44
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Seminar Pemeriksaan Keuangan Negara 9 C Reguler

Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Citation preview

Page 1: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Seminar Pemeriksaan Keuangan Negara9 C Reguler

Page 2: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Kelompok VI

ARIEF RAHMAN S.

MARYSA NOVEGASARI

NURUL AINUZZAHRAH

TRI NUR RAMADHANI4

1

2

3

Page 3: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Jenis Pemeriksaan

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Page 4: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Jenis Pemeriksaan

Memberikan opini atas kewajaran penyajian LK

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Page 5: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Jenis Pemeriksaan

Menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek EKONOMI, EFISIENSI, EFEKTIVITAS

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Page 6: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Jenis Pemeriksaanbertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dapat bersifat eksaminasi, reviu, atau prosedur yang disepakati.

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Page 7: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

CONTENTGambaran Umum PDTT1

Perbedaan PDTT dengan Pemeriksaan Lain2

PDTT berdasarkan SPKN3

PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4

Resume Hasil PDTT BPK Semester I 20135

Page 8: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

• Audit dengan tujuan tertentu merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar audit keuangan dan audit kinerja.

• bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

• menurut ISSAI, lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Audit dengan tujuan tertentu merupakan bagian/irisan dari kedua pemeriksaan tersebut.

Gambaran Umum PDTT1

Page 9: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Sifat PDTT

Gambaran Umum PDTT1

eksaminasi

review

Prosedur yang disepakati

Page 10: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria.

Gambaran Umum PDTT1

eksaminasi

review

Prosedur yang disepakati

Page 11: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

• pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa dari pekerjaan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material.

Gambaran Umum PDTT1

eksaminasi

review

Prosedur yang disepakati

Page 12: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

• pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.

Gambaran Umum PDTT1

eksaminasi

review

Prosedur yang disepakati

Page 13: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Meliputi:1.Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan2.audit investigatif3.audit atas sistem pengendalian intern

Gambaran Umum PDTT1

Page 14: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Contoh PDTT:· Pemeriksaan atas subsidi pangan program raskin yang

bertujuan untuk menilai ketepatan penghitungan dan pembebanan;

· Pemeriksaan atas belanja barang/modal yang bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap Keppres 80 Tahun 2003;

· Pemeriksaan atas manajemen utang yang bertujuan untuk menilai SPI dan kepatuhan terhadap loan agreement;

Gambaran Umum PDTT1

Page 15: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

• Dalam PDTT, Pemeriksa tidak harus memberikan rekomendasi, bahkan dalam beberapa kasus, Pemeriksa tidak boleh memberikan rekomendasi.

• Penentuan sifat PDTT yang akan dilakukan pemeriksa harus mempertimbangkan prosedur yang akan dijalankan dan tingkat keyakinan yang diinginkan pengguna.

Gambaran Umum PDTT1

Page 16: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Aspek Rik. Kinerja Rik. Keuangan PDTT

Tujuan Menilai apakah auditee telah mencapai tujuan atau harapan yang telah ditetapkan

Menilai apakah akun-akun disajikan secara wajar

memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa

Fokus Program dan kegiatan organisasi

Sistem Akuntansi dan sistem manajemen

Bermacam-macam tergantung pada penugasan

Dasar Akademik Ekonomi, Ilmu Poitik, Sosiologi, dan lain-lain

Akuntansi Ekonomi, Ilmu Poitik, Sosiologi, dan lain-lain

Metode Bervariasi antara satu proyek/program/kegiatan dan proyek/program/kegiatan lainnya

Kurang lebih telah terstandar Manajemen hutanIsasi

Bervariasi

Kriteria Penilaian Terdapat Kriteria yang unik untuk masing-masing pemeriksaan

Kriteria yang sama untuk semua kegiatan audit

Terdapat Kriteria yang unik untuk masing-masing pemeriksaan

Laporan -.Struktur dan isi laporan bervariasi

- Dipublikasikan secara tidak tetap

- Bentuk laporan kurang lebih terstandarisasi

- Dipublikasikan secara berkala

-.Struktur dan isi laporan bervariasi

-.Dipublikasikan secara tidak tetap

Perbedaan PDTT dengan Pemeriksaan Lain2 UMUM

Page 17: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

No. Hal Audit Kinerja Audit Keuangan PDTT

1. Pernyataan Standar Pemeriksaan

SPKN menetapkan empat standar pelaksanaan

SPKN memberlakukan tiga pernyataan standar pekerjaan lapangan SPAP IAI dan menetapkan lima standar pelaksanaan tambahan

SPKN memberlakukan dua pernyataan standar pekerjaan lapangan SPSP IAI dan menetapkan lima standar pelaksanaan tambahan

2. Pengendalian Internal Apabila PI berpengaruh signifikan terhadap tujuan audit, PI bisa menjadi salah satu tujuan akhir yang diperiksa dan diberikan rekomendasi.

Untuk menentukan kedalaman pengujian substantive yang akan dilakukan

Dilakukan apabila PDTT berupa eksaminasi

3. Istilah yang digunakan untuk menunjuk pada materialitas/signifikansi

Signifikansi Materialitas Materialitas

4. Bukti Audit - Pernyataan standar pekerjaan lapangan ketiga

- Menekankan pada kecukupan, kompetensi, dan relevansi bukti.

- Merupakan dasar bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa.

- Pernyataan standar pekerjaan lapangan ketiga SPAP-IAI

- Menekankan pada kompetensi bukti

- Merupakan dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan

- Pernyataan standar pekerjaan lapangan kedua SPAP-IAI.

- Menekankan pada kecukupan bukti- Merupakan dasar bagi simpulan

5. Kriteria Tidak dijelaskan dalam standar - Spesifik untuk setiap penugasan audit

- Bagian dari standar pelaksanaan pertama tentang perencanaan

- Prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP)- Tidak dijelaskan dalam standar

Perbedaan PDTT dengan Pemeriksaan Lain2STANDAR

PELAKSANAAN

Page 18: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

STANDAR PELAPORAN

Perbedaan PDTT dengan Pemeriksaan Lain2

No. Hal Audit Kinerja Audit Keuangan PDTT

1. Isi Laporan Di luar standar pelaporan SPAP-IAI laporan memuat:a..Pernyataan pemeriksaan dilakukan sesuai standar pemeriksaanb. Tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaanc..Hasil pemeriksaan berupa temuan, simpulan, dan rekomendasi;d..Pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab

Di luar standar pelaporan SPAP-IAI laporan memuat:a..Pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaanb. Pelaporan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundanganc..Pelaporan tentang pengendalian internald..Hasil pemeriksaan berupa opini;e..Pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawabf..Pelaporan Informasi Rahasia

Di luar standar pelaporan SPAP-IAI laporan memuat:a..Pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaanb..Pelaporan tentang kelemahan pengendalian internal, kecurangan, penyimpangan, serta ketidakpatutan;c..Hasil pemeriksaan berupa simpulan;d..Pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawabe. Pelaporan Informasi Rahasia

2. Tujuan, Lingkup, dan metodologi

Harus dimuat dalam laporan karena tujuan, lingkup, dan metodologi setiap pemeriksaan belum tentu sama

Tidak diatur dalam pernyataan standar karena tujuannya sudah jelas yaitumemberikan opini atas laporan keuangan

Tidak diatur dalam pernyataan standar karena tema pemeriksaan yang bervariasi

3. Unsur Mutu laporan

Tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas.

Tidak diatur dalam pernyataan standar

Tidak diatur dalam pernyataan standar

Page 19: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PDTT dilaksanakan berdasarkan 3 pernyataan standar pemeriksaan, yaitu:

PDTT berdasarkan SPKN3

PSP 01 Standar Umum Pemeriksaan

PSP 06 Standar Pelaksanaan PDTT

PSP 07 Standar Pelaporan PDTT

Page 20: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PSP 01

PSP 06

PSP 07

Persyaratan kemampuan/keahlian

Terdapat 4 pernyataan standar umum:

independensi

Penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama

Pengendalian mutu

PDTT berdasarkan SPKN3

Page 21: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PSP 01

PSP 06

PSP 07

Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Standar Pemeriksaan memberlakukan dua pernyataan standar pekerjaan lapangan perikatan/penugasan atestasi SPAP yang ditetapkan IAI berikut ini :

a.Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

b. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan.

PDTT berdasarkan SPKN3

Page 22: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PSP 01

PSP 06

PSP 07

Komunikasi pemeriksa

Terdapat 5 standar pelaksanaan tambahan:

Pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya

Pengendalian intern

Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan; kecurangan (fraud),

serta ketidakpatutan (abuse).

Dokumentasi pemeriksaan

PDTT berdasarkan SPKN3

Page 23: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PSP 01

PSP 06

PSP 07

Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Standar Pemeriksaan memberlakukan empat pernyataan standar pelaporan perikatan/penugasan atestasi dalam SPAP yang ditetapkan IAI sebagai berikut :a.Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan.b.Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur.c.Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi.d.Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut.

PDTT berdasarkan SPKN3

Page 24: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PSP 01

PSP 06

PSP 07

Pernyataan kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan

Terdapat 5 standar pelaporan tambahan:

Pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan

serta ketidakpatutan.

Pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab

Pelaporan informasi rahasia

Penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan

PDTT berdasarkan SPKN3

Page 25: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4

Page 26: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Perencanaan Pemeriksaan

Terdiri dari 5 tahap:

PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4

Pemahaman tujuan dan harapan penugasan

pemahaman entitas

penilaian risiko dan SPI

penetapan kriteria pemeriksaan

penyusunan program pemeriksaan (P2) dan program kerja perorangan (PKP).

Page 27: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Perencanaan Pemeriksaan

PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4

Page 28: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan Pemeriksaaan

Pengumpulan dan Analisis Bukti

Penyusunan Temuan Pemeriksaan (TP)

Penyampaian TP kepada Entitas yang Diperiksa

PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4

Page 29: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan dan analisis bukti meliputi pengumpulan bukti pemeriksaan, analisis bukti pemeriksaan, dan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Kriteria bukti pemeriksaan adalah cukup, kompeten dan relevan

Pengumpulan dan Analisis Bukti

Penyusunan Temuan Pemeriksaan (TP)

Penyampaian TP kepada Entitas yang Diperiksa

PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4

Page 30: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Langkah-langkah dalam penyusunan temuan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi adanya perbedaan (gap) yang signifikan antara kondisi dan kriteria.

2. Mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbedaan untuk mengetahui akibat dan sebab dari perbedaan tersebut, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dengan kriteria.

3. Menyusun unsur-unsur temuan pemeriksaan dari temuan tersebut sehingga menjadi suatu temuan pemeriksaan.

Pengumpulan dan Analisis Bukti

Penyusunan Temuan Pemeriksaan (TP)

Penyampaian TP kepada Entitas yang Diperiksa

PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4

Page 31: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Konsep TP yang telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Tim disampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksa kepada pimpinan entitas atau penanggung jawab kegiatan entitas yang bersangkutan. Dalam tahap ini, TP belum merupakan laporan pemeriksaan melainkan berupa kumpulan permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan. Permasalahan ini akan dianalisa untuk memperoleh simpulan yang memadai atas hal yang diperiksa.

Pengumpulan dan Analisis Bukti

Penyusunan Temuan Pemeriksaan (TP)

Penyampaian TP kepada Entitas yang Diperiksa

PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4

Page 32: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaporan Pemeriksaaan

Penyusunan Konsep LHP

Perolehan Tanggapan dan Tindakan Perbaikan yang Direncanakan

Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian LHP

PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4

Page 33: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Konsep LHP disusun oleh Ketua Tim Pemeriksa dan disupervisi oleh pengendali teknis. Konsep LHP disusun berdasarkan temuan pemeriksaan yang merupakan jawaban dari tujuan pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu terdiri dari:• Simpulan hasil pemeriksaan atas hal yang

diuji dan temuan Pemeriksa atas pengujian bukti-bukti selama pelaksanaan pemeriksaan

• Temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan yang akan mempengaruhi simpulan pemeriksaan.

• Simpulan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang ditemukan selama proses pemeriksaan.

Penyusunan Konsep LHP

Perolehan Tanggapan dan Tindakan Perbaikan yang

Direncanakan

Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian LHP

PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4

Page 34: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah disetujui penanggung jawab selanjutnya dibahas bersama dengan manajemen entitas yang diperiksa untuk memperoleh tanggapan dan rencana perbaikan yang akan dilakukan.

Penyusunan Konsep LHP

Perolehan Tanggapan dan Tindakan Perbaikan yang

Direncanakan

Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian LHP

PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4

Page 35: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksa mengevaluasi tanggapan yang diberikan oleh entitas secara seimbang. LHP final yang telah disusun kemudian direviu dan ditandatangani oleh penanggung jawab. LHP Final harus dilengkapi dengan tanggapan yang berupa tindakan perbaikan yang direncanakan dari pejabat entitas yang bertanggung jawab. LHP Final yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab didistribusikan kepada pihak yang secara resmi berkepentingan atau pihak yang telah disepakati sebagai penerima laporan

Penyusunan Konsep LHP

Perolehan Tanggapan dan Tindakan Perbaikan yang

Direncanakan

Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian LHP

PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan4

Page 36: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Resume Hasil PDTT BPK Semester 1 20135

Page 37: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Hasil pemeriksaan dikelompokkan dalam 6 tema

Resume Hasil PDTT BPK Semester 1 20135

pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja

penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan

dasar dan pendidikan menengah 2012 dan 2013

pengelolaan Program Perluasan Akses dan

Peningkatan Mutu SMP

pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya

pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN

pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012

Page 38: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Resume Hasil PDTT BPK Semester 1 20135

pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja

penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan

dasar dan pendidikan menengah 2012 dan 2013

pengelolaan Program Perluasan Akses dan

Peningkatan Mutu SMP

Pemeriksaan dilakukan pada 7 kementerian/lembaga yang meliputi 12 objek pemeriksaan. Cakupan senilai Rp12,91 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp32,92 triliun.

Total temuan pemeriksaan adalah 190 kasus senilai Rp214,48 miliar merupakan temuan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan, serta termasuk temuan kelemahan SPI dan penyimpangan administrasi yang tidak berdampak finansial.

Page 39: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Resume Hasil PDTT BPK Semester 1 20135

pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja

penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan

dasar dan pendidikan menengah 2012 dan 2013

pengelolaan Program Perluasan Akses dan

Peningkatan Mutu SMP

Cakupan pemeriksaannya:realisasi anggaran program perluasan akses dan peningkatan mutu Tahun 2010 dan 2011

Hasil pemeriksaannya:adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan

Page 40: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Resume Hasil PDTT BPK Semester 1 20135

pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja

penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan

dasar dan pendidikan menengah 2012 dan 2013

pengelolaan Program Perluasan Akses dan

Peningkatan Mutu SMP

Cakupan Pemeriksaannya:pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja penyelenggaraan UN yang bersumber dari APBN TA 2012 dan 2013

Hasil Pemeriksaannya:adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakefisienan dan ketidakefektifan Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 14 kasus senilai Rp37.559,59 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 7 kasus senilai Rp13.213,81 juta.

Page 41: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Resume Hasil PDTT BPK Semester 1 20135

pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya

pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN

pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012

Cakupan Pemeriksaan:realisasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau, penyelenggaraan kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012 dan Sub PB PON XVIII Tahun 2012

Hasil Pemeriksaan:adanya 1 kasus kelemahan SPI berupa kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan 78 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp31.429,74 juta

Page 42: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Resume Hasil PDTT BPK Semester 1 20135

pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya

pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN

pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012

Terdiri atas 3 sub tema:

Pelaksanaan subsidi/KPU 10 BUMN, temuan sebanyak 165 kasus senilai Rp45,48T

Operasional BUMN 6 objek pemeriksaan pada 5 entitas BUMN, terdiri dari pengelolaan

kredit dan manajemen aset

Pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi serta dana PKBL 5 BUMN, atas 2 subtema

yaitu pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi; pengelolaan dana PKBL

Page 43: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Resume Hasil PDTT BPK Semester 1 20135

pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya

pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN

pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012

Pemeriksaan pada:16 objek pemeriksaan yaitu 11 objek pemeriksaan pada 8 entitas di lingkungan pemerintah pusat dan 5 objek pemeriksaan pada 5 entitas di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Page 44: Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Terima kasih