioritaskan pengembangan industri yang berteknologi tinggi, ramah
lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi
5. Memprioritaskan pengembangan industri yang menerapkan manajemen dan kendali
mutu, clean development mechanism, serta produksi bersih
6. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan industry mikro, kecil, dan menengah
yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal
Pembangunan lokasi industri yang dilakukan di luar kawasanindustri atau zona
industri, ditetapkan dengan ketentuansebagai berikut:
a. memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta mencegah
timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
b. dilengkapi dengan unit pengolahan limbah
c. memperhatikan pasokan air bersih dari sumber air permukaan
d. industri ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
e. pengelolaan limbah secara terpadu untuk industri dengan lokasi berdekatan
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 26
Dalam hal pengembangan kawasan industri yang telah ada untuk
mengoptimalkan fungsi kawasan industri di Jawa Barat, ditetapkan beberapa kawasan
industri baik yang sudah operasional maupun yang belum operasional, diantaranya :
1. Kawasan Industri MM2100 Industrial Town, Cibitung Kab. Bekasi
2. Kawasan Industri EJIP (NEGAI), Cikarang, Cibarusah, Kab. Bekasi
3. Kawasan Industri Bekasi International Industrial Estate, Desa Sukaresmi,
Kab. Bekasi
4. Kawasan Industri Jababeka Cikarang & Cilegon, Cikarang dan Cilegon, Kab.
Bekasi
5. Kawasan Industri Lippo Cikarang Industrial Park, Cikarang, Kab. Bekasi
6. Kawasan Industri Patria Manunggal Jaya Industrial Estate, Cikarang, Kab.
Bekasi
7. Kawasan Industri Gobel, Cibitung, Kab. Bekasi
8. Kawasan Industri Marunda Centre-International Warehouse & Industrial
Estate, Kab. Bekasi
9. Kawasan Industri Sentul, Kab. Bogor
10. Kawasan Industri Cibinong Centre Industrial Estate, Kec. Citeureup-
Klapanunggal, Kab. Bogor
11. Kawasan Industri KIIC, Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang
12. Kawasan Industri Taman Niaga Karawang Prima, Kec. Teluk Jambe, Kab.
Karawang
13. Kawasan Industri Indotaisei Kota Bukit Indah, Kec. Cikampek, Kab.
Karawang
14. Kawasan Industri Kujang Cikampek, Kec. Cikampek, Kab. Karawang
15. Kawasan Industri Mandalapratama Permai, Kec. Cikampek. Kab. Karawang
16. Kawasan Industri Mitrakarawang, Kec. Ciampel, Kab. Karawang
17. Kawasan Industri Karawang 2000 Industrial Estate, Kab. Karawang
18. Kawasan Industri Suryacipta City of Industry, Kec. Ciampel, Kab. Karawang
19. Kawasan Industri Kota Bukit Indah-Industrial City, Kab. Karawang dan Kab.
Purwakarta
20. Kawasan Industri Lion, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 27
21. Kawasan Industri Ciambar, Kab. Sukabumi.
22. Kawasan Industri Rancaekek Industrial Estate, Kab. Sumedang dan Kab.
Bandung
6.3.2.8. Kawasan Pariwisata
Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau
disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Pengembangan kawasan
pariwisata di Jawa Barat diarahkan kepada tiga jalur wisata unggulan, yaitu kawasan
wisata unggulan jalur utara, tengah dan selatan. Kawasan wisata unggulan yang
terletak pada jalur utara adalah :
a. Kawasan Wisata Industri dan Bisnis Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang
b. Kawasan Wisata Agro di Kabupaten Bekasi, KabupatenKarawang, Kabupaten
Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Cirebon
c. Kawasan Wisata Budaya Pesisir Cirebon
Kawasan wisata yang terletak di jalur tengah adalah :
a. Kawasan Eko Wisata Puncak, Kebun Raya Cibodas, Gunung Gede-Pangrango,
Talaga Warna, Gunung Tangkubanparahu, Gunung Ciremai, Gunung Halimun dan
Pegunungan di kawasan Bandung Selatan
b. Kawasan Wisata Agro Kabupaten Bogor, Kota Bogor,Kabupaten Cianjur, Kota
Sukabumi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung Barat
dan Kabupaten Bandung
c. Kawasan Wisata Perkotaan dan Pendidikan di WP KK Cekungan Bandung
d. Kawasan Wisata Kriya dan Budaya Priangan
Kawasan wisata yang terletak di jalur selatan adalah :
a. Kawasan Eko Wisata Palabuhanratu, Cipatujah,Hutan Sancang, Ujunggenteng,
Rancabuaya, Cilauteureun dan Cijayanti
b. Kawasan Wisata Agro di Kabupaten Sukabumi, KabupatenGarut, Kabupaten
Tasikmalaya dan Kota Banjar
c. Kawasan Wisata Minat Khusus Daerah bagian Selatan
d. Kawasan Wisata Rekreasi Pantai Pangandaran
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 28
6.3.2.9 Kawasan Budidaya lainnya
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
Sektor perdagangan dan jasa juga merupakan sektor yang menjadi unggulan
dalam setiap wilayah pengembangan. Sektor ini akan difokuskan untuk dikembangkan
pada kawasan perkotaan (PKN, PKNp, PKW, PKWp, dan PKL) Jawa Barat sesuai
dengan fungsinya.
Kawasan perdagangan dan jasa yang dimaksud adalah kawasan perdagangan
dan jasa yang berada pada simpul perkotaan setingkat PKN/ PKNp untuk melayani
kegiatan lintas provinsi atau berada pada simpul perkotaan setingkat PKW/ PKWp
untuk melayani kegiatan lintas kabupaten/kota. Kawasan ini juga memiliki prasarana
berupa jaringan jalan, pelabuhan laut dan/atau bandar udara, prasarana listrik,
telekomunikasi dan air baku. Selain itu, kawasan perdagangan dan jasa hendaknya
juga memiliki fasilitas penunjang kegiatan ekonomi kawasan.
Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa diarahkan pada:
1. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa guna mewujudkan pusat-pusat kegiatan PKN, PKNp, PKW, PKWp, dan PKL sebagai kawasan perkotaan sesuai dengan fungsinya
2. Membatasi perluasan kegiatan perdagangan di perkotaan pada kawasan yang telah berkembang pesat dan kawasan yang berfungsi lindung
3. Peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal, regional, nasional dan internasional
4. Peningkatan sistem distribusi penyediaan kebutuhan pokok masyarakat yang efektif dan efisien
5. Peningkatan perlindungan konsumen, pasar tradisional dan kesadaran penggunaan produksi dalam negeri
6. Penguatan akses dan jaringan perdagangan ekspor
- Kawasan Permukiman
Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan
lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang
mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 29
Pengembangan kawasan permukiman di Jawa Barat dirumuskan dalam bentuk
indikasi arahan peraturan zonasi berupa pengaturan pengembangan fungsi kawasan
perkotaan untuk PKN dan pengembangan fungsi kawasan perkotaan untuk PKW.
Kawasan pengembangan permukiman perkotaan merujuk pada kriteria berikut:
1. Pengembangan permukiman perkotaan di kawasan rawan bencana alam
dan bencana alam geologi, dilaksanakan dengan persyaratan teknis
2. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana
gunung api
3. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan
4. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung
5. Sesuai kriteria teknis kawasan peruntukan permukiman yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Arahan pengembangan kawasan permukiman perkotaan adalah:
a. mengembangkan kawasan permukiman vertikal pada kawasan perkotaan dengan
intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi
b. kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas pemanfaatan ruang
menengah hingga tinggi, mencakup kawasan perkotaan yang menjadi kota inti
PKN
c. mengendalikan kawasan permukiman horizontal pada kawasan perkotaan dengan
intensitas pemanfaatan ruang menengah, termasuk kota mandiri dan kota satelit
d. kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas pemanfaatan ruang
menengah, mencakup kawasan perkotaan selain yang berfungsi sebagai kota inti
PKN.
- Ruang Terbuka Hijau (RTH)
RTH menurut RTRWN adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok,
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Dengan memperhatikan definisi dan pembahasan mengenai RTH maka arahan
pengembangan RTHadalah sebagai berikut :
1. Mengembangkan luasan RTH minimal 30% dari luasan kawasan perkotaan.
2. Menegaskan dan melindungi kawasan-kawasan yang termasuk ke dalam RTH.
Adapun komponen RTH di kawasan perkotaan Jawa Barat dibagi menjadi dua
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 30
komponen besar, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.
3. Komponen RTH yang termasuk dalam kawasan budidaya adalah:
a. RTH privat, meliputi :
1. pekarangan rumah tinggal
2. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha
3. taman dan taman di atap bangunan (roof garden)
4. lapangan olahraga
b. RTH publik, meliputi :
1. RTH taman dan hutan kota, meliputi :
a) taman RT, taman RW, taman kelurahan dan taman kecamatan
b) taman kota
c) hutan kota
d) sabuk hijau (green belt)
2. RTH jalur hijau jalan, meliputi :
a) pulau jalan dan median jalan
b) jalur pejalan kaki
c) ruang di bawah jalan layang
3. RTH fungsi tertentu, meliputi :
a) RTH sempadan rel kereta api
b) jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi
c) RTH sempadan sungai
d) RTH sempadan pantai
e) RTH pengamanan sumber air baku/mata air
f) lapangan olahraga
g) Taman Pemakaman
- Kawasan Budidaya Perdesaan
a. Kawasan Permukiman
Pengembangan kawasan permukiman perdesaan, diarahkanpada
pengembangan ruang permukiman horisontal denganmempertimbangkan
kegiatan dalam kawasan perdesaan,mencakup kegiatan pertanian, perkebunan,
kehutanan,peternakan, perikanan, pengelolaan sumberdaya alam,pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatanekonomi.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 31
b. Kawasan Agribisnis
Pengembangan agribisnis dimulai dengan penataan dan penyelesaian
permasalahan yang dihadapi di setiap subsistem agribisnis di perdesaan. Dari
segi sistem agribisnis yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah:
(1) penataan agribisnis yang ada
(2) perbaikan subsistem agribisbnis yang bermasalah
(3) revitalisasi agribisnis untuk pembangunan ekonomi
(4) mengubah proporsi peran agribisnis dalam struktur PDRB Provinsi Jawa
Barat, dan
(5) realokasi sumber daya, pendanaan, dan wilayah pertumbuhan agribisnis.
Revitalisasi agribisnis dalam kerangka pembangunan ekonomi Provinsi Jawa
Barat terkait dengan koreksi, pemantapan, dan pengembangan, kebijakan yang
telah dibuat. Koreksi dilakukan untuk menempatkan agribisnis sebagai suatu
sistem yang lebih luas, bukan hanya identik dengan sektor pertanian primer.
Dengan menempatkan agribisnis sebagai suatu sistem, konsekuensinya akan
mengubah proporsi peran agribisnis dalam perekonomian Provinsi Jawa Barat.
Implikasi lebih lanjut dari reposisi ini adalah realokasi sumber daya ekonomi
yang lebih berat ke pengembangan agribisnis.
c. Kawasan Wisata Perdesaan
Pengembangan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan keunggulan daya
tarik wisata di wilayah perdesaan melalui pengembangan produk wisata yang
unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Jawa Barat yang
berakar pada alam dan budaya, peningkatan kinerja objek dan daya tarik
wisata yang berdaya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam
secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, dilakukan juga
peningkatan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community based
development) serta kualitas sarana dan prasarana pariwisata dengan standar
internasional.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 32
- Kawasan Industri Kecil Menengah (IKM)
Aspek industri diarahkan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring
(networking), melalui peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah (IKM),
Industri Kreatif, IKM berorientasi ekspor dan IKM berbasis sumberdaya lokal serta
ramah lingkungan, dalam struktur industri, peningkatan kemitraaan antarindustri, dan
peningkatan tumbuhnya industri-industri andalan masa depan Jawa Barat sebagai
kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Arahan pengembangan kawasan IKM
dilakukan dengan penataan sentra-sentra industri yang sudah ada dengan tetap
menjaga aspek ramah lingkungan.
- Kawasan Peternakan
Kawasan peternakan mencakup penetapan lokasi yangdigunakan untuk
kepentingan pengembangan peternakantermasuk penyediaan rumah potong hewan,
berupapenyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknispeternakan dan kesehatan
hewan.
Pengembangan kawasan peternakan diselenggarakan dalamrangka mencukupi
kebutuhan pangan, barang dan jasa asalhewan secara mandiri, berdaya saing dan
berkelanjutan, bagipeningkatan kesejahteraan peternak dan
masyarakatsekitarnya.Pengembangan kawasan peternakan dapat dilaksanakansecara
tersendiri dan/atau terintegrasi dengan budidayatanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, perikanan,
kehutanan, dan bidang lainnya yang terkait.
- Kawasan Pesisir dan Laut
Rencana pengembangan kawasan pesisir Jawa Barat terdiri dari arah
pengembangan kawasan permukiman, arah pengembangan kawasan bisnis kelautan
dan arah pengembangan kawasan wisata. Arah pengembangan wilayah pesisir Jawa
Barat dibedakan ke dalam 2 (dua) wilayah, yaitu wilayah pesisir utara dan wilayah
pesisir selatan Jawa Barat.
a. Kawasan Permukiman
Permukiman di wilayah pesisir utara dan selatan Jawa Barat memiliki
karakteristik dan masalah yang berbeda, namun secara umum permasalahan
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 33
permukiman berupa permukiman kumuh dan keterbatasan sarana prasarana dasar
permukiman.
Secara mendasar, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan
permukiman di wilayah pesisir meliputi :
Prinsip pengembangan;
Pemilihan lokasi;
Kualitas lingkungan;
Aksesibilitas;
Kepadatan penduduk;
Dominasi kegiatan.
Prinsip pengembangan permukiman pesisir mengacu pada prinsip
keberlanjutan, harmonis, faktor hukum dan peraturan, daya dukung lingkungan,
kondisi eksisting dan profil demografi, kondisi fisik lingkungan, kebutuhan, pelayanan
sosial, kepuasan penghuni, supply demand, visi masa depan, isu strategis, konsultasi
publik, monitoring dan review program.
Wilayah pesisir yang dapat dikembangkan sebagai lokasi permukiman antara
lain :
1. Wilayah pantai terbuka
Tipe permukiman yang dapat dikembangkan adalah permukiman kepadatan
rendah, menengah dan tinggi, mengacu pada kriteria kesesuaian lahan. Contoh
wilayah ini antara lain pada pantai berpasir dengan kemiringan landai.
2. Wilayah pantai tertutup
Batasan pengembangan kawasan permukiman didasarkan pada aspek lokasi,
mitigasi bencana, serta dukungan adanya sistem jaringan transportasi serta
diselaraskan dengan rencana pengembangan lainnya. Contoh wilayah ini antara
lain teluk, laguna, estuari, dan lain-lain.
Proses penentuan kawasan permukiman di wilayah pesisir adalah berdasarkan :
Kriteria pemilihan lokasi mencakup kriteria fisik-ekologis, kriteria kebijakan, dan
kriteria sosial budaya.
Kriteria perencanaan kawasan permukiman di wilayah pesisir mengacu pada
kriteria perencanaan tapak kawasan dan pertimbangan masalah lingkungan,
mencakup analisis makro dan mikro iklim, analisis daerah rawan banjir dan pasang
surut, perencanaan drainase, analisis persediaan air di kawasan, perbandingan
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 34
tapak kawasan, analisis dampak lingkungan dan data penunjang rencana tapak
permukiman.
Pengembangan kawasan permukiman nelayan di kawasan pesisir Jawa Barat
diarahkan sebagai berikut :
• Wilayah pesisir utara, dilaksanakan melalui pengembangankawasan permukiman
yang dilengkapi sarana dan prasaranadasar serta berada di luar kawasan
kerusakan pesisir danrawan bencana pesisir; dan
• Wilayah pesisir selatan, dilaksanakan melalui penataankawasan permukiman
berbasis mitigasi bencana, sertapeningkatan pelayanan sarana dan prasarana
dasarpermukiman yang terintegrasi.
b. Kawasan Bisnis Kelautan
Bisnis kelautan meliputi perikanan laut, pariwisata bahari, pertambangan,
industri maritim, angkatan laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan.
Pengembangan bisnis kelautan Jawa Barat didasarkan pada potensi sumber daya laut,
penetapan lokasi-lokasi potensial dan pemanfaatan sumber daya kelautan.
Pengembangan kawasan bisnis kelautan diarahkan pada :
a. mengembangkan kawasan di bidang perikanan laut,meliputi :
1. kawasan pelabuhan perikanan;
2. kawasan perikanan tangkap;
3. kawasan perikanan budidaya; dan
4. kawasan industri pengolahan perikanan.
b. mengembangkan kawasan di bidang pertambangan denganmemperhatikan faktor
nilai tambah, potensi bahan galian,faktor pembatas, dayadukung dan
dayatampung lingkunganserta kebijakan Pemerintah;
c. mengembangkan kawasan di bidang industri maritime dengan memperhatikan :
1. kondisi wilayah hinterland;
2. persaingan dengan wilayah sekitar;
3. lokasi strategis terhadap aglomerasi aktivitasperekonomian masyarakat;
4. kebutuhan permintaan lahan industri;
5. kecenderungan industri yang berkembang;
6. ketersediaan prasarana transportasi regional;
7. ketersediaan jaringan utilitas;
8. keberlanjutan dan berwawasan lingkungan;
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 35
9. sumberdaya manusia; dan
10. jaminan keamanan.
d. mengembangkan infrastruktur perhubungan laut, mencakup pelabuhan utama
untuk kapal cepat maupun ferry yang menghubungkan antarpulau serta pelayaran
rakyat untuk pengangkutan barang dan jasa; dan
e. mengembangkan jasa kelautan, meliputi dukungan jasa finansial dan jasa bisnis
informasi.
c. Kawasan Wisata di Wilayah Pesisir
Kawasan wisata di Jawa Barat dikembangkan dengan prinsip pengembangan
ekowisata, agrowisata dan wisata budaya, yang didukung ketersediaan infrastruktur
yang memadai dan memperhatikan perkembangan kondisi fisik wilayah terkini.
Sehingga menghasilkan pengembangan kawasan wisata yang memiliki aksesibilitas
tinggi dengan dukungan kebijakan dan investasi wisata, serta berpotensi dapat
memberikan efek pengembangan kegiatan lain yang tentunya mendukung kegiatan
wisata itu sendiri.
Arah pengembangan kawasan wisata di wilayah pesisir Jawa Barat terdiri dari:
• mengembangkan kawasan wisata pesisir, laut dan pulaukecil yang
mempertahankan konservasi lingkungan dankeberadaan kehidupan sosial
masyarakat setempat;
• mengembangkan kawasan wisata di wilayah pesisir utara dengan prioritas pada
pengembangan Kawasan Wisata Budaya Pesisir Cirebon; dan
• mengembangkan kawasan wisata bahari di wilayah pesisir selatan yang
ditetapkan berdasarkan perwilayahan pengembangan pariwisata secara nasional,
meliputipengembangan Kawasan Pantai Pangandaran, Kawasan Palabuhanratu,
dan Pantai Rancabuaya.
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Rencana kawasan pertahanan keamanan mencakup penetapan lokasi yang
digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, yang bertujuan
mengamankan dan menjaga fungsi kawasan pertahanan keamanan. Sedangkan
sasaran rencana pengamanan tersebut adalah agar terkendalinya kegiatan
pembangunan di kawasan pertahanan keamanan, serta terjaminnya kepentingan
pertahanan keamanan.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 36
Kawasan pertahanan keamanan merupakan kawasan yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan yang terdiri dari
kawasan pendidikan dan/atau latihan militer TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan
Udara, TNI Angkatan Laut dan Kepolisian, kawasan pangkalan TNI angkatan Udara
(Lanud), kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal), serta kawasan militer dan
kepolisian lainnya. Kawasan pertahanan keamanan ditetapkan berdasarkan lokasi yang
telah ditentukan oleh TNI sebagai daerah latihan militer atau daerah pengamanan
militer.
Kawasan pertahanan keamanan ditetapkan berdasarkan lokasi yang telah
ditentukan oleh TNI sebagai daerah latuhan militer atau daerah pengamanan militer.
a. Penetapan lokasi kawasan pendidikan dan/atau latihan militer TNI
Angkatan Darat
Lokasi kawasan pendidikan dan/atau latihan militer Tentara Nasional Indonesia
(TNI) Angkatan Darat, meliputi :
1. Kota Depok Kecamatan Pancoran Mas Kelurahan Cilodong
2. Kabupaten Bogor kecamatan Pamijahan Desa Gunung Bunder, Kecamatan
Cibinong Desa Kalibaru, Kecamatan Parung Desa Cogreg
3. Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Batujajar Desa Galanggang,
Kecamatan Cisarua Situ Lembang, Kecamatan Cipatat Desa Sumur Bandung
4. Kota Cimahi Gunung Bohong dan Kecamatan Cimahi Tengah Desa Setia
Manah
5. Kabupaten Bandung Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Nagreg, dan
Kecamatan Cimenyan Desa Sindanglaya
6. Kabupaten Sukabumi Kecamatan Ciracap Desa Cibenda
7. Kabupaten Purwakarta Kecamatan Sukasari Desa Kertamanah
8. Kabupaten Karawang Kecamatan Pangkalan Gunung Sanggabuwana
b. Penetapan kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara
Kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, meliputi:
1. Lanud Husein Sastranegara Kecamatan Andir, Kota Bandung
2. Sulaeman Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung
3. Suryadarma Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 37
4. Atang Sanjaya Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor
5. Penggung Kota Cirebon
6. Sukani Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka
7. Nusawiru Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis
8. Wiryadinata Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Tasikmalaya
9. Pameungpeuk, Kecamatan pameungpeuk Kabupaten Garut
10. Kawasan pendidikan/latihan militer TNI AU Detasemen Bravo di
Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
c. Penetapan kawasanpangkalan TNI Angkatan Laut
Kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut, meliputi :
1. Lanal Bandung di Kota Bandung,
2. Posal Palabuhanratu dan Puslatpur Marinir TNI AL Antralim di Kabupaten
Sukabumi,
3. Posal Pangandaran di Kabupaten Ciamis,
4. Lanal Cirebon di Kota Cirebon,
5. Posal Gebang di Kabupaten Cirebon,
6. Posal Eretan di Kabupaten Indramayu,
7. Posal Blanakan di Kabupaten Subang,
8. Kawasan latihan pendaratan di Pantai Santolo Kecamatan Pameungpeuk
Kabupaten Garut
Kawasan Pos Polair, meliputi :
1. Pos Polair Cirebon dengan Sub Pos Kejawanan, Gebang,Bondet, Dadap,
Eretan,Mayangan, dan Ciparage
2. Pos Polair Pelabuhanratu dengan Sub Pos Cisolok,Ujunggenteng, dan
Ciwaru
3. Pos Polair Pangandaran dengan Sub Pos Kalipucang,Pangandaran, Parigi,
Batukaras, dan Pameungpeuk
d. Penetapan lokasi kawasan pendidikan/latihan POLRI
Kawasan pendidikan/latihan POLRI, meliputi :
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 38
1. SPN Cisarua, Lembang di Kabupaten Bandung Barat berada dibawah naungan
Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat
2. SPN Lido di Kabupaten Bogor berada di bawah naungan Kepolisian Daerah Metro
Jaya
3. Secapa Polri di Kota Sukabumi berada di bawah naunganLembaga Pendidikan dan
Latihan Markas Besar Polri
e. Penetapan lokasi kawasan militer lainnya
Kawasan militer dan kepolisian lainnya, meliputi :
1. Kodam, Korem, dan Koramil
2. Komando Pendidikan dan Latihan TNI-AD dan Satuan Pelaksana dibawahnya,
seperti Pusdik Kav, Pusdiktop, Pusdikzi, dan Pusdik Ajen
3. Pusat Kesenjataan Kavaleri/Pusserkav, Pussen Armed, Pussen Arhanud, dan
Pusenif
4. Secapa TNI AD dan Resimen Induk Komando Daerah Militer/Rindam
5. Pangkalan Peluncuran Roket di Pameungpeuk, Kabupaten Garut
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 39
Tabel 6.12 Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah
NO. KOTA/KABUPATEN
RENCANA WILAYAH PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DI (WP)
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
JALAN Pasal 54 ayat 3a
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN Pasal 54 ayat 3b
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
SUMBERDAYA AIR
Pasal 54 ayat 3c
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
ENERGI Pasal 54 ayat 3d
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN Pasal 54 ayat 3e
OPTIMALISASI KAWASAN INDUSTRI
Pasal 54 ayat 3f
WP Bodebekpunjur 1 Kota Bogor Pembangunan jalan
tol Bogor Ring Road, Depok-Antasari, Jagorawi-Cinere, Cimanggis-Cibitung,Cikarang Tanjungpriok, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu dan Serpong-Cinere.
• Pembangunan dan penyelenggaraan terminal type A,
• Pengembangan KA Perkotaan,
• Peningkatan Jalur KA Antara Kota Bogor-Sukabumi,
• Pembangunan shortcut jalur KA Perkotaan Parung Panjang-Citayam,
• Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan,
• Peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
• Pengembangan infrastruktur pengendali banjir
• Peningkatan kondisi jaringan irigasi
• Pengembangan pemanfaatan sampah sebagai energi di TPA
• Pengembangan pipanisasi gas regional dan gas kota
• Pengembangan hunian vertikal,
• Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo dengan cakupan pelayanan.
2 Kabupaten Bogor Pembangunan jalan lingkar leuwiliang.
• Peningkatan rel ganda KA Perkotaan Parung Panjang-Tenjo,
• Pengembangan KA Perkotaan,
• Optimalisasi fungsi Pangkalan Udara Atang Sanjaya,
• Pengembangan
• Pembangunan Waduk Ciawi, Narogong, Genteng, Sodong, Tanjung, Parung Badak, Cijuray, dan Cidurian,
• Pengembangan infrastruktur pengendali banjir,
• Pengembangan lapangan panas bumi eksisting di lapangan panas bumi Awi Bengkok dan Gunung Salak
• Pengembangan prospek panas bumi di lapangan panas bumi
• Pengembangan hunian vertikal
• Peningkatan ketersediaan air bersih perkotaan dan pengembangan Instalasi
• Pengolahan Air (IPA)/Water
• Kawasan Industri Sentul,
• Pusat Kawasan Industri Cibinong, terletak di Citeureup-Cileungsi-Klapanunggal-
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 40
Angkutan Massal Perkotaan,
• Peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
• Peningkatan kondisi jaringan irigasi.
Ciseeng dan Gunung Pancar
• Pengembangan prospek panas bumi di lapangan panas bumi Gunung Gede-Pangrango
• Pengembangan pemanfaatan sampah sebagai energi di TPA
Treatment Plant(WTP),
• Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo dengan cakupan pelayanan,
• Pembangunan Pasar Induk Regional.
Gunungputri
3 Kota Bekasi • Peningkatan/ Pembangunan rel ganda KA Perkotaan Manggarai-Cikarang (lintas Manggarai-Jatinegara-Bekasi),
• Pengembangan KA Perkotaan,
• Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan,
• Peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
• Pengembangan infrastruktur pengendali banjir
• Peningkatan kondisi jaringan irigasi
• Pengembangan pemanfaatan sampah sebagai energi di TPA
• Pengembangan pipanisasi gas regional dan gas kota
• Pengembangan hunian vertikal,
• Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh.
4 Kabupaten Bekasi • Pengembangan Pelabuhan Laut,
• Pembangunan dan penyelenggaraan terminal type A,
• Pengembangan KA Perkotaan,
• Pengembangan Angkutan Massal
• Pengembangan infrastruktur pengendali banjir
• Peningkatan kondisi jaringan irigasi
• Pengembangan pemanfaatan sampah sebagai energi di TPA
• Pengembangan pipanisasi gas regional dan gas kota
• Pengembangan
• Pengembangan hunian vertikal,
• Peningkatan ketersediaan air bersih perkotaan dan pengembangan Instalasi Pengolahan Air
• Kawasan Industri MM2100, terletak di Cibitung
• Kawasan Industri EJIP (NEGAI), terletak di Cikarang, Cibarusah
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 41
Perkotaan, • Peningkatan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
pemanfaatan gas alam (SPPBE, LNG Terminal, PLTG, dan LPG plant)
(IPA)/Water Treatment Plant(WTP)
• Kawasan Industri Internasional Bekasi, terletak di Desa Sukaresmi
• Kawasan Industri Jababeka terletak di Cikarang,
• Kawasan Industri Lippo Cikarang, terletak di Cikarang
• Kawasan Industri Patria Manunggal Jaya, terletak di Cikarang,
• Kawasan Industri Gobel, terletak di Cibitung
• Pusat Kawasan Industri dan Pergudangan Bertaraf Internasional Marunda
5 Kota Depok • Pembangunan dan penyelenggaraan terminal type A,
• Pengembangan KA Perkotaan,
• Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan,
• Peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
• Pembangunan Waduk Limo
• Pengembangan infrastruktur pengendali banjir
• Peningkatan kondisi jaringan irigasi
• Pengembangan pemanfaatan sampah sebagai energi di TPA
• Pengembangan pipanisasi gas regional dan gas kota
• Pengembangan hunian vertikal,
• Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo dengan cakupan pelayanan,
• Peningkatan kualitas lingkungan
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 42
permukiman kumuh
6 Kabupaten Cianjur • Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan,
• Peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
• Pengembangan infrastruktur pengendali banjir
• Peningkatan kondisi jaringan irigasi
• Pengembangan prospek panas bumi di lapangan panas bumi Gunung Gede-Pangrango
UMUM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ENERGI Pasal 54 ayat 3d • Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa energi air skala kecil, energi surya, energi angin dan bio-energi Pengembangan Desa mandiri energi
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMANPasal 54 ayat 3e • Pengembangan kawasan siap bangun atau lingkungan siap bangun, • Pengembangan pengolahan air limbah yang memperhatikan baku mutu limbah cair dan merupakan sistem yang terpisah dari pengelolaan air
limbah industri secara terpusat, terutama pada kawasan perumahan padat, pusat bisnis dan sentra industri, • Penataan jaringan drainase perkotaan, • Pembangunan kawasan olahraga terpadu di PKN, PKW dan pembangunan sarana olahraga di PKL, • Pembangunan Rumah Sakit Tipe A di PKN, Rumah Sakit Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C di PKL, • Pembangunan pusat kebudayaan di PKN dan PKW, • Pengendalian permukiman di kawasan Puncak untuk mendukung fungsi konservasi kawasan, • Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan, desa di kawasan perbatasan
dengan Provinsi Banten dan DKI, serta kawasan rawan bencana, • Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan pengelolaan bencana, • Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan belajar, • Pembangunan Puskesmas.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 43
Tabel 6.12. Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Lanjutan)
NO. KOTA/KABUPATEN
RENCANA WILAYAH PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DI (WP) PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
JALAN Pasal 55 ayat 3a
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN Pasal 55 ayat 3b
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SUMBERDAYA AIR Pasal 55 ayat 3c
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
ENERGI Pasal 55 ayat 3d
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN Pasal 55 ayat 3e
OPTIMALISASI KAWASAN INDUSTRI
Pasal 55 ayat 3f WP Puwasuka 7 Kabupaten Subang Optimalisasi fungsi
Pangkalan Udara Kalijati.
Pembangunan Waduk Sadawarna, Cilame, Talagaherang, Cipunagara, Kandung dan Bodas
• Pengembangan prospek panas bumi di lapangan panas bumi Sagalaherang dan Tangkubanparahu,
• Pengembangan jaringan pipanisasi gas (gas pipeline) dan gas kota,
• Pengembangan secara terkoordinasi pemanfaatan gas alam (SPPBE, PLTG, dan LPG Plant).
8 Kabupaten Karawang Pembangunan jalan lingkar Karawang
• Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya,
• Penyediaan Terminal Tipe A,
• Pembangunan Shortcut Jalur KA Antar Kota Cibungur - Tanjungrasa
• Pengembangan jaringan pipanisasi gas (gas pipeline) dan gas kota,
• Pengembangan secara terkoordinasi pemanfaatan gas alam (SPPBE, PLTG, dan LPG Plant).
Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan industri
• Kawasan Industri KIIC, terletak di Kecamatan Teluk Jambe • Kawasan Industri Taman Niaga Karawang Prima, terletak di Kecamatan Teluk Jambe • Kawasan Industri Indotaisei Kota Bukit Indah,
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 44
terletak di Kecamatan Cikampek • Kawasan Industri Kujang Cikampek, terletak di Kecamatan Cikampek • Kawasan Industri Mandalapratama Permai, terletak di Kecamatan Cikampek • Kawasan Industri Mitra karawang, terletak di Kecamatan Ciampel • Kawasan Industri Karawang 2000 • Kawasan Industri Suryacipta, terletak di Kecamatan Ciampel • Kawasan Industri Kota Bukit Indah
9 Kabupaten Purwakarta Pembangunan Shortcut Jalur KA Antar Kota Cibungur – Tanjungrasa.
Pengembangan jaringan pipanisasi gas (gas pipeline) dan gas kota.
Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan industri
• Kawasan Industri Kota Bukit Indah
• Kawasan Industri Lion, terletak di Kecamatan Campaka
Umum PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALANPasal 55 ayat 3a Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGANPasal 55 ayat 3b
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 45
• Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas selatan yang menghubungkan kota-kota Cikampek-Purwakarta, • Peningkatan jalur KA lintas Cikampek-Padalarang, termasuk peningkatan spoor emplasemen, • Pembangunan rel ganda parsial antara Purwakarta-Ciganea, • Elektrifikasi rel ganda KA Antar Kota Cikarang-Cikampek, • Peningkatan keandalan sistem jaringan KA lintas utara Jakarta-Cikampek, • Pembangunan jalur KA cepat lintas Jakarta-Surabaya, • Peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SUMBERDAYA AIRPasal 55 ayat 3c • Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan danau/situ,
• Pengembangan infrastruktur pengendali banjir,
• Peningkatan kondisi jaringan irigasi.
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ENERGIPasal 55 ayat 3d • Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa energi air skala kecil, energi surya, energi angin dan bio-energi, • Pengembangan pemanfaatan batubara untuk industri, • Pengembangan Desa mandiri energi
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Pasal 55 ayat 3e • Pengembangan kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun, • Penataan permukiman kumuh, • Peningkatan pelayanan air bersih berupa pembangunan IPA/WTP dan jaringan pipa distribusi, • Pengembangan pengolahan air limbah, • Penataan jaringan drainase perkotaan, • Peningkatan pengelolaan persampahan, • Pembangunan kawasan olahraga di PKW dan sarana olahraga di PKL, • Pembangunan Rumah Sakit Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C di PKL, • Pembangunan pusat kebudayaan di PKW, • Pembangunan Pasar Induk Regional di PKW Cikampek-Cikopo, • Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana, • Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan pengelolaan bencana, • Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan belajar, • Pembangunan Puskesmas.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 46
Tabel6.12 Rencana Wilayah Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Lanjutan)
NO. KOTA/KABUPATEN
RENCANA WILAYAH PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DI (WP) PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
JALAN Pasal 56 ayat 3a
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN Pasal 56 ayat 3b
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
SUMBERDAYA AIR Pasal 56 ayat 3c
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
ENERGI Pasal 56 ayat 3d
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI
Pasal 56 ayat 3e
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN Pasal 56 ayat 3f
OPTIMALISASI KAWASAN INDUSTRI
Pasal 56 ayat 3g WP Ciayumajakuning 10 Kabupaten Cirebon • Pengembangan
PLTU, • Pengembangan
Sumber Energi Panas Bumi Gunung Kromong,
• Pengembangan pemanfaatan batubara untuk industri dan pembangkit listrik.
V • Pembangunan tempat pengelolaan sampah regional,
• Pembangunan dan pengembangan Pasar Induk Regional.
11 Kota Cirebon • Pembangunan jalan tol Kanci-Pejagan,
• Pembangunan jalan lingkar selatan.
• Optimalisasi fungsi Bandara Cakrabuwana (Penggung) sebagai Pusat Persebaran Tersier,
• Penyediaan Terminal Tipe A,
• Peningkatan kapasitas dan fungsi Pelabuhan Internasional Arjuna,
V Pengembangan hunian vertikal
12 Kabupaten Indramayu Terminal Tipe B • Pengembangan PLTU,
• Pengembangan pemanfaatan
V Pembangunan dan pengembangan Pasar Induk Beras Regional
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 47
batubara untuk industri dan pembangkit listrik.
13 Kabupaten Majalengka Pembangunan jalan lingkar Kadipaten
Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), terletak di Kertajati sebagai Pusat Persebaran Sekunder,
V Pembangunan kawasan permukiman di Kertajati Aerocity
Pengembangan Kawasan Industri Kertajati Aerocity
14 Kabupaten Kuningan Terminal Tipe B Pembangunan Waduk Lapangan Cinunjang
Pengembangan Sumber Energi Panas Bumi Sangkan Hurip Gunung Ciremai
V
15 Kabupaten Sumedang • Pembangunan Waduk Cipasang, Kadumanik, Cipanas, dan Cipanas Saat,
• Pembangunan Daerah Irigasi Rengrang
• Pengembangan PLTA Waduk Jatigede,
• Pengembangan Sumber Energi Panas Bumi Tampomas.
V
UMUM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALANPasal 56 ayat 3a Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGANPasal 56 ayat 3b • Pengembangan sistem angkutan umum massal di PKN Cirebon, • Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur KA lintas utara-selatan yang menghubungkan Kota Indramayu –Jatibarang, • Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur KA lintas utara-selatan yang menghubungkan Kota Kadipaten-Cirebon, • Reaktivasi jalur KA Antar Kota Cirebon-Kadipaten-Kertajati, • Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas utara yang menghubungkan kota-kota Cikampek-Jatibarang-Cirebon, • Peningkatan prasarana lalulintas dan angkutan jalan.
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SUMBERDAYA AIRPasal 56 ayat 3c • Revitalisasi dan optimalisasi waduk dan danau/situ, • Pengembangan infrastruktur pengendali banjir, • Peningkatan kondisi jaringan irigasi.
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ENERGIPasal 56 ayat 3d • Pengembangan jaringan pipa gas regional dan gas kota,
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 48
• Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa energi air skala kecil, energi surya, energi angin dan bio-energi, • Pengembangan Desa mandiri energi.
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMANPasal 56 ayat 3f • Pengembangan kawasan siap bangun /lingkungan siap bangun, • Peningkatan pelayanan air bersih berupa pembangunan IPA/WTP dan jaringan pipa distribusi, • Peningkatan sistem pengelolaan air limbah, • Penataan jaringan drainase perkotaan, • Penataan permukiman kumuh, • Pembangunan kawasan olahraga terpadu di PKN dan PKW dan sarana olahraga di PKL, • Pembangunan Rumah Sakit Tipe A di PKN, Rumah Sakit Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C di PKL, • Pembangunan pusat kebudayaan di PKN dan PKW, • Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, desa perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, permukiman kumuh nelayan, dan
kawasan rawan bencana, • Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan pengelolaan bencana, • Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan belajar, • Pembangunan Puskesmas.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 49
Tabel 6.12.Rencana Wilayah Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Lanjutan)
NO. KOTA/KABUPATEN RENCANA WILAYAH PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DI (WP) PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
JALAN Pasal 57 ayat 3a
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN Pasal 57 ayat 3b
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
SUMBERDAYA AIR Pasal 57 ayat 3c
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
ENERGI Pasal 57 ayat 3d
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI
Pasal 57 ayat 3e
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN Pasal 57 ayat 3f
OPTIMALISASI KAWASAN INDUSTRI
Pasal 57 ayat 3g WP Priangan Timur - Pangandaran 16 Kabupaten Garut • Pembangunan
Waduk Cibatarua, • Pembangunan
Daerah Irigasi Leuwigoong
Pengembangan pemanfaatan sumber energi panas bumi Kawah Drajat, Kawah Kamojang, Papandayan, Cilayu, Ciarinem, Cikuray dan Guntur Masigit
V
17 Kabupaten Tasikmalaya
Optimalisasi fungsi Bandara Nusawiru di Pangandaran sebagai Pusat Persebaran Tersier dan Pangkalan Udara Cibeureum
Pembangunan Waduk Ciwulan
Pengembangan pemanfaatan sumber energi panas bumi Karaha Bodas, Gunung Galunggung, Cipacing, Ciheras, Cigunung, Cibalong, Cipanas-Ciawi dan Cakrabuana
V
18 Kota Tasikmalaya Pengelolaan Terminal Tipe A
V Peningkatan sistem pengelolaan air limbah di Pangandaran
19 Kabupaten Ciamis Pembangunan Waduk Lapangan Gagah Jurit, Sukahurip, Hyang, Cikembang dan Leuwikeris
Pengembangan pemanfaatan sumber energi panas bumi Gunung Sawal
V
20 Kota Banjar V Peningkatan sistem pengelolaan air
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 50
limbah di Pangandaran
UMUM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALANPasal 57 ayat 3a Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGANPasal 57 ayat 3b • Reaktivasi jalur KA Antar Kota Banjar-Cijulang, • Reaktivasi jalur KA Cikajang-Cibatu, • Pembangunan dan peningkatan sitem jaringan jalur KA lintas utara-selatan antara Galunggung-Tasikmalaya, • Peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SUMBERDAYA AIRPasal 57 ayat 3c • Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan danau/situ, • Pengembangan infrastruktur pengendali banjir, • Peningkatan kondisi jaringan irigasi.
