KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM …

REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONALDALAM RANCANGAN RKP 2018 DAN PENJABARANNYA DI DAERAH

Deputi Bidang Pengembangan RegionalKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Pusat-DaerahBatam, 21 Februari 2017

KERANGKA PAPARAN2

Pengantar

Gambaran Umum Pembangunan Wilayah

Rencana Pengembangan Wilayah Sumatera – Jawa - Bali

Prioritas Nasional Rancangan Awal RKP Wilayah Sumatera – Jawa - Bali

Penutup

3

PENGANTAR1

PENGANTAR

1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program.

2. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada:

• Pengendalian perencanaan

• Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018

• Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan

• Perkuatan integrasi sumber pendanaan

4

PERKUATAN IMPLEMENTASI MONEY FOLLOW PROGRAM

RKP 2018

Menajamkan Prioritas Nasional

Memastikan pelaksanaan program

Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan

10 PN dan 30 Program Prioritas

Pengendalian dilakukan sampai ke

level proyek (satuan 3)

Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke

Daerah, PHLN, BUMN, PINA dan Swasta

5

PENGENDALIAN PERENCANAAN

PRIORITAS NASIONAL

Pengembangan Dunia Usaha danPariwisata

PROGRAM PRIORITAS

Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

KEGIATAN PRIORITAS

1. Pembangunan Sarpras Transportasi

2. Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan

3. Penyiapan Daya Tarik Wisata

SASARAN, LOKASI DAN PAGU

KEMENTERIAN/LEMBAGA Target (Rp M) Lokasi

KEMENTERIAN PU & PERA

Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan -Ambarita - Tomok - Onan Rungu

Pembangunan Jalan Tol Baru Medan – Kualanamu –Tebing Tinggi

Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir Revitalisasi Kawasan Danau Toba

25 Km

18 Km

1 Paket1 Paket

150

59,5

6,59,8

Kab. Samosir

Provinsi Sumatera UtaraKab. SamosirTersebar

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Peningkatan jalur kereta Api Medan-Kuala Namu-Pematang Siantar

8 Km 1.130,0 Provinsi Sumatera Utara

BUMN

Pengembangan Bandar Udara Silangit (AP 1) 1 paket 100,0 Kab. Tapanuli Utara

KEMENTERIAN PARIWISATA

Proyek Promosi produk destinasi wisata Danau Toba melalui media elektronik, ruang, cetak, dan digital di Eropa dan Timur Tengah

Proyek Peningatan sarana dan prasarana AkademiPariwisata Medan

8 paket

1 unit

10,7

25,0

Luar Negeri

Kota Medan

PROYEK PRIORITAS NASIONAL : Pengembangan Wisata Danau Toba

Pengendalian akan dilakukan hingga tingkat “satuan 3” / proyek untuk memastikanrencana dijalankan dengan baik

6

PROYEK PRIORITAS DISUSUN HINGGA BERBASIS KEWILAYAHAN

Pembangunan Jalan TolMedan –Kualanamu – TebingTinggi (APBN/PHLN)

Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan

Laut Belawan Phase I & II (APBN/PHLN)

Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan -

Nainggolan - Onan Rungu (APBN/SBSN)

Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan - Ambarita -

Tomok - Onan Rungu (APBN/SBSN)

Pengembangan BandaraSilangit (BUMN)

CONTOH : Kawasan

Pariwisata Danau Toba

7

Jalan Palipi – Parmonangan (DAK)

Jalan SP.Provinsi-Desa Hutarihit (DAK)

Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir (APBN)

Revitalisasi Kawasan DanauToba (APBN)

Pengembangan Dunia Usaha dan

Pariwisata

Pengembangan 3 Kawasan

Pariwisata

(Danau Toba)

Pengembangan 3 Kawasan Industri

(KI)

(Sei Mangkei)

Pengembangan 5 Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK)

KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan

(MBTK)

• Persiapan Pembangunan Jalur KA Siantar – Parapat• Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut

Belawan Phase I & II (PHLN)• Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan -

Nainggolan - Onan Rungu (SBSN) Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir Revitalisasi Kawasan Danau Toba

PERKUATAN INTEGRASI SUMBER PENDANAAN

Belanja KL

BUMN

Pemerintah Daerah

• Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi –Pematang Siantar – Parapat

