BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang TA 2… · rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi

RENCANA KERJA 2016 1 Biro Bina Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Didalam Undang-UndangNo.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional(UU-SPPN), dan telah dijabarkan secara teknis dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP

Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dicantumkan bahwa salah satu

tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan

daerah adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),

adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun.Rencana Kerja (RENJA) disusun sebagai bagian dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM, yang memuat Visi, Misi , tujuan,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PenyusunanRenjaSKPD yang

dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang

berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan RenjaSKPD.

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja

Biro Bina Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai

arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program

pembangunantahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai

berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan

dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan

operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan

kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016.


3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian

kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud

dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini

merupakan tahun tiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak

awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah. Rencana Kerja Biro Bina Pembagunan Provinsi Sulawesi Selatan Periode

2016 diarahkan sebagai perwujudan visi misi pemerintah daerah periode 2013-

2018 yang telah memasuki tahun kedua dalam menghadapi era globalisasi,

desentralisasi serta diposisikan sebagai tahapan penguatan, perluasan,

pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah

dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan

pembangunan di Sulawesi Selatan yang berdaya saing, berkelanjutan dan

berkeadilan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan

hukum dalampenyusunanRencanaKerjaBiro BinaPembangunan tahun

2016,antaralain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran

Negara Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);

4. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor

13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


5. Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tanggal 1 September 2006, tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2007;

6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan PP Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Buku IV) Tahapan

dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah

(RENJA);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan;

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tugas

Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah

Provinis Sulawesi Selatan;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2008 – 2028;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013–2018;

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

Buku I dan II sebagai Tindak Lanjut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan

Nomor …..Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Sulawesi Selatan 2016.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Pembangunan Biro Bina Pembangunan Sekretaris

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah, (1) untuk menyiapkan rumusan

kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan

merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, (2) sebagai acuan

pelaksanaan pembangunan Biro Bina Pembangunan Sekretaris Daerah Sulawesi

Selatan dalam rangka mendukung Rencana Strategis Biro Bina Pembangunan

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, (3) sebagai panduan dalam

mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015, dan perencanaan

program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Biro Bina Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016.

Adapun tujuan penyusunan Renja Biro Bina Pembangunan Sekretaris

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 adalah (1) tersedianya dokumen


perencanaan Biro Bina Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan untuk

periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, (2) sebagai pedoman

dan acuan dalam melaksanakan pembangunan Pembangunan di Sulawesi Selatan

yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran, strategis, kebijakan, (3) untuk

memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-

PPAS) Tahun 2016.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Biro Bina Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi

Selatan untuk tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I.PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada

bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD.

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah

disahkan.Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja

SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,

Bagian iniberisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun

2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator

yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing


SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Berisikan

uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal

kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan

hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan

MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian proses tentang perbandingan rancangan awal RKPD

dengan hasil analisis kebutuhan, rumusan program kegiatan yang baru

yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-

asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang

langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,

Padabagian ini diuraikantelaahan terhadap kebijakan nasional dan

sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,

Pada bagian ini diuraikanperumusan tujuan dan sasaran didasarkan

atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan,


Berisikan penjelasan mengenaifaktor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi

program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan

kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV.PENUTUP,

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya

serta rencana tindak lanjut.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Biro Bina Pembangunan adalah penjabaran perencanaan

tahunan dan Rencana Strategis Biro Bina Pembangunan tersebut. Tercapai

tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat

dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.Akuntabilitas

merupakansuatu bentuk perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Biro Bina Pembangunan ini

menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran

dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Biro Bina Pembangunan

selama tahun 2014 dan perkiraan target tahun 2015. Pengukuran kinerja kegiatan

dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Pencapaian Indikator Kinerja tahun 2014

Pelaksanaan program/kegiatan Biro Bina Pembangunan tahun 2014

sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk

mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan maka

dapat diketahui dengan melihat perencanaan dan perjanjian kinerja

berdasarkan Restra Biro Bina pembangunan yang di break down dari Renstra

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, indikator-indikator yang terkait

dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hasil

pengukuran dan evaluasi serta analisis masing-masing sasaran, program dan

kegiatan dapat dijelaskan melalui uraian di bawah ini.

Sasaran :

”Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pembangunan yang Efektif dan

Efisien di Provinsi Sulawesi Selatan.”

Perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran beserta evaluasi dan analisis

capainnya digambarkan sebagai berikut :


1. Persentase (%) Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran dengan SAP dapat direalisasikan sesuai target yaitu:

Tersusunnya dokumen perencanaan RKA-DPA 2015 yang tepat

waktu dan 100% SKPD terdiri dari 65 SKPD lingkup Provinsi

Sulawesi Selatan telah menyampaikan RKA-DPA untuk diteliti pada

Biro Bina Pembangunan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang terdiri dariRenstra Biro

Bina Pembangunan 2013-2018, Renja Tahun 2014, Penyusunan

LAKIP Biro Bina pembangunan Tahun 2014, Penyiapan bahan

LPPD dan LKPJ Tahun 2014 dan Catatan atas laporan keuangan

yang diselesaikan tepat waktu.

2. Jumlah laporan/dokumen pembinaan dan fasilitasi bagi usaha jasa

pembangunan lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. yangperolehan

capaian indikator kinerja untuk sasaran beserta evaluasi dan analisis

capainnya digambarkan sebagai berikut :

1. Pembinaan Jasa Konstruksi :

Melakukan rapat koordinasi daerah yang diikuti tim pembina, SKPD

terkait dan pelaku jasa konstruksi dengan jumlah peserta 75 orang.

2. Pembinaan Jasa Non Konstruksi :

Melakukan pertemuan dalam rangka permbentukan Tim

Pelaksana Kegiatan Pembinaan Jasa Non Konstruksi Provinsi

Sulawesi Selatan, mengadakan pertemuan dengan asosiasi jasa

non konstruksi, melakukan rapat evaluasi kegiatan pembinaan

penyelenggaraan Jasa Non Konstruksi TA.2014.

Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah

Kab/Kota serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan

pemerintah pusat, dan melakukan pendataan asosiasi jasa non

konstruksi.

3. Pembinaan Jasa Lembaga Sertifikasi:

Melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penerbitan

sertifikasi badan usaha kab./Kota.

4. Sosialisasi peraturan berkaitan jasa konstruksi yang diikuti 50 orang.

5. Sosialisasi peraturan berkaitan jasa sertifikasi yang diikuti 50 orang.

6. Sosialisasi peraturan berkaitan jasa non konstruksi yang diikuti 50

orang.


7. Pembinaan terkait pengelolaan pembangunan sanitasi permukiman

1 (satu) laporan.

8. Pelaksanaan kegiatan forum jasa konstruksi yang diikuti 100 peserta

3.Jumlah Laporan Pembinaan, monitoring, evaluasi,

pengendalianpelaksanaan administrasi pembangunan Provinsi

Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah provinsi Sulawesi

Selatan menghasilkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pedoman

Pelaksanaan APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2014, 35(Tiga

puluh lima) dokumen Surat Keputusan Gubernur tentang

penunjukkan dan pengangkatan pelaksana pengelola kegiatan dana

dekonsentrasi (DK) dan dana tugas pembantuan (TP) SKPD lingkup

Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD Prov.Sulsel tahun 2014 yang

diikuti 185 orang lingkup Pemerintah Prov.Sulsel,menyusun

Pedoman Pelaksanaan APBD Prov.SulSel 2015 sebanyak 265 buku

dan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD

Prov.SulSel;

3. Peningkatan pemahaman aparatur dalam pelaksanaan APBD

lingkup Prov. Sulsel dilakukan dengan menyelenggarakan

Bimtek/Sosialisasiberkaitan dengan Pelaksanaan kegiatan

APBD/APBN. sebanyak 100 peserta;

4. Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan bidang Fisik dan

Prasarana 12 laporan, Pengendalian Pembangunan bidang Ekonomi

4 (empat) laporan dan Pengendalian Pembangunan bidang Sosial

Budaya 4 (empat) laporan, membuat Surat Edaran perihal

Percepatan Pelaksanaan kegiatan APBD/APBN, membuat jawaban

pengaduan proses Lelang dan petunjuk proses penunjukan langsung

bagi SKPD yang mengajukan permohonan;

5. Pelaksanaan Monitoring Pembangunan dengancapain 4(empat)

laporan pelaksanaan monitoring kegiatan pembangunan lingkup

Pemerintah Prov.Sulsel TA.2014;

6. Jumlah Laporan Fisik dan Keuangan APBD/APBN Prov.Sulsel :

Penyusuanan laporan kegiatan pembangunan Lingkup Prov.Sulsel

TA.2014, telah dilaksanakan dan menghasilkan 12 (dua belas)

laporan bulanan, 3 (tiga) laporan triwulan, 1 (satu) laporan tahunan;


7. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (APBD). Penyusunan

laporan rangkuman pelaksanaan pelaksanaan APBD Prov.Sulsel

TA. 2015 berdasarkan realisasi keuangan dan realisasi fisik disertai

narasi evaluasi terhadap pelaksanaan dari setiap kegiatan

menghasilkan 4 (empat) laporan;

8. 100% SKPD telah mencapai penyerapan anggaran diatas 80%

dengan jumlah laporan 12 bulan;

9. Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa

APBD Jumlah

SKPD Jumlah Paket

Jumlah

Penawaran/Kontrak

Triw. I 33 337 Rp. 551,104.564.482.20 Rp. 479.156.413.341.00

Triwl. II 21 137 Rp.93,351.668.059.00 Rp. 50.921.909.540.00

Triwl. III 12 41 Rp. 32,543.151.291.00 Rp. 18.450.040.800.00

Triwl. IV 9 41 Rp. 14,267.265.000.00 Rp. 9.531.299.000.00

APBN

Triw. I 5 1 Rp. 8.100.000.000,00

-

Triwl. II 3 2 Rp. 3.012.266.000,00 Rp. 220.000.000,00

Triwl. III 6 2 Rp. 2.119.974.000,00 Rp. 1.888.702.000,00

Triwl. IV 2 1 Rp. 6.233.408.304,00 Rp. 5.406.345.000,00

10. Hasil pengkajian program/kegiatan strategis pelaksanaan

pembangunan Prov.Sulsel berupa laporan hasil evaluasi capaian 2 (dua)

bulanan sebanyak 6 laporan, 1 buku/dokumen Program/kegiatan

strategis pelaksanaan pembangunan Prov.SulSel;

B. Implikasi Program/Kegiatan Terhadap Capaian Program Renstra

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan,

pada dasarnya kegiatan Biro Bina Pembangunan adalah memberikan

dukungan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, serta

melakukan upaya pembinaan, pengendalian dan koordinatif untuk

mensinergikan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan yang diharapkan


dapat mendorong proses pengambilan keputusan dan keberhasilan

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

2014 pada Biro Bina Pembangunan terdiri dari 3(Tiga) Program dengan 23

(Dua Puluh Tiga) kegiatan dengan capaian kinerja berdasarkan indikator

kinerja sebagai berikut :

1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran padaAPBD Pokok sebesar

Rp. 1.416.463.800,-dan realisasi sebesar Rp. 1.342.482.5000,-atau 94,78%, dan

realisasi fisik mencapai 100%. Secara garis besar kegiatan pengelolaan

pelayanan administrasi perkantoran adalah kegiatan yang mendukung semua

aktivitas pada Biro Bina Pembangunan yang merupakan indikator kinerja

mulai dari urusan surat menyurat, administrasi keuangan, administrasi

kepegawaian, administrasi aset, kebutuhan peralatan perkantoran, sampai

kepada urusan koordinasi, dan pelayanan tamu. Aktivitas tersebut

merupakan gambaran yang dapat diukur dalam mendukung capaian kinerja

atas peningkatan kinerja pelayanan administrasi perkantoran.dengan hasil 1

laporan kegiatan,1 laporan keuangan, 1 dokumen rincian aset.

2. Program Pengaturan Jasa Pembangunan

Untuk mendukung pelaksanaan program ini maka dialokasikan anggaran

sebesar Rp.1.414.750.000,- anggaran yang digunakan sebesar

Rp.1.397.296.000,- ataurealisasi keuangan mencapai 98,77% dan realisasi fisik

100%. Dengan target capaian Terwujudnya Pembinaan dan fasilitasi bagi

usaha jasa pembangunan lingkup provinsi Sulawesi Selatan.

1. Pembinaan Jasa Konstruksi dengan melakukan rapat koordinasi daerah

yang diikuti tim pembina, SKPD terkait dan pelaku jasa konstruksi

dengan jumlah peserta 75 orang.


2. Pembinaan Jasa Non Konstruksi dengan melakukan pertemuan dalam

rangka permbentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Jasa Non

Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, mengadakan pertemuan dengan

asosiasi jasa non konstruksi, melakukan rapat evaluasi kegiatan

pembinaan penyelenggaraan Jasa Non Konstruksi TA.2014.

Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah Kab/Kota serta

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, dan

melakukan pendataan asosiasi jasa non konstruksi pada 6 kabupaten.

3. Pembinaan Jasa Lembaga Sertifikasi dengan melakukan koordinasi dan

konsultasi pelaksanaan penerbitan sertifikasi badan usaha kab./Kota.

4. Sosialisasi peraturan berkaitan jasa konstruksi yang diikuti 50 orang.

5. Sosialisasi peraturan berkaitan jasa sertifikasi yang diikuti 50 orang.

6. Sosialisasi peraturan berkaitan jasa non konstruksi yang diikuti 50 orang.

7. Pembinaan terkait pengelolaan pembangunan sanitasi permukiman 1

(satu) laporan.

8. Pelaksanaan kegiatan forum jasa konstruksi yang diikuti 100 peserta

3. Program Koordinasi, Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Pembangunan

Pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran pada APBD Pokok

sebesar Rp.4.518.786.200,-,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.407.255.710-

, atau 97,53%, dengan realisasi fisik mencapai 100%, dilaksanakan ke dalam 14

kegiatan dengan hasil yang dicapai sebagai berikut:

1. Tersusunnya dokumen perencanaan RKA-DPA 2014 yang tepat waktu

dan 100% SKPD terdiri dari 65 SKPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan

telah menyampaikan RKA-DPA untuk diteliti pada Biro Bina

Pembangunan


2. Tersusunnya Dokumen Perencanaan :Renstra Biro Bina Pembangunan

2013-2018, Renja Tahun 2014, dan Penyusunan LAKIP Biro Bina

pembangunan Tahun 2014, Penyiapan bahan LPPD dan LKPJ Tahun 2014

dan Catatan atas laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu.

3. Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah provinsi Sulawesi Selatan

menghasilkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan

APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2014,Surat Edaran Gubernur

Sulawesi Selatan No.907/256/B.Pemb. tgl 20 Januari 2014 tentang

percepatan pelaksanaan kegiatan APBD/APBN TA.2014, 1 (satu)

dokumen Keputusan Gubernur tentang Tim Peneliti dan Evaluasi

Penanganan Bencana Alam Kegiatan APBD No.735/III/Tahun 2013

tanggal 14 Maret 201435 (Tiga puluh lima) dokumen Surat Keputusan

Gubernur tentang penunjukkan dan pengangkatan pelaksana pengelola

kegiatan dana dekonsentrasi (DK) dan dana tugas pembantuan (TP) SKPD

lingkup provinsi Sulawesi Selatan;

4. Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD Prov.Sulsel tahun 2014 yang

diikuti 185 orang lingkup Pemerintah Prov.Sulsel. Menyusun Pedoman

Pelaksanaan APBD Prov.SulSel 2015 sebanyak 265 buku dan Peraturan

Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Prov.SulSel;

5. Peningkatan pemahaman aparatur dalam pelaksanaan APBD lingkup

Prov. Sulsel, dilakukan dengan menyelenggarakan

Bimtek/Sosialisasiperaturan dan perundang-undangan berkaitan dengan

Pelaksanaan kegiatan APBD/APBN. sebanyak 100 peserta;

6. Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan bidang Fisik dan Prasarana 12

laporan,

7. Pengendalian Pembangunan bidang Ekonomi 4 (empat) laporan

8. Pengendalian Pembangunan bidang Sosial Budaya 4 (empat) laporan,

membuat Surat Edaran perihal Percepatan Pelaksanaan kegiatan


APBD/APBN, membuat jawaban pengaduan proses Lelang, petunjuk

proses penunjukan langsung bagi SKPD yang mengajukan permohonan;

9. Pelaksanaan Monitoring Pembangunan dengancapain 4(empat) laporan

pelaksanaan monitoring kegiatan pembangunan lingkup Pemerintah

Prov.Sulsel TA.2014;

10. Jumlah Laporan Fisik dan Keuangan APBD/APBN Prov.Sulsel :

Penyusuanan laporan kegiatan pembangunan Lingkup Prov.Sulsel

TA.2014, telah dilaksanakan dan menghasilkan 12 (dua belas) laporan

bulanan, 3 (tiga) laporan triwulan, 1 (satu) laporan tahunan;

11. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (APBD). Penyusunan

laporan rangkuman pelaksanaan pelaksanaan APBD Prov.Sulsel TA.

2014 berdasarkan realisasi keuangan dan realisasi fisik disertai narasi

evaluasi terhadap pelaksanaan dari setiap kegiatan menghasilkan 4

(empat) laporan;

12. 100% SKPD telah mencapai penyerapan anggaran diatas 80% dengan

jumlah laporan 12 bulan;

13. Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa.

14. Hasil pengkajian program/kegiatan strategis pelaksanaan pembangunan

Prov.Sulsel berupa laporan hasil evaluasi capaian 2 (dua) bulanan

sebanyak 6 laporan. 1 buku/dokumen Program/kegiatan strategis

pelaksanaan pembangunan Prov.SulSel;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok Biro Bina Pembangunan

Provinsi Sulawesi Selatan yaitu menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi,

pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, penyusunan dan penyelenggaraan

kebijakan dibidang administrasi pembangunan, pengendalian dan Evaluasi

Pembangunanyang dilaksanakan serta pembinaan usaha jasa pembangunan


dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Biro Bina Pembangunan melaksanakan

3 (tiga) Program dan 23 kegiatan dengan kinerja pelayanan sebagai berikut:

1. Tersusunnya pedomanan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015

sebagai pedoman bagi SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan dan disosialisasikan kepada seluruh SKPD lingkup

Provinsi Sulawesi Selatan dengan target peserta 185 orang.

2. Pengendalian pembangunan bidang ekonomi, sosbud dan fisik dan

prasaran juga layanan pengadaan secara elektonik

3. Hasil Kajian Program/Kegiatan Strategis Pembangunan Tahun 2014

yang terdiri dari identifikasi program/kegiatan dan laporan realisasi 2

bulanan, penyusunan buku data dan gambar dan kajian pelaksanaan.

4. Hasil monitoring dan evaluasi Laporan Fisik dan Keuangan

APBD/APBN Provinsi Sulawesi Selatanterdiri dari penyusunan

Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan

5. Hasil Pembinaan jasa konstruksi, jasa non konstruksi dan lembaga

sertifikasiPembinaan jasa konstruksi dan jasa non konstruksi melalui

pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan, pertemuan Forum

Jasa Konstruksi, rapat kordinasi, mensosialisasikan peraturan yang

berkaitan dengan jasa konstruksi, jasa lembaga sertifikasi dan jasa non

konstruksi. Pendataan Jumlah Usaha konstruksi yang memiliki IUJK,

jumlah usaha jasa non konstruksi sesuai bidang usaha, data usaha jasa

konstruksi dan non konstruksi yang bersertifikat sesuai bidang usaha

dan tingkat usaha.


Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Bina pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

No Indikator SPM/Standar Nasional

Target IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis Tahun 2013 Tahun 2014

Tahun 2015 Tahun 2016

Tahun 2013

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 % Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Perkantoran

12 bulan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

2. %Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

12 bulan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. % Tingkat kesesuaian

Dokumen Perencanaan &

Penganggaran dengan SAP

12 bulan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Jumlah Laporan/dokumen

Pembinaan dan Fasilitasi

bagi Usaha Jasa

Pembangunan Lingkup

Prov. Sulsel

12 bulan - 20 Lap/Dok

- 100 org kegiatan

mengikuti

sosialisasi

berkaitan jasa

kontruksi /non

kontruksi

- 20 Lap/Dok - 100 org

kegiatan mengikuti sosialisasi berkaitan jasa kontruksi /non kontruksi

- 2 Lap/dok - 100 org kegiatan mengikuti sosialisasi berkaitan jasa kontruksi /non kontruksi

- 20 Lap/Dok

- 100 org kegiatan mengikuti sosialisasi berkaitan jasa kontruksi /non kontruksi

- 7 Lap/Dok

Terlatihnya 600 org/Ang.


- 7 Lap/Dok



- 7 Lap/Dok



- 7 Lap/Dok



- 7 Lap/Dok



5. Jumlah/ Laporan

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan Administrasi

Pembangunan Prov. Sulsel

12 bulan 26 Dok / lap

26 Dok / lap

26 Dok / lap

26 Dok / lap

64 Dok / lap

64 Dok / lap

64 Dok / lap

64 Dok / lap

64 Dok / lap


2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sebagai salah satu bagian yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah yang

berperan sebagai supporting staf, maka peran Biro Bina Pembangunan dalam

mendukung Visi Misi Provinsi Sulawesi Selatan adalah “SULAWESI SELATAN

SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING

AKSELERASI KESEJAHTERAAN”Dalam rumusan visi ini ada 3 (tiga) pokok visi yakni

pilar utama pembangunan nasional, simpul jejaring dan akselerasi, sebagai penjabaran

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 pada misi ke 7 (tujuh) yakni

meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik yang selanjunya dirumuskan

dalam misi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yakni :

1. Pemenuhan pelayanan administrasi dalam menunjang perumusan dan

penyelenggaraan kebijakan daerah;

2. Pemenuhan pelayanan Pembinaan dalam rangka perumusan kebijakan dan

penyelenggaraan urusan pemerintahan;

3. Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka menunjang perumusan dan

penyelenggaraan kebijakan daerah.

Sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Bina

Pembangunan Setda Prov.Sulsel menetapkan beberapa indikator kinerja baik indikator

kinerja utama dan indikator kinerja kunci seperti pada tabel berikut :

Tabel. 3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

No Rincian Target Kenaikan

Rata-rata (%/thn) 2015 2016

1 Jumlah Laporan/dokumen Pembinaan

dan Fasilitasi bagi Usaha Jasa

Pembangunan Lingkup Prov. Sulsel

-7 Lap/Dok Terlatihnya 600 org/Ang. - 300 org kegiatan

mengikuti sosialisasi berkaitan jasa kontruksi /non kontruksi

- 7 Lap/Dok Terlatihnya 600

org/Ang. - 300 org kegiatan


100

2. Jumlah/ Laporan Pembinaan dan

Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi


26 Lap./Dok 26 Lap./Dok 100


Adapun indikator sasaran dalam pelayanan merupakan bagian dari indikator

kinerja utama dengan fokus kepada arahan teknis dan tugas pokok dan fungsi dari

struktur organisasi Biro yang terdiri atas 4 bagian. Target indikator tersebut dituangkan

pada matriks sebagai berikut :


Tabel 4. Penetapan Kinerja Biro Bina Pembangunan Prov. Sul-Sel TA. 2016 sesuai Draft Renstra Biro Bina Pembangunan Provinsi Sulsel Tahun 2013-2018

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

PEMBIAYAAN

% Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Bina Pembangunan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pembangunan yang Efektif dan Efesien di Provinsi Sulawesi Selatan

1. Pengelolaan Administrasi Persuratan dan Kepegawaian

2. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

3. Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia

4. Jml Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dalam

1(satu) tahun

5. Terlaksanannya Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi dalam dan luar

daerah

100%

1 Laporan

6 Jenis

4 Kendaraan

roda 2 & 4

Kendaraan

roda 4

1.

2.

3.

4.

5.

Penyedian Jasa Surat Menyurat

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi dalam dan luar daerah

APBD APBD APBD APBD APBD

% Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 100% Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

6. Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal, Bintek dan Sosialisasi

7.Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang dapat digunakan

3 Kegiatan

1 Tahun

6.

7.

Pendidikan dan Pelatihan Formal, Bintek dan Sosialisasi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

APBD APBD

% tingkat kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan SAP 100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja

8. 9.

.10.

Jml Dok. Perencanaan dan Penganggaran Jml Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Kinerja Biro

4 dok 4 Laporan

8. 9. 10

Penyusunan Dokumen Perencanaan Biro Bina Pembangunan Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Kinerja Biro

APBD APBD APBD

Jumlah Laporan/Dokumen Pembinaan dan fasilitasi bagi usaha Jasa

Pembangunan Lingkup Prov.SulSel

20 Lap./Dok Program Pengaturan Usaha Jasa Pembangunan

11.Jml Lap./Dok Pembinaan Jasa Konstruksi 12.Jml Lap./Dok Pembinaan Jasa Sertifikasi 13. Jml Lap./Dok Pembinaan Jasa Non Konstruksi 14.Jml Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan/Kebijakanttg Jakon 15. Jml Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan/Kebijakanttg Jasa

Sertifikasi 16. Jml pembinaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman 17.Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Keterampilan Tenaga

Kerja Konstruksi

6 Lap/Dok 4 Lap/Dok 4 Lap/Dok 100 Peserta 100 Peserta 11 Kab/Kota 12 Angkatan

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Pembinaan Jasa Konstruksi Pembinaan Jasa Lembaga Sertifikasi Pembinaan Jasa Non Konstruksi Sosialisasi Peraturan/Kebijakan berkaitan Jasa Konstruksi Sosialisasi Peraturan/Kebijakan berkaitan Jasa Sertifikasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Fasilitasi Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Keterampilan Tenaga Kerja Konstruksi

APBD APBD APBD APBD APBD APBD


INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN PEMBIAY

AAN

Jumlah/Laporan Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan administrasi Pembangunan Prov.SulSel

26 Lap/Dok

Program Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan

18. Jumlah Peserta yg mengikuti sosialisasi Pedoman Pelak. APBD 19. Jumlah Lap.Dok Pembinaan Pelaksanaan APBD/APBN 20. Jml peserta Bintek/Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan

berkaitan Pelaksanaan APBD/APBN 21. Jml hasil Hasil Monitoring Kegiatan APBD 22..% capaian target realisasi APBD/APBN diatas 80% 23Jumlah SKPD yang mengelola paket kegiatan 24..Jml lap. Pelaksanaan APBD tepat Waktu 25Jml Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD 26. % Tingkat Kinerja Bid.Fispra dgn Tingkat sebesar 100% 27.% Tingkat Kinerja Bid.Sosbud dgn Tingkat sebesar 100% 28 . % Tingkat Kinerja Bid.Ekonomi dgn Tingkat sebesar 100%

400 Peserta 4Lap./Dok 400 Peserta 6 Laporan 4 Laporan 12 Laporan 65 SKPD 1 Laporan 4 Lap/Dok 12 Laporan 4 Laporan

18 19

20 21

22

23

24

25

26

27

28

Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD Prov.SulSel Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah Prov. Sulsel Bintek/Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan berkaitan Pelaksanaan APBD/APBN Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan APBD Prov. Sulsel TA. 2016 Evaluasi dan Percepatan Realisasi Anggaran Prov. Sulsel Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Prov. Sulsel Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan APBD Prov. Sulsel TA. 2016 Penyusunan Informasi Belanja Daerah dan Belanja Negara lingkup Prov.SulSel TA.2016 Pemantauan Pelak. Kegiatan APBD/APBN Bid. Fispra Pemantauan Pelak. Kegiatan APBD/APBN Bid. Sosbud Pemantauan Pelak. Kegiatan APBD/APBN Bid.ekonomi


2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan

tahun 2016 merupakan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja RKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam

membangun sinergitas dalam mendukung pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan tahun 2016.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Biro Bina Pembangunan Sekretariat

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan wajib menerapkan prinsip-prinsip

efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan

kegiatannya guna mewujudkan pencapaian sasaran program yang

tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2016 diarahkan kepada pencapaian

sasaran pembangunan tahun ketiga RPJMD.Dalam mendukung capaian

sasaran tersebut disusun program dan kegiatan prioritas yang

dilaksanakan secara bersama-sama yang saling terkait dan saling

memperkuat satu dengan lainnya.Keberhasilan pelaksanaan satu agenda

juga turut menentukan keberhasilan agenda lainnya oleh sebab itu, maka

setiap tahun kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dijabarkan ke dalam Dokumen RKPD sebagai dokumen

yang sifatnya lebih operasional.Penyusunan Awal RKPD 2015 tetap

memperhatikan dokumen Renstra SKPD.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan upaya-upaya untuk

mendorong perluasan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan

berkeadilan dengan menekankan pada prioritas rencana kerja pemerintah

daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 dengan Menerapkan Efisiensi

dan efektifitas penggunaan anggaran (anggaran yang berbasis kinerja).


Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Selatan

Nama SKPD : Biro Bina Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

PROGRAM/ KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/ KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET

PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.20.0305.1.20.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Biro Bina

Pembangunan

% Efektifitas

Pelayanan

Perkantoran

60% 1.798.311.026 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Biro Bina

Pembangunan

% Efektifitas

Pelayanan

Perkantoran

60% 1.798.311.026

1.20.0305.1.20.01.0

0001

Pengelolaan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Biro Bina

Pembangunan

%Pelayanan

administrasi dan

tugas teknis

lainnya pada Biro

B.Pemb.

100% 1.798.311.026 Pengelolaan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Biro Bina

Pembangunan

%Pelayanan

administrasi

dan tugas

teknis lainnya

pada Biro Bina

Pemb.

100% 1.798.311.026

1.20.30.05.06 Program

Peningkatan

Kapasitas dan

Kinerja SKPD

Biro Bina

Pembangun

an

% Pelaksanaan

Peningkatan

Kapasitas dan

Kinerja SKPD

40% 941.221.026 Program Peningkatan

Kapasitas dan Kinerja

SKPD

Biro Bina

Pembangunan

% Pelaksanaan

Peningkatan

Kapasitas dan

Kinerja SKPD

60% 941.221.026

1.20.0305.06.001 Pengadaan Sarana

Perkantoran

Biro Bina

Pembangunan

% Sarana &

Prasarana yg

dipelihara

100% 668.121.026 Pemelihara Sarana dan

Prasarana

Biro Bina

Pembangunan

% Sarana &

Prasarana yg

dipelihara

100% 668.121.026

1.20.0305.06.002 Pemelihara Sarana

dan Prasarana

Biro Bina

Pembangunan

% Sarana &

Prasarana yg

dipelihara

100% 273.100.000 Pemelihara Sarana dan

Prasarana

Biro Bina

Pembangunan

% Sarana &

Prasarana yg

dipelihara

100% 273.100.000


Kode

PROGRAM/ KEGIATAN

LOKASI

PROGRAM/ KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/ KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET

PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.20.0305.1.20.02 Program

Pengembangan

Sistem Perencanaan

dan Sistem Evaluasi

Kinerja

Biro Bina

Pembangunan % tingkat

kesesuaian

Dokumen

Perencanaan &

Penganggaran

dengan SAP

100% 142.945.000 Program

Pengembangan Sistem

Perencanaan dan

Sistem Evaluasi

Kinerja

Biro Bina

Pembanguna

n

% tingkat

kesesuaian laporan

Biro Bina Pemb.

dengan SAP

100% 430,300.000

1.20.0305.1.20.01.0

0002

Penyusunan/Peneliti

an RKA-DPA-DPPA

Biro Bina

Pembangunan

Biro Bina

Pembangunan % SKPD Yang

menyampaikan

rancangan draf

RKA,DPA &

DPPA U/diteliti

100% 238.000.000

Penyusunan/

Penelitian RKA-DPA-

DPPA

Biro Bina

Pembanguna

n

% SKPD Yang

menyampaikan

rancangan draf

RKA,DPA & DPPA

U/diteliti

100% 238.000.000

1.20.0305.1.20.01.0

0003

Pembinaan

Administrasi

Program

Pembangunan

Biro Bina

Pembangun

an

Jumlah Lap./Dok pelaksanaan kegiatan Biro sesuai dgn SAP

4 Lap./Dok 197.400.000 Pembinaan

Administrasi Program

Pembangunan

Biro Bina

Pembanguna

n

Jumlah Lap./Dok pelaksanaan kegiatan Biro sesuai dgn SAP

4 Lap./Dok 197.400.000

Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Biro Bina

Pembangunan

Biro Bina

Pembangun

an

Jumlah Kursus Singkat/Pelatihan/Sosialisasi dan Bintek yang diikuti

100% 30.000.000 Peningkatan Kapasitas

Aparatur Biro Bina

Pembangunan

Biro Bina

Pembanguna

n

Jumlah Kursus Singkat/Pelatihan/Sosialisasi dan Bintek yang diikuti

100% 30.000.000

1.20.0305.1.20.03 Program Pengaturan

Usaha Jasa

Pembangunan

Lingkup

Prov.SulSel

Jumlah lap./dok Pembinaan/fasilitasi bagi usaha jasa pembangunan ling.Prov.Sulsel

20 Lap. 1.644.500.000 Program Pengaturan

Usaha Jasa

Pembangunan

Prov.SulSel Jumlah lap./dok Pembinaan/fasilitasi bagi uasaha jasa pembangunan ling.Prov.Sulsel

20 Lap/Dok 1.373.497.659


2.05.0100.01.0003 Pembinaan Jasa

Konstruksi

Lingkup

Prov.SulSel

Jumlah Lap/dok

pembinaan jasa

konstruksi

6 lap/Dok. Pembinaan Jasa

Konstruksi

Prov.SulSel Jumlah Lap/dok

pembinaan jasa

konstruksi

6 lap/Dok. 832.397.659

Rapat Kordinasi

Daerah

Lingkup

Prov.SulSel

Jumlah Peserta

RAKORDA

75 Peserta Rapat Kordinasi

Daerah

Jumlah

Peserta

RAKORDA

Jumlah Peserta

RAKORDA

75 Peserta

2.05.0100.01.0004 Pembinaan Jasa

Lembaga Sertifikasi

Lingkup

Prov.SulSel

Jumlah Lap/dok

pembinaan jasa

Sertifikasi

4 Laporan 126.500.000 Pembinaan Jasa

Lembaga Sertifikasi

Prov.SulSel Jumlah Lap/dok

pembinaan jasa

Sertifikasi

4 lap/Dok. 125.000.000

2.05.0100.01.0005 Pembinaan Usaha Jasa Non Konstruksi

Lingkup Prov.SulSel

Jumlah Lap/dok pembinaan jasa non konstruksi

4 lap/Dok 138.000.000 Pembinaan Usaha Jasa Non Konstruksi

Prov.SulSel Jumlah Lap/dok pembinaan jasa non konstruksi

4 lap/Dok. 125.000.000

2.05.0100.01.0007 Sosialisasi Peraturan Berkaitan Ttg Jasa Lembaga Sertifikasi

Makassar Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi

50 Peserta 143.750.000 Sosialisasi Peraturan Berkaitan Ttg Jasa Lembaga Sertifikasi

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi

50 Peserta

2.05.0100.01.0008 Sosialisasi Peraturan Berkaitan Tentang Jasa Non Konstruksi

Makassar Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi

50 Peserta 143.750.000 Sosialisasi Peraturan Berkaitan Tentang Jasa Non Konstruksi

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi

50 Peserta

2.05.0100.01.0010 Forum Masyarakat Jasa Konstruksi

Lingkup Prov.SulSel

Jumlah Laporan Pembinaan Forum Masyarakat Jasa Konstruksi

1 laporan 322.000.000 Forum Masyarakat Jasa Konstruksi

Prov.SulSel Jumlah Laporan Pembinaan Forum Masyarakat Jasa Konstruksi

1 laporan 322.000.000

1.20.0305.1.20.04 Program Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan

Lingkup Prov.SulSel

Jumlah Laporan Pembinaan dan fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

26 Lap./Dok

6.783.821.630 Program Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan

Lingkup Prov.SulSel

Jumlah Laporan Pembinaan dan fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

26 Lap./Dok 3.137.340.000


2.05.0100.01.0012 Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD Prov. Sulsel

Makassar Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD

185 Peserta 87.000.000 Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD Prov. Sulsel

Makassar Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD

400 Peserta 117.097.500

2.05.0100.01.0013 Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah Prov. Sulsel

Makassar Jumlah Lap./Dok Pembinaan Pelaksanaan APBD/APN Ling.Prov.SulSel

40 SK 250.000.000 Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah Prov. Sulsel

Makassar Jumlah Lap./Dok Pembinaan Pelaksanaan APBD/APN Ling.Prov.SulSel

40 SK 250.000.000

2.05.0100.01.0014 Bintek/Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan berkaitan Dengan Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN

Makassar Jumlah Peserta yang mengikuti Bintek/Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan berkaitan Dengan Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN

125 Peserta 460.000.000 Bintek/Sosialisasi

Peraturan dan

Perundang-Undangan

berkaitan Dengan

Pelaksanaan Kegiatan

APBD/APBN

Makassar Jumlah Peserta yang mengikuti Bintek/Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan berkaitan Dengan Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN

65 SKPD 261.800.000

2.05.0100.01.0015 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN Bidang Fisik dan Prasarana

Lingkup Prov.SulSel

Jumlah Lap./Dok Pengendalian Pelaksanaan APBD/APN Bidang Fispra

4 Laporan 400.000.000 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN Bidang Fisik dan Prasarana

Lingkup Prov.SulSel

Jumlah Lap./Dok Pembinaan Pelaksanaan APBD/APN Ling.Prov.SulSel

4 Laporan 400.000.000

2.05.0100.01.0016 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN Bidang Sosial Budaya

Lingkup Prov.SulSel

Jumlah Lap./Dok Pembinaan Pelaksanaan APBD/APN Bidang Sosbud

4 Laporan 250.000.000 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN Bidang Sosial Budaya

Lingkup Prov.SulSel

Jumlah Lap./Dok Pembinaan Pelaksanaan APBD/APN Bidang Sosbud

4 Laporan 250.000.000

2.05.0100.01.0017 Pengendalian Pelaksanaan APBD/APBN Bidang Ekonomi

Lingkup Prov.SulSel

Jumlah Lap./Dok Hasil Pembinaan Pelaksanaan APBD/APN Bidang Ekonomi

4 Laporan 426.682.750 Pengendalian Pelaksanaan APBD/APBN Bidang Ekonomi

Lingkup Prov.SulSel

Jumlah Lap./Dok Pembinaan Pelaksanaan APBD/APN Bidang Ekonomi

4 Laporan 188.035.000

2.05.0100.01.0018 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN

Lingkup Prov.SulSel

Jumlah Lap./Dok Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN

4 Laporan 399.510.000 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN

Lingkup Prov.SulSel

Jumlah Lap./Dok Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

4 Laporan 370.650.000


APBD/APBN

2.05.0100.01.0019 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN

Lingkup Prov.SulSel

Jumlah Lap./Dok Hasil Monitoring Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN

4 Laporan 287.500.000 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN

Lingkup Prov.SulSel

Jumlah Lap./Dok Monitoring Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN

4 Laporan 266.500.000

2.05.0100.01.0020 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN

Lingkup Prov.SulSel

Jumlah Laporan Pelaksanaan APBD/APBN Prov.SulSel tepat Waktu

12 Laporan 367.761.375 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN

Lingkup Prov.SulSel

Jumlah Laporan Pelaksanaan APBD/APBN Prov.SulSel tepat Waktu

12 Laporan 235.855.000

2.05.0100.01.0021 Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran Prov. Sulsel

Lingkup Prov.SulSel

Jumlah SKPD Prov./Kab./Kota dengan tingkat penyerapan anggaran diatas 80%

4 Laporan 575.000.000 Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran Prov. Sulsel

Lingkup Prov.SulSel

Jumlah SKPD Prov./Kab./Kota dengan tingkat penyerapan anggaran diatas 80%

4 Laporan 208.000.000

2.05.0100.01.0022 Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Prov. Sulsel

Lingkup Prov.SulSel

Jumlah Lap./DokPembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Prov. Sulsel

12 Laporan 3.000.000.000 Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Prov. Sulsel

Lingkup Prov.SulSel

Jumlah Lap./DokPembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Prov. Sulsel

12 Laporan 3.000.000.000


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bagian ini tidak diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan

yang diusulkan karena Biro Bina Pembangunan tidak mengadakan Forum

SKPD. Adapun usulan Program dan kegiatan tahun 2016 diusulkan dari

masing-masing bagian lingkup Biro Bina Pembangunan Sekretariat Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan, di uraikan pada Bab III Tujuan, Sasaran, Program

dan Kegiatan.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Dalam upaya menguatkan kelembagaan Pemerintah dalam perwujudan

tatakelola yang baik dalam arti kelembagaan yang tangguh, terpercaya dan

mandiri.Penguatan lembaga Pemerintah tetap mengacu pada prinsip-

prinsip dasar tata kelola Pemerintahan yang baik. Upaya pemberdayaan

kelembagaan Pemerintah akan lebih diprioritaskan pada pelayanan publik

dan pengembangan yang diarahkan pada terwujudnya Pemerintahan yang

baik (Good Governance). Upaya pemberdayaan kelembagaan Pemerintah

diharapkan mampu menciptakan kelembagaan Pemerintah yang terpercaya

yakni transparan, konsisten dan akuntabel serta efisien dan efektif,

ditetapkan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat menunjang

peningkatan kualitas profesionalisme aparatur pemerintah dalam tugas,

pemberdayaan dan pengaturan. Adapun identifikasi kebijakan nasional

Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

Tabel. 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

No Kebijakan Nasional Sumber Keterangan

1. Meningkatkan perwujudan

kepemerintahan yang baik dan

bersih.

DAK Hasil Pembahasan

Musrenbangnas

Penjabaran Tahun ke 4 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Sesuai dengan

amanah Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 21 ayat 3 dan Perda

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

menjelaskan bahwa Renja SKPD disusun dengan mengacu kepada RKPD.

Tema Pembangunan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tema RKP Tahun 2015 :

“Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan

Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”

Tema RKPD tahun 2016 :

“Akselerasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dalam Upaya Pencapaian

Sasaran Tahunan RPJMD Sulawesi Selatan”


Dengan mengacu pada tema pembangunan nasional dan daerah maka telah

disusun Rencana Kerja Pembangunan Biro Bina Pembangunan Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2016.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

a. Tujuan

Terciptanya Pelayanan Administrasi Pembangunan Yang

Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Profesionalitas Pengelolaan

Administrasi Pemerintahan.

b. Sasaran

“ Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pembangunan yang Efektif dan

Efesien di Provinsi Sulawesi Selatan”.

Dengan Indikator Kinerja Utama Biro Bina Pembangunan Provinsi Sulawesi

Selatan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel. 3.2 Indikator Kinerja Utama Biro Bina Pembangunan Setda Provinsi

Sulawesi Selatan

c. Strategi Dan Arah Kebijakan

No Rincian

Target Kenaikan

Rata-rata

(%/thn) 2015 2016

1 Jumlah Laporan/dokumen

Pembinaan dan Fasilitasi bagi Usaha

Jasa Pembangunan Lingkup Prov.

Sulsel


org/Ang. - 300 org kegiatan



org/Ang. - 300 org

kegiatan mengikuti sosialisasi berkaitan jasa kontruksi /non kontruksi

100

2. Jumlah/ Laporan Pembinaan dan

Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi


26 Lap./Dok 26 Lap./Dok 100


1. Strategi : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur.

Kebijakan:Reformasi Birokrasi & Penguatan Kapasitas Kelembagaan

2. Strategi :Meningkatkan system capaian kinerja perwujudan tata kepemerintahan yang baik.

Kebijakan :Reformasi Birokrasi & Penguatan Kapasitas

3. Strategi : Mengembangkan sarana dan pembelajaran organisasi bagi perwujudan tata kepemerintahan yang baik

Kebijakan :Pemberdayaan Organisasi profesi

4. Strategi : Mewujudkan adanya keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Kebijakan: Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengendalian baik dengan Dinas/Instansi/Lembaga Provinsi maupun Kab./Kota

3.3 Program dan Kegiatan

Program 1 : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Pengelolaan administrasi persuratan dan kepegawaian

2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapam Kantor

4. Penyediaam Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Program 2 : Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal, Bintek dan Sosialisasi

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Program 3 :Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi

Kinerja

Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Biro Bina Pembangunan

2. Pembinaan Administrasi Program Pembangunan

Program 4 : Pengaturan Usaha Jasa Pembangunan

Kegiatan :


1. Pembinaan Jasa Konstruksi

2. Pembinaan Jasa Lembaga Sertifikasi

3. Pembinaan Jasa Lembaga Non Konstruksi

4. Sosialisasi Peraturan Berkaitan Tentang Jasa Konstruksi

5. Forum Masyarakat Jasa Konstruksi

6. Fasilitasi Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Keterampilan Tenaga Kerja

Konstruksi

Program 5 :Koordinasi, Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Pembangunan

Kegiatan :

1. Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD Prov.Sulsel

2. Pembinanan Administrasi Pembangunan Daerah Prov. Sulsel

3. Bintek/Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Berkaitan Dengan

Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN

4. Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan APBD Prov.Sulsel

TA.2016

5. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah

Prov.Sulsel

6. Analisa Capaian Kinerja Program Strategis Prov.Sulsel Ta.2016

7. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN Bidang Fispra

8. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN Bidang Sosbud

9. PemantauanPelaksanaan Kegiatan APBD/APBN Bidang Ekonomi

10. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN

11. Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran Prov. Sulsel

12. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan APBD Prov.

Sulsel TA.2016

13. Penyusunan Informasi Belanja Daerah Prov.Sulsel TA.2016

Program Pembangunan Biro Bina Pembangunan Sekretariat Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 telah sesuai RPJMD dan Renstra Biro

Bina Pembangunan Tahun 2013-2018 namun berdasarkan verifikasi

rancangan Renja Tahun 2016 terhadap kesesuaian dengan RKPD maka perlu

dijelaskan sebagai berikut :


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program tersebut diarahkan untuk peningkatan kinerja, pelayanan

administrasi perkantoran Biro Bina Pembangunan Provinsi Sulawesi

Selatan melalui KegiatanPengelolaan administrasi persuratan dan

kepegawaian, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapam Kantor dan Penyediaam Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Program tersebut diarahkan untuk Peningkatan kapasitas dan kinerja

SKPD yang dilaksanakan melalui Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan

Formal, Bintek dan Sosialisasi, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

3. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi

Kinerja.

Program tersebut diarahkan untuk peningkatan

informasipenyelenggaraan Biro Bina Pembangunan Setda Provinsi

Sulawesi Selatan melalui penyusunan dokumen perencanaan dan

evaluasi kinerja dengan kegiatan :Penyusunan Dokumen Perencanaan

Biro Bina Pembangunan dan Pembinaan Administrasi Program

Pembangunan

4. Program Pengaturan Jasa Pembangunan

Program tersebut diarahkan untuk Pemberdayaan Organisasi profesi

dalam mendorong arah kebijakan tersebut maka dilaksanakan kegiatan

melalui:Pembinaan Jasa Konstruksi, Pembinaan Jasa Sertifikasi,

Pembinaan Jasa Non Konstruksi, Sosialisasi Peraturan Berkaitan

Tentang Jasa Konstruksi, Sosialisasi Peraturan Lembaga Sertifikasidan

aturan lainnya yang terkait,Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Berkaitan

Jasa Non Konstruksi Fasilitasi Pelaksanaan Uji Kompetensi dan

Keterampilan Tenaga Kerja Konstruksi.

5. Program Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Administrasi

Pembangunan

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan koordinasi,

pembinaan dan pengendaliian baik dengan Dinas/Instansi/Lembaga

Provinsi maupun Kab./Kotamaka dilaksanakan kegiatan melalui

:Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD, Pembinaan Administrasi


Pembangunan Daerah Prov.SulSel, Bintek Sosialisasi Peraturan dan

Perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan

kegiatanAPBD/APBN, Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan

Kegiatan APBD Prov. Sulsel, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang

dan Jasa Pemerintah Prov. Sulsel,Penyusunan Administrasi Penyerapan

APBN Prov. Sulsel TA. 2016,Analisa Capaian Kinerja Program Strategis

Prov. Sulsel TA.2016, Analisa Capaian Kinerja Program Strategis Prov.

Sulsel TA.201611)Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

Kegiatan APBD Prov. Sulsel TA. 2016, 12) Analisa Capaian Kinerja

Program Strategis Prov. Sulsel TA.2016, Pemantauan Pelaksanaan

Kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana, Pemantauan Pelaksanaan

Kegiatan Bidang Sosial Budaya, Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan

Bidang Ekonomi, Evaluasi dan PercepatanRealisasi Anggaran

Prov.SulSel, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

APBD Prov. Sulsel TA. 2016, Penyusunan Informasi Belanja Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan TA.2016.


TABEL 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Sulawesi Selatan

SKPD :Biro Bina Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU

LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

PAGU INDIKATIF SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Dalam Juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.03.05..01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

% Efektifitas Pelayanan

Perkantoran

Biro Bina

Pembangunan

100% 967.090.000 APBD 100% 1.504.111.406

1.20.03.05.01 Pengelolaan Administrasi

Persuratan dan Kepegawaian

Tersedianya Jasa Surat

menyurat

Biro Bina

Pembangunan

100% 936.720.000 APBD 100%

1.20.03.05.01 Tim Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan

Ttindak lanjut Hasil

Pemeriksaan

Biro Bina

Pembangunan

1 Tahun 30.370.000 APBD 1 Tahun

1.20.03.05..02 Program Peningkatan

Kapasitas dan Kinerja

SKPD

% Pelaksanaan

Peningkatan Kapasitas dan

Kinerja SKPD


100 % 972.404.180 APBD 100 % 1.661.221.026 .026

1.20.03.05.05 Pendidikan dan Pelatihan

Formal, Bintek, Sosialisasi

Jumlah Pendidikan dan

Pelatihan Formal, Bintek,

Sosialisasi

Biro Bina

Pembangunan

4 Jenis

kegiatan

30.000.000 APBD 4 Jenis kegiatan

Pengadaan Sarana

Perkantoran

Jumlah sarana perkantoran

yang diadakan

Biro Bina

Pembangunan

6 Jenis

Belanja

728.339.180 APBD 6 Jenis Belanja

Pemeliharaan Sarana

Perkantoran

Persentase Pemeliharaan

Sarana Perkantoran

Biro Bina

Pembangunan

100% 214.065.000 APBD 100%


KODE



PROGRAM/KEGIATAN


LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA

PAGU INDIKATIF SUMBER

DANA CATATAN PENTING



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.03.05.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Terlaksannya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Biro Bina

Pembangunan

1 Tahun 214.065.000 APBD 1 Tahun

1.20.03.05..03 Program Pengembangan

Sistem Perencanaan dan

Sistem Evaluasi Kinerja

Tersediannya Dokumen

Perencanaan dan

Dokumen Perencanaan

Dokumen

Perencanaan

8

Dokumen/L

ap.

438.300.000 APBD 8 Dokumen/Lap. 438.300.000

1.20.03.05.07 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tersedianya Dokumen

Perencanaan


4 Dok 129.700.000 APBD 4 Dok

1.20.03.05.08 Pembinaan Administrasi

Program Pembangunan

Tersedianya

Dokumen/Laporan

Pembinaan Administrasi

Program

Biro Bina

Pembangunan

4 Lap./Dok 308.600.000 APBD 4 Lap./Dok

1.20.03.05..04 Program Pengaturan Usaha

Jasa Pembangunan

Jumlah lap./dok Pembinaan/fasilitasi bagi uasaha jasa pembangunan ling.Prov.Sulsel

Prov.SulSel 2.140.497.659 APBD 2.140.497.659

1.20.03.05.09 Pembinaan Jasa Konstruksi Pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi pada 24 Kab/Kota di Prov. SulSel

Prov.SulSel 6 lap/Dok. 1.321.097.659 APBD 6 lap/Dok.

1.20.03.05.10 Pembinaan Jasa Lembaga Sertifikasi

Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Jasa Lembaga Sertifikasi

Prov.SulSel 4 lap/Dok. 230.600.000 APBD 4 lap/Dok.


KODE



PROGRAM/KEGIATAN


LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA





1 2 3 4 5 6 7 8 5 10

1.20.03.05.10 Pembinaan Jasa Lembaga Sertifikasi

Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Jasa Lembaga Sertifikasi


1.20.03.05.11 Pembinaan Jasa Non Konstruksi

Terlaksananya Fasilitasi Jasa Non konstruksi


1.20.03.05.13 Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Berkaitan Jasa Konstruksi

Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Tentang Jasa Konstruksi

Prov.SulSel 50 Peserta 125.000.000 APBD 50 Peserta

1.20.03.05.14 Sosialisasi Peraturan Lembaga Sertifikasi dan aturan lainnya yang terkait

Terselenggaranya sosialisasi peraturan tentang jasa lembaga sertifikasi


1.20.03.05.15 Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Berkaitan Jasa Non Konstruksi

Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Tentang Jasa Non Konstruksi


1.20.03.05.16 Forum Masyarakat Jasa Konstruksi

Meningkatnya Pengaturan Jasa Konstruksi


1.20.03.05.17 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Kab/Kota

Prov.SulSel 4 Laporan 75.000.000 APBD 4 Laporan

1.20.03.05.18 Fasilitasi Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Keterampilan Tenaga Kerja Konstruksi

Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja Konstruksi Prov. Sulsel


1.20.03.05..05 Program Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Adm.Pemb.

Terwujudnya pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Adm.Pemb.

Prov.SulSel 26 Laporan 3,632,340,000 APBD 26 Laporan 3,632,340,000


KODE



PROGRAM/KEGIATAN


LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA





1 2 3 4 5 6 7 8 5 10

1.20.03.05.19 Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD Prov

Terwujudnya Pembinaan Administrasi Pembangunan

Lingkup Prov.SulSel

400 Peserta 89.097.500 APBD 400 Peserta

1.20.03.05.20 Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah Prov. Sulsel

Terwujudnya Pembinaan Administrasi Pembangunan

Lingkup Prov.SulSel

40 SK 174.927.500 APBD 40 SK

1.20.03.05.21 Bintek/Sosialisasi Peraturan

dan Perundang-Undangan

berkaitan Dengan

Pelaksanaan Kegiatan

APBD/APBN

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Peraturan dan Perundang-undangan yang dilakukan Melalui Koordinasi dan Konsultasi yang intensif

Lingkup

Prov.SulSel

65 SKPD 261.800.000 APBD 65 SKPD

1.20.03.05.22 Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan APBD Prov. Sulsel TA. 2016

Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan APBD Prov. Sulsel TA. 2016

Lingkup Prov.SulSel

6 Laporan 289.4000.000 APBD 6 Laporan

1.20.03.05.23 Penyusunan Administrasi Penyerapan APBN Prov. Sulsel TA. 2016

Jumlah laporan penyerapan APBN Prov. Sulsel TA. 2016

Lingkup Prov.SulSel


1.20.03.05.24 Evaluasi dan PercepatanRealisasi Anggaran Prov.SulSel

Terlaksananya Evaluasi Percepatanan penyerapan anggaran Prov. Sulsel

Lingkup Prov.SulSel


1.20.03.05.25 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Prov. Sulsel

Terlaksananya ULP dan Forum ULP

Lingkup Prov.SulSel

65 SKPD 1.100.000.000 APBD 65 SKPD


KODE



PROGRAM/KEGIATAN


LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.03.05.26 Analisa Capaian Kinerja Program Strategis Prov. Sulsel TA.2016

Tersedianya Analisis Kinerja Program Strategi Prov. Sulsel TA.2016

Lingkup Prov.SulSel

100% 220.550.000 APBD 100%

21.20.03.05.27 Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan APBD Prov. Sulsel TA. 2016

Jumlah Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan APBD Prov. Sulsel TA. 2016

Lingkup Prov.SulSel


1.20.03.05.28 Penyusunan Informasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan TA.2016

Jumlah Informasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan TA.2016

Lingkup Prov.SulSel


1.20.03.05.29 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana

Jumlah laporan Pemantauan Bidang Fisik dan Prasarana

Lingkup Prov.SulSel

54 SKPD 200.000.000 APBD 54 SKPD

1.20.03.05.30 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Sosial Budaya

Jumlah laporan Pemantauan Budaya Sosial Budaya

Lingkup Prov.SulSel

34 SKPD 106.000.000 APBD 34 SKPD

1.20.03.05.31 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ekonomi

Jumlah laporan Pemantauan Bidang Ekonomi

Lingkup Prov.SulSel

17 SKPD 188.035.000 APBD 17 SKPD


BAB IV

PENUTUP

4.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Biro Bina Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan telah disusun

sesuai Rancangan Rencana Strategis Biro Bina Pembangunan Provinsi Sulawesi

Selatan periode 2013 – 2018 dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan periode Provinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2018.

Pelaksanaan rencana kerja Biro Bina Pembangunan Sekretraiat Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2013 – 2018, dari tahun ke tahun merupakan

perluasan, penguatan, pengembangan dan kesinambungan dari tahapan

pembangunan tahun sebelumnya. Berdasarkan Visi dan Misi yang dicanangkan

untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan diharapkan dapat memantapkan Biro Bina

Pembangunan menjadi pusat pelayanan administrasi di Sulawesi Selatan dalam

mengakselesai pembangunan untuk terwujudnya Kelembagaan dan tatalaksana

pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi

birokrasi.

4.2. Penutup

Rencana Kerja Biro Bina Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2016 merupakan fokus kerja Biro dalam satu tahun ke depan.

Berbagai langkah operasional dan target sasaran yang tertuang dalam Rencana

Kerja ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kerja Biro guna mewujudkan visi

dan misi Biro Bina Pembangunan, khususnya dalam mendukung pencapaian Misi

Ketujuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 yaitu

“Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih”.

Rencana Kerja Tahun 2016 ini diharapkan tidak hanya menjadi acuan bagi Kepala

Biro, tetapi juga mengikat para pejabat dan seluruh pegawai yang berada di Biro

Bina Pembangunan Sekretariat Daerah Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat

penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait

dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung

jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang

mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada

masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak

para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai

dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan


kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga

keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Biro Bina Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

adalah Program Tahunan Biro Bina Pembangunan yang sesuai dengan Tupoksi dan

sasaran Program Biro Bina Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Kerja (RENJA) Biro Bina Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selain

menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016 berfungsi pula sebagai sarana

peningkatan kinerja Biro Bina Pembangunan Provinsi. Sebagai bahan pelaksanaan

kegiatan selama Tahun 2016, diharapkan dapat memberikan umpan balik yang

sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa

mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik

dimasa datang.

KEPALA BIRO BINA PEMBANGUNAN

SETDA PROV. SUL SEL

H.ABD. MALIK FAISAL, SH. M.Adm. Pemb

Pangkat : Permbina TK.I

Nip : 19670403 199703 1 010


LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang TA 2… · rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi

Text of BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang TA 2… · rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang,...

BAB I LATAR BELAKANG A. Latar Belakang Masalah

LATAR BELAKANG

BAB 1 LATAR BELAKANG 1. 1 Latar Belakang

BAB I LATAR BELAKANG I.I Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.iainpurwokerto.ac.id/40/1/BAB I,V.pdfA. Latar Belakang Masalah Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajamen

BAB 1 LATAR BELAKANG 1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah I.pdf · Latar belakang dilakukannya supervisi terletak pada kebutuhan riil masyarakat. Ada beberapa latar belakang yaitu latar belakang

latar belakang

BAB I LATAR BELAKANG MASALAH 1.1 Latar Belakang …repository.upi.edu/11060/4/S_MIK_0808448_Chapter1.pdf · LATAR BELAKANG MASALAH 1.1 Latar Belakang Masalah Persaingan bisnis di

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.ummetro.ac.id/files/mhs/0c402a76c2e5ebab3324869a7f66aa7e.pdfhukum adalah Undang-Undang Nomor 11 ... Substansi yang diatur dalam Undang-Undang

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS Latar Belakang …

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang TA 2… · rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi

Text of BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang TA 2… · rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang,...