Renstra 2013 - 2018

1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap

lembaga/instansi diwajibkan menyusun rencana strategis untuk

periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi,

Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas

dan fungsinya. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara

terencana dan sistematik akan memberikan kontribusi langsung

terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran

serta mendukung pelaksanaan layanan internal di Biro Bina

Pembangunan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada Biro Bina

Pembangunan harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan

program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam

dokumen Rencana Strategis. Rencana Strategis Instansi Pemerintah

merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun dengan

mengintegrasikan antara ketersedian Sumber Daya Manusia (SDM)

dan sumber Daya lain agar mampu memenuhi keinginan pemangku

kepentingan. Selain itu penyusunan rencana strategis yang meliputi

Visi,Misi , Tujuan, Sasaran dan Program disusun berdasarkan analisis

terhadap permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya dan

peluang serta tantangan dalam pelaksanaan tugas kedepan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah,

Renstra 2013 - 2018

2

2. Undang – undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah,

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional,

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis adalah untuk

meningkatkan kinerja Biro Bina Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi

Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk

mencapai visi, misi dan program yang telah ditetapkan dalam rangka

mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Sulawesi selatan Tahun

2013-2018.

Adapun tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan

pedomana dalam penyusunan rencana kinerja tahunan dalam

pelaksanaan rencana kinerja, evaluasi dan pelaporan atas kinerja

dalam 5 (lima) Tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Pembangunan Biro Bina Pembangunan Propinsi

Sulawesi Selatan untuk tahun 2013 - 2018 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

1.1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Biro Bina

Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan ini sebagai berikut :

Daftar Isi

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

Renstra 2013 - 2018

3

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Biro Bina

Pembangunan

2.2. Sumberdaya Daya

2.3. Kinerja Pelayanan Biro Bina Pembangunan Biro Bina

Pembangunan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala DaERAH DAN Wakil Kepala

Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5. Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Biro Bina Pembangunan

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Bina

Pembangunan

4.3. Strategi dan Kebijakan Biro Bina Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Renstra 2013 - 2018

4

2..1. Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Bina Pembangunan mempunyai tugas pokok “Menyiapkan

bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi,

monitoring, evaluasi, penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan

dibidang administrasi pembangunan, pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan yang dilaksanakan serta pembinaan usaha jasa

pembangunan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan”.

Untuk mengetahui dengan jelas mengenai Tugas dan Fungsi Biro

Bina Pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Biro mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan,

fasilitasi, monitoring, evaluasi, penyusunan dan penyelenggaraan

kebijakan dibidang administrasi pembangunan, pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan serta pembinaan usaha jasa pembangunan

dalam wilayah Provins Sulawesi Selatan

1.1. Fungsi Kepala Biro :

a. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, penyusunan

kebijakan, fasilitasi, pemantauan dalam pelaksanaan

Administrasi Pembangunan serta Pelaksanaan

penatausahaan Biro Bina Pembangunan.

b. Pengendalian kebijakan pelaksanaan pembangunan

dibidang Ekonomi, Sosial Budaya serta Fisik dan Prasarana.

c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan

pembangunan daerah.

d. Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Jasa Pembangunan

yaitu Jasa Konstruksi, Jasa Non Konstruksi serta Lembaga

Sertifikasi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan

pengawasan.

e. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai bidang

tugasnya.

2. Bagian Tata Usaha dan Administrasi Pembangunan

Renstra 2013 - 2018

5

Bagian Tata Usaha dan Administrasi Pembangunan

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas

pokok melaksanakan Tata Usaha Biro dan menyiapkan bahan

koordinasi serta petunjuk penyusunan program pembangunan,

menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD sebagai bahan

pembinaan dan evaluasi program dan pelaksanaan

pembangunan.

2.1. Fungsi Bagian Tata Usaha dan Administrasi Pembangunan :

a. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Bina Pembangunan.

b. Pelaksanaan Koordinasi, identifikasi, fasilitasi pelaksanaan

kegiatan pembangunan, baik dari dana APBD maupun

dana dari Pemerintah pusat yang menjadi kewenangan

pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

c. Pelaksanaan konsultasi, revisi dokumen pelaksanaan

anggaran APBD.

d. Penyiapan konsep keputusan Gubernur baik dari dana

APBD maupun pengelola dana bantuan dari pemerintah

pusat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi

maupun pemerintah kabupaten/kota.

e. Penyiapan konsep pedoman pelaksanaan APBD Provinsi

Sulawesi Selatan.

