KONFIGURASI POLITIK DAN LEGISLASI

HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Suatu Kajian tentang Positivisasi Fikih Muamalah

dalam Perspektif Politik Hukum)

Oleh : Suhartono, S.Ag., SH., MH. (PP. PA Lamongan / CAKIM menunggu SK Penempatan)

E-mail: suhartono_71@yahoo.com

Abstract :

Islamic law legislation is a form a law awareness in

Islamic shariah wich both in sociological either in cultural are

never been lost since the colonial system until now days political

system. Along with the authority of Islamic court to judge the

shariah economic cases as said ini Pasal 49 UU No. 3 Th. 2006 so

the legislation of Islamic private law is become the best solution

to fill the emptiness in shariah economic law and to make a

positives of Islamic laws.

According to the historical notes, the way to the

positivation of the Islamic law was not easy. So it is important to

know about the political configuration and calculatinig the social,

politic, culture and economic strength. Beside that, it also

important to calculate about the law ethic, good side and bad

side, fair or not, match or not about the law for society, because

this has a strong relation whether this law will be obey in society.

Keywords: Political configuration, Legislation, Islamic law,

Positivation, Islamic private law, political law.

2

Pendahuluan

Hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas

politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik

terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap

pembangunan hukum. Bellfroid mendefinisikan rechtpolitiek

yaitu proses pembentukan ius contitutum (hukum positif) dari

ius contituendum (hukum yang akan dan harus ditetapkan)

untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan

masyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan

kebijakan publik (public policy) yang menurut Thomas Dye yaitu

: “whatever the government choose to do or not to do”. Politik

hukum juga didefinisikan sebagai pembangunan hukum.1

Hukum adalah hasil tarik-menarik berbagai kekuatan

politik yang mengejawantah dalam produk hukum. Dalam hal ini

Satjipto Raharjo menyatakan, bahwa hukum adalah

instrumentasi dari putusan atau keinginan politik, sehingga

pembuatan undang-undang sarat dengan kepentingan-

kepentingan tertentu, dan dengan demikian medan pembuatan

undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan

kepentingan-kepentingan. Badan pembuat undang-undang akan

mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada

dalam masyarakat. Konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam

badan pembuat undang-undang menjadi penting karena

pembuatan undang-undang modern bukan sekadar merumuskan

materi hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya,

melainkan membuat putusan politik terlebih dahulu. Disamping

1 Sri Wahyuni, Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam), Jurnal Mimbar Hukum No. 59 Th. XIV, al-Hikmah, 2003, hal. 74.

3

konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat

undang-undang, intervensi-intervensi dari luar tidak dapat

diabaikan dalam pembentukan undang-undang. Intervensi

tersebut dilakukan terutama oleh golongan yang memiliki

kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik maupun

ekonomi.2 Di Indonesia intervensi pemerintah dalam bidang

politik sudah lazim, begitu pula di negara-negara berkembang

lainnya. Sejak zaman penjajahan Belanda sampai saat ini

pemerintah sangat dominan di dalam mewarnai politik hukum di

Indonesia.3

Menurut Mahfud MD, politik hukum juga mencakup

pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum

dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang

pembuatan dan penegakan hukum.4 Juga mempertimbangkan

etik hukum, baik buruknya, adil tidaknya, atau cocok tidaknya

ketentuan-ketentuan hukum itu bagi masyarakat yang

bersangkutan, karena hal itu ada hubungannya dengan ditaati

atau tidaknya hukum itu dalam suatu masyarakat.5

Senada dengan pendapat Daniel S. Lev, politik hukum itu

merupakan produk interaksi di kalangan elit politik yang berbasis

kepada berbagai kelompok dan budaya. Ketika elit politik Islam

memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik,

pengembangan hukum Islam dalam suprastruktur politik pun

2 Jazuni, Legislsi Hukum Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 9-10. 3 Tjuk Wirawan, Politik Hukum di Indonesia, UPT Unej, Jember, 2004, hal. 8. 4 Moh. Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998, hal. 1-2. 5 Zainal Abidin Abu Bakar, Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum No. 9 Thn. IV, Al-Hikmah, Jakarta, 1993, hal. 56.

4

memiliki peluang yang sangat besar.6 Begitupula sebaliknya

ketika menengok sejarah pada masa penjajahan Belanda, posisi

hukum Islam sangat termarjinalkan. Hukum Islam hanya

dipandang sebagai hukum apabila diresepsi ke dalam hukum

adat, itu pun dalam strata ketiga setelah hukum Eropah dan

hukum Adat orang timur asing (Arab, China dan India).7

Indonesia yang merupakan negara jajahan Belanda, telah

mengalami masa berlangsungnya proses introduksi dan proses

perkembangan sistem hukum asing ke dalam hukum masyarakat

pribumi.8

Refleksi Perjalanan Politik Hukum Islam di Indonesia

Pada mulanya, politik kolonial Belanda sebenarnya cukup

menguntungkan posisi hukum Islam, setidaknya sampai akhir

abad ke 19 M dikeluarkannya Staatsblad No. 152 Tahun 1882

yang mengatur sekaligus mengakui adanya lembaga Peradilan

Agama di Jawa dan Madura, merupakan indikasi kuat

diterimanya hukum Islam oleh pemerintah kolonial Belanda. Dari

sinilah muncul teori Receptio in Complexu yang dikembangkan

oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845 – 1927).

Menurut ahli hukum Belanda ini hukum mengikuti agama yang

dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, maka

hukun Islam-lah yang berlaku baginya.9 Dengan adanya teori

6 Cik Hasan Bisri, Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Mimbar Hukum No. 56 Thn XIII, Al-Hikmah, Jakarta, 2002, hal. 31. 7 Ibid, hal. 32. 8 Sri Wahyuni, Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi Terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jurnal Mimbar Hukum No. 59 Thn XIV, Al-Hikmah, Jakarta, Januari-Maret 2003, hal. 80. 9 Daud Ali, Op.Cit., hal 242.

5

receptio in Complexu maka hukum Islam sejajar dengan dengan

sistem hukum lainnya.

Kondisi di atas tidak berlangsung lama, seiring dengan

perubahan orientasi politik Belanda, kemudian dilakukan upaya

penyempitan ruang gerak dan perkembangan hukum Islam.

Perubahan politik ini telah mengantarkan hukum Islam pada

posisi kritis. Melalui ide Van Vollenhoven (1874 – 1933) dan C.S.

Hurgronje (1857 – 1936) yang dikemas dalam konsep Het

Indiche Adatrecht yang dikenal dengan teori Receptie, menurut

teori ini hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh

hukum adat. Jadi hukum adat yang menentukan ada tidaknya

hukum Islam. Klaim provokatif dan distorsif ini sangat

berpengaruh terhadap eksistensi hukum Islam ketika itu, oleh

karenanya Hazairin menyebutnya sebagai teori “Iblis”.10

Dengan adanya teori Receptie ini, Belanda cukup punya

alasan untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas meninjau

kembali wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Dengan bekal sebuah rekomendasi (usulan) dari komisi ini,

lahirlah Staatsblad No. 116 Tahun 1937 yang berisi pencabutan

wewenang Pengadilan Agama untuk menangani masalah waris

dan lainnya. Perkara-perkara ini kemudian dilimpahkan

kewenangannya kepada Landraad (Pengadilan Negeri).11

10Suhartono, Aktualisasi Hukum Islam dalam Masalah Perkawinan dan Kewarisan di Indonesia (Suatu Perspektif Sosio Kultural Historis), Jurnal Mimbar Hukum No. 54 Thn XII, Al-Hikmah, September-Oktober 2001, hal. 55. 11 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris, LKiS, Yogyakarta, 2005 hal. 53

6

Legislasi Hukum Islam di Indonesia

Merekonstruksi catatan sejarah yang ada pada masa pasca

kemerdekaan, kesadaran umat Islam untuk melaksanakan

hukum Islam boleh dikatakan semakin meningkat. Perjuangan

mereka atas hukum Islam tidak berhenti hanya pada tingkat

pengakuan hukum Islam sebagai subsistem hukum yang hidup

di masyarakat, tetapi juga sampai pada tingkat lebih jauh, yaitu

legalisasi dan legislasi. Mereka menginginkan hukum Islam

menjadi bagian dari sistem hukum nasional, bukan semata-mata

substansinya, tetapi secara legal formal dan positif.

Perjuangan melegal-positifkan hukum Islam mulai

menampakkan hasil ketika akhirnya hukum Islam mendapat

pengakuan konstitusional yuridis. Berbagai peraturan

perundang-undangan yang sebagian besar materinya diambil

dari kitab fikih -yang dianggap representatif- telah disahkan oleh

pemerintah Indonesia. Diantaranya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Khusus

untuk yang terakhir, ia merupakan tindak lanjut dari Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Setelah lahirnya Undang-Undang yang berhubungan erat

dengan nasib legislasi hukum Islam di atas, kemudian lahir

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

sebuah lembaga peradilan yang khusus diperuntukkan bagi umat

Islam. Hal ini mempunyai nilai strategis, sebab keberadaannya

telah membuka kran lahirnya peraturan-peraturan baru sebagai

pendukung (subtansi hukumnya). Sehingga pada tahun 1991

Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden

7

Nomor 1 Tahun 1991 yang berisi tentang sosialisasi Kompilasi

Hukum Islam (KHI). Terlepas dari pro dan kontra keberadaan

KHI nantinya diproyeksikan sebagai Undang-Undang resmi

negara (hukum materiil) yang digunakan di lingkungan

Pengadilan Agama sebagai hukum terapan.

Perkembangan terakhir, sebagai tuntutan reformasi di

bidang hukum khususnya lembaga peradilan dimulai dengan

diamandemennya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman oleh Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kini kembali direvisi

menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman. Perubahan Undang-Undang diatas secara

otomatis membawa efek berantai pada Peradilan Agama,

sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama juga mengikuti jejak, yakni diamandemen

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama.

Lahirnya Undang-Undang di atas membawa lompatan

besar hukum Islam dalam perkembangan hukum nasional.

Sebab unsur-unsur hukum positif yang berupa nilai, norma,

peraturan, pengadilan, penegakan hukum, dan kesadaran

hukum masyarakat menjadi sempurna. Dengan demikian hukum

Islam yang telah menjadi bagian hukum nasional dengan

sempurna ialah hukum perkawinan, hukum waris, hukum hibah

serta wasiat, hukum wakaf, hukum zakat dan hukum bisnis

Islam (ekonomi syari’ah). Perubahan tersebut sebenarnya

merupakan tantangan bagi Peradilan Agama dalam bidang

8

organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Oleh

karena itu perubahan tersebut merupakan amanat yang sangat

berat bagi jajaran Pengadilan Agama.12

Adanya kewenangan baru di atas, semakin menguatkan

eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, namun

permasalahannya bertambahnya kewenangan baru tersebut

belum diimbangi dengan adanya hukum substansial, sehingga

hakim kembali dihadapkan pada kitab-kitab fikih untuk

menemukan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah yang pada

dekade terakhir ini perkembangannya cukup signifikan. Adapun

untuk menguji tingkat keabsahan putusan hakim tersebut dari

segi penerapan asas-asas hukum belum teruji dalam tataran

akademis, sehingga hal ini perlu untuk terus dikaji.

Upaya hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi

syari’ah dengan cara menggali norma-norma serta nilai-nilai

yang berkembang dalam masyarakat melalui kitab-kitab fikih

adalah merupakan bagian dari rechtvinding, dan itu dianjurkan

jika tidak menemukan aturannya dalam undang-undang, karena

pada diri hakim melekat prinsip ius curia novit (hakim dianggap

mengetahui hukumnya), sehingga menurut azas hukum hakim

tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada

hukumnya.13

Seiring dengan momentum amandemen Undang-Undang

tentang Peradilan Agama, maka muncul perubahan paradigma

baru yakni Peradilan Agama dari peradilan keluarga menuju

peradilan modern. Semula Peradilan Agama hanya menangani

12 Taufiq, Nadhariyyatu al-Uqud al-Syar’iyyah (makalah pelatihan Tehnis Fungsional Peningkatan Profesionalisme bagi Para Ketua Pengadilan Agama se Jawa di Malang), Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2 Mei 2006, hal. 1. 13 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 165.

9

perkara-perkara sumir -sebagian besar masalah perceraian- kini

dihadapkan pada perkara-perkara ekonomi syari’ah yang relatif

baru dalam dunia ekonomi Indonesia, namun dalam

perkembangannya cukup mempengaruhi konfigurasi ekonomi

Indonesia. Oleh karena itu hakim dalam menyelesaikan sengketa

ekonomi syari’ah tidak cukup hanya berbekal pada doktrin

hukum “fikih madzhab” yang merupakan produk nalar para

imam madzhab sekitar tiga belas abad yang lalu, tetapi harus

dibekali dengan undang-undang, mengapa? Kalau penyelesaian

sengketa ekonomi syari’ah hanya didasarkan pada madzhab fikih

yang dianut oleh masing-masing hakim, itu sangat berbahaya

karena akan menjurus pada suatu putusan yang berdisparitas

tinggi dan tidak adanya kepastian hukum, karena masing-

masing hakim akan berbeda madzhab, sehingga yang terjadi

adalah pertarungan madzhab (meminjam istilah Yahya

Harahap). Hal ini akan sangat merugikan para pihak pencari

keadilan yang kebetulan madzhabnya juga berbeda. Putusan

yang demikian bertentangan dengan azas legalitas (principle of

legality). Oleh karena itu adanya undang-undang yang mengatur

tentang ekonomi syari’ah menurut teori kontrak sosial adalah

merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan

perlindungan hukum bagi warga negara pencari keadilan.

Pada dasarnya pelembagaan hukum Islam dalam bentuk

peraturan perundang-undangan merupakan tuntutan dari

kenyataan nilai-nilai dan fikrah (pemikiran) umat Islam dalam

bidang hukum, kesadaran berhukum pada syari’at Islam secara

sosiologis dan kultural tidak pernah mati dan selalu hidup dalam

sistem politik manapun, baik masa kolonialisme Belanda, Jepang

maupun masa kemerdekaan dan masa pembangunan dewasa

10

ini. Hal ini menunjukkan nilai-nilai ajaran Islam disamping

kearifan lokal dan hukum adat memiliki akar kuat untuk tampil

menawarkan konsep hukum dengan nilai-nilai yang lebih

universal, yakni berlaku dan diterima oleh siapa saja serta di

mana saja, karena Islam merupakan sistem nilai yang ditujukan

bagi tercapainya kesejahteraan seluruh alam (rahmatan lil

‘alamin). Syari’at Islam meskipun dalam realitanya telah

membumi dan menjiwai setiap aktifitas sehari-hari bangsa

Indonesia (khususnya umat Islam), dan banyak dijadikan acuan

Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara, namun

belum merupakan undang-undang negara. Oleh karena itu

pelembagaan hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-

undangan yang mengatur masalah kegiatan di bidang ekonomi

syari’ah merupakan suatu tuntutan kebutuhan hukum umat

Islam, khususnya dan bagi para pelaku bisnis di bidang ekonomi

syari’ah pada umumnya.

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari tata nilai

yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu berarti,

muatan hukum yang berlaku selayaknya mampu menangkap

aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya

yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam

mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di

masa depan.

Pluralitas agama, sosial dan budaya di Indonesia tidak

cukup menjadi alasan untuk membatasi implementasi hukum

Islam hanya sebagai hukum keluarga. Dalam bidang muamalah

(ekonomi syari’ah) misalnya, hukum perbankan dan

perdagangan dapat diisi dengan konsep hukum Islam. Terlebih

11

kegiatan di bidang ekonomi syari’ah di Indonesia dalam

perkembangannya telah mengalami pertumbuhan yang

signifikan, namun banyak menyisakan permasalahan karena

belum terakomodir secara baik dalam regulasi formil yang

dijadikan rujukan oleh Pengadilan Agama sebagai lembaga yang

berwenang menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini wajar,

mengingat belum adanya hukum subtansial dalam bentuk

peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan

ekonomi syari’ah sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006.

Pembangunan hukum nasional secara obyektif mengakui

pluralitas hukum dalam batas-batas tertentu. Pemberlakuan

hukum adat dan hukum agama untuk lingkungan tertentu dan

subyek hukum tertentu adalah wajar karena tidak mungkin

memaksakan satu unifikasi hukum untuk beberapa bidang

kehidupan. Oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan jika

terhadap subyek hukum Islam -yang melakukan kegiatan

dibidang muamalah- diperlakukan hukum ekonomi syari’ah.

Selanjutnya wajar pula dalam hubungan keluarga terkadang

hukum adat setempat lebih dominan. Prinsip unifikasi hukum

memang harus jadi pedoman, namun sejauh unifikasi tidak

mungkin, maka pluralitas hukum haruslah secara realitas

diterima. Idealnya pluralitas hukum ini haruslah diterima sebagai

bagian dari tatanan hukum nasional. 14 Untuk memenuhi

kebutuhan hukum terhadap bidang-bidang yang tidak dapat

diunifikasi, negara dengan segala kedaulatan dan kewenangan

yang ada padanya dapat mengakui atau mempertahankan

14 Todung Mulya Lubis, Cita-Cita Hukum Nasional dan RUUPA (Dalam Buku Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila yang disusun oleh Zuffran Sabrie), Pustaka Antara, Jakarta, 1990, hal. 107.

12

hukum yang hidup dalam masyarakat, sekalipun itu bukan

produk hukum negara, seperti hukum adat yang merupakan

warisan nenek moyang, hukum Islam yang bersumber dari

ajaran agama dan hukum Barat yang merupakan peninggalan

kolonialis.15

Kaitannya dengan konsepsi wawasan nusantara yang

mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai suatu

kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan

keamanan untuk mewujudkan kepulauan nusantara, ini

dipandang sebagai satu kesatuan hukum dalam arti bahwa

hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada

kepentingan nasional. Namun bukan berarti pembangunan

hukum nasional diarahkan pada unifikasi seluruh bidang hukum

dalam satu kesatuan, tetapi unifikasi mengenai bidang-bidang

hukum tertentu sesuai dengan tuntutan pembangunan serta

tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam

masyarakat. Ini berarti, bahwa bangsa Indonesia akan menyatu

dalam bidang-bidang hukum yang sama yang mungkin

disatukan, yaitu bidang-bidang hukum yang bersifat netral, dan

akan berbeda dalam bagian-bagian hukum yang tidak sama

yang sama sekali tidak mungkin disatukan, yaitu bagian-bagian

hukum yang berjalin berkelindan dengan keyakinan agama yang

pelaksanaannya dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Dus,

pengaturan kegiatan di bidang ekonomi syari’ah dalam bentuk

peraturan perundang-undangan yang akan datang dilembagakan

untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Islam dalam

15 Yusril Ihza Mahendra, Kedaulatan Negara dan Peradilan Agama (Dalam Buku Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila yang disusun oleh Zuffran Sabrie), Pustaka Antara, Jakarta, 1990, hal. 43.

13

mengamalkan ajaran agamanya, tidaklah bertentangan bahkan

selaras dengan wawasan nusantara.

Prinsip negara hukum sebagaimana pasal 27 ayat (1) yang

berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di

dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum

dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Persamaan

di depan hukum di mana kepada seluruh warga negara diberikan

pelayanan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Namun, bukan

berarti pelembagaan hukum Islam bertentangan dengan prinsip

di atas sebab bunyi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yakni: “Negara

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut

agamanya dan kepercayaannya itu.” Jaminan UUD 1945 ini

harus dipandang sebagai adanya kebebasan bagi kaum muslimin

untuk melakukan aktifitas keperdataan sesuai dengan konsep

syari’at Islam sebagai keyakinan yang dianutnya.16

Penafsiran terhadap Pasal 27 ayat (1) dengan Pasal 29

ayat (2) di atas, tidak perlu diletakkan pada posisi dikotomis dan

kontradiktif, namun dalam hubungan lex generalis dan lex

spesialis. Persamaan di depan hukum bagi seluruh warga, ini

berlaku umum (lex generalis). Sedangkan semua penduduk

diberi hak untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai

dengan agamanya masing-masing, ini berlaku khusus (lex

spesialis). Ada kekhususan hukum untuk pemeluk agama

tertentu.17 Demikian pula halnya bunyi Pasal 5 ayat (1) UU

16 Rachmat Syafe’I, Tinjauan Yuridis Terhadap Perbankan Syari’ah, http://www.pikiran.rakyat.com/cetak/2005/0305/21/0802.htm. (diakses pada tanggal 21 Maret 2005). 17 Ismail Suny, Sekitar UUPA ((Dalam Buku Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila yang disusun oleh Zuffran Sabrie), Pustaka Antara, Jakarta, 1990, hal. 114.

14

Nomor 4 Tahun 2004, bahwa Pengadilan mengadili menurut

hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, sedangkan

dalam Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2006 dalam bunyi

yang sama dengan pasal di atas, berarti khusus tidak membeda-

bedakan hukum antara orang-orang yang beragama Islam.

Pendek kata, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 adalah

lex generalis, sedangkan Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun

2006 adalah lex specialis.18

Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

UU Nomor 3 Tahun 2006 hasil amandemen dari UU Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 1992, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Haji, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan lain-

lain, itu menunjukkan bahwa keberlakuan hukum Islam itu

dalam posisi pilihan yang bebas berkehendak dan dapat dengan

sepenuhnya tunduk berdasar kepada ajaran-ajaran akhlak

Islam.19

Menurut Hazairin dan Moh. Daud Ali,20 terhadap bunyi

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, ada dua penafsiran yakni:

1) Dalam Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI)

tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang

bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, baik

kaidah-kaidah agama Islam bagi umat Islam, atau

bertentangan dengan kaedah-kaedah agama Nasrani

bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan

18 Ibid hal. 117. 19 Rachmat Syafe’I, Ibid. 20 Moh. Daud Ali, Sikap Negara Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara dan Perkawinan Antar Pemeluk Agama yang Berbeda, Jurnal Mimbar Hukum No.5 Th.III, Al-Hikmah, Jakarta, 1992, hal. 65.

15

kesusilaan agama Budha bagi umat Budha. Artinya

adalah di dalam NKRI ini tidak boleh berlaku atau

diberlakukan dan atau diciptakan hukum yang

bertentangan dengan norma-norma hukum agama dan

norma kesusilaan bangsa Indonesia, yang berasal dari

atau berdasarkan kaedah fundamental Ketuhanan Yang

Maha Esa.

2) NKRI wajib menjalankan hukum Islam bagi orang Islam,

hukum Nasrani bagi orang Nasrani, dan hukum Hindu

atau Budha bagi pemeluk agama Hindu atau Budha,

selama agama tersebut memerlukan perantaraan

kekuasaan negara.

Makna dari dua penafsiran di atas, negara wajib

menjalankan dalam arti menyediakan fasilitas dan kondisi yang

kondusif, agar hukum yang berasal dari agama yang dipeluk oleh

bangsa Indonesia dapat terlaksana sebaik-baiknya, sepanjang

pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat

kekuasaan atau penyelenggara negara, seperti hukum

muamalah (ekonomi syari’ah) yang mengatur hubungan manusia

dengan manusia dalam masyarakat dan benda.

Mengingat semakin meningkatnya kesadaran kaum

muslimin di satu pihak dalam menjalankan agamanya, dan di

pihak lain dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan, maka

dapat diperkirakan akan terjadi peningkatan frekuensi hubungan

hukum di antara umat Islam dalam masalah-masalah ekonomi

yang berbasis syari’ah.

Faktor sosial budaya juga mempunyai pengaruh penting

dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, dalam

kenyataannya telah mewarnai produk-produk pemikiran hukum

16

Islam, baik yang berbentuk kitab fikih, peraturan perundang-

undangan, keputusan pengadilan, maupun fatwa-fatrwa ulama.

Oleh karena itu, maka apa yang disebut hukum Islam dalam

kenyataan yang sebenarnya adalah produk pemikiran hukum

Islam yang merupakan hasil interaksi antara ulama sebagai

pemikir dengan lingkungan sosialnya. Meskipun al-Qur’an dan

as-Sunnah mempunyai aturan yang bersifat hukum, tetapi

jumlahnya sangat sedikit di banding dengan jumlah persoalan

hidup yang memerlukan ketentuan hukum, terutama dalam

bidang muamalah yang belakangan ini jumlahnya meningkat

pesat. Untuk mengisi kekosongan hukum itu, maka para ulama

telah menggunakan akalnya yang menghasilkan fatwa produk

pemikiran hukum yang ada sekarang ini. Apakah warna atau

dinamika produk pemikiran hukum itu akan kita biarkan seperti

apa adanya sekarang ini ?.

Produk pemikiran hukum yang berbentuk fatwa ulama

sebagaimana yang dipakai landasan bagi pelaku bisnis di bidang

ekonomi syari’ah, hanyalah bersifat kasuistik hanya sebagai

respon atau jawaban terhadap permasalahan yang dimintakan

fatwa. Dalam perpektif ilmu hukum, fatwa tidak mempunyai

kekuatan mengikat, dalam arti bahwa pemberi fatwa tidak harus

mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang dieberikan. Demikian

pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa ulama

tersebut.21

Hadirnya hukum ekonomi syari’ah dalam ranah sistem

hukum nasional merupakan pengejawantahan dari semakin

tumbuhnya pemikiran dan kesadaran untuk mewujudkan prinsip

21 Atho Mudzhar, Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Pemikiran Hukum Islam, Jurnal Mimbar Hukum No. 4 Tahun II, Al-Hikmah, Jakarta, 1991, hal. 22.

17

hukum sebagai agent of development (hukum sebagai sarana

pembangunan), agent of modernization (hukum sebagai sarana

modernisasi) dan hukum sebagai a tool of social engineering

(sarana rekayasa sosial)22. Namun dengan bertambahnya

kewenangan tersebut belum diimbangi dengan kesiapan sarana

hukum sebagai rujukan hakim dalam memutus perkara.23 Oleh

karena itu adanya produk legislasi yang mengatur tentang

ekonomi syari’ah sudah sangat mendesak dan urgen yang pasti

akan dirasakan oleh para hakim di lingkungan Peradilan

Agama.24

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang ekonomi syari’ah yang akan datang adalah

untuk mengisi kekosongan hukum subtansial yang dijadikan

rujukan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam

menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, mengingat masih

tersebarnya hukum materiil Islam khususnya yang berkenaan

dengan ekonomi syari’ah di berbagai kitab fikih muamalah,25

sehingga gagasan legislasi fikih muamalah dapat dipandang

sebagai upaya unifikasi madzab dalam hukum Islam.26

Kedudukan undang-undang tentang ekonomi syari’ah

nantinya adalah sebagai norma ukuran, kaidah hukum resmi dan

22Neni Sri Imaniyati, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan, Bandung: Mandar Maju, 2002 hal : 70. 23M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Mimbar Hukum edisi No. 5 Thn III, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1992, hal. 26. 24Hartono Mardjono, Prospek Berlakunya Hukum Muamalah di Indonesia (Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH.), PP-IKAHA, Jakarta, 1994, hal. 336. 25 M. Yahya Harahap, Op.Cit., hal. 436. 26 Ibid, hal 432.

18

baku bagi Pengadilan Agama, maupun masyarakat muslim dan

para pencari keadilan sehingga terwujud: 27

1. Kesatuan landasan hukum (unified legal frame work) dan

keseragaman pandangan hukum (unified legal opinion)

sehingga dapat dihindarkan dan diperkecil putusan-putusan

hukum yang berdisparitas tinggi dan bercorak

“ketidakpastian”.

2. Membina kepastian penegakan hukum, agar dapat direalisir

kehidupan negara hukum dan supremasi “ rule of law” yakni

keunggulan kekuasaan hukum.

3. Memberi perlakuan yang sama (equal treatment ini smilar

cases) sehingga undang-undang ekonomi syari’ah dapat dan

mampu berperan menegakkan prinsip “Predictable” yakni

dapat diperkirakan kebenaran putusan yang akan diberikan

oleh hakim Pengadilan Agama.

Urgensi dari tulisan ini adalah untuk mengemukakan

gagasan tentang pentingnya legislasi fikih muamalah yang

mengatur tentang ekonomi Islam pasca amandemen Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa untuk memutus suatu

perkara di pengadilan tidak cukup hanya berlandaskan fatwa

ulama, pendapat para ahli fikih maupun kitab-kitab klasik yang

berisi pendapat hukum para imam madzhab sekitar 13 abad

yang lalu. Oleh karena itu legislasi fikih muamalah adalah

sebagai upaya mempositifkan “nilai-nilai” hukum Islam yang

berkenaan dengan ekonomi syari’ah secara terumus dan

sistematis dalam “kitab hukum” atau positivisasi hukum Islam.28

27 Matardi, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan di Pengadilan Agama, Mimbar Hukum edisi no. 24 thn VII, Al-Hikmah, Jakarta, 1996, hal. 31. 28 M. Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 434.

19

Dengan demikian, kehadiran undang-undang yang

mengatur kegiatan ekonomi syari’ah akan datang tidak perlu

diperdebatkan lagi, karena kehadirannya di satu sisi untuk

memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, di sisi lain secara

subtansial akan dijadikan sebagai landasan bagi hakim

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi

syari’ah. Selanjutnya diperlukan intervensi negara dalam

pembentukan dan pengaturannya karena berhubungan dengan

ketertiban umum dalam pelaksanaannya.

D. Penutup

1. Pelembagaan hukum Islam dalam perjalanannya

mengalami benturan dan pergumulan kepentingan, hal ini

lazim karena pembuatan undang-undang bukan sekedar

merumuskan materi hukum an sich, namun yang lebih

penting adalah mengkalkulasi kekuatan politik terlebih

dahulu.

2. Hukum Islam dalam eksistensinya tidak cukup hanya

sebatas pengakuan sebagai sub sistem hukum yang hidup

di masyarakat, tetapi hendaknya menjadi bagian dari

sistem hukum nasional, bukan semata-mata subtansinya,

tetapi perlu legal formal dan positif, bukan sekedar

legalisasi tetapi perlu legislasi.

3. Penambahan kewenangan Peradilan Agama

menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari’ah belum

dimbangi oleh adanya payung hukum yang memadai,

sehingga apabila terjadi sengketa ekonomi syari’ah, hakim

menggali norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam

20

masyarakat melalui sudut pandang kitab-kitab fikih. Hal ini

kurang kondusif bagi perkembangan hukum Islam karena

memungkinkan lahirnya putusan berdisparitas dalam

perkara yang sama dan mengaburkan kepastian hukum.

4. Sebagaimana teori kontrak sosial, Negara bertanggung

jawab memberikan perlindungan hukum bagi para pencari

keadilan, oleh karenanya memperhatikan kebutuhan yang

ada, maka adanya undang-undang yang mengatur

masalah ekonomi syari’ah adalah suatu keniscayaan, oleh

karena itu diperlukan intervensi negara dalam

pembentukan dan pengaturannya karena berhubungan

dengan ketertiban umum dalam pelaksanaannya.

21

DAFTAR PUSTAKA

Atho Mudzhar, Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap

Pemikiran Hukum Islam, Jurnal Mimbar Hukum No. 4

Tahun II, Al-Hikmah, Jakarta, 1991.

Cik Hasan Bisri, Transformasi Hukum Islam ke Dalam Sistim

Hukum Nasional, Jurnal Mimbar Hukum Nomor 56 Thn

XIII, Al-Hikmah, Jakarta, 2002.

Ismail Suny, Sekitar UUPA ((Dalam Buku Peradilan Agama

Dalam Wadah Negara Pancasila yang disusun oleh

Zuffran Sabrie), Pustaka Antara, Jakarta, 1990

Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2005.

Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris, LKiS, Yogyakarta, 2005.

Matardi, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan di

Pengadilan Agama, Jurnal Mimbar Hukum No. 24 Thn VII, Al-Hikmah, Jakarta, 1996.

Moh. Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata

Hukum Islam di Indonesia), Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2004.

Moh. Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta,

1998.

M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam :

Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Jurnal Mimbar

Hukum No. 5 Thn III, Al-Hikmah, Jakarta, 1992.

Nani Sri Imaniyati, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam

Perkembangan, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Rachmat Syafe’I, Tinjauan Yuridis Terhadap Perbankan Syari’ah,

http://www.pikiran.rakyat.com/cetak/2005/0305/21/0802.htm

22

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,

Yogyakarta, 1993.

Sri Wahyuni, Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi Terhadap

Legislasi Kompilasi Hukum Islam), Jurnal Mimbar Hukum No. 59 Thn XIV, Al-Hikmah, 2003.

Suhartono Notohardjo, Aktualisasi Hukum Islam Dalam Masalah

Perkawinan dan Kewarisan di Indonesia (Suatu Perspektif Sosio Kultural Historis), Jurnal Mimbar

Hukum No. 54 Thn XII, Al-Hikmah, September-Oktober

2001.

Taufiq, Nadhariyyatu al-Uqud al-Syar’iyyah (Makalah Pelatihan

Tehnis Fungsional Peningkatan Profesionalisme Bagi

Para Ketua Pengadilan Agama se Jawa di malang),

Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006.

Tjuk Wirawan, Politik Hukum di Indonesia, UPT Unej, Jember,

2004.

Todung Mulya Lubis, Cita-Cita Hukum Nasional dan RUUPA (Dalam Buku Peradilan Agama Dalam Wadah Negara

Pancasila yang disusun oleh Zuffran Sabrie), Pustaka

Antara, Jakarta, 1990.

Yusril Ihza Mahendra, Kedaulatan Negara dan Peradilan Agama

(Dalam Buku Peradilan Agama Dalam Wadah Negara

Pancasila yang disusun oleh Zuffran Sabrie), Pustaka

Antara, Jakarta, 1990

Zainal Abidin Abu Bakar, Pengaruh Hukum Islam Dalam Sistem

Hukum di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum No. 9 Thn

IV, Al-Hikmah, Jakarta, 1993.