BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang · 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. GAMBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 2.1

1

Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

diselenggarakan berdasarkan manfaat dan lestari, kerakyatan,

keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan tujuan

untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan

berkelanjutan.

Untuk mendukung azas dan tujuan penyelenggaraan

pembangunan Lingkungan Hidup tersebut, diperlukan arah dan

kebijakan pembangunan yang tertuang dalam perencanaan utuh,

terpadu dan menyeluruh baik dalam bentuk rencana jangka panjang

yang bersifat makro maupun rencana jangka menengah dan tahunan

yang lebih mikro, bersifat teknis dan operasioal.

Pembangunan Lingkungan Hidup di daerah merupakan

bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga dalam proses

perencanaannya tidak terlepas atau merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari rencana-rencana pembangunan nasional.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Stratejik (RENSTRA) Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2730);

2


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438)

5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

3


Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N0. 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20105-2019; 14. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 517);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-

2019;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2008 – 2028

18. Peratuan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas

dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bliar

19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Blitar .

1.3. Maksud dan Tujuan

4


Rencana Strategis ( Renstra OPD ) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Blitar ini disusun dengan maksud sebagai dokumen untuk mendukung

pencapaian Visi Misi Bupati Blitar yang tertulis dalam RPJMD. Sekaligus

sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas

Lingkungan Hidup, pengendalian program dan kegiatan serta untuk

kepentingan evaluasi kinerja SKPD. Adapun tujuan disusunnya Rencana

strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar adalah :

1. Untuk menjaga konsistensi penyelenggaraan pembangunan

Lingkungan Hidup dari satu periode ke periode selanjutnya

dalam kerangka RPJM Daerah yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari RPJP Daerah.

2. Sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam

menyusun perencanaan jangka pendek (tahunan) atau

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sehingga perencanaan

lebih terarah.

3. Memberikan arah, tujuan pembangunan yang akan dicapai secara

terpadu dan efektif guna mewujudkan visi dan misi Bupati

Blitar yang merupakan implementasi dari visi dan misi Kabupaten

Blitar.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar

adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur OPD

2.2. Sumber Daya OPD

2.3. Kinerja OPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja OPD

5


BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan

OPD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah

Terpilih

3.3. Telaahan Rentra K/L dan Renstra SKPD

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB. IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB. V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

5.2. Indikator Kinerja

5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB.VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

BAB.VII. PENUTUP

6


BAB II

GAMBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur OPD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan

Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Blitar.

Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan daerah di bidang tata lingkungan, urusan pemerintahan daerah

di bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, urusan

pemerintahan daerah di bidang konservasi dan kemitraan lingkungan, dan

urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan serta

tugas pembantuan. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan dibawah dan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu

Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah di bidang Tata lingkungan, pengawasan dan

pengendalian dampak lingkungan, konservasi dan kemitraan lingkungan,

serta kebersihan dan pertamanan serta tugas pembantuan.

Berikut adalah Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Blitar sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 59

Tahun 2016.

7


STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR

8


Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Badan

Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Menetapkan kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan

berwawasan lingkungan;

Menetapkan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengendalian, konservasi,

pemantauan dan pengawasan serta penataan lingkungan hidup;

Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian

serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;

Memimpin pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang

lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Daerah;

Memimpin pembinaan dan pelaksanaan kerjasama bidang lingkungan

hidup dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;

Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

di bidang lingkungan hidup;

Memimpin penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, persampahan,

limbah, pertamanan dan ruang terbuka hijau;

Memimpin penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas

Lingkungan Hidup;

Memimpin pembinaan UPTD;

Melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program,

monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program,

menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi

keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi

kepada semua unit kerja di Lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

9


Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud Sekretaris

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan

program kerja dinas serta pelaporan pelaksanaannya.

b. Menyelenggarakan dan mengelola ketatausahaan, administrasi

kepegawaian, keuangan, umum dan rumah tangga dinas

c. Menyusun rencana anggaran belanja dinas dan rencana kebutuhan

barang

d. Menyiapkan bahan koordinasidengan dinas, instansi dan unsur

masyarakat

e. Melayani administasi kepada semua unit kerja di lingkungan dinas

f. Memantau dan mengevaluasi hasil program kerja dinas

g. Mengkoordinasi dan menyusun laporan hasil pemantauan program

kerja dinas

h. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang pada dinas

i. Mengelola ketatausahaan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan dan

keprotokolan

j. Mengelola administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai

k. Mengelola dan mengadministrasikan perlengkapan kantor,

pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor dan

l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(a) Sub Bagian Penyusunan Program

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas

menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana

program Dinas, monitoring, dan evaluasi pelaporan serta penyusunan

laporan program dan kegiatan dinas. Untuk melaksanakan tugas-tugas

tersebut Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

a. Mengumpulkan bahan dan menganalisa data guna penyusunan

rencana kegiatan dan program kerja Dinas;

b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan

petunjuk operasional pelaksanaan tugas dinas

10


c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan evaluasi, pemantauan,

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan,

proyek dan program kerja

d. Menghimpun dan penganalisaan data guna penyajian informasi

tentang program kerja dan kegiatan dinas

e. Menghimpun, menganalisa dan mengolah data dalam rangka

penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas

f. Mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan memelihara data

sebagai dokumentasi dinas, dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(b) Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan

penyiapan, perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan

mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas. Untuk melaksanakan tugas-

tugas tersebut Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penghimpunan data dan menyiapkan bahan

kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan Dinas;

b. Melaksanakan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung

maupun belanja tidak langsung;

c. Melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan

pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran;

d. Melaksanakan pengujian, penatausahaan kas, verifikasi dan

urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor;

e. Menyusun kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen

keuangan serta pelaporan keuangan;

f. Melaksanakan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan

pembayaran keuangan serta dokumen pendukung;

g. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran

keuangan lainnya

h. Melaksanakan penatausahaan data dan implementasi sistem

informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan

11


pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan

anggaran;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

(c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga,

memelihara barang-barang inventaris, kepegawaian serta laporan

berkala. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengadaan, pengiriman dan

tata kearsipan, mengolah data administrasi kepegawaian;

b. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengurus administrasi

barang, memelihara data administrasi kepegawaian, pengadaan

dan pemeliharaan barang serta inventarisasi dinas;

c. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan

dan menyempurnakan organsasi dan tata laksana serta keamanan

kantor dinas

d. Menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu

dinas dan pelaksanaan kehumasan;

e. Menyelenggarakan tugas keprotokolan dan perjalanan dinas

f. Menyusun laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

3) Bidang Tata Lingkungan

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sistim

informasi lingkungan serta publikasi lingkungan hidup. Untuk

melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai

fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasi pembinaan, penataan dan pengelolaan kawasan yang

berwawasan lingkungan hidup;

12


2. Merumuskan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;

3. Mengembangkan sistem manajemen lingkungan hidup dan pelaksanaan

kajian lingkungan hidup potensial dan strategis;

4. Mengembangkan kebijakan, pembinaan, penilaian dan evaluasi

pelaksanaan analisis tentang dampak lingkungan;

5. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan data dan informasi

lingkungan

6. Mengevaluasi penerapan kebijakan lingkungan hidup dan

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

bidang tugasnya.