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ENERGIPasal 57 ayat 3d • Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa energi air skala kecil, energi surya, energi angin dan bio-energi, • Pengembangan infrastruktur pemanfaatan gas alam, • Pengembangan Desa mandiri energi.
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMANPasal 57 ayat 3f • Pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun, • Pengembangan sistem pelayanan air bersih, • Penataan permukiman kumuh, • Penataan jaringan drainase perkotaan, • Pembangunan kawasan olahraga di PKW dan sarana olahraga di PKL, • Pembangunan Rumah Sakit Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C di PKL, • Pembangunan pusat kebudayaan di PKNp, • Pembangunan pusat rekreasi terpadu skala nasional dan internasional di PKNp, • Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan, desa di wilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa
Tengah dan kawasan rawan bencana, • Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan penanggulangan bencana, • Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan belajar, • Pembangunan Puskesmas.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 51
Tabel 6.12. Rencana Wilayah Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Lanjutan)
NO. KOTA/KABUPATEN
RENCANA WILAYAH PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DI (WP)
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
JALAN Pasal 58 ayat 3a
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN Pasal 58 ayat 3b
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
SUMBERDAYA AIR
Pasal 58 ayat 3c
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
ENERGI Pasal 58 ayat 3d
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI Pasal 58 ayat 3e
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN Pasal 58 ayat 3f
OPTIMALISASI KAWASAN INDUSTRI
Pasal 58 ayat 3g
WP Sukabumi
20 Kota Sukabumi Pembangunan Jalan Lingkar Sukabumi
Pembangunan Terminal Tipe A
V • Pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun,
• Pengembangan sistem pelayanan air bersih,
• Peningkatan sistem pengelolaan air limbah di Palabuhanratu.
21 Kabupaten Sukabumi Pembangunan Jalan Lingkar Sukabumi
Pembangunan Pangkalan Udara Citarate
Pembangunan Waduk Citepus, Waduk Ciletuh, Waduk Cikarang, Waduk Cikaso, Waduk Warungkiara dan Waduk Cibareno
Pengembangan lapangan panas bumi Cisolok-Cisukarame
V • Pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun,
• Pengembangan sistem pelayanan air bersih,
• Penyediaan TPA sampah regional.
Pembangunan Kawasan Industri Ciambar
Sebagian Kabupaten Cianjur
Pembangunan jalan lingkar
Pembangunan Waduk Cibuni dan
• Pengembangan PLTA pump
V • Pengembangan kawasan siap
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 52
Cianjur Waduk Cimaskara storage Cisokan, • Prospek panas
bumi di Tanggeung-Cibungur dan Cipanas-Pacet
bangun dan lingkungan siap bangun,
• Pengembangan sistem pelayanan air bersih.
UMUM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALANPasal 58 ayat 3a: Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGANPasal 58 ayat 3b • Pembangunan Terminal Tipe B di Palabuhanratu, • Peningkatan kapasitas pelabuhan laut perikanan samudera di Palabuhanratu, • Peningkatan sarana dan prasarana lalulintas angkutan jalan dan alur pelayaran di wilayah Sukabumi Selatan, • Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur KA lintas utara-selatan yang menghubungkan kota-kota Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang, • Peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SUMBERDAYA AIRPasal 58 ayat 3c • Revitalisasi dan optimalisasi fungsi situ dan embung, • Pengembangan infrastruktur pengendali banjir, • Peningkatan kondisi jaringan irigasi.
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ENERGIPasal 58 ayat 3d • Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa energi air skala kecil, energi surya, energi angin dan bio-energi, • Pengembangan pemanfaatan batubara untuk pembangkit listrik, • Pengembangan infrastruktur pemanfaatan gas alam, • Pengembangan Desa mandiri energi.
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMANPasal 58 ayat 3f • Pengembangan permukiman perkotaan yang memperhatikan prinsip konservasi, • Penataan permukiman kumuh, • Penataan jaringan drainase perkotaan, • Pembangunan kawasan olahraga di PKW dan sarana olahraga di PKL, • Pembangunan Rumah Sakit Tipe A di PKNp, Rumah Sakit Tipe B di PKW, dan Rumah Sakit Tipe C di PKL, • Pembangunan pusat kebudayaan di PKW dan PKNp, • Pembangunan pasar induk regional di Palabuhanratu, • Pembangunan pusat bisnis kelautan di PKNp, • Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, desa perbatasan dengan Provinsi Banten, permukiman kumuh nelayan,
dan kawasan rawan bencana, • Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan penanggulangan bencana, • Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan belajar, • Pembangunan Puskesmas.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 53
Tabel6.12 Rencana Wilayah Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Lanjutan)
NO. KOTA/KABUPATEN
RENCANA WILAYAH PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DI (WP) PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
JALAN Pasal 59 ayat 3a
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN Pasal 59 ayat 3b
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
SUMBERDAYA AIR Pasal 59 ayat 3c
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
ENERGI Pasal 59 ayat 3d
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN Pasal 59 ayat 3e
OPTIMALISASI KAWASAN INDUSTRI
Pasal 59 ayat 3f WP KK Cekungan Bandung
22 Kota Bandung Pembangunan/ pengembangan KA perkotaan
• Pengembangan energi dari sampah TPA,
• Pengembangan jaringan pipanisasi gas regional dan gas kota.
Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan perkotaan, industri dan pendidikan
23 Kabupaten Bandung Pembangunan jalan lingkar Majalaya dan Banjaran
Pembangunan Waduk Sukawana, Santosa, Ciwidey, Cimeta, Cikapundung, Citarik dan Tegalluar
• Peningkatan energi panas bumi di Cibuni, Patuha, Wayang Windu, Kamojang, Papandayan, Tampomas, Gunung Malabar,
• Pengembangan energi dari sampah TPA,
• Pengembangan jaringan pipanisasi gas regional dan gas kota.
Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan perkotaan, industri dan pendidikan
Pengembangan Kawasan Industri Rancaekek
24 Kabupaten Bandung Barat
• Peningkatan energi panas bumi di Tangkubanparahu
• Pengembangan energi dari sampah TPA,
Pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 54
• Pengembangan jaringan pipanisasi gas regional dan gas kota.
25 Kota Cimahi • Pengembangan energi dari sampah TPA,
• Pengembangan jaringan pipanisasi gas regional dan gas kota.
Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan perkotaan, industri dan pendidikan
UMUM • Pembangunan jalan tol Soreang-Pasirkoja, jalan tol dalam Kota Bandung (Terusan Pasteur-Ujungberung-Cileunyi) dan Ujungberung-Gedebage-Majalaya,
• Pembangunan jalan alternatif Bandung-Lembang,
• Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.
• Pembangunan jalur ganda KA Perkotaan Kiaracondong-Rancaekek-Cicalengka,
• Elektrifikasi jalur KA Perkotaan Padalarang-Kiaracondong- Cicalengka,
• Reaktivasi jalur KA Perkotaan Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari,
• Reaktivasi jalur KA Perkotaan Cikudapateuh-Soreang-Ciwidey,
• Pembangunan DT Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line,
• Pembangunan
• Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan danau/situ,
• Pengembangan infrastruktur pengendali banjir,
• Peningkatan kondisi jaringan irigasi.
• Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa energi air skala kecil, energi surya, energi angin dan bio-energi,
• Pemanfaatan batubara untuk industri,
• Pengembangan Desa mandiri energi.
• Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor,
• Peningkatan pengelolaan persampahan, revitalisasi TPA Leuwigajah, optimalisasi TPK Sarimukti, dan operasionalisasi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka,
• Peningkatan pelayanan air bersih,
• Peningkatan pengolahan air limbah,
• Penataan permukiman kumuh,
• Penataan jaringan drainase perkotaan,
• Pembangunan kawasan olahraga terpadu di PKN dan PKW dan sarana olahraga di PKL,
• Pembangunan Rumah Sakit Tipe A di PKN, Rumah Sakit Tipe B di
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 55
Terminal Tipe A, • Pengembangan
sistem angkutan umum massal perkotaan,
• Optimalisasi fungsi Bandara Husein Sastranegara sebagai Pusat Persebaran Tersier,
• Peningkatan prasarana lalulintas dan angkutan jalan.
PKW dan Rumah Sakit Tipe C di PKL,
• Pembangunan pusat kebudayaan di PKN dan PKW,
• Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, dan kawasan rawan bencana,
• Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi terutama di WP KK Cekungan Bandung bagian utara dan selatan,
• Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan belajar,
• Pembangunan Puskesmas.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 56
Tabel 6.13. Keterkaitan Fungsional Antar WP
KETERKAITAN FUNGSIONAL ANTAR WP
NO. KOTA/KABUPATEN
RENCANA KETERKAITAN FUNGSIONAL ANTAR WP DALAM
PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH Pasal 60a
RENCANA KETERKAITAN FUNGSIONAL ANTAR WP DALAM PEMBANGUNAN
DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
Pasal 60b
RENCANA KETERKAITAN FUNGSIONAL ANTAR WP DALAM PEMBANGUNAN
DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
Pasal 60c
RENCANA KETERKAITAN FUNGSIONAL ANTAR WP
DALAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH Pasal 60d
1. WP Bodebekpunjur • Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan jalan Tol Cikopo/Cikampek-Palimanan (Cikapali)
• Pembangunan jalan kolektor primer lintas utara
• Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis
• Pembangunan jalur KA Antar Kota Rancaekek-Jatinangor- Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten-Cirebon
• Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas selatan yang menghubungkan kota-kota Purwakarta-Bandung
• Pembangunan jalur KA cepat lintas Jakarta-Bandung
• Pembangunan rel ganda parsial jalur KA Cisomang-Cikadondong
• Peningkatan kondisi jaringan irigasi di bagian utara
• Pembangunan pipanisasi gas alam jalur South Sumatera West Java (SSWJ) dan Trans Line Jawa Barat
• Pembangunan jalan Tol Ciawi-Sukabumi, jalan Tol Sukabumi-Ciranjang, dan jalan Tol Ciranjang-Padalarang
• Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis
• Pembangunan jalan poros barat di jalur Palabuhanratu-Cikidang-Cibadak-Bogor-Depok-Jakarta
• Revitalisasi jalur KA Antar Kota Bandung-Sukabumi-Bogor
2. WP Puwasuka • Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu)
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 57
dan jalan Tol Cikopo/Cikampek-Palimanan (Cikapali)
• Pembangunan jalan kolektor primer lintas utara
• Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis
• Pembangunan jalur KA Antar Kota Rancaekek-Jatinangor- Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten-Cirebon
• Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas selatan yang menghubungkan kota-kota Purwakarta-Bandung
• Pembangunan jalur KA cepat lintas Jakarta-Bandung
• Pembangunan rel ganda parsial jalur KA Cisomang-Cikadondong
• Peningkatan kondisi jaringan irigasi di bagian utara
• Pembangunan pipanisasi gas alam jalur South Sumatera West Java (SSWJ) dan Trans Line Jawa Barat
3. WP Ciayumajakuning • Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan jalan Tol Cikopo/Cikampek-Palimanan (Cikapali)
• Pembangunan jalan kolektor primer lintas utara
• Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis
• Pembangunan jalur KA Antar Kota Rancaekek-Jatinangor- Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten-Cirebon
• Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas selatan yang menghubungkan kota-kota Purwakarta-Bandung
• Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar
• Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas selatan yang menghubungkan kota-kota Bandung-Tasikmalaya-Banjar
• Peningkatan jalan poros timur di jalur Pangandaran-Ciamis-Cikijing-Cirebon
• Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 58
• Pembangunan jalur KA cepat lintas Jakarta-Bandung
• Pembangunan rel ganda parsial jalur KA Cisomang-Cikadondong
• Peningkatan kondisi jaringan irigasi di bagian utara
• Pembangunan pipanisasi gas alam jalur South Sumatera West Java (SSWJ) dan Trans Line Jawa Barat
4. WP Priangan Timur - Pangandaran
• Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar
• Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas selatan yang menghubungkan kota-kota Bandung-Tasikmalaya-Banjar
• Peningkatan jalan poros timur di jalur Pangandaran-Ciamis-Cikijing-Cirebon
• Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis
• Pembangunan jalan lintas selatan
• Peningkatan status jalan lintas selatan menjadi jalan nasional
• Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis
• Penyelesaian penanganan jalan dan jembatan di bagian selatan
• Pembangunan jalan poros tengah di jalur Bandung- Pangalengan-Rancabuaya
5. WP Sukabumi • Pembangunan jalan lintas selatan
• Peningkatan status jalan lintas selatan menjadi jalan nasional
• Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis
• Penyelesaian penanganan jalan dan jembatan di bagian selatan
• Pembangunan jalan poros tengah di jalur Bandung- Pangalengan-Rancabuaya
• Pembangunan jalan Tol Ciawi-Sukabumi, jalan Tol Sukabumi-Ciranjang, dan jalan Tol Ciranjang-Padalarang
• Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis
• Pembangunan jalan poros barat di jalur Palabuhanratu-Cikidang-Cibadak-Bogor-Depok-Jakarta
• Revitalisasi jalur KA Antar Kota Bandung-Sukabumi-Bogor
6. WP KK Cekungan Bandung
• Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan jalan Tol Cikopo/Cikampek-Palimanan (Cikapali)
• Pembangunan jalan kolektor primer lintas utara
• Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis
• Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar
• Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas selatan yang menghubungkan kota-kota Bandung-Tasikmalaya-Banjar
• Peningkatan jalan poros timur di jalur Pangandaran-Ciamis-
• Pembangunan jalan lintas selatan
• Peningkatan status jalan lintas selatan menjadi jalan nasional
• Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis
• Penyelesaian penanganan jalan dan jembatan di bagian selatan
• Pembangunan jalan Tol Ciawi-Sukabumi, jalan Tol Sukabumi-Ciranjang, dan jalan Tol Ciranjang-Padalarang
• Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis
• Pembangunan jalan poros barat di jalur Palabuhanratu-Cikidang-
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 59
• Pembangunan jalur KA Antar Kota Rancaekek-Jatinangor- Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten-Cirebon
• Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas selatan yang menghubungkan kota-kota Purwakarta-Bandung
• Pembangunan jalur KA cepat lintas Jakarta-Bandung
• Pembangunan rel ganda parsial jalur KA Cisomang-Cikadondong
• Peningkatan kondisi jaringan irigasi di bagian utara
• Pembangunan pipanisasi gas alam jalur South Sumatera West Java (SSWJ) dan Trans Line Jawa Barat
Cikijing-Cirebon • Peningkatan kapasitas dan
kondisi ruas jalan strategis
• Pembangunan jalan poros tengah di jalur Bandung- Pangalengan-Rancabuaya
Cibadak-Bogor-Depok-Jakarta • Revitalisasi jalur KA Antar Kota
Bandung-Sukabumi-Bogor
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 60
Gambar 6.3. Peta Rencana Pengembangan Infrastruktur Strategis
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 61
Gambar 6.4. Peta Rencana Infrastruktur Jalan dan Perhubungan
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 62
Gambar 6.5. Peta Rencana Infrastruktur Sumber Day Air dan Irigasi
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 63
Gambar 6.6. Peta Rencana Infrastruktur Energi Terbarukan
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 64
Gambar 6.7. Peta Rencana Infrastruktur Permukiman
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 65
TABEL 6.14 RENCANA PROPORSI LUAS KAWASAN LINDUNG SETIAP KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG PROVINSI JAWA BARAT 2009-2029
Kabupaten/Kota Luas GIS (Ha)
KL Hutan KL Non Hutan Proporsi KL Total
(%) Hutan
Konservasi Hutan
Lindung Proporsi KL Hutan (%)
Sesuai Utk
Hutan Lindung
Resapan Air
Perlindungan Geologi
Rawan Letusan
Gunung Api
Rawan Gerakan
Tanah
Rawan Tsunami
Proporsi KL Non
Hutan (%)
BOGOR
297.646,5
41.827,8
-
14,05
1.335,1
40.168,9
1.248,6
-
42.526,7
-
28,65
42,70
SUKABUMI
416.173,5
48.045,9
2.062,2
12,04
7.022,6
32.501,0
14.169,2
1.519,1
97.081,2
8.850,1
38,72
50,76
CIANJUR
361.435,5
21.359,0
24.838,0
12,78
12.595,6
19.503,4
89,6
5.247,5
119.469,6
7.508,4
45,49
58,27
BANDUNG
172.663,3
15.991,8
33.483,2
28,65
1.344,8
59.768,3
-
37,3
10.924,4
-
41,74
70,40
BANDUNG BARAT
129.601,1
454,8
19.463,4
15,37
815,5
11.136,7
340,6
4.881,1
37.011,4
-
41,81
57,18
GARUT
311.007,5
15.799,2
75.742,8
29,43
10.221,7
54.922,1
56,2
21.576,6
70.842,1
3.975,5
51,96
81,39
TASIKMALAYA
270.969,8
25,9
16.844,1
6,23
7.909,2
13.417,8
25.274,2
8.806,4
96.496,2
5.525,4
58,10
64,32
CIAMIS
273.251,0
5.863,0
-
2,15
2.272,3
9.182,3
16.079,9
-
69.660,7
13.115,2
40,37
42,52
KUNINGAN
121.501,0
9.860,8
-
8,12
2.645,1
5.726,7
-
4.958,2
24.713,6
-
31,31
39,43
CIREBON
107.195,9
13,9
-
0,01
52,8
59,2
188,3
108,1
2.516,5
-
2,73
2,74
MAJALENGKA
130.938,5
5.019,6
4.935,5
7,60
524,9
23.764,5
-
4.630,9
12.437,5
-
31,59
39,19
SUMEDANG
156.343,9
10.636,8
9.276,6
12,74
1.033,2
18.475,7
-
-
34.218,0
-
34,36
47,10
INDRAMAYU
210.158,7
-
8.023,9
3,82
-
8.805,1
-
-
14,0
-
4,20
8,01 SUBANG 217.438,7 1.917,2 13.290,4 6,99 206,2 72.047,4 - 15.335,9 9.618,9 - 44,71 51,70
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 66
Kabupaten/Kota Luas GIS (Ha)
KL Hutan KL Non Hutan Proporsi KL Total
(%) Hutan
Konservasi Hutan
Lindung Proporsi KL Hutan (%)
Sesuai Utk
Hutan Lindung
Resapan Air
Perlindungan Geologi
Rawan Letusan
Gunung Api
Rawan Gerakan
Tanah
Rawan Tsunami
Proporsi KL Non
Hutan (%)
PURWAKARTA
99.400,4
2.677,3
373,0
3,07
363,0
31.695,4
125,1
-
14.047,5
-
46,51
49,58
KARAWANG
191.898,8
-
9.325,7
4,86
22,5
23.107,2
1.012,9
-
2.768,4
-
14,02
18,88
BEKASI
126.470,9
-
6.381,6
5,05 0
116,4
3,3
-
1.401,4
-
1,20
6,25
KOTA BOGOR
11.771,0
-
-
-
-
-
-
-
269,3
-
2,29
2,29
KOTA SUKABUMI
4.883,9
-
-
-
-
-
3,5
74,5
534,0
-
12,53
12,53
KOTA BANDUNG
17.243,9 -
- -
-
35,6
-
83,4
1.259,6
-
7,99 7,99
KOTA CIREBON
3.899,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KOTA BEKASI
21.564,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KOTA CIMAHI
4.445,5
-
-
-
-
57,6
-
98,0
212,3
-
8,28
8,28
KOTA DEPOK
20.277,2
7,6
-
0,04
-
-
-
-
-
-
-
0,04 KOTA TASIKMALAYA
18.498,2
-
-
-
1,3
-
-
694,6
1.516,3
-
11,96
11,96
KOTA BANJAR
13.382,7
-
-
-
13,6
-
-
-
1.109,9
-
8,40
8,40
Catatan Sumber Data:
− Kawasan Hutan Negara, berdasarkan Surat Menhut No. S.276/Menhut-VII/2010 berupa Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat yang diperbarui dengan basis Peta Dasar Tematik Kehutanan (PDTK)
− Daerah Rawan Bencana (Gempa, Gerakan Tanah, Gunung Api, Tsunami) Badan Geologi Departemen ESDM − Skoring Kawasan Lindung (berdasarkan Kelas Lereng, Kelas Tanah dan Kelas Hujan) kriteria berdasarkan SK Mentan 837 /KPTS/UM/11/1980 − Kriteria Kawasan Lindung berdasarkan PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional − Kawasan Sawah, Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000, Bakosurtanal − Permukiman Perkotaan dan Perdesaan, Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Data RBI Bakosurtanal
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 67
6.4. Matrik Dampak Keterkaitan KRP dengan Isu Lingkungan
Strategis
6.4.1. Cara Penilaian
Kategori dampak lingkungan terdiri dari dampak negatif dan dampak positif.
Dampak positif dinilai 1 sampai 3, dengan pengertian dampak positif kecil sampai dampak
positif besar. Dampak negatif dinilai -1 sampai -3 dengan pengertian dampak negatif kecil
sampai dengan dampak negatif besar. Kriteria skala dampak adalah sebagai berikut:
a. Nilai 0 = tidak berdampak atau tidak berkaitan dengan isu lingkungan hidup
b. Nilai 1 = dampak kecil
c. Nilai 2 = dampak sedang
d. Nilai 3 = dampak besar
Penilaian besarnya dampak dilakukan dengan cara menjumlahkan semua dampak
lingkungan yang ada pada suatu KRP. KRP masing masing sektor dinilai keterkaitan
dampaknya dengan issue utama yang selanjutnya dilakukan penjumlahan total, sehingga
menghasilkan besar dan kecilnya dampak lingkungan.
6.4.2. Keterkaitan Kebijakan Rencana dan Program terhadap Isu
Lingkungan
1. KRP PR-2 Kawasan Industri (Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya)
memiliki nilai dampak negatif -25, yakni dampak negatif terhadap
permasalahan lingkungan hidup, dengan rincian sebagai berikut:
Rencana Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap permasalahan
Penataan Ruang dengan nilai -2.
Rencana Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap Sumber Daya Hutan
dan Lahan dengan nilai -3, karena dapat mengurangi luas dan fungsi kawasan
hutan dan lahan.
Rencana Kawasan industri memiliki dampak negatif terhadap berkurangnya
sumberdaya pesisir dengan nilai -3. Pengembangan industri di kawasan pantai
utara dapat mengurangi potensi sumber daya pesisir yakni berkurangnya potensi
perikanan tambak.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 68
Rencana Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap masalah sumber daya
pangan dengan nilai -3, berkurangnya lahan pertanian akibat adanya konversi lahan
menjadi kawasan industri mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
Rencana kawasan industri memiliki dampak negatif terhadap masalah sumber daya
air dengan nilai -3, industri yang menghasilkan limbah cair memberikan dampak
terhadap menurunnya kualitas air sungai.
Rencana kawasan industri memiliki dampak negatif terhadap masalah sumber daya
energi dengan nilai -3, industri memberikan dampak terhadap peningkatan
kebutuhan sumberdaya energi (listrik,batubara).
Rencana kawasan industri memiliki dampak negatif terhadap masalah lingkungan
permukiman dengan nilai -2, pengembangan kawasan industri yang menghasilkan
limbah cair dapat mempengaruhi lingkungan permukiman sekitarnya, dan konversi
lahan permukiman menjadi industri
Rencana kawasan industri tidak memiliki dampak terhadap masalah lingkungan
industri dengan nilai 0.
Rencana kawasan industri memiliki dampak negatif terhadap masalah perhubungan
dengan nilai -3, pengembangan kawasan industri dapat meningkatkan bangkitan
lalulintas pada wilayah tersebut sehingga dapat menimbulkan kemacetan lalu
lintas.
Rencana kawasan industri memiliki dampak negatif terhadap masalah pencemaran
udara dan perubahan iklim dengan nilai -3, Kegiatan industri dapat menghasilkan
emisi udara ambient yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan
mempengaruhi perubahan iklim.
2. KRP PR-2 Kawasan Perdagangan dan Jasa (Rencana Pola Ruang Kawasan
Budidaya) memiliki nilai dampak negatif - 12, yakni dampak negatif
terhadap permasalahan lingkungan hidup, dengan rincian sebagai berikut:
Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa memiliki dampak negatif terhadap
permasalahan Penataan Ruang dengan nilai -2.
Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa memiliki dampak negatif terhadap Sumber
Daya Hutan dan Lahan dengan nilai -2, karena dapat mengurangi luas dan fungsi
kawasan hutan dan lahan.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 69
Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa memiliki dampak positif terhadap
peningkatan potensi sumberdaya pesisir dengan nilai 2. Pengembangan kawasan
perdagangan dan jasa meningkatkan distribusi potensi sumberdaya pesisir.
Rencana Perdagangan dan Jasa memiliki dampak negatif terhadap masalah sumber
daya pangan dengan nilai -2, berkurangnya lahan pertanian akibat adanya konversi
lahan menjadi kawasan perdagangan dan jasa.
Rencana Perdagangan dan Jasa memiliki dampak negatif terhadap masalah sumber
daya air dengan nilai -2, industri yang menghasilkan limbah cair memberikan
dampak terhadap menurunnya kualitas air sungai.
Rencana kawasan Perdagangan dan Jasa tidak memiliki dampak terhadap masalah
sumber daya energi dengan nilai 0
Rencana kawasan Perdagangan dan Jasa memiliki dampak negatif terhadap masalah
lingkungan permukiman dengan nilai -2, pengembangan kawasan Perdagangan
dan Jasa yang menghasilkan limbah cair dapat mempengaruhi lingkungan
permukiman sekitarnya, dan konversi lahan permukiman menjadi industri.
Rencana kawasan Perdagangan dan Jasa memiliki dampak negatif terhadap masalah
lingkungan permukiman dengan nilai -2, pengembangan kawasan Perdagangan
dan Jasa yang menghasilkan limbah cair dapat mempengaruhi lingkungan
permukiman sekitarnya, dan konversi lahan permukiman menjadi industri
Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa tidak memiliki dampak terhadap masalah
Lingkungan Industri dengan nilai 0
Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa memiliki dampak negatif terhadap
masalah perhubungan dengan nilai -3, Kegiatan kawasan Perdagangan dan Jasa
meningkatkan bangkitan lalulintas pada wilayah tersebut sehingga dapat
menimbulkan kemacetan lalu lintas.
Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa memiliki dampak negatif terhadap
masalah pencemaran udara dan perubahan iklim dengan nilai -1, aktifitas
transportasi pada Kawasan Kegiatan Perdagangan dan Jasa dapat menghasilkan
emisi udara ambient yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan
mempengaruhi perubahan iklim.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 70
3. KRP PR-3 Kawasan Industri Menengah (Rencana Pola Ruang Kawasan
Budidaya) memiliki nilai dampak negatif - 14, yakni dampak negatif
terhadap permasalahan lingkungan hidup, dengan rincian sebagai berikut:
Rencana Kawasan Industri Menengah memiliki dampak negatif terhadap
permasalahan Penataan Ruang dengan nilai 3.
Rencana Kawasan Industri Menengah memiliki dampak negatif terhadap Sumber
Daya Hutan dan Lahan dengan nilai -3, karena dapat menurunnya Sumber Daya
Hutan dan lahan.
Rencana Kawasan Industri Menengah tidak memiliki dampak terhadap masalag
sumberdaya pesisir dengan nilai 0.
Rencana Kawasan Industri Menengah memiliki dampak negatif terhadap masalah
sumber daya pangan dengan nilai -3, berkurangnya lahan pertanian akibat adanya
konversi lahan menjadi kawasan industri menengah.
Rencana Kawasan Industri Menengah memiliki dampak negatif terhadap masalah
sumber daya air dengan nilai -3, industri yang menghasilkan limbah cair
memberikan dampak terhadap menurunnya kualitas air sungai.
Rencana Kawasan Industri Menengah memiliki dampak negatif terhadap masalah
sumber daya energi dengan nilai -3, kawasan industri menengah memberikan
dampak terhadap peningkatan kebutuhan sumberdaya energi (listrik,batubara).
Rencana Kawasan Industri Menengah memiliki dampak negatif terhadap masalah
lingkungan permukiman dengan nilai -3, pengembangan kawasan industri yang
menghasilkan limbah cair dapat mempengaruhi lingkungan permukiman sekitarnya,
dan konversi lahan permukiman menjadi industri
Rencana kawasan industri tidak memiliki dampak terhadap masalah lingkungan
industri dengan nilai 0.
Rencana Kawasan Industri Menengah memiliki dampak negatif terhadap masalah
perhubungan dengan nilai -2, pengembangan kawasan industri dapat
meningkatkan bangkitan lalulintas pada wilayah tersebut sehingga dapat
menimbulkan kemacetan lalu lintas.
Rencana Kawasan Industri Menengah memiliki dampak negatif terhadap masalah
pencemaran udara dan perubahan iklim dengan nilai -3, Kegiatan Kawasan Industri
Menengah industri dapat menghasilkan emisi udara ambient yang dapat
menimbulkan pencemaran udara dan mempengaruhi perubahan iklim, emisi
dihasilkan dari industri dan transportasi sekitar kawasan industri.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 71
4. KRP PR-3 Kawasan Permukiman (Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya)
memiliki nilai dampak negatif - 14, yakni dampak negatif terhadap
permasalahan lingkungan hidup, dengan rincian sebagai berikut:
Rencana Kawasan Permukiman memiliki dampak negatif terhadap permasalahan
Penataan Ruang dengan nilai -2.
Rencana Kawasan Permukiman memiliki dampak negatif terhadap Sumber Daya
Hutan dan Lahan dengan nilai -3, karena dapat menurunnya Sumber Daya Hutan
dan lahan.
Rencana Kawasan Permukiman memiliki dampak terhadap masalah sumberdaya
pesisir dengan nilai -2. Karena dapat menurunnya sumber pesisir seperti perubahan
lahan pertanian di pesisir, dan tambak menjadi permukiman
Rencana Kawasan Permukiman memiliki dampak negatif terhadap masalah sumber
daya pangan dengan nilai -3, berkurangnya lahan pertanian akibat adanya konversi
lahan menjadi permukiman.
Rencana Kawasan Permukiman memiliki dampak negatif terhadap masalah sumber
daya air dengan nilai -3, permukiman menghasilkan limbah domestik memberikan
dampak terhadap menurunnya kualitas air sungai.
Rencana Kawasan Permukiman memiliki dampak negatif terhadap masalah sumber
daya energi dengan nilai -3, kawasan permukiman memberikan dampak terhadap
peningkatan kebutuhan sumberdaya energi listrik.
Rencana Kawasan Permukiman memiliki dampak positif terhadap masalah
lingkungan industri dengan nilai 2, pengembangan kawasan industri meningkatkan
kebutuhan perumahan bagi karyawan industri.
Rencana Kawasan Permukiman memiliki dampak positif terhadap peningkatan
kebutuhan permukiman penduduk dan mengurangi dampak pertumbuhan
permukiman kumuh/marginal dengan nilai 3.
Rencana Kawasan Permukiman memiliki dampak negatif terhadap masalah
perhubungan dengan nilai -3, kawasan permukiman meningkatkan jumlah
transportasi di wilayah sekitarnya dan dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas.
Rencana Kawasan Permukiman memiliki dampak negatif terhadap masalah
Pencemaran Udara dan perubahan iklim dengan nilai -2, pengembangan kawasan
permukiman melakukan perubahan lahan dari lahan vegetasi menjadi lahan
terbangun, dapat menimbulkan perubahan iklim. Pengembangan permukiman
disertai peningkatan volume lalu lintas akan menimbulkan pencemaran udara.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 72
5. KRP PR-2 Kawasan Pertambangan (Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya)
memiliki nilai dampak negatif - 11, yakni dampak negatif terhadap
permasalahan lingkungan hidup, dengan rincian sebagai berikut:
Rencana Kawasan Pertambangan memiliki dampak negatif terhadap permasalahan
Penataan Ruang dengan nilai -2.
Rencana Kawasan Pertambangan memiliki dampak negatif terhadap Sumber Daya
Hutan dan Lahan dengan nilai -3, karena dapat merusak Sumber Daya Hutan dan
lahan.
Rencana Kawasan Pertambangan memiliki dampak negatif masalah sumberdaya
pesisir dengan nilai -3. Karena dapat menurunnya sumber pesisir seperti perubahan
lahan pertanian di pesisir, dan tambak. Contoh kasus kerusakan sundjunes sebagai
benteng pasir alami pada pesisir selatan akibat pertambangan pasir besi dapat
meningkatkan dampak tsunami, dan gelombang pasang serta kerusakan bentang
alam dan lahan produktif.
Rencana Kawasan Pertambangan memiliki dampak negatif terhadap masalah
sumber daya pangan dengan nilai -3, berkurangnya lahan pertanian akibat adanya
konversi lahan menjadi pertambangan.
Rencana Kawasan Pertambangan memiliki dampak negatif terhadap masalah
sumber daya air dengan nilai -3, eksplorasi tambang dapat merusak sumber mata
air dan tata air sekitarnya.
Rencana Kawasan Pertambangan memiliki dampak positif terhadap pemenuhan
kebutuhan sumber daya energi dengan nilai 3, kawasan jenis tambang tertentu
memberikan dampak terhadap peningkatan kebutuhan energi.
Rencana Kawasan Pertambangan memiliki dampak positif terhadap kebutuhan
pembangunan lingkungan industri dengan nilai 3, bahan tambang dapat
menopang kebutuhan industri yang berbasis hasil tambang.
Rencana Kawasan Pertambangan memiliki dampak positif terhadap peningkatan
kebutuhan pembangunan permukiman dengan nilai 3.
Rencana Kawasan Pertambangan memiliki dampak negatif terhadap masalah
perhubungan dengan nilai -3, alat transportasi pengangkut hasiul tambang dapat
menimbulkan kerusakan jalan dan menimbulkan kemacetan lalu lintas.
Rencana Kawasan Pertambangan memiliki dampak negatif terhadap masalah
Pencemaran Udara dan perubahan iklim dengan nilai -3, Transportasi
pengangkutan hasil tambang dapat menimbulkan polusi udara. Pembukaan lahan
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 73
untuk tambang dapat merusak vegetasi yang ada sehingga dapat menimbulkan
perubahan iklim yang ada disekitarnya.
6. Pengembangan Infrastruktur Permukiman KRP PR-7 Priangan Timur, PR-8;
Wilayah Sukabumi; PR-6 CIAYUMAJAKUNING; PR-5 PURWASUKA; PR-6
BODOBEKPUNJUR (Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya) memiliki nilai
dampak negatif -2, yakni dampak negatif terhadap permasalahan
lingkungan hidup, dengan rincian sebagai berikut:
Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman memiliki dampak positif
terhadap permasalahan Penataan Ruang dengan nilai 3.
Rencana Pengembangan infrastruktur Permukiman memiliki dampak negatif
terhadap perubahan Sumber Daya Hutan dan Lahan dengan nilai -3, karena dapat
menurunnya Sumber Daya Hutan dan lahan.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman tidak memiliki dampak negatif
terhadap masalah sumberdaya pesisir dengan nilai -3. Karena dapat menurunnya
sumber daya pesisir seperti perubahan lahan pertanian di pesisir, dan tambak
menjadi lahan terbangun untuk permukiman
Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman memiliki dampak negatif
terhadap masalah sumber daya pangan dengan nilai -3, berkurangnya lahan
pertanian akibat adanya konversi lahan menjadi permukiman.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman memiliki dampak positif
terhadap masalah sumber daya air dengan nilai 2, peningkatan IPAL dapat
mengurangi pencemaran air, dan pembangunan jaringan drainase untuk
mengatasi permasalahan banjir.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman memiliki dampak negatif
terhadap masalah sumber daya energi dengan nilai -3, kawasan permukiman
memberikan dampak terhadap peningkatan kebutuhan sumberdaya energi listrik.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman memiliki dampak Positif
terhadap masalah lingkungan industri dengan nilai 2, pengembangan kawasan
industri meningkatkan kebutuhan perumahan bagi karyawan industri sehingga
dapat mengurangi permukiman kumuh di sekitar wilayah yang ada.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman memiliki dampak positif
terhadap peningkatan kebutuhan permukiman penduduk dan mengurangi dampak
pertumbuhan permukiman kumuh/marginal dengan nilai 3.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 74
Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman memiliki dampak negatif
terhadap masalah perhubungan dengan nilai -3, Jalan lingkungan permukiman
pada kawasan permukiman, pusat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dapat
meningkatkan volume lalu lintas di wilayah sekitarnya dan dapat menimbulkan
kemacetan lalu lintas.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman memilliki dampak positif
terhadap masalah pengendalian Pencemaran Udara dan perubahan iklim dengan
nilai 3, pengelolaan sampah yang benar sebagai infrastruktur permukiman
dapat mengurangi pencemaran udara, pencemaran akibat limbah padat, IPAL
domestik mampu mengendalikan limbah domestik.
7. Pengembangan Infrastruktur Permukiman KRP PR-9 CEKUNGAN BANDUNG
(Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya) memiliki nilai dampak negatif -1,
yakni dampak negatif terhadap permasalahan lingkungan hidup, dengan
rincian sebagai berikut:
Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman memiliki dampak positif
terhadap permasalahan Penataan Ruang dengan nilai 3.
Rencana Pengembangan infrastruktur Permukiman memiliki dampak negatif
terhadap perubahan Sumber Daya Hutan dan Lahan dengan nilai -3, karena dapat
menurunnya Sumber Daya Hutan dan lahan.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman tidak memiliki dampak terhadap
masalah sumberdaya pesisir dengan nilai 0 karena Wilayah Cekungan Bandung
tidak memiliki pesisir pantai.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman memiliki dampak negatif
terhadap masalah sumber daya pangan dengan nilai -3, berkurangnya lahan
pertanian akibat adanya konversi lahan menjadi permukiman.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman memiliki dampak positif
terhadap masalah sumber daya air dengan nilai 2, peningkatan IPAL dapat
mengurangi pencemaran air, dan pembangunan jaringan drainase untuk
mengatasi permasalahan banjir.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman memiliki dampak negatif
terhadap masalah sumber daya energi dengan nilai -3, kawasan permukiman
memberikan dampak terhadap peningkatan kebutuhan sumberdaya energi listrik.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 75
Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman memiliki dampak positif
terhadap masalah lingkungan industri dengan nilai 2, pengembangan kawasan
industri meningkatkan kebutuhan perumahan bagi karyawan industri sehingga
dapat mengurangi permukiman kumuh di sekitar wilayah yang ada.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman memiliki dampak positif
terhadap peningkatan kebutuhan permukiman penduduk dan mengurangi dampak
pertumbuhan permukiman kumuh/marginal dengan nilai 3.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman memiliki dampak negatif
terhadap masalah perhubungan dengan nilai -3, Jalan lingkungan permukiman
pada kawasan permukiman, pusat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dapat
meningkatkan volume lalu lintas di wilayah sekitarnya dan dapat menimbulkan
kemacetan lalu lintas.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman memilliki dampak positif
terhadap masalah pengendalian Pencemaran Udara dan perubahan iklim dengan
nilai 3, pengelolaan sampah yang benar sebagai infrastruktur permukiman
dapat mengurangi pencemaran udara, pencemaran akibat limbah padat, IPAL
domestik mampu mengendalikan limbah domestik.
8. Optimalisasi Kawasan Industri KRP PR-7 Wilayah Priangan Timur-
Pangandaran, PR-6 Wilayah CIAYUMAJAKUNING, PR-5 Wilayah PURWASUKA
(Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya) memiliki nilai dampak negatif -17,
yakni dampak negatif terhadap Permasalahan lingkungan hidup, dengan
rincian sebagai berikut:
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak positif terhadap
permasalahan Penataan Ruang dengan nilai 3.
Rencana Optimalsiasi Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap
perubahan Sumber Daya Hutan dan Lahan dengan nilai -3, karena dapat
menurunnya Sumber Daya Hutan dan lahan.
Rencana Optimasalisasi Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap
masalah sumberdaya pesisir dengan nilai -3. Pembangunan industri pengolahan
akan merusak sumberdaya pesisir sekitarnya.
