LAPORAN PENELITIAN

PEMILUKADA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DALAM DEMOKRASI PANCASILA

Oleh:

1. Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. (Ketua) 2. Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja,SH.,MS. 3. Prof. Dr. I Made Arya Utama,SH.,M.Hum. 4. Ni Wayan Winiarti,SH. 5. I Made Mustiana,SE.

PENELITIAN INI DIBIAYAI DARI DANA DIPA BLU PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) Il.MU HUKUM PPS

UNUD PERIODE 2015

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDlKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR 2015

HALAMA] PE 'GESAHA HASIL PENELJTIAN

I. .JlIdlil Penelitian

2. Bidang lImu Penelitian

3. Ketua PeneJiti

a. Nama Lengkap b. Jenis Kelamin c. N1P d. Pangkatl Golongan e. Jabatan f. Program~tudil Konsentrasi :

4. Jllmlah Tim Peneliti

5. Lokasi Penelitian

6. Waktu PeneJitian

7

Mengetahui,

P millikada Langsllng dan Tidak Langsling Dalam Demokrasi Pancasila

Illlkllm

Dr. I Gde Yusa. S.H .. M.H. Laki-laki 196107201986091001 IVB/Pembina Tk. IILektor KepaJa

5 orang

Denrasar

6 bulan

Rp.0.000.000.00

Denpasar. 2 Nopember 2015 Ketua Progr m Stlldi Magister (S2) Ilmu Hllkllm Ketua Peneliti.

Dr. Ni Ketut asti Dharmawan S.H .. M.Hum .. L.LM Dr. I Gde Yusa, S.H .. M.H. NlPI96111011986012001 NIP. 196107201986091001

Menyetujlli

.. II

PRAKATA

Puj i syukur kehadapan Tuhan yang Maha Esa karena berkat bimbingan

Beliau, penelitian mengenai "Pemilukada Langsung dan Tidak Langsung Dalam

Demokrasi Pancasila" dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Usulan penelitian

ini diajukan untuk dibiayai dari dana DLPA BLU Program Studi Magister (S2)

Ilmu Hukum PPS Unud periode 2015.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof.

Dr. dr. A.A Raka Sudewi, Sp.S(K), Direktur Program Pascasarjana Universitas

Udayana dan Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., L.LM, Ketua

Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum. Penelitian ini diCliukan sebagai

penelitian pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum. Semoga dapat diterima

dan dilaksanakan.

Denpasar, November 2015

Peneliti

HI

RINGKASAN

Pemerintahan daerah terlegitirnasi dalam konstitusi yang memiliki fungsi

penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian mengenai

"Pemilukada Langsung dan Tidak Langsung Dalam Demokrasi Pancasila."

membahas mengenai dua pemlasalahan yakni dasar hukum dalam pelaksanaan

pemilukada langsung dan tidak langsung ditinjau dari perspektif Demokrasi

Pancasila dan kewenangan dalam pelaksanaan pemilukada langsung dan tidak

langsung ditinjau dari perspektifDemokrasi Pancasila.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum nomlatif yang mengkaji

mengenai kesesuaian pemilukada langsung dan tidak langsung dengan konsep

demokrasi Pancasila. Pendekatan yang akan diterapkan untuk membahas pokok

pennasalahan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan konseprual

(conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan

melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dan

disajikan secara deskriptif analitis.

Dasar hukum dalam pelaksanaan pemilukada langsung dan tidak langsung

ditinjau dari perspektif Demokrasi Pancasila adalah Pasal 18 ayat (4) UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan dalam pelaksanaan

pemilukada laTigsung dan tidak langsung ditinjau dan perspektif Demokrasi

Pancasila dapat ditinjau dari Putusan MK No. 72-73fPUU-II/2004 memberi

makna demokratis dalam pemilukada. Frase "dipilih secara demokratis" tidak

diartikan secara sempit yang terbatas pada pcmilukada langsung saja.

IV

DAFTAR lSI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN .ii

PRAKATA iii

RINGKASAN iv

DAFTAR ISI. iv

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah l

1.2 Perrnasalahan 4

1.3 Tujuan Penelitian .4

1.4 Manfaat Penelitian 5

1.5 Luaran Penelitian 5

BAH II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat.. 6

2.2 Kedudukan Pancasila dalam NKRI 7

2.3 Pemilu dan Hak Asasi Manusia 9

BAB III tvfETODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian 11

3.2 Jenis Pendekatan 11

3.3 Sumber Bahan Hukum 12

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 12

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 12

BAB IV DASAR HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMILUKADA

4.1 Dimensi Teoritis dan Praktis Pemilihan Kepala Daerah .14

4.2 Pancasila dalam Demokrasi Modem .19

BABV KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN PEMILUKADA

v

5.1 Sejarah Pemilukada dalam Dimensi Pasang Surut

Demokrasi 25

5.2 Penafsiran Demokrasi di Era Reformasi .39

BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan 52

6.2 Saran 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VI