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang

tugasnya

2.2. Bagian Tata Usaha dan Administrasi Pembangunan terdiri

dari:

a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan

c. Sub Bagian Bina Pembangunan Daerah

Renstra 2013 - 2018

6

2.a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas

melakukan urusan tata usaha dan urusan rumah

tangga Biro Bina Pembangunan.

2.b. Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan

mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah

bahan serta memfasilitasi penyusunan program

pembangunan.

2.c. Sub Bagian Bina Pembangunan Daerah

mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi

dan bahan pembinaan, membuat pedoman

pelaksanaan APBD dan Anggaran dari

pemerintah pusat serta menelaah permasalahan

dalam rangka pelaksanaan kegiatan

pembangunan.

3. Bagian Pengendalian Pembangunan

Bagian Pengendalian Pembangunan dipimpin oleh seorang

Kepala Bagian mempunyai tugas merencanakan program,

mengumpulkan bahan koordinasi, meneliti dan mengkaji

permasalahan, melaksanakan pemantauan serta menyusun

jadwal laporan pelaksanaan pemantauan pembangunan di

bidang ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana.

3.1. Fungsi Bagian Pengendalian Pembangunan :

a. Pengumpulan bahan koordinasi dalam rangka

pelaksanaan pengendalian pembangunan bidang

ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana.

b. Pembuatan konsep keputusan tim evaluasi penanganan

tanggap darurat bencana alam sesuai dengan bidang

tugasnya.

Renstra 2013 - 2018

7

c. Pembuatan konsep kebijakan tentang penyelesaian

permasalahan pada tahap pelaksanaan kegitan APBD

dan Dana dari pemerintah pusat yang menjadi

kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah

Kabupaten/ Kota.

d. Pemantauan kegiatan pelaksanaan pembangunan

bidang ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana.

e. Penelitian dan pengkajian permasalahan pelaksanaan

pembangunan, baik dana APBD maupun dana dari

pemerintah pusat yang menjadi kewenangan

pemerintah provinsi maupun pemerintah

kabupaten/kota.

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang

tugasnya.

3.2. Bagian Pengendalian Pembangunan terdiri dari :

a. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang

Ekonomi

b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Sosial

Budaya

c. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Fisik

dan Prasarana

3.a. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang

Ekonomi mempunyai tugas melakukan koordinasi

dan menganalisa data dalam pembinaan dan

pengendalian pembangunan bidang ekonomi.

3.b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang

Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan

koordinasi dan menganalisa data dalam

Renstra 2013 - 2018

8

pembinaan dan pengendalian pembangunan

bidang Sosial Budaya.

3.c. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang

Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan

koordinasi dan menganalisa data dalam

pembinaan dan pengendalian pembangunan

bidang Fisik dan Prasarana.

4. Bagian Evaluasi Pembangunan

Bagian Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh seorang

Kepala Bagian mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi

untuk bahan evaluasi program, merencanakan evaluasi

program, pemantauan pelaksanaan program pembangunan

dan evaluasi program dalam lingkup sekretariat daerah Provinsi,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

4.1. Fungsi Bagian Evaluasi Pembangunan :

a. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka evaluasi

program pembangunan.

b. Pengumpulan bahan pelaporan pelaksanaan

pembangunan dan bantuan pembangunan yang

dikelola pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota.

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan

pembangunan.

d. Pengumpulan data/laporan pelaksanaan

pembangunan yang dikelola oleh pemerintah pusat,

pemerintah provinsi maupun pemerintah

kabupaten/kota.

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang

tugasnya.

Renstra 2013 - 2018

9

4.2. Bagian Evaluasi Pembangunan terdiri dari :

a. Sub Bagian Evaluasi Program Pembangunan

b. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Daerah

c. Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Daerah

4.a. Sub Bagian Evaluasi Program Pembangunan

mempunyai tugas melakukan koordinasi tentang

evaluasi program pelaksanaan pembangunan,

melakukan pemantauan program

pembangunan, melakukan evaluasi program

pembangunan dalam lingkup sekretariat daerah

provinsi serta mengumpulkan bahan pelaporan

pelaksanaan program pembangunan baik dari

dana APBD maupun dana dari pemerintah pusat

yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi

maupun pemerintah kabupaten/kota.

4.b. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan Daerah mempunyai tugas

mengumpulkan dan menyiapkan bahan

koordinasi, mengkaji, menelaah, memantau,

memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan

kegiatan pembangunan baik dana APBD

maupun dana dari pemerintah pusat yang

menjadi kewenangan pemerintah provinsi

maupun pemerintah kabupaten/kota.

4.c. Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah mempunyai tugas

mengumpulkan data/informasi, membuat,

Renstra 2013 - 2018

10

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

pembangunan daerah.

5. Bagian Bina Usaha Jasa Pembangunan

Bagian Bina Usaha Jasa Pembangunan dipimpin oleh

seorang Kepala Bagian mempunyai tugas merencanakan

program, melaksanakan pembinaan jasa konstruksi dan jasa non

konstruksi serta pembinaan lembaga sertifikasi yang meliputi

pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.

5.1. Fungsi Bagian Bina Usaha Jasa Pembangunan :

a. Pembinaan jasa konstruksi, jasa non konstruksi dan jasa

lembaga sertifikasi.

b. Pengaturan jasa konstruksi, jasa non konstruksi dan jasa

lembaga sertifikasi.

c. Pemberdayaan jasa konstruksi, jasa non konstruksi dan

jasa lembaga sertifikasi.

d. Pengawasan jasa konstruksi, jasa non konstruksi dan jasa

lembaga sertifikasi.

e. Pelaksanaan evaluasi jasa konstruksi, jasa non konstruksi

dan jasa lembaga sertifikasi.

5.2. Bagian Bina Usaha Jasa Pembangunan terdiri dari :

a. Sub Bagian Bina Jasa Konstruksi

b. Sub Bagian Bina Jasa Non Konstruksi

c. Sub Bagian Bina Jasa Lembaga Sertifikasi

5.a. Sub Bagian Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas

melakukan pembinaan jasa konstruksi yang

meliputi pengaturan, pemberdayaan dan

pengawasan.

Renstra 2013 - 2018

11

5.b. Sub Bagian Bina Jasa Non Konstruksi mempunyai

tugas melakukan pembinaan di bidang jasa non

konstruksi yang meliputi pengaturan,

pemberdayaan dan pengawasan.

5.c. Sub Bagian Bina Jasa Lembaga Sertifikasi

mempunyai tugas melakukan pembinaan di

bidang jasa lembaga sertifikasi yang meliputi

pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan

Struktur dan Organisasi SKPD

BIRO BINA

PEMBANGUNAN

BAGIAN TATA

USAHA DAN

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

BAGAIN

EVALUASI PEMBANGUNAN

BAGIAN

BINA USAHA

JASA PEMBANGUNAN

SUB BAGIAN

TATA USAHA

SUB BAGIAN

PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN

BIDANG

EKONOMI

SUB BAGIAN

EVALUASI

PROGRAM

PEMBANGUNAN

SUB BAGIAN

BINA JASA

KONSTRUKSI

SUB BAGIAN

PENYUSUNAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

SUB BAGIAN

PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN

BIDANG

SOSIAL BUDAYA

SUB BAGIAN

MONITORING

DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN

DAERAH

SUB BAGIAN

BINA JASA

NON

KONSTRUKSI

SUB BAGIAN

BINA PEMBANGUNAN

DAERAH

SUB BAGIAN

PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN

BIDANG FISIK & PRASARANA

SUB BAGIAN

PELAPORAN

PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

SUB BAGIAN

BINA JASA

LEMBAGA

SERTIFIKASI

Renstra 2013 - 2018

12

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1. Kualifikasi Pendidikan

SD : 1 Orang

SLTP : - Orang

SMU / SLTA : 13 Orang

Diploma (D1) Keuangan : - Orang

Sarjana Muda / D-3 : 2 Orang

Sarjana / D-4 : - Orang

Sarjana (S1) : 9 Orang

Magister (S2) : 14 Orang

Doktor (S3) : 1 Orang

Jumlah : 40 Orang

Dalam lingkup Biro Bina Pembangunan didukung oleh sumber daya Aparatur

(Pegawai) sebanyak 40 (Empat Puluh ) orang yang terdiri dari Laki-laki 18 (Delapan Belas)

Orang dan Perempuan 22 (Dua puluh dua) Orang. Dari 40 (Empat Puluh ) Orang Pegawai

tersebut 16 (Enam Belas) orang adalah pejabat struktural, yang terdiri dari 1 (satu) orang

Kepala Biro (eselon II), dan 3 (Tiga) orang Kepala Bagian (eselon III) serta 11 (Sebelas) Orang

kepala Sub. Bagian (eselon IV). Selanjutnya staf yang tersebar pada bagian dan sub bagian.

sedangkan jumlah PNS yang berdasarkan pangkat/golongan terdiri dari:

Golongan IV : 7 orang

Golongan III : 25 orang

Golongan II : 7 orang

Golongan I : 1 orang

Kualifikasi Pendidikan :

SD : 1 Orang

SLTP : - Orang

SMU / SLTA : 13 Orang

Diploma (D1) Keuangan : - Orang

Sarjana Muda / D-3 : 2 Orang

Sarjana / D-4 : - Orang

Sarjana (S1) : 9 Orang

Magister (S2) : 14 Orang

Doktor (S3) : 1 Orang

Jumlah : 40 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Biro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

Renstra 2013 - 2018

13

2.2.2. Tingkat Penjenjangan

Tingkat penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Biro

Bina Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 9 orang

yang mulai dari Diklat PIM IV sampai dengan Diklat PIM II. Adapun

strukturnya sebagai berikut :

Diklat PIM IV = 6 Orang

Diklat PIM III = 2 Orang

Diklat PIM II = 1 Orang

2.2.3. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Biro Bina

Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung

Program dan kegiatan guna menunjang tugas dan fungsi

pelayanan dalah :

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

(Tabel terlampir)

2.4 Tantangan dan Peluag

a. Peluang

a. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang

diterapkan .

b. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam

peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun

program.

c. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan.

d. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif.

b. Tantangan

a. Masih kurang tegas dan kurang jelasnya peraturan

perundangan yang berlaku.

Renstra 2013 - 2018

14

b. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi pelaksana teknis

di lingkup PemerintahProvinsi Sulawesi Selatan.

c. Masih kurangnya pemahaman terhadap makna desentralisasi

maupun demokratisasi.

d. Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat, yang tentunya

mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu

sendiri.

e. Masih adanya tekanan-tekanan politik dalam pengambilan

keputusan dibidang pembangunan, sehingga menganggu

proses penyelesaiannya.

Renstra 2013 - 2018

15

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan

kegiatan baik kelembagaan organisasional maupun program/

kegiatan perencanaan pembangunan dalam pelayanan publik

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan,

antara lain :

a. Masih kurangnya kemampuan aparatur dalam mengantisipasi

dan menentukan kebutuhan yang prioritas.

b. Masih kurangnya koordinasi antar SKPD dikarenakan belum

adanya kepahaman tentang tugas pokok dan fungsi Bagian

Administrasi Pembangunan

c. Adanya sistem mutasi yang tidak terencana sehingga sangat

berpengaruh terhadap proses penyelesaian kegiatan SKPD.

d. Adanya sistem penempatan pegawai yang kurang

memperhatikan kompetensi (Kemampuan, Ketrampilan serta

Kecakapan) dalam bidangnya.

3.2. Telaah Visi Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018

Sebagai salah satu Bagian yang berada di lingkungan

Sekretariat Daerah yang berperan sebagai supporting staf maka

peran Biro Bina Pembangunan dalam mendukung Visi MisiProvinsi

Sulawesi Selatan adalah dengan “SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR

UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI

KESEJAHTERAAN” yaitu dengan cara memberikan dukungan

pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah, serta

melakukan upaya pembinaan, pengendalian, dan koordinatif untuk

Renstra 2013 - 2018

16

mengsinergikan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan yang

diharapkan dapat mendorong proses pengambilan keputusan dan

keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Sub bab ini tidak dapat diuraikan karena pada sub bab ini

menjelaskan perbandingan antara capaian sasaran pelaksanaan

Renstra SKPD dengan tingkat capaian kinerja dari sasaran Renstra

SKPD Provinsi atau Renstra K/L,serta mengukur besaran kontribusi

capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi dan K/L.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Sub bab ini tidak dapat diuraikan karena pada saat penyusunan

dokumen Rencana Strategi Biro Bina Pembangunan ini, dokumen

Revisi RTRW dan KLHS masih dalam tahap penyusunan juga sehingga

belum dapat dikomparasi antara ke-2 dokumen tersebut.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

a. Pelayanan prima dalam bidang administrasi pembangunan.

