Kelompok 8B Tutor: dr. Inggrid
KETUA : Siusan (10-2006-088) AHLI : S1: Cindy Annasthassia
(10-2006-141) S2: Zulfadli (10-2006-167) Azril Ishak (10-2006-161)
Andrian Wiyanda (10-2006-106) Fani Veronika (10-2006-037) Heriyanto
(10-2006-187) Izza Syazwani (10-2006-144) Leonardo (10-2006 Sylvi
(10-2006-039)
Dokter A adalah dokter umum, tetapi pasiennya cukup banyak.
Seorang pengusaha apotik yang merangkap laboratorium klinik
menghubunginya dan mengatakan bahwa ia akan memberi bonus sebagai
hasil kerjasama yang baik di antara kedua pihak berupa 20% dari
biaya obat dan lab yang dibayar oleh pasiennya yang dikirimkan ke
apotik/lab klinik tersebut. Suatu tawaran menarik karena ia sedang
berniat untuk membeli mobil baru. A pun mulai berhitung bahwa
apabila ia ingin angsuran mobilnya dapat dilunasi dengan uang
ekstra ini, maka ia harus mengirim setidaknya 50% pasiennya untuk
periksa laboratorium dan sekitar 75% pasiennya harus mengambil obat
di apotik tersebut dengan jenis obat yang cukup tinggi
harganya.
Dokter
memanfaatkan pasien untuk mendapatkan uang ekstra.
Etika profesi kedokteran
Hubungan dokter dengan farmasi
Dokter memanfaat kan pasien
Hubungan dokter pasien
Hubungan dokter dokter
Pemberian
obat dan pemeriksaan laboratorium harus sesuai dengan indikasi
medis.
Bioetika Kedokteran
Sejak permulaan sejarah yang tersirat mengenai umat manusia
sudah dikenal hubungan kepercayaan antara dua insan yaitu sang
pengobat dan penderita. Dalam zaman modern hubungan ini disebut
sebagai hubungan (transaksi) terapeutik antara dokter dan
penderita. Yang dilakukan dalam suasana saling percaya
(konfidensial) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi harapan
dan kekhawatiran makhluk insani. Sejak perwujudan sejarah
kedokteran, seluruh umat manusia mengakui serta mengetahui adanya
beberapa sifat mendasar (fundamental) yang melekat secara mutlak
pada diri seorang dokter yang baik dan bijaksana yaitu kemurnian
niat, kesungguhan kerja, kerendahan hati serta integritas ilmiah
dan sosial yang tidak diragukan. Akhirnya didasarkan tradisi dan
disiplin tsb atas suatu etika profesional. Etika tersebut sepanjang
masa mengutamakan penderita yang berobat demi keselamatan dan
kepentingannya.
Etika Kedokteran sudah sewajarnya dilandaskan atas norma-norma
etika yang mengatur hubungan manusia umumnya dan dimiliki
azas-azasnya dalam falsafah masyarakat yang diterima dan
dikembangkan. Di Indonesia azas-azas itu adalah Pancasila sebagai
landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan
struktural. Kewajiban Umum menurut Kode Etika Kedokteran Indonesia
(KODEKI) antaranya:Pasal 1 Setiap dokter harus menjunjung tinggi,
menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter. Pasal 2 Seorang dokter
harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang
tertinggi.
Pasal 3 Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya seorang dokter
tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.Pasal
4 Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etika : Setiap
perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri Secara sendiri atau
bersamasama menerapkan pengetahuan dan ketrampilan kedokteran dalam
segala bentuk tanpa kebebasan profesi. Menerima imbalan selain
daripada yang layak sesuai jasanya kecuali dengan keikhlasan
sepengetahuan dan atau kehendak penderita
Pada dasarnya profesi memiliki 3 syarat utama, yaitu : Diperoleh
melalui pelatihan yang ekstensif Memiliki komponen intelektual yang
bermakna dalam
melakukan tugasnya Memberikan pelayanan yang penting kepada
masyarakat
Selain itu juga memiliki 3 syarat umum, yaitu : Sertifikasi
Organisasi profesi Otonomi dalam bekerja
Hubungan dokter-pasien dokter-
Jenis hubungan dokter-pasien sangat dipengaruhi oleh etika
profesi kedokteran, sebagai konsekuensi dari kewajiban-kewajiban
profesi yang memberikan batasan atau ramburambu hubungan tersebut.
Kewajiban-kewajiban tersebut tertuang di dalam prinsip-prinsip
moral profesi. Prinsip utamanya: Autonomy (menghormati hak pasien);
Beneficience (berorientasikan kepada kebaikan pasien;
Non-maleficience (tidak mencelakakan atau
memperburuk keadaan pasien) dan; Justice (meniadakan
diskriminasi)
dan
prinsip turunannya:
veracity (kebenaran=truthful information) fidelity (kesetiaan)
privacy confidentiality (menjaga kerahasiaan)
Di dalam sehari-hari kita mengenal 2 jenis profesi, yaitu: (1)
Profesi konsultan Terdapat hubungan individual antara professional
dengan klien Transaksi fee-for-service Misalnya dokter, psikolog
dan pengacara (2) Profesi scholar Klien banyak pada satu waktu
Bekerja berdasarkan gaji dan honor Misalnya guru, perawat dan
tenaga kesehatan lain di RS dll Kedua-duanya memiliki tanggungjawab
yang khas, yaitu tanggungjawab profesi. Akhir-akhir ini memang ada
kecenderungan pergeseran dari jenis profesi konsultan ke arah
profesi scholar, misalnya tumbuhnya bentuk rumah sakit, klinik, law
firm dll. Pada jenis profesi baru ini terjadi modifikasi hubungan
hukum antara konsultan dan kliennya. Di rumah sakit terjadilah
hubungan segitiga antara pasien-dokterrumahsakit, dan di law firm
terjadi hubungan klien- professional- law firm.
Hak pasien: The Rights to health care The Rights to self
determination Kewajiban dokter: Kewajiban profesi sebagaimana
terdapat di dalam
lafal sumpah dokter, kode etik kedokteran, standar prilaku
profesi (SPP) dan standar pelayanan medis (SPM), serta Kewajiban
yang lahir oleh karena adanya hubungan dokter-pasien.
Hubungan dokter-teman doktersejawat
Kerjasama
dokter dengan sejawat menurut Konsil Kedokteran Indonesia
(KKI):
Merujuk pasien (Pasal 11 KODEKI). Bekerjasama dengan sejawat
(Pasal 15 KODEKI). Bekerjasama dalam tim. Memimpin tim. Mengatur
dokter pengganti. Mematuhi tugas. Pendelegasian wewenang.
Hubungan dokterdokterapotek/lab apotek/lab
Pengertian apotek menurut Kepmenkes RI No.1332/ Menkes/ SK/ X/
2002 tentang perubahan Permenkes No. 922/ Menkes/ Per/ X/ 1993/
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek Pasal 1 ayat
(a) : Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan
pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi, perbekalan
kesehatan lainnya kepada masyarakat Adapun ketentuan sebuah apotek
di antaranya adalah : Harus siap dengan tempat dan perlengkapan
termasuk sediaan farmasi dan perbekalan lainnya milik sendiri atau
pihak lain. Pada apotek dapat dilakukan kegiatan pelayanan komoditi
lainnya di luar sediaan farmasi. Sarana apotek dapat didirikan pada
lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar
sediaan farmasi
McDonough dan Doucette mengusulkan satu model untuk hubungan
kerja kolaboratif antara dokter dan farmasis (Pharmacist -
Phycisian Collaborative Working Relationship). Menurut McDonough
dan Doucette ada empat tahap tingkat hubungan kerjasama antara
farmasi dan dokter, seperti di bawah:
Stage 0: Professional awareness. Stage 1 : Professional
recognition. Stage 2: Exploration and trial. Stage 3: Professional
relationship expansion. Stage 4: Commitment to the collaborative
working relationship.
Yang penting untuk dibahas disini adalah hubungan stage 4.
Kolaborasi akan semakin mungkin terwujud jika dokter telah
melihat bahwa dengan adanya kerja sama dengan apoteker risiko
praktik pelayanannya menjadi lebih kecil, dan banyak nilai tambah
yang diperoleh dari kepuasan pasien. Komitmen akan lebih mungkin
tercapai jika usaha dan keinginan bekerja sama dari masing-masing
pihak relatif sama. Dokter akan mengandalkan pengetahuan dan
keahlian apoteker mengenai obat-obatan, sementara apoteker akan
bersandar pada informasi klinis yang diberikan oieh dokter ketika
akan membantu menguruskan terapi pasien. Pada tahap ini pertemuan
tatap muka untuk mendiskusikan masalah pasien, masalah pelayanan,
dan hal-hal lain harus dijadwalkan, dan bisa dikembangkan bersama
tenaga kesehatan yang lain. Selain itu, adanya komitmen kerja sama
ini perlu diinformasikan kepada tenaga kesehatan yang lain sehingga
mereka dapat turut terlibat didalamnya.
Namun, hubungan dagang antara dokter dengan perusahaan obat atau
pengusaha obat merupakan hal yang seringkali menjadi perbincangan.
Dari hasil pengamatan, niat, kemauan atau gagasan untuk berkolusi
bukan hanya datang dari perusahaan farmasi, ada kalanya atas
permintaan dokter. Perusahaan farmasi memproduksi obat bermerek
(paten) untuk dijual, sedang dokter punya kewenangan menentukan
obat. Dengan cara itu perusahaan farmasi berkepentingan obatnya
laku terjual. Namun cara-cara pemasaran obat oleh perusahaan
farmasi dilakukan dengan system detailing, dimana perusahaan
farmasi melalui jaringan distributor melakukan pendekatan tatap
muka dengan dokter yang berpraktek di rumah sakit ataupun praktek
pribadi.
Terhadap kolusi ini perusahaan farmasi menghitungnya sebagai
biaya promosi yang dimasukkan kedalam biaya produksi, sehingga
biaya produksi menjadi tinggi dan harga obat menjadi mahal.
Mahalnya harga obat sepenuhnya menjadi tanggungan konsumen.
Strategi dari pihak farmasi umumnya sudah menyiapkan 20 % dari
harga jual obat yang dialokasikan perusahaan farmasi untuk biaya
promosi. Hubungan kerjasama ini yang dikenal sebagai kolusi
menyebabkan harga obat merek/paten yang selama ini dikonsumsi
konsumen Indonesia menjadi sangat mahal melebihi harga obat diluar
negeri, dan secara tidak langsung akan merugikan pasien sebagai
pihak konsumen. Oleh karena itu secara de facto, dokterlah yang
menjadi konsumen obat, maka hukum ekonomi pasar tidak berlaku dalam
perdagangan obat.
Dalam UU Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004, pasal 73, ada
disebutkan beberapa sanksi yang bisa ditujukan buat dokter:
Sanksi disiplin bila menyangkut ketidakpuasan pasien atas
pelayanan yang diberikan dokter. Yang menangani persoalan itu ialah
MKDI (Majelis Kehormatan Disiplin Indonesia). Sanksi yang diberikan
oleh MKDI merupakan sanski pendidikan. Bila MKDI menerima pengaduan
pasien terkait masalah pelayanan dokter yang tidak memuaskan, MKDI
bisa memberi peringatan hingga mencabut surat ijin prakteknya. ,
ujarnya. Kemudian, dokter itu diwajibkan mengkikuti program
pendidikan kembali. Setelah itu, untuk mendapatkan kompetensinya
yang pernah dicabut itu, dokter tersebut harus melakukan registrasi
lagi. Sanksi etik diberikan ketika terjadi pelanggaran etik.
Misalnya, kerjasama perusahaan farmasi dengan dokter yang
mempengaruhi kemandirian profesi dokter tsb. Yang menangani
persoalan itu ialah MKEK (Majelis Komite Etik Kedokteran). Bentuk
sanksi yang diberikan mulai dari peringatan lisan hingga tertulis.
Dalam batas pelanggaran tertentu, bisa diberikan sanksi berupa
pengumuman nama dokter yang melanggar etika tersebut ke media
massa.
Walau kolusi dokter-perusahaan farmasi sulit dibuktikan, pada
tahun 2002 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah
mengantisipasinya melalui perangkat Surat Keputusan (SK) Kepala
BPOM No. HK.00.05.3.02706 tentang Promosi Obat. Pasal 9 SK ini
memuat sejumlah larangan bagi Industri Farmasi dan/atau Pedagang
Besar Farmasi. Mereka dilarang: Melakukan kerja sama dengan apotik
dan penulis resep; Kerja sama dalam pengresepan obat dengan apotik
dan/atau penulis resep
dalam suatu program khusus untuk meningkatkan penjualan obat
tertentu; Memberikan bonus/hadiah berupa uang (tunai, bank draft,
pinjaman, voucher, tiket) dan/atau barang kepada penulis resep yang
meresepkan obat produksinya dan/atau yang didistribusikan.
Sedangkan pengawasan terhadap kegiatan promosi obat oleh perusahaan
farmasi dilakukan sepenuhnya BPOM dengan membentuk komisi
independen.
Mereka yang melanggar larangan tadi bisa dikenakan sanksi mulai
dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga
pencabutan izin edar obat bersangkutan.
Kesimpulan
Hubungan
health care provider dengan pasien mestilah selalu berpijak atas
standar dan profesionalisme, sesuai kode etika kedokteran dan
hukum. Justru, pemberian obat dan pemeriksaan laboratorium harus
sesuai dengan indikasi medis.
