25
LEGISLASI DAN SERTIFIKASI KEPERAWATAN DI INDONESIA Maman Setiaman, SKM

LEGISLASI KEPERAWATAN

Embed Size (px)

Citation preview

  • LEGISLASI DAN SERTIFIKASIKEPERAWATAN DI INDONESIAMaman Setiaman, SKM

  • Legislasi keperawatansistem perundang-undangan praktik keperawatan yang menggambarkan ruang lingkup praktik keperawatan yang diijinkan secara hukum. berisi hak-hak fundamental setiap individu untuk menentukan pilihan pelayanan kesehatan dan hak dasar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman.

  • proses menetapkan serangkaian ketentuan yang harus ditaati dan diikuti oleh setiap perawat yang akan memberikan pelayanan kepada orang lain. Legislasi keperawatanFaktor profesional, teknikal, moral , dan etikUndang-undang praktik keperawatan

  • peraturan yang menjamin pelayanan keperawatan yang aman dan etis melalui upaya pengendalian badan-badan keperawatan, tenaga keperawatan, persyaratan dan kriteria lisensi, penundaan dan pencabutan lisensi keperawatan, dan proses sertifikasi untuk mempertahankan kompetensi. Undang-undang praktik keperawatan

  • untuk melindungi masyarakat terhadap para praktisi keperawatan yang melakukan pelayanan secara tidak aman / etis. Undang-undang praktik keperawatanperawat mendapat perlindungan hukum berlandaskan kaidah profesionalisme.

  • Undang-undang praktik keperawatanSistem regulasimendefinisikan praktik keperawatan, mengembangkan kriteria untuk memasuki profesi keperawatan, menetapkan ketentuan dan peraturan yang melaksanakan, mempertahankan, dan menegakkan standar praktik keperawatan

  • Sistem regulasiRegistrasiSertifikasiLisensi

  • Merupakan proses administrasi yang harus ditempuh oleh seseorang yang ingin memberikan pelayanan keperawatan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya. 1. Registrasi keperawatan

  • Menjamin kemampuan perawat untuk melakukan praktek keperawatan sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya

    Mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi perawat profesional dan vokasional

    Tujuan Registrasi Keperawatan

  • Pengajuan SIPPemimpin Institusi Pendidikan / PemohonSIP(Surat Izin Perawat)Dinas Kesehatan ProvinsiPersyaratan :Foto copy ijazah Surat keterangan sehatFoto 3 x 4 dan 4 x 6Rekomendasi dari PPNI

  • Pengajuan SIPP (Surat Izin Praktek PerawatPemohonSIP(Surat Izin Praktek Perawat)Dinas Kesehatan KabupatenPersyaratan :Lulus Minimal D-IIIFoto copy ijazah Keterangan Kerja Min. 3 thFoto copy SIPRekomendasi dari PPNIRekomendasi PPNIPersyaratan :Sertifikat BLSSurat Keterangan KerjaKeterangan Kerja Min. 3 thFoto copy SIP terbaruAlamat dan denah lokasi praktek

  • Melakukan pengkajianMelakukan therapi keperawatanMelakukan observasiPendidikan & Konseling KeperawatanMelakukan intervensi medis yg didelegasikanMelakukan evaluasi keperawatan

    Hak & Kewenangan Setelah Melakukan Registrasi

  • Proses administrasi yang dilakukan oleh suatu badan indefenden dalam penerbitan SIP

    Diberikan hanya pada yang telah memiliki kompetensi tertentu. Diperoleh setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah (saat ini) atau profesi (masa mendatang) 2. Lisensi perawat

  • Justifikasi perlunya lisensiVokasionalRespondeat superiorProfessionalPersonal liabilityKini: perlu lisensiDulu: tidak perlu lisensi

  • Menghindarkan kerugian / kecelakaan / bahaya pada individu atau masyarakat yang diberikan pelayanan.Tujuan pemberian lisensiMenjamin pelayanan yang diberikan aman, dan etis sesuai kompetensi dan kewenangan yang dimiliki.Menata pelayanan kepada masyarakat, diberikan oleh orang yang tepat dan mampu secara professional, etikal, dan legal.

  • KognitifPsikomotorKomunikasiKepemimpinanPengambilan keputusanMengambil resikoKemampuan yang perlu dimiliki oleh perawat berlisensi S e r t i f i k a s iS e r t i f i k a s i

  • kegiatan kredensial bagi setiap tenaga professional untuk menjamin masyarakat tentang kualifikasi keperawatan tenaga professional ini dalammemberikan pelayanan spesifik bagi konsumen (sistem klien). 3. Sertifikasi keperawatan pengakuan akan keahlian seseorang perawatdalam area praktek keperawatan tertentu.

  • Sertifikasi juga ditetapkan bagi seseorang perawat terregistrasi yang akan melakukan praktik keperawatan diluar area yang telah diregistrasi. Sertifikasi keperawatan

  • upaya pengendalian praktek keperawatan yang dilakukan oleh perawat professional dan cakupan praktek keperawatan yang dilakukannya Tujuan sertifikasiPraktik sesuai kewenangan/kompetensi

  • Cara mendapatkan sertifikasiOrganisasi profesiBadan keperawatan di suatu negara bagian atau wilayah Institusi mandiriLSPP di Indonesia

  • Lembaga Sertifikasi Profesi Perawat(LSPP)*Dibentuk oleh pemerintah atau sebagai produk hukum keperawatan (UU Praktik Keperawatan)*Memiliki kewenangan mengembangkan kebijakandan aturan operasional *Menetapkan pusat pelatihan dan / uji kompetensi

  • Terlalu mudah memperoleh lisensi (SIP, SIK, SIPP). Tidak pernah dipantau kompetensinya. Organisasi profesi belum terlibat optimal. Situasi di Indonesia

  • Undang-undang praktik keperawatan ( - )

    Badan mandiri untuk sistem regulasi ( - )

    Sistem kompetensi tidak disertai dengan kewenangan dan pengakuan

    Lembaga pemantau kualitas pendidikan ( - )

    Kendala menata sistem legislasi

  • Implikasi keperawatanSetiap perawat harus siap memberikan layanan keperawatan sesuai kompetensi dankewenangannya.Setiap perawat harus mempertahankan kompetensimelalui program sertifikasi sepanjang hayat untukmencapai jenjang karir yang optimalSetiap perawat seyogyanya mendapatkan pendidikan yang memadai sebagai dasar untukmemasuki profesi keperawatan

  • ia*