Sebagai unsur Sekretariat Daerah yang membantu Sekretaris

Daerah dalam bidang administrasi pembangunan, maka sudah

tentu Biro Bina Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan harus

berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih

dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal

dalam melayani stakeholder. Pelayanan prima ini diharapkan

bisa menimbulkan kepuasan (satisfaction) bagi pihak-pihak yang

tekait dengan Biro Bina Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

b. Peningkatan kapasitas aparatur Biro Bina Pembangunan Provinsi

Sulawesi Selatan Keberadaan aparatur merupakan unsur

penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan

dalam kaitannya dengan bidang administrasi pembangunan,

Renstra 2013 - 2018

17

oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan

sebuah usaha untuk melaksanakan standar operasional prosedur

dalam bidang administrasi pembangunan.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUA, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Renstra 2013 - 2018

18

4.1 VISI DAN MISI

Dengan berdasar pada pemahaman terhadap potensi,

kondisi saat ini serta peluang dan tantangan yang dihadapi saat ini

dan dimasa mendatang, maka Biro Bina Pembangunan Sulawesi

Selatan mewujudkan dengan merumuskan Visi, Misi dan Strategi

sehingga mengarah pada upaya mewujudkan hasil menjadi nyata.

Untuk lima tahun kedepan (2008 – 2013) ditetapkan visi sebagai

berikut :

” Terwujudnya Biro Bina Pembangunan Sebagai Pusat Pelayanan

Administrasi Pembangunan ”

Untuk mewujudkan Visi tersebut Biro Bina Pembangunan

menetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan pelaksanaan pembangunan melalui

pembinaan,pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

pembangunan provinsi, kabupaten/kota, lintas sektor dan

pembangunan lainnya.usaha jasa lainnya

2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembangunan di

daera berdasarkan data yang akuntabel.

3. Sistem Pembinaan dan pengendalian yang terencana

Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja Pelaksana pembangunan

yang akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan organisasi yang akan

dijalankan oleh Biro Bina Pembangunan selama periode tahun 2013-

2018 adalah :

Terciptanya Pelayanan Administrasi Pembangunan Yang

Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Profesionalitas

Pengelolaan Administrasi Pemerintahan.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasara :

1. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja

dilingkunaan Biro Bina Pembangunan

2. Meningkatkan kompetensi dan keabsahan pelaku usaha jasa

pembangunan lingkup Provinsi Sulawesi Selatan

3. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien

di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan

Renstra 2013 - 2018

19

4.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran,

saranan dan prasaran aparatur, serta meningkatkan system capaian

kinerja perwujudan tata kepemerintahan yang baik.

Kebijakan : Mendorong Penerapan Prinsip-prinsip good governance

b. Strategi : Mengembangkan sarana dan pembelajaran organisasi

bagi perwujudan tata kepemerintahan yang baik

Kebijakan : Pemberdayaan Organisasi profesi

Program : Pengaturan Usaha Jasa Pembangunan

c. Strategi: Mewujudkan adanya keterpadua dalam pelaksanaan

pembangunan daerah dengan meningkatkan koordinasi,

pembinaan dan pengendalian baik dengan Dinas/Instansi/Lembaga

Provinsi maupun Kab./Kota

Program : Koordinasi, pembinaan dan Pengendalian administrasi

pembangunan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Renstra 2013 - 2018

20

5.1. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Biro Bina Pembangunan

5.1.1. Program

Untuk melaksanakan kebijakan Pembangunan Biro Bina

Pembangunan Sulawesi Selatan selama periode 2013 – 2018, maka

ditetapkan program yang terkait erat dalam upaya pencapaian

pembangunan di Sulawesi Selatan yaitu :

Program 1 : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

1. Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan

Keuangan

1. Penyusunan LAKIP Biro Bina Pembangunan

2. Penyusunan CALK Biro Bina Pembangunan

3. Penyusunan bahan LKPJ Gubernur Biro Bina Pembangunan

4. Penyusunan RKA-DPA-DPPA Biro Bina Pembangunan

5. Penyusunan RENJA Biro Bina Pembangunan

Program 3 : pengaturan Usaha Jasa Pembangunan

Kegiatan :

1. Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi

2. Sosialisasi Peraturan Berkaitan tentang Jasa Konstruksi

3. Pembinaan Usaha Jasa Non Konstruksi

4. Sosialisasi Peraturan Berkaitan ttg Jasa Non Konstruksi

5. Pembinaan Lembaga Sertifikasi

6. Sosialisasi Peraturan Berkaitan ttg Sertifikasi

7. Forum Jasa Konstruksi

8. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Program 4 : Koordinasi, pembinaan dan pengendalian administrasi

pembangunan

Kegiatan :

Renstra 2013 - 2018

21

1. Pembinaan Administarsi Program Pembangunan

2. Pembinanan Administrasi Pembangunan

3. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Fispra

4. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi

5. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Sosial Budaya

6. Pembinaan dan fasilitasi Unit layanan Pengadaan

7. Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD Prov.Sulsel

8. Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBN Prov.Sulsel

9. Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD Prov.Sulsel

10. Monitoring Pelaksanaan APBN

11. Monitoring Pelaksanaan APBD

12. Evaluasi Pelaksanaan APBN

13. Evaluasi Pelaksanaan APBD

14. Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran

15. Pengkajian Kebijakan Program/Strategik Prov.Sulsel 2013 - 2018

16. Bintek/Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan

Pelaksanaan APBD/APBN

Rencana Program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2013-2018 sesuaikan dengan

tugas dan fungsi Biro Bina Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya setiap program di uraikan target indicator kinerja pertahun

yang disertai kebutuhan pendanaannya

Berikut penyajian table 5.1 rencana program dan kegiatan,

indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Renstra 2013 - 2018

22

BAB V. INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.

INDIKATOR

KONDISI

KINERJA

PADA AWAL

PRIODE

RPJMD

TAGERT CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI

KINERJA

PADA

AKHIR

PERIODE

RPJMD

2014 2015 2016 2017 2018 1. % tingkat kesesuaian laporan

Keuangan Biro Bina Pembangunan dengan SAP

_ 1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

2. Jumlah laporan/dokumen Pelaporan Keuangan dan Kinerja di Lingkup Biro Bina Pembangunan

_ 4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

20 dokumen

3. Jumlah Laporan/dokumen Pembinaan dan Fasilitasi bagi Usaha Jasa Pembangunan Lingkup Prov. Sulsel

18 laporan pembinaan dan fasilitasi

20 Laporan/Dokumen dan

100 org perkegiatan mengikuti sosialisasi berkaitan

jasa kontruksi

/non kontruksi

20 Laporan/Dokumen dan 100

org perkegiatan mengikuti sosialisasi

berkaitan jasa kontruksi /non

kontruksi

20 Laporan/Dokumen dan

100 org perkegiatan mengikuti sosialisasi berkaitan

jasa kontruksi

/non kontruksi

20 Laporan/Dokumen dan

100 org perkegiatan mengikuti sosialisasi berkaitan

jasa kontruksi

/non kontruksi

20 Laporan/Dokumen dan

100 org perkegiatan mengikuti sosialisasi berkaitan

jasa kontruksi

/non kontruksi

100

Laporan/Dokumen dan

500 org per-kegiatan mengikuti sosialisasi berkaitan jasa kontruksi /non kontruksi

40 Laporan

4. Jumlah Laporan Pembinaan dan Fasiilitasi Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Prov. Sulsel

18 laporan pembinaan dan fasilitasi

178 Dokumen

/ laporan

178 Dokumen / laporan

178 Dokumen

/ laporan

178 Dokumen

/ laporan

178 Dokumen

/ laporan

890 Dokumen/laporan

Renstra 2013 - 2018

23

BAB VI PENUTUP

Naskah Rencana Strategis Biro Bina PembangunanProvinsi Sulawesi

Selatan telah disusun dan merupakan pedoman selama penyusunan

Rencana Kerja lima tahun selama periode 2013 – 2018.

Pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan periode 2013 –

2018, dari tahun ke tahun merupakan perluasan, penguatan,

pengembangan dan kesinambungan dari tahapan pembangunan tahun

sebelumnya. Berdasarkan Visi dan Misi yang dicanangkan untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Menyadari bahwa kemampuan Sumberdaya yang ada pada Biro

Bina Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sangat terbatas, maka guna

mewujudkan tercapainya sasaran kegiatan Biro Bina Pembangunan di

Sulawesi Selatan sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik

instansi pemerintah, swasta Biro Bina Pembangunan, dan masyarakat

pelaku usaha Biro Bina Pembangunan. Dukungan tersebut, baik berupa

saran dan koreksi untuk menjadi bahan penyempurnaan Rencana Kerja

Biro Bina Pembangunan selama periode 2008 – 2013.

Kerjasama yang diharapkan dapat memantapkan posisi Biro Bina

Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun di Sulawesi

Selatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

KEPALA BIRO BINA PEMBANGUNAN

Setda Provinsi Sulawesi Selatan

Ir. Firdaus Hasan, MP

Pangkat : Permbina TK.I

Nip : 19571101 198303 1 015