www.law.ugm.ac.id

PROGRAM LEGISLASI

www.law.ugm.ac.id

Program Legislasi

Proleg adalah instrumen untuk melakukan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan secara berencana, terpadu dan sistematis. Berencana terkait dengan skala waktu (jangka

panjang, menengah dan pendek). Terpadu karena disusun oleh berbagai lembaga dan

pemangku kepentingan agar dapat menampung berbagai aspirasi.

Sistematis karena disusun dengan mengkaitkan secara substantif pada peraturan perundang-undangan lainnya untuk menghindari komplikasi.

www.law.ugm.ac.id

Tujuan Program Legislasi

a. mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pembentukan sistem hukum nasional;

b. membentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial/pembangunan, instrumen pencegah/penyelesaian sengketa, pengatur perilaku anggota masyarakat dan sarana pengintegrasi bangsa dalam wadah NKRI;

c. mendukung upaya mewujudkan supremasi hukum, terutama penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat;

d. menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan

e. membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

www.law.ugm.ac.id

Program Legislasi

Program Legislasi Nasional atau Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Program Legislasi Daerah atau Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

www.law.ugm.ac.id

Prolegnas (Program Legislasi Nasional)

Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:n perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;n perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;n perintah Undang-Undang lainnya;n sistem perencanaan pembangunan nasional;n rencana pembangunan jangka panjang nasional;n rencana pembangunan jangka menengah;n rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dann aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

www.law.ugm.ac.id

Cont.

Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.

Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.

Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang APBN.

www.law.ugm.ac.id

Cont.

Prolegnas memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:a. latar belakang dan tujuan penyusunan;b. sasaran yang ingin diwujudkan; danc. jangkauan dan arah pengaturan.

Materi yang diatur di atas yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

www.law.ugm.ac.id

Cont.

Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau

Kabupaten/Kota; dane. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

DPR dan Pemerintah dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas, (Pasal 23 ayat (2) UU No.12 Tahun 2011) yang didasarkan pada:n untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dann keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu

Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

a. Untuk pembahasan Prolegnas, DPD tidak diikutsertakan sehingga memperlihatkan peran DPD dalam bidang legislasi kurang diperhitungkan.

www.law.ugm.ac.id

Cont.

Pasal 21 UU No. 12 Tahun 2011: Penyusunan Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan

Rakyat dan Pemerintah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi.

Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi.

Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional DPR (Peraturan DPR) atau Pemerintah (Peraturan Presiden)

www.law.ugm.ac.id

Proses Penyusunan

Prolegnas disusun secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

(DPR) Pelaksanaannya dikoordinasi oleh DPR melalui Baleg.

(Pemerintah) Pelaksanaannya dikoordinasi oleh Menteri di bidang hukum.

Penetapan kedua prioritas DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR dan ditetapkan dengan Keputusan DPR.

www.law.ugm.ac.id

Cont.

Prolegnas bukan sekedar daftar UU karena secara substantif harus mampu mencerminkan visi, misi dan arah kebijakan yang dapat dicapai dengan pembentukan UU (proses ius constituendum menjadi ius constitutum).

UU yang direncanakan tersebut memuat pokok-pokok:1. Latar belakang dan tujuan penyusunannya termasuk

keterkaitan dengan perundang-undangan lainnya. 2. Sasaran yang akan diwujudkan3. Pokok-pokok pikiran dan lingkup yang akan diatur4. Jangkauan arah pengaturannya.

Uraian detil 4 materi pokok ini akan tertuang dalam Naskah Akademik RUU.

Prolegnas menjadi pedoman bagi DPR dan pemerintah dalam pembentukan UU.

www.law.ugm.ac.id

Program Penyusunan PP & Perpres

Perencanaan penyusunan PP/Perpres dilakukan dalam suatu Program Penyusunan PP/Perpres.

Perencanaan penyusunan PP/Perpres memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan PP/Perpres untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (Perpres: UU,PP) dalam jangka waktu 1 Tahun dan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Rancangan PP/Perpres berasal dari kementerian dan/atau

lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan PP/Perpres di luar perencanaan penyusunan PP/Perpres, yang didasarkan pada:

Kebutuhan UU atau Putusan Mahkamah Agung (PP) atau Kebutuhan UU, PP atau Putusan Mahkamah Agung (Perpres).

Ketentuan Lebih Lanjut akan diatur dalam Perpres.

www.law.ugm.ac.id

Program Legislasi Daerah Prov/Kab/Kota

Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Dalam penyusunan Prolegda, penyusunan daftar Raperda didasarkan atas:n perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;n rencana pembangunan daerah;n penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dann aspirasi masyarakat daerah.

www.law.ugm.ac.id

Proses Penyusunan Prolegda

Prolegda Provinsi/Kabupaten/Kota disusun secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasi oleh Balegda Provinsi/Kabupaten/Kota.

(DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) Pelaksanaannya dikoordinasi oleh alat kelengkapan DPRD di Bidang Legislasi.

(Pemerintah Daerah) Pelaksanaannya dikoordinasi oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

Penetapan kedua prioritas DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menjadi Prolegda ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

www.law.ugm.ac.id

Cont.

Prolegda Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan untuk jangka 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rapeda Provinsi/Kabupaten/Kota.

Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi/Kabupaten/Kota tahunan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rapeda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

www.law.ugm.ac.id

Cont.

Prolegda Provinsi/Kabupaten/Kota memuat program pembentukan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota dengan judul raperda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada merupakan keterangan mengenai konsepsi Raperda Provinsi/Kabupaten/Kota yang meliputi:a. latar belakang dan tujuan penyusunan;b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dand. jangkauan dan arah pengaturan.

Materi yang diatur di atas yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

www.law.ugm.ac.id

Cont.

Dalam Prolegda Prov/Kab/Kota dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:a. akibat putusan Mahkamah Agung;b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

DPRD dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan Raperda di luar Prolegda, (Pasal 38 ayat (2) UU No.12 Tahun 2011) yang didasarkan pada:a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; danc. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

www.law.ugm.ac.id

Cont.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

www.law.ugm.ac.id

Program Penyusunan PUU Lainnya

Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.

Perencanaan ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

www.law.ugm.ac.id