• Pengusahaan Sungai Asahan oleh PJT-I

• Dana Alokasi Khusus (Penugasan)• Pembangunan ruas Simpang Silangit-simpang tiga

muara-muara bakkara• Rehabilitasi DI Ujung Pait, Kab. Simalungun

• APBD• Pembangunan jalan prov/kab/kota• Peningkatan RSUD Dr Hadrianus Sinaga dari kelas C

menjadi kelas B• Pembangunan dermaga khusus pariwisata

Belanja KL

• Preservasi jalan Lintas Timur Sumatera• Pembangunan Fly Over Seimangke,

Pembangunan Jalan KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (SBSN)

KPBU

• Pengembangan PelabuhanHub Kuala Tanjung

Belanja KL

• Pembangunan Jalan Akses KEK Maloy

• Pembangunan Tangki Timbun CPO

BUMN

• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim

8

Swasta• Resor dan spot – spot power boat• Pengadaan Fasilitas MICE

Swasta

• Pembangunan Pabrik Pengolahan Produk Turunan Kelapa Sawit

SWASTA • Pengadaan Kapal Penyeberangan

RENCANA DAK PENUGASAN

NO DAK PENUGASAN KEGIATAN

1. Peningkatan kualitas SMK pembangunan/rehabilitasi ruang praktik siswa (RPS)/ruang pembelajaran/laboratorium/ruang penunjang pembelajaran

peralatan praktik utama/peralatan praktik produksi/peralatan laboratorium/media pembelajaran

2. Peningkatan sarana dan prasaranapendidikan vokasi dan latihanketenagakerjaan

Penyediaan alat pendidikan vokasi dan balai latihanketenaga kerjaan

Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan vokasi danbalai latihan ketenagakerjaan

3. Peningkatan kapasitas infrastrukturkesehatan dasar

Penyediaan farmasi dan alat kesehatan Pembangunan dan rehabilitasi berat Puskesmas

4. Pasar Pembangunan pasar Pembangunan gudang

5. Penyediaan sarana prasarana air minum dan sanitasi

Pembangunan sarana dan prasarana air minum Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi

6. Irigasi Rehabilitasi irigasi sekunder Rehabilitasi irigasi tersier

7. Jalan Pembangunan dan peningkatan jalan provinsi Pembangunan dan peningkatan jalan Kabupaten/Kota

8. Energi Skala Kecil Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Skala Kecil : Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan PembangkitListrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)

1. DAK Penugasanterkait denganpenekanan RKP 2018 Ditentukan hingga

locus/ruas Lebih bersifat top-

down2. Kegiatan DAK lainnya

menjadi bagiankegiatan dari DAK Reguler/Afirmasi Menjaga

kesinambungandengan DAK 2017

Lebih bersifatkebutuhan daerah(bottom up)

9

TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 2018: SISI PRODUKSI

Sumber: Hasil Simulasi Bappenas

6 Sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap

pertumbuhan adalah:

Industri pengolahan, terutama nonmigas

Pertanian Perdagangan

KonstruksiInformasi danKomunikasi

3 Sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap

pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah:

Pariwisata

JasaKeuangan

Komponen Sisi ProduksiPertum-buhan

(%)

Share(%)

Sumber Pertumbuhan

(%)

PDB 6,1 100 6,1

- Industri Pengolahan 5,7 20,2 1,2

- Konstruksi 8,5 11,8 0,9

- Perdagangan 6,3 13,1 0,8

- Informasi dan Komunikasi

11,9 3,7 0,6

- Jasa Keuangan 11,5 4,5 0,5

- Pertanian 4,0 12,8 0,5

- Transportasi 8,2 5,5 0,3

- Listrik dan Gas 6,1 1,2 0,06

10

Industri pengolahan

Pertanian

11

GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN WILAYAH2

PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH MENUNJUKKAN PERBAIKAN12

• Peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi di daerah-daerah berbasis SDA.

3.9%(4.5%)

5.6%(5.7%)

2.1%(1.1%)

6.7%(8.5%)

5.0%(7.4%)

13,7%(-1.6%)

Kalimantan

Sulawesi Maluku and Papua

Sumatra

Jawa

Bali and Nusa Tenggara

Q3(Q2)

Cat:

Sumber: BPS

134

,27

5,2

5

4,8

5

2,2

0

6,1

0

5,1

6

5,5

7

5,0

2

4,9

2

5,2

1

5,3

7

5,8

2

5,4

3

4,7

0

5,4

3

5,6

0

5,4

1

3,7

8 5,1

9

3,7

7

8,5

9

5,2

7

-1,8

5

3,9

7 6,4

9

3,7

7

7,6

0

7,6

5

7,0

2

7,5

1

5,9

1

6,6

2

4,8

6

21

,40

Sumatera (4,46) Jawa (5,50) Bali – NT (4,85)

Kalimantan (1,34) Sulawesi (6,80)

Maluku – Papua (14,66)

Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Trw IV 2016

Peranan Pulau Dalam Pembentukan PDB Nasional 2010 s/d Trw-IV 2016

Wilayah 2010 2014 2015Tw-I 2016

Tw-II 2016

Tw-III 2016

Tw-IV 2016

Sumatera 22,39 23,01 22,21 22,12 22,01 21,98 22,03

Jawa 57,28 57,39 58,29 58,86 58,82 58,47 57,95

Kalimantan 9,41 8,76 8,15 7,73 7,64 7,73 8,20

Sulawesi 5,19 5,65 5,92 5,89 6,06 6,13 6,06

Bali dan Nusa Tenggara 3,03 2,87 3,06 3,09 3,12 3,17 3,11

Maluku dan Papua 2,70 2,32 2,37 2,30 2,35 2,52 2,65

Kontribusi Wilayah Peranan pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih didominasi oleh

Pulau Jawa dan Sumatera (> 80 persen). Peranan wilayah Jawa mengalami penurunan, sementara wilayah Sulawesi

cenderung meningkat.

Laju Pertumbuhan Laju pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV 2016 menunjukkan adanya

peningkatan yang signifikan di Wilayah Sulawesi, sementara di Kalimantan cenderung mengalami penurunan terutama disebabkan perekonomian Kalimantan Timur yang tumbuh negatif

PERKEMBANGAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH KUARTAL IV- 2016 (1)

14

Laju Inflasi YoY Bulan Oktober 2016

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia; Keterangan : Dalam Persen (%)

Ratio Gini Ratio Gini Indonesia pada bulan tahun 2016 menunjukkan penurunan dari

tahun sebelumnya dari 0,41 menjadi 0,40Laju Inflasi Tingkat inflasi Kawasan Timur Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan

wilayah Kawasan Barat Indonesia. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwabiaya logistik yang tinggi menjadi salah satu permasalahan masih tingginyainflasi di Kawasan Timur Indonesia.

PERKEMBANGAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH KUARTAL IV- 2016 (2)

Ratio Gini 2011- 2016

ProvinsiGini Ratio Perbandingan

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016Aceh 0,33 0,32 0,34 0,32 0,33 0,33 tidak berubahSumatera Utara 0,35 0,33 0,35 0,32 0,34 0,32 tidak berubahSumatera Barat 0,35 0,36 0,36 0,33 0,34 0,33 menurunRiau 0,36 0,40 0,37 0,35 0,36 0,35 menurunJambi 0,34 0,34 0,35 0,33 0,36 0,35 menurunSumatera Selatan 0,34 0,40 0,38 0,40 0,36 0,35 menurunBengkulu 0,36 0,35 0,39 0,36 0,38 0,36 menurunLampung 0,37 0,36 0,36 0,35 0,38 0,36 menurun

Kep. Bangka Belitung 0,30 0,29 0,31 0,30 0,28 0,28 tidak berubah

Kep. Riau 0,32 0,35 0,36 0,40 0,36 0,35 menurunDKI Jakarta 0,44 0,42 0,43 0,43 0,43 0,41 menurunJawa Barat 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 tidak berubahJawa Tengah 0,38 0,38 0,39 0,38 0,38 0,37 menurunDI Yogyakarta 0,40 0,43 0,44 0,42 0,43 0,42 menurunJawa Timur 0,37 0,36 0,36 0,37 0,42 0,40 menurunBanten 0,40 0,39 0,40 0,40 0,40 0,39 menurunBali 0,41 0,43 0,40 0,42 0,38 0,37 menurun

Nusa Tenggara Barat 0,36 0,35 0,36 0,38 0,37 0,36 menurun

Nusa Tenggara Timur 0,36 0,36 0,35 0,36 0,34 0,34 menurun

Kalimantan Barat 0,40 0,38 0,40 0,39 0,33 0,34 meningkatKalimantan Tengah 0,34 0,33 0,35 0,35 0,33 0,33 tidak berubahKalimantan Selatan 0,37 0,38 0,36 0,36 0,35 0,33 menurunKalimantan Timur 0,38 0,36 0,37 0,35 0,32 0,32 tidak berubahKalimantan Utara - - - - 0,29 0,30 meningkatSulawesi Utara 0,39 0,43 0,42 0,42 0,37 0,39 meningkatSulawesi Tengah 0,38 0,40 0,41 0,37 0,37 0,36 menurunSulawesi Selatan 0,41 0,41 0,43 0,42 0,42 0,43 meningkatSulawesi Tenggara 0,41 0,40 0,43 0,41 0,40 0,40 tidak berubahGorontalo 0,46 0,44 0,44 0,41 0,42 0,42 tidak berubahSulawesi Barat 0,34 0,31 0,35 0,35 0,36 0,36 tidak berubahMaluku 0,41 0,38 0,37 0,35 0,34 0,35 meningkatMaluku Utara 0,33 0,34 0,32 0,32 0,28 0,29 meningkatPapua Barat 0,40 0,43 0,43 0,44 0,44 0,37 menurunPapua 0,42 0,44 0,44 0,41 0,42 0,39 menurunIndonesia 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,40 menurun

15

0

5

10

15

20

25

30

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Ace

hSu

mat

era

Uta

raSu

mat

era

Bar

atR

iau

Jam

bi

Sum

ater

a Se

lata

nB

en

gku

luLa

mp

un

gK

ep

Ban

gka

Bel

itu

ng

Ke

pu

lau

an R

iau

DK

I Jak

arta

Jaw

a B

arat

Jaw

a Te

nga

hD

.I Y

ogy

akar

taJa

wa

Tim

ur

Ban

ten

B A

L I

Nu

sa T

engg

ara

Bar

atN

usa

Ten

ggar

a Ti

mu

rK

alim

anta

n B

arat

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Kal

iman

tan

Uta

raSu

law

esi U

tara

Sula

wes

i Te

nga

hSu

law

esi S

elat

anSu

law

esi T

en

ggar

aG

oro

nta

loSu

law

esi B

arat

Mal

uku

Mal

uku

Uta

raP

apu

a B

arat

Pap

ua

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Tingkat Kemiskinan (Persen)

Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2016*

TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

7,95

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

Ace

hSu

mat

era

Uta

raSu

mat

era

Bar

atR

iau

Jam

bi

Sum

ater

a Se

lata

nB

engk

ulu

Lam

pu

ng

Kep

Ban

gka

Bel

itu

ng

Kep

ula

uan

Ria

uD

KI J

akar

taJa

wa

Bar

atJa

wa

Ten

gah

D.I

Yo

gyak

arta

Jaw

a Ti

mu

rB

ante

nB

A L

IN

usa

Ten

ggar

a B

arat

Nu

sa T

engg

ara

Tim

ur

Kal

iman

tan

Bar

atK

alim

anta

n T

enga

hK

alim

anta

n S

ela

tan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Kal

iman

tan

Uta

raSu

law

esi U

tara

Sula

wes

i Ten

gah

Sula

wes

i Sel

atan

Sula

wes

i Ten

ggar

aG

oro

nta

loSu

law

esi B

arat

Mal

uku

Mal

uku

Uta

raP

apu

a B

arat

Pap

ua

Jumlah Pengangguran (Jiwa) TPT (Persen)

Jumlah Pengangguran dan TPT Tahun 2016*

* Kondisi Maret * Kondisi Februari

Tingkat Kemiskinan Secara persentase, tingkat kemiskinan tertinggi berada di wilayah timur Indonesia (Maluku dan Papua). Namun berdasarkan jumlah,

penduduk miskin terkonsentrasi di wilayah Jawa. Tingkat Pengangguran Jumlah pengangguran terkonsentrasi di Pulau Jawa.

16DISAGREGASI PERTUMBUHAN EKONOMI PER PROVINSI(SKENARIO PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH)

No. Provinsi Target Pertumbuhan Ekonomi

1. Aceh 6.98

2. Sumatera Utara 6.45

3. Sumatera Barat 6.06

4. Riau 5.03

5. Jambi 6.66

6. Sumatera Selatan 6.72

7. Bengkulu 6.38

8. Lampung 6.55

9. Kep. Bangka Belitung 6.26

10. Kep. Riau 6.80

11. DKI Jakarta 5.80

12. Jawa Barat 6.06

13. Jawa Tengah 5.94

14. DI Yogyakarta 5.78

15. Jawa Timur 5.99

16. Banten 6.29

17. Bali 6.33

No. Provinsi Target Pertumbuhan Ekonomi

18 Nusa Tenggara Barat 6.73

19. Nusa Tenggara Timur 5.86

20. Kalimantan Barat 6.00

21. Kalimantan Tengah 7.51

22. Kalimantan Selatan 7.19

23. Kalimantan Timur 6.01

24. Kalimantan Utara 7.57

25. Sulawesi Utara 7.08

26. Sulawesi Tengah 7.17

27. Sulawesi Selatan 6.43

28. Sulawesi Tenggara 6.70

29. Gorontalo 7.80

30. Sulawesi Barat 6.81

31. Maluku 7.57

32. Maluku Utara 6.22

33. Papua Barat 7.30

34. Papua 7.16

Sumber: Perhitungan Sementara Deputi Bidang pengembangan Regional

17PRIORITAS LOKASI PENURUAN TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN

• Untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka sesuai sasaran nasional membutuhkan peran Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah.

• Penurunan tingkat kemiskinan diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi (diatas 10 persen) dan memiliki jumlah penduduk miskin yang besar.

• Sementara, penurunan tingkat pengangguran diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki tingkat pengangguran yang relatif tinggi (diatas 5 persen) dan memiliki jumlah tingkat pengangguran yang besar.

• Prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran juga diprioritaskan ke daerah yang memiliki rasio gini yang relatif besar seperti D.I Yogyakarta, Jawa Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Banten.

18

RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAHSUMATERA – JAWA - BALI3

DISTRIBUSI PERAN WILAYAH UNTUK MENCAPAI PERTUMBUHAN 6,1 PERSEN SEKALIGUS PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH

19

Wilayah Sumatera

Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,97

Tingkat Kemiskinan 10,25

Tingkat Pengangguran Terbuka

4,80

Sektor-sektor penggerak perekonomian1. Industri Pengolahan2. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan3. Pertambangan dan Penggalian4. Perdagangan besar dan eceran5. Konstruksi

Wilayah Kalimantan



Tingkat Pengangguran Terbuka 5,10

Sektor-sektor penggerak perekonomian1. Pertambangan dan Penggalian2. Industri Pengolahan3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan4. Konstruksi5. Perdagangan besar dan eceran

Wilayah Jawa




Sektor-sektor penggerak perekonomian1. Industri Pengolahan2. Perdagangan besar dan eceran3. Konstruksi4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Wilayah Bali Nusa Tenggara




Sektor-sektor penggerak perekonomian1. Pertambangan dan Penggalian2. Konstruksi3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan4. Industri Pengolahan5. Perdagangan besar dan eceran

Wilayah Maluku





Wilayah Sulawesi




Sektor-sektor penggerak perekonomian1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan2. Konstruksi3. Perdagangan besar dan eceran4. Industri Pengolahan5. Pertambangan dan Penggalian

Wilayah Papua





Sumber: Hasil Simulasi Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Bappenas

RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2018KEK & KI SEI MANGKEIKab. Simalungun, Sumut

KEK TANJUNG API-APIKab. Banyuasin, Sumatera Selatan KEK TANJUNG KELAYANG

Kab. Belitung, P. Bangka Belitung

KI Kuala Tanjung

KI TanggamusKab. Tanggamus, Lampung

KPBPB Sabang

KPBPB Batam, Bintan, Karimun

Wilayah Sumatera 2018

Target Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi

5,97

Target Sasaran Tingkat Kemiskinan 10,25

Target Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka

4,80

Pariwisata Danau TobaKab. Samosir, Sumut

Beberapa Rencana Proyek K/L• Pembangunan Jalan Tol

`Kualanamu – Tebing Tinggi• Preservasi dan Pelebaran Jalan

Panguruan - Ambarita - Tomok -Onan Rungu KSPN Danau Toba

• Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan - Nainggolan - OnanRungu KSPN Danau Toba

• Bandar Udara Sibisa (Parapat) KSPN Danau Toba Penyediaan Air Baku Kabupaten

Samosir Revitalisasi Kawasan Danau Toba

Beberapa Rencana Proyek K/L• Pengembangan Bandara Udara

Hanandjoeddin• Pembangunan Waduk Gunung

Tajam (400 liter/detik)• Penyediaan Peta Dasar Skala

1:5000 untuk Penyusunan RDTR disekitar KEK

• Rekonstruksi struktur jalan Tanjung Pandan – Sp. Empat Sijuk

Beberapa Rencana Proyek K/L• Pembangunan rumah susun• Pembangunan Jalan Poros dan Jalan Lingkungan• Cakupan Geoid teliti sebagai referensi tinggi bagi peta

dasar skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitarKEK dan KI

• Pembangunan PLTU Sumut 1, 2x150 MW• Pembangunan PLTGU/MGU Sumbagut Peaker-1, 250

MW• Pembangunan PLTGU/MGU Sumbagut Peaker 3-4,

2x250 MW

Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018

Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019

Sektor-sektor penggerak perekonomian1. Industri Pengolahan2. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan3. Pertambangan dan Penggalian4. Perdagangan besar dan eceran5. Konstruksi

Lokasi prioritas penurunan tingkatkemiskinan :1. Provinsi Bengkulu2. Provinsi Aceh3. Provinsi Lampung4. Provinsi Sumatera Selatan5. Provinsi Sumatera Utara

Lokasi prioritas penurunan tingkatpengangguran tebuka :1. Provinsi Kep.Riau2. Provinsi Aceh3. Provinsi Sumatera Utara.4. Provinsi Kep. Bangka Belitung

Jalan Bebas HambatanMedan –Kuala Namu

20

NatunaPembangunan Jalan Mendukung Pusat Pertahanan di Natuna

• Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar

• Pembangunan Bendung Sei Wampu Kab. Langkat• Pembangunan Bendungan Lausimeme• Pembangunan Bendungan Muara Sei Gong di

Kota Batam• Pembangunan Embung Air Baku DAS Kawal di

Kab. Bintan• Pembangunan Intake dan Jaringan Air Baku

MEBIDANG

• PLTA Krueng Isep 1, PLTA Peusangan, PLTA Redelong, PLTAMeureubo 2, PLTA Kumbih 3, PLTA Peusangan 4, PLTA Tampur,PLTA Wampu, PLTA Asahan III, PLTA Hasang, PLTA Sidikalang, PLTABatang Toru, PLTA Simonggo, PLTA Masang2 dan 3, PLTAMerangin, PLTA Air Putih, PLTA Ketahun, PLTA Semangka

• Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Bajayu, 4.000 Ha• Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Desa Pasar Ipuh

Kabupaten Mukomuko• Pembangunan Bangunan Pengendali Sedimen Batang Air Dingin• Pembangunan Bangunan Pengendali Sedimen Batang Kuranji dan

Anak Sungainya (segmen hulu)

• Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kab Pringsewu• Pembangunan Daerah Irigasi Jabung• Pembangunan DI Batang Sinamar• Pembangunan DI. Lematang

RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA TAHUN 2018

Bandara Kertajati

• Peningkatan struktur jalan dari Semarang -Magelang – Yogyakarta

• Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa(Temon-Bugel-Girijati-Baron-Jepitu-Jerukwudel)

• Peningkatan kapasitas dan kualitas Bandara KulonProgoWilayah Jawa 2018

Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi

6,23

Sasaran Tingkat Kemiskinan 9,45

Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka

5,90

Pelabuhan Tanjung Priok

Pelabuhan Tanjung EmasPelabuhan Tanjung Perak

KEK TANJUNG LESUNGKab. Pandeglang, Banten

Pariwisata Borobudur dan sekitranyaKab. Magelang, Jawa Tengah Pariwisata

Bromo-SemeruJawa Timur

KI KendalKab. Kendal, Jawa Tengah

Pