Juknis BPK Kodering Temuan Pemeriksaan

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5/K/I-XIII.2/8/2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KODERING TEMUAN PEMERIKSAAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyajian data dan informasi yang

akurat, mutakhir dan dapat dipercaya dalam pengolahan

data dan informasi temuan pemeriksaan dan rekomendasi

hasil pemeriksaan, perlu didukung aplikasi teknologi sistem

informasi yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen

Pemeriksaan (SMP), dimulai dari perencanaan sampai

dengan pemantauan tindak lanjut;

b. bahwa untuk mengolah database temuan pemeriksaan

menjadi informasi yang menggambarkan statistik temuan

pemeriksaan, diperlukan kode dan klasifikasi temuan

pemeriksaan sehingga dapat memberikan manfaat kepada

pemilik kepentingan dalam melakukan analisis dan

pengambilan keputusan;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan

huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pemeriksa

Keuangan tentang Petunjuk Teknis Kodering Temuan

Pemeriksaan;

Mengingat : 1. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun

2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 4707);

2. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor

31/SK/I-VIII.3/8/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Tata

Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah

Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia;

3. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39/K/I-

VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

4. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 03/K/I-

XIII.2.2/03/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem

Pemerolehan Keyakinan Mutu;

5. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 5/K/I-

XIII.2/8/2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang Perubahan

Atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-

XIII.2/2/2008 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KODERING TEMUAN PEMERIKSAAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Petunjuk Teknis Kodering Temuan Pemeriksaan, yang selanjutnya disebut Juknis

Kodering Temuan Pemeriksaan, adalah salah satu acuan bagi Pelaksana BPK

dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, yaitu sebagai pedoman dalam

pengelompokan dan pemberian kode temuan pemeriksaan pada saat temuan

tersebut diunggah ke dalam Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP).

2. Kodering Temuan Pemeriksaan adalah kode temuan hasil pemeriksaan berdasarkan

atribut yang tersedia dan terintegrasi dengan SMP pada saat temuan tersebut

diunggah ke dalam SMP.

3. Klasifikasi temuan pemeriksaan adalah alat analisis yang digunakan untuk

mengelompokkan temuan pemeriksaan sesuai kategori masalah yang diungkap

dalam uraian temuan pemeriksaan.

Pasal 2

Seluruh unsur Pelaksana BPK wajib menggunakan Juknis Kodering Temuan

Pemeriksaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan/atau

pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 3

Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan, memuat:

1. atribut kodering temuan pemeriksaan;

2. kode klasifikasi temuan pemeriksaan;

3. penentuan klasifikasi temuan pemeriksaan;

4. mekanisme perubahan atau penambahan klasifikasi temuan pemeriksaan;

5. klasifikasi rekomendasi atas temuan pemeriksaan; dan

6. penentuan jenis rekomendasi atas temuan pemeriksaan.

Pasal 4

Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan, merupakan pelengkap dari Standar

Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP)

dalam memetakan permasalahan yang diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 5

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor

07/SK/K/1996 tentang Petunjuk Pengelompokan dan Kode Kelompok Temuan

Pemeriksaan BPK, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Agustus 2010

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

WAKIL KETUA,

ttd.

HERMAN WIDYANANDA

KETUA,

ttd.

HADI POERNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan

Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

Hendar Ristriawan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPK RI NOMOR : 5/K/I-XIII.2/8/2010 TANGGAL : 27 Agustus 2010

PETUNJUK TEKNIS KODERING TEMUAN

PEMERIKSAAN

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

2010

Juknis Kodering Temuan Hasil Pemeriksaan Daftar Isi

i

DAFTAR ISI

Hal DAFTAR ISI……………………………………………………………………………. i BAB I PENDAHULUAN............................................................................................ 1 A. Latar Belakang........................................................................................... 1 B. Tujuan........... ……………………………………….................................. 2 C. Lingkup Bahasan..……......……………………………………................. 2 D. Kedudukan Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan ............................ 3 E. Dasar Hukum Penyusunan........................................................................... 4 F. Sistematika Penulisan…………………………………………….............. 4 BAB II GAMBARAN UMUM .............................................…………....................... 5 A. Pengertian ………………………...………………………………............ 5 B. Umum...........................................………………….................................. 6 C. Peran dan Tanggungjawab.......................................................................... 6 BAB III PEDOMAN KODERING TEMUAN PEMERIKSAAN .....…................ 7 A. Atribut Kodering Temuan Pemeriksaan ………………………………. 7 B. Kode Klasifikasi Temuan Pemeriksaan ……..…………………………… 8 C. Penentuan Klasifikasi Temuan Pemeriksaan ……..……………………… 18 D. Mekanisme Perubahan atau Penambahan Klasifikasi Temuan

Pemeriksaan ………………………………………………………………

20 E. Klasifikasi Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ………………….………… 20 F. Penentuan Jenis Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ………………………. 21 BAB IV PENUTUP........................................................................................................ 22 A. Pemberlakuan Juknis................................................................................... 22 B. Perubahan Juknis.................................................................................... 22 C. Pemantauan Juknis...................................................................................... 22 DAFTAR LAMPIRAN ii DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

iii iv


ii

Daftar Lampiran

Lampiran III.1 : Kamus Klasifikasi Temuan Pemeriksaan

Lampiran III.2 : Kertas Kerja Input Temuan Pemeriksaan

Lampiran III.3 : Pemetaan Rekomendasi Berdasarkan Implikasi Nilai Mata Uang

Lampiran III.4 : Alternatif Rekomendasi untuk Tiap-tiap Jenis Temuan Pemeriksaan


iii

Daftar Tabel

Tabel 1 : Atribut Kodering Temuan Pemeriksaan

Tabel 2 : Kode Jenis Temuan per Subkelompok Temuan per Kelompok Temuan

Tabel 3 : Klasifikasi Temuan Pemeriksaan Berdasarkan Jenis Pemeriksaan


iv

Daftar Gambar

Gambar 1 : Hubungan Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan dengan pedoman

pemeriksaan BPK

Gambar 2 : Pembagian dan Kode Klasifikasi Temuan Pemeriksaan

Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab I

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 01 02 03 04 05 06

Untuk melaksanakan amanat UUD 1945 dan ketentuan di dalam paket tiga undang-undang bidang keuangan negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan serta pemerintah untuk ditindaklanjuti. Untuk menjamin penyajian data dan informasi yang akurat, mutakhir dan dapat dipercaya, maka pengolahan data dan informasi temuan pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan perlu dilakukan dengan dukungan aplikasi teknologi sistem informasi. Aplikasi tersebut terintegrasi dengan sistem manajemen pemeriksaan (SMP) yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut. Agar database temuan pemeriksaan dapat diolah menjadi informasi yang menggambarkan statistik temuan pemeriksaan, diperlukan kode dan klasifikasi sehingga dapat memberikan manfaat kepada pemilik kepentingan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan. Memperhatikan hal tersebut, maka perihal kodering temuan pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi penting. Oleh karena itu, perlu dibuatkan peraturan lebih lanjut yang mengatur mekanisme pemberian kode temuan pemeriksaan yang di dalamnya terdapat petunjuk pengklasifikasian temuan pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan. Klasifikasi temuan pemeriksaan merupakan alat analisis untuk mengelompokkan temuan berdasarkan masalah yang diungkap dalam temuan pemeriksaan baik dalam pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BPK perlu mengatur

mekanisme pemberian kode temuan pemeriksaan

yang dapat memberikan landasan yang seragam

bagi pemeriksa dalam memetakan permasalahan

yang diungkap dalam temuan pemeriksaan

beserta tindak lanjut yang disarankan dalam rekomendasi hasil

pemeriksaan.

07 Petunjuk mengenai klasifikasi temuan pemeriksaan dapat juga digunakan pemeriksa sebagai acuan untuk menentukan area risiko (risk area) atau kemungkinan permasalahan yang dapat diungkap dalam temuan pemeriksaan.


2

08 Petunjuk Teknis (Juknis) Kodering Temuan Pemeriksaan ini disusun mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/K/I-XIII.2.2/03/2009 Bab VI huruf D tentang Metodologi Pemeriksaan yang menyatakan bahwa BPK dan pimpinan satker pelaksana BPK terkait menetapkan pedoman pemeriksaan yang rinci untuk semua jenis pemeriksaan yang menjadi mandat dan tugas BPK.

B. Tujuan

09

Tujuan Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan adalah: a. memberikan panduan bagi pemeriksa dalam menentukan area risiko

(risk area) atau kemungkinan permasalahan yang dapat diungkap dalam temuan pemeriksaan;

b. memberikan pedoman dalam menentukan kelompok permasalahan dan rekomendasinya sebagai atribut yang harus disertakan saat input temuan pemeriksaan ke dalam SMP;

c. untuk memenuhi kebutuhan penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan dengan dukungan aplikasi teknologi sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem manajemen pemeriksaan (SMP); dan

d. memudahkan para pemilik kepentingan dalam memilih informasi yang dibutuhkan dengan memasukkan query berdasarkan kode yang tersedia.

Tujuan penyusunan

pedoman

C. Lingkup Bahasan

10

Juknis ini digunakan sebagai petunjuk dalam pemberian kode temuan pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan pada saat diunggah ke dalam SMP pada seluruh unsur Pelaksana BPK yang terkait dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Unit yang terkait dalam mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah AKN, Biro Hubungan Masyarakat dan Luar Negeri (Humas), Biro Teknologi dan Informasi (TI), dan Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (Dit. EPP).

Lingkup bahasan juknis ini adalah untuk semua

temuan pemeriksaan yang diunggah ke SMP


3

D. Kedudukan Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan

11 Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan merupakan pedoman yang rinci untuk semua jenis pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Juklak Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Pedoman ini terutama digunakan dalam proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hubungan Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan dengan pedoman pemeriksaan BPK dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Kedudukan juknis Kodering Temuan

Pemeriksaan

Gambar 1: Hubungan Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan dengan pedoman pemeriksaan BPK


4

E. Dasar Hukum Penyusunan 12

Dasar hukum penyusunan Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan adalah: a. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007

tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4707);

b. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

c. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

d. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 09/K/I-XIII.2/07/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penyusunan atau Penyempurnaan Pedoman Pemeriksaan dan Non Pemeriksaan;

e. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 03/K/I-XIII.2.2/03/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM);

f. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 5/K/I-XIII.2/8/2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2008 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan..

Dasar hukum penyusunan

F. Sistematika Penulisan

13

Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan BAB II : Gambaran Umum BAB III : Pedoman Kodering Temuan Pemeriksaan BAB IV : Penutup

Sistematika penulisan:

Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab II

5

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Pengertian

01

Kodering temuan pemeriksaan, adalah kegiatan pemberian kode temuan pemeriksaan berdasarkan atribut yang tersedia dan terintegrasi dengan SMP pada saat temuan tersebut diunggah ke dalam SMP.

Pengertian kodering temuan

pemeriksaan

02 Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai Keputusan BPK.

Pengertian hasil pemeriksaan

03 Jenis pemeriksaan, adalah jenis pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2004 dan dalam Pendahuluan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Pengertian jenis pemeriksaan

04

Entitas adalah sebagaimana yang diatur dalam petunjuk teknis database entitas.

Pengertian entitas

05

Klasifikasi temuan pemeriksaan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengelompokkan temuan pemeriksaan sesuai kategori masalah yang diungkap dalam uraian temuan pemeriksaan.

Pengertian klasifikasi temuan pemeriksaan

06

Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan adalah tanggal saat dimulainya pemeriksaan sedangkan Tanggal Penerbitan LHP adalah tanggal yang tertera pada Surat Keluar pengantar penyampaian LHP.

Pengertian waktu pelaksanaan pemeriksaan

07

Rekomendasi adalah saran dari Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Pengertian rekomendasi

08 Klasifikasi rekomendasi hasil pemeriksaan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengelompokkan rekomendasi hasil pemeriksaan. Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan kategori tindak lanjut yang disarankan untuk dapat mengatasai masalah yang diungkap dalam temuan pemeriksaan.

Pengertian klasifikasi rekomendasi

Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab II

6

B. Umum

09

Kodering ini berlaku untuk semua temuan pemeriksaan BPK yang diunggah ke dalam SMP.

10 Pengelola database temuan pemeriksaan adalah Kasubaud MIA pada masing-masing AKN dan/atau Kasubagset Kepala Perwakilan (Kalan) BPK, namun tanggung jawab terhadap kebenaran dan keakuratan data tetap terletak pada Tortama dan/atau Kalan BPK.

C. Peran dan Tanggung Jawab

11

Badan memiliki peran antara lain mengesahkan laporan hasil pemeriksaan.

Pedoman adalah dasar untuk

melakukan sesuatu

12 AKN/Perwakilan BPK memiliki peran antara lain menetapkan kode temuan pemeriksaan termasuk menetapkan klasifikasi temuan pemeriksaan beserta jenis rekomendasinya.

Peran AKN

13 Ditama Revbang memiliki peran antara lain mengikhtisarkan dan menuangkan seluruh temuan pemeriksaan ke dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh AKN/Perwakilan BPK.

Peran Ditama Revbang

14

Biro Humas memiliki peran yaitu memuat Laporan Hasil Pemeriksaan dan IHPS termasuk di dalamnya pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dilengkapi dengan kodering ke dalam website BPK.

Peran Biro Humas

15

Subaud MIA atau Subagset Kalan BPK memiliki peran antara lain mengelola database kodering temuan pemeriksaan dan memvalidasi kertas kerja input temuan pemeriksaan (KKITP) pada saat temuan diunggah ke dalam SMP.

Peran Subaud MIA atau Subagset Kalan

Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab III

7

BAB III

PEDOMAN KODERING TEMUAN PEMERIKSAAN

A. Atribut Kodering Temuan Pemeriksaan 01 02

Dengan digunakannya SMP sebagai pusat database temuan pemeriksaan BPK, maka setiap temuan pemeriksaan dilengkapi dengan kode temuan pada saat temuan tersebut diunggah ke SMP. Kode temuan tersebut tersedia dalam bentuk pilihan menu dengan menggunakan atribut seperti yang tersaji dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1: Atribut Kodering Temuan Pemeriksaan

Jenis Pemeriksaan

Kode Entitas Kode AKN dan

Kode Eselon II

Kode Klasifi-

kasi Temuan

Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

Tanggal Penerbitan

LHP

Keuangan Pemerintah Pusat

Kinerja Pemerintah Daerah

PDTT BI BUMN BUMD BLU Lembaga

Lainnya

x.

Mengacu pada database entitas

xxx. xxxxx ddmm20xx. ddmm20xx

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa atribut yang digunakan dalam kodering temuan pemeriksaan adalah : a. Jenis Pemeriksaan :

Jenis pemeriksaan dibagi berdasarkan pembagian sebagai berikut : 1) Pemeriksaan Keuangan; 2) Pemeriksaan Kinerja; dan 3) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Pada saat temuan diunggah ke dalam SMP, jenis pemeriksaan ini terkonstruksi secara otomatis sesuai jenis pemeriksaan yang di-input dalam rencana kerja pemeriksaan (RKP).

b. Kode Entitas Pembagian entitas mengacu pada tugas BPK sesuai Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 6 ayat (1). Kode entitas terkonstruksi secara otomatis melalui Sistem Aplikasi Database Entitas Pemeriksaan.

c. Kode Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) dan Eselon II Kode Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) dan Eselon II

Temuan pemeriksaan diberi kode pada saat

diunggah ke SMP

Atribut kodering temuan pemeriksaan


8

(auditorat/perwakilan) yang melakukan pemeriksaan terkonstruksi secara otomatis melalui aplikasi Database Entitas.

d. Kode Klasifikasi Temuan Pemeriksaan Klasifikasi temuan pemeriksaan dibagi tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah kelompok temuan yang terbagi atas tiga kelompok; tingkatan kedua adalah subkelompok temuan yang merupakan turunan dari masing-masing kelompok temuan dan tingkatan yang ketiga adalah jenis temuan yang merupakan penjabaran dari masing-masing subkelompok temuan. Penjelasan rinci mengenai klasifikasi temuan pemeriksaan akan diuraikan tersendiri dalam bab ini.

e. Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan dan Tanggal Penerbitan LHP Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan adalah tanggal saat dimulainya pemeriksaan sedangkan Tanggal Penerbitan LHP adalah tanggal yang tertera pada Surat Keluar pengantar penyampaian LHP. Kode ini bermanfaat sebagai pengendalian atas proses penyelesaian LHP, sehingga dapat memberikan informasi apabila ada proses penyelesaian LHP yang berlarut-larut.

B. Kode Klasifikasi Temuan Pemeriksaan 03 04

Pembagian klasifikasi temuan pemeriksaan dilakukan berdasarkan deskripsi yang merupakan ciri khas dari masing-masing klasifikasi. Pembagian tersebut dibagi ke dalam tiga tahap yaitu: a. kelompok temuan; b. subkelompok temuan sebagai subklasifikasi kelompok temuan; c. jenis temuan sebagai subklasifikasi dari kelompok temuan. Kode klasifikasi temuan pemeriksaan terdiri dari lima digit angka dengan rincian: a. satu digit pertama adalah kode kelompok temuan; b. dua digit setelahnya adalah kode subkelompok temuan; c. dua digit terakhir adalah kode jenis temuan.

Tingkatan klasifikasi

temuan

Kode klasifikasi temuan pemeriksaan

05

Kelompok temuan dibagi atas : a. Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan

(Jika temuan termasuk kelompok temuan ketidakpatuhan, maka digit pertama kode klasifikasi temuan adalah angka 1);

b. Temuan kelemahan sistem pengendalian intern (Jika temuan termasuk kelompok temuan ketidakpatuhan, maka digit pertama kode klasifikasi temuan adalah angka 2);

c. Temuan 3E (Jika temuan termasuk kelompok temuan ketidakpatuhan, maka digit pertama kode klasifikasi temuan adalah angka 3).

Kelompok temuan


9

06 Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan terbagi atas subkelompok temuan sebagai berikut. a. Subkelompok temuan kerugian negara/daerah atau kerugian

negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah (Jika temuan termasuk subkelompok temuan ini, maka tiga digit pertama kode klasifikasi temuan adalah angka 101).

b. Subkelompok temuan potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah (Jika temuan termasuk subkelompok temuan ini, maka tiga digit pertama kode klasifikasi temuan adalah angka 102);

c. Subkelompok temuan kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah (Jika temuan termasuk subkelompok temuan ini, maka tiga digit pertama kode klasifikasi temuan adalah angka 103);

d. Subkelompok temuan administrasi (Jika temuan termasuk subkelompok temuan ini, maka tiga digit pertama kode klasifikasi temuan adalah angka 104);

e. Subkelompok temuan Indikasi Tindak Pidana (Jika temuan termasuk subkelompok temuan ini, maka tiga digit pertama kode klasifikasi temuan adalah angka 105).

Subkelompok temuan dalam kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap

ketentuan perundang-undangan

07 Penjelasan atas subkelompok temuan dalam kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut. a. Temuan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang

terjadi pada perusahaan milik negara/daerah mengungkap permasalahan berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

b. Temuan potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah mengungkap adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.

c. Temuan kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

d. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

Penjelasan atas subkelompok temuan

dalam kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap

ketentuan perundang-undangan


10

e. Temuan indikasi tindak pidana mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan.

08

Temuan kelemahan sistem pengendalian intern terbagi atas kelompok temuan sebagai berikut. a. Kelompok temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan

pelaporan (Jika temuan termasuk subkelompok temuan ini, maka tiga digit pertama kode klasifikasi temuan adalah angka 201);

b. Kelompok kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (Jika temuan termasuk subkelompok temuan ini, maka tiga digit pertama kode klasifikasi temuan adalah angka 202);

c. Kelompok kelemahan struktur pengendalian intern (Jika temuan termasuk subkelompok temuan ini, maka tiga digit pertama kode klasifikasi temuan adalah angka 203).

Subkelompok temuan dalam kelompok temuan

kelemahan sistem pengendalian intern

09 Penjelasan atas subkelompok temuan dalam kelompok temuan kelemahan sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut. a. Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan

mengungkap kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset.

b. Temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mengungkap kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Temuan kelemahan struktur pengendalian intern mengungkap kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan.


dalam kelompok temuan kelemahan sistem

pengendalian intern

10 Temuan 3E terbagi atas kelompok temuan sebagai berikut. a. Kelompok temuan ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan

(Jika temuan termasuk subkelompok temuan ini, maka tiga digit pertama kode klasifikasi temuan adalah angka 301);

b. Kelompok temuan ketidakefisienan (Jika temuan termasuk subkelompok temuan ini, maka tiga digit pertama kode klasifikasi temuan adalah angka 302);

c. Kelompok temuan ketidakefektifan (Jika temuan termasuk subkelompok temuan ini, maka tiga digit pertama kode klasifikasi temuan adalah angka 303).

Subkelompok temuan dalam kelompok temuan

3E


11

11 Penjelasan atas subkelompok temuan dalam kelompok temuan 3E adalah sebagai berikut. a. Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan

input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

b. Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.

c. Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (outcome), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.


dalam kelompok temuan 3E

12 13

Dalam setiap subkelompok temuan terdapat subklasifikasi yang disebut dengan jenis temuan yang merupakan tingkatan terbawah dalam klasifikasi temuan pemeriksaan. Jenis temuan merupakan deskripsi singkat dari pokok permasalahan yang diungkap dalam batang tubuh temuan pemeriksaan. Kode jenis temuan adalah dua digit terakhir dari seluruh kode klasifikasi temuan yang terdiri dari lima digit. Dengan demikian kode klasifikasi temuan dapat dijabarkan sebagai berikut: X XX XX Kelompok temuan Subkelompok temuan Jenis temuan

14 Secara ringkas pembagian klasifikasi temuan tersebut dapat dilihat dalam gambar 2.


12

Gambar 2: Pembagian dan Kode Klasifikasi Temuan Pemeriksaan


13

15 Jenis temuan per subkelompok temuan per kelompok temuan beserta kodenya dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2: Kode Jenis Temuan per Subkelompok Temuan per Kelompok Temuan

Kode Temuan

Uraian Kelompok Temuan

Sub Kelompok Temuan

Jenis Temuan

1 Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan

01 Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah

01 Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif 02 Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan 03 Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang 04 Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau

barang 05 Pemahalan harga (Mark up) 06 Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi 07 Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau

melebihi standar yang ditetapkan 08 Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak 09 Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan

10 Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet

11 Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian

12 Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah

13 Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan

14 Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan perbendaharaan (TP) sesuai ketentuan

15 Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan

16 Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan

17 Penentuan HPP terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah dari yang seharusnya

18 Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak dapat dicairkan

19 Penyetoran penerimaan negara/daerah dengan bukti fiktif 02 Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang

terjadi pada perusahaan milik negara/daerah 01 Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran

pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya

02 Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan


14

Kode Temuan


Sub Kelompok Temuan

Jenis Temuan

03 Aset dikuasai pihak lain

04 Pembelian aset yang berstatus sengketa

05 Aset tidak diketahui keberadaannya

06 Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan

07 Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah

08 Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih

09 Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan

10 Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai

03 Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah

01 Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah

02 Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah 03 Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah

04 Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak

05 Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan

06 Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS

07 Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah

04 Administrasi

01 Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) 02 Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran 03 Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan

kerugian negara)

04 Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan 05 Pelaksanaan lelang secara proforma 06 Penyimpangan terhadap peraturan per-UU-an bidang pengelolaan

perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan

07 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.

08 Koreksi perhitungan susbsidi/kewajiban pelayanan umum

09 Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan

10 Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan


15

Kode Temuan


Sub Kelompok Temuan

Jenis Temuan

11 Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan

12 Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah

13 Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah 14 Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah

15 Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah

16 Pelampauan pagu anggaran

05 Indikasi tindak pidana

01 Indikasi tindak pidana korupsi

02 Indikasi tindak pidana perbankan

03 Indikasi tindak pidana perpajakan

04 Indikasi tindak pidana kepabeanan

05 Indikasi tindak pidana kehutanan

06 Indikasi tindak pidana pasar modal

07 Indikasi tindak pidana khusus lainnya

2 Temuan kelemahan sistem pengendalian intern

01 Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan

01 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat

02 Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 03 Entitas terlambat menyampaikan laporan

04 Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai 05 Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang

memadai

02 Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan

dan belanja

01 Perencanaan kegiatan tidak memadai

02 Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan

03 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja

04 Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD

05 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan

06 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja

07 Kelemahan pengelolaan fisik aset


16

Kode Temuan


Sub Kelompok Temuan

Jenis Temuan

03 Kelemahan struktur pengendalian intern

01 Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur

02 SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati

03 Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern

04 Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal

05 Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai

3 Temuan 3E 01 Ketidakhematan/pemborosan/ ketidakekonomisan

01 Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan

02 Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar

03 Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga

02 Ketidakefisienan

01 Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya

02 Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya

03 Ketidakefektifan

01 Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan

02 Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan

03 Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan 04 Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan

organisasi

05 Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi

06 Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal

07 Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai

08 Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif


17

16 Dengan demikian, pemberian kode klasifikasi temuan dapat digambarkan sebagai berikut. Contoh: temuan mengungkap pengadaan komputer fiktif kelompok temuan: ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-

undangan. subkelompok temuan: kerugian negara/daerah atau kerugian

negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah. jenis temuan: Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif.

Maka kode klasifikasi temuan tersebut adalah : 1 01 01

Contoh pemberian kode klasifikasi temuan

pemeriksaan

ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan

kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah

Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif

17 Penjelasan mengenai deskripsi dan contoh temuan pemeriksaan untuk setiap klasifikasi temuan dapat dilihat dalam Lampiran III.1.

18 Klasifikasi temuan merupakan pengelompokan temuan pemeriksaan yang berisiko tinggi terjadi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang ada di perusahaan yang dapat diungkap oleh pemeriksa dalam laporan hasil pemeriksaan tergantung dari jenis pemeriksaan yang dilakukan.

19 Dalam pemeriksaan keuangan potensi temuan pemeriksaan yang dapat diungkap oleh pemeriksa adalah temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan kecuali kelompok temuan indikasi tindak pidana karena kelompok temuan tersebut hanya diungkap dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu pemeriksaan investigatif. Kelompok temuan yang juga dapat diungkap adalah temuan kelemahan sistem pengendalian intern.

20 Dalam pemeriksaan kinerja potensi temuan yang diungkap oleh pemeriksa adalah temuan 3E dan sebagian dari temuan ketidakpatuhan yaitu kelompok temuan mengenai kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan, potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan, dan kekurangan penerimaan sebagaimana diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

21 Dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu pemeriksa dapat mengungkap seluruh klasifikasi sesuai dengan tujuan spesifik yang ingin dicapai dari pemeriksaan yang dilakukan seperti yang dinyatakan dalam program pemeriksaan.


18

22 Secara ringkas, klasifikasi temuan pemeriksaan berdasarkan jenis pemeriksaan dapat dilihat pada tabel 3 berikut. Tabel 3: Klasifikasi Temuan Pemeriksaan Berdasarkan Jenis Pemeriksaan

Jenis

Pemeriksaan Ketidakpatuhan SPI 3 E

Keuangan Ada, kecuali temuan indikasi tindak pidana

Ada Tidak ada / diisi

Kinerja Ada, khusus temuan mengenai kecurangan yang mengakibatkan: kerugian negara/daerah

atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan

potensi kerugian negara/ daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan

kekurangan penerimaan

Tidak ada/ diisi

Ada

PDTT Ada Ada Ada

C. Penentuan Klasifikasi Temuan Pemeriksaan 23 24

Dalam menentukan klasifikasi temuan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi kelompok temuan. Pemeriksa terlebih dahulu harus mengidentifikasi apakah temuan pemeriksaan dapat diklasifikasikan dalam kelompok temuan kelemahan SPI atau tidak. Apabila temuan teridentifikasi tidak termasuk ke dalam kelompok temuan kelemahan SPI maka selanjutnya pemeriksa mengidentifikasi apakah temuan tersebut masuk ke dalam kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atau temuan 3E sesuai pokok permasalahan yang diungkap dalam keseluruhan uraian temuan pemeriksaan. Sebuah temuan diklasifikasikan ke dalam kelompok temuan kelemahan SPI apabila mengungkap mengenai kurang/tidak adanya tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai atas a. tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, b. keandalan pelaporan keuangan, c. pengamanan aset negara/daerah/perusahaan, dan d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Identifikasi kelompok

temuan

Ciri Temuan kelemahan SPI berkaitan dengan

pencapaian tujuan SPI


19

25

Setelah pemeriksa dapat mengidentifikasi kelompok temuan, langkah selanjutnya adalah menentukan subkelompok temuan. Penentuan subkelompok temuan dilakukan dengan pendekatan akibat yang dinyatakan dalam batang tubuh temuan pemeriksaan tetapi tetap mempertimbangkan unsur lain seperti kondisi, kriteria, sebab dan saran.

Penentuan subkelompok temuan menggunakan

pendekatan akibat dengan mempertimbangkan unsur

lain

26 Setelah pemeriksa dapat menentukan subkelompok temuan, maka penentuan selanjutnya adalah jenis temuan yang merupakan deskripsi singkat pokok permasalahan yang diungkap dalam batang tubuh temuan pemeriksaan.

Jenis temuan merupakan deskripsi singkat pokok

permasalahan yang diungkap

27 Dalam menentukan klasifikasi temuan, pemeriksa harus dapat mengklasifikasikan temuan ke dalam satu klasifikasi jenis temuan. Apabila ada temuan yang menurut pendapat pemeriksa dapat masuk ke dalam dua kategori atau lebih, maka temuan dikategorikan ke dalam klasifikasi jenis temuan dengan permasalahan yang dianggap lebih signifikan.

28 Pemberian kode klasifikasi temuan pemeriksaan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah LHP ditandatangani oleh penanggung jawab pemeriksaan. Proses penentuan klasifikasi temuan pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa dengan persetujuan penanggung jawab pemeriksaan atau kepala subauditorat. Dalam menentukan klasifikasi temuan yang berindikasi tindak pidana, penangung jawab pemeriksaan atau kepala subauditorat harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara/Sub Bagian Hukum dan Humas Perwakilan BPK. Hasil pengklasifikasian tersebut dituangkan dalam Kertas Kerja Input Temuan Pemeriksaan atau KKITP (Lampiran III.2). KKITP selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan bahan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS).

29 LHP dan KKITP disampaikan kepada kasubaud MIA atau kasubagset kepala perwakilan untuk di-input oleh seorang petugas (inputer) ke dalam SMP setelah dibahas dalam proses penyusunan IHPS. Selanjutnya hasil input tersebut divalidasi oleh kasubaud MIA AKN atau kasubagset kepala perwakilan.

30 LHP yang diunggah adalah LHP yang sudah mendapat persetujuan dari Tortama/Kalan. Persetujuan tersebut dituangkan dalam bentuk nota dinas yang menyatakan bahwa LHP tersebut sudah dapat dipublikasikan.

Persetujuan Tortama/Kalan untuk

mempublikasikan LHP


20

D. Mekanisme Perubahan atau Penambahan Klasifikasi Temuan Pemeriksaan

31

Auditorat/perwakilan dapat mengusulkan penambahan atau perubahan klasifikasi temuan pemeriksaan kepada Ditama Revbang d.h.i Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (Dit. EPP) disertai dengan uraian temuan pemeriksaan dimaksud. Berdasarkan usulan tersebut Dit. EPP melakukan reviu apakah temuan tersebut sudah bisa dikelompokkan ke dalam klasifikasi temuan yang sudah ada. Apabila hasil reviu menyatakan bahwa klasifikasi tersebut belum ada atau sudah ada tetapi klasifikasinya tidak tepat maka Dit EPP mengusulkan klasifikasi tersebut untuk ditambahkan dalam SMP. Apabila hasil reviu menyatakan bahwa temuan tersebut sudah bisa dikelompokkan ke dalam klasifikasi yang sudah ada maka Dit EPP membuat penjelasan yang disampaikan kepada auditorat/perwakilan yang menyampaikan usulan. Hasil reviu tersebut disampaikan Dit. EPP kepada auditorat/perwakilan tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak usulan diterima.

E. Klasifikasi Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 32

Klasifikasi rekomendasi hasil pemeriksaan digunakan untuk mengelompokkan rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai kategori tindak lanjut yang disarankan untuk dapat mengatasi masalah yang diungkap dalam temuan pemeriksaan.

33 Pembagian jenis dan kode rekomendasi hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut : 1) Penyetoran ke Kas Negara/Daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat

(Kode: 01); 2) Pengembalian barang kepada Negara, Daerah, BUMN/D, dan

masyarakat (Kode: 02); 3) Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau

penggantian barang/jasa oleh rekanan (Kode: 03); 4) Penghapusan barang milik Negara (Kode: 04); 5) Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian (Kode: 05); 6) Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan

administrasi (Kode: 06); 7) Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan (Kode: 07); 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

pendukung sistem pengendalian (Kode: 08); 9) Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan (Kode:

09); 10) Perubahan atau perbaikan struktur organisasi (Kode: 10); 11) Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan

kasus kepada instansi yang berwenang (Kode: 11); 12) Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit

pengawas intern (Kode: 12); 13) Pelaksanaan sosialisasi (Kode: 13); 14) Lain-lain (Kode: 14).


21

34 Pemetaan rekomendasi dalam database pemantauan tindak lanjut pemeriksaan dilakukan berdasarkan implikasi nilai mata uang. Suatu rekomendasi dikatakan berimplikasi mata uang jika tindak lanjut yang harus dilaksanakan berupa tindakan penyetoran uang atau pengembalian barang atau perbaikan/penggantian barang/jasa yang dapat dinilai dengan uang kepada negara/daerah/perusahaan/masyarakat. Dengan demikian proses input rekomendasi yang memiliki implikasi mata uang ke dalam database pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan disertai dengan input nilai mata uang yang dinyatakan dalam rekomendasi yang bersangkutan.

35 Pemetaan rekomendasi berdasarkan implikasi nilai mata uang dan alternatif rekomendasi untuk tiap-tiap jenis temuan pemeriksaan dimuat dalam lampiran III.3 dan III.4.

F. Penentuan Jenis Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 36

Proses penentuan jenis rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa dengan persetujuan penangung jawab pemeriksaan atau kepala sub auditorat. Penentuan tersebut dituangkan dalam KKITP (Lampiran III.2). Hasilnya kemudian di-input oleh seorang petugas (inputer) ke dalam SMP dan selanjutnya divalidasi oleh kepala sub auditorat MIA AKN atau kasubagset kepala perwakilan.

Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab IV

22

BAB IV

PENUTUP

A. Pemberlakuan Juknis 01

Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan ini mulai berlaku saat ditetapkan oleh Badan melalui Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan.

Juknis ini mulai berlaku sejak

ditetapkan berdasarkan Keputusan BPK.

B. Perubahan Juknis 02

Perubahan Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan akan dilakukan melalui Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang perubahan atas juknis dimaksud.

Perubahan juknis ini dilakukan melalui Keputusan BPK.

C. Pemantauan Juknis

03 Juknis ini merupakan dokumen yang dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan, standar pemeriksaan, dan kondisi lain. Oleh karena itu, pemantauan atas juklak ini akan dilakukan oleh tim Pemantauan Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan. Selain itu, masukan atau pertanyaan terkait dengan juknis ini dapat disampaikan kepada:

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Lantai II Gedung Arsip, BPK-RI Jl. Gatot Subroto 31 Jakarta 10210

Telp. (021)-5704395 pesawat 104, 730 Email: [email protected]

Pemantuan juknis ini dilakukan oleh tim

pemantauan pada Direktorat Litbang

WAKIL KETUA,

ttd.

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HERMAN WIDYANANDA HADI POERNOMO

23

LAMPIRAN III.1 : KEPUTUSAN BPK RI NOMOR : 5/K/I-XIII.2/8/2010 TANGGAL : 27 Agustus 2010

Kamus Klasifikasi Temuan Pemeriksaan

No. Kode Klasifikasi Temuan Deskripsi Contoh Temuan Klasifikasi pada Jenis

Pemeriksaan Keterangan

Keuangan Kinerja PDTT

1. 1 Temuan Ketidakpatuhan Terhadap ketentuan perundang-undangan

a. 101 Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah

Temuan dianggap masuk kategori kerugian apabila telah terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam UU No.1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22 : "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Kerugian tersebut terjadi baik dalam pengelolaan keuangan negara/daerah (APBN/APBD) maupun dalam pengelolaan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan (BUMN/BUMD)

v v v Baik Temuan yang sudah terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) maupun yang belum

1) 10101 Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif Seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam satu Surat Perjanjian (Kontrak) tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan dan pembayaran atas pekerjaan tersebut sudah dibayarkan seluruhnya; termasuk juga pembayaran untuk biaya perjalanan dinas dan pembayaran honor untuk kegiatan yang terbukti fiktif.

1) Dalam Kontrak pengadaan 10 komputer hasil cek fisik menunjukkan tidak ada satu komputer pun yang diterima oleh pengguna barang.

2) Kontrak pekerjaan pelatihan oleh pihak ketiga ternyata tidak dilaksanakan namun pembayaran telah dilakukan

24




2) 10102 Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan

Rekanan pengadaan barang/jasa tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya pekerjaan yang diperjanjikan dan sebagian pembayaran atas pekerjaan tersebut sudah dilakukan (uang muka dan/atau termijn). Pembayaran yang sudah dilakukan tersebut lebih besar daripada uang jaminan pelaksanaan pekerjaan dan/atau jaminan uang muka. Dalam kondisi tersebut rekanan memilih untuk membiarkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dan/atau jaminan uang muka dicairkan oleh pengguna barang/jasa daripada menyelesaikan tanggung jawabnya melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan karena kerugian yang akan diderita (biasanya terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan terhadap harga yang tercantum dalam RAB). Pada akhirnya penyelesaian pekerjaan menjadi tanggung jawab pemerintah

Berdasarkan hasil cek fisik diketahui bahwa ada pekerjaan pembangunan gedung kantor yang tidak selesai. Hasil wawancara dengan pengguna barang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan lelang dan dari hasil lelang tersebut telah diperoleh rekanan pemenang lelang dan telah diikat dengan kontrak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Pengguna barang/jasa telah menerima jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan dengan nilai total sebesar Rp 250 jt; sebaliknya rekanan telah menerima uang muka dan pembayaran termijn I dengan total Rp 300 jt. Di tengah perjalanan pembangunan gedung tersebut, rekanan menghentikan pelaksanaan pekerjaan tanpa ada alasan yang jelas dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran atau waktu pemeriksaan (cek fisik) pembangunan gedung tersebut tidak diselesaikan, sehingga negara mengalami keruguan sebesar Rp 50 jt

3) 10103 Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang

Barang yang diterima (kualitas maupun kuantitas) kurang dari yang seharusnya. Dalam kasus kekurangan volume pekerjaan, pekerjaan yang dilaksanakan kurang 100% tapi pembayaran dilakukan 100% sehingga kerugian yang terjadi merupakan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima

Pembangunan gedung seluas 200 M2 telah selesai dan dilakukan pembayaran 100%. Hasil cek fisik menunjukkan bahwa luas bangunan hanya 160 M2.

Kelebihan pembayaran dalam kegiatan pengadaan barang/jasa

25




4) 10104 Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang

Adanya pembayaran terhadap suatu unsur biaya dalam kontrak yang seharusnya tidak dilakukan.

Berdasarkan analisa atas perhitungan biaya dalam kontrak pekerjaan dengan menggunakan metode unit cost diketahui terdapat perhitungan biaya yang tidak seharusnya diperhitungkan sehingga pembayaran yang telah dilakukan melebihi prestasi pekerjaan yang diterima

Kelebihan pembayaran dalam kegiatan pengadaan barang/jasa

5) 10105 Pemahalan harga (Mark up) Kemahalan yang terjadi akibat pelanggaran prosedur pengadaan atau kecurangan.

1) Dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran harga yang dibayar oleh pemerintah adalah sebesar Rp6 miliar. Setelah dikonfirmasi oleh pemeriksa kepada suplier barang tersebut, ternyata diketahui harga sebenarnya adalah Rp4 miliar sehingga ada indikasi mark up oleh panitia pengadaan barang/jasa sebesar Rp2 miliar.

2) Diketahui pengadaan mobil Toyota Innova untuk spesifikasi 2000 cc Type G adalah Rp200 juta. Setelah dikonfirmasi kepada ATPM, harga untuk spesifikasi tersebut adalah Rp180 juta. (Dalam kasus ini biasanya panitia pengadaan barang/jasa menggunakan rekanan yang bukan dealer mobil akan tetapi rekanan yang merupakan pedagang umum untuk digunakan sebagai kamuflase dalam proses lelang. Dalam kenyataannya, pemeriksa dapat mengembangkan teknik/prosedur audit untuk membuktikan bahwa pembelian mobil tersebut langsung dilakukan ke ATPM)

6) 10106 Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi

Penggunaan uang atau barang secara tidak sah yang digunakan selain untuk keperluan dinas

1) Penggunaan uang persediaan oleh bendaharawan atau sisa uang muka kerja oleh pelaksana kegiatan untuk membiayai keperluan pribadi;

2) AC Split, meja kantor atau BMN

26




lain yang dibawa oleh pegawai negeri secara tidak sah (tanpa surat bon pinjam) dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, misalnya AC split yang seharusnya dipasang di ruangan kantor namun dipasang di rumah pribadi PNS;

3) Di atas tanah milik pemerintah didirikan bangunan pribadi.

7) 10107 Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan

Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara/daerah: 1. menerima lebih dari satu kali honor

rapat untuk hari dan tanggal yang sama;

2. menerima biaya perjalanan dinas lebih dari satu kali untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama;

3. menerima honor rapat akan tetapi pada hari dan tanggal yang sama juga menerima biaya perjalanan dinas; atau

4. menerima biaya honor atau biaya perjalanan dinas yang tidak diperkenankan menurut ketentuan atau melebihi ketentuan.

Diketahui pada tanggal 15 s.d. 25 Juli 2007 pegawai negeri X melaksanakan perjalanan dinas ke kota A dengan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp 10 jt. Hasil pemeriksaan dokumen pembayaran honor rapat diketahui bahwa yang bersangkutan pada tanggal 16 s.d. 19 menerima honor konsinyering sebesar Rp 2 jt. Hasil wawancara dengan PNS yang bersangkutan dan dari hasil penelitian atas keabsahan bukti-bukti pertanggungjawaban diketahui bahwa PNS yang bersangkutan sebenarnya melakukan perjalanan ke kota A. Dengan kerugian negara yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp 2 jt.

8) 10108 Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak

Barang yang diterima dari rekanan pengadaan barang/jasa tidak sama dengan yang diperjanjikan dalam kontrak dan teridentifikasi barang yang diterima berdasarkan perhitungan nilainya lebih rendah dari nilai barang yang diperjanjikan. Kerugian yang terjadi merupakan total loss karena hasil pekerjaan/barang yang diterima tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan yang direncanakan.

Pengadaan komputer dengan spesifikasi processor Intel Pentium Core Duo dan motherboard ASUS. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa Processor yang digunakan adalah AMD dengan kecepatan yang sama dan motherboard yang terpasang adalah ECS. Hasil konfirmasi dengan pedagang komputer ternyata terdapat total harga processor AMD dengan kecepatan yang sama dan motherboard ECS lebih murah dibandingkan total harga Processor Intel Pentium Core Duo dan motherboard ASUS sebesar Rp 1 juta. Kerugian

27




negara yang terjadi merupakan nilai seluruh kontrak sehingga seluruh barang yang diterima harus diganti dengan barang yang sesuai dengan kontrak.

9) 10109 Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan

Terdapat pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan oleh peraturan per-UU-an atau nilai yang diberikan lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan dalam peraturan per-UU-an seperti: 1. kegiatan yang tidak diperkenankan

untuk dibiayai negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah seperti perayaan ulang tahun instansi;

2. pembayaran tunjangan kepada penyelenggara negara/daerah atau pengelola perusahaan negara/daerah yang menyalahi aturan;

3. pembayaran uang kepada pihak yang tidak berhak menurut aturan.

1) Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa seorang kepala dinas menerima tunjangan sewa rumah padahal yang bersangkutan sudah mendapat fasilitas rumah dinas. Menurut ketentuan yang berlaku (Perda terkait, Keputusan Menteri Dalam Negeri atau aturan lain) apabila seorang kepala dinas sudah mendapat fasilitas rumah dinas maka yang bersangkutan tidak boleh menerima tunjangan sewa rumah. Maka tunjangan tersebut adalah kerugian daerah yang harus dikembalikan ke kas daerah;

2) Pemberian bantuan kepada pihak yang tidak berhak atau tidak sah menurut aturan (contoh : bantuan sosial kepada keluarga penyelenggara negara/daerah tanpa alas an yang sah).

Kelebihan pembayaran kepada penyelenggara negara/daerah atau pelaksana kegiatan untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola

28




10) 10110 Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet

Pinjaman/piutang yang macet bukan disebabkan oleh risiko bisnis akan tetapi diakibatkan oleh pelanggaran prosedur atau peraturan per-UU-an sehingga pinjaman menjadi macet atau tidak dapat lagi dilakukan upaya penagihan kepada debitur. Nilai kerugian adalah selisih pinjaman dengan nilai agunan yang bisa disita/ditarik

Sebuah bank pemerintah memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian (5C : Capital, Capacity, Character, Collateral dan Condition of Economy), misalnya dengan sengaja dan tanpa prosedur yang wajar, sebuah bank pemerintah memberikan pinjaman sebesar Rp 1 miliar kepada nasabah yang hanya memberikan jaminan (collateral) sebesar Rp 100 jt. Sehingga kemudian pinjaman tersebut macet (misalnya nasabah melarikan diri atau dinyatakan pailit) pada saat pokok hutang + bunga yang tertunggak sebesar Rp 800 jt. dengan demikian telah terjadi kerugian sebesar Rp 700 jt (setelah dikurangi collateral).

11) 10111 Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian

Penetapan besarnya restitusi pajak atau kompensasi kerugian melebihi dari ketentuan yang berlaku, misal karena pembebanan biaya yang seharusnya tidak dilakukan atau adanya pendapatan Wajib Pajak yang belum/tidak diakui dalam perhitungan pendapatan kena pajak.

Sebuah perusahaan yang merupakan wajib pajak menerima restitusi pajak sebesar Rp 5 miliar. Berdasarkan hasil perhitungan tim pemeriksa terhadap koreksi fiskal laporan keuangan komersial diketahui bahwa terdapat beberapa item biaya yang seharusnya tidak dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak sehingga kerugian yang dialami oleh wajib pajak menjadi lebih rendah. Dengan demikian restitusi yang seharusnya diterima oleh wajib pajak juga berkurang seiring dengan penurunan kerugian yang dialami wajib pajak.

29




12) 10112 Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah

Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah melanggar ketentuan penghapusan dan nilai uang/aset yang diterima oleh negara/daerah atau perusahaan negara/daerah lebih kecil dari nilai aset yang dijual/dipertukarkan/dihapuskan.

Penjualan rumah dinas yang sebenarnya statusnya tidak boleh dijual, namun ada tindakan kecurangan untuk mengubah status rumah dinas tersebut sehingga boleh dijual. Nilai pasar rumah dinas tersebut adalah Rp 1 miliar, namun rumah dinas tersebut dijual dengan nilai Rp 200 jt. Kerugian Negara yang terjadi adalah selisih nilai pasar/nilai sesungguhnya dari aset tersebut dengan nilai uang yang diperoleh Negara yaitu sebesar Rp 800 jt.

13) 10113 Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan

Cukup jelas Atas BMN yang hilang oleh pegawai belum dikenakan Pengenaan Ganti Kerugian Negara.

14) 10114 Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan perbendaharaan (TP) sesuai ketentuan

Cukup jelas Terdapat ketekoran kas di kas negara/daerah yang belum dilakukan proses tuntutan perbendaharaan.

15) 10115 Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan

Pemberhentian upaya hukum untuk menagih piutang kepada debitur yang melanggar ketentuan dan/atau dilakukan tanpa persetujuan pihak yang berwenang.

Penghapusan piutang kepada debitur tertentu yang melanggar ketentuan internal bank dan BI tanpa persetujuan dewan direksi dan atas piutang tersebut bank tidak lagi melakukan upaya penagihan.

16) 10116 Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan

Perusahaan negara/daerah memberikan diskon penjulan kepada konsumen tertentu dengan tarif yang lebih besar dari ketentuan.

Permberian cash discount yang tidak sesuai dengan ketentuan dewan direksi.

30




17) 10117 Penentuan HPP terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah dari yang seharusnya

Entitas mengalami kerugian atau negara dirugikan karena harga jual aset (aset tetap atau persediaan) yang ditentukan lebih rendah dari yang seharusnya (Dalam kasus harga/penjualan reguler/bukan special pricing). Hal tersebut terjadi karena berdasarkan perhitungan HPP entitas telah mendapatkan keuntungan (gross profit) yang diharapkan. Namun, karena adanya komponen biaya pokok produksi yang tidak dimasukkan dalam perhitungan HPP atau karena estimasi harga pokok aset lebih rendah daripada harga wajar aset tersebut, kenyataannya, entitas tersebut mendapatkan gross profit yang lebih kecil jika mengacu pada perhitungan HPP yang benar.

HPP suatu proyek berdasarkan perhitungan terperiksa (auditee) adalah Rp 7 miliar dan harga jual yang disepakati dengan klien adalah Rp 9 miliar sehingga menghasilkan gross profit sebesar Rp 2 miliar. Berdasarkan hasil perhitungan ulang oleh tim pemeriksa dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang berlaku pada perusahaan, ternyata terdapat unsur biaya yang tidak diperhitungkan sebagai perhitungan HPP yang seharusnya sebesar Rp 10 miliar sehingga dengan harga jual sebesar Rp 9 miliar sebenarnya perusahaan mengalami kerugian dari proyek tersebut sebesar Rp 1 miliar.

18) 10118 Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak dapat dicairkan

Jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan karena suatu hal seperti kadaluarsa, bank penjamin bermasalah, dll.

Rekanan pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan dengan jangka waktu yang disepakati dalam kontrak sehingga harus dikenakan sanksi berupa denda dengan nilai maksimum sebesar 5% dari total nilai kontrak. Karena rekanan tersebut tidak mau membayar denda, maka seharusnya pengguna barang/jasa mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan. Namun, jaminan pelaksanaan tersebut tidak dapat dicairkan karena waktu pencairan melewati batas waktu yang tertera dalam jaminan pelaksanaan.

19) 10119 Penyetoran penerimaan negara/daerah dengan bukti fiktif

Adanya penyelewengan uang penerimaan negara/daerah dengan cara membuat bukti penyetoran fiktif seolah-oleh uang yang ada di bendaharawan penerima telah di setor ke kas Negara/daerah.

31




b. 102 Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah

Adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sesuai pengertian dalam UU No.1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22. Potensi kerugian tersebut terjadi baik dalam pengelolaan keuangan negara/daerah (APBN/APBD) maupun dalam pengelolaan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan (BUMN/BUMD)

v v v Kerugian dianggap potensi karena belum terjadi kerugian nyata sesuai pengertian dalam UU No.1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22, tetapi berupa risiko terjadi kerugian apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi di kemudian hari.

1) 10201 Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya

Terdapat kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa yang disebabkan oleh kemahalan harga, kurang volume pekerjaan, kelebihan perhitungan dsb tetapi pembayaran atas pekerjaan tersebut belum dibayar sebagian atau seluruhnya. Hal tersebut berpotensi merugikan Negara/Daerah jika atas pekerjaan tersebut tetap dilakukan pembayaran.

Berdasarkan hasil cek fisik diketahui bahwa ada pekerjaan pembangunan gedung kantor yang sedang dalam proses pengerjaan oleh rekanan. Hasil cek fisik tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekurangan fisik pekerjaan yaitu dengan total nilai sebesar Rp 50 jt. Dari hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa pembayaran termijn terakhir sebesar Rp 100 jt belum dilakukan. Dengan demikian negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 50 jt apabila pembayaran termijn terakhir (pelunasan) atas pekerjaan tersebut tetap dibayarkan sebelum kekurangan fisik yang terjadi diperbaiki oleh rekanan.

32




2) 10202 Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan

Berpotensi mengakibatkan kerugian apabila nyata-nyata rekanan tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan yang sudah disepakati dalam kontrak. Kerugian dihitung setelah dikurangi biaya retensi.

Hasil cek fisik atas pembangunan gedung kantor menunjukkan bahwa pembangunan fisik telah selesai 100%, namun sampai batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan walaupun dari hasil cek fisik diperoleh fakta bahwa terdapat beberapa bagian gedung telah mengalami kerusakan.

3) 10203 Aset dikuasai pihak lain Aset pemerintah seperti tanah, gedung atau peralatan kantor yang digunakan pihak lain secara tidak sah dan tanpa adanya perjanjian pinjam meminjam yang jelas atau aset yang belum dikembalikan oleh pihak lain setelah berakhirnya masa peminjaman yang tertera dalam surat perjanjian pinjam meminjam

1) Hasil pemeriksaan fisik atas Barang Milik Negara berdasarkan daftar inventaris kantor yang dilakukan pada tanggal 17 Juni 2008 menunjukkan bahwa terdapat notebook kantor senilai Rp 16 jt yang dipinjam oleh pegawai dengan menggunakan nota peminjaman. Batas peminjaman berdasarkan nota tersebut adalah tanggal 1 Februari 2008. 2) Di atas tanah milik pemerintah didirikan bangunan milik swasta. Tanah tersebut digunakan berdasarkan surat perjanjian pinjam-meminjam. Berdasarkan hasil penelitian atas dokumen surat perjanjian pinjam-meminjam tersebut diketahui bahwa masa berakhirnya pinjaman tersebut tidak diatur secara jelas.

4) 10204 Pembelian aset yang berstatus sengketa Pemerintah telah melakukan pembayaran atas suatu aset dan di kemudian hari diketahui bahwa aset tersebut berstatus sengketa. Berpotensi merugikan negara apabila ternyata di pengadilan terbukti bahwa tanah yang dibeli bukan milik pihak yang menerima pembayaran

Pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor yang dibeli dari masyarakat dengan surat-surat kepemilikan yang lengkap dan sah, namun setelah dilakukan pembayaran di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain yang mengaku sebagai pemilik sah dari tanah yang dibeli dan memiliki bukti-bukti kepemilikan yang juga sah menurut ketentuan yang berlaku.

33




5) 10205 Aset tidak diketahui keberadaannya Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat aset yang tercantum dalam catatan akuntansi BMN tetapi tidak diketahui keberadaan fisiknya.

Peralatan kantor yang tidak diketahui keberadaannya pasca reorganisasi atau penggabungan dua atau lebih departemen atau kementerian negara/lembaga.

6) 10206 Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan

Tidak adanya jaminan atas pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan kayu/barang negara, dan pemberian fasilitas seperti kemudahan ekspor/impor.

1) Untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa rekanan tidak memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan, atau jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak ditambah/disesuaikan dengan nilai kontrak yang berubah menjadi lebih tinggi karena adanya addendum.

2) Kayu hasil pembukaan lahan transmigrasi dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan menggunakan surat ijin pemanfaatan kayu. Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa pihak ketiga belum menyerahkan bank garansi, sementara kayu dimaksud telah diangkut ke gudang pemohon dan pembayaran atas kayu tersebut belum diterima oleh pemerintah.

7) 10207 Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah

Adanya kewajiban pihak ketiga berdasarkan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan tertentu untuk menyerahkan sejumlah aset kepada negara/daerah yang belum dilaksanakan.

Pengembang belum menyerahkan fasos/fasum yang dipersyaratkan terkait dengan pengembangan kawasan tertentu menjadi kawasan perumahan.

34




8) 10208 Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih

Piutang/pinjaman yang berpotensi macet terjadi bukan disebabkan oleh risiko bisnis akan tetapi diakibatkan oleh pelanggaran prosedur atau peraturan per-UU-an sehingga piutang/pinjaman berpotensi macet. Namun, atas piutang tersebut masih dapat dilakukan upaya penagihan kepada debitur. Potensi nilai kerugian adalah selisih pinjaman dengan nilai agunan yang bisa disita/ditarik.

Sebuah bank pemerintah memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian (5C : Capital, Capacity, Character, Collateral dan Condition of Economy), misalnya dengan sengaja dan tanpa prosedur yang wajar, sebuah bank pemerintah memberikan pinjaman sebesar Rp 1 miliar kepada nasabah ketika perekonomian sedang mengalami krisis (condition of economy). Karena krisis belum juga mereda, kemudian pembayaran atas pinjaman tersebut menjadi tersendat-sendat. Hal tersebut terlihat dari pembayaran cicilan dari nasabah yang selalu lewat dari tanggal jatuh tempo dengan tenggang waktu yang termasuk kategori "diawasi".

9) 10209 Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan

Penghapusan piutang dalam laporan keuangan yang melanggar ketentuan dan/atau dilakukan tanpa persetujuan pihak yang berwenang, tetapi atas piutang tersebut masih dapat diupayakan untuk ditagih.

Penghapusan catatan piutang kepada debitur tertentu yang melanggar ketentuan internal bank dan BI tanpa persetujuan dewan direksi, tetapi bank masih mengupayakan untuk dapat menagih piutang yang dihapus buku tersebut.

10) 10210 Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai

Pada akhir tahun anggaran terdapat pencairan anggaran oleh pengelola anggaran untuk membayar pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan walaupun pekerjaan tersebut belum selesai.

Pada akhir tahun anggaran terdapat kontrak pekerjaan renovasi gedung kantor. Pada batas akhir pencairan, prestasi pekerjaan yang telah selesai baru mencapai 75%. Namun, Berita Acara serah terima (BAST) menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% sehingga SP2D yang diterbitkan untuk membayar pekerjaan tersebut dicairkan sebesar 100%.

35




c. 103 Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah

Penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tetapi tidak masuk ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan.

v x v Termasuk kekurangan penerimaan negara/daerah yang ditemukan dalam pemeriksaan atas perusahaan negara/daerah

1) 10301 Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah

Cukup jelas 1) Hasil pemeriksaan atas dokumen pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa rekanan terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak, namun rekanan tersebut belum dikenakan denda atas keterlambatan tersebut.

2) Hasil pemungutan PNBP yang ada pada rekening bendaharawan penerima belum disetor ke kas negara.

3) PNBP atas penggunaan jasa pelayanan oleh masyarakat tidak dipungut.

4) PNBP atas penggunaan/pengelolaan aset negara oleh pihak ketiga tidak dipungut.

5) PNBP belum diterima karena perbedaan sistem/penafsiran atas kontrak subsidi listrik, BBM, dan lain-lain.

6) PBB belum diterbitkan SPPT. 7) BUMN/BUMD sebagai wajib

pungut pajak belum menyetorkan pajak yang dipungut dari wajib pajak ke kas negara/daerah.

36




2) 10302 Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah

Penggunaan penerimaan negara/daerah tanpa melalui mekanisme anggaran (melanggar asas "bruto")

PNBP yang berasal dari pelayanan kepada masyarakat digunakan untuk pembayaran honor petugas pelayanan tanpa melalui mekanisme anggaran (PNBP disetor ke kas negara kemudian tahun berikutnya dianggarkan untuk kegiatan yang terkait dengan pelayanan yang menghasilkan PNBP)

4) 10303 Dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah

Cukup jelas Dana bagi hasil dari pusat belum masuk ke kas daerah karena belum ditransfer dari pusat atau sudah ditransfer tetapi masuk ke rekening antara

5) 10304 Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak

Penerimaan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk penerimaan suatu instansi, tetapi dipungut/ digunakan oleh instansi lain yang tidak berhak atau disetor ke instansi yang tidak berhak.

1) PNBP dari penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berdasarkan ketentuan (fatwa Mahkamah Agung) merupakan penerimaan Depnakertrans, akan tetapi oleh Pemerintah Daerah sebagai wajib pungut disetorkan ke kas daerah.

2) Penerimaan daerah yang disetor ke kas Negara atau dipungut oleh Pemerintah Pusat.

3) Potongan pajak pusat yang dipotong oleh pemerintah daerah digunakan oleh pemerintah daerah.

6) 10305 Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan

Tarif yang dikenakan kepada wajib setor lebih rendah daripada tarif yang diatur menurut ketentuan yang berlaku sehingga pajak/PNBP yang diterima oleh negara/daerah lebih kecil dari yang seharusnya.

7) 10306 Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS

Hasil perhitungan kembali atas bagi hasil menunjukkan bahwa besarnya bagi hasil yang telah disetor ke kas negara lebih kecil dari yang seharusnya karena adanya unsur biaya yang tidak boleh diperhitungkan atau adanya kesalahan perhitungan dalam cost recovery.

Perhitungan kembali bagi hasil PPS dan KMGBP periode 2003 s.d. 2007 menunjukkan adanya koreksi alokasi biaya depresiasi yang mengurangi cost recovery periode tersebut seluruhnya sebesar US$2.180 miliar. Hal tersebut mengakibatkan KKKS PT Pertamina (persero) dan KKKS PT Pertamina EP

37




mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tambahan bagian negara masing-masing sebesar US$683.83 juta dan US$631.91 juta atau seluruhnya sebesar US$1.31 miliar.

8) 10307 Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah

Subsidi yang telah dibayarkan oleh pemerintah lebih besar dari seharusnya.

e. 104 Administrasi Temuan yang mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian/potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

v x v

1) 10401 Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)

Pertanggungjawaban keuangan telah selesai (SPM GU untuk di Pusat atau SPM BS di Daerah sudah terbit), namun tidak disertai bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan/atau sah untuk memperoleh pembayaran.

Pertanggungjawaban pengeluaran untuk bantuan parpol hanya berupa tanda terima dari parpol yang menerima bantuan dan tidak disertai bukti-bukti penggunaannya.

Temuan diklasifikasikan sebagai temuan administrasi setelah tim pemeriksa menempuh prosedur untuk dapat memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dibiayai dari anggaran tidak fiktif sehingga permasalahan yang terjadi benar-benar diyakini sebagai permasalahan yang bersifat administratif.

38




2) 10402 Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran

Pekerjaan sudah dimulai sebelum kontrak pekerjaan ditandatangani atau dokumen anggaran disetujui DPR/DPRD.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pelaksanaan pekerjaan (buku harian proyek) menunjukkan bahwa pekerjaan telah dimulai sebelum kontrak pekerjaan ditandatangani karena proses lelang belum tuntas, misalnya keberatan-keberatan dari rekanan-rekanan yang kalah belum dievaluasi.

3) 10403 Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)

Terdapat proses pengadaan yang tidak mengacu kepada peraturan per-UU-an atau sebagian kegiatan yang harus dilakukan dalam proses pengadaan tidak dilaksanakan.

HPS tidak dibuat.

4) 10404 Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan

Untuk kegiatan yang sama atau pengadaan barang sama dalam satu kegiatan/program yang pengadaannya dilakukan berulang-ulang dengan nilai yang lebih kecil untuk menghindari pelelangan.

Pengadaan 20 unit komputer untuk kelengkapan lab komputer dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran sehingga pengadaannya dilakukan dengan penunjukan langsung dengan tujuan menghindari pelelangan.

5) 10405 Pelaksanaan lelang secara proforma Dokumen pengadaan lengkap namun berdasarkan pendalaman auditor, diketahui bahwa sebagian atau seluruh kegiatan yang tercermin dalam dokumen pengadaan ternyata lelang tidak dilaksanakan.

Hasil pemeriksaan dokumen lelang menunjukkan seluruh proses lelang yang diharuskan menurut ketentuan (Kepres 80 Tahun 2003) dilaksanakan dengan tertib. Namun hasil pemeriksaan selanjutnya diketahui bahwa dokumen penawaran dari rekanan dibuat oleh panitia pengadaan sendiri untuk mengatur pemenang tender.

6) 10406 Penyimpangan terhadap peraturan per-UU-an bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam administrasi pengelolaan BMN seperti masalah penatausahaan, penghapusan, dll, dan tidak menimbulkan kerugian negara/daerah.

Barang belum diadministrasikan, daftar-daftar belum dibuat, dan penghapusan tanpa persetujuan Menteri Keuangan.

7) 10407 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.

Penyimpangan berupa ketidakpatuhan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu dan tidak menimbulkan kerugian negara/daerah

1) Kegiatan eksploitasi perusahaan tambang batu bara di kawasan hutan menyalahi ketentuan

2) Pengeluaran dana untuk investasi pada kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan

39




8) 10408 Koreksi perhitungan susbsidi/kewajiban pelayanan umum

Koreksi perhitungan subsidi yang tidak berdampak pada pengembalian atau kompensasi subsidi.

9) 10409 Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan

Metode perhitungan yang digunakan dalam pembentukan cadangan piutang, penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan.

Perhitungan penyisihan piutang usaha dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan kepeutusan Menteri Negara Otonomi Daerah No.8 Tahun 2000.

10) 10410 Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan

Pada saat pemeriksaan dilaksanakan, penerimaan negara/daerah sudah disetor ke kas negara/daerah tetapi berdasarkan pemeriksaan atas dokumen penyetoran menunjukkan bahwa tanggal penyetoran dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan.

Penyetoran PNBP oleh bendaharawan penerima ke kas negara melewati batas akhir tahun anggaran.

11) 10411 Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan

Pada saat pemeriksaan dilaksanakan, kas di bendaharawan sudah disetor ke kas negara/daerah tetapi berdasarkan pemeriksaan atas dokumen penyetoran menunjukkan bahwa tanggal penyetoran/pertanggungjawaban dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan.

Penyetoran kas di bendaharawan pengeluaran ke kas negara melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan.

12) 10412 Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah

Sisa kas akhir tahun anggaran yang ada dalam pengurusan bendahara pengeluaran belum disetorkan kas negara/daerah yang menurut ketentuan yang berlaku sisa kas tersebut seharusnya disetorkan ke kas negara/daerah.

13) 10413 Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah

Kegaiatan penyertaan modal atau investasi lainnya tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Tidak ada sertifikat saham atau obligasi atas penempatan dana pemerintah daerah pada perusahaan daerah.

14) 10414 Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah

Aset tetap berupa tanah, bangunan, atau peralatan dan mesin tidak/belum didukung oleh bukti kepemilikan yang sah yang menunjukkan bahwa aset tersebut adalah milik negara/daerah/perusahaan.

Tanah belum bersertifikat; mobil tidak dilengkapi dengan BPKB, dll.

40




15) 10415 Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah

Penggunaan anggaran untuk kegiatan lain (dengan MAK berbeda) tanpa melalui mekanisme pengalihan yang telah ditetapkan dalam peraturan per-UU-an.

Penggunaan anggaran untuk kegiatan pelatihan digunakan untuk perjalanan dinas tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menyetujui pengalihan tersebut.

Secara substansi penggunaan anggaran untuk kegiatan dengan MAK berbeda walaupun pelaporan dalam LRA masih menggunakan MAK yang sama seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran (mengacu pada prinsip subtance over form).

16) 10416 Pelampauan pagu anggaran Pencairan anggaran dilakukan melebihi batas dana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran tanpa adanya revisi anggaran.

f. 105 Indikasi Tindak Pidana Temuan yang mengungkap adanya indikasi tindak pidana, yaitu temuan yang mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan.

x x v Khusus pemeriksaan investigatif

1) 10501 Indikasi Tindak Pidana Korupsi Pengertian sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri/orang lain/organisasi yang merugikan keuangan Negara.

2) 10502 Indikasi Tindak Pidana Perbankan Pengertian sesuai dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Penggelapan dana nasabah untuk pendanaan proyek pada perusahaan yang berada pada satu grup.

3) 10503 Indikasi Tindak Pidana Perpajakan Pengertian sesuai dengan UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan.

1) Penggelapan pajak; 2) Restitusi pajak dengan

menggunakan dokumen fiktif.

41




4) 10504 Indikasi Tindak Pidana Kepabeanan Pengertian sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Penyelundupan barang

5) 10505 Indikasi Tindak Pidana Kehutanan Pengertian sesuai UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Penebangan liar, pengalihan fungsi hutan, dsb.

6) 10506 Indikasi Tindak Pidana Pasar Modal Pengertian sesuai UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

insider trading

7) 10507 Indikasi Tindak Pidana Khusus Lainnya Tindak Pidana Khusus selain yang telah disebutkan di atas

Tindak pidana pemalsuan dokumen

2. 2 Temuan kelemahan sistem pengendalian intern

Kurang/tidak adanya tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

v x v Ketidakpatuhan terhadap peraturan mengenai sistem dan prosedur;

Terkait permasalahan pengendalian internal baik menurut COSO maupun OKP 6;

Merupakan unsur sebab terjadinya ketidakpatuhan yang diuraikan secara rinci dalam kondisi temuan pemeriksaan.

a. 201 Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan

Kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset.

1) 20101 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat

Cukup jelas Terdapat dokumen sumber berupa SPM yang sudah diterbitkan SP2D-nya belum dicatat oleh UAKPA mengakibatkan realisasi belanja kurang dicatat (understated).

42




2) 20102 Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan

Proses atau tata cara maupun organisasi akuntansi dan pelaporan yang dilaksanakan oleh entitas yang diperiksa tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku.

1) Organisasi penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terutama Sistem Akuntansi Aset Tetap tidak dilakukan secara berjenjang sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

2) Proses input laporan keuangan tidak menggunakan data yang valid.

3) 20103 Entitas terlambat menyampaikan laporan Cukup jelas Penyampaian LRA dan Neraca Kementerian Negara/Lembaga ke Departemen Keuangan melebihi batas waktu yang ditetapkan yaitu 2 bulan sejak tahun anggaran berakhir.

4) 20104 Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai

Sistem informasi dan pelaporan yang ada pada entitas yang diperiksa tidak dapat mendukung terciptanya informasi akuntansi dan pelaporan yang akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-W) atau Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) tidak dibentuk

5) 20105 Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai

Cukup jelas Unit akuntansi tidak memiliki cukup personil untuk menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan atau personil yang ada tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan sistem informasi akuntansi dan pelaporan.

b. 202 Kelemahan sistem pengendalian

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

Kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa sehingga dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

43




1) 20201 Perencanaan kegiatan tidak memadai Kegiatan penganggaran tidak sesuai dengan tahapan yang seharusnya; salah penganggaran, dll

1) Biaya untuk kegiatan perjalanan dinas untuk mendukung kegitan operasional dianggarkan dalam kegiatan pelatihan yang sifatnya tidak rutin.

2) Belanja untuk pembelian peralatan yang seahrusnya dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja barang.

2) 20202 Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan

Cukup jelas Mekanisme penyetoran PNBP berjenjang dalam suatu entitas (tidak langsung disetor ke kas negara) atau mekanisme pemungutan yang tidak mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan.

3) 20203 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja

Cukup jelas Besaran tunjangan pegawai tidak mengacu pada ketentuan intern yang telah disahkan oleh pimpinan entitas.

4) 20204 Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD

Belanja tidak dicatat/diakui sebagai pengeluaran pemerintah atau adanya penggunaan uang negara (dana cadangan) yang tidak mempunyai allotment dalam UU APBN/Perda APBD.

Penggunaan dana cadangan untuk dana talangan yang tidak ada dalam dokumen anggaran dan tidak dicatat sebagai realisasi anggaran baik pengeluaran maupun pengembaliannya.

5) 20205 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan

Kebijakan yang dibuat tidak tepat atau kebijakannya sudah tepat tetapi dalam pelaksanaannya tidak tepat sehingga negara/daerah atau perusahaan negara/daerah kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya diterima.

Penerapan tarif PSDH atas kayu berdiameter kecil tidak konsisten karena ada jenis kayu bulat kecil yang dikenakan tarif PSDH lebih kecil dari kelompok kayu sejenis lainnya sehingga negara kehilangan potensi penerimaan sebesar selisih tarif PSDH yang dikenakan dengan tarif kayu sejenis lainnya.

44




6) 20206 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja

Kebijakan yang dibuat tidak tepat atau kebijakannya sudah tepat tetapi dalam pelaksanaannya tidak tepat sehingga negara/daerah atau perusahaan negara/daerah harus menanggung biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan.

1) Perusahaan terlambat membayar kewajiban pada saat tanggal jatuh tempo sehingga perusahaan harus menanggung denda/finalty atas keterlambatan penyelesaian kewajiban tersebut.

2) Penyerapan pinjaman luar negeri terlambat mengakibatkan Negara harus menanggung tambahan biaya berupa commitment fee.

7) 20207 Kelemahan pengelolaan fisik aset Lemahnya manajemen fisik aset seperti kas, surat berharga atau aset setara kas lainnya, persediaan dan aset tetap yang mengakibatkan fisik aset berpotensi hilang/berkurang atau rusak.

1) Penyimpanan kas, surat berharga atau aset setara kas lainnya dalam tempat yang tidak didukung pengamanan yang memadai seperti filling cabinet, lemari kayu, dll.

2) Kebocoran air PDAM yang melebihi batas toleransi yang diperkenankan akibat pengendalian saluran pipa air yang tidak memadai.

3) Mencairnya persediaan balok es karena suhu gudang yang kurang dingin.

4) Persediaan rusak karena pemeliharaan gudang yang tidak memadai.

c. 203 Kelemahan struktur pengendalian

intern Kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa sehingga berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan.

1) 20301 Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur

Entitas belum membuat atau menetapkan SOP atau SOP yang telah ditetapkan tidak mengakomodir suatu prosedur yang penting dalam suatu sistem.

Entitas tidak memiliki prosedur pengajuan surat penugasan pegawai yang baku.

45




2) 20302 SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati

Entitas memiliki SOP yang baku namun SOP tersebut tidak dapat berjalan secara efektif atau sama sekali tidak berjalan atau tidak ditaati.

Surat penugasan pegawai ditandatangani oleh pejabat yang tingkatannya lebih rendah dari tingkat yang ditetapkan dalam SOP.

3) 20303 Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern

Satuan Pengawas intern belum dibentuk secara resmi berdasarkan Surat Ketetapan Pimpinan Entitas.

Entitas yang diperiksa tidak memiliki personil auditor internal yang memadai.

4) 20304 Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal

Satuan Pengawas Intern intern yang telah dibentuk secara resmi berdasarkan Surat Ketetapan Pimpinan Entitas tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Auditor internal tidak melakukan pemeriksaan atas proses penyusunan laporan keuangan entitas.

5) 20305 Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai

Dalam organisasi yang diperiksa, baik pembagian organisasi maupun tugas dan fungsinya tidak secara memadai mendukung fungsi pengendalian.

Adanya perangkapan fungsi pada satu unit kerja yang seharusnya dipisahkan seperti fungsi pencatatan dan fungsi penyimpanan.

3. 3 Temuan 3E

a. 301 Ketidakhematan/pemborosan/ ketidakekonomisan

Temuan ini mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kualitas/kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.

x v v

1) 30101 Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan

Jumlah barang yang dibeli melebihi kebutuhan yang direncanakan atau kebutuhan nyata dengan jumlah yang material.

Terdapat sisa barang hasil pengadaan yang tidak digunakan dengan jumlah yang cukup material setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.

2) 30102 Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar

Kualitas dan kuantitas barang/jasa tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Setempat, Instansi yang berwenang atau ketentuan intern instansi yang diperiksa.

Pembelian komputer per unit Rp 20 jt, menurut standar Pemda setempat harga komputer untuk spesifikasi yang sama adalah Rp 15 jt sehingga terjadi pemborosan sebesar Rp 5 jt per unit.

46




3) 30103 Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga

1) Entitas mendapatkan barang/jasa lebih mahal dibandingkan rata-rata harga pengadaan untuk suatu kualitas yang telah ditetapkan.

2) Entitas mendapatkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dibandingkan rata-rata kualiatas barang/jasa hasil pengadaan untuk suatu harga beli yang sama.

3) Kemahalan yang diakibatkan oleh penetapan harga dalam HPS terlalu tinggi dibandingkan dengan harga wajar barang/jasa yang ada di pasar. Barang yang dibeli bersifat umum, banyak penyedia barang/jasa, tapi berdasarkan data hasil survai di pasar pada waktu yang relevan, fakta menunjukkan bahwa pada umumnya harga pasar barang/jasa yang bersangkutan jauh lebih rendah dari harga yang ditetapkan dalam HPS.

Pembelian Notebook Satellite U205-S5057 dengan harga Rp 25 jt. Hasil survai menunjukkan bahwa pada waktu yang relevan dengan waktu pembelian ternyata harga notebook untuk spesifikasi tersebut adalah Rp20 jt sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp5 jt.

b. 302 Ketidakefisienan Temuan yang berorientasi pada

proses, yaitu rasio antara input dan output yang lebih tinggi dibandingkan standar atau rata-rata rasio untuk kegiatan serupa.

x v v

1) 30201 Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya

Rasio penggunaan kuantitas input untuk satu satuan input lebih besar/tinggi dari standar yang ditetapkan dalam peraturan per-UU-an atau menurut standar baku yang ditetapkan oleh ahli.

1) Pengaspalan 1 km jalan membutuhkan 10 drum aspal tetapi kenyataan dipakai 12 drum aspal.

2) Jangka waktu penyelesaian 1 buah dokumen membutuhkan waktu 3 hari dibandingkan dengan standar pelayanan yang mengharuskan penyelesaian dokumen dilaksanakan dalam 1 hari.

47




2) 30202 Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya

Rasio penggunaan kualitas input untuk satu satuan input lebih besar/tinggi dari standar yang ditetapkan dalam peraturan per-UU-an atau menurut standar baku yang ditetapkan oleh ahli.

Pelaksanaan konsinyering yang seharusnya dilaksanakan di pusdiklat atau hotel bintang empat, tapi dilaksankan di hotel bintang lima.

c. 303 Ketidakefektifan Temuan ini berorientasi pada pencapaian hasil (outcome), yaitu temuan yang mengungkap kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

x v v

1) 30301 Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan

Penggunaan anggaran tidak efektif karena dalam pelaksanaannya sasaran kegiatan tidak tepat seperti yang tercantum dalam dokumen anggaran atau anggaran digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam dokumen anggaran

1) Pemberian bantuan sosial yang salah sasaran.

2) Bantuan untuk instansi vertikal.

Kegiatan yang dibiayai masih dalam MAK yang sama tetapi mengakibatkan tujuan yang hendak dicapai berdasarkan dokumen anggaran menjadi tidak terwujud.

2) 30302 Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan

Penggunaan anggaran tidak efektif karena barang/jasa yang telah dibeli sesuai anggaran yang direncanakan digunakan bukan untuk kegiatan yang semula direncanakan.

1) Penggunaan kendaraan dinas oleh istri pejabat untuk keperluan pribadi yang sedianya direncanakan untuk keperluan dinas.

2) Penggunaan alat kesehatan hasil pengadaan yang sedianya digunakan untuk mendukung kegiatan puskesmas keliling tetapi digunakan untuk keperluan puskesmas.

48




3) 30303 Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan

Barang/jasa hasil pengadaan belum/tidak dapat dimanfaatkan karena berbagai faktor seperti perencanaan yang tidak akurat atau adanya perubahan lingkungan yang mengakibatkan barang/jasa belum/tidak dapat disalurkan/dimanfaatkan.

Pengadaan buku untuk bantuan operasional sekolah yang menggunakan kurikulum yang sudah tidak dipergunakan lagi sehingga buku tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar.

4) 30304 Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi

Pemanfaatan barang/jasa sesuai dengan rencana tetapi tidak mendukung atau berdampak pada pencapaian tujuan organisasi.

Pengadaan jaringan internet pada kantor UPT Dinas tidak dapat mendukung proses perencanaan maupun pelaporan kegiatan organisasi.

5) 30305 Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi

Cukup jelas Pembangunan jembatan atau jalan yang terhambat karena proses pembebasan tanah yang terlambat atau terhambat status tanah yang terlibat sengketa.

6) 30306 Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal

pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara optimal sehubungan dengan adanya berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat

Fungsi pelayanan pembuatan surat-surat yang tidak didukung dengan teknologi komputer yang memadai sehingga proses penyelesaian surat membutuhkan waktu yang cukup lama.

7) 30307 Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai

Cukup jelas Dinas Pendapatan tidak melakukan upaya proaktif untuk melakukan penagihan pajak daerah sehingga target PAD yang bersumber dari pajak daerah tidak tercapai.

49




8) 30308 Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif

Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak berpengaruh terhadap peningkatan penjualan atau pengumpulan dana pihak ketiga.

Dana pemasaran pada BUMN atau dana APBN/APBD yang digunakan untuk sosialisasi atau kunjungan kerja untuk mempromosikan iklim investasi namun tidak mendatangkan hasil seperti yang diharapkan.

Keterangan :

V = klasifikasi temuan disajikan dalam laporan pemeriksaan menurut jenis pemeriksaan yang tercantum dalam judul kolom

X = klasifikasi temuan tidak disajikan dalam laporan pemeriksaan menurut jenis pemeriksaan yang tercantum dalam judul kolom

WAKIL KETUA,

ttd.


ttd.


50

LAMPIRAN III.2 : KEPUTUSAN BPK RI NOMOR : 5/K/I-XIII.2/8 /2010 TANGGAL : 27 Agustus 2010

Kertas Kerja Input Temuan Pemeriksaan

Obrik : No & Tgl LHP : Jenis pemeriksaan : Tahun Anggaran : AKN/Perwakilan :

No Judul Temuan kode

Klasifikasi Temuan

No Rekomendasi Kode

Rekomendasi Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

1 1 2 dst 2 1 2

dst

3 1

2

dst

dst

Telah divalidasi oleh: Penanggung Jawab

Pemeriksaan/Kasubaud

Kasubaud MIA/Kasubagset Kalan

Nama Nama

NIP NIP Keterangan : Kolom 1: diisi dengan No. urut temuan pemeriksaan.

51

Kolom 2: diisi dengan uraian judul temuan sesuai LHP. Kolom 3: diisi dengan kode klasifikasi temuan sesuai tabel 2 dalam bab III juknis ini. Kolom 4: diisi dengan no. urut rekomendasi per temuan pemeriksaan. Kolom 5: diisi dengan uraian rekomendasi sesuai LHP. Kolom 6: diisi dengan kode rekomendasi sesuai paragrap 33 Bab III juknis ini.

WAKIL KETUA,

ttd.


ttd.


52


Pemetaan Rekomendasi Berdasarkan Implikasi Nilai Mata Uang

No. Rekomendasi

Berimplikasi nilai Mata Uang

Ya Tidak

1. Penyetoran ke Kas Negara/Daerah, Kas BUMN/D, dan Masyararakat √

2. Pengembalian barang kepada Negara, Daerah, BUMN/D, dan masyarakat √

3. Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan

√

4. Penghapusan barang milik Negara √

5. Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian √

6. Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi √

7. Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan √

8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian

√

9. Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan √

10. Perubahan atau perbaikan struktur organisasi √

11. Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang

√

12. Pelaksanaan penelitian oleh Tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern √

13. Pelaksanaan sosialisasi √

14. Lain-lain √

WAKIL KETUA,

ttd.


ttd.


53


Alternatif Rekomendasi untuk Tiap-tiap Jenis Temuan Pemeriksaan

No. Kode Klasifikasi Temuan Alternatif Rekomendasi

(No. urut rekomendasi berdasarkan lampiran III.3 juknis ini)

1. 1 Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan

a. 101 Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah

1) 10101 Belanja dan/atau pengadaan barang/jasa fiktif 1, 5, 9,11,12 2) 10102 Rekanan pengadaan barang/jasa tidak

menyelesaikan pekerjaan 1, 3,11,12

3) 10103 Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang 1, 3, 5, 9, 11, 12 4) 10104 Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume

pekerjaan dan/atau barang 1, 3, 5, 9, 11, 12

5) 10105 Pemahalan Harga (Mark up) 1, 5, 9,11,12 6) 10106 Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi 1, 2, 5, 9, 11, 12

7) 10107 Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan

1, 5, 9, 11, 12

8) 10108 Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak

1, 3, 5, 11, 12

9) 10109 Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan 1, 5, 9, 11, 12

10) 10110 Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet

1, 5, 9, 11, 12

11) 10111 Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian

1, 5, 9, 11, 12

12) 10112 Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah

1, 5, 9, 11, 12

13) 10113 Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan

1, 2, 3, 5, 9,11,12

14) 10114 Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan perbendaharaan (TP) sesuai ketentuan

1, 2, 3, 5, 9,11,12

15) 10115 Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan 1,5,7,9,11,12

16) 10116 Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan 1,5,9,11,12

54



17) 10117 Penentuan HPP terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah dari yang seharusnya

1, 5, 9, 11, 12

18) 10118 Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak dapat dicairkan

1,5,9,11,12

19) 10119 Penyetoran penerimaan negara/daerah dengan bukti fiktif

1,5,9,11,12

b. 102 Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian

negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah

1) 10201 Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya

5, 9, 12

2) 10202 Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan

3, 6, 9, 12

3) 10203 Aset dikuasai pihak lain 2, 5, 6, 9, 12 4) 10204 Pembelian aset yang berstatus sengketa 5, 6, 9, 12 5) 10205 Aset tidak diketahui keberadaannya 2,5, 6, 9, 12

6) 10206 Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan

5, 6, 9, 12

7) 10207 Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah

5, 6, 9, 12

8) 10208 Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih

5, 9, 12

9) 10209 Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan 5,7,9,11,12

10) 10210 Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai

1,3,5,9,11,12

c. 103 Kekurangan penerimaan negara/daerah atau

perusahaan milik Negara/daerah

1) 10301 Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah

1, 5, 9, 11, 12

2) 10302 Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah 5, 6, 9, 12 3) 10303 Dana perimbangan yang telah ditetapkan belum

masuk ke kas daerah 1, 5, 6, 9, 12

4) 10304 Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak

1, 5, 6, 9,11,12

5) 10305 Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan

1, 5, 6, 9,12

55



6) 10306 Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS 1, 5, 6, 9,12

7) 10307 Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah 1, 5, 6, 9,12

d. 104 Administrasi 1) 10401 Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak

lengkap/tidak valid) 5, 6, 9, 12

2) 10402 Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak 5, 9, 12 3) 10403 Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan

(tidak menimbulkan kerugian negara) 5, 6, 9, 13

4) 10404 Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan 5, 6, 9, 12 5) 10405 Pelaksanaan lelang secara proforma 5, 9, 12 6) 10406 Penyimpangan terhadap peraturan per-UU-an

bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan

4, 5, 6, 9, 13

7) 10407 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.

5,9,12

8) 10408 Koreksi perhitungan susbsidi/kewajiban pelayanan umum

6,9

9) 10409 Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan

5,6,9,12

10) 10410 Penyetoran Penerimaan Negara/Daerah melebihi batas waktu yang ditentukan

5,9

11) 10411 Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan

5,9

12) 10412 Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara/daerah

1, 5, 6, 9, 12

13) 10413 Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah

5,6,9,12

14) 10414 Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah

5,6,9,12

15) 10415 Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah 5, 9 16) 10416 Pelampauan pagu anggaran 5,6,9,12

f. 105 Indikasi Tindak Pidana 1) 10501 Indikasi Tindak Pidana Korupsi 5, 11, 12 2) 10502 Indikasi Tindak Pidana Perbankan 5, 11, 12 3) 10503 Indikasi Tindak Pidana Perpajakan 5, 11, 12 4) 10504 Indikasi Tindak Pidana Kepabeanan 5, 11, 12 5) 10505 Indikasi Tindak Pidana Kehutanan 5, 11, 12 6) 10506 Indikasi Tindak Pidana Pasar Modal 5, 11, 12 7) 10507 Indikasi Tindak Pidana Khusus Lainnya 5, 11, 12

56



2. 2 Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern a. 201 Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan

Pelaporan

1) 20101 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat 5,6,7 2) 20102 Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 5, 6, 13 3) 20103 Entitas terlambat menyampaikan laporan 5,6 4) 20104 Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak

memadai 7, 13

5) 20105 Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai

8, 13

b. 202 Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja

1) 20201 Perencanaan kegiatan tidak memadai 5, 9, 13 1) 20202 Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan

serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan

5, 9, 13

3) 20203 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja

5, 9, 13

4) 20204 Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN 7, 9 5) 20205 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau

belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan

5,9,11

6) 20206 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja

5,9,11

7) 20207 Kelemahan pengelolaan fisik aset 5,7,9,12

c. 203 Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 1) 20301 Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu

prosedur atau keseluruhan prosedur 9, 13

2) 20302 SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati

5, 13

3) 20303 Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern 9,10 4) 20304 Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai

atau tidak berjalan optimal 5, 10

5) 20305 Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai

9,10

3. 3 Temuan 3E a. 301 Ketidakhematan/pemborosan 1) 30101 Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan 5, 9

57



2) 30102 Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar

5, 9, 13

3) 30103 Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga

5, 9, 12

b. 302 Ketidakefisienan 1) 30201 Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output

lebih besar/tinggi dari yang seharusnya 5, 9, 13

2) 30202 Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya

5, 9, 13

c. 303 Ketidakefektifan 1) 30301 Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak

sesuai peruntukan 5, 9

2) 30302 Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan

5, 9, 12

3) 30303 Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan 5, 9, 11 4) 30304 Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap

pencapaian tujuan organisasi 5, 9, 11

5) 30305 Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi

5, 9, 11

6) 30306 Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal 5, 8, 9, 11, 13 7) 30307 Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak

diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai

5, 8, 9, 11, 13

8) 30308 Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif 5, 9, 11

WAKIL KETUA,

ttd.


ttd.


Documents

Juknis BPK Kodering Temuan Pemeriksaan