448
i Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010 EVALUASI LIMA TAHUN PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009

Buku Evaluasi RPJMN 2005-2009 Part3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Buku Evaluasi RPJMN 2005-2009 Part3

Citation preview

  • iEvaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

    Tahun 2010

    EVALUASI LIMA TAHUNPELAKSANAAN RPJMN 2004-2009

  • ii MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHANMEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

  • iiiEvaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    Dr. H. Susilo Bambang YudhoyonoPresiden Republik Indonesia2009-2014

  • iv MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHANMEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

  • vEvaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    Prof. Dr. BoedionoWakil Presiden Republik Indonesia2009-2014

  • vi MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

  • viiEvaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

    Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

    Salam sejahtera,

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20042009 sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan lima tahun yang lalu telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Untuk menjalankan visi dan misi Presiden terpilih pada saat itu, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah disusun tiga agenda pembangunan, yang meliputi: (1) Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai, (2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, serta (3) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.

    Dalam pelaksanaan setiap tahunnya, RPJMN dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sementara itu, agar terjadi sinergi pembangunan pusat dan daerah, maka dalam pelaksanaan pembangunan disusun pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi Gubernur, Bupati atau Walikota terpilih dan

    mengacu kepada RPJMN. Dengan demikian, pembangunan yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta aspirasi masyarakat di masing-masing daerah dapat terwujud dengan baik.

    RPJMN 20042009 telah berakhir pelaksanaannya pada tahun 2009 yang lalu. Meskipun masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) di bawah kepemimpinan Presiden SBY dan Wakil Presiden Mohammad Jusuf Kalla (JK) telah berakhir di penghujung pelaksanaan RPJMN 20042009, namun keberlanjutan pelaksanaan pembangunan oleh KIB II di bawah kepemimpinan Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono dapat terjaga dengan baik.

    Untuk mengetahui pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 20042009, maka dilakukan Evaluasi 5 Tahun Pelaksanaan RPJMN 20042009. Hasil evaluasi ini selain berguna sebagai laporan akan digunakan pula sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan khususnya dalam melaksanakan RPJMN 2010-2014.

    Secara umum RPJMN 20042009 telah terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai kemajuan yang berarti bagi pembangunan Indonesia. Pencapaian sasaran-sasaran dari Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai menunjukkan hasil yang cukup baik. Situasi aman dan damai dapat terwujud berkat kemajuan dalam penyelesaian berbagai konflik di daerah maupun konflik antarkelompok warga masyarakat serta penanggulangan berbagai bentuk kriminalitas.

    Kata Pengantar

  • viii MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    Sasaran-sasaran pada Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, cukup baik dicapai, diantaranya ditunjukkan oleh meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang terutama tercermin dari penurunan praktik korupsi. Sedangkan pada Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, secara umum hasil pencapaian sasaran-sasaran cukup baik seperti ditunjukkan oleh semakin meningkatnya taraf pendidikan dan juga taraf kesehatan masyarakat. Memang patut diakui bahwa masih terdapat beberapa hal yang memerlukan komitmen dan upaya lebih keras lagi dari semua pihak untuk mendapatkan pencapaian yang lebih baik, seperti dalam penurunan jumlah penduduk miskin dan penurunan jumlah pengangguran terbuka.

    Akhirnya, kerja keras dan upaya yang telah kita tempuh bersama selama kurun waktu lima tahun yang lalu telah memberikan pencapaian yang harus dilihat secara berimbang. Perubahan-perubahan yang telah berhasil kita lewati bersama akan menjadi kekuatan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Dengan telah terbentuk dan berfungsinya KIB II, pemerintah berkeyakinan bahwa perubahan yang telah kita alami dan telah kita capai tersebut akan membuahkan hasil yang lebih baik lagi bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

    Terima kasih.

    Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

    Jakarta, Maret 2010Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

    Armida S. Alisjahbana

    aan Pembangunan Nasi

  • ixEvaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    Daftar Isi

    Kata Pengantar........................................................................................................Daftar Isi ................................................................................................................Daftar Tabel ...........................................................................................................Daftar Gambar........................................................................................................Ucapan Terima Kasih...............................................................................................Bagian 1 Pendahuluan.......................................................................................

    BAB 1.1 Visi RPJMN 20042009 ..........................................................BAB 1.2 Misi RPJMN 20042009 ........................................................BAB 1.3 Strategi RPJMN 20042009 ...................................................BAB 1.4 Agenda PJMN 20042009 .....................................................BAB 1.5 Permasalahan dan Tantangan .................................................

    Bagian 2 Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai......................Bab 2.1 Pengantar Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan

    Damai......................................................................................Bab 2.2 Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar

    kelompok Masyarakat .............................................................Bab 2.3 Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-

    nilai Luhur................................................................................Bab 2.4 Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan

    Kriminalitas..............................................................................Bab 2.5 Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme.......................Bab 2.6 Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme............Bab 2.7 Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara........................Bab 2.8 Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama

    Internasional............................................................................

    Bagian 3 Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis..................Bab 3.1 Pengantar Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan

    Demokratis..............................................................................Bab 3.2 Pembenahan Sistem dan Politik Hukum..................................Bab 3.3 Penghapusan Diskriminasi Dalam Berbagai Bentuk.................Bab 3.4 Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan Atas Hukum dan

    Hak Asasi Manusia....................................................................Bab 3.5 Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta

    Kesejahteraan dan Perlindungan Anak....................................Bab 3.6 Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah..........Bab 3.7 Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa...Bab 3.8 Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh..............

    Bagian 4 Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.....................................Bab 4.1 Pengantar Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat........Bab 4.2 Penanggulangan Kemiskinan....................................................Bab 4.3 Peningkatan Investasi dan Ekspor Nonmigas...........................Bab 4.4 Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur .........................Bab 4.5 Revitalisasi Pertanian ..............................................................Bab 4.6 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

    Menengah ...........................................................................Bab 4.7 Peningkatan Pengelolaan BUMN ............................................

    viiixxixivxvi

    144558

    13

    15

    18

    28

    36475462

    73

    87

    8992100

    108

    116126135149

    161163172184197207

    216224

  • x MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    Bab 4.8 Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.........Bab 4.9 Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan....................................................Bab 4.10 Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro ........................................Bab 4.11 Pembangunan Perdesaan .............................................................Bab 4.12 Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah ....................Bab 4.13 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang

    Berkualitas ...................................................................................Bab 4.14 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan

    yang Lebih Berkualitas ..................................................................Bab 4.15 Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial ...................Bab 4.16 Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas

    serta Pemuda dan Olahraga ..........................................................Bab 4.17 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama................................. Bab 4.18 Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi

    Lingkungan Hidup..........................................................................Bab 4.19 Percepatan Pembangunan Infrastruktur.........................................Bab 4.20 Penanggulangan dan Pengurangan Risiko Bencana.......................

    Bagian 5 Penutup ..................................................................................................

    230247258275285

    294

    303312

    321338

    345355392

    409

    Daftar Isi

  • xiEvaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    Daftar Tabel

    Tabel 2.4.1 Sasaran dan Pencapaian Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas,Tahun 2005-2009 ........................................................................

    Tabel 3.3.1 Sasaran dan Pencapaian Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk, Tahun 2005-2009 .................................

    Tabel 3.4.1 Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Tahun 20042009 ...........Tabel 3.4.2 Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidanah Korupsi

    Tahun 20042009 *) .......................................................Tabel 3.4.3 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Tahun

    20042009 ......................................................................abel 3.5.1 Sasaran dan Pencapaian Peningkatan Kualitas Kehidupan

    dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Tahun 2005-2009 ..............................

    Tabel 3.6.1 Sasaran dan Pencapaian Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Tahun 2005-2009...............................

    Tabel 3.7.1 Sasaran dan Pencapaian Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, Tahun 2005-2009.................

    Tabel 4.2.1 Sasaran dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan, Tahun 2005-2009...............................................................

    Tabel 4.2.2 Jumlah Kecamatan PNPM Tahun 2007-2009 ....................Tabel 4.3.1 Sasaran dan Pencapaian Peningkatan Investasi dan Ekspor

    Nonmigas, Tahun 2005-2009 ............................................Tabel 4.4.1 Sasaran dan Pencapaian Peningkatan Daya Saing Industri

    Manufaktur, Tahun 2005-2009 .........................................Tabel 4.4.2 Laju Pertumbuhan Industri Manufaktur, Tahun 2005-

    2009..................................................................................Tabel 4.4.3 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur*),

    Tahun 2005-2009 .............................................................Tabel 4.4.4 Penanaman Modal dan Penyaluran Kredit di Sektor

    Industri, Tahun 2005-2009 ...............................................Tabel 4.4.5 Tingkat Utilisasi Kapasitas Produksi Beberapa Kelompok

    Industri, Tahun 2004-2008 ...............................................Tabel 4.4.6 Ekspor Produk Industri, 2005-2009 ..................................Tabel 4.5.1 Sasaran dan Pencapaian Sasaran Utama Revitalisasi

    Pertanian, Tahun 2005-2009 ............................................Tabel 4.5.2 Sasaran dan Pencapaian Sasaran Antara Peningkatan

    Ketahanan Pangan, Tahun 2005-2009 ..............................Tabel 4.5.3 Sasaran dan Pencapaian Sasaran Antara Peningkatan

    Daya Saing Produk Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Tahun 2005-2009 .............................................................

    Tabel 4.6.1 Jumlah UMKM dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tahun 2004-2009 ........................................................................

    Tabel 4.6.2 Sasaran dan Pencapaian Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Tahun 2005-2009 ................................................

    38

    102109

    110

    111

    118

    128

    137

    174181

    187

    199

    200

    200

    201

    202202

    209

    211

    253

    217

    218

  • xii MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    Daftar Tabel

    Tabel 4.6.3 Jumlah Koperasi, Tahun 2004-2009 ..................................

    Tabel 4.6.4 Pencapaian Nilai Ekspor UMKM, Tahun 2004-2009 .........Tabel 4.6.5 Klasifikasi/Pemeringkatan Koperasi .................................Tabel 4.7.1 Sasaran dan Pencapaian Peningkatan Pengelolaan

    BUMN, Tahun 2005-2009 ................................................Tabel 4.8.1 Sasaran dan Pencapaian Peningkatan Kemampuan Iptek,

    Tahun 2004-2009 .............................................................Tabel 4.9.1 Sasaran dan Pencapaian Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan,

    Tahun 20052009 ............................................................Tabel 4.10.1 Sasaran dan Pencapaian Pemantapan Stabilitas Ekonomi

    Makro, Tahun 2004-2009...............................................Tabel 4.10.2 Kantor Vertikal DJP ........................................................Tabel 4.11.1 Sasaran dan Pencapaian Pembangunan Perdesaan, Tahun

    20052009......................................................................Tabel 4.11.2 Perkembangan Penanganan Kawasan Desa Pertumbuhan

    dan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (DPP/KTP2D) dan Agropolitan ...................................................

    Tabel 4.12.1 Sasaran dan Pencapaian Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah, Tahun 20052009 ..................

    Tabel 4.13.1 Sasaran dan Pencapaian Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas, Tahun 2005-2009

    Tabel 4.14.1 Sasaran dan Pencapaian Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas, Tahun 200520091) .......................................................

    Tabel 4.14.2 Cakupan Imunisasi Anak Usia 1223 Bulan di Indonesia, Tahun 2002/20032007 .................................................

    Tabel 4.14.3 Perkembangan Kasus dan Prevalensi Penyakit, Tahun 2004-2008 ........................................................................

    Tabel 4.14.1 Sasaran dan Pencapaian Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial, Tahun 20052009...........................

    Tabel 4.15.1 Sasaran dan Peningkatan Perlindungan dab Kesejahteraan Sosial, Tahun 2005-2009 ..................................................

    Tabel 4.16.1 Sasaran dan Pencapaian Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas .........................................

    Tabel 4.16.2 Pencapaian Peserta KB Baru dan KB Aktif (Juta PUS) .......Tabel 4.17.1 Sasaran dan Pencapaian Peningkatan Kualitas Kehidupan

    Beragama, Tahun 2005-2009 ...........................................Tabel 4.18.1 Sasaran dan Pencapaian Perbaikan Pengelolaan Sumber

    daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, Tahun 20052009 ............................................................

    Tabel 4.19.1 Sasaran dan Pencapaian Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Bidang Pembangunan Sumber Daya Air, Tahun 2005-2009 ...........................................................

    Tabel 4.19.2 Sasaran dan Pencapaian Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi,

    219

    221223

    221

    236

    240

    252265

    276

    288

    297

    297

    298

    304

    308

    307

    316329

    332

    340

    350

  • xiiiEvaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    Daftar Tabel

    Tahun 2005-2009 ...........................................................Tabel 4.19.3 Sasaran dan Pencapaian Percepatan Pembangunan

    Infrastruktur, Bidang Peningkatan Kapasitas, Kualitas, dan Jangkauan Pelayanan Energi, Tahun 2005-2009 ...........

    Tabel 4.19.4 Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Alternatif .......................................................................

    Tabel 4.19.5 Sasaran dan Pencapaian Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Bidang Peningkatan Kapasitas, Kualitas, dan Jangkauan Pelayanan Ketenagalistrikan, Tahun 2005-2009

    Tabel 4.19.6 Sasaran dan Pencapaian Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Bidang Infrastruktur Pelayanan Pos dan Telematika, Tahun 2005-2009 .......................................

    Tabel 4.19.7 Sasaran dan Pencapaian Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Tahun 2005-2009 ....................................

    Tabel 4.19.8 Perkembangan Angkutan Laut Perintis 2005-2008 ..........Tabel 4.20.1 Pencapaian Sasaran Penanggulangan Bencana Aceh-Nias,

    Tahun 2006-2009............................................................Tabel 4.20.2 Pencapaian Sasaran Penanggulangan Bencana DIY dan

    Jawa Tengah, Tahun 2006-2009 .....................................

    352

    352

    352

    353

    353

    355369

    386

    388

  • xiv MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    Daftar G

    ambar

    Gambar 3.2.1 Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Tahun 20042009...................................................

    Gambar 3.4.1 Penanganan Kegiatan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi, Tahun 20042009 ...................................................................

    Gambar 3.5.1 Perkembangan Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas ..........................................................................................

    Gambar 3.5.2 Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif ...........................Gambar 3.8.1 Jumlah Partai Peserta Pemilu dan Peraih Kursi ........................Gambar 3.8.2 Perbandingan Representasi Perempuan dalam DPR dan DPD

    Hasil Pemilu 2004 dan 2009......................................................Gambar 3.8.3 Presentase Partisipasi Pemilu Presiden, Pemilu Anggota DPR/

    DPD/DPRD, dan Pemilu Kepala Daerah ....................................Gambar 4.3.1 Sasaran dan Realisasi Pertumbuhan Ekspor Nonmigas ............Gambar 4.3.2 Perkembangan Pasar Ekspor Nonmigas ...................................Gambar 4.3.2 Perkembangan Jumlah Wisman dan Perolehan Devisa .........Gambar 4.5.1. Produksi dan Kebutuhan Beras Bulanan Tahun 2009 ...............Gambar 4.5.2. Perkembangan Produksi Perikanan Nasional, Tahun

    20042009..................................................................................Gambar 4.6.1 Laju Produktivitas UMKM dan Nasional, Tahun 2004-2009 ......Gambar 4.9.1 Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran Terbuka, Tahun

    20042009 ..................................................................................Gambar 4.9.2. Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Elastisitas

    Kesempatan Kerja .....................................................................Gambar 4.9.3 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status

    Pekerjaan Utama (juta orang)...................................................Gambar 4.9.4 Nilai Realisasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Investasi PMA dan

    PMDN, Tahun 20052009 ........................................................Gambar 4.9.5. TPT Menurut Tingkat Pendidikan dan Perubahan TPT, Tahun

    20052009 ...............................................................................Gambar 4.9.6 Penyelenggaraan Pelatihan di Lembaga Pelatihan Pemerintah,

    Tahun 2005-2009......................................................................Gambar 4.13.1 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2005-2008

    menurut Kelompok Usia Sekolah dan Status Ekonomi .............Gambar 4.14.1 Persentase Persalinan yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

    Menurut Provinsi .....................................................................Gambar 4.16.1 Laju Pertumbuhan Penduduk dan Jumlah Pertambahan

    Penduduk .................................................................................Gambar 4.16.2 Perkembangan Pencapaian TFR ...............................................Gambar 4.16.3 Unmet Need Peserta KB Berdasarkan SDKI ..............................Gambar 4.16.4 Perkembangan Peserta KB Pria Berdasarkan SDKI ....................Gambar 4.16.5 Perkembangan Pemakaian Kontrasepsi Berdasarkan Jenis ......Gambar 4.16.6 Perkembangan Median Usia Kawin Pertama Perempuan ........Gambar 4.16.7 Grafik Usia Kawin Pertama Perempuan Menurut Desa Kota.....Gambar 4.16.8 Perkembangan Jumlah BKB.......................................................Gambar 4.16.9 Jumlah KPS dan KS 1 yang Aktif Berusaha ................................Gambar 4.16.10 Perkembangan Jumlah PPKBD dan SUBPPKBD .........................Gambar 4.16.11 Perkembangan Jumlah PPLKB dan PKB/PLKB............................

    97

    109

    119121149

    149

    151185186187210

    211215

    240

    241

    241

    243

    242

    244

    249

    294

    399318319320320321322322323323324

  • xvEvaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    Daftar G

    ambar

    Gambar 4.16.12 Perkembangan Jumlah Tempat Pelayanan KB Non-Pemerintah..Gambar 4.19.1 Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009 Bidang Pos dan

    Telematika....................................................................................Gambar 4.19.2 Pencapaian Kondisi Jalan Tahun 2005-2008 dan Target 2009 ..Gambar 4.19.3 Pencapaian Lajur Km Tahun 2005-2008 dan Target 2009 .........Gambar 4.19.4 Pangsa Pasar Angkutan Laut Dalam Negeri oleh Armada Nasional

    dan Asing, Tahun 2005-2009.....................................................Gambar 4.19.5 Pangsa Pasar Angkutan Laut Luar Negeri oleh Armada Nasional

    dan Asing, Tahun 2005-2009 ....................................................Gambar 4.19.6 Produksi Angkutan Penumpang Udara 2005-2008 dan Target

    2009 .........................................................................................Gambar 4.19.7 Produksi Angkutan Barang Udara 2005-2008 dan Target 2009Gambar 4.19.8 Pencapaian dan Target Program Pengembangan, Pengelolaan,

    dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya, Tahun 2005-2009.................................................................................

    Gambar 4.19.9 Pencapaian dan Target Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Jaringan Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Tahun 2005-2009.........................................................................

    Gambar 4.19.10 Keberhasilan Pembangunan Sumber Daya Air, Tahun 2004-2009.............................................................................................

    325

    353359359

    363

    364

    364365

    375

    375

    375

  • xvi MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    Ucapan Terim

    a Kasih

    Penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kami sampaikan dalam rangka penyiapan naskah dan penyusunan buku Laporan Evaluasi Lima Tahun RPJMN 20042009 kepada:Para Deputi

    Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, atas supervisi naskah dalam ruang lingkup agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, agenda Mewujudkan Keamanan dan Perdamaian, serta agenda Mewujudkan Keadilan dan Demokrasi

    Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, atas supervisi naskah dalam ruang lingkup agenda Mewujudkan Keamanan dan Perdamaian dan agenda Mewujudkan Keadilan dan Demokrasi

    Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM, atas supervisi naskah dalam ruang lingkup agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

    Deputi Bidang Ekonomi, atas supervisi naskah dalam ruang lingkup agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

    Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, atas supervisi naskah dalam ruang lingkup agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

    Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, atas supervisi naskah dalam ruang lingkup agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

    Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, atas supervisi naskah dalam ruang lingkup agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan agenda Mewujudkan Keadilan dan Demokrasi

    Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, atas supervisi naskah dalam ruang lingkup agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

    Para Direktur beserta para staf di direktorat berikut di bawah ini untuk kontribusi dalam penyediaan data, informasi, dan penyiapan naskah dalam lingkup agenda Mewujudkan Keamanan dan Perdamaian: Direktorat Politik dan Komunikasi, untuk Bab:

    o Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi AntarKelompok Masyarakat

    o Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional

    Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, untuk Bab:o Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai

    Luhur Direktorat Pertahanan dan Keamanan, untuk Bab:

    o Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas

    o Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme o Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorismeo Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara

  • xviiEvaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    Para Direktur beserta para staf di direktorat berikut di bawah ini untuk kontribusi dalam penyediaan data, informasi, dan penyiapan naskah dalam lingkup agenda Mewujudkan Keadilan dan Demokrasi:

    Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk Bab: o Pembenahan Sistem dan Politik Hukum o Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk o Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak

    Asasi Manusia Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan dan

    Perlindungan Anak, untuk Bab: o Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta

    Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Direktorat Otonomi Daerah, untuk Bab:

    o Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah Direktorat Aparatur Negara, untuk Bab:

    o Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa; Direktorat Politik dan Komunikasi, untuk Bab:

    o Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh.

    Para Direktur beserta para staf di direktorat berikut di bawah ini untuk kontribusi dalam penyediaan data, informasi, dan penyiapan naskah dalam lingkup agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat:

    Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, untuk Bab: o Penanggulangan Kemiskinan.

    Direktorat Perdagangan Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, untuk Bab:o Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas.

    Direktorat Industri, IPTEK, dan BUMN, untuk Bab: o Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur o Peningkatan Pengelolaan BUMNo Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

    Direktorat Pangan dan Pertanian, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, serta Direktorat Kelautan dan Perikanan, untuk Bab: o Revitalisasi Pertanian.

    Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, untuk Bab: o Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, untuk Bab: o Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan.

    Direktorat Keuangan Negara, Direktorat Perencanaan Makro, dan Diektorat Jasa Keuangan dan Analisis Moneter, untuk Bab: o Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro.

    Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, untuk Bab: o Pembangunan Perdesaan.

    Direktorat Pengembangan Wilayah, Direktorat Tata Ruang dan

    Ucapan Terim

    a Kasih

  • xviii MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    Pertanahan, serta Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, untuk Bab: o Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah.

    Direktorat Agama dan Pendidikan, untuk Bab: o Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang

    Berkualitaso Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama.

    Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, untuk Bab: o Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang

    Berkualitas Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, untuk Bab:

    o Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial. Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan dan

    Perlindungan Anak dan Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, untuk Bab: o Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta

    Pemuda dan Olahraga. Direktorat Lingkungan Hidup, Direktorat Kehutanan dan Konservasi

    Sumber Daya Air, Direktorat Kelautan dan Perikanan, serta Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, untuk Bab: o Perbaikan Pengelolaan SDA & Pelestarian Fungsi LH.

    Direktorat Pengairan dan Irigasi, Direktorat Transportasi, Direktorat Permukiman dan Perumahan, Direktorat Energi, Listrik, Telekomunikasi dan Informatika, Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, dan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, untuk Bab: o Percepatan Pembangunan Infrastruktur.

    Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, untuk Bab: o Penanggulangan dan Pengurangan Resiko Bencana.

    Deputi dan para Direktur beserta staf di lingkungan Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan (Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral, Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan), untuk koordinasi penyusunan, kontribusi dalam penyuntingan awal, penyelarasan antar SubBab dan Bab, serta finalisasi naskah laporan ini.

    Selain itu, terima kasih kepada para Direktur beserta staf terkait lainnya yang telah berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi untuk penyusunan naskah buku laporan ini.

    Secara khusus disampaikan pula terima kasih kepada Saudara Dr. Riant Nugroho atas kontribusinya dalam penyuntingan dan penyempurnaan naskah.

    Ucapan Terim

    a Kasih

  • 1Bagian I

    Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    BAB 1.1. Visi RPJMN 20042009

    BAB 1.2. Misi RPJMN 20042009

    BAB 1.3. Strategi RPJMN 20042009

    BAB 1.4. Agenda RPJMN 20042009BAB 1.5. Permasalahan dan Tantangan

    Bagian I

    Pendahuluan

  • MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN2

    Bagi

    an I

    MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN2 MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    Bagi

    an I

    Bagi

    an I

  • 3Bagian I

    Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    Pendahuluan

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20042009, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah berakhir dan selesai dilaksanakan pada tahun 2009.

    Seperti diketahui, RPJMN 20042009 menjabarkan visi dan misi presiden terpilih pada waktu itu ke dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan tersebut telah dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Karenanya, seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai tentunya perlu dilihat. Evaluasi 5 tahun dilakukan untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

    Bagian I

  • 4Bagi

    an I

    MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    BAB 1.1. Visi RPJMN 20042009Dalam RPJMN 20042009, Visi Pembangunan Nasional ditetapkan sebagai berikut: PERTAMA, terwujud-nya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dari luar negeri, dan gangguan dari dalam negeri. Selain itu aman juga mencerminkan keadaan tenteram, tidak ada rasa takut dan khawatir. Adapun damai mengandung arti tidak terjadi konflik, tidak ada kerusuhan keadaan tidak bermusuhan dan rukun dalam sistem negara hukum.

    KEDUA, terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia (HAM). Kondisi ini secara garis besar tercermin dengan

    keadaan Indonesia yang adil dan demokratis. Adil mengandung arti tidak berat sebelah atau memihak. Dari konteks adil ini, demokrasi kemudian menjadi pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua negara warga negara di depan hukum. Adil juga berarti berpihak kepada yang benar serta berpegang pada konstitusi dan hukum.

    KETIGA, terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Terciptanya kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan utama pendirian negara Republik Indonesia. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki dimensi fisik atau materi, tetapi juga dimensi rohani.

    BAB 1.2 Misi RPJMN 20042009Upaya pencapaian Visi Pembangunan Nasional dalam RPJMN 20042009 pada tahap berikutnya diturunkan ke dalam langkah-langkah strategis melalui sebuah penetapan Misi Pembangunan Nasional. Misi Pembangunan Nasional dalam RPJMN 20042009 meliputi:

    1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera

  • 5Bagian I

    Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    BAB 1.3 Strategi RPJMN 20042009Strategi pokok pembangunan dalam RPJMN 20042009 meliputi:

    1. Strategi Penataan Kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik Indonesia.

    2. Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

    BAB 1.4 Agenda RPJMN 20042009Berdasarkan visi, misi, dan strategi pembangunan RPJMN 20042009, ditetapkan tiga agenda pembangunan nasional 20042009, yaitu: (1) Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, (2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, dan (3) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.

    1.4.1 Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai

    Dalam Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, terdapat tiga sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan yang dilakukan. Sasaran Pertama adalah meningkatnya rasa aman dan damai, yang tercermin dari: (1) menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok maupun golongan masyarakat; (2) menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan perdesaan; serta (3) menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan

  • 6Bagi

    an I

    MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    di lautan dan penyelundupan lintas batas. Sasaran Kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin dari: (1) tertanganinya kegiatan-kegiatan yang ingin memisahkan diri dari NKRI; dan (2) meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Sasaran Ketiga adalah semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia.

    1.4.2 Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis

    Dalam Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, terdapat lima sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakannya. Sasaran Pertama ada-lah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari: (1) ter-ciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; (2) terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah; dan (3) ditindaknya pelaku tindak pidana korupsi beserta pengem-balian uang hasil korupsi kepada negara, dicegahnya dan ditanggulanginya teror-isme serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang. Sasaran Kedua adalah terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berba-gai bidang pembangunan. Hal ini akan tercemin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, kebijakan publik, membaiknya angka Gender-related Development Index (GDI) dan angka Gender Empowerment Measurement (GEM), menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkat-nya kesejahteraan dan perlindungan anak. Sasaran Ketiga adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik, menjamin konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi. Sasaran Keempat adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang tercermin dari: (1) berkurangnya secara nyata praktik korupsi di birokrasi yang dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; (2) ter-ciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; (3) terhapusnya aturan, peraturan, dan praktik yang ber-

    sifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat; serta (4) meningkat-nya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Sasaran Kelima adalah terlaksan-anya Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 secara demo kratis, jujur, dan adil dengan men jaga momentum konsolidasi demokrasi yang su-dah terbentuk ber dasarkan hasil pemilihan umum secara langsung tahun 2004.

  • 7Bagian I

    Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    1.4.3 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

    Dalam Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, ada lima sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan yang dilakukan. Sasaran Pertama adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Sasaran Kedua adalah berkurangnya kesenjangan antarwilayah yang tercermin dari: (1) meningkatnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan; (2) meningkatnya pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan tertinggal; (3) meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; serta (4) meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antarkota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. Sasaran Ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Sasaran Keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. Sasaran Kelima adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan.

  • 8Bagi

    an I

    MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    BAB 1.5 Permasalahan dan TantanganSecara garis besar, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia mencakup sebagai berikut:

    Pertama, masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan rendah dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya berbagai masalah sosial yang mendasar.

    Sejumlah realitas yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan kesejahteraan rakyat dan masalah sosial, meliputi: (1) terus meningkatnya angkatan kerja baru yang tidak diiringi dengan bertambahnya kesempatan kerja; (2) rentannya terhadap perubahan kondisi politik, ekonomi, konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah, dan bencana alam; (3) meningkatnya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ternyata belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (4) masih berperannya konsumsi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi; (5) masih rendahnya pertumbuhan sektor pertanian dan industri, sementara kedua sektor tersebut potensial menyerap tenaga kerja; (6) menurunnya sumbangan minyak dan gas dalam penerimaan negara; (7) masih relative rendahnya utilisasi kapasitas produksi; (8) rendahnya kemampuan pembangunan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; (9) masih belum efisiennya kegiatan perdagangan dalam negeri; (10) masih terhambatnya kelancaran arus barang dan jasa antardaerah; serta (11) semakin kompleksnya hambatan perdagangan luar negeri.

    Kedua, secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia relatif masih rendah yang ditunjukkan oleh angka HDI Indonesia yang hanya menempati urutan ke-111 dari 177 negara. Dari sisi pendidikan, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara. Kualitas pendidikan juga masih belum memadai dan belum mampu memenuhi kebu tu-han kom petensi peserta didik. Pelak-sanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Dari sisi kesehatan, derajat kesehatan dan status gizi masyarakat masih rendah. Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat pada umumnya masih berupa penyakit menular disertai kecen derungan meningkatnya beberapa penyakit degeneratif.

    Masalah lainnya yang mempengaruhi rendahnya kualitas sumber daya manusia adalah: (1) masih cukup tingginya laju pertumbuhan dan kuantitas penduduk; (2) masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja akan hak-hak reproduksi; (3) rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB; (4)

  • 9Bagian I

    Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga; (5) masih lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan program KB; (6) masih belum tertatanya administrasi kependudukan dalam mendukung sistem pelayanan publik dan pemilihan umum; (7) dan rendahnya budaya olahraga di kalangan masyarakat.

    Dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, permasalahan mendasar yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, selain adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan mendasar lainnya adalah masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat serta banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak.

    Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan ber-masyarakat, berbangsa dan bernegara masih cukup memprihatinkan. Perilaku masyarakat yang cenderung negatif seperti perilaku asusila, praktik KKN, penya-lahgunaan narkoba, dan perjudian masih sering ditemukan. Di sam ping itu dalam konteks harmonisasi kehidupan ber masyarakat masih ter jadi ketegangan sosial yang memicu konflik intern dan antarumat beragama.

    Ketiga, kualitas manusia dipengaruhi pula oleh kemampuan dalam menge lola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah belum menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam dengan lingkungan. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum.Keempat, kesenjangan pembangunan antardaerah masih lebar, seperti antara Jawa-luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI)-Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta antara kota-desa. Untuk dua konteks pertama, ketimpangan telah berakibat langsung pada munculnya semangat kedaerahan yang pada titik paling ekstrem, muncul dalam bentuk upaya-upaya separatis. Sedangkan untuk konteks yang ketigakesenjangan antara desa dan kotadisebabkan oleh investasi ekonomi (infrastruktur dan kelembagaan) yang cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Akibatnya, kota mengalami pertumbuhan yang lebih cepat sedangkan wilayah perdesaan relatif tertinggal.

    Kelima, dukungan infrastruktur dalam pembangunan mengalami penurunan kuantitas maupun kualitasnya dimulai sejak krisis ekonomi 19971998. Dalam kaitan itu, berkurangnya kualitas pelayanan dan tertundanya pembangunan infrastruktur baru memperlambat pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur masih dihadapkan pada terbatasnya kemampuan Pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pada sebagian infrastruktur, pemerintah masih bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pemeliharaannya, seperti pembangunan jalan dan jalan kereta api, jaringan irigasi, air bersih dan fasilitas sanitasi di perdesaan. Pada sebagian lain, penyediaan dan pembangunan beberapa jenis infrastruktur dapat dilakukan

  • 10

    Bagi

    an I

    MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    sepenuhnya oleh swasta, seperti jalan tol, bandar udara komersial, pelabuhan samudera, dan pembangkit tenaga listrik.

    Keenam, upaya mem bangun harmoni dalam kehidupan masyarakat dihadap-kan pada tantangan nyata dengan muncul nya ketegangan sosial yang melahir-kan konflik internal dan antarumat beragama dengan memanfaatkan sentimen agama yang diartikan secara sempit, ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.

    Ketujuh, masih tingginya kejahatan konvensional dan transnasional. Meskipun terkendali, variasi kejahatan konvensional cenderung meningkat dengan keke-rasan yang meresahkan masyarakat. Berbagai kejahatan transnasional, seperti: penyelundupan, narkotika, pencucian uang dan sebagainya terus meningkat. Luasnya wilayah laut, keanekaragaman sumber daya hayati laut, dan kandungan sumber daya kelautan, banyaknya pintu masuk ke wilayah perairan nusantara serta masih lemahnya pengawasan, kemampuan, dan koordinasi keamanan laut menyebabkan meningkatnya gangguan keamanan, pertahanan dan pelanggaran hukum di laut. Masih adanya potensi terorisme membutuhkan pendekatan dan penanganan yang lebih komprehensif. Sementara itu efektivitas pendeteksian dini dan upaya pre-emtive, pengamanan sasaran vital, pengungkapan kasus, pengenalan faktor-faktor pemicu terorisme, dan perlindungan masyarakat umum dari terorisme dirasakan belum memadai.

    Kedelapan, dengan wilayah yang sangat luas, serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, serta potensi ancaman baik dari luar maupun dalam negeri yang tidak ringan, TNI dihadapkan pada masalah masih kurangnya kemampuan jumlah dan personel serta permasalahan alutsista yang jauh dari mencukupi.

    Kesembilan, masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia; masih besarnya tumpang tindih peraturan perundangan di tingkat pusat dan daerah yang menghambat iklim usaha dan pada gilirannya

  • 11

    Bagian I

    Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat; belum ditegakkannya hukum secara tegas, adil dan tidak diskriminatif, serta memihak kepada rakyat kecil; dan belum dirasakannya putusan hukum oleh masyarakat sebagai suatu putusan yang adil dan tidak memihak melalui proses yang transparan.

    Kesepuluh, rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat akibat tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan, rendahnya kinerja sumber daya aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan; rendahnya kesejahteraan PNS; serta banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

    Kesebelas, belum menguatnya pelembagaan politik lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan. Hal ini ditambah pula dengan masih rendahnya internalisasi nilai-nilai demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti: (1) adanya tindakan kekerasan dan politik uang; (2) masih belum tuntasnya persoalan-persoalan masa lalu, seperti pelanggaran HAM berat dan tindakan-tindakan kejahatan politik; (3) adanya ancaman terhadap komitmen persatuan dan kesatuan; serta (4) adanya kecenderungan unilateralisme dalam hubungan internasional.

    Di samping masalah-masalah pokok tersebut di atas, terdapat berbagai per-masalahan mendasar yang menuntut perhatian khusus dalam membangun ke depan, diantaranya adalah: (1) masih lemahnya karakter bangsa; (2) belum terbangu nnya sistem pembangunan, pemerintahan, dan pem bangunan yang berkelanjutan; (3) belum berkembangnya nasionalisme kemanusiaan serta demokrasi politik dan ekonomi; (4) belum terejawantahnya nilai-nilai utama ke-bangsaan dan belum berkembangnya sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengadopsi dan memaknai nilai-nilai kontemporer secara bijaksana; serta (5) kegamangan dalam menghadapi masa depan serta rentannya sistem pem-bangunan, pemerintahan, dan kenegaraan dalam menghadapi perubahan.

  • 12

    Bagi

    an I

    MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    Berbagai permasalahan tersebut memberikan sumbangan yang besar bagi peluruhan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Penanganan yang tidak sistemik dalam mengatasi hal tersebut cenderung melahirkan persoalan baru yang berkembang dewasa ini baik di bidang ekonomi, sosial, politik, kelembagaan, maupun keamanan.

    Dalam buku ini akan disampaikan pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan hingga tahun terakhir RPJMN 20042009. Penjelasan pencapaian sasaran serta keberhasilan penting dari seluruh prioritas pembangunan pada masing-masing agenda pembangunan. Sedangkan pada bagian akhir dari buku ini akan dijelaskan secara singkat rangkuman pencapaian ketiga agenda pembangunan serta pencapaian umum pelaksanaan RPJMN 20042009 secara menyeluruh.

  • 13

    Bagian II

    Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    Bab 2.1 Pengantar Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai

    Bab 2.2 Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat

    Bab 2.3 Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur

    Bab 2.4 Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas

    Bab 2.5 Pencegahan dan Penanggulangan SeparatismeBab 2.6 Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan

    Terorisme Bab 2.7 Peningkatan Kemampuan Pertahanan NegaraBab 2.8 Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan

    Kerjasama Internasional

    Bagian II

    Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai

  • 14

    Bagi

    an II

    MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHANMEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN14 MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHANMEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    Bagi

    an II

  • 15

    Bagian II

    Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    Bab 2.1 Pengantar Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai

    Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai memiliki tiga sasaran pokok dengan tujuh prioritas beserta arah kebijakannya. Sasaran Pertama adalah meningkatnya rasa aman dan damai. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok maupun golongan masyarakat, menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan perdesaan, serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan lintas batas, merupakan cerminan perwujudan sasaran pertama ini.

    Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas pembangunan nasional 20042009 adalah Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) memperkuat harmoni yang ada dan mencegah tindakan-tindakan yang menimbulkan ketidakadilan

    Bagian II

  • 16

    Bagi

    an II

    MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    sehingga terbangun masyarakat sipil yang kokoh, termasuk membangun kembali kepercayaan sosial antarkelompok masyarakat; (2) memperkuat dan mengartikulasikan identitas bangsa; dan (3) menciptakan kehidupan intern dan antarumat beragama yang saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai serta menyelesaikan dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya.

    Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan agar benturan-benturan yang terjadi tidak melebar menjadi konflik sosial; (2) mendorong tuntasnya proses modernisasi yang dicirikan dengan terwujudnya Negara kebangsaan Indonesia modern yang berkelanjutan, dan menguatnya masyarakat sipil; (3) revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional; dan (4) meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk dalam negeri.

    Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) menegakkan hukum dengan tegas, adil, dan tidak diskriminatif; (2) meningkatkan kemampuan lembaga keamanan negara; (3) meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing; (4) menanggulangi dan mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dan penyebaran narkoba; (5) meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban hukum masyarakat; dan (6) memperkuat kerjasama internasional untuk memerangi kriminalitas dan kejahatan lintas negara.

    Sasaran Kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tertanganinya kegiatan-

  • 17

    Bagian II

    Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    kegiatan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan NKRI merupakan cerminan dari sasaran kedua.

    Untuk mencapai sasa ran di atas, prioritas pem bangunan nasional tahun 20042009 diletakkan pada Pencegahan dan Penanggulangan Sepa ratisme dengan kebijakan yang diarahkan untuk pencegahan dan penanggulangan sepa ratisme di daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua. Kebijakan ini dila kukan secara komprehensif, ter masuk menindak secara tegas aksi separatisme dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat sipil.

    Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) menyusun dan menerapkan kerangka hukum antiterorisme yang efektif; (2) meningkatkan kemampuan dan kapasitas kelembagaan antiterorisme; (3) membangun kemampuan menangkal dan menanggulangi terorisme; (4) memantapkan operasional penanggulangannya; dan (5) mening-katkan kerjasama untuk memerangi terorisme.

    Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara yang diarahkan untuk mening-katkan profesionalisme TNI dalam modernisasi peralatan pertahanan negara dan mereposisi peran TNI dalam kehidupan sosial politik, mengembangkan secara bertahap dukungan pertahanan, serta meningkatkan kesejahteraan prajurit.

    Sasaran Ketiga adalah semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan nasional tahun 20042009 diletakkan pada Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional dengan kebijakan yang diarah-kan untuk: (1) meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; (2) melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional, khususnya di Association of South East Asian Nations (ASEAN); (3) melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pemantapan perdamaian dunia.

  • 18

    Bagi

    an II

    MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    Bab 2.2 Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat

    I. Pengantar

    Peningkatan rasa saling percaya dan terciptanya harmonisasi di dalam masyarakat akan memberikan kontribusi terhadap kelancaran proses pembangunan di berbagai bidang. Hasil proses pembangunan di berbagai bidang tersebut, akan memberikan manfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan rasa saling percaya dan tumbuhnya iklim harmonis di kalangan masyarakat merupakan pertanda bahwa demokrasi telah berjalan positif. Demokrasi menghormati penyelesaian masalah tanpa kekerasan. Setiap masalah diselesaikan secara damai dan bermartabat melalui mekanisme dan kepatuhan pada hukum. Ketidakberdayaan demokrasi dalam menyelesaikan

    Bagi

    an II

  • 19

    Bagian II

    Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    setiap permasalahan secara damai dan bermartabat harus dihindari, karena ketidakberdayaan ini dapat menimbulkan tindak kekerasan di kalangan masyarakat.Dalam upaya mewujudkan pencapaian prioritas peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat dalam RPJMN 20042009, Pemerintah telah menetapkan beberapa sasaran prioritas, yaitu: (1) menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat atau antargolongan di daerah-daerah rawan konflik; (2) terpeliharanya situasi aman dan damai; serta (3) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya mewujudkan sasaran tersebut melalui berbagai program/kegiatan yang diyakini akan membawa masyarakat Indonesia ke arah yang lebih nyaman, aman dan bersatu menuju terwujudnya rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat.

    II. Pencapaian Prioritas2.1 Gambaran Pencapaian Pencapaian sasaran prioritas peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat secara garis besar telah dicapai yang ditandai oleh meredanya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat atau antargolongan di daerah-daerah rawan konflik terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah (Poso), Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Kalimantan Barat. Pencapaian lainnya yang menandai keberhasilan tersebut adalah semakin stabilnya situasi aman dan damai di kalangan masyarakat.

    2.1.1 Terpeliharanya Situasi Aman dan Damai

    Selama kurun waktu 20042009, Pemerintah telah berupaya tanpa kenal lelah menyelesaikan konflik-konflik di beberapa daerah dan memelihara keadaan tenang. Pemulihan wilayah pascakonflik dan peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional, khususnya di NAD dan Papua, memperlihatkan hasil yang baik. Khusus di Provinsi Papua masih menyisakan konflik antarsuku. Mediasi yang melibatkan tiga unsur, yaitu agama, adat, dan Pemerintah, membuahkan hasil berupa terjaganya situasi yang relatif aman dan damai. Dengan demikian, secara umum kita dapat menyatakan bahwa stabilitas sosial politik selama beberapa tahun terakhir di beberapa daerah cukup memberikan peluang bekerjanya proses pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah memfasilitasi berbagai upaya dan memberikan dasar-dasar dan landasan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat di beberapa daerah yang sempat dilanda konflik, terutama di NAD dan Papua, untuk meneruskan proses pembangunan dan menjaga harmonisasi di dalam masyarakat.

    Pemerintah Provinsi NAD, setelah Perjanjian Helsinki, pascatsunami, dan penetapan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dapat melaksanakan proses pembangunan tanpa terkendala persoalan politik. Stabilitas sosial politik di Papua memberikan peluang bekerjanya kebijakan Deal Policy for Papua, yaitu kebijakan Pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

  • 20

    Bagi

    an II

    MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    2.1.2 Menurunnya Ketegangan dan Ancaman Konflik Antarkelompok Masyarakat atau Antargolongan di Daerah-daerah Rawan Konflik dan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik dan Penyelesaian Persoalan Sosial Kemasyarakatan

    Selama kurun waktu 20042009, Pemerintah dapat menciptakan situasi sosial politik yang kondusif di Poso Sulawesi Tengah yang ditandai dengan tumbuh dan terciptanya rasa aman dan damai, serta semakin baiknya kondisi yang harmonis di dalam masyarakat. Kondisi yang kondusif tercipta juga di Maluku dan Maluku Utara. Saat ini, Pemerintah Daerah sedang dan terus melanjutkan hasil yang telah dicapai selama empat tahun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pascakonflik.

    Kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat luas pada umumnya dapat pula menurunkan suhu ketegangan yang disebabkan oleh konflik antargolongan masyarakat seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Barat terkait dengan persoalan agama, dan di Jawa Timur berkenaan dengan persoalan konflik pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah.

    Disamping itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat telah bersama-sama meletakkan dasar-dasar dan landasan penguatan ruang publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk di dalamnya Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sipil. Dasar-dasar tersebut merupakan modal sosial untuk memupuk kepercayaan dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kerjasama Pemerintah dan masyarakat untuk menjaga iklim lingkungan yang positif bagi berkembangnya proses demokratisasi, penyelesaian permasalahan di dalam masyarakat, dan pada proses pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Dampak lainnya adalah Pemerintah telah membuka tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah melalui berbagai program kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS).

  • 21

    Bagian II

    Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    Pemerintah telah pula meletakkan prakarsa untuk memperkenalkan kembali dan mendorong penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila dan tiga pilar bangsa yaitu UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, terutama di kalangan pemuda melalui berbagai pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dan kebangsaan. 2.2 Evaluasi Pencapaian2.2.1 Sasaran 1: Terpeliharanya Situasi Aman dan DamaiPerwujudan stabilitas sosial politik di NAD merupakan buah keberhasilan program reintegrasi yang telah dilaksanakan melalui kerjasama Pemerintah dan Pemerintah Provinsi NAD, serta peran forum komunikasi dan koordinasi yang menjadi wadah bagi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan agenda perdamaian yang telah disepakati. Situasi yang semakin kondusif merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat Aceh seluruhnya. Dasar-dasar perdamaian yang dimulai dengan Perjanjian Perdamaian Helsinki, dan berlanjut dengan pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA), menjadi kunci penting bagi terciptanya suasana damai dalam masyarakat NAD dan berjalannya proses pembangunan yang semakin mantap di NAD. Bahkan, lebih jauh dari itu, suasana sosial politik yang kondusif di NAD telah menghasilkan kepemimpinan politik harapan rakyat Aceh melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan bupati/walikota di seluruh kabupaten/kota di NAD yang berlangsung secara aman dan damai serta dinilai jujur dan demokratis. Semua yang telah dicapai tersebut sangat penting bagi keberlanjutan proses pembangunan di segala bidang, dan menjadi barometer bagi upaya meningkatkan harmonisasi kehidupan sosial politik di NAD.

    Di Papua, situasi yang relatif kondusif antara lain merupakan sumbangan dari penguatan implementasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 dan penerapan Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sering disebut dengan New Deal Policy for Papua.

    Walaupun situasi sosial dan politik dapat dikatakan terjaga dengan baik dalam lima tahun terakhir ini di Papua, sesungguhnya pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) dan Inpres belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, bahkan dianggap belum cukup efektif mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Ada gap antara idealitas (kebijakan) dan realitas di lapangan. Pada tingkat regulasi, terjadi konflik antara pemerintah provinsi yang berpegang kepada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berpegang pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Perbedaan pendapat dan acuan tersebut hingga saat ini menyebabkan peraturan daerah khusus (perdasus) tidak kunjung diselesaikan. Disinilah terjadi tarik ulur kepentingan antara MRP sebagai representasi kultural Papua dengan gubernur yang menjadi kepanjangan Pemerintah Pusat di daerah. Tidak disahkannya beberapa perdasus oleh gubernur atas usulan MRP, selain masalah regulasi, juga masalah koordinasi dan komunikasi antara MRP dengan Pihak Eksekutif (gubernur). Sampai sejauh ini hanya ditetapkan PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP) yang kemudian diperbaharui dengan

  • 22

    Bagi

    an II

    MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    PP Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan PP Nomor 54 Tahun 2004 khususnya yang menyangkut keuangan MRP. Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), PP tentang Pembentukan Partai Politik lokal, serta peraturan daerah provinsi belum dapat diselesaikan dalam hampir sembilan tahun terakhir ini.

    2.2.2 Sasaran 2 dan 3: Menurunnya Ketegangan dan Ancaman Konflik Antarkelompok Masyarakat atau Antargolongan di Daerah-daerah Rawan Konflik dan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik dan Penyelesaian Persoalan Sosial Kemasyarakatan

    Situasi sosial politik di Maluku dan Maluku Utara yang semakin kondusif disebabkan oleh fasilitasi pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 yang memberikan dukungan dan dorongan bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan di daerah, pelaksanaan rehabilitasi, upaya dialog dan komunikasi efektif, serta pendampingan terhadap masyarakat. Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tersebut telah menjadi pilar penting untuk pemulihan perdamaian yang berkelanjutan di Maluku dan Maluku Utara. Sedangkan di Poso Sulawesi Tengah, situasi kondusif disebabkan oleh fasilitas pelaksanaan Inpres Nomor 14 Tahun 2005 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Penanganan Kasus Poso.

    Pemerintah telah berperan dalam pencapaian situasi sosial politik yang kondusif terutama ketika menyikapi persoalan-persoalan bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Pencapaian situasi sosial politik yang kondusif ini adalah buah dari upaya fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengatasi dan mencegah timbulnya persoalan SARA, menyelesaikan persoalan dalam masyarakat, dan meningkatkan kewaspadaan secara dini masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya benturan dalam masyarakat itu sendiri.

    Pencapaian situasi harmonis di dalam masyarakat merupakan kontribusi signifikan peran masyarakat, yang pada intinya menginginkan kedamaian, dan menjalankan, mendapatkan, dan memanfaatkan hasil pembangunan untuk

  • 23

    Bagian II

    Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    peningkatan kesejahteraan masyarakat sendiri. Peran Pemerintah dalam membantu menjaga harmonisasi dalam masyarakat tidak terlepas dari kebijakan persuasif, penekanan pada keterlibatan atau partisipasi Pemerintah Daerah dan masyarakat daerah, dan pendampingan dari Pemerintah ketika diperlukan.

    Pemerintah juga melakukan upaya mendorong penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila, termasuk nilai persatuan dan kesatuan, serta cinta tanah air melalui program wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Program tersebut merupakan kerjasama Pemerintah dengan berbagai elemen organisasi masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa peran organisasi masyarakat sangat penting untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan konsensus penyelesaian masalah dalam masyarakat itu sendiri.

    Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan, bahwa prioritas peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat telah tercapai sebagai hasil kerja keras bangsa Indonesia selama kurun waktu 20042009 hingga mampu meniadakan ketegangan dan menurunkan ancaman konflik antarkelompok masyarakat atau antargolongan di daerah-daerah rawan konflik; mampu memelihara situasi aman dan damai; mampu meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan mereka sendiri.

    III. Keberhasilan

    Berbagai pencapaian terutama dalam menjaga stabilitas sosial dan politik juga merupakan kontribusi dari pelaksanaan program-program yang dilaksanakan selama kurun 20042009, terutama dukungan pelaksanaan Program Pemulihan Wilayah Pascakonflik dan Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan. Pada prinsipnya, dengan kedua program tersebut, Pemerintah terus berupaya untuk mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan otonomi daerah dan otonomi khusus, mendorong kehidupan politik yang sehat yang mengacu kepada empat konsensus dasar, yaitu: Pancasila, UUD 1945, bentuk NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

    3.1 Program Pemulihan Wilayah Pascakonflik

    Pencapaian program ini untuk Provinsi NAD dilakukan melalui: (1) fasilitasi pelaksanaan reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan masyarakat, dan (2) peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik dan pemulihan wilayah pascakonflik. Pada kasus Aceh, upaya perdamaian yang dilakukan pascaperjanjian MoU Helsinki adalah perlucutan senjata, penarikan pasukan nonorganik, dan reintegrasi. Keberhasilan reintegrasi tersebut dapat dilihat dari jabatan-jabatan politik mulai gubernur, wakil gubernur, bupati, lurah dan anggota DPD yang dijabat oleh para tokoh mantan GAM. Para mantan GAM juga telah diterima dalam kehidupan sosial masyarakat, dan bahkan mereka menjadi tokoh panutan di lingkungannya.

    Pemerintah melakukan pula fasilitasi pemberdayaan pranata sosial dan budaya bangsa, pemanfaatan adat istiadat, serta forum dialog antarbudaya dan tokoh

  • 24

    Bagi

    an II

    MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    masyarakat. Pada konteks perdamaian Aceh, fasilitasi pranata sosial dan budaya dilakukan melalui pembentukan Masyarakat Adat Aceh sesuai dengan amanat UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh pada sektor agama, pendidikan dan adat. Untuk agama dibentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), untuk pendidikan dibentuk Majelis Pendidikan Aceh, dan untuk adat dibentuk Majelis Adat Aceh (MAA). Tujuan dari MAA adalah untuk menjamin adat masyarakat Aceh terus lestari dan berfungsi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

    Beberapa upaya yang dilakukan oleh MAA dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan adat adalah dengan pembentukan Badan Penyelesaian Konflik, sebuah lembaga adat yang dibentuk sejak tahun 2007 yang terdiri dari unsur polisi masyarakat yang membantu kepala desa (keuchik), sehingga kasus-kasus konflik tidak sampai masuk ke pengadilan (pendekatan hukum positif), tapi cukup diselesaikan hingga peradilan desa. Untuk melaksanakan fungsi peradilan desa, MAA memberikan bantuan pelatihan bagi hakim-hakim di desa. Idealnya tiap desa terdapat lima hakim, akan tetapi sampai sekarang yang ada baru satu desa satu hakim. Total hakim yang sudah dilatih ada 3.000 dari 6.400 jumlah desa.

    Berbeda dengan Aceh, untuk penyelesaian konflik Papua, kebijakan yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat antara lain dengan menerbitkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Isinya adalah pemberian kewenangan kepada Pemerintah dan rakyat Papua untuk mengelola rumah tangganya dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk kemakmuran dan kesejah-teraan rakyat Papua. UU ini bernilai strategis dalam rangka mewujudkan akse-lerasi pembangunan, pening katan pelayanan publik, dan pemberdayaan rakyat Papua. Pada tahun 2008, Pemerintah menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001, yang menjadi dasar hukum keberadaan Provinsi Papua Barat.

    Dalam UU Otsus disebutkan bahwa MRP merupakan repre sen tasi kultural Papua yang mencakup kelompok agama, adat, dan perempuan. Sesuai pasal 20 UU Nomor 21 Tahun 2001, ada enam fungsi yang harus diemban oleh MRP, yaitu: (1) memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP); (2) memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia utusan daerah Provinsi Papua yang diusulkan oleh DPRP; (3) memberikan pertimbangan dan persetu-juan terhadap Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang diajukan oleh DPRP ber-sama Gubernur; (4) memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua, khususnya yang menyangkut hak asli orang Papua; (5) memperhatikan dan menyalurkan pengaduan aspirasi masyarakat adat, kelompok agama, perempuan, dan masyarakat pada umum-nya, yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lan-jut penyelesaiannya; dan (6) memberikan pertimbangan kepada DPRP, gubernur, DPRD kabupaten/kota, serta bupati/walikota yang terkait dengan hak-hak asli orang Papua. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, MRP melakukannya dalam bentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus).

  • 25

    Bagian II

    Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    Untuk mencegah terjadinya potensi konflik dan mempercepat pembangunan di Papua, Pemerintah Pusat mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Isi Inpres tersebut ada lima, sebagai bentuk pendekatan paradigma baru yang dikenal dengan New Deal Policy of Papua dengan prioritas percepatan pembangunan di Papua, yaitu: (1) pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan; (2) peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan; (3) Peningkatan kualitas layanan kesehatan; (4) peningkatan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di wilayah terpencil, pedalaman, dan perbatasan; dan (5) perlakukan khusus (affirmative action) bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia putra-putri Papua.

    Dalam menjaga situasi yang har-monis dan mendukung pro ses pembangunan di daerah pasca-konflik Maluku dan Maluku Utara, Pemerintah melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2003 ten tang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, telah mampu meningkatkan keper-cayaan masya rakat kepada Peme rintah dan Pemerintah Dae rah. Pada intinya Inpres tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kredibilitas Pemerintah di daerah dan dilakukannya rehabilitasi serta upaya dialog dan komunikasi efektif serta pendampingan terhadap masyarakat bagi pemulihan perdamaian yang berkelanjutan.

    Dalam menjaga situasi yang aman dan damai di Poso, Pemerintah dan Pemerintah Daerah selalu melakukan fasilitasi dan dukungan yang melibatkan masyarakat dalam proses rekonsilisiasi serta pengamanan lingkungan desa dan kelurahan, fasilitasi dialog antarkomunitas yang berkonflik dengan melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh budaya, kalangan perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk meningkatkan kekohesifan di dalam masyarakat. Pelaksanaan Inpres Nomor 14 Tahun 2005 tentang Langkah-langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso telah berhasil secara konsisten dan berkelanjutan, memfasilitasi dan menciptakan kondisi keamanan yang relatif kondusif bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

    3.2 Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional

    Pelaksanaan Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional yang telah dilakukan membuahkan terjaganya stabilitas sosial dan politik yang didukung oleh pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain dialog serta kegiatan seni dan budaya untuk peningkatan pemahaman nilai persatuan, peningkatan koordinasi dan komunikasi berbagai pihak dalam penyelesaian konflik, sosialisasi kebangsaan dan cinta tanah air oleh organisasi kemasyarakatan (ormas), fasilitasi untuk mendorong rekonsiliasi di daerah, pengembangan berbagai kegiatan

  • 26

    Bagi

    an II

    MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    kebangsaan dan cinta tanah air, dan pengembangan forum kewaspadaan dini.Stabilitas sosial dan politik tidak lepas dari kontribusi penguatan wawasan kebangsaan dan keinginan menjaga persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan fasilitasi penanganan persoalan dan juga memberikan pendidikan wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan yang bekerjasama dengan ormas, dan LSM, serta lembaga nirlaba (LNL) lainnya. Kerjasama ini telah dilakukan dalam lima tahun terakhir dan masih berlangsung hingga sekarang. Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan telah dilakukan sebanyak 1664 paket bekerjasama dengan ormas/LSM/LNL di bidang pendidikan politik dan masyarakat, termasuk penyusunan pedoman tentang kerjasama program wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dengan ormas/LSM/LNL lainnya. Tujuan dari program penguatan wawasan kebangsaan dengan ormas adalah untuk menjadikan ormas sebagai mitra Pemerintah dan meningkatkan kapasitasnya dalam mensosialisasikan program cinta tanah air dan wawasan kebangsaan.

    Peningkatan wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan dilakukan pula melalui kegiatan seni dan budaya dalam rangka peningkatan pemahaman nilai persatuan. Kegiatan konkrit lainnya yang telah dilaksanakan adalah sosialisasi kebangsaan dan cinta tanah air oleh ormas, pengembangan berbagai kegiatan kebangsaan dan cinta tanah air, pengembangan forum kewaspadaan dini, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi berbagai pihak dalam penyelesaian konflik, dan upa-ya mendorong rekonsiliasi di daerah. Pemerintah telah pula melakukan kegiatan pem berdayaan pranata sosial dan budaya bangsa, pemanfaatan adat istiadat dalam memperkokoh persatuan bangsa, serta penyusunan Pera turan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang festival lagu daerah dan festival kesenian daerah.

    Kegiatan lain yang dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan diskusi ruang publik untuk membahas masalah di dalam masyarakat. Dalam rangka mencegah kerawanan sosial, sejak tahun 2006, Pemerintah terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kewaspadaan secara dini masyarakat pada kemungkinan terjadinya ben turan dalam masyarakat itu sendiri. Koordinasi ini didukung dengan penerbitan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah. Selain itu, sebagai upaya untuk mendukung pembauran dalam masyarakat, koordinasi dengan Pemerintah Daerah didukung dengan penerbitan Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Upaya lain yang dilakukan adalah memantapkan peran Pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam mengatasi berbagai persoalan untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan, perdamaian, dan harmoni dalam masyarakat.

    Dalam menindaklanjuti berbagai kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan tersebut, Pemerintah telah pula melakukan fasilitasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di 33 provinsi, 241 kabupaten, dan 65 kota. Dalam menjaga kerukunan umat beragama, telah dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Mendagri dan Kejaksaan Agung) Nomor 3 Tahun 2008, Kep-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan atau Anggota Pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia

  • 27

    Bagian II

    Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    dan warga Ahmadiyah untuk menyelesaikan segala persoalan melalui konstitusi dan jalur hukum. Pada tahun 2006, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

    Pemerintah juga telah memfasilitasi pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di 24 provinsi dan 57 kabupaten/kota, pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di 33 provinsi dan 425 kabupaten/kota, serta Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) di 11 provinsi dan 16 kabupaten/kota. Dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah sebagai tanda identitas NKRI yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, dan semboyan yang melukiskan harapan tersebut.

    Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah melakukan pelatihan tenaga pelatih pembauran daerah (TPPD) bagi pejabat kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) serta pengurus ormas pembauran provinsi seluruh Indonesia dengan tujuan untuk membentuk kader pembauran kebangsaan di daerah hingga tingkat rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW). Pemerintah juga melakukan fasilitasi kepada kepala daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat penganut kepercayaan minoritas untuk menjaga kerukunan umat beragama.

    Untuk mendukung fasilitasi tersebut, Pemerintah melakukan pengkajian dan pengumpulan data dan informasi dan melakukan pemetaan daerah yang rentan dengan masalah konflik hak tradisional dan masalah pertanahan, juga persoalan rawan penyelundupan sumber daya alam. Pemerintah pun melakukan dialog interaktif untuk memetakan permasalahan ormas dan peningkatan kapasitas ormas keagamaan dalam mengawal persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk penyusunan pedoman layanan administrasi dan penyusunan pangkalan data direktori LSM asing.

    Pemerintah juga mendorong penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila, termasuk di dalamnya nilai persatuan dan kesatuan, serta cinta tanah air melalui Program Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air. Program ini merupakan kerjasama Pemerintah dengan ratusan organisasi masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa peran organisasi masyarakat sangatlah penting untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan konsensus penyelesaian masalah dalam masyarakat itu sendiri.

  • 28

    Bagi

    an II

    MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    Bab 2.3 Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur

    I. Pengantar

    RPJMN 20042009 mengarahkan pembangunan kebudayaan pada penguatan jati diri bangsa dalam kerangka keberagaman. Keberagaman masyarakat dan budaya Indonesia merupakan potensi yang perlu diwujudkan untuk menjawab berbagai tantangan kekinian. Salah satu tantangan kekinian yang mengemuka adalah perkembangan global yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informatika. Hal tersebut mempengaruhi dinamika masyarakat dalam setiap aspek kehidupannya. Guna menghadapi tantangan tersebut, seluruh komponen bangsa perlu bersinergi untuk melanjutkan pembangunan karakter dan jati diri bangsa (national and character

    Bagi

    an II

  • 29

    Bagian II

    Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009

    building). Sinergi tersebut perlu terus diperkuat dalam kerangka keberagaman untuk membentuk bangsa yang berkarakter, maju, dan berdaya saing.

    Kemajuan kebudayaan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari peninggalan budaya dan sejarah bangsa yang menjadi simbol identitas keberadaban. Kemajuan tersebut terutama disebabkan oleh semakin meningkatnya berbagai upaya pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya, serta perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya. Upaya tersebut sangat diperlukan agar simbol identitas keberadaban dapat dialihgenerasikan secara berkesinambungan. Untuk itu, Pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha perlu bermitra dalam pengelolaan warisan budaya.

    II. Pencapaian Prioritas 2.1 Gambaran Pencapaian Pengembangan kebudayaan yang diarahkan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dalam periode RPJMN 20042009 telah memberikan kemajuan yang cukup berarti. Kemajuan yang cukup menonjol adalah pada pencapaian sasaran menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat, serta semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan semakin meningkatnya pencapaian sasaran tersebut, maka kondisi aman dan damai di masyarakat semakin pulih dan terpelihara.

    Empat sasaran pembangunan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur adalah: (1) menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat; (2) semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika; (3) semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan; dan (4) meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya.

    2.2 Evaluasi Pencapaian 2.2.1 Sasaran 1 dan 2: Menurunnya Ketegangan dan Ancaman

    Konflik Antarkelompok Masyarakat, serta Semakin Kokohnya NKRI Berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika

    Pencapaian sasaran pertama dan kedua ditunjukkan an tara lain oleh: (1) semakin berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaran keragaman budaya yang ditan dai dengan menurunnya eskalasi konflik/perkelahian antarkelompok warga di tingkat desa, yaitu dari 2.583 desa pada tahun 2003 menjadi 1.235 desa pada tahun 2008 (Survei Potensi Desa 2008, Badan Pusat Statistik/BPS) atau mencapai 109,2 per sen; (2) tumbuhnya sikap saling menghormati dan meng-hargai keberagaman buda ya yang ditandai dengan per kembangan persentase per sepsi masyarakat terha dap kebiasaan bersilaturahmi (79,22 persen), persentase persepsi masyarakat terhadap kegiatan gotong royong (84,6 persen), serta persentase persepsi masyarakat terhadap kebiasaan tolong-menolong

  • 30

    Bagi

    an II

    MEMELIHARA MOMENTUM PERUBAHAN

    antarsesama warga (90,4 persen) (Survei Sosial Ekonomi Nasional 2006, BPS).

    Semakin derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka peluang terjadinya interaksi budaya antarbangsa. Proses interaksi budaya tersebut di satu sisi berpengaruh positif ter hadap perkembangan dan peru bahan orientasi nilai dan perilaku bangsa Indonesia, namun di sisi lain dapat menim bulkan pengaruh negatif. Pengaruh negatif tersebut antara lain semakin memudarnya penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, rasa cinta tanah air, serta berbagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai, norma, dan pandangan hidup Bangsa Indonesia. Kondisi ini ditunjukkan antara lain dengan munculnya gejala menurunnya kualitas penggunaan Bahasa Indonesia, menurunnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, serta menurunnya sikap toleransi da