Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019

  • View
    1.071

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

disampaikan oleh Direktur Pengembangan Wilayah Bappenas pada Lokakarya Back Ground Study Penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan. Regional Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara di Kuta, Bali 23 September 2013

Transcript

  • 1. oleh: Direktur Pengembangan Wilayah Workshop Regional Wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Denpasar, 23 September 2013

2. Proses Perencanaan 1. Proses Politik : Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan Presiden / Kepala Daerah terpilih selama kampanye. 2. Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan 3. Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stake holders) Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang 4. Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan 3. PENYUSUNAN RPJMN DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Slide - 3 Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019 Rancangan RPJMN 2015-2019 Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 Visi Misi Presiden terpilih Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet Arahan RPJPN 2005-2025 Isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 (background studies) Evaluasi RPJMN 2010-2014 4. Penyusunan Background Studies : identifikasi isu-isu strategis jangka menengah 2015-2019 Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015- 2019 Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 Januari 2013 Desember 2013 Januari 2014 Agustus 2014 mulai November 2014 Januari 2015 AGENDA BESAR PENYUSUNAN RPJMN Slide - 4 5. BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN Agustus 2014 November 2014 Desember 2014 Januari 20152013 Februari 2015 Slide - 5 6. RPJMN 2010-2014 Perpres 5 Tahun 2010 BUKU I : PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan Kerangka Makro BUKU II : STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG Sinergi pembangunan antarbidang Strategi lintas bidang dan mainstreaming: 9 bidang (sosbud, ekonomi, iptek, politik, hukum dan aparatur, hankam, infrastruktur, wilayah dan tataruang, lingkungan hidup) BUKU III : STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH Sinergi pembangunan pusat daerah dan antardaerah Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah (Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) 6 BUKU I BUKU II BUKU III Sinergi rencana pembangunan dan rencana tata ruang dilakukan melalui penyusunan Buku III RPJMN 2010-2014 7. 7 PERENCANAAN MAKROPERENCANAAN MAKRO PERENCANAAN SEKTORAL (Keterkaitan antarwilayah) PERENCANAAN SEKTORAL (Keterkaitan antarwilayah) Efektivitas kebijakan Spasial, lokasi dan tanah * Regulasi * Pendanaan Prioritas Kementerian/ Lembaga PERENCANAAN REGIONAL (Keterkaitan antarsektor) PERENCANAAN REGIONAL (Keterkaitan antarsektor) Prioritas Wilayah Mobilisasi Sumberdaya Lokal KESEJAHTERAAN, KEMANDIRIAN KEADILAN DAN KEMAKMURAN RAKYAT KESEJAHTERAAN, KEMANDIRIAN KEADILAN DAN KEMAKMURAN RAKYAT Efisiensi sumberdaya Kapasitas Kelembagaan KOORDINASI PERENCANAAN 8. 8 RPJP, RPJMN, RKP Target Nasional Perencanaan Wilayah: Lintas Sektor Perencanaan Wilayah: Lintas Sektor Perencanaan Sektoral: Lintas Daerah Perencanaan Sektoral: Lintas Daerah Industri Kesehatan Perikanan Perdagangan Pertanian Infrastruktur Pendidika n Perumahan Industri Perikanan Perdagangan Pertanian Infrastruktur Pendidika n Perumahan Kesehatan PERENCANAAN MAKRO 9. Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR RPJMN 2015-2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-2025 (UU 17 TAHUN 2007) Slide - 9 10. Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Dalam Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Misi 2 Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing Penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis & budaya serta pembangunan bekelanjutan. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis & budaya serta pembangunan bekelanjutan. Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian domestik serta berorientasi dan berdaya saing global melalui perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian domestik serta berorientasi dan berdaya saing global melalui perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing serta mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing serta mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah... Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah... 10 11. Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Dalam Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Misi 5 Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata dan Berkeadilan Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata dan Berkeadilan Pengembangan Wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumber daya darat/laut di setiap wilayah.....dan terintegrasi dengan semua sektor dan bidang dan dijabarkan dan disinkronkan dengan rencana tata ruang yang konsisten. Pengembangan Wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumber daya darat/laut di setiap wilayah.....dan terintegrasi dengan semua sektor dan bidang dan dijabarkan dan disinkronkan dengan rencana tata ruang yang konsisten. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya Peningkatan keberpihakan pemerintah terhadap wilayah tertinggal dan terpencil dengan berbagai pendekatan pembangunan melalui...., penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi Peningkatan keberpihakan pemerintah terhadap wilayah tertinggal dan terpencil dengan berbagai pendekatan pembangunan melalui...., penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan Kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan Kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah; menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan; serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah; menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan; serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik RTR sebagai acuan kebijakan spasial pembangunan di setiap sektor, lintas sektor maupun wilayah. Penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Pelaksanaan land reform serta penciptaan insentif/ disinsentif perpajakan RTR sebagai acuan kebijakan spasial pembangunan di setiap sektor, lintas sektor maupun wilayah. Penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Pelaksanaan land reform serta penciptaan insentif/ disinsentif perpajakan 11 12. PENGUATAN DAYA SAING DAERAH 1212 Sumber Daya Alam: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan Pariwisata: Wisata Alam, Wisata Seni dan Budaya, Wisata Kuliner SDM terampil dan terdidik Infrastruktur dasar: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi Infrastruktur ekonomi: pasar, bank, pusat perdagangan Jaringan transportasi darat, laut dan udara Ekonomi kreatif Pusat Inovasi, Riset dan Pengembangan Daerah Tenaga profesional Kerjasama: Pemda- Un