Upload
others
View
67
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
• ",.?
*..-
PFOPAPTEMEN r. ALAMNehM RCPUELt K MDCYNE61A.
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGSRI NOMOR 261 TAHUN 1982
TENTANG
KETENTUAN BENTUK DAN PENGGUNAAN STEMPEL JABATAN, STEMPEL DINAS, KOP NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA INSTANSI DI LINGKUNGAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN WILAYAH
MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Wilayah, perlu adanya keseragaman bentuk, ukuran dan isi stempel
jabatan, stempel dinas, kop naskah dinas dan papan nama instansi ;
b. bahwa belum ada keseragaman bentuk, ukuran dan isi stempel jabatan, stempel dinas, kop naskah dinas dan papan nama instansi di lingkungan Organisasi Pe-merintah Daerah dan Wilayah
c. bahwa berhubung dengan itu, perlu segera menetap - kan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Ketentu-an Bentuk dan Penggunaan Stempel Jabatan, Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Instansi Di Lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lemharan Negara Republik Indonosia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;
2. Undang-undang
0. - 2
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah-
an Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik In-donesia Nomor 3153 ) ;
3, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lam bang Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Repu •••
bllk Indonesia Nomor 176 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Pen14 gunaan Lambang Negara ( Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Nomor 1636 ) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagai-
mana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Kepu-
tusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57Tahun 1980 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Ta
hun 1980 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor • Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah D1
nas Departemen Dalam Negeri
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977
tentang Pola Organisas1 Pemerintah Daerah dan Wila -
yah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979
tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981
tentang Organisas1 dan Tatakerja Departemen Dalam Ne geri.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:KLPUTUSAN MENTERI DALAM NLGERI TLNTANG KETENTUAN BENTUK
DAN PENGGUNAAN STEMPEL JABATAN, STLMPEL, DINAS, KOP NAS-
KAH DINAS DAN PAPAN NAMA INSTANSI DI LINGKUNGAN OUGANISA SI PEMLRINTAH DAERAH DAN WILAYAH.
BAB I
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
a. Stempel jabatan adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditanda - tangani oleh Pimpinan Penyelenggara Pemerintah/Kepa-
la Pemerintahan di lingkungan Organisasi Pemerintah
Daerah dan Wilayah
b. Stempel dinas adalah alat/cap yang digunakan untuk
mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditanda -
tangani oleh Pejabat yang diberl wewenang atas nama
Pimpinan Penyelenggara Pemerintah/Kepala Pemerintah-an menurut ketentuan yang berlaku di lingkungan Org2„ nisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
c. Kor naskah dinas adalah bagian teratas dari naskah
dinas yang memuat sebutan Pimpinan Pemerintah Daerah atau nama instansi dan nama Wilayah/Daerah yang ber-sangkutan
d. Papan nama instansi adalah papan yang bertuliskan nq ma dan alamat instansi.
BAB II
STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL DINAS
Bagian Pertama
Bentuk, Ukuran dan Isi
Pasal 2
(1) Stempel jabatan dan stempel dinas berbentuk lingkar-an.
(2) Stempel jabatan dan stempel dinas terdiri dari :
a. garis lingkaran luar
b. garis lingkaran tengah ;
c. garis lingkaran dalam
d. isi stempel.
4
Pasal
Pasal 3
(1) Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan
dan stempel dinas adalah 4 cm.
(2) Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabat
an dan stempel dinas adalah 3,8 cm.
(3) Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabat-
an dan stempel dinas adalah 2,7 cm.
(4) Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat pada lin£
karan dalam, maksimum adalah 1 cm.
Pasal 4
(1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan nama Wila-
yah/Daerah yang bersangkutan.
(2) Stempel jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menggunakan Lambang Negara.
(3) Stempel jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah Propinsi Daerah Tingkat I dan Ketua Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II menggunakan Lambang Daerah.
(4) Stempel dinas berisi nama instansi dan Wilayah/Dae
rah yang bersangkutan tanpa menggunakan lambang.
Pasal 5
Contoh bentuk, ukuran dan isi stempel jabatan
dan stempel dinas di lingkungan Organisasi Pemerin
tah Daerah dan Wilayah sebagaimana tertera dalam lam - piran I Keputusan ini.
Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 6
Pejabat yang berhak mempunyai dan menggunakan
stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 hu-ruf a adalah :
a. Gubernur
• a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;
c. Bupat1 Kepala Daerah Tingkat 11 ;
d. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II ;
e. Ketua Dewan Perwakilan
rah Tingkat II ;
f, Ketua Dewan Perwakilan
rah Tingkat 11 ;
Walikota ;
Camat;
Kepaia Desa
Lura h.
Pasal 7
Rakyat Daerah Kabupaten Dae-
Rakyat Daerah Kotamadya Dae-
(I) instansi di Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I yang
berhak menggunakan stempel dinas sebagaimana dimak-sud dalam pasal 1 huruf b adalah :
a. Sekretarlat Wilayah/Daerah Tingkat I ;
b. Kantor Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat
c. Inspektorat Wilayah Propinsi ;
d. Direktorat Agraria Propinsi ;
e. Direktorat Sosia1 Politik Propinsi
f. Direktorat Pembangunan Desa Propinsi
g• Badan Koordinasi Penanaman 1Yloda1 Daerah ;
h. BP-7 Daerah Tingkat I ;
i. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi ;
i• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I ;
k. Dinas Daerah Tingkat I ;
1. Badan-badan Usaha Milik Daerah Tingkat I ;
m. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propin sl Daerah Tingkat I.
(2) Instansi
•
6 ..,
(2) Instansi di tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Ting
kat II yang berhak menggunakan stempel dinas seba-
gaimana dimaksud da1am pasa11 huruf b adalah ;
a. Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II ;
b. Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II ;
c. Kantor Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II ;
d. Kantor Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Ting
kat II ;
e. Inspektorat Wilayah Kabupaten
f. Inspektorat Wilayah Kotamadya
T;. Kantor Agraria Kabupaten ;
h. Kantor Agraria Kotamadya ;
I. Kantor Soslal Politlk Kabupaten ;
j. Kantor Sosia1. Politik Kotamadya
k. Kantor Pembangunan Dosa Kabupaten
I. Kantor Pembangunan Desa Kotamadya
m, BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II ;
n. BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II ;
o. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten ;
p. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kotamadya
q. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II ;
r. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II ;
s. Dinas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II ;
t. Dinas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II ;
u. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Katu
paten Daerah Tingkat II ;
v. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
madya Daerah Tingkat II.
(3) Instansi di tingkat Wilayah Kota Administratif meng
gunakan stempel dinas Kota Administratif.
(4) Instansi
(4) Instansi di tingkat Wilayah Kecamatan yang berhak
menggunakan stempel dinas sebagaimana dimaksud da-
lam pasal 1 huruf b adalah Sekretariat Kecamatan
dan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan.
k5) Instansi di tingkat Desa yang berhak menggunakan
stempel dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
huruf b adalah Sekretariat Desa dan Satuan Tugas
Pertahanan Sipil Desa.
(6) Instansi di tingl,zat Kelurahan yang berhak mengguna
kan stempel dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal
1 huruf b adalah Sekretariat Kelurahan dan Satuan
Tugas Pertahanan Sipil Kelurahan.
( 7) Markas Distrik Pertahanan Sipil Proyek Vital meng-
gunakan stempel dinas Markas Wilayah Pertahanan Si
pil Kabupaten/Kotamadya dimana Proyek Vital berada.
Pasal 8
Stempel jabatan dan stempel dinas menggunakan
tinta berwarna ungu.
Pasal 9
Stempel jabatan dan stempel dinas dibubuhkan pa
da bagian kiri dari tanda tangan Pejabat yang menanda-tangani.
Pasal 10
Plmpinan instansI yang mempunyai dan berhakmeng
gunakan stempel jabatan dan/atau stempel dinas menugas kan pejabat/petugas tertentu untuk menyimpan dan menga mankan stempel jabatan dan stempel dinas.
BAB III
KOP NASKAH DINAS
Bagian Pertama
Bentuk dan Isi
Pasal
8
Pasal 11
Kop naskah dinas memuat sebutan Pimpinan Pemerin
tah Daerah atau nama instansi dan nama Wilayah/Daerah yang bersangkutan.
Pasal 12
(1) Kop naskah dinas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
dan Bupati/Wailkotamadya Kepala Daerah Tingkat 11 menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditem
patkan pada bagian tengah atas.
(2) Kop naskah dinas Perangkat Daerah Tingkat I dan Ting kat II lainnya dapat menggunakan Lambang Daerah dan
ditempatkan pada bagian kiri
(3) Kop naskah dinas Perangkat Wilayah berwarna hitam
dan tidak menggunakan lambang.
Pasal 13
Contoh bentuk dan isi kop naskah dinas di ling-
kungan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah sebagai
mana tertera dalam lampiran II Keputusan ini.
Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 14
(I) Kop naskah dinas Gubernur Kepala Daerah Tingkat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) diguna
kan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Gu-bernur Kepala Daerah Tingkat I.
(2) Kop naskah dinas Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat
(1) digunakan uni,uk naskah dinas yang ditandatangani
oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
Fasal 15
Kop naskah dinas Perangkat Daerah Tingkat I lainnya
sebagaimana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) digu-
nakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh
pejabat Porangkat Daerah Tingkat i.
(2) Kop naskah dinas Perangkat Daerah Tingkat II lain-
nya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) di gunakan untuk naskah dinas yang ditandatanganioleh
pojabat Peranbkat Daerah Tingkat II
(3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) digunakan untuk naskah dinas yang ditan datangani oleb pejabat Perangkat
Pasal 16
Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam. pa-
sal 1 huruf c semata-mata dipergunakan untuk keperluan kedinasan.
BAB IV
PAPAN NAMA
Baglan Pertama
Bentuk, Ukuran dan Isi
Pasal 17
Papan nama instansi di lingkungan Organisasi Pe-
merintah Daerah dan Wilayah berbentuk empat persegi pan
jang dongan ukuran 1 : 2 berisikan nama dan alamat ins-tansi.
Pasal 18
Papan nama instansi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 17, berwarna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam.
Pasal 19
Contoh bentuk, ukuran dan lsi papan nama instansi
di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dan :Wilayah sebagaimana tertera dalam lampiran III Keputusan inl.
Bagian
- 10 -
Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 20
Papan nama instansi dltempatkan/dipasang pada
tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedungnya.
Pasal 21
Bagi beberapa instansl yang berada dibawah satu
atap/satu kompleks, papan nama instansi bertuliskan se
mua nama instausi dalam satu papan yang serasi.
Pasal 22
(1) Papan nama Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I,
diserahkan pengaturannya kepada Gubernur Kepala Dae rah.
(2) Papan nama Kantor Bupati/Walikotamadya Kepala Dae-rah Tingkat 11 dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, diserahkan pengaturannya kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23
(1) Ketentuan tentang stempel jabatan, stempel dinas,
Kop naskah dinas dan papan nama instansi bagi Ins-
titut Ilmu Pemerintahan, Akademi Pemerintahan Da-
lam Negeri, Akademi Agraria, SELAPUTDA dan Balai
Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Desa akan ditetapkan tersendiri,
(2) Ketentuan tentang stempel jabatan, stempel dinas,
kop naskah dinas dan papan nama instansi bagi Peme
rintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan ditetap-kan tersendiri.
Pasal
reeel. 24
Ketentuen tentang otenpel jabotnn, otempel dinne, kop nneknh dtnan dnn papan remn inntnrni bee'j. pernngkat Dnernh yene belum strukturn1 distur oloh Cubernur Kepn. leDnernh Tingkat I eteunupnti."alikotrmsdynKepetla Dnerah Tincket II dengnn berpedomen pnde Keputusan tnia
rneel as
(1) Stempel jnbaten, ntempel dinne, kop nenknh dinan den papan nomn instnnsi ynne telah nda nebelum ditetep u-kan Keputusen ini neer dinenuaikan dengan Keputusen int
(2) elembnt-lmmbetnya eatu tnhun netelnh dltetapkan Ke. putunen ini, penyeountan etempel jabetan, otempal di nne, kop nnekah dinns den popen nama instenst teleh terinkenna•
(3) renotapnn mulet berankunye otompel jabaten dnn stom. pel dtnas yang bsru, mnsing.monine Drereh dintur do. neen s
e• Keputunen Cubernur Yepala Daermh Tineknt I begi otempel jnbatnn yang ternebut peda pasal 6 huruf a den b, nortn etempel dines yanE tereebut podn pa. sal 7 rwat (1) ;
b• Koputuenn nupatiA7nliketnmedyn Kepala Dnersh Ting. kat II beeft ntempel jabeten ynne tersebut pada pn. eni 6 huruf e nrmpet deng~ j, sertn etempel dinm yenc tereout peCn pesal 7 ayat (2) sampel dengan (7).
(4) Sejsk torinkonnanyn ketentunn nebegatmenn dtmakoud dn. lom eynt (2) pneni ini, semua ketentunn sebolumnye yene menrntur tentnne ntempel jabatan, atempel dinee„ kop rrnkeh dinss den popan nann inetnnst dinyatnkan tidnk berlaku•
DAD •••••
BAB VI
P UTUL
26
Halw.bal yang belum diazur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
Pasal 27
Keputusan ini mulai berlaku sejak tangge,1 ditetap- kan.
Ditetapkan di JAKARTA,
Pada tanggal 14 September 19824
MENTERI ERI,
or,
AMIRMACEMUD.
2,7 om 3,8 cm
Dintang segi lima.
LAMPIRAN I * Keputusan Manterl Dalam Neger1 Nomor Tabgn 1982.
CONTOH B8NTUK, UKURAN DAN 181 STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL 14NA8.
A. pentuk dan Ukuran.
1. Yang menggunakan lambang
2. Yang tidak menggunakan lambang
4 cm
4 om
B. I s 1
I. Stempel Jabatan,
1. Stempel jabatan "Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,"
Keterangen
x) GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
xx) Nama Propinsl Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
Nama Propins1 Daerah Istlmewa yang bersangkutan.
xxx) Gambar Lambang Negara.
Contoh
1. x) GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I xx) JAWA TENGAH xxx) Gambar Lambang Negara.
2.- x) GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA xx) ACER
xxx) Gambar Lambang Negara.-
7%--; xxx)
rv
././//
/".
2. Stempel jabatan "Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daeral Propinst Daerah Tingkat I "
Koterangan
x) KETUA DPRD PROPINSI DATI I.
KETUA DPRD PROPINSI DAERAH ISTIMEWA.
xx) Nama Propinsl Daerah Tingkat yang bersangkutan.
Nama Propinsi Daerah istimewa yang bersangkutan.
xxx) Gambar Lambang Daerah yang ber-sangkutan.
Contoh l e x) KETUA DPRD PROPINSI DATI I.
xx) SUMATERA UTARA. xxx) Gambar Lambang Daerah.
2. x) KETUA DPRD PROPINSI DAERAH ISTIMEWA. .xx) YOGYAKARTA. xxx) Gambar Lambang Daerah.
3. Stempel jabatan "Bupati Kepala Daerah Tingkat II"
Keterangan • x) 141PATI KEPALA DAERAH TINGKAT II.
xx) Nama Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
xxx) dambar Lambang Negara.
Contoh
x) BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II xx) REMBANG.
xxx) Gambar Lambang Negara.
4. Stempel jabatan "Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Keterangan
x) WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II xx) Nama Kotamadya Daerah Tingkat II
yang bersangkutan. xxx) Gambar Lambang Negara.
Contoh
x) WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II xx) SEMARANG. xxx) Gambar Lambang Negara.'
- J.5
5. Stempel jabatan "Ketua Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupa-cen Daerah Tingkat II"
Keterangan
x) KETUA DPRD KABUPATEN DATI II. xx) Nama Kabupaten Daerah Tingkat II
yang bersangkutan. xxx) Gambar Lambang Daerah yang
bersangkutan.
Contoh
x) KETUA DPRD KABUPATEN DATI II. xx) BOGOR.
xxx) Gambar Lambang Daerah.
6. Stempel jabatan "Ketue Dewan PerwakIlan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II"
Ketarangan
x) KETUA DFRD KOTAMAJiA DATI II. xx) Nama Kotamadya Daerah Tingkat II
yang beraangkutan. xxx) Gambar Lambang Daorah yang
bersangkutan.
Contoh
x) KETUA DPRD KOTAMADYA DATI II. xx) TEGAL.
xxx) Gambar Lambang Daerah.
7. Stempel jabatan "Walikota"
Keterangan
x) "EMERINTAH KABUPATEN DATI II. xx) Nama Kabupaten Daerah Tingkat 11
yang bersangkutan. xxx) WAL1KOTA
Contoh x) PEMERINTAH KABUPATEN DATI II.
xx) MINAHASA. xxx) WALIKOTA BITUNG.
(
- 16
6. Stempel jabutan "Camat"
Keterangan :
x) PEMERINTAH KABUPATEN DATI II. PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II. PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF.
xx) Nama Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bernangkutan.
Na Kota Administratif yang ber-sangkutan.
xxx) CAMAT
Contoh t
1. x) PEMERINTAH KABUPATEN DATI II xx) REMBANG. xxx) CAMAT KALIORI.
2. x) PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II. xx) SEMARANG.
xxx) CAMAT SEMARANG TENGAH.
3. x) PEMERINTAH KOTA ADMINJSTRATIF. xx) CIMAHI.
xxx) CAMAT CIMAHI UTARA.
9. Stempel jabatan "Kepala Deoa"
Keterangan
x) PEMERINTAN KABUPATEN DATI II.... xx) KECAMATAN
xxx) KEPALA DESA
Contoh t
x) PEMERINTAH KABUPATEN DATI II REM« BANG.
xx) KECAMATAN KALIORI. xxx) KEPALA DESA TASIKHARJO.-
- 17-
10. S empel inbatan "Lurahn
k:et&rangan t
x) PEMbRINTAH KOTAMADYA DATI II ... PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF...
xx) KECAMATAN xxx) LuaAF,
Contoh
1. x) PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II BANDUNG.
xx) KECAMATAN LENGKONG. xxx) LURAH BURANGRANG.
2, x) PEMERINTAH KOTA ADMINIbTRATIF CIMAHI.
xx) KECAMATAN CIMAHI UTARA. xxx) LURAH CIBABAT.
II. Stempe1 Dines.
1. Stempel Dinas "Sekretariat WIlayah/Daerah TIngkat I.
Keterangan
x) 1--MLRINTAH DATI xx) Wama Propinal Dzerah Tingkat
yang bersangkuten. xxx) TWILDA.
Contoh
x) PLI4ERINTAH PROPINSI DATI I. xx) JAWA TIMUR. xxx) SETWILDA.
2. Stempel DInas "Kantor Pembantu Gubernur Kepala Daerah
"2inc,1<vt_ I".
Keterangan :
PEMERINTAH PROPINSI DATI I.
xx) Nama Propinsl Dnerah TIngkat I yang bersangkutan.
xxx) KANTOR PEMBANTU GUBERNUR WILAYAH
Contoh
I. x) PEMERINTAH PROPINSI DATI I. xx) SUMATERA UTARA.
xxx) KANTOR PEMBANTU GUBERNUR WILAYAH IV.
2. x) PLMERINTAH PROPINSI DATI I. xx) JAWA TENGAU.
xxx) KANTOR PEMBANTU GUBERNUR WILAYAll PATI.
Stempel Dlnks "InspektOrat Wilayah Propinsi"
Keterangan
x) PEMERINTAH PROPINSI DATI I. xx) Nama Propinal Daerah Tingkat I
yang bersangkutan. xxx) INSPEKTORAT WILAYAH.
Contoh t
x) PEMERINTAH PROPINSI DATI I. xx) JAWA TIMUR. xxx) INSPEKTORAT WILAYAH.
xx )
19
4. Stempel Dinas "Direktorat Agrarla Propinal"
Keterangan
x) PEMERINTAH PROPINSI DATI I. xx) Nama Propinal Daerah Tingkat
yang bersangkutan. xxx) DIREKTORAT AGRARIA.
Contoh
x) PEMERINTAH PROPINSI DATI I. xx) JAWA BARAT.
xxx) DIREKTORAT AGRARIA.
5. Stempel Dinas "Direktorat Sosial Politlk Propinal"
Keterangan
x) PEMERINTAH PROPINSI DATI I. xx) Nama Prepinal Daerah Tingkat
yang beraangkutan. xxx) DIREKTORAT SOSIAL POLITIK.
Contoh
x) PEMERINTAH PROPMI DATI I. xx) JAWA TENOAH. xxx) DIREKTORAT SOSIAL POLITIK.
6. Stempel Dlnas "Dlrektorat Pembangunan Desa Propinal"
Keterangan t
x) PEMERINTAH PROPINSI DATI I. xx) Nama Propinal Daerah Tingkat I
yang bersangkutan.' xxx) DIREKTORAT PEMBANGUNAN DESA.
Contoh
x) PEMERINTAH PROPINSI DATI I. xx) JAWA TIMUR. xxx) DIREKTORAT PEMBANOUNAN DESA.'
7. Stempel Dlnas "adan Koordinas1 Penanaman Modal Daerah"
Keterangan :
x) PEMERINTAR PROPINSI DATI I xx) Nama Propinsl Daerah Tingkat I
yang bersangkutan. xxx)
Contoh
x) PEMERINTAH PROPINSI DATI xx) SUMATERA BARAT
xxx) 8.K.P.M.D
8. Stempel Dinas "4,1-7 14aerah Tingkat I"
Keterangan t
x) PEMERINTAR FROPINSI DATI 'I xx) Nama PropInsl Daerah Thigkat
yang bersangkutan. xxx) 8P-7
Contoh
• x) PEMERINTAH PROPINSI DATI I xx) SUMATERA SELATAN
xxx) BP-7
9. tempel Dinas "Markas Wilayah Pertahanan 51p1.1 PropInsi"
Keterangan
x) PEMERINTAH FROPINSI DATI I xx) Nama Propinol Daernh TIngkat
yang bersangkutan. xxx) MAWIL HANSIP
Contoh
x) PEMERINTAH PROPINSI DATI I xx) SULAWESI UTARA xxx) MAWIL HANSIP
•
- 21, -
10, Stempel'dlhas "Badan Perencansan Pembangunan Daerah Tingkat I.
Keterangan
x) PEMERINTAH PROPINSI DATI I 'xx) Nama PropInsl Daerah Tingkat
yang bersangkutan. xxx) BAIJPEDA
Contoh
x) PEMERINTAH PROPIN31 DATI ' XX xx) SULAWESI SELATAN
xxx) BAPPEDA
11, Stempel dlnas " Dinas Dnernh Tingkat I ".
Keterangan
x) PEMSRINTAH PROPINSI DATI I
xx) Nama ProPInsl Daerah Tingkat I • yang bersangkutan.
xxx)
Contoh I
x) PEMERINTAH PROPINS1 DATI xx) KALIMANTAN TIMUR xxx) DINAS KESEHATAN
12.tempe o Badan Usaha MIllk Daerah Tingkat I ".
Keterangan
x) PEMERINTAH PROPINSI DATI xx) Nama Propinsl Daerah TIngkat I
yn:7; berzangkutan.
xxx) Nama,'Badan Usahn MIllk Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
Contoh :
•-•\ x) PEMERINTAH PRO INSI DATI xx) JAWA TIMUR
xxx) BANK PEMBANGUNAN DAERAH
xxx)
-22-
13. Stempel dinas "Sokr tarl DeWan' StWakilad Rakyat Daer-Ah Tingkat 1"
eterangan
x) D1RD PROPINSI DATI xx) Nama Propinsl Daerah Tingkat I
ynng bersangkutan. xxx) SETWAN
Contob z
x) DPRD PROPINSI DATI I xx) IRIAN JAYA xxx) SETWAN
14. Stempel alnaa^"Sekretariet Wilayah/Daerah Tingkat II"
i'.eterangan
X .) PEELRINTAH KAMPATEN DATI II xx) Nama Kabupaten Daerah Tingkat II
yang bersangkutan. xxx) SETWILDA
Contoh t
x) PEMERINTAH KABUPATEN DATI II xx) BOYOLALI
xxx) SETWILDA
15. Stempel dlnas "Sokretarlat Kotamadya/Daersh Tingkat II"
Keterangan :
x) PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II xx) Nama Kotamadya Daerah TIngkat .II
yang bernangkutan. xxx) -ETKOTAMADYA
Contoh
x) PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II xx) PEKALONGAN xxx) SETKOTAMADYA
16* !itt tt
n ykru ,
.retetl Dnerni'. 22 anrkutnne
, "!P,:r4U rurkTI wILAY „,.
Contch t
r rTftn yk kTEr DATI II 300 Iminffil xxx) ykrpon 1?
%11.=?TAU LASW
17, Itteapit di Ttarnat 22
bomtto Ironkotionindyn IC. Dawski
Zeterattgan t
x) mmunTku rAD'r DP"1 II wic) lloomn votnan.ye Dnernh TinOttot II
yntie brennekutoottio ylat) XAFTOR r5M4rrrr rf,ALinTm2Alyvt
tt) 7x)
OTAN
18, Ctemptil diromn
ICAIITOP eln.,~10
I ra pektoret iMyifrifitAirkteitt
reternnum o tc) PF4L"IrrrAll xkrxrpsTar DftTI II
tm) Roorm Xefflupaten Vatmoth lizeka, II yane berefinekutaa
mie) IMITETORA? Cetteh t x) rEvErmkn YAPUPftTrr Del II
titx) MDM xt(z) ImPwrork
- 24
„tempel d1w1;,, "Inspektorat layan Kotamadya"
terangan 3
x) PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II xx) Nama Kotomedya Daeroh Tingkat 11
yong bersangkutan.
xxx) INUEKTORAT WILAYAH,
Contoh t
x) P14MERINTAH KOTAMADYA DArx II xx) SEMARANG
xxx) INSPEKTORAT WILAYAH
20. tempel dinas "Kantor Agraria Kabupaten"
haterangan s
xJ ~RINTAN KAOUPATEN DATI II xx Nama Kabupaten Daerah Tingkat
yang berfanguton.
xxx) KANTOR AGRARU,
Contoh s
x) PMERINTAH KABUI-ATEN DATI II xx) l'URWOREJO
xxx) KANTOR AGRARIA
21. tempel dlnas "antor Agrarla Kotamadya"
Keterangan :
x) PEMERIETAH KOTAMAVYA DATI II xx) Nama'Kotamadya Daerah Tingkat II
yang bersangkutan. xxx) KANTOR AGRARIA
Contoh
x) PEMFRINTAH KOTAMADYA DATI 11 xx) MEDAN
xxx) KANTOR AGRARIA
XX
-25-
22. 5;tompo1 dine . "Kantor o3ia 1J..itkKabupaten"
Keterangan
x) PEMERINTAH KABUPATEN DATI II
xx) Nama Kabupaten Daerah Tingkat II • yang bersungkutan.
xx) 'KAt4TOR SOSIAL POLITIK
Contoh :
x) PEMERINTAH KAMPATEN DATI II xx) BOYOLALI xxx) KANTOR SOSIAL POLITIK
23. tempel dinas "Kantor Soslal Polltik Kotaliadya"
Keterangan :
x) PEPWRINTAH KUTAMADYA DATI II xx) Nama Kotamadya Daerah Tingkat 11
yang bersangkutan. xxx) KANTOR SOSIAL POLITIK
Contoh
x) kEi%4-tINTAH KOTAMAUYA II
xx) e1Frr. 130N
xxx) KANTOR SOSIAL POLITIK • XX
24. rtempel dinas "Kantor l'embangunan Desa Kabupaten"
Keterangan
x) PEMERINTAH KABUPATEN DATI II xx) Nama Kabupaten Daerah Tingkat II
yang bersangkutan. xxx) KANTOR PMBANGUNAN DESA
Contoh
x) PEMZ(INTAH KABUY'ATEN DATI II xx) BOGOR
xxx) KANTOR PEMBANOUNAN DESA
26
25. !tompol dinne "Vnntor Ponhnneunnn Doen Kotnmndyn"
Koternnenn t x) PV7ERINTAH KOTAPADV DAI II xx) Vrmn Kotnmedyn Dnernh Tingket 11
ynnc berennekuten xxx) it.ANTOR rsrnpriermn DESA
Contoh t
x) rYnR/UTAII TrorPAmoW DATI II xx` -ADIVN xxx, rArTon rmilmOuvfin Ms -
26, Stompol dinns Embupeten Dnernh Tincicat Y"S"
Zetornngnn
x) PEMINTAU RADVT'ATEN DAT/ Il xx) Nnrin Kebupaten Dnernh Tingket II
ynne bertinnekutan. xxx)
Contoh
xxx)
•
27. Stompol dinon "PP.? Kotrmndyn Dnornh Tincknt II"
Keternnean t
x) PEMERIPTAH gOTAMADYr DATI II xx) Nrma Kotemndyr Dnernh Titlehat II
xxx) 1310,~7
Contoh t
x) PEMEP117T Yr-rAPTADYA DATI II xx) MALANG xxx) BP-7
x) IlkmbRINTAH VADUPATEN DATI II xx) TTORA xxx) Pr.7
- 27 -
28. Stempel dinas "Markas Wilayah Pertahanan S1p11 Kabupaten"
Keterangan
x) PEMERIATAH KABUPATEN DATI 11 xx) Nama Kabupaten Daerah Tingkat II
yang bersangkutan xxx) MAWIL HAWUP
Contoh
x) PEMFRINTAH KABUVATEN DATI II xx) J(PARA xxx) MAWIL HANSIP
29. Stempel dlnas "Markas W11ayah Pertahanan Slpll Kotamadya"
Keterangan
;
x) PEM-4RINTAH KOTAMADYA DATI II xx) Nama Kotamadya Daerah TIngkat II
yang bersangkutan. xxx) MAWIL HANSIP
Contoh 3
x) PEMERINTAH KOTAMADYA DArI II xx) SALATIGA xxx) MAWIL HANSIP
xxx)
30. Stempel dinas "Badan Perenoanaan Pembangunan Daerah Kabupaten * Daerah TIngkat II ".
Keterangan
x) PEML,RINTAH KABUPATEN DATI II xx) Nama Kabupaten Daerah Tingkat II
yang bersangkutan. xxx) BAPVEDA
Contoh x) VEMERINTAH KABUPATEN DATI II xx)PATI xxx) BAPPEDA
28
31. Stompol dinnn "Pndan Peronennnnn rembnneunan Dnorah kotnmadyn Dnernh Tin.jkat II".
Yoteranenn
y) PEMERINTA2 KOTAMADY' DATI II xx) Nnmn Kotemadyn Dnereh Tincket II
yane bernnnukutan. xxx) PAPPEDA,
echtoh
x) PEMERINTAR YOTPADYA DATI 11 xx) CIPEDON xxx) DAPPEDA. •
32. Stenpol dinno "Dinnn Dnerah Knbupaton Daerah Ttnekat II"
keterancen $
x) rErunImin KADUPATEN DATI II xx) Nnma Kmbupaten Dnernh Tingkat II
ynnc boriannekutan. xxx)
Contoh t
y) PM/fERITITAR KArUPATEN DATI II xx) TANGGERANG xxx) Dims rsnimrAr.
r. Stompol dinan "Dinno boorah Kotamadya Daernh Tit¥kat II" Koterantrn
x) PVERINTAN KOTAMADYA DATI II xx) Namn kotmadyn Dnernh TinEkat 11
yanr boranne,kutan. Xxx) DINAS .....,.. Contoh t
x) PEMOPINTAH KOTAMADYA DATI II xx) TEaAt xxx) DINAS KMEHATAr.
-29-
34. 'tempel dlnas"kretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
'abul.;aten 1erah .1:41kt
f
Keterangan
x) DLRD KABUPATEN DATI II
xx) :Zivna Kabupaten Daerah TIngkat 11
yang bersangkutan. xxx) TwAil .
Contoh
x) DPRO KABUPATEN DATI II xx) KUDUS,
xxx) SETWAN
. :tompel dins "Spkretrit Down Perwakilan Rakya-t Daerah Kotamadya Laerah Tingkat
Keterangan
x) DrRD KOTAMADYA JATI 11 xx) Nama Kotamadya Daerah Tingkat II
yang beraangkutan. xxx) SETWAN
Contoh
x) DFRD KOTAMADYA DAT1 xx) BOGOR
xxx) ..3ETWAN
36. Stempel dinas 11 Kota Administratlf s.
Katerangan ;
x) PEMERINTAH KABUPATEN DATI II xx) Nama Kabupaten Daerah Tingkat II
yaug bereangkutun. xxx) KOTA ADMINISTRATIF
Contoh
x) P£MER1NTAH KUUPATEN DATI II xx) BANDUNG
xxx) KOTA ADMINISTRATIF CIMAHI
2/4
37. Stempol dinno "!';ekretpriat r:eeemeton!'.
Yeterehgan
x)— PEMERINTAH KADUPATEN DATI IT
PEMEnINTAH KOTAMADYA DATI II
KOTA ADYINISTRAT/7
xx) KECANATAN
xxx) SEUETARIAT.
(ontoh
1.x) PWEIWTAH KADUPATEN DATI II DOGOR.
KWAYATAR CIDARUA.
xxx) ',Z£USTrARIAT 2,x) PUREPINTAN KOTAMADTA DATI II
SEMARANG.
xx) XECATOTAW SEWRANG TMGAH
xxx) W?4KRETARIAT
3.x) PEMERINTAH NOTA ADMITTISTRATIF
CIMAHI.
xx) KECAMATAW TIMUR xxx) SEKTMTAPIAT
3s, Stempel din ?4P ny ertnhnnPn Keeenntnrr*
Keterenenn
x)*. PEMERIPTAH KADUPATETT DATI II
PEffERIrTAU IMTAMADYA DATI II
mmirm TmTr, ADMIPISTRATIP xx) KECAMATAN ...........,
xxx) mprit umur
rortoh 1.x) PEMERIPTAU nru DATI II
REMDATIG,
x ) KECAMATAIN KALIORI
xxx) MAWIL HANSIP 2,x) PEWERIMMI KOTAMADYA DATI II SEMARANG xx) XECAMATAN SEMARANG BARAT
xxx) TAII hmIr 3.x) PUMERIPTAU KOTA ADMIVISTRATIP CITFAHI
xx) KECAMATAIT CIMANI umun xxx) i it, HANSIP
- 31
39. Stempel dinas "Sekretarlat Desa".
r.eteranan
x) PEMER •INTAH KABUPATEN DATI II
xx) KflCAMATAN
xxx) SEKR •aARIAT DEZ)A ..* * ***
Contoh
x) PEMjUnTAH KABGPATEN DATI II REMBANG
xx) KECAMATAN KALIORI xxx) SEKKETARIAT DESA TASIKHARJO
40. Stempel dinas Satuan Tiig93 Pertahanan Slpil Desa ".
Keterangan a
xd P~IATAd KASUPA"UN DATI I/ xx) Ki.:CAMATAN
xxx) SATGAS HANSIP DESA
Contoh t
x) PEMBRINTAH KABUPATEN DATI II BOGOR xx) KECAMATAN CU,ARUA xxx) SATGAJ3 HANSIP DESA CIPAYUNG
41. Stem .1 dinas " Sekretarlat Xelurahan "
Koterangnn
x)- PEWRINTAH KOTAMADYA DATI II xx)- PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF xx) Keeaw:tan
xxx) SEKIWrAhlAT X.ELURAHAIkr
Contoh
1. x) l'balERINTAH KOTAMADYA DATI II BANDUNG xx) KECAMATAN LENGKONG
xxx) SFAMETAREAT KZLURAHAN BURANWANG 2. x) PEMERINTAH KUTA ADMINISTRATIF CIMAHI
xx) KECAMATAN CIMAHI UTARA xxx) S.EKRETAaIAT .KELURAHAN PASIRKALIKI
-32-
42. Stempel dinas "Satuan Tugas Pertahanan Sipil Kelurahan".
Keterangan :
x) PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II .... PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF....
xx) KECAMATAN xxx) SATGAS HANSIP KELURAHAN.
Contoh
1. x) PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II BANDUNG.
xx) KECAMATAN LENGKONG. xxx ) SATGAS HANSIP KELURAHAN BURANG-
RANG.
2. x) PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF CIMAHI.
xx) KECAMATAN CIMAHI UTARA. xxx) SATGAS HANSIP KELURAHAN CIBABAT.
43. Stempel dinas " Markas Distrik Pertahanan Sipil Proyek Vital '
Keterangan
x) PEMERINTAH KABUPATEN DATI II .... xx) MAWIL HANSIP. xxx) MATRIK HANSIP PROYEK VITAL
Contoh x) PEMERINTAH KABUPATEN DATI II
PURWAKARTA. xx) MAWIL HANSIP.
xxx) MATRIK HANSIP PROYEK VITAL JATILUHUR.
A.n. MENTERI DALAM NEGERI
-33-
LAMPIRAN II : Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor :26/ Tahun 1982.
CONTOH BENTUK DAN ISI KOP NASKAH DINAS.
Perbandingan ukuran huruf 2 : 3 yaitu
1. Ukuran huruf " 2 " untuk tulisan nama Pemerintah Wilayah/Daerah.
2. Ukuran huruf " 3 " untuk tulisan nama Instansi.
Bentuk dan isi kop naskah dinas, seperti pada
oontoh sebagai berikut :
Contoh 1
LAMBANG
NEGARA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT
Contoh : 2
-34.
Contoh 2
LAMBANG NEGARA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Contoh : 3
LAMBANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
Contoh : 4 LAMBANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Contoh 5
LAMBANG PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH DAERAH
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH
Jalan Nomor ..„ Telepon
PALU
Contoh : 6
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
KANTOR PEMBANTU GUBERNUR WILAYAH IV
Jalan Nomor Telepon
KISARAN
Contoh 7
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KANTOR Pk4WOANTU-GURBRNUR:WILAYAH PATI
Jalan Nomor Telepon
PATI
Contoh : 8
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT WILAYAH
Jalan Nomor Telepon
KUPANG
Contoh : 9
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
DIREKTORAT AGRARIA Jalan Nomor Telepon....
MEDAN
-36-
Contoh 10
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Jalan... Nomor... Telepon,..
SURABAYA
Contoh : 11
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA DIREKTORAT PEMBANGUNAN DESA
Jalan.... Nomor.., Telepon.... JAYAPURA
Contoh 12
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan.,.. Nomor... Telepon... BANDUNG
Contoh : 13
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA Jalan,..
Nomor... Telepon... DENPASAR
Contoh : 14
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL Jalan.... Telepon...
BANDUNG
Contoh : 15
LAMBANG PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA
DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan.... Nomor Telepon
MAN ADO
Contoh : 16
LAMBANG
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I MALUKU DAERAH DINAS PETERNAKAN
Jalan.... Nomor..., Telepon...
AMBON
-38-
Contqh 17
LAMBANG
FEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I MALUKU DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan.... Nomor Telepon..
AMBON
Contoh : 18
LAMBANG NEGARA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
REMBANG
Contoh : 19
LAMBANG NEGARA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG
Contoh : 20
LAMBANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 WONOGIRI
- 39-
Contoh : 21
LAMBANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II GORONTALO
Contoh :22
LAMBANG
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG DAERAH
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH Jalan... Nomor Telepon...
REMBANG
Contoh : 23
LAMBANG PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEGAL DAERAH
SEKRETARIAT KOTAMADYA Jalan.... Nomor... Telepon...
TEGAL
Contoh : 24
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWOREJO KANTOR PEMBANTU BUPATI
WILAYAH KEMIRI Jalan.... Telepon...
KEMIRI
Contoh : 25
PEMLRINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG KANTOR PEMBANTU WALIKOTAMADYA
WILAYAH CIBEUNYING Jalan... Nomor Telepon...
BANDUNG
Contoh :26
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKABUMI INSPEKTORAT WILAYAH
Jalan Nomor..., Telepon... SUKABUMI
Contoh :27
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI INSPEKTORAT WILAYAH
Jalan... Nomor Telepon... SUKABUMI
Contoh :28
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SURABAYA KANTOR AGRARIA
Jalan... Nomor... Telepon.. • GRESIK
- 41 Contoh t 29
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA KANTOR AGRARIA
Jalan Nomor Telepon...
SURABAYA
Contoh
PEMERINTAH KAMPATEN DAERAH TINGKAT II 30YOLALI KANTOR SOSIAL POLITIK
Jalan Nomor Telepon... BOYOLALI
Contoh 31
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 PEKALONGAN KANTOR SOSIAL POLITIK
Jalan Nomor... Telepon.... PEKALONGAN
Contoh 32
PEMERINTAH XABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI KANTOR PEMBANGUNAN DESA
Jalan.... Nomor... Telepon... KEDIRI
-42- Contoh : 53
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG KANTOR PEMBANGUNAN DESA
Jalan.., Womor.., Telepon... MALANG
Contoh : 34
PEMERINTAH KABUPATEN DASKAH TINGKAT II CIKEBON BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA Jalan Nomor.., Telepon.,.
CIKEBON
Contoh : 35
PEMERINTAH KOTAMADYA DAEKAH TINGKAT II CIKEBON BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA Jalan,., Nomor... Telepon...
CIKEBON
Contoh : 36
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PARE PARE
MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL Jalan Nomor Telepon.,
PARE PARE
- 43 - « Contoh : 37
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG MARKA5 WILAYAH PERTAHANAN SIPIL
Jalan Nomor Telepon... UJUNG PANDANG
Contoh 38
LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan..., Nomor.... Telepon... MEDAN
Contoh : 39
LAMBANG PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan
Nomor..., Telepon.. MEDAN
Contoh 40
LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG DAERAH DINAS PETERNAKAN
Jalan.... Nomor... Telepon...
BANDUNG
-44-
Contoh 41
LAMBANG DAERAH
PBMBRINTAB KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG DINAS KESEHATAN
Jalan Nomor Telepon
BANDUNG
~~~ .11.•
Contoh 42
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MINAHASA KOTA ADMINISTRATIF BITUNG
Jalan Nomor Telepon
BITUNG
Contoh 43
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
KECAMATAN REMBANG KOTA Jalan Nomor Telepon
REMBANG
Contoh t 44
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TENGAH Jalan # Nomor Telepon
SEMARANG
Contoh :
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF CIMAHI KECAMATAN CIMAHI TIMUR
Jalan.... Nomor Telepon...
CIMAHI
Contoh 46
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI KECAMATAN JUWANA
MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL Jalan Nomor ...,..* Telepon...
JUWANA
Contoh 47
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG KECAMATAN SEMARANG TENGAH
AIARKAS WILAM -PERTMANAW 57fit Jalan Nomor Telepon
SEMARANG
Contoh : 48
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF CIMAHI KECAMATAN CIMAHI TIMUR
MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL Jalan Nomor Telepon
CIMAHI
-46- Contoh 49
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
KECAMATAN KALIORI
DESA TASIKHARJO
Alamat
Contoh : 50
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PUh. '. 0
KECAMATAN BANYUURIP
DESA CANDINGASINAN
SATUAN TUGAS PERTAHANAN SIPIL
Alamat ***
Contoh 51
PEMERINTAH KOTAMADIA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
KECAMATAN LENGKONG
KELURAHAV BURANWaANG
Jalan**** Nomor**** Telepon***
BANDUNG
Contoh 52
PEMER.INTAH KOTA ADMINISTRATIF CIMAHI
KECAMATAN CIMAHI UTARA
KELURAHAN CIBABAT
Jalan Nomor Telepon. •
CIMANI
Contoh : 53
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG KECAMATAN LENGKONG KELURAHAN BURANGRANG
SATUAN TUGAS PERTAHANAN SIPIL
Jalan Nomor Telepon
BANDUNG
Contoh 54
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF CIMAHI KECAMATAN CIMAHI UTARA KELURAHAN PASIRKALIKI
SATUAN TUGAS PERTAHANAN SIPIL
Jalan Nomor Telepon
Contoh : 55
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWAKARTA MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL
MARKAS DISTRIK PERTAHANAN SIPIL PROYEK VITAL JATILUHUR
Jalan Nomor Telepon
JATILUHUR
A.n, MENTERI DALAM NEGERI SEKRETAR.,4 JENDERAL,
//f. "NF
1"rfir • ;OEPRAPTO.
- 48
LAMPIRAN III : Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : .2.61 Tahun 1982.
CONTOH BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA INSTANSI ••••••
A. BENTUK.
Berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang
berbentuk segi empat.
Contoh
B. UKURAN
B. UKUltAN.
I. Ukuran Papan.
a. Ukuran 150 cm x 300 cm, untuk Papan lama instansi
1. Kantor Pembantu Gubernur ;
2. Inspektorat Wilayah Propinsi
3. Direktorat Agraria Propinsi ;
4. Direktorat Sosial Politik Propinsi ;
5. Direktorat Pembangunan Desa Propinsi ;
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ;
7. 13P-7 Daerah Tingkat I ;
8. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi ;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
10. Dinas Daerah Tingkat I ;
11. Badan Usaha Milik Daerah Tingkat I.
b. Ukuran 100 cm x 200 cm, untuk papan natha instansi :
1. Kantor Pembantu Bupati ;
2. Kantor Pembantu Walikotamadya ;
3, Inspektorat Wilayah Kabupaten ;
4. Inspektorat Wilayah Kotamadya
5. Kantor Agraria Kabupaten
6. Kantor Agraria Kotamadya
7. Kantor Sosial Politik Kabupaten ;
8. Kantor Sosial Politik Kotamadya
9, Kantor Pembangunan Desa Kabupaten ;
10. Kantor Pembangunan Desa Kotamadya ;
11. BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II ;
12. BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II ;
13. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten ;
14. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kotamadya ;
15. Badan
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II ;
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II ;
17. Dinas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
18. Dinas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
19. Kantor Walikota Administratif ;
20. Kantor Kecamatan.
c. Ukuran 75 cm x 150 cm, untuk Papan nama i..nstansl :
1. Kantor Kelurahan ;
2. Kantor D e s a ;
3. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan ;
4. Markas Distrik Pertahanan Sipil Proyek Vital
5. Satuan Tugas Pertahanan Sipil Kelurahan ;
6. Satuan Tugas Pertahanan Sipil Desa.
II. Ukuran Huruf
Perbandingan ukuran huruf adalah 1 : 2.
1. Ukuran huruf " 1 untuk tulisan nama Pemerintah
Wilayah/Daerah.
2. Ukuran huruf " 2 " untuk tulisan nama Instansi.
C. I S I.
Ketentuan mengenai isi papan nama instansi sebagai contoh
berikut :
contoh 1.
- 51 - Contoh 1
I I I
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
KANTOR PEMBANTU GUBERNUR WILAYAH IV
Jalan.... Nomor... Telepon
KISARAN
Contoh 2....
52. Contoh 2
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KANTOR PEMBANTU GUBERUUR WILAYAH PATI
Jalan.., Nomor... Telepon....
PAT• I
Contoh 3
PEMERINTAH PROPINSI DAbRAH TINGKAT I KUSA TENGGARA TIMUR INSPEKTORAT WILAYAH
Jalsn Nomor Telepon
KUPANG
Contoh : 4
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA DIREKTORAT AGRARIA
Jalan.... Nomor.... Telepon,...
MEDAN
Contoh : 5
PEMERINTAH PROPIPSI DAERAII TINGKAT I JAWA TIMUR DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
Jalan Nomor Te1epon....
SURABAYA
- 53- Contoh 6
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA DIREKTORAT PEMBANGUNAN DESA
Jalan Nomor Telepon
JAYAPURA
Contoh : 7
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
BADAN KOORDIVASI PENANAMAN MODAL DAERAH
( B.K.P.M.D )
Jalan... Nomor... Telepon...
BANDUNG
Contoh 8
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I DALI BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
( BP 7 )
Jalan... Nomor.... Telepon...
DENPASAR
Contoh 9
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL
( Mkj:IL HANSIP )
Ja1an.... Nomor.... Telepon....
BANDUNG
54
Contoh 10
PEVERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA• BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAB
(BAPPEDA)
Nomor... Telepon...
MANADO
Contoh 11
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I MALUKU DINAS PETERNAKAN
Jalan... Nomor... Telepon...
AMBON
Contoh 12
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA DARAT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan.... Nomor Telepon
PADANG
Contoh : 13
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Jalan... Nomor... Telepon..
SURABAYA
1. DIREKTORAT PEMBANGUNAN DESA
2. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
3. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
4. DINAS PETERNAKAN
-55- Contoh t 14
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG KANTOR PEMBANTU BUTATI
ViILAYAH LASEM
Jelen.... Nomor... Telepon
L A. S E M
Contoh 15
PEMERIVTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG KANTOR PEMBANTU WALIKOTAMADYA
WILAYAH CIBEUNYING
Jelan.... Nomor.... Telepon....
BANDUNG
Contoh 16
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKABUMI INSPEKTORAT WILAYAH
Jalan.... Nomor... Telepon....
SUKABUMI
Contoh 17
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI INSPEKTORAT WILAYAH
Jelan.... Nomor... Telepon
SUKABUMI
56 Contoh 18
PEMERINTAH KABUTATEN DAERAH TINGKAT II MAIANG KANTOR AGRARIA
Jalan Nomor.... Telepon....
MALANG
Contoh 19
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA KANTOR AGRARIA
Jalan Nomor.... Telepon....
SURABAYA
Contoh 20
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GORONTAIO KANTOR SOSIAL POLITIK
Jalan.... Nomor... Telepon....
LIMBOTO
Contoh 21
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II GORONTALO KANTOR SOSIAL POLITIK
Jalan.... Nomor... Telepon....
GORONTALO
- 57 Contoh 22
PUMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI KANTOR PEMBANGUNAN DESA
Jalan..., Nomor.... Telepon....
KEDIRI
Contoh 2 3
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG KANTOR PEMBANGUNAN DESA
jalan.... Nomor.... Telepon...
MALANG
Contoh t 24
PEMERINTAH KOTAYADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELARSAVAAN
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA ( BP- 7 )
Jalan... Nomor...Telepon...
CIREBON
Contoh 25
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSAPAAN
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA.
( BP- 7 )
Jalan... Nomor... Telepon...
CIREBON
-53- Contoh 26
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PARE PARE MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL
( MAWIL HANSIP )
Julan.." Nomor.... Telepon....
PARE PARE
Contoh 27
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL
( YAWIL HANSIP )
Jalan Nomor.... Telepon
UJUNG PANDANG
Contoh 28
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( BAPPEDA )
Jalan Nomor Telepon
MED AN
Contoh 29
PEMERINTAII KOTAMADYA DAERAII TINGKAT II MEDAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( BAPPEDA )
Jalan.... Nowor
Telepon
MEDAN
Contoh 30
PEMERINTAH KADUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG DINAS PETERNAKAN
Jalen.... Nomor.,. Telepon...
BANDUNG
Contoh 31
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG DINAS PETERNAKAN
Jalan... Nomor... Telepon...
BANDUNG
Contoh 32
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MINAHASA KANTOR WALITOTA BITUNG
Jalan.... Nomor.... Telepon....
BITUNG
Contoh 33 PEMERINTAH KAPUTATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
KANTOR KECAMATAN UNGARAN
Jalan.... Nomor.... Telepon....
UNGARAN
Contoh 34
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TITGKAT II GORONTALO KANTOR KECAMATAN KOTA SELATAN
jalan Nomor Telepon
GORONTALO
Contoh 35
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF CIMAHI KANTOR KECAMATAN cimma TIMBR
Jalan... Nomor...Telepon..
CIRAHI
Contoh 36
PEMERINTAH KABUTATEN DAERAH TINGKAT II BOYCLALI KECAMATAN MOJOSONGO
MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL
( MAWIL HANSIP )
Jalan... Nomor... Telepon
MOJOSONGO
Contoh 37
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKPT II SEMARANG KECAMATAN SEMARANG TENGAH
MARKAS V:ILAYJW PERTAHANAN SIPIL
( MAWIL HANSIP )
jalan... Nomor... Telepon
SEMARANG
› - 61 ... a Contoh 38
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF CIMAHI KECAMATAN CIMAHI UTARA
MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL ( MAWIL HANSIP )
Jalan.... Nomor.... Telepon...
CIMAHI
Contoh : 39
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG KECAMATAN KALIORI
KANTOR KEPALA DESA TAMBAK AGUNG
Jalan Nomor Telepon
TAMBAK AGUNG
Contoh 40
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG KECAMATAN KALIORI DESA TAMBAK AGUNG
SATUAN TUGAS PERTAHANAN SIPIL ( SATGAS HANSIP )
Jalan Nomor Tolepon
TAMBAK AGUNG
Contoh 41
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG KECAMATAN MAGELANG UTARA KANTOR LURAH MAGELANG
Jalan Nomor Telepon...
MAGELANG
«62.
Contoh : 42
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF CIMAHI
KECAMATAN UTARA KANTOR LURAH CIBABAT
Jalan..., Telepon...
Contoh : 45
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KELURAHAN KRANGGAN SATUAN TUGAS PERTAHANAN SIPIL
( SATGAS HANSIP )
jalan Nomor Telepon
SEMARANG
Contoh : 44
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF CIMAHI
KECAMATAN CIMAHI UTARA
KELURAHAN CIBABAT
SATUAN TUGAS PERTAHANAN SIPIL
( SATGAS HANSIP )
jali Nomor Telepon...
CIMAHI
Contoh : 46
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS
Jalan.... Nomor.... Telepon....
KUDUS
1. KANTOR PEMBANGUNAN DESA.
2. KANTOR SOSIAL POLITIK.
3. HP-7.
4. DINAS PETERNAKAN.
A.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETA3 JENDERAL,
Rt-SDEPRAPTO.
-63-
Contoh : 45
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWAKARTA MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL
MARKAS DISTRIK PERTAHANAN SIPIL PROYEK VITAL JATILUHUR
( MATRIK HANSIP )
Jalan Nomor 0414110 Telepon....
JATILUHUR