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap masalah
sumber daya pangan dengan nilai -3, berkurangnya lahan pertanian akibat adanya
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 76
konversi lahan menjadi Kawasan Industri akan mempengaruhi ketahanan pangan
nasional.
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap masalah
sumber daya air dengan nilai -3, peningkatan kapasitas industri memberikan
dampak terhadap menurunnya kualitas air sungai, serta peningkatan pemanfaatan
sumber air yang berlebihan melebihi ketersediaan air yang ada.
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap masalah
sumber daya energi dengan nilai -3, optimalisasi kawasan industri memberikan
dampak terhadap peningkatan kebutuhan sumberdaya energi listrik.
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak positifterhadap masalah
lingkungan industri dengan nilai 3, optimalisasi kawasan industri dapat
meningkatkan pertumbuhan prekonomian industri secara umum di wilayah yang
ada.
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap
peningkatan kebutuhan permukiman dengan nilai -3, sehingga akan berdampak
meningkatnya tekanan lahan sekitarnya .
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap
masalah perhubungan dengan nilai -3, optimalisasi kawasan industri pada
penningkatan kapasitas akan meningkatkan volume lalu lintas di wilayah sekitarnya
dan dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas.
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memilliki dampak negatif terhadap masalah
Pencemaran Udara dan perubahan iklim dengan nilai -2 apabila optimalisasi
terhadap kapasitas insutri. Rencana optimalisasi kawasan industri memiliki dampak
positif apabila dilakukan peningkatan terhadap upaya pemanfaatan IPAL, dan
pengendalian emisi udara.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 77
9. Optimalisasi Kawasan Industri KRP PR-9 Wilayah Cekungan Bandung, PR-8
Wilayah Sukabumi (Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya) memiliki nilai
dampak negatif -14, yakni dampak negatif terhadap Permasalahan
lingkungan hidup, dengan rincian sebagai berikut:
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak positif terhadap
permasalahan Penataan Ruang dengan nilai 3.
Rencana Optimalsiasi Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap
perubahan Sumber Daya Hutan dan Lahan dengan nilai -3, karena dapat
menurunnya Sumber Daya Hutan dan lahan.
Rencana Optimasalisasi Kawasan Industri tidak memiliki dampak terhadap masalah
sumberdaya pesisir dengan nilai 0. Karena tidak memiliki kawasan pesisir.
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap masalah
sumber daya pangan dengan nilai -3, berkurangnya lahan pertanian akibat adanya
konversi lahan menjadi Kawasan Industri akan mempengaruhi ketahanan pangan
nasional.
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap masalah
sumber daya air dengan nilai -3, peningkatan kapasitas industri memberikan
dampak terhadap menurunnya kualitas air sungai, serta peningkatan pemanfaatan
sumber air yang berlebihan melebihi ketersediaan air yang ada.
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap masalah
sumber daya energi dengan nilai -3, optimalisasi kawasan industri memberikan
dampak terhadap peningkatan kebutuhan sumberdaya energi listrik.
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak positifterhadap masalah
lingkungan industri dengan nilai 3, optimalisasi kawasan industri dapat
meningkatkan pertumbuhan prekonomian industri secara umum di wilayah yang
ada.
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap
peningkatan kebutuhan permukiman dengan nilai -3, sehingga akan berdampak
meningkatnya tekanan lahan sekitarnya .
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap
masalah perhubungan dengan nilai -3, optimalisasi kawasan industri pada
penningkatan kapasitas akan meningkatkan volume lalu lintas di wilayah sekitarnya
dan dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 78
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memilliki dampak negatif terhadap masalah
Pencemaran Udara dan perubahan iklim dengan nilai -2 apabila optimalisasi
terhadap kapasitas insutri. Rencana optimalisasi kawasan industri memiliki dampak
positif apabila dilakukan peningkatan terhadap upaya pemanfaatan IPAL, dan
pengendalian emisi udara.
10. Optimalisasi Kawasan Industri KRP PR-4 Wilayah BODOBEKPUNJUR
(Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya) memiliki nilai dampak negatif -15,
yakni dampak negatif terhadap Permasalahan lingkungan hidup, dengan
rincian sebagai berikut:
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak positif terhadap
permasalahan Penataan Ruang dengan nilai 3.
Rencana Optimalsiasi Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap
perubahan Sumber Daya Hutan dan Lahan dengan nilai -3, karena dapat
menurunnya Sumber Daya Hutan dan lahan.
Rencana Optimasalisasi Kawasan Industri tidak memiliki dampak terhadap masalah
sumberdaya pesisir dengan nilai 0. Karena tidak memiliki kawasan pesisir.
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap masalah
sumber daya pangan dengan nilai -3, berkurangnya lahan pertanian akibat adanya
konversi lahan menjadi Kawasan Industri akan mempengaruhi ketahanan pangan
nasional.
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap masalah
sumber daya air dengan nilai -3, peningkatan kapasitas industri memberikan
dampak terhadap menurunnya kualitas air sungai, serta peningkatan pemanfaatan
sumber air yang berlebihan melebihi ketersediaan air yang ada.
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap masalah
sumber daya energi dengan nilai -3, optimalisasi kawasan industri memberikan
dampak terhadap peningkatan kebutuhan sumberdaya energi listrik.
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak positifterhadap masalah
lingkungan industri dengan nilai 3, optimalisasi kawasan industri dapat
meningkatkan pertumbuhan prekonomian industri secara umum di wilayah yang
ada.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 79
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap
peningkatan kebutuhan permukiman dengan nilai -3, sehingga akan berdampak
meningkatnya tekanan lahan sekitarnya .
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memiliki dampak negatif terhadap
masalah perhubungan dengan nilai -3, optimalisasi kawasan industri pada
penningkatan kapasitas akan meningkatkan volume lalu lintas di wilayah sekitarnya
dan dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas.
Rencana Optimalisasi Kawasan Industri memilliki dampak negatif terhadap masalah
Pencemaran Udara dan perubahan iklim dengan nilai -3 apabila optimalisasi
terhadap kapasitas insutri. Rencana optimalisasi kawasan industri memiliki dampak
positif apabila dilakukan peningkatan terhadap upaya pemanfaatan IPAL, dan
pengendalian emisi udara.
11. KRP PR-4,PR-6, PR-6, PT-7,PR-8, PR-9 Pengembangan Infrastruktur Jalan
(Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya) memiliki nilai dampak negatif 7,
yakni dampak negatif terhadap Permasalahan lingkungan hidup, dengan
rincian sebagai berikut:
Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan memiliki dampak positif terhadap
permasalahan Penataan Ruang dengan nilai 3.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan memiliki dampak negatif terhadap
perubahan Sumber Daya Hutan dan Lahan dengan nilai -3, karena dapat
menurunnya Sumber Daya Hutan dan lahan.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan memiliki dampak negatif terhadap
masalah sumberdaya pesisir dengan nilai -3. Karena dapat menurunnya sumber
daya pesisir seperti perubahan lahan pertanian di pesisir berkurangnya, dan
tambak menjadi lahan terbangun atau permukiman sehingga dapat mengganggu
ketahanan pangan. Pertanian dan tambak sebagian besar terdapat pada Pesisir
Utara yakni berada di Kabupaten Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, dan
Kabupaten Bekasi.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan memiliki dampak negatif terhadap
masalah sumber daya pangan dengan nilai -3, berkurangnya lahan pertanian
akibat adanya konversi lahan menjadi infrastruktur jalan akan mempengaruhi
ketahanan pangan nasional.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 80
Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan memiliki dampak negatif terhadap
masalah sumber daya air dengan nilai -2, peningkatan infrastruktur jalan
memberikan dampak terhadap menurunnya kualitas air sungai, peningkatan jalan
dapat meningkatkan limpasan air permukaan karena berkurangnya daya serap air
hujan.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan tidak memiliki dampak terhadap
masalah sumber daya energi dengan nilai 0.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan memiliki dampak positifterhadap
masalah lingkungan industri dengan nilai 3, pengembangan infrastruktur jalan
dapat meningkatkan aksesibilitas kegiatan industri dan dapat menunjang
perekonomian wilayah setempat.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan memiliki dampak negatif terhadap
masalah lingkungan permukiman dengan nilai -3, perkembangan infrastruktur jalan
akan berdampak meningkatnya konvesi lahan permukiman menjadi infrastruktur
jalan, sehingga terjadi peningkatan kebutuhan permukiman.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan memiliki dampak positif terhadap
penanganan masalah perhubungan dengan nilai 3, pengembangan infrastruktur
jalan dapat menunjang infrastruktur perhubungan seperti terminal, serta dapat
mengurangi kemacetan lalu lintas.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan memilliki dampak negatif terhadap
masalah pencemaran udara dan perubahan iklim dengan nilai-3. Pengembangan
infrastruktur jalan dapat meningkatkan volume lalulintas pada wilayah yang ada,
sehingga akan meningkatkan emisi udara ambient dari kendaraan bermotor yang
ada, selain itu perubahan lahan terbangun menjadi infrastruktur jalan dapat
mengganggu vegetasi yang sudah ada akibat konversi lahan menjadi jaringan
jalan.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 81
12. KRP PR-4,PR-6, PR-6, PT-7,PR-8, PR-9 Pengembangan Infrastruktur
Perhubungan (Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya) memiliki nilai
dampak negatif -7, yakni dampak negatif terhadap Permasalahan
lingkungan hidup, dengan rincian sebagai berikut:
Rencana Pengembangan Infrastruktur Perhubungan memiliki dampak positif
terhadap permasalahan Penataan Ruang dengan nilai 3.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Perhubungan memiliki dampak negatif
terhadap perubahan sumber daya hutan dan lahan dengan nilai -3, pengembangan
infrastruktur perhubungan karena dapat mengakibatkan menurunnya potensi
sumber daya hutan dan lahan.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Perhubungan memiliki dampak negatif
terhadap masalah sumberdaya pesisir dengan nilai -3. Karena dapat menurunnya
sumber daya pesisir seperti perubahan lahan pertanian dan dan terganggunya
lahan konservasi di pesisir utara mengakibatkan terganggunya keseimbangan
ekologis pesisir, contoh: rencana pembangunan pelabuhan laut di Kabupaten
Bekasi.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Perhubungan memiliki dampak negatif
terhadap masalah sumber daya pangan dengan nilai -2, berkurangnya lahan
pertanian akibat adanya konversi lahan menjadi infrastruktur perhubungan akan
mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Perhubungan memiliki dampak negatif
terhadap masalah sumber daya air dengan nilai -1, peningkatan infrastruktur jalan
memberikan dampak terhadap menurunnya kualitas air sungai, peningkatan
infrastruktur perhubugan dapat meningkatkan limpasan air permukaan karena
berkurangnya daya serap air hujan.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Perhubungan tidak memiliki dampak terhadap
masalah sumber daya energi dengan nilai 0.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Perhubungan memiliki dampak positif
terhadap masalah lingkungan industri dengan nilai 3, pengembangan
infrastruktur jalan dapat meningkatkan aksesibilitas kegiatan industri dan dapat
menunjang perekonomian wilayah.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Perhubungan memiliki dampak negatif
terhadap masalah lingkungan permukiman dengan nilai -2, perkembangan
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 82
infrastruktur perhubungan dapat mengakibatkan terjadinya pembebasan/konversi
lahan permukiman menjadi lahan infrastruktur perhubungan, sehingga terjadi
tekanan lahan dan peningkatan kebutuhan permukiman pengganti.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Perhubungan memiliki dampak positif
terhadap penanganan masalah perhubungan dengan nilai 3, pengembangan
infrastruktur jalan dapat menunjang infrastruktur perhubungan seperti terminal,
pengembangan jalur Kereta Api dan Pelabuhan, dapat mengurangi kemacetan lalu
lintas dan meningkatkan pembangunan perekonomian wilayah secara umum.
Rencana Pengembangan Infrastruktur Perhubungan memilliki dampak negatif
terhadap masalah pencemaran udara dan perubahan iklim dengan nilai-3.
Pengembangan infrastruktur perhubungan dapat meningkatkan volume lalulintas
pada wilayah yang ada, sehingga akan meningkatkan emisi udara ambient dari
kendaraan bermotor yang ada, selain itu perubahan lahan terbangun menjadi
infrastruktur jalan dapat mengganggu vegetasi yang sudah ada akibat konversi
lahan.
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 83
Tabel 6.15. Matrik Dampak Keterkaitan KRP dengan Isu Lingkungan Strategis
KODE KRP
KRP
PASAL
ISU LINGKUNGAN STRATEGIS
BO
BO
T
Penataan Ruang
Sumber D
aya H
utan dan Lahan
Sumber D
aya Pesisir
Sumber D
aya Pangan
Sumber D
aya Air
Sumber D
aya Energi
Lingkungan Perm
ukiman
Lingkungan Industri
Perhubungan
Pencemaran
Udara
dan Perubahan Iklim
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KRP STRUKTUR RUANG
KRP SR-1 Rencana Sistem Transportasi PASAL 13, 19, 20, 67,81
KRP SR-11 a. Rencana Peningkatan Kualitas Pergerakan
3 0 1 -1 -1 2 3 -2 3 -3 5
KRP SR-12 b. Peningkatan Fungsi Jalan PASAL 19,20 3 0 1 -1 -1 2 3 2 3 -3 9 KRP SR-13 c. Pengelolaan Jaringan Arteri Primer PASAL 19,20 3 0 1 -1 -1 1 3 -3 3 -3 3
KRP SR-14 d. Pembangunan Jalan, Jembatan, Terminal PASAL 19,20 3 -1 1 -1 -1 2 3 0 3 -3 6 KRP SR-15 e. Pembangunan Sistem Angkutan Masal (Basis Jalan dan Kereta Api) 3 0 1 -1 -1 3 3 0 3 -3 8 KRP SR-2 Rencana Sarana dan Prasarana Wilayah PASAL 19,21 KRP SR-21 a. Rencana Penyediaan Air Bersih 0 -2 0 0 0 3 0 0 3 0 4
KRP SR-22 b. Rencana Pengelolaan Air Baku Untuk irigasi dan Industri PASAL 21 3 -1 0 1 1 3 0 0 0 0 7 KRP SR-23 c. Rencana Sistem Jaringan Drainase 0 2 0 0 1 3 3 3 2 0 14
KRP SR-24 d. Rencana Sistem Pengelolaan Persampahan 0 -1 1 3 3 3 -1 3 2 3 16 KRP SR-25 f. Rencana Sistem Jaringan Listrik 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 7
KRP SR-26 g. Rencana Pengembangan Pelayanan Telekomunikasi PASAL 23 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 5 KRP SR-27 h. Rencana Penyediaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum -1 -1 0 0 0 3 -1 -1 3 -1 1
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 84
KODE KRP
KRP
PASAL
ISU STRATEGIS
BO
BO
T
Penataan Ruang
Sumber D
aya H
utan dan Lahan
Sumber D
aya Pesisir
Sumber D
aya Pangan
Sumber D
aya Air
Sumber D
aya Energi
Lingkungan Perm
ukiman
Lingkungan Industri
Perhubungan
Pencemaran
Udara
dan Perubahan Iklim
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KRP POLA RUANG KRP PR-1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung (Pasal 72)
KRP PR-11 A. Kesatuan Pemangku Hutan PASAL 29 3 3 3 3 3 0 0 0 0 3 18 KRP PR-12 B. Kawasan Resapan Air PASAL 29 3 3 3 3 3 0 0 0 0 3 18
KRP PR-13 C. Kawasan perlindungan setempat; PASAL 30 3 3 3 3 3 0 3 3 0 3 24
KRP PR-14 D. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahannya;(Hutan Lindung) PASAL 30 3 3 0 3 3 3 0 3 0 3 21
d1.Kawasan Sekitar danau dan waduk/situ 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 24
d2.Kawasan sekitar mata air 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 21 d3.RTH 3 3 0 0 3 0 3 0 0 3 15
KRP PR-15 E. Kawasan Suaka Alam PASAL 31
e1.Kawasan Cagar Alam PASAL 31 3 3 3 3 3 0 0 0 0 3 18 e2.Kawasan Suaka Margasatwa PASAL 31 3 3 3 0 3 0 0 0 0 3 15 e3.Kawasan Suaka Alam Laut PASAL 31 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 12 e4.Kawasan Pantai Mangrove PASAL 31 3 3 3 1 3 0 0 0 0 3 16 KRP PR-16 F. Kawasan Pelestarian Alam; (Hutan Konservasi) PASAL 32
f1.Kawasan Pelestarian Alam PASAL 32 3 3 3 0 3 0 0 0 0 3 15 f2.Taman Wisata Alam PASAL 32 3 3 3 0 3 0 0 0 -1 3 14
KRP PR-17 G.Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan PASAL 33 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 85
KODE KRP
KRP
PASAL
ISU STRATEGIS
BO
BO
T
Penataan Ruang
Sumber D
aya H
utan dan Lahan
Sumber D
aya Pesisir
Sumber D
aya Pangan
Sumber D
aya Air
Sumber D
aya Energi
Lingkungan Perm
ukiman
Lingkungan Industri
Perhubungan
Pencemaran
Udara
dan Perubahan Iklim
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KRP PR-18 H. Kawasan Rawan Bencana Alam PASAL 34 3 3 1 0 3 1 0 3 3 0 17
h1.Kawasan Rawan Longsor PASAL 34 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 h2.Kawasan Gelombang Pasang PASAL 34 3 3 3 0 0 0 0 0 3 0 12 h3.Kawasan Rawan Banjir PASAL 34 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 24 KRP PR-19 I.Kawasan Lindung Geologi PASAL 35
i1.Kawasan Konservasi Geologi PASAL 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 27 i2.Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi PASAL 35 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 15 i3.Kawasan Zona Sesar Aktif PASAL 35 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 15 i4. Kawasan Rawan Stunami PASAL 35 3 3 3 3 0 0 3 3 3 0 21 J.Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah PASAL 37 3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 15 K.Kawasan Terumbu Karang PASAL 38 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 12 L.Kawasan Koridor Bagi Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi PASAL 39 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 12 KRP PR-2 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya PASAL 41 A. Kawasan Hutan Produksi PASAL 41 3 3 3 3 3 0 3 0 0 3 21 B.Kawasan Pertanian Beririgasi Teknis PASAL 42 3 3 0 3 -2 0 0 0 0 0 7 C.Kawasan Perkebunan PASAL 43 3 3 0 3 2 0 0 0 0 0 11 D.Kawasan Peternakan PASAL 44 3 3 0 3 -1 1 -3 0 0 0 6 E.Kawasan Pesisir Laut dan Pulau Kecil PASAL 45 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 12 F.Kawasan Perikanan PASAL 46 3 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 5
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 86
KODE KRP
KRP
PASAL
ISU STRATEGIS
BO
BO
T
Penataan Ruang
Sumber D
aya H
utan dan Lahan
Sumber D
aya Pesisir
Sumber D
aya Pangan
Sumber D
aya Air
Sumber D
aya Energi
Lingkungan Perm
ukiman
Lingkungan Industri
Perhubungan
Pencemaran
Udara
dan Perubahan Iklim
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
G.Kawasan Pertambangan PASAL 47 -2 -3 -3 -3 -3 3 3 3 -3 -3 -11 H.Kawasan Industri PASAL 48 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -2 0 -3 -3 -25 I. Kawasan Perdagangan dan Jasa PASAL 49 -2 -2 2 -2 -2 0 -2 0 -3 -1 -12 J.Kawasan Pariwisata PASAL 50 3 3 3 0 3 0 -1 0 -1 -1 9 K.Kawasan Permukiman Perkotaan PASAL 51 3 -3 3 -3 -3 0 3 0 0 3 3 L.Ruang terbuka hijau PASAL 52 KRP PR-3 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Lainnya A. Kawasan Perdagangan dan Jasa PASAL 100 3 3 3 -2 -2 -1 3 3 -3 -2 5 B. Kawasan Permukiman PASAL 102 3 -3 -2 -3 -3 -3 3 2 -3 -2 -11 C.Ruang Terbuka Hijau PASAL 30,52 3 3 3 0 3 0 0 0 0 3 15
D. Kawasan Permukiman
PASAL 51,54,55,56,57,58,59,102 -2 -3 0 -3 -3 -3 3 2 -3 -2 -14
E. Kawasan Agribisnis PASAL 56,58 3 3 0 3 -1 0 0 0 0 0 8
F.Kawasan Industri Menengah PASAL 48 3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 3 -2 -3 -16 G.Kawasan Pertahanan dan Keamanan PASAL 53
g1.Kawasan Pendidikan dan Latihan Militer TNI PASAL 53 3 0 0 -1 -1 -1 2 0 2 0 4 g2.Penetapan Kawasan Pangkalan TNI Angkatan Udara PASAL 53 3 0 0 -1 -1 -1 2 0 2 -1 3
g3.Penetapan Kawasan Pangkalan TNI Angkatan Laut PASAL 53 3 0 0 -1 -1 -1 2 0 2 -1 3 g4.Penetapan Kawasan Pendidikan POLRI PASAL 53 3 0 0 -1 -1 -1 2 0 2 0 4
g5.Penetapan Lokasi Kawasan Militer Lainnya PASAL 53 3 0 0 -1 -1 -1 2 0 2 -1 3
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 87
KODE KRP
KRP
PASAL
ISU STRATEGIS
BO
BO
T
Penataan Ruang
Sumber D
aya H
utan dan Lahan
Sumber D
aya Pesisir
Sumber D
aya Pangan
Sumber D
aya Air
Sumber D
aya Energi
Lingkungan Perm
ukiman
Lingkungan Industri
Perhubungan
Pencemaran
Udara
dan Perubahan Iklim
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KRP PR-4 Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah BODOBEKBUNJUR PASAL 54 A.Pengembangan Infrastruktur Jalan PASAL 54 3 -3 -3 -2 -2 0 -3 3 3 -2 -6 B.Pengembangan Infrastruktur Perhubungan PASAL 54 3 -2 -3 -2 -1 0 -2 3 3 -3 -4 C.Pengembangan Infrastruktur Sumberdaya Air PASAL 54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 27 D.Pengembangan Infrastruktur Energi PASAL 54 3 0 0 -1 3 3 3 -1 -2 0 8 E.Pengembangan Infrastruktur Permukiman PASAL 54 3 -3 -3 -3 2 -3 3 0 -3 3 -2 F.Optimalisasi Kawasan Industri PASAL 54 3 -3 0 -3 -3 -3 3 3 -3 -3 -15 KRP PR-5 Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah PURWASUKA PASAL 55 A.Pengembangan Infrastruktur Jalan PASAL 55 3 -2 3 -2 -2 0 3 3 3 -2 7 B.Pengembangan Infrastruktur Perhubungan PASAL 55 3 -2 0 -2 -1 -3 3 3 3 -3 1 C.Pengembangan Infrastruktur Sumberdaya Air PASAL 55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 27 D.Pengembangan Infrastruktur Energi PASAL 55 3 0 0 -1 3 3 3 -1 -2 0 8 E.Pengembangan Infrastruktur Permukiman PASAL 55 3 -3 -3 -3 2 -3 3 2 -3 3 -2 F.Optimalisasi Kawasan Industri PASAL 55 3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 3 -3 -2 -17 KRP PR-6 Rencana pengembangan infrastruktur wilayah CIAYUMAJAKUNING PASAL 56 A.Pengembangan Infrastruktur Jalan PASAL 56 3 -2 3 -2 -2 0 3 3 3 -2 7 B.Pengembangan Infrastruktur Perhubungan PASAL 56 3 -2 0 -2 -1 -3 3 3 3 -3 1 C.Pengembangan Infrastruktur Sumberdaya Air PASAL 56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 27 D.Pengembangan Infrastruktur Energi PASAL 56 3 0 0 -1 3 3 3 -1 -2 0 8 E.Pengembangan Infrastruktur Permukiman PASAL 56 3 -3 -3 -3 2 -3 3 2 -3 3 -2
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 88
F.Optimalisasi Kawasan Industri PASAL 56 3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 3 -3 -2 -17
KODE KRP
KRP
PASAL
ISU STRATEGIS
BO
BO
T
Penataan R
uang
Sumber D
aya H
utan dan Lahan
Sumber D
aya Pesisir
Sumber D
aya Pangan
Sumber D
aya A
ir
Sumber D
aya Energi
Lingkungan Perm
ukiman
Lingkungan Industri
Perhubungan
Pencemaran
Udara
dan Perubahan Iklim
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KRP PR-7
Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Priangan Timur- Pangandaran PASAL 57
A.Pengembangan Infrastruktur Jalan PASAL 57 3 -2 3 -2 -2 0 3 3 3 -2 7 B.Pengembangan Infrastruktur Perhubungan PASAL 57 3 -2 0 -2 -1 -3 3 3 3 -3 1 C.Pengembangan Infrastruktur Sumberdaya Air PASAL 57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 27 D.Pengembangan Infrastruktur Energi PASAL 57 3 0 0 -1 3 3 3 -1 -2 0 8 E.Pengembangan Infrastruktur Permukiman PASAL 57 3 -3 -3 -3 2 -3 3 2 -3 3 -2 F.Optimalisasi Kawasan Industri PASAL 57 3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 3 -3 -2 -17 KRP PR-8 Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sukabumi PASAL 58 A.Pengembangan Infrastruktur Jalan PASAL 58 3 -2 3 -2 -2 0 3 3 3 -2 7 B.Pengembangan Infrastruktur Perhubungan PASAL 58 3 -2 0 -2 -1 -3 3 3 3 -3 1 C.Pengembangan Infrastruktur Sumberdaya Air PASAL 58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 27 D.Pengembangan Infrastruktur Energi PASAL 58 3 0 0 -1 3 3 3 -1 -2 0 8 E.Pengembangan Infrastruktur Permukiman PASAL 58 3 -3 -3 -3 2 -3 -3 3 -3 3 -7 F.Optimalisasi Kawasan Industri PASAL 58 3 -3 0 -3 -3 -3 -3 3 -3 -2 -14
KRP PR-9 Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Cekungan Bandung PASAL 59
A.Pengembangan Infrastruktur Jalan PASAL 59 3 -2 3 -2 -2 0 3 3 3 -2 7 B.Pengembangan Infrastruktur Perhubungan PASAL 59 3 -2 0 -2 -1 -3 3 3 3 -3 1 C.Pengembangan Infrastruktur Sumberdaya Air PASAL 59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 27 D.Pengembangan Infrastruktur Energi PASAL 59 3 0 0 -1 3 3 3 -1 -2 0 8 E.Pengembangan Infrastruktur Permukiman PASAL 59 3 -3 0 -3 2 -3 3 2 -3 3 -1
Penyusunan KaJIan LInGKunGan HIDuP strateGIs untuK evaLuasI rtrW P r O v I n s I J a W a B a r a t
Pt. eCOterra MuLtIPLan VI - 89
F.Optimalisasi Kawasan Industri PASAL 59 3 -3 0 -3 -3 -3 -3 3 -3 -2 -14 JUMLAH 246 31 69 -18 36 11 121 127 49 -7 739
Sumber : Hasil FGD serta Hasil Analisis Konsultan 2014