Upload
deady-rizky-yunanto
View
967
Download
19
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Citation preview
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
Seminar Pemeriksaan Keuangan Negara9 C Reguler
Kelompok VI
ARIEF RAHMAN S.
MARYSA NOVEGASARI
NURUL AINUZZAHRAH
TRI NUR RAMADHANI4
1
2
3
Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Jenis Pemeriksaan
Memberikan opini atas kewajaran penyajian LK
Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Jenis Pemeriksaan
Menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek EKONOMI, EFISIENSI, EFEKTIVITAS
Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Jenis Pemeriksaanbertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dapat bersifat eksaminasi, reviu, atau prosedur yang disepakati.
Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
CONTENTGambaran Umum PDTT1
Perbedaan PDTT dengan Pemeriksaan Lain2
PDTT berdasarkan SPKN3
PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4
Resume Hasil PDTT BPK Semester I 20135
• Audit dengan tujuan tertentu merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar audit keuangan dan audit kinerja.
• bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.
• menurut ISSAI, lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Audit dengan tujuan tertentu merupakan bagian/irisan dari kedua pemeriksaan tersebut.
Gambaran Umum PDTT1
Sifat PDTT
Gambaran Umum PDTT1
eksaminasi
review
Prosedur yang disepakati
pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria.
Gambaran Umum PDTT1
eksaminasi
review
Prosedur yang disepakati
• pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa dari pekerjaan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material.
Gambaran Umum PDTT1
eksaminasi
review
Prosedur yang disepakati
• pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.
Gambaran Umum PDTT1
eksaminasi
review
Prosedur yang disepakati
Meliputi:1.Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan2.audit investigatif3.audit atas sistem pengendalian intern
Gambaran Umum PDTT1
Contoh PDTT:· Pemeriksaan atas subsidi pangan program raskin yang
bertujuan untuk menilai ketepatan penghitungan dan pembebanan;
· Pemeriksaan atas belanja barang/modal yang bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap Keppres 80 Tahun 2003;
· Pemeriksaan atas manajemen utang yang bertujuan untuk menilai SPI dan kepatuhan terhadap loan agreement;
Gambaran Umum PDTT1
• Dalam PDTT, Pemeriksa tidak harus memberikan rekomendasi, bahkan dalam beberapa kasus, Pemeriksa tidak boleh memberikan rekomendasi.
• Penentuan sifat PDTT yang akan dilakukan pemeriksa harus mempertimbangkan prosedur yang akan dijalankan dan tingkat keyakinan yang diinginkan pengguna.
Gambaran Umum PDTT1
Aspek Rik. Kinerja Rik. Keuangan PDTT
Tujuan Menilai apakah auditee telah mencapai tujuan atau harapan yang telah ditetapkan
Menilai apakah akun-akun disajikan secara wajar
memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa
Fokus Program dan kegiatan organisasi
Sistem Akuntansi dan sistem manajemen
Bermacam-macam tergantung pada penugasan
Dasar Akademik Ekonomi, Ilmu Poitik, Sosiologi, dan lain-lain
Akuntansi Ekonomi, Ilmu Poitik, Sosiologi, dan lain-lain
Metode Bervariasi antara satu proyek/program/kegiatan dan proyek/program/kegiatan lainnya
Kurang lebih telah terstandar Manajemen hutanIsasi
Bervariasi
Kriteria Penilaian Terdapat Kriteria yang unik untuk masing-masing pemeriksaan
Kriteria yang sama untuk semua kegiatan audit
Terdapat Kriteria yang unik untuk masing-masing pemeriksaan
Laporan -.Struktur dan isi laporan bervariasi
- Dipublikasikan secara tidak tetap
- Bentuk laporan kurang lebih terstandarisasi
- Dipublikasikan secara berkala
-.Struktur dan isi laporan bervariasi
-.Dipublikasikan secara tidak tetap
Perbedaan PDTT dengan Pemeriksaan Lain2 UMUM
No. Hal Audit Kinerja Audit Keuangan PDTT
1. Pernyataan Standar Pemeriksaan
SPKN menetapkan empat standar pelaksanaan
SPKN memberlakukan tiga pernyataan standar pekerjaan lapangan SPAP IAI dan menetapkan lima standar pelaksanaan tambahan
SPKN memberlakukan dua pernyataan standar pekerjaan lapangan SPSP IAI dan menetapkan lima standar pelaksanaan tambahan
2. Pengendalian Internal Apabila PI berpengaruh signifikan terhadap tujuan audit, PI bisa menjadi salah satu tujuan akhir yang diperiksa dan diberikan rekomendasi.
Untuk menentukan kedalaman pengujian substantive yang akan dilakukan
Dilakukan apabila PDTT berupa eksaminasi
3. Istilah yang digunakan untuk menunjuk pada materialitas/signifikansi
Signifikansi Materialitas Materialitas
4. Bukti Audit - Pernyataan standar pekerjaan lapangan ketiga
- Menekankan pada kecukupan, kompetensi, dan relevansi bukti.
- Merupakan dasar bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa.
- Pernyataan standar pekerjaan lapangan ketiga SPAP-IAI
- Menekankan pada kompetensi bukti
- Merupakan dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan
- Pernyataan standar pekerjaan lapangan kedua SPAP-IAI.
- Menekankan pada kecukupan bukti- Merupakan dasar bagi simpulan
5. Kriteria Tidak dijelaskan dalam standar - Spesifik untuk setiap penugasan audit
- Bagian dari standar pelaksanaan pertama tentang perencanaan
- Prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP)- Tidak dijelaskan dalam standar
Perbedaan PDTT dengan Pemeriksaan Lain2STANDAR
PELAKSANAAN
STANDAR PELAPORAN
Perbedaan PDTT dengan Pemeriksaan Lain2
No. Hal Audit Kinerja Audit Keuangan PDTT
1. Isi Laporan Di luar standar pelaporan SPAP-IAI laporan memuat:a..Pernyataan pemeriksaan dilakukan sesuai standar pemeriksaanb. Tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaanc..Hasil pemeriksaan berupa temuan, simpulan, dan rekomendasi;d..Pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab
Di luar standar pelaporan SPAP-IAI laporan memuat:a..Pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaanb. Pelaporan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundanganc..Pelaporan tentang pengendalian internald..Hasil pemeriksaan berupa opini;e..Pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawabf..Pelaporan Informasi Rahasia
Di luar standar pelaporan SPAP-IAI laporan memuat:a..Pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaanb..Pelaporan tentang kelemahan pengendalian internal, kecurangan, penyimpangan, serta ketidakpatutan;c..Hasil pemeriksaan berupa simpulan;d..Pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawabe. Pelaporan Informasi Rahasia
2. Tujuan, Lingkup, dan metodologi
Harus dimuat dalam laporan karena tujuan, lingkup, dan metodologi setiap pemeriksaan belum tentu sama
Tidak diatur dalam pernyataan standar karena tujuannya sudah jelas yaitumemberikan opini atas laporan keuangan
Tidak diatur dalam pernyataan standar karena tema pemeriksaan yang bervariasi
3. Unsur Mutu laporan
Tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas.
Tidak diatur dalam pernyataan standar
Tidak diatur dalam pernyataan standar
PDTT dilaksanakan berdasarkan 3 pernyataan standar pemeriksaan, yaitu:
PDTT berdasarkan SPKN3
PSP 01 Standar Umum Pemeriksaan
PSP 06 Standar Pelaksanaan PDTT
PSP 07 Standar Pelaporan PDTT
PSP 01
PSP 06
PSP 07
Persyaratan kemampuan/keahlian
Terdapat 4 pernyataan standar umum:
independensi
Penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama
Pengendalian mutu
PDTT berdasarkan SPKN3
PSP 01
PSP 06
PSP 07
Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Standar Pemeriksaan memberlakukan dua pernyataan standar pekerjaan lapangan perikatan/penugasan atestasi SPAP yang ditetapkan IAI berikut ini :
a.Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
b. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan.
PDTT berdasarkan SPKN3
PSP 01
PSP 06
PSP 07
Komunikasi pemeriksa
Terdapat 5 standar pelaksanaan tambahan:
Pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya
Pengendalian intern
Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan; kecurangan (fraud),
serta ketidakpatutan (abuse).
Dokumentasi pemeriksaan
PDTT berdasarkan SPKN3
PSP 01
PSP 06
PSP 07
Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Standar Pemeriksaan memberlakukan empat pernyataan standar pelaporan perikatan/penugasan atestasi dalam SPAP yang ditetapkan IAI sebagai berikut :a.Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan.b.Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur.c.Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi.d.Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut.
PDTT berdasarkan SPKN3
PSP 01
PSP 06
PSP 07
Pernyataan kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan
Terdapat 5 standar pelaporan tambahan:
Pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan
serta ketidakpatutan.
Pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab
Pelaporan informasi rahasia
Penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan
PDTT berdasarkan SPKN3
PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4
Perencanaan Pemeriksaan
Terdiri dari 5 tahap:
PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4
Pemahaman tujuan dan harapan penugasan
pemahaman entitas
penilaian risiko dan SPI
penetapan kriteria pemeriksaan
penyusunan program pemeriksaan (P2) dan program kerja perorangan (PKP).
Perencanaan Pemeriksaan
PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4
Pelaksanaan Pemeriksaaan
Pengumpulan dan Analisis Bukti
Penyusunan Temuan Pemeriksaan (TP)
Penyampaian TP kepada Entitas yang Diperiksa
PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4
Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan dan analisis bukti meliputi pengumpulan bukti pemeriksaan, analisis bukti pemeriksaan, dan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Kriteria bukti pemeriksaan adalah cukup, kompeten dan relevan
Pengumpulan dan Analisis Bukti
Penyusunan Temuan Pemeriksaan (TP)
Penyampaian TP kepada Entitas yang Diperiksa
PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4
Langkah-langkah dalam penyusunan temuan pemeriksaan adalah sebagai berikut:
1. Melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi adanya perbedaan (gap) yang signifikan antara kondisi dan kriteria.
2. Mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbedaan untuk mengetahui akibat dan sebab dari perbedaan tersebut, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dengan kriteria.
3. Menyusun unsur-unsur temuan pemeriksaan dari temuan tersebut sehingga menjadi suatu temuan pemeriksaan.
Pengumpulan dan Analisis Bukti
Penyusunan Temuan Pemeriksaan (TP)
Penyampaian TP kepada Entitas yang Diperiksa
PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4
Konsep TP yang telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Tim disampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksa kepada pimpinan entitas atau penanggung jawab kegiatan entitas yang bersangkutan. Dalam tahap ini, TP belum merupakan laporan pemeriksaan melainkan berupa kumpulan permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan. Permasalahan ini akan dianalisa untuk memperoleh simpulan yang memadai atas hal yang diperiksa.
Pengumpulan dan Analisis Bukti
Penyusunan Temuan Pemeriksaan (TP)
Penyampaian TP kepada Entitas yang Diperiksa
PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4
Pelaporan Pemeriksaaan
Penyusunan Konsep LHP
Perolehan Tanggapan dan Tindakan Perbaikan yang Direncanakan
Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian LHP
PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4
Konsep LHP disusun oleh Ketua Tim Pemeriksa dan disupervisi oleh pengendali teknis. Konsep LHP disusun berdasarkan temuan pemeriksaan yang merupakan jawaban dari tujuan pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu terdiri dari:• Simpulan hasil pemeriksaan atas hal yang
diuji dan temuan Pemeriksa atas pengujian bukti-bukti selama pelaksanaan pemeriksaan
• Temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan yang akan mempengaruhi simpulan pemeriksaan.
• Simpulan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang ditemukan selama proses pemeriksaan.
Penyusunan Konsep LHP
Perolehan Tanggapan dan Tindakan Perbaikan yang
Direncanakan
Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian LHP
PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4
Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah disetujui penanggung jawab selanjutnya dibahas bersama dengan manajemen entitas yang diperiksa untuk memperoleh tanggapan dan rencana perbaikan yang akan dilakukan.
Penyusunan Konsep LHP
Perolehan Tanggapan dan Tindakan Perbaikan yang
Direncanakan
Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian LHP
PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4
Pemeriksa mengevaluasi tanggapan yang diberikan oleh entitas secara seimbang. LHP final yang telah disusun kemudian direviu dan ditandatangani oleh penanggung jawab. LHP Final harus dilengkapi dengan tanggapan yang berupa tindakan perbaikan yang direncanakan dari pejabat entitas yang bertanggung jawab. LHP Final yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab didistribusikan kepada pihak yang secara resmi berkepentingan atau pihak yang telah disepakati sebagai penerima laporan
Penyusunan Konsep LHP
Perolehan Tanggapan dan Tindakan Perbaikan yang
Direncanakan
Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian LHP
PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4
Resume Hasil PDTT BPK Semester 1 20135
Hasil pemeriksaan dikelompokkan dalam 6 tema
Resume Hasil PDTT BPK Semester 1 20135
pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja
penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan
dasar dan pendidikan menengah 2012 dan 2013
pengelolaan Program Perluasan Akses dan
Peningkatan Mutu SMP
pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya
pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN
pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012
Resume Hasil PDTT BPK Semester 1 20135
pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja
penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan
dasar dan pendidikan menengah 2012 dan 2013
pengelolaan Program Perluasan Akses dan
Peningkatan Mutu SMP
Pemeriksaan dilakukan pada 7 kementerian/lembaga yang meliputi 12 objek pemeriksaan. Cakupan senilai Rp12,91 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp32,92 triliun.
Total temuan pemeriksaan adalah 190 kasus senilai Rp214,48 miliar merupakan temuan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan, serta termasuk temuan kelemahan SPI dan penyimpangan administrasi yang tidak berdampak finansial.
Resume Hasil PDTT BPK Semester 1 20135
pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja
penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan
dasar dan pendidikan menengah 2012 dan 2013
pengelolaan Program Perluasan Akses dan
Peningkatan Mutu SMP
Cakupan pemeriksaannya:realisasi anggaran program perluasan akses dan peningkatan mutu Tahun 2010 dan 2011
Hasil pemeriksaannya:adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan
Resume Hasil PDTT BPK Semester 1 20135
pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja
penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan
dasar dan pendidikan menengah 2012 dan 2013
pengelolaan Program Perluasan Akses dan
Peningkatan Mutu SMP
Cakupan Pemeriksaannya:pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja penyelenggaraan UN yang bersumber dari APBN TA 2012 dan 2013
Hasil Pemeriksaannya:adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakefisienan dan ketidakefektifan Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 14 kasus senilai Rp37.559,59 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 7 kasus senilai Rp13.213,81 juta.
Resume Hasil PDTT BPK Semester 1 20135
pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya
pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN
pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012
Cakupan Pemeriksaan:realisasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau, penyelenggaraan kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012 dan Sub PB PON XVIII Tahun 2012
Hasil Pemeriksaan:adanya 1 kasus kelemahan SPI berupa kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan 78 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp31.429,74 juta
Resume Hasil PDTT BPK Semester 1 20135
pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya
pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN
pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012
Terdiri atas 3 sub tema:
Pelaksanaan subsidi/KPU 10 BUMN, temuan sebanyak 165 kasus senilai Rp45,48T
Operasional BUMN 6 objek pemeriksaan pada 5 entitas BUMN, terdiri dari pengelolaan
kredit dan manajemen aset
Pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi serta dana PKBL 5 BUMN, atas 2 subtema
yaitu pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi; pengelolaan dana PKBL
Resume Hasil PDTT BPK Semester 1 20135
pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya
pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN
pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012
Pemeriksaan pada:16 objek pemeriksaan yaitu 11 objek pemeriksaan pada 8 entitas di lingkungan pemerintah pusat dan 5 objek pemeriksaan pada 5 entitas di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Terima kasih