(a) Seksi Bina Dokumen Lingkungan dan Perizinan

Kepala Seksi Bina Dokumen Lingkungan dan Perizinan

mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

penyelenggaran dan pembinaan perijinan lingkungan, serta

pembinaan penyusunan dokumen lingkungan. Untuk melaksanakan

tugas tersebut Kepala Seksi Bina Dokumen Lingkungan dan Perizinan

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. menyusun peraturan perundangan terkait perlindungan dan

pengelolaan lingkungan daerah;

b. mengkaji dan mengevaluasi isu-isu lingkungan hidup di daerah;

c. melaksanakan penilaian dan menerbitkan rekomendasi dokumen

lingkungan;

d. memproses penerbitan rekomendasi perijinan pengelolaan

limbah;

e. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan limbah;

f. menyusun dokumen dan mengevaluasi pelaksanaan KLHS;

g. menyusun dokumen dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

13


(b) Seksi Sistem Informasi Lingkungan

Kepala Seksi Sistem Informasi Lingkungan mempunyai tugas

melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

pengelolaan data, informasi, infrastruktur jaringan dan pengembangan

sistem informasi lingkungan hidup Untuk melaksanakan tugas

tersebut, Kepala Sistem Informasi Lingkungan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan data dan

informasi lingkungan;

b. menghimpun, mengelola dan menganalisa data lingkungan;

c. mengumpulkan, mengorganisasi dan menyajikan informasi

lingkungan;

d. mengelola infrastruktur jaringan, pengembangan aplikasi dan

keamanan sistem informasi;

e. menyusun NSDALHD;

f. mengelola laboratorium lingkungan;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai bidang tugasnya.

(c) Seksi Publikasi Lingkungan

Kepala Seksi Publikasi Lingkungan mempunyai tugas

menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan publikasi

lingkungan dan peraturan perundangan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi

Publikasi Lingkungan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan sosialisasi penerapan peraturan perundangan

terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;

b. melaksanakan koordinasi penerapan perundang-undangan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;

c. melaksanakan kegiatan dalam rangka peringatan hari-hari yang

bertema lingkungan hidup;dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


14


4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengawasan,

penanggulangan, pemulihan akibat pencemaran/ perusakan lingkungan,

penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan serta sanksi lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut), Kepala Bidang Pengawasan dan

Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

a. menyusun kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan;

b. merencanakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan

c. merencanakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan pengelolaan sampah, limbah dan Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) skala kabupaten;

d. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan evaluasi

pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

e. merencanakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam

pengawasan, penanggulangan, pemulihan akibat pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan;

f. memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai bidang tugasnya

(a) Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan

Kepala Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan mempunyai

tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanakan pengawasan terhadap usaha/kegiatan potensial mencemari atau

merusak lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala

Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan dan

pemantauan lingkungan hidup;

15


b. menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi sumber

pencemaran dan kawasan rawan pencemaran lingkungan;

c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan

pelaksanaan dokumen lingkungan;

d. melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun(B3);

e. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi kerusakan

lingkungan;

f. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan kualitas

lingkungan;

g. melakasanakan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan sumber

daya alam;

h. melaksanakan pemberian penghargaan pada kalangan dunia

usaha yang peduli pada lingkungan; dan

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(b) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan

Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan

pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

Kepala Seksi Penaggulangan dan Pemuliahan Lingkungan

mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penanggulangan dan

pemulihan lingkungan;

b. melaksanakan kegiatan penanggulangan dan pemulihan

lingkungan;

c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya

penanggulangan dan pemulihan lingkungan;

d. melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pemulihan

lingkungan;

16


e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

penanggulangan dan pemulihan lingkungan;

(c) Seksi Pengaduan dan Sengketa Lingkungan

Kepala Seksi Pengaduan dan Sengketa Lingkungan mempunyai

tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan sengketa lingkungan, serta koordinasi dan

sinkronisasi sanksi dan penyelesaian sengketa lingkungan. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengaduan dan Sengketa

Lingkungan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penanganan

pengaduan lingkungan hidup;

b. melaksanakan penerimaan, verifikasi dan klarifikasi laporan

pengaduan lingkungan;

c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi

lingkungan;

d. melaksanakan penerapan dan monitoring sanksi lingkungan;

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil penanganan

pengaduan lingkungan hidup;

f. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian sengketa

lingkungan hidup;

g. melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan

hidup;

h. melaksanakan verifikasi dan klarifikasi sengketa lingkungan

hidup;

i. melaksanakan penetapan pilihan penyelesaian sengketa

lingkungan hidup;

j. melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar

pengadilan;

k. pelaksanaan koordinasi sengketa lingkungan hidup melalui

pengadilan;

l. melakukan evaluasi dan membuat pelaporan hasil sengketa

lingkungan hidup;

m. melaksanakan dan melakukan pengawasan audit lingkungan;

17


n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

5) Bidang Konservasi dan Kemitraan Lingkungan

Kepala Bidang Konservasi dan Kemitraan Lingkungan mempunyai

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan konservasi sumber daya

alam dan keanekaragaman hayati, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,

serta kemitraan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala

Bidang Konservasi dan Kemitraan Lingkungan mempunyai fungsi :

a. merumuskan kebijakan operasional perlindungan dan konservasi

sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;

b. melaksanakan pembinaan dan koordinasi perencanaan dan evaluasi

dalam rangka perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan

keanekaragaman hayati;

c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan lingkungan dan

pelestarian keanekaragaman hayati akibat perubahan iklim dan

bencana alam;

d. melaksanakan koordinasi konservasi dan pemanfaatan kawasan

lindung;

e. melaksanakan perlindungan dan konservasi akibat kegiatan

pemanfaatan sumber daya alam;

f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang konservasi dan

kemitraan lingkungan;

g. melindungi kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai bidang tugasnya.

(a) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam

Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan konservasi

sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Untuk melaksanakan

tugas tersebut, Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam

mempunyai fungsi :

18


a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan konservasi

keanekaragaman hayati dan ekosistimnya;

b. menyusun profil keanekaragaman hayati daerah;

c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya

pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;

d. melaksanakan pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati

dan ekosistem;

e. melaksanakan perlindungan dan konservasi akibat kegiatan

pemanfaatan sumber daya alam;

f. melaksanakan peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan

sumber-sumber air;

g. melaksanakan konservasi sumber daya air dan pengendalian

kerusakan sumber-sumber air;

h. mengkoordinasi pengelolaan konservasi lahan dan kawasan

pesisir;

i. mengkoordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam dan

pemanfaatan kawasan lindung;

j. mengkoordinasi pengelolaan kawasan konservasi, dan lahan;

k. mengkoordinasi penetapan kawasan lindung dan rawan bencana;

dan

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


(b) Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kepala Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai

tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan

upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Untuk melaksanakan

tugas tersebut, Kepala Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

mempunyai fungsi :

a. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kegiatan/usaha yang

potensial menjadi sumber pengeluaran gas rumah kaca;

b. melaksanakan evaluasi dan perumusan rencana pencapaian

tingkat pengurangan emisi gas rumah kaca;

19


c. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana aksi daerah dalam

pengurangan emisi gas rumah kaca;

d. melaksanakan koordinasi pengendalian dampak pemanasan

global dan penurunan kualitas lingkungan;

e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mitigasi

dan adaptasi perubahan iklim;

f. melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


(c) Seksi Kemitraan Lingkungan

Kepala Seksi Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan

peningkatan kerjasama dengan masyarakat, lembaga masyarakat dan

lembaga lainnya dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan

hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Kemitraan

Lingkungan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan peran serta

masyarakat;

b. melaksanakan koordinasi pengembangan dan pelaksanaan

kemitraan lingkungan hidup;

c. melaksanakan peningkatan peran dan kerjasama kemitraan

lingkungan hidup;

d. mengembangkan pengakuan kearifan lokal dan pengetahuan

tradisional pengelolaan lingkungan hidup;

e. melaksanakan pembinaan hubungan kerjasama antar daerah,

instansi vertikal dan lembaga masyarakat di bidang lingkungan

hidup;

f. melaksanakan koordinasi program dan pembinaan

desa/kelurahan menuju bersih, sehat, asri, dan lestari;

g. melaksanakan koordinasi program pengembangan kota hijau/

kota yang berkelanjutan;

20


h. melaksanakan koordinasi program dan pembinaan lembaga

pendidikan formal dan non formal yang peduli dan berbudaya

lingkungan; dan

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


j. Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan kegiatan kebersihan,

pengolahan dan pemrosesan sampah, pertamanan dan ruang terbuka hijau.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kebersihan dan

Pertamanan mempunyai fungsi :

a. merumuskan kebijakan operasional kebersihan, pengolahan dan

pemrosesan sampah, pertamanan dan ruang terbuka hijau;

b. melaksanakan pengelolaan kebersihan, pengolahan dan pemrosesan

sampah, pertamanan dan ruang terbuka hijau;

c. mengadakan sarana dan prasarana serta pengelolaan kebersihan,

pengolahan dan pemrosesan sampah, pertamanan dan ruang terbuka

hijau;

d. menyelenggarakan kerjasama pengelolaan kebersihan, pengolahan

dan pemrosesan sampah dengan pihak swasta dan/atau pemerintah

daerah lain; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

a) Seksi Kebersihan

Kepala Seksi Kebersihan mempunyai tugas menyiapkan

bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan

pengumpulan dan pengangkutan serta pengembangan

pengelolaan sampah oleh masyarakat. Untuk melaksanakan tugas

tersebut, Kepala Seksi Kebersihan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta

strategi di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah;

21


b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan,

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sampah;

c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi terhadap jenis,

karakteristik dan volume sampah;

d. melaksanakan penyusunan dokumen rencana induk dan studi

kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah

sejenis sampah rumah tangga;

e. melaksanakan pengelolaan sampah, meliputi pengurangan

sampah (pembatasan timbulan, daur ulang dan pemanfaatan

kembali) dan penangan sampah (pemilahan, pengumpulan,

dan pengangkutan);

f. melaksanakan pengadaan sarana kebersihan, sarana

pengangkutan, kontainer dan TPS sampah;

g. pelaksanaan pengangkutan sampah dari TPS ke TPST dan

atau ke TPA;

h. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan

pengelolaan sampah oleh masyarakat;

i. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengorganisasian,

pengendalian dan pengawasan pekerja kebersihan kawasan

perkotaan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pengolahan dan Pemrosesan sampah

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Sampah


pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengolahan dan

Pemrosesan Sampah mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyusunan rencana pengadaan, pengelolaan

dan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan dan

pemrosesan akhir sampah;

22


b. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan Tempat

Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R), Tempat Pengolahan

sampah Terpadu (TPST), Tempat Pemrosesan Akhir sampah

(TPA);

c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan

sampah pada TPS 3R, TPST,TPA yang dikelola oleh

masyarakat atau swasta;

d. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas

pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;

e. melaksanakan penyelenggaraan penanganan sampah

meliputi pemilahan, pengolahan dan pemrosesan akhir;

f. melaksanakan penanganan pengelolaan dan pemanfaatan

lindi dan gas methan sampah;

g. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengorganisasian,

pengendalian dan pengawasan pekerja pengelola sampah

pada fasilitaspengolahan dan pemrosesan akhir sampah; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


c) Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau

Kepala Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau


pelaksanaan kegiatan pengelolaan pertamanan dan RTH meliputi

penataan, pemeliharaan dan pengembangan serta pembinaan

peran serta masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

Kepala Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai

fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan

kegiatan pengembangan Pertamanan dan RTH;

b. mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan Pertamanan

dan RTH;

c. melaksanakan penataan dan pemeliharaan Pertamanan dan

RTH;

23


d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pertamanan

dan RTH;

e. melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan penataan

keindahan dan keasrian perkotaan;

f. melaksanakan pengembangan dan/atau pemeliharaan pada

monumen bersejarah, gapura kota, dan tugu perbatasan;

g. melaksanakan pengembangan taman kota dan hutan kota

sebagai taman rekreasi berbasis lingkungan;

h. melaksanakan pemberdayaan masyarakat danam

pengelolaan pertamanan dan pengelolaan Ruang terbuka

Hijau (RTH); dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


2.2. Sumber Daya SKPD

Untuk menjalankan sebuah organisasi dibutuhkan sumber daya yaitu

berupa Personil, Peralatan dan perlengkapan sebagai media untuk

melaksanakan pelayanan di SKPD tanpa sumber daya maka pelayanan yang

ada di SKPD mustahil dapat dilaksanakan. Di Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Blitar pada akhir tahun 2016 terdapat 29 personil dengan rincian

sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Daftar Jabatan, Pangkat, Pendidikan Terakhir dan Diklat Kepemimpinan

No Jabatan Pangkat Pendidikan

Terakhir Diklatpim yg

pernah diikuti Jml

1 Kepala Badan Pembina Utama

Muda (IV/c) S-2

Diklatpim IV, III dan II

1

2 Sekretaris Pembina Tk. I

(IV/b) S-2

Diklatpim IV dan III

1

3 Kabid Tata Lingkungan

Pembina (IV/a)

S-1 Diklatpim IV

dan III 1

4 Kabid Pemulihan dan Pelestarian SDA

Pembina (IV/a)

S-2 Diklatpim IV

dan III 1

5 Kabid Pengawasan Pengendalian

Pembina (IV/a)

S-2 Diklatpim IV

dan III 1

24




pernah diikuti Jml

Dampak Lingkungan

6 Sub bagian Penyusunan Program

Penata Tk I ( III/d)

S-2 Diklatpim IV 1

7 Sub bagian Keuangan


S-2 Diklatpim IV 1

8 Sub bagian Umum Penata Tk I

( III/d) S-1 - 1

9

Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan


S-1 Diklatpim IV 1

10

Sub Bidang Bina Teknik Analisis Dampak Lingkungan


S-2 Diklatpim IV 1

11

Sub bidang Pengawasan, Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan

Penata ( III/c)

S-2 Diklatpim IV 1

12

Sub bidang Komunikasi Lingkungan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat

Pembina ( IV/a)

S-2 Diklatpim IV 1

13 Sub Bidang pemulihan dan Pelestarian SDA

Penata ( III/c)

S-1 Diklatpim IV 1

14 Sub Bidang Pengelolaan RTH dan Pertamanan

Penata Tk.I ( III/d)

Sarjana Muda

Diklatpim IV 1

15 Fungsional Umum/Staf

Penata Muda Tk. I ( III/d )

S-1 - 1

16 Fungsional Umum Penata Muda Tk.I

( III/b ) S-1 - 4

17 Fungsional Umum Penata Muda Tk.I

( III/b ) SLTA - 2

18 Fungsional Umum Penata Muda

( III/a ) S-1 2

25




pernah diikuti Jml

19 Fungsional Umum Pengatur Tk. I

(II/d ) SLTA - 1

20 Fungsional Umum Pengatur

(II/c ) - - -

21 Fungsional Umum Pengatur Muda tk.

I (II/b)

SLTA - 1

22 Fungsional Umum Pengatur Muda

(II/a) SLTA - 4

JUMLAH 29

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Lingkungan Hidup, sarana dan prasarana yang tersedia adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Rincian Aset SKPD menurut Kondisi

Uraian

Jumlah ( satuan)

Jumlah ( Rupiah)

1. ASET DALAM KONDISI BAIK

Tanah

Bangunan Gedung 17,85M2 2.930.480.700

Alat-alat Angkutan 87 1.752.750.212

Alat Kantor dan Rumah Tangga 496 1.408.134.568

Alat Studio dan Alat Komunikasi 21 146.842.000

Perangkat Lunak

2. ASET DALAM KONDISI BAIK YANG TIDAK DIGUNAKAN

Tanah 0

Bangunan Gedung 0

Alat-alat Angkutan 0

Alat Kantor dan Rumah Tangga 0

Alat Studio dan Alat Komunikasi 0

3. ASET RUSAK

Alat Kantor dan Rumah Tangga 8 28.943.500

Alat Studio dan Alat Komunikasi 1 3.400.000

TOTAL 6.270.550.980

26


2.3. Kinerja OPD

Adapun Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam lampiran Tabel

2.1. Dalam melaksanakan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup memiliki 5

(lima) indikator kinerja Utama ( IKU ) untuk dilaksanakan. Dari kelima (5)

indikator tersebut rata-rata Rasio Capaian Kinerja sudah tercapai 100%, untuk

lebih jelasnya bias dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

27


Tabel 2.1 Capaian Kinerja Renstra sebelumnya

NO. Indikator Kinerja Target Renstra OPD Realisasi Capaian TH ke- Rasio Capaian tahun ke

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Persentase perusahaan yang memilliki Dokumen (HO, UKL/UPL, AMDAL) dan Ijin Lingkungan *

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Persentase Kebutuhan RTH di Kabupaten Blitar* 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Ketaatan usaha/kegiatan dalam melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam dokumen lingkungan

20 25 30 40 50 19 26 35 41 50 95% 104% 117% 102% 100%

4 Jumlah penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

12 19 25 31 41 12 19 25 35 41 100% 100% 100% 100% 100%

5 Jumlah sumber mata air di Kabupaten Blitar yang dipelihara 20 28 33 38 43 20 28 33 38 43 100% 100% 100% 100% 100%

28


Tabel 2.2 : Anggaran dan Realisasi OPD

Uraian

Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke

Rata-Rata Pertumbuh

an ( % )

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggar

an Realisas

i

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17

) (18)

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

81.497.000 205.373.000 258.772.500 303.473.000 297.250.000 80.574.450 203.236.352 231.946.386 285.660.273 285.629.726 922.550 2.136.648 26.826.114 17.812.727 11.620.274 48,31 47,38

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

129.512.500 74.941.000 184.140.000 72.055.000 277.852.500 128.351.000 72.531.765 166.983.131 64.853.271 271.889.000 1.161.500 2.409.235 17.156.869 7.201.729 5.963.500 82,08 86,20

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

7.513.500 8.500.000 11.522.500 12.500.000 8.967.500 7.033.500 8.489.750 11.547.500 12.460.900 5.717.500 480.000 10.250 (25.000) 39.100 3.250.000 7,23 2,63

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja SPM

bidang Lingkungan Hidup

- - - 12.350.000 9.650.000 - - 0 7.800.000 9.611.600 - - - 4.550.000 38.400 0,00 0,00

Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

- - - 263.152.000 300.000.000 0 49.087.500 279.474.794 - - - 214.064.500 20.525.206 0,00 0,00

Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

1.469.266.150 1.856.310.237 2.014.902.650 2.208.203.527 1.932.048.954 1.313.970.650 1.789.981.149 1.973.787.138 2.010.333.655 1.808.326.386 155.295.500 66.329.088 41.115.512 197.869.872 123.722.568 7,99 9,57

Perlindungan dan Konservasi

SDA

- 20.000.000 100.000.000 138.000.000 1.391.800.000 19.696.000 99.685.000 137.940.000 488.671.400 #VALUE! 304.000 315.000 60.000 903.128.600 0,00 0,00

Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

269.511.250 273.000.000 988.440.000 620.041.500 622.900.000 237.944.550 - 979.202.797 606.840.950 607.452.100 31.566.700 273.000.000 9.237.203 13.200.550 15.447.900 56,64 0,00

Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau

- 545.000.000 1.978.620.000 1.089.145.000 385.080.000 - 540.826.200 1.956.843.000 1.063.847.785 377.284.919 #VALUE! 4.173.800 21.777.000 25.297.215 7.795.081 0,00 0,00

JUMLAH

1.957.300.400 2.983.124.237 5.536.397.650

4.718.920.027

5.225.548.954 1.767.874.150

2.634.761.216

5.419.994.952

4.238.824.334

4.134.057.425

#VALUE!

71.189.221

85.388.495

441.597.928 1.068.248.548 33,49 32,62

29


Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 2.1 tersebut bahwa Capaian

Kinerja Renstra sebelumnya dapat tercapai dengan sangat memuaskan, karena

dari kelima Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan kesemuanya

dapat tercapai 100%.

Sedangkan untuk mengetahui rasio pertumbuhan Anggaran dan

realisasi Pendanaan OPD dapat dilihat dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

Berdasarkan tabel 2.2, maka perkembangan pemberian

anggaran/pendanaan untuk OPD Dari Tahun 2011 sampai dengan 2015

mengalami fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh kemampuan anggaran yang

dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaen Blitar dari

tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 memperoleh anggaran sebesar Rp.

20.421.291.268,- dan tingkat pertumbuhan anggaran sebesar 33,49 persen-

dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 18.195.512.077,- dan tingkat

pertumbuhan sebesar 32,62 persen sehingga Rasio antara Realisasi dan

Anggaran sebesar Rp. 2.225.779.191,-.

Dari beberapa Program yang dilaksanakan OPD Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Blitar yang memiliki rata-rata pertumbuhan Anggaran dan

Realisasi adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup. Hal ini

membuktikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar konsisten dan

sangat serius dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup di Kabupaten Blitar.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja OPD

Berdasarkan pembahasan terhadap kinerja pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar lima tahun terakhir dapat diketahui

tantangan maupun peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Blitar lima tahun kedepan. Adapun tantangan dalam

pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar antara

lain :

1) Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat limbah

industri yang tidak ramah lingkungan,

2) Alih fungsi lahan yang menyebabkan ruang terbuka hijau semakin

30


berkurang, degradasi kehati, berkurangnya daerah respan air

3) Ancaman kerusakan kawasan hutan, karst, pantai, gumuk pasir

akibat peningkatan aktifitas pariwisata yang tidak ramah lingkungan

4) Kondisi geografis Kabupaten Blitar yang rentan terhadap bencana (erupsi

gunung Kelud, gempa bumi, kekeringan ( Blitar Selatan ), longsor dan angin

puting beliung dll).

5) Kabupaten Blitar tidak terlepas dari dampak perubahan iklim yang serius

ditandai dengan meningkatnya suhu lingkungan akibat pemanasan global

(global warming), meningkatnya emisi gas rumah kaca karena rusaknya

lapisan ozon.

6) Masih lemahnya komitmen para Pemangku Kepentingan dalam pelestarian

fungsi lingkungan dan cenderung lebih mengedepankan kepentingan

pertumbuhan ekonomi daerah

Sedangkan peluang yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dalam

pengembangan pelayanan antara lain.

1) Komitmen kepala daerah untuk mendukung program yang sesuai dengan

tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

2) Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak/lembaga

pemerhati lingkungan

3) Berkembangnya kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan

dalam meningkatkan kinerja layanan Dinas Lingkungan Hidup

4) Adanya URC ( Unit Reaksi Cepat ) di Badan Lingkungan Hidup yang berfungsi

sebagai wadah Pengaduan dan penanganan masalah-masalah lingkungan

31


BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi OPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi OPD Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yang telah dianalisa berdasarkan faktor

internal dan Faktor Eksternal yang disajikan di Bab II. Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Blitar memperoleh permasalahan-permasalahan yang

dihadapi oleh lembaga serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, Adapun

permasalahan-permasalahan yang dihadapi dilingkup Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Penurunan Kualitas Lingkungan

Adapun penurunan kualitas lingkungan di Kabupaten Blitar ini disebabkan

oleh beberapa faktor sebagai berikut :

a) Belum terkelolanya dengan baik limbah dan sampah yang dihasilkan

oleh dunia usaha maupun domestic

b) Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sehingga menyebabkan

berkurangnya tutupan lahan dan hutan sekaligus konsumsi sumber

daya tersebut menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang

menjadi penyebab utama teradinya perubahan iklim

2. Belum lengkapnya dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan

implementasinya

Adapun permasalahan ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a) Masih kurangnya dan masih lemahnya dokumen lingkungan yang

disusun

b) Masih lemahnya upaya pengendalian dan pengawasan serta upaya

penegakan hukum.

3. Terbatasnya Ruang Publik berupa taman Kota, hutan Kota dan RTH di

perkotaan.

Adapun permasalahan ini disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :

a) Terbatasnya alokasi dana/anggaran

b) Kesulitan mencari lokasi untuk dibangun taman kota/RTH

4. Belum tersedianya data dan Informasi lingkungan yang akurat dan mudah

diakses masyarakat

32



a) Kurang optimalnya fasilitas IT yang ada

b) Kurangnya jumlah aparatur

5. Belum terwujudnya masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan


a) Kurangnya jumlah sosialisasi /pembinaan kepada masyarakat

b) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

6. Kurang optimalnya Pelayanan Rekomendasi Dokumen Lingkungan


a) Belum tersosialisasinya prosedur layanan dengan baik

b) Proses pelayanan yang masih dilakukan secara fisik dan manual

c) Belum tersedianya laboratorium lingkungan di Kabupaten Blitar

Dari identifikasi di atas maka diperlukan strategi dan kebijakan

untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas

Lingkungan Hidup.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 adalah

visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu

pemilihan kepala daerah (pilkada). Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih memberikan gambaran

arah pembangunan atau kondisi masa depan bagi Kabupaten Blitar yang ingin

dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi-

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dibuat dengan memperhatikan Isu-isu

Strategis Kabupaten Blitar. Adapun Isu-isu Strategis Kabupaten Blitar adalah

sebagai berikut :

1. Daya saing kompetitif dalam bidang ekonomi

2. Ketersediaan Insfrstrutur yang memadai

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban keamanan

4. Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, Kesehatan, ekonomi)

5. Pengembangan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

6. Pengembangan potensi pariwisata

33


7. Kerjasama yang konstruktif antara pemerintah dengan dunia usaha dan

pemerintah dengan pemerintah

8. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat desa.

Berdasarkan telaah visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Blitar

2016-2021 tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup menekankan program dan

kegiatan guna mendukung arah pembangunan Kabupaten Blitar tersebut sesuai


3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Pemanfaatan ruang di Indonesia senantiasa menampilkan dua sisi yang saling

berlainan yaitu pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Pertumbuhan

ekonomi Indonesia dalam dekade terakhir memperlihatkan pencapaian yang relatif

baik, dibandingkan negara-negara lain. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa

perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,78% di tahun 2013. Namun demikian,

indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), selama 3 tahun terakhir justru

menunjukkan penurunan (Tahun 2011 sebesar 65,50; Tahun 2012 sebesar 64,21;

dan Tahun 2013 sebesar 63,1).

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun

2015-2019 adalah menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya

dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator

kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6,

angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Komponen utama pembangun dari besarnya

indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan.

Sasaran jangka menengah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar

adalah peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari sebesar

66.31 pada tahun 2016 , tahun 2017 IKLH menjadi 67 dan menjadi 71 pada

tahun 2021. Target tersebut walaupun sedikit lebih rendah dari target IKLH secara

nasional namun merupakan target yang cukup tinggi mengingat bahwa tantangan

terhadap kelestarian lingkungan hidup semakin meningkat dengan pertumbuhan

penduduk dan peningkatan eksploitasi sumber daya alam.

34


3.4.Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Pertumbuhan dan perkembangan wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai

aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi, kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, perkembangan /perluasan

infrastruktur dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan

terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan baik secara fisik maupun

non fisik melalui kegiatan manusia didalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak

ditata dengan sebaik-baiknya akan mengakibatkan perkembangan yang ada menjadi

tidak terarah dan kualitas ruang juga semakin menurun.

Untuk menghindari adanya pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang

tidak terkendali, maka pemerintah bersama dengan swasta dan masyarakat

membuat perencanaan terhadap ruang wilayah serta perencanaan sektoral.

Perencanaan terhadap satu wilayah dimaksudkan untuk menghasilkan tatanan

ruang yang optimal, serasi, selaras dan seimbang sesuai dengan potensi dan kendala

yang ada.

Dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar

Tahun 2011 – 2031 Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah

mewujudkan Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata

yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan

keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Kebijakan penataan ruang wilayah pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Blitar, meliputi:

a. Pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan secara

berjenjang;

b. Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah

di kabupaten blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap

kawasan perdesaan;

c. Pengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial di kabupaten

blitar;

d. Pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang

perwujudan pengembangan kawasan agribisnis pada kawasan potensial;

e. Pengembangan prasarana jalan guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan wilayah;

35


f. Pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat

kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan

terpadu;

g. Pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan;

h. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi kemungkinan

terjadinya bencana ;

i. Pengembangan sentra produksi tanaman pertanian pangan, hortikultura,

peternakan, dan perikanan pada masing-masing wilayah kecamatan sesuai

dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan;

j. Pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan

agroindustri di kabupaten;

k. Peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;

l. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;

m. Pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah;

dan

n. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Langkah langkah strategis yang disusun dalam kerangka pencapaian tujuan

penataan ruang, antara lain :

(1) Strategi Pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam

menunjang perwujudaan pengembangan kawasan agribisnis pada kawasan

potensial, meliputi:

a. Mengembangkan sentra produksi peternakan yang dilengkapi dengan

sarana dan prasarana penunjang kawasan peternakan berskala besar atau

kawasan industri peternakan, khususnya pada kawasan perdesaan yang

berpotensi ;

b. Mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai dengan potensi wilayah,

yakni perdesaan terletak di kawasan pegunungan sebagai hutan lindung,

hutan produksi, perkebunan dan hortikultura, perdesaan di dataran rendah

untuk pertanian pangan, dan perdesaan pesisir untuk kawasan

pengembangan perikanan ;

c. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan pengolahan hasil;

d. Mengembangkan fasilitas sentra produksi-pemasaran untuk menunjang

perkembangan kawasan yang berpotensi yang ada di kabupaten;

36


e. Membentuk sentra pengembangan kawasan agribisnis pada kecamatan –

kecamatan potensial ;

f. Mengembangkan saluran pasar produk agribis yang bermutu untuk

meningkatkan penjualan; dan

g. Membuat fasilitas promosi produk agribisnis bermutu melalui program Putri

Kencana di Kabupaten; dan an

h. Menyediakan sarana dan prasarana pemasaran yang dilengkapi dengan

sarana penanganan pasca panen.

(2) Strategi Pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan

pembangunan, meliputi:

a. Memantapkan penetapan kawasan hutan lindung meliputi:

1. Melarang dan mengendalikan perubahan terhadap kawasan hutan

lindung;

2. Memulihkan kawasan lindung yang mengalami kerusakan, melalui

penanganan secara teknis dan vegetatif;

3. Meningkatkan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan; dan

4. Meningkatkan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan,

pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan.

b. Memantapkan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

dibawahnya meliputi:

1. Membatasi perkembangan pada kawasan yang terjadi alih fungsi dan

mengembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung;

2. Mempertahankan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan

resapan air; dan

3. Melestarikan kawasan yang termasuk hulu DAS dengan pengembangan

hutan atau perkebunan tanaman keras tegakan tinggi.

c. Memantapkan kawasan perlindungan setempat meliputi:

1. Membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan

setempat;

2. Membatasi kegiatan pariwisata pada kawasan perlindungan setempat

sepanjang sungai;

3. Mengembangkan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional;

4. Memanfaatkan sumber air dan waduk untuk irigasi pertanian;

37


5. Membatasi perkembangan fisik dan kegiatan pariwisata pada kawasan

perlindungan setempat sekitar waduk dan mata air; dan

6. Menetapkan kawasan lindung spiritualitas dan kearifan lokal lainnya

sebagai warisan budaya khas Blitar.

d. Memantapkan kawasan suaka alam dan pelestarian alam meliputi:

1. Menetapkan kawasan suaka alam hanya diperuntukan bagi kegiatan

yang berkaitan dengan pelestarian kawasan;

2. Memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya

setempat; dan

3. Meningkatan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikan kawasan

sebagai meningkatkan kualitas hasil tangkapan dengan sistem

pengemasan yang lebih baik; dan

(3) Pengembangan kawasan pariwisata sebagi penunjang pengembangan

agroindustri di Kabupaten Blitar, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

a. Mengembangkan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) secara diversifikatif

dengan memperhatikan linkage yang ada untuk menciptakan paket wisata

yang berdaya saing ;

b. Mengembangkan atraksi penunjang wisata utama sesuai dengan potensi

yang dimiliki oleh wilayah wisata potensial ;

c. Menyediakan akomodasi wisata yang lebih memadai sesuai dengan standar

kebutuhan wisata ;

d. Menetapkan pangsa pasar wisata, sehingga dapat ditentukan jenis sarana

yang dibutuhkan pada masing-masing jenis obyek wisata ; dan

e. Mengembangkan obyek wisata unggulan di Kabupaten Blitar dengan

bekerjasama dengan Kota Blitar diantaranya pada wisata makam Bung

Karno dengan candi Penataran dan beberapa obyek wisata potensial.

f. Mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Blitar dengan melakukan

kerjasama pihak dan atau lembaga swasta; dan

g. Menetapkan kawasan wisata.

Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lestari sehingga dapat menjamin

ketersediaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan bidang ekonomi

menuju masyarakat Kabupaten blitar yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing,

maka pembangunan yang dilaksanakan harus konsisten dan berpedoman pada

38


RTRW Kabupaten Blitar sehingga pembangunan tidak melampaui daya dukung dan

daya tampung lingkungan. Kepatuhan terhadap tata ruang wilayah juga akan

memudahkan pengendalian dan kerusakan lingkungan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga menjadi pedoman dalam

penyusunan RPJMD sehingga ada keselarasan antara sumber daya alam dan sumber

daya manusia dengan proses pembangunan dengan ketersediaan sumber daya.

Disamping itu ketersediaan sumber daya seperti air bersih, udara bersih dan

lingkungan yang sehat merupakan hal yang wajib dalam pembangunan yang

berkelanjutan.

Upaya untuk menjamin daya dukung dan daya tampung dilakukan dengan

melaksanakan konservasi sumber daya alam dan pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan melalui berbagai instrument seperti regulasi, perizinan,

pengawasan, penegakan hokum, peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pengeolan lingkungan dan sebagainya.

Sasaran jangka menengah SKPD Badan Lingkungan Hidup adalah peningkatan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sedangkan indeks kualitas llingkungan

hidup itu sendiri dihitung berdasarkan indicator dan parameter kualitas air sungai,

kualitas udara ambient dan luas tutupan hutan/lahan.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar bertujuan mewujudkan Kabupaten

Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis

kerharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan

pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal tersebut selaras dengan misi ke 5 (lima) dari

pemerintah Kabupaten Blitar periode 2016 – 2021 yaitu Meningkatkan

keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memliki daya

saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi

kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, Ekonomi Kreatif, Jiwa Kewirausahaan,

Potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan

sumber daya alam dengan meperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau

hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan. Adapun isu-isu strategis

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar berdasarkan telaah LAKIP, telaah visi

39


misi Kabupaten Blitar, telaah Renstra Kementerian serta telaah Renstra Badan

Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Kuatnya komitmen kerja yang konsisten antara pimpinan dan pelaksana

2. Adanya dukungan teknologi informasi

3. Belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang

cukup

4. Belum maksimalnya fungsi laboratorium lingkungan hidup

5. Adanya Kelembagaan setingkat Badan yang membidangi lingkunggan hidup

6. Tersedianya peralatan dan teknologi Informasi

7. Tersedianya SOP sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

8. Tersedianya laboratorium lingkungan hidup

9. Tersedianya aparatur sipil negara

10. Terjadinya perubahan iklim

11. Penurunan tutupan lahan dan hutan

12. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkugan

13. Meningkatnya volume sampah dan limbah

14. Meningkatnya emisi gas rumah kaca

15. Adanya regulasi yang mendukung perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup

16. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penegakan hukum di bidang

lingkungan hidup

17. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian

lingkungan hidup

18. Berkembangnya teknologi ramah lingkungan

19. Adanya konvensi internasional dalam pengelolaan lingkungan

20. Kurangnya tenaga teknis di bidang lingkungan hidup yang berkompeten.

21. Belum terbangunnya sistem informasi lingkungan hidup.

22. Belum Optimalnya dalam melaksanakan SOP.

23. Terbatasnya alokasi dana/anggaran pengelolaan lingkungan hidup.

24. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

40


BAB IV

VISI, MISI,TUJUAN ,SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 adalah

visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu

pemilihan kepala daerah (pilkada). Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih memberikan gambaran

arah pembangunan atau kondisi masa depan bagi Kabupaten Blitar yang ingin

dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi-

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dibuat dengan memperhatikan Isu-isu

Strategis Kabupaten Blitar. Adapun Isu-isu Strategis Kabupaten Blitar adalah

sebagai berikut :

1. Daya saing kompetitif dalam bidang ekonomi

2. Ketersediaan Insfrstrutur yang memadai

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban keamanan

4. Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, Kesehatan, ekonomi)

5. Pengembangan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

6. Pengembangan potensi pariwisata

7. Kerjasama yang konstruktif antara pemerintah dengan dunia usaha dan

pemerintah dengan pemerintah

8. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat desa.

Dari isu-isu strategis tersebut Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode

2016-2021 menetukan VISI “ MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA,

MAJU DAN BERDAYA SAING” dalam visi tersebut terkandung maksud :

Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan

batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik,

pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan

kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan

dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam

penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya

kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan

agama dan kepercayaannya.

41


Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek

kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya

manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdaya Saing, dimaknai dengan terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten

Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki

sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Bupati dan Wakil Bupati Blitar memiliki 6

(enam) misi antara lain :

1. Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat melalui program

pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program

pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran.

2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai

keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi

kehidupan beragama dan kehidupan sosial serta penerapan peraturan

perundang-undangan.

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat

melalui peningkatan muti dibidang pendidikan (termasuk didalamnya

adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan

kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan

pelayanan kesehatan yang memadai.

4. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi

birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi

5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi

masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan

ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis

Koperasi dan UMKM, Ekonomi Kreatif, Jiwa Kewirausahaan, Potensi lokal

daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya

alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan

melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Blitar tersebut, maka

Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tugas dan fungsi nya berperan dalam

42


mendorong tercapainya misi yang ke 5 (lima), yaitu : Meningkatkan keberdayaan

masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing. Dari

misi tersebut diturunkan dalam tujuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Lingkungan Hidup yaitu Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan

penguatan system inovasi daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung

lingkungan. Pencapaian tujuan tersebut, dapat digambarkan dalam sasaran yaitu

Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan.

Dalam upaya pencapaian visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar, maka

tujuan, sasaran dan indicator sasaran yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup

dapat direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan

Hidup. Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas

Lingkungan Hidup dari misi ke lima tersebut terperinci sebagai berikut :

Misi RPJMD Tujuan RPJMD Sasaran Misi V: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing

Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Dan memperhatikan daya dukung lingkungan

Mengefektifkan pemanfaatan ruang dan lingkungan

Berdasarkan telaah visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Blitar

2016-2021 tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup menekankan program dan

kegiatan guna mendukung arah pembangunan Kabupaten Blitar tersebut sesuai


4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kabupaten Blitar sebagaimana

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 maka ditetapkan tujuan

pembangunan OPD. Kemudian berdasarkan tujuan OPD tersebut maka

disusunlah sasaran strategis OPD. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah

OPD adalah adalah disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut

43


Tabel 4.1 . Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

Sasaran RPJMD Kabupaten

Blitar

Tujuan OPD Sasaran OPD Indikator Sasaran OPD

Target Indikator Sasaran OPD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mengefektifkan pemanfaatan ruang dan lingkungan

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas air 70 70,2 70,4 70,6 70,8 71

Indeks kualitas udara

94,99 95,2 95,4 95,6 95,8 96,00

Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi

42,02 42,50 43,00 43,50 44,00 44,50

Prosentase penataan RTH

2% 3% 3% 4% 5% 6%

Meningkatkan pelayanan persampahan di 4 wilayah perkotaan

Meningkatnya pelayanan Persampahan di 4 wilayah perkotaan

Prosentase peningkatan pelayanan persampahan di 4 wilayah perkotaan

22,200m3 10% 15% 20% 25% 30%

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik

Meningkatnya pelayanan kesekretariatan SKPD

Indeks Kepuasan Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas

SCORE SAKIP SKPD

CC B B B BB BB

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam

serangkaian kebijakan. Strategi disusun berdasarkan isu strategis dan sektoral

Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari

Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) merupakan factor internal

SKPD, sedangkan Opportunity (O) dan Threat (T) merupakan faktor eksternal

atau faktor yang memengaruhi SKPD dari luar.

44


Berikut adalah analisis SWOT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.

Kekuatan ( Stenght ): 1. Kuatnya komitmen kerja yang

konsisten antara pimpinan dan pelaksana

2. Adanya dukungan teknologi informasi

3. Adanya Kelembagaan setingkat Badan yang membidangi lingkunggan hidup

4. Tersedianya peralatan dan teknologi Informasi

5. Tersedianya SOP sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

6. Tersedianya laboratorium lingkungan hidup

7. Tersedianya aparatur sipil negara

Kelemahan ( Weakess): 1. Belum maksimalnya fungsi

laboratorium lingkungan hidup 2. Belum maksimalnya ketersediaan

sarana dan prasarana perkantoran yang cukup


4. Belum terbangunnya sistem informasi lingkungan hidup


6. Terbatasnya alokasi dana/anggaran pengelolaan lingkungan hidup

7. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Peluang (Opportunity) : 1. Adanya regulasi yang mendukung

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

2. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup



Ancaman ( Threat ) : 1. Terjadinya perubahan iklim 2. Penurunan tutupan lahan dan hutan 3. Meningkatnya pencemaran dan

kerusakan lingkugan 4. Meningkatnya volume sampah dan

limbah 5. Meningkatnya emisi gas rumah kaca

Berdasarkan klasifikasi isu strategis tersebut kemudian disusun strategi

pembangunan Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun kedepan dalam

matriks SWOT sebagai berikut.

45


Faktor Internal

Faktor Ekternal

Kekuatan 1. Kuatnya komitmen kerja yang konsisten

antara pimpinan dan pelaksana 2. Adanya dukungan teknologi informasi 3. Adanya Kelembagaan setingkat Badan

yang membidangi lingkunggan hidup 4. Tersedianya peralatan dan teknologi

Informasi 5. Tersedianya SOP sebagai Pedoman

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 6. Tersedianya laboratorium lingkungan

hidup 7. Tersedianya aparatur sipil negara

Kelemahan 1. Belum maksimalnya fungsi

laboratorium lingkungan hidup 2. Belum maksimalnya ketersediaan

saraa dan prasarana perkantoran yang cukup


4. Belum terbangunnya sistem informasi lingkungan hidup


6. Terbatasnya alokasi dana/anggaran pengelolaan lingkungan hidup

7. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Peluang : 1. Adanya regulasi yang

mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

2. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup



Strategi: 1. Optimalisasi kelembagaan Badan

lingkungan hidup dengan mendorong pemerintah daerah dalam penyusunan Regulasi terkait pengelolaan lingkungan

Strategi: 1. Meningkatkan kualitas

manajemen organisasi melalui peningkatan soft skill dan hard skill

2. Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas

Ancaman: 1. Terjadinya perubahan iklim 2. Penurunan tutupan lahan

dan hutan 3. Meningkatnya pencemaran

dan kerusakan lingkugan 4. Meningkatnya volume

sampah dan limbah 5. Meningkatnya emisi gas

rumah kaca

Strategi: 1. Pemanfaatan perkembangan sistem

teknologi informasi lingkungan untuk mempercepat peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

2. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup melalui sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup

Strategi: 1. Fasilitasi pembinaan atau

sosialisasi pengelolaan sampah di masyarakat

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan 6 (enam) strategi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar antara lain :

1. Optimalisasi kelembagaan Dinas lingkungan hidup dengan mendorong

pemerintah daerah dalam penyusunan Regulasi terkait pengelolaan lingkungan.

2. Pemanfaatan perkembangan sistem teknologi informasi lingkungan untuk

mempercepat peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan

hidup dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

3. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup melalui sosialisasi pengelolaan

lingkungan hidup

46


4. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan soft skill dan

hard skill

5. Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi

perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas

6. Fasilitasi pembinaan atau sosialisasi pengelolaan sampah di masyarakat

Merujuk pada strategi yang telah dirumuskan, maka ditetapkan beberapa

kebijakan teknis untuk mendukung implementasi strategi tersebut. Kebijakan

disusun menggunakan analisis Balanced Score Card (BSC) yaitu menggunakan

analisis empat perspektif meliputi perspektif masyarakat, perspektif Bisnis process,

perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Kebijakan untuk lima tahun

kedepan adalah sebagai berikut.

Strategi 1: Optimalisasi kelembagaan Badan lingkungan hidup dengan mendorong pemerintah daerah dalam penyusunan Regulasi terkait pengelolaan lingkungan. No Perspektif Kebijakan Umum Program

1 Perspektif 1: Masyarakat

Menjamin terwujudnya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Program Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

2 Perspektif 2: Proses Internal

- -

3 Perspektif 3: Kelembagaan

- -

4 Perspektif 4: Keuangan

- -

Strategi 2: Pemanfaatan perkembangan sistem teknologi informasi lingkungan untuk mempercepat peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup No Perspektif Kebijakan Umum Program


Menjamin peningkatan pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha

Program Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup


- -


- -


- -

47


Strategi 3: Peningkatan pelestarian lingkungan hidup melalui sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup No Perspektif Kebijakan Umum Program


Menjamin peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan perlindungan dan konservasi SDA

Perlindungan dan Konservasi SDA


- -


- -


- -

Strategi 4: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan soft skill dan hard skill No Perspektif Kebijakan Umum Program


- -


- -


Penguatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan kerja keorganisasian

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem perencanaan dan pelaporan

Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Strategi 5: Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas No Perspektif Kebijakan Umum Program


- -


Menjamin terpenuhinya sarana prasarana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


- -


- -

48


Strategi 6: Fasilitasi pembinaan atau sosialisasi pengelolaan sampah di masyarakat No Perspektif Kebijakan Umum Program 1 Perspektif 1:

Masyarakat Menjamin peningakatan jumlah sampah yang dikelola masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengelola Sampah


- -


- -


- -

Merujuk pada strategi tersebut maka disusun kebijakan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Blitar, sebagai berikut:

1. Perluasan sistem informasi lingkungan hidup

2. Fasilitasi monev kepada usaha/kegiatan yang berpoten

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang · 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. GAMBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 2.1

Text of BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang · 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan...

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitiandigilib.uinsgd.ac.id/4890/4/4_bab1.pdf · 1.1 Latar Belakang Penelitian ... 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah

1.1 Latar Belakang Masalah - Institutional Repository

BAB I 1.1 Latar Belakang

BABI 1.1. Latar Belakang - repository.wima.ac.id

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULIUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUUAN 1.1 Latar Belakang

1.1 Latar Belakang Penelitian - repository.upi.edu

1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang - UKSW

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang fileBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.1 Latar Belakang Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan

BAB I LATAR BELAKANG 1.1.Latar Belakangrepository.helvetia.ac.id/829/2/BAB I - BAB III.pdf · 2019. 1. 7. · BAB I . LATAR BELAKANG . 1.1.Latar Belakang . Kesehatan dan pertumbuhan

BAB 1 : PENGENALAN 1.1. LATAR BELAKANG

1.1. LATAR BELAKANG KAJIAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

BABI PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

1.1 Latar Belakang - repository.its.ac.id

BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.1.1 Latar ... - CORE

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.1.1 Latar ...eprints.itenas.ac.id/448/4/04 Bab 1 212015021.pdf2 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.1.1 Latar Belakang Pemilihan Fungsi Bandung

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.1.1 Latar ... - Unsada

BAB 1 LATAR BELAKANG 1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

BAB I 1.1 Latar Belakang - Unisba

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG I.1.1 Latar Belakang … · 2019. 4. 18. · 1 BAB I PENDAHULUAN Islamic Center Daerah Istimewa Yogyakarta BAB I . PENDAHULUAN . 1.1 LATAR BELAKANG

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian

BAB I PENDAHUUAN 1.1 Latar Belakang

1.1. Latar Belakang - Helvetia

BAB I LATAR BELAKANG MASALAH 1.1 Latar Belakang …repository.upi.edu/11060/4/S_MIK_0808448_Chapter1.pdf · LATAR BELAKANG MASALAH 1.1 Latar Belakang Masalah Persaingan bisnis di

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang · 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. GAMBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 2.1

Text of BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang · 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan...