Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Investigatif

  • View
    814

  • Download
    27

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Investigatif

Text of Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Investigatif

  • 1. KELOMPOK IVAHMAD KUNCORO PANDU YEKTI (03)IRFAN FAJRUR ROHMAN (11)NOOR AUFA SHIDDIQ (17)SAMBA DEWANGGA S. (25)

2. Pengertian dan Tujuan Pemeriksaan Investigatif Konsep Pemeriksaan Investigatif Jenis Penyimpangan Aksioma dan Prinsip Pemeriksaan Investigatif Peraturan Terkait Pemeriksaan Investigatif Sasaran dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Investigatif Kewajiban Pemeriksa Investigatif Kualitas Pemeriksa Investigatif Perbedaan Audit Investigatif dan Audit Keuangan 3. Kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenyatidak dibatasi, lebih spesifik pada area-areapertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atauindikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil auditberupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung padaderajat penyimpangan wewenang yang ditemukan.Tujuannya sesuai dengan Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2004adalah pemeriksaan yang dilaksanakan guna mengungkapadanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsurpidana. 4. Tahapan pemeriksaaninvestigatif : Menganalisis datayang tersedia Mengembangkanhipotesis Menguji danmemperbaikihipotesisPenyebab terjadinyapenyimpangan :Motivasi (motivation) Adanya kesempatan(opportunity) Rasionalisasi(rationalisation) Adanya kemampuan(capability) 5. Association ofCertified FraudExaminers(ACFE)Corruption(Korupsi)Assetmisappropriation(Pengambilan asetsecara ilegal)Fraudulentstatements(Penyimpanganberkaitan denganpenyajian laporankeuangan) 6. Aksioma : Penyimpangan itu disembunyikan keberadaannya Pemeriksa melakukan pembuktian dua sisi Pemeriksa harus juga berupaya membuktikan penyimpangan tidak terjadi Penetapan adanya penyimpangan adalah mutlak tanggung jawab pengadilan 7. Prinsip Pemeriksaan harus dilandasi praktik-praktik terbaik yang diakui Pemeriksaan investigatif adalah upaya mencari kebenaran,dengan memperhatikan keadilan dan berdasarkan pada ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku. Kegiatan pemeriksaan termasuk pengumpulan buktibukti denganprinsip kehatihatian sehingga bukti tersebut dapat diterima dipengadilan. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman,terlindungi dan diberi indeks dan jejak pemeriksaan tersedia. Pastikan bahwa pemeriksa investigatif mengerti hak-hak asasipegawai dan senantiasa menghormatinya guna menghindarikemungkinan penuntutan dari yang bersangkutan. 8. Prinsip Semakin dekat selang waktu antara terjadinya penyimpangan dengan saatmeresponnya, maka kemungkinan peluang penyimpangan dapatterungkap semakin besar. Pelaksanaan pemeriksaan harus dapat mengumpulkan faktafaktasehingga bukti yang diperoleh dapat memberikan kesimpulan sendiri,yaitu telah terjadi penyimpangan dan pihak yang diindikasikan terlibatteridentifikasi. Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan saksi akan dipengaruhioleh kelemahan manusia. Jawaban yang benar akan diperoleh jika pertanyaan yang diajukan cukupjumlahnya dan pertanyaan tersebut disampaikan kepada orang yang jugacukup jumlahnya. Karena informasi sangat penting dalam pemeriksaan investigatif, makasegala kemungkinan upaya untuk memperoleh informasi harusdipertimbangkan. 9. Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2004yang mengatur kewenanganBPK untuk melakukanpemeriksaan investigatif.Pasal 10, Pasal 24 ayat (1),(2), (4) UU No.15 Tahun 2004jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b, c,dan d UU No. 15 Tahun 2006yang mengatur kewenanganmeminta informasi ataudokumen.Pasal 10 huruf d, Pasal 11,Pasal 24 ayat (3) UU No. 15Tahun 2004 yang mengaturpermintaan keterangan danpemanggilan.Pasal 11 huruf c UU No. 15Tahun 2006 yang mengaturpemberian keterangan ahlitentang kerugian negaradalam proses peradilan.Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17ayat (5) UU No. 15 Tahun 2004yang mengatur laporan hasilpemeriksaan.Pasal 25 ayat (1), (2), danPasal 26 ayat (1) UU No. 15Tahun 2004 yang mengaturtentang sanksi pidana bagipemeriksa yang melanggar UUNo. 15 Tahun 2004 dan UU No.15 Tahun 2006. 10. Sasaran Perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindak pidanakorupsi yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, untukselanjutnya dalam juknis ini akan disebut sebagai TPKKN.Ruang Lingkup TPKKN pada seluruh entitas pemeriksaan BPK, meliputipengungkapan fakta dan proses kejadian, sebab dan akibat,dan menentukan pihakpihak yang diindikasikan terlibat danatau bertanggung jawab atas TPKKN pada unit organisasiPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negaralainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, BadanLayanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga ataubadan lain yang mengelola keuangan negara. 11. Mentaati kebijakan dan prosedur pemeriksaan yang telahditetapkan dalam juknis ini.Menyampaikan situasi atau permasalahan yang tidak biasa dalampemeriksaan untuk mendapatkan arahan dari pejabat BPK terkait.Selalu menjaga kerahasiaan informasi dan data yang diperolehselama melakukan pemeriksaan. 12. Kreatif (Creative) Rasa ingin tahu (Curious) Tak menyerah (Persistance). Akal sehat (Common Sense) Pengetahuan Bisnis (BussinesAccument) Percaya diri (SelfConfidence) Investigatif (Investigative) Kompetensi gabungan(Mixed Competency)Robert J.Linquist(FraudAuditing andForensicAccounting:New ToolsandTechniques) : 13. URAIAN PEMERIKSAANKEUANGANPEMERIKSAANINVESTIGATIFWaktu Pemeriksaan Berulang Tidak BerulangLingkup Pemeriksaan Umum KhususTujuan Pemeriksaan Memberikan Oponi Pembuktian FraudHubungan denganHukumTidak Ada AdaMetodologiPemeriksaanTeknik Pemeriksaan Teknik InvestigasiPresumsi Pemeriksaan Professional Sceptism Bukti dan Fakta 14. Untuk menetapkan adanya alasan(predikasi) yang cukup kuat dan akuratsehingga pemeriksaan investigatif dapatdilaksanakan secara objektif dan dapatdipertanggungjawabkan 15. AdministrasikanPahamiInformasi Awal KeputusanAnalisisEvaluasi 16. Adalah keterangan permulaan mengenai suatupenyimpangan dari ketentuan peraturanperundang-undangan; kecurangan (fraud ), sertaketidakpatutan ( abuse ) yang telah/sedang/ danakan terjadi. Tidak semua informasi yang diterima sebagai dasarpelaksanaan pemeriksaan investigatif memilikikeandalan dan validitas yang sama. Oleh karenaitu, untuk setiap informasi awal yang diterimaperlu dilakukan penelaahan terlebih dahulu. 17. KewenanganBPKSubstansiInformasiNilaiKebenaranMateriInformasiKelengkapanInformasi 18. Kerahasiaan sumber-sumberinformasiawalAkuntabilitaspenanganan sumberinformasi awal 19. Informasi awal mengenai TPKKN biasanyamemuat halhal yang bersifat umum Setiap informasi awal yang diterima BPKditelaah dengan menggunakan pendekatan5W (what, who, where, when dan why) dan1H (how) untuk menetapkan cukup tidaknyaalasan dilakukan pemeriksaan 20. What Who Where When Why How5W+1H Setiap Orang Secara Melawan Hukum Perbuatan Memperkaya Diri Merugikan Keuangan Negara TPKKN 21. Tujuan : meyakinkan apakah informasi awal yangdiperoleh telah didukung dengan data pendukungmisalnya kelengkapan administrasi akuntansi yangmemadai. Jika dari penanganan informasi awal unsur 5W + 1Hbelum diperoleh secara lengkap, maka TPKKN dapatdiindikasikan dengan minimal terpenuhinya tigaunsur yaitu: What, When, dan Where. Hasil penelaahan informasi awal dituangkan dalambentuk simpulan penelaahan informasi awal 22. Jika dari hasil telaahan dianggap perlu untukmendapatkan informasi tambahan langsung daripihak ketiga atau unsur terkait, TPPI mengajukanusul kepada Ketua BPK untuk melakukanpengumpulan bahan dan keterangan Pengumpulan data dimaksudkan untukmemastikan/ memperkuat/mendukung indikasibahwa halhal yang diungkapkan dalam informasibenarbenar mempunyai dasar untukditindaklanjuti dengan pemeriksaan. 23. Berdasarkan simpulan penelaahan informasiawal, Ketua BPK dapat:1. menugaskan tim khusus, atau2. mendisposisikan kepada Tortama untukmelakukan pemeriksaan investigatif. Selanjutnya, informasi dan berkas penelaahandiarsipkan. 24. 1. Pengembangan Hipotesa2. Penyusunan Program PemeriksaanInvestigatif3. Penentuan Kebutuhan Sumberdaya4. Penerbitan Surat Tugas 25. Hipotesa adalah kesimpulan sementaradari hasil telaahan atas informasi awalyang berindikasi kerugian negara/daerahdan/atau unsur TPKKN. Hipotesamerupakan pernyataan sementara yangbersifat prediksi dari hubungan 2 ataulebih variabel.DEFINISI 26. Hipotesa berisi kemungkinan:A) TPKKN yang terjadi;B) siapa yang bertanggung jawab;C) bagaimana TPKKN atau potensi TPKKNterjadi;D) dimana TPKKN terjadi;E) kurun waktu terjadinya; danF) terpenuhinya unsur-unsur TPKKN 27. SITUASITUJUANRENCANA LANGKAHADMINISTRASI DAN LOGISTIKKOMUNIKASI 28. Program Pemeriksaan Investigatif merupakan rencana yangterinci yang sekurang kurangnya disusun berdasarkan strukturatau kerangka yang mencakup:1) Dasar Hukum Pemeriksaan2) Standar Pemeriksaan3) Tujuan Pemeriksaan Investigatif4) Entitas Yang diperiksa5) Lingkup Yang Diperiksa6) Hasil Telaahan Informasi Awal7) Alasan Pemeriksaan8) Metodologi Pemeriksaan9) Langkah Langkah Pemeriksaan Investigatif10) Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan investigatif11) Susunan Tim dan Biaya Pemeriksaan Investigatif12) Distribusi Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif13) Persetujuan Program Pemeriksaan Investigatif 29. Kebutuhan sumber daya pendukung yang harusditentukan antara lain menyangkut personil timpemeriksa, ahli, anggaran biaya pemeriksaan,dan perangkat pendukung lainnya misal alatperekam, kamera, handycam, telekomunikasi,komputer dan lain-lain. Penentuan sumber daya pendukung pemeriksaanbaik jumlah maupun kualifikasinya ditentukanoleh penanggung jawab pemeriksaan ataupejabat BPK yang ditunjuk, denganmemperhatikan tingkat kesulitan dan rumitnyamasalah yang akan diperiksa 30. Susunan Tim Pemeriksa Investigatif Meliputi:(1) Penanggung Jawab PemeriksaanInvestigative;(2) Wakil Penanggung Jawab PemeriksaanInvestigatif (Jika Diperlukan);(3) Pengendali Teknis PemeriksaanInvestigative;(4) Ketua Tim Pemeriksa Investigatif; Dan(5) Anggota Tim Pemeriksa Investigatif. 31. (1) Pembicaraan Pendahuluan;(2) Pengumpulan Bukti Pemeriksaan Berdasarkan Hipotesa;(3) Analisis Dan Evaluasi Bukti Pemeriksaan;(4) Pemaparan Tim Pemeriksa Di Lingkungan BPK;(5) Pemaparan Tim Pemeriksa Kepada Instansi YangBerwenang; Dan(6) Pembica