KODERING PEMERIKSAAN

04-09-2012

1

Jakarta, 4 September 2012

Disampaikan oleh:

Kasubdit EPP DTT

Rekomendasi

Temuan

Hasil

Pemeriksaan

PENGELOLAAN HASIL PEMERIKSAANPENGELOLAAN HASIL PEMERIKSAANPENGELOLAAN HASIL PEMERIKSAANPENGELOLAAN HASIL PEMERIKSAAN

Matriks TP

Matriks

Pemantauan TL

Kep. BPK No.

2/K/I-

XIII.2/5/2011

IHPS

Peraturan BPK

No. 2 Tahun

2010 dan Kep.

BPK No. 1/K/I-

XIII.2/3/2012

2

04-09-2012

2

24.365Rekomendasi

9.063Temuan dan12.612 Kasus

927 LHP

(Hasil

Pemeriksaan)

PENGELOLAAN HASIL PEMERIKSAANPENGELOLAAN HASIL PEMERIKSAANPENGELOLAAN HASIL PEMERIKSAANPENGELOLAAN HASIL PEMERIKSAAN

Matriks TP

Matriks

Pemantauan TL

Kep. BPK

tentang

Juknis

Penyusunan

IHPS

IHPS

Peraturan BPK

tentang

Pemantauan

Pelaksanaan

TLRHP dan Kep.

BPK tentang

Juknis

Pemantauan

TLRHP

3

1.1.1.1. KerugianKerugianKerugianKerugian2.2.2.2. PotensiPotensiPotensiPotensi KerugianKerugianKerugianKerugian3.3.3.3. KekuranganKekuranganKekuranganKekurangan

PenerimaanPenerimaanPenerimaanPenerimaan,,,,4.4.4.4. AdministrasiAdministrasiAdministrasiAdministrasi,,,,5.5.5.5. SPI, SPI, SPI, SPI, dandandandan6.6.6.6. 3E3E3E3E

KlasifikasiTP

KlasifikasiRekomendasi

1.1.1.1. TemuanTemuanTemuanTemuan2.2.2.2. RekomendasiRekomendasiRekomendasiRekomendasi3.3.3.3. TindakTindakTindakTindak LanjutLanjutLanjutLanjut EntitasEntitasEntitasEntitas4.4.4.4. Status Status Status Status PemantauanPemantauanPemantauanPemantauan

SesuaiSesuaiSesuaiSesuai RekomendasiRekomendasiRekomendasiRekomendasi BelumBelumBelumBelum SesuaiSesuaiSesuaiSesuai

RekomendasiRekomendasiRekomendasiRekomendasi BelumBelumBelumBelum DitindaklanjutiDitindaklanjutiDitindaklanjutiDitindaklanjuti TidakTidakTidakTidak DapatDapatDapatDapat

DitindaklanjutiDitindaklanjutiDitindaklanjutiDitindaklanjuti dengandengandengandenganAlasanAlasanAlasanAlasan yang yang yang yang sahsahsahsah

5. 5. 5. 5. PenyetoranPenyetoranPenyetoranPenyetoran

4

04-09-2012

3

Temuan pemeriksaan banyak dan bermacam-macam;

Masalah yangg sama terjadi di berbagai entitas dan sering

berulang;

Masalah yang sama bisa dipersepsikan lain karena perbedaan

penyajian;

Data pemantauan tindak lanjut yang terus berubah dan

kurang akurat;

Kebutuhan untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan

kepada Pimpinan BPK maupun stakeholders; dan

Kebutuhan untuk membuat analisis hasil pemeriksaan.

5

Menyamakan persepsi setiap pemeriksa, pimpinan

BPK, maupun stakeholders tentang hasil pemeriksaan

Memberikan gambaran secara menyeluruh kepada

stakeholders tentang hasil pemeriksaan

Memudahkan pengelolaan pemantauan tindak lanjut

Memberikan alat analisis hasil pemeriksaan

Memberikan manfaat kepada auditor dalam

perencanaan maupun pelaporan yang lebih baik dan

bermutu

6

04-09-2012

4

Setiap temuan dikelompokkan ke dalam :

a. Kelompok temuan (Ketidakpatuhan, Kelemahan SPI, dan 3E)

b. Sub kelompok temuan1) Ketidakpatuhan kerugian, potensi kerugian, kekurangan

penerimaan, dan administrasi

2) Kelemahan SPI kelemahan sistem pengendalian akuntansi danpelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran,serta kelemahan struktur pengendalian intern,

3) 3E (Ekonomis, efektivitas, dan efisiensi)

c. Jenis temuan (a.l. belanja fiktif (kerugian), kurang volume(kerugian), aset hilang (potensi kerugian), pajak belumdikenakan (kekurangan penerimaan), dsb)

7

Matriks IHPS

Alat untuk membantu menggambarkan seluruh hasil

pemeriksaan BPK dengan pemahaman yang sama;

Alat untuk membantu menggambarkan statistik hasil

pemeriksaan misalnya melakukan perbandingan antar

waktu, antar entitas, antar tema, dsb;

Alat analisis baik untuk keperluan internal/eksternal;

Membantu memperbaiki akurasi dan konsistensi dalam

penyusunan LHP (hubungan antar unsur temuan)

termasuk rekomendasi yang harus diberikan

8

04-09-2012

5

Temuan

Pemeriksaandlm LHP ygsudah terbit

Dikelompokkan

berdasarkansubstansi (Kondisi) permasalahan yg

sejenis

Jenis

temuan dgnakibat ygserupa

Subkelompok

temuan dgnkriteriaserupa

Temuan

PemeriksaanJenis Temuan Subkelompok

Temuan

Kelompok

Temuan

Hambatan Perbedaan

pengungkapan dan perlakuan atas

substansi (kondisi) yg sama (akibat dan

rekomendasi yang tidak seragam)

Klasifikasi berpatokan

pada kesamaan

substansi

(penyeragaman

perlakuan thd akibat)

Hubungan

Logis antar

unsur

temuan

9

Rekomendasi

Sebab

Kondisi

Akibat

Ketidakpatuhan Kelemahan SPI

Fraud/kecuranganIrregularities/kelalaian

5W + 1HProsedur pengujianFakta hasil pengujianSimpulan hasil pengujian

Lapkeu tidak andalPengamanan aset lemahKetidakpatuhanKegiatan tdk efektif/efisien (scr kontinyu & sistemik)

Kerugian

Potensi kerugian

Kekurangan penerimaan

Administrasi

3E (kegiatan tdk sesuai

peraturan)

Kriteria

Jenis temuan

Subkelompok Temuan

04-09-2012

6

11

Temuan

Pemeriksaan

Kelompok TemuanKetidakpatuhan thdKetentuan per-UU

(Kode:1)

Sub Kelompok

Temuan

Jenis Temuan

Sub Kelompok

Temuan

Jenis Temuan

Kelompok Temuan

Kelemahan SPI (Kode:2)

Sub Kelompok

Temuan

Jenis Temuan

Sub Kelompok

Temuan

Jenis Temuan

Kelompok Temuan 3E

(Kode:3)

Sub Kelompok

Temuan

Jenis Temuan

Sub Kelompok

Temuan

Jenis Temuan

Diagram Diagram Diagram Diagram Diagram Diagram Diagram Diagram KlasifikasiKlasifikasiKlasifikasiKlasifikasiKlasifikasiKlasifikasiKlasifikasiKlasifikasi TemuanTemuanTemuanTemuanTemuanTemuanTemuanTemuan PemeriksaanPemeriksaanPemeriksaanPemeriksaanPemeriksaanPemeriksaanPemeriksaanPemeriksaan

12

Kelompok Temuan

Kepatuhan thd

Ketentuan per-UU

(kode:1)

Sub Kelompok

temuan kerugian

negara/daerah atau

kerugian

negara/daerah yang

terjadi pada

perusahaan milik

negara/daerah

(kode:101)

Sub Kelompok

temuan potensi

kerugian

negara/daerah atau

kerugian

negara/daerah yang

terjadi pada

perusahaan milik

negara/daerah

(kode:102)

Sub Kelompok

temuan kekurangan

penerimaan

negar/daerah atau

perusahaan milik

negara/daerah

(kode:103)

Sub Kelompok

Temuan

Administrasi

(kode : 104)

Sub Kelompok

Temuan

Indikasi Tindak

Pidana

(kode : 105)

04-09-2012

7

13

Kelompok Temuan

Kelemahan

SPI

Kode : 2

Sub Kelompok Temuan

Kelemahan sistem

pengendalian akuntansi

dan pelaporan

Kode : 201

Sub Kelompok Temuan

Kelemahan sistem

pengendalian pelaksanaan

anggaran pendapatan

dan belanja

Kode : 202

Sub Kelompok Temuan

Kelemahan struktur

pengendalian intern

Kode : 203

14

Kelompok Temuan

3E

Kode : 3

Sub Kelompok Temuan

Ketidakhematan/

pemborosan/

ketidakekonomisan

Kode : 301

Sub Kelompok Temuan

ketidakefisienan

Kode : 302

Sub Kelompok Temuan

Ketidakefektifan

Kode : 303

04-09-2012

8

Temuan Ketidakpatuhan: Adanya Ketidakpatuhan yang berakibatkerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan atau bukan salahsatu di antaranya (administrasi)

Temuan SPI: mengungkap mengenai kurang/tidak adanya tindakan dankegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secaraterus menerus untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara/daerah/perusahaan, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Temuan 3E: Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya/pelaksanaankegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan mengakibatkanketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan, ketidakefisienanatau ketidakefektifan

15

Temuan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan

milik negara/daerah: berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah

berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan

melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Temuan potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada

perusahaan milik negara/daerah: adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun

lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa

berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.

Temuan kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah : adanya

penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah tetapi

tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya

unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Temuan administrasi: adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam

pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi

penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau

perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan),

tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

16

04-09-2012

9

berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang,

surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti

jumlahnya saat pengakuan:

Belanja Cash Basis (kas keluar dari kas negara/daerah)

Aset entitas kehilangan manfaat ekonomi masa depan

(future economic benefit) dan entitas kehilangan kendali atas

aset tsb

sebagai akibat perbuatan melawan hukum ada

pelanggaran thd ketentuan

baik sengaja maupun lalai bisa berdampak

pelanggaran pidana atau perdata

17

KerugianFaktor

PembandingPotensi Kerugian

Kas sudah keluar dari kas

negara/daerah dan sudah diakui

sebagai realisasi belanja

Belanja Cash

BasisKas belum keluar dari kas

negara/daerah sebagian atau

seluruhnya masih bisa

diperhitungkan dengan

pembayaran termin berikutnya

Entitas sudah secara pasti

kehilangan manfaat ekonomi

masa depan dan/atau kendali

atas aset

Aset Future

economic

benefit +

controllable

Entitas berpotensi (memiliki risiko)

kehilangan manfaat ekonomi masa

depan dan/atau kendali atas aset

Akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

18

04-09-2012

10

KerugianKerugianKerugianKerugian Potensi KerugianPotensi KerugianPotensi KerugianPotensi Kerugian

Pengadaan barang/jasa fiktif

belum dibayar sebagian atauseluruhnya dapatdiperhitungkan denganpembayaran termin berikutnya

Kekurangan volume pekerjaan

Barang/jasa tidak sesuaispesifikasi teknis dalam kontrak

19

1. Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif

2. Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan

3. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang

4. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang

5. Pemahalan harga (Mark up)

6. Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi

7. Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan

8. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak

9. Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan

10. Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet

11. Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian

12. Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah

13. Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan

14. Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan perbendaharaan (TP) sesuai ketentuan

15. Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan

16. Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan

17. Penentuan HPP terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah dari yang seharusnya

18. Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak dapat

dicairkan

19. Penyetoran penerimaan negara/daerah dengan bukti fiktif

20

04-09-2012

11

1. Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran

pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya

2. Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan

yang telah rusak selama masa pemeliharaan

3. Aset dikuasai pihak lain

4. Pembelian aset yang berstatus sengketa

5. Aset tidak diketahui keberadaannya

6. Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan

pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan

7. Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada

negara/daerah

8. Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih

9. Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan

10. Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai

21

Penerimaan sudah menjadi hak negara/daerah atau

perusahaan milik negara/daerah saat pengakuan:

basis akrual (SAP: Kerangka Konseptual paragraf 88)

dapat diakui sebagai piutang

adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan

perundang-undangan.

22

04-09-2012

12

1. Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan

pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor

ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah

2. Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah

3. Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas

daerah

4. Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh

instansi yang tidak berhak

5. Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan

6. Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS

7. Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah

23

Adanya Ketidakpatuhan terhadapketentuan

Tidak berakibat kerugian, potensikerugian dan kekurangan penerimaan

Bersifat kasuistis (hanya berdampak pada suatukasus tertentu tidak berdampak padapengendalian kegiatan atau organisasi secarakeseluruhan bukan temuan SPI)

24

04-09-2012

13

1. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)

2. Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran

3. Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)

4. Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan

5. Pelaksanaan lelang secara proforma

6. Penyimpangan terhadap peraturan per-UU-an bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik

negara/daerah/perusahaan

7. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan,

pertambangan, perpajakan, dll.

8. Koreksi perhitungan susbsidi/kewajiban pelayanan umum

9. Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan

10. Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas

waktu yang ditentukan

11. Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan

12. Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah

13. Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah

14. Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah

15. Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah

16. Pelampauan pagu anggaran

25

temuan yang mengungkap adanya perbuatan yang diduga

memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam

peraturan perundang-undangan.

Kata indikasi digunakan dalam rangka memenuhi asas praduga tak

bersalah membutuhkan pembuktian bukan kecurigaan-butuh alat

bukti yang kuat-min 2 alat bukti

Keyakinan auditor audit investigasi setara penyelidikan untuk

masuk proses penyidikan-perlu kehati-hatian dalam menyatakan

indikasi pidana

pasal 184 KUHAP mengenal 5 macam alat bukti yang dapat

dipergunakan di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi,

keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa

26

04-09-2012

14

mengungkap adanyaperbuatan yang diduga

memenuhi unsur-unsur tindakpidana yg diatur dalamperaturan per-UU dan

diancam dengan sanksi pidanadalam peraturan per-UU

Kata indikasi digunakandalam rangka memenuhi asas

praduga tak bersalahmembutuhkan pembuktian, bukan kecurigaanmin 2

alat bukti

pasal 184 KUHAP ttg alat

bukti yg dapat

dipergunakan di

persidangan: keterangan

saksi, keterangan ahli,

surat, petunjuk dan

keterangan terdakwa

Keyakinan auditor audit investigasi: setara

penyelidikan untuk masukproses penyidikan

27

1. Indikasi tindak pidana korupsi

2. Indikasi tindak pidana perbankan

3. Indikasi tindak pidana perpajakan

4. Indikasi tindak pidana kepabeanan

5. Indikasi tindak pidana kehutanan

6. Indikasi tindak pidana pasar modal

7. Indikasi tindak pidana khusus lainnya

28

04-09-2012

15

Pidana Korupsi

Setiap orang

Melawan hukum

Memperkaya diri

sendiri/orang lain/korporasi

merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara

29

KerugianNegara/ Daerah

PerdataMajelisTP/TGR

SetorKas

Negara/Daerah

Pembuktian PemeriksaanInvestigatif

5W +1H

2 alat bukti

PenegakHukum??????

Tujuan Pengendalian yang tidak tercapai

keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara/daerah/perusahaan

Kelemahan sistempengendalian akuntansi

dan Pelaporan

Tujuan Pengendalian yang tidak tercapai

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

kelemahan sistem pengendalian

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau

efektivitas struktur pengendalian intern berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan

Temuan bersifat umum; ex: tidak ada SOP, pemisahan

tugas dan fungsi tidak memadai, dsb.

kelemahan struktur pengendalian intern

30

04-09-2012

16

1. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat

2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan

3. Entitas terlambat menyampaikan laporan

4. Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak

memadai

5. Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum

didukung SDM yang memadai

31

1. Perencanaan kegiatan tidak memadai

2. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan

Penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai

ketentuan

3. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis

tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang

pendapatan dan belanja

4. Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD

5. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan

berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan

6. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan

berakibat peningkatan biaya/belanja

7. Kelemahan pengelolaan fisik aset

32

04-09-2012

17

1. Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu

prosedur atau keseluruhan prosedur

2. SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara

optimal atau tidak ditaati

3. Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern

4. Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau

tidak berjalan optimal

5. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai

33

Ketidakhematan: adanya penggunaan input dengan harga atau

kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas

yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal

dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

Ketidakefisienan: permasalahan rasio penggunaan

kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih

besar dari seharusnya.

Ketidakefektifan: berorientasi pada pencapaian hasil (outcome),

yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak

memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi

instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak

tercapai.

34

04-09-2012

18

Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan

Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang

digunakan tidak sesuai standar

Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan

atau kemahalan harga

35

Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output

lebih besar/tinggi dari yang seharusnya

Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output

lebih tinggi dari seharusnya

36

04-09-2012

19

1. Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan

2. Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang

ditetapkan

3. Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan

4. Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan

organisasi

5. Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi

pencapaian tujuan organisasi

6. Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal

7. Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik

termasuk target penerimaan tidak tercapai

8. Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif

37

38

04-09-2012

20

IdentifikasiIdentifikasi

KelompokTemuan

Ketidakpatuhan

SPI

3E

IdentifikasiIdentifikasi

subkelompokTemuan

Pendekatan utama akibat; ttp tetap mempertimbangkan hubungan logis antar unsurtemuan sering ditemukan kondisi sama tetapi akibat yang dinyatakan berbeda antarasatu auditorat/perwakilan dengan yang lain pertimbangan utama: perlakuan samauntuk substansi permasalahan yang sama keseragaman penyajian IHPS

TentukanTentukan Jenis

Temuan

Berdasarkan substansi permasalahan yang diungkap terutamadalam kondisi dengan tetap memperhatikan hubungan logisnyadengan sebab dan akibat

39

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan

temuan pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang

dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan

tindakan dan/atau perbaikan

Setiap temuan pemeriksaan dapat memiliki satu atau

lebih rekomendasi

Sama seperti temuan pemeriksaan, rekomendasi perlu

dikelompokkan sehingga dapat dikelola untuk berbagai

keperluan, misalnya untuk memudahkan tindak lanjut

oleh entitas maupun administrasinya oleh BPK

Pembagian jenis dan kode rekomendasi diatur dalam

Keputusan BPK No. 5/K/I-XIII.2/8/2010

RekomendasiRekomendasiRekomendasiRekomendasiRekomendasiRekomendasiRekomendasiRekomendasi

40

04-09-2012

21

41

No Jenis Rekomendasi Keterangan

1 Penyetoran ke Kas Negara/Daerah, Kas BUMN/D, dan Masyarakat (Kode 01)

Memiliki

implikasi nilai

uang

2Pengembalian barang kepada Negara, Daerah, BUMN/D, dan Masyarakat (Kode

02)

3Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian

barang/jasa oleh rekanan (kode 03)

4 Penghapusan barang milik negara (Kode 04)

Tidak memiliki

implikasi nilai

uang

5 Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian (Kode 05)

6 Perbaikan laporan dan penertiban administrasi (kode 06)

7 Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan (Kode 07)

8Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem

pengendalian (Kode 08)

9 Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan, dan kebijakan (kode 09)

10 Perubahan dan perbaikan struktur organisasi (Kode 10)

11Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada

instansi yang berwenang (Kode 11)

12Pelaksanaan penelitian oleh tim Khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas

intern (Kode 12)

13 Pelaksanaan Sosialisasi (Kode 13)

14 Lain-lain (Kode 14)

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAANHASIL PEMERIKSAANHASIL PEMERIKSAANHASIL PEMERIKSAANHASIL PEMERIKSAANHASIL PEMERIKSAANHASIL PEMERIKSAANHASIL PEMERIKSAAN

RekomendasiRekomendasiRekomendasiRekomendasiBPKBPKBPKBPK

Status Status Status Status TindakTindakTindakTindakLanjutLanjutLanjutLanjut

TindakTindakTindakTindakLanjutLanjutLanjutLanjut oleholeholeholeh

EntitasEntitasEntitasEntitas

Peraturan BPK No. 2

Tahun 2010 tentang

TLRHP dan Kep. BPK No.

1/K/I-XIII.2/3/2012

tentang Juknis TLRHP

42

04-09-2012

22

43

Pasal 3 ayat (3) : Tindak lanjut dimaksud

pada ayat (2) wajib disampaikan kepada

BPK paling lambat 60 hari setelah

laporan hasil pemeriksaan diterima

Pasal 6 ayat (3): Penelaahan diselesaikan

paling lama 1 bulan sejak diterimanya

jawaban atau penjelasan

Pasal 9 ayat (2) : Pembahasan

dilaksanakan dalam jangka waktu 30

hari setelah Resume Pemantauan

Tindak Lanjut diterima oleh Pejabat

60 + 30 + 30 + 30 = 150 hari

Pasal 9 ayat (5) : Pejabat melakukan

tindak lanjut dalam waktu 30 hari.

(setelah berita acara pembahasan

ditandatangani/ setelah pembahasan

dilaksanakan)

Pasal 8 ayat (3) : Apabila hasil

penelaahan menunjukkan

klasifikasi tindak lanjut belum

sesuai dengan rekomendasi atau

rekomendasi belum ditindaklanjuti,

maka BPK dapat melakukan

pembahasan dengan Pejabat

PasalPasal 9 ayat (7) : Apabila dalam

jangka waktu 30 hari setelah berita

acara pembahasan disampaikan

kepada pejabat, rekomendasi tetap

tidak ditindaklanjuti, BPK segera

melaporkan kepada instansi yang

berwenang

Pasal 5 ayat (3): Apabila dalam Pasal 5 ayat (3): Apabila dalam

jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

Pejabat tidak menindaklanjuti

rekomendasi tanpa adanya alasan

yang sah, BPK dapat melaporkan

kepada instansi yang berwenang

Jawaban/penjelasan

Resume TL

BA Pembahasan

Ps. 8 ayat (2) untuk

menentukan klasifikasi

TL telah sesuai dengan

rekomendasi atau

rekomendasi tidak

dapat ditindaklanjuti

diperlukan persetujuan

Anggota BPK

Ps. 9 ayat (3)

ditandatangani oleh

Anggota BPK dan/atau

Auditor Utama/Kalan

dan Pejabat

a. Memudahkan pengelolaan data TLRHP misalnya dapat denganmudah mengetahui berapa rekomendasi yang berimplikasinilai uang;

b. Bisa menjadi alat uji apakah antara temuan denganrekomendasinya sudah tepat;

c. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk memetakanpermasalahan dan mencari solusi atas kelompok rekomendasiyang cenderung lambat/belum ditindaklanjuti oleh entitas(BS=22% dan BT=19%)

DATA TLRHP TAHUN 2005 s.d. 2011

44

(dalam miliar rupiah)

EntitasRekomendasi

Status Pemantauan Tindak Lanjutpenyetoran

/

penyerahan

aset

Sesuai dengan

Rekomendasi

Belum Sesuai dan

Dalam Proses Tindak

Lanjut

Belum Ditindaklanjuti

Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Nilai

IHPS II Tahun

2011216.122 121.346,16

127.310

(59%)51.537,84

47.094

(22%)45.435,99

41.718

(19%)24.372,31 30.336,40

04-09-2012

23

45

No. Uraian Rekomendasi% tase rekomendasi

S BS BT

1 Memiliki implikasi nilai uang 11% 27% 15%

2 Tidak memiliki implikasi nilai uang 89% 73% 85%

Total Rekomendasi 100% 100% 100%

Berdasarkan data IHPS II 2011, Nilai rekomendasi untuk status BS dan BT

sangat tinggi (Rp45.436,00 miliar dan Rp24.145,99 miliar ) yang berasal dari

3 rekomendasi yang memiliki implikasi nilai uang (klasifikasi rekomendasi 1,

2, dan 3).

TERIMA KASIH

46

Documents

KODERING PEMERIKSAAN