Embed Size (px)
Citation preview
BADAN LEGISLASI DAERAH
BAHAN CERAMAH
OLEH
PROF. DR. SADU WASISTIONO,MSI
A. ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN/KOTA
• Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas :
a. pimpinan;
b. Badan Musyawarah;
c. komisi;
d. Badan Legislasi Daerah;e. Badan Anggaran;
f. Badan Kehormatan; dan
g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat
paripurna. (Pasal 353 ayat 1 UU Nomor 27 Tahun 2009).
B.BADAN LEGISLASI DAERAH
• Badan Legislasi Daerah (Banlegda) merupakan alat kelengkapan DPRD yang relatif baru. Pada masa UU Nomor 22 Tahun 2003, keberadaanbadan ini (dahulu namanya Panitia Legislasi) bersifat tentatif dan implisit(LIHAT PENJELASAN PASAL 98 AYAT (4) UU NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSDUK). Pada masa UU Nomor 27 Tahun 2009, badan inibersifat eksplisit.
• Badan ini dibentuk untuk dapat lebih mengefektifkan fungsi utamaDPRD yakni fungsi legislasi.
• Sesuai dengan namanya, Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapanDPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD (Pasal50 PP Nomor 16 Tahun 2010).
• Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk padapermulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
• Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapatparipurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggotakomisi.
• Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggotasatu komisi di DPRD yang bersangkutan.
• Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi. ( Pasal51 ayat 1 sd 4 PP Nomor 16 Tahun 2010).
TUGAS BADAN LEGISLASI DAERAH
• Menyusun rancangan Prolegda yang memuat daftar urutan dan prioritasrancangan Perda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
• Koordinasi untuk penyusunan Prolegda antara DPRD dan pemerintahdaerah;
• Menyiapkan rancangan Perda usul DPRD berdasarkan program prioritasyang telah ditetapkan;
• Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsirancangan Perda yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungankomisi sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada pimpinanDPRD.
e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan Perda yang diajukanoleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritasrancangan Perda tahun berjalan atau di luar rancangan Perda yang terdaftar dalam Prolegda.
f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadappembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasidengan komisi dan/atau panitia khusus;
g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan Perdayang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baikyang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakansebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
(Pasal 53 PP Nomor 16 Tahun 2010).
• Banlegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetapdengan tugas pokok :
a. Menginventarisasi seluruh Perda yang sudah ada untukdibuat klasifikasinya ke dalam tiga kelompok :1) Perda yang sudah tidak berfungsi sebagai instrumen aturan hukum.
Untuk Perda semacam ini diusulkan untuk dicabut dan diganti denganPerda yang baru.
2) Perda yang sebagian materinya sudah tidak sesuai dengan kondisisosiologis masyarakat atau bertentangan dengan peraturan perUUanyang berlaku. Perda kategori ini perlu diubah/diganti. Diubah apabilafilosofi dan paradigma dalam Perda tsb tidak berubah.
3) Perda yang masih berlaku secara efektif.
b. Perda yang harus dibuat, karena :
1) Adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi tingkatannya, baik undang-undang ataupun peraturan
pemerintah;
2) Adanya inisiatif dari Anggota DPRD maupun dari Pihak
Pemda.
3) Adanya inisiatif rancangan perda dari masyarakat yang
kemudian disalurkan melalui DPRD ataupun melalui Pemda.
• Setelah seluruhnya terinventarisasi, Banlegda menyusun rancanganProlegda selama masa bakti DPRD, yang kemudian dibagi untuk masing-masing tahun anggaran.
• Rancangan Prolegda tersebut kemudian dibahas bersama dengan pihakPemda untuk disepakati Perda mana yang akan dibuat oleh DPRD danPerda mana yang akan disiapkan oleh Pemda.
• Setelah ada kesepakatan dengan Pihak Pemda, Banleg menyampaikanrancangan Prolegda kepada Rapat Paripurna DPRD untuk memperolehpersetujuan.
• Berdasarkan Prolegda, Sidang Paripurna menetapkan Panitia Khusus(Pansus) untuk menyiapkan Perda-perda yang akan menjadi inisiatifDPRD, maupun untuk membahas Ranperda yang disiapkan oleh Pemda.
• Meskipun sdh disusun Prolegda, dalam perjalanan waktu dapat sajadisisipkan rencana penyusunan Perda lainnya di luar yang telahtertuang dalam Prolegda, apabila :
• a. Ada kebutuhan yang sangat mendesak;b. Adanya perintah dari peraturan per-UU-an yang
lebih tinggi untuk segera membuat Perda.* Tambahan pembuatan Perda diluar skema Prolegda disepakati bersama
antara DPRD dengan Pemda.
* Program legislasi yang sudah disiapkan oleh Banleg didistribusikankepada berbagai Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk sesuaikebutuhan. Pansus ini merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat tidak tetap, dalam arti apabila perda yang ditangani sudahselesai, maka Pansus tersebut kemudian dibubarkan.
C. Arti Penting Fungsi Legislasi DPRD:
Bersama Kepala Daerah merupakan fungsi pembuat PERDA:
PERDA menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah
PERDA sebagai dasar perumusan kebijakan publik di daerah
PERDA sebagai kontrak sosial di daerah
PERDA sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah.
11
12
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
(Perda Propinsi, Perda
Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa)
(Undang-Undang No.10 tahun 2004, pasal 7 ayat 1 dan ayat 2)
PERDA dalam Tata Urutan Perundangan
13
Jenis Peratuan Perundang-undangan selainsebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakuikeberadaannya dan mempunyai kekuatan hukummengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi.
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undanganadalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksudpada ayat (1)
(Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.10 tahun 2004)
PERDA dalam Tata Urutan Perundangan (2)
Penguatan Fungsi Legislasi
Pada pasal 95 ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2004 tentang PedomanTata Tertib DPRD disebutkan bahwa : “ DPRD memegang kekuasaanmembentuk Perda”.
(Konkordan dengan Pasal 20 UUD 1945 yang menyebutkan bahwaDPR memegang kekuasaan membentuk UU).
Kualitas DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasi bukan dilihat darijumlah Perda yang dihasilkan, melainkan pada kualitasnya yakni :
• memenuhi rasa keadilan masyarakat
• merekayasa masyarakat menuju ke arah kebaikan
• dapat dilaksanakan.
14
f. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi tersebut, pada pasal 24 PP Nomor 37 Tahun 2005 dikemukakan ketentuan sbb:
(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
(3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :a. rapat-rapat;b. kunjungan kerja;c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan
penelaahan peraturan daerah;d. peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme;e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan
kemasyarakatan.
Materi-materi Peraturan Daerah Dalam Rangka
Penyusunan Prolegda
Menurut UU Nomor 10 Tahun 2004 , ada tiga jenisperaturan yang dapat dibuat oleh Daerah sebagaisuatu kesatuan masyarakat hukum yaitu :
a. Peraturan Daerahb. Peraturan Kepala Daerahc. Keputusan Kepala Daerahd. Peraturan Bersama Kepala Daerah (Permendagri15/2006)
*yang menjadi ranah DPRD adalah mengenaiPeraturan Daerah, sedangkan Peraturan KepalaDaerah dan Keputusan Kepala Daerah adalah ranahKepala Daerah, sebagai penjabaran dari PERDA.
16
17
• *Raperda tentang APBD/Perubahannya, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah perlu mendapat evaluasi pejabat berwenang terlebih dahulu sebelum bisa ditetapkan menjadi Perda
18
• *Raperda tentang APBD/Perubahannya, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah perlu mendapat evaluasi pejabat berwenang terlebih dahulu sebelum bisa ditetapkan menjadi Perda
Konsultasi
Program Legislasi Daerah
a. Dasar Hukum Prolegda
b. Pengertian Prolegda
c. Alur Penyusunan Prolegda
19
a. Dasar Hukum Prolegda
• Pasal 15 ayat (2) UU 10 Tahun 2004:
“Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah.”
• Permendagri 16 Tahun 2006 ttg Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
20
b. Pengertian Prolegda
• Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. (Permendagri No.16 Thn 2006)
21
Alur Penyusunan Program Legislasi Daerah
22
Penyusunan Konsep
Prolegda
Hasil Prolegda
DPRD
Pembahasan Prolegda
Pemantapan Konsep
Prolegda
Klarifikasi, singkronisasi
konsep Prolegda
Tim Asistensi Panitia
Legislasi (Panleg)
Tim Asistensi Panleg
Setwan
Tim Asistensi Panleg
Setwan
Tim Asistensi Panleg
Setwan
Panitia Legislasi
Sebagai Bahan
Konsultasi dengan
Eksekutif
Bahan Penyusunan berasal dari:
1. Komisi-komisi
2. Fraksi-fraksi
3. Masukan Masyarakat
Landasan penyusunan berdasarkan:1. Pasal 15 ayat (2) UU 10 Tahun 20042. Permendagri No. 16 Tahun 2006
2. Penyusunan Naskah Akademik
a. Hubungan Peraturan Daerah (Perda) dengan Naskah Akademi (NA)
b. Alur Kerja Penyusunan NA
c. Proses Penyusunan NA
23
a. Hubungan Peraturan Daerah denganNaskah Akademik
24
Peraturan Daerah yang baik
Naskah Akademik yang berkualitas
Peraturan Daerah yang baik memerlukan Naskah Akademik
Naskah Akademik yang berkualitas menghasilkan
Peraturan Daerah yang baik
b. Alur Kerja Penyusunan Naskah Akademik
25
Permasalahan/Perubahan dalam masyarakat
Respon penyusun NA terhadap masalah/perubahan sosial
Identifikasi dan verifikasi permasalahan
Membangun jejaring dengan pemangku kepentingan dan menjalin komunikasi intensif
Adanya kesamaan visi dan persepsi dari pihak-pihak yang terkait tentang
penyusunan NA
Proses Penyusunan NA
Terbentuk kesepakatan dan komitmen
c. Proses Penyusunan Naskah Akademik
26
Tahapan persiapan penyusunan NA:
1. Identifikasi stakeholders
2. Pembentukan tim penyusun NA
3. Pengumpulan data dan informasi, penyusunan agenda dan pembagian kerja serta persiapan-persiapan teknis.
Tahapan pelaksanaan penyusunan NA:
1. kajian kerangka konsep NA;
2. Penyusunan draft NA.
Konsultasi dan diskusi publik draft NA:
1. Menginformasikan draft NA
2. Menghimpun masukan-masukan dari berbagai pihak.
Analisis dan formulasi draft NA:
1. Mengakomodasi masukan-masukan yang dianggap bermanfaat ke dalam draft NA.
2. Merumuskan dalam naskah yang utuh
Penetapan atau finalisasi
draft NA
Pembahasan Pembentukan Peraturan Daerah
Memberikan NA kpd legislatif dan eksekutif
untuk dijadikan sbg bahan masukan dan pertimbangan
d. Ruang Lingkup NA
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Permasalahan
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika
II. TELAAHAN AKADEMIK
A. Kajian Yuridis
B. Kajian Sosiologi
C. Kajian Filosofis
D. Kajian Politis
27
III. URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH A. Landasan Pemikiran dan Urgensi Pembentukan Peraturan
Daerah
B. Manfaat dan Konsekuensi Keberadaan Peraturan Daerah
IV. POKOK-POKOK MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH A. Konsiderans
B. Dasar Hukum
C. Ketentuan Umum
D. Materi Pokok yang Diatur
E. Ketentuan Peralihan
F. Ketentuan Penutup
G. Penutup
H. Penjelasan
V. PENUTUP
28
3. Penyusunan Raperda a. Asas Pembentukan Perda
b. Asas Materi Muatan
c. Harmonisasi
1) Dasar Hukum
2) Pengertian Harmonisasi
3) Tujuan Harmonisasi
d. Asas Pemberlakuan Per-UU-an
e. Pengkaidahan yang Baik dan Benar
f. Ketentuan Linguistik
29
4. Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik NA
30
Rencana Pembuatan Draft NA peraturan daerah (D-1):
1. Membentuk tim persiapan, agenda dan rencana kerja tim dan Tim Prakarsa
2. Identifikasi dasar hukum materi dalam NA produk hukum daerah;
3. Menyusun pokok-pokok pikiran NA
1. Mendiskusikan dan membahas melalui FGD, seminar, dialog publik, diskusi ahli;
2. Dirumuskan bersama sesuai dengan hasil dari butir 1 (D-1);
1. Menganalisis substansi NA bersama Pakar.
2. Merumuskan perbaikan D-1 menjadi D-2.
PEMRAKARSA
Masyarakat Luas/Para Pemangku
Kepentingan
TIM PENYUSUN
Mempersiapkan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
TIM PERANCANG PERDA
4.b. Konsultasi Publik Raperda
31
1. Mendiskusikan dan membahas melalui FGD, seminar, dialog publik, diskusi ahli;
2. Dirumuskan bersama sesuai dengan hasil dari butir 1;
1. Mempersiapkan rancangan perda.
2. Menyiapkan konsultasi publik.
TIM PENYUSUNAN
RAPERDA
TIM KONSULTASI
PUBLIK
Menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah
TIM PERANCANG PERDA
32
Daftar nama (min 5 orang) dan tanda tangan pengusul
+raperda + naskah akademis
PIMPINAN DPRD
Rapat Paripurna pada masa persidangan tersebut memutuskan untuk :
MENOLAK
Menerima tanpa perubahan
Persetujuan dengan perubahan
Pimpinan DPRD menugaskan Komisi/Badan Legislasi atau
Pansus untuk menyempurnakan
Pimpinan DPRD menyampaikan raperda kepada KDH
KDH menunjuk Pejabat yang akan mewakili
Pengambilan Keputusan oleh Rapat Paripurna
Jawaban Fraksi terhadap pendapat KDH/Pejabat
Pendapat KDH terhadap Raperda usul DPRD
Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi
atau Pimpinan Pansus terhadap Raperda
T
I
N
G
K
A
T
II
T
I
N
G
K
A
T
I
Peserta persidangan yang terlibat :
-Anggota DPRD lainnya
-Kepala Daerah/Pejabat
-Para pengusul
T
I
N
G
K
A
TIII
T
I
N
G
K
A
T
IV
Pembahasan dalam Rapat Komisi/Gabungan Komisi
atau Panitia khusus dengan KDH/Pejabat
yang ditunjuk
Sumber : PP Nomor 25 Tahun 2004
5.a. Tata Cara Pembahasan Raperda Atas Prakarsa DPRD
33
Raperda beserta naskah akdemisnya disertai Surat
Pengantar dari Kepala Daerah
PIMPINAN DPRD
Dibagikan kpd anggota Rapat Paripurna pada masa sidang
yang bersangkutan
Badan Musyawarah menunjuk alat kelengkapan yang akan
membahas
Penyampaian sambutan KDH terhadap pengam-
bilan keputusan
Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna
Pembahasan dalam Rapat Komisi/Gabungan Komisi
atau Panitia khusus dengan KDH/Pejabat yang
ditunjuk
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
Penjelasan KDH dalam Rapat Paripurna ttg
penyampaian Raperda
T
I
N
G
K
A
T
II
T
I
N
G
K
A
T
I
T
I
N
G
K
A
T
III
T
I
N
G
K
A
T
IV
Jawaban KDH terhadap pemandangan umum
Fraksi
Sumber : PP Nomor 25 Tahun 2004
Tata Cara Pembahasan Raperda Atas Prakarsa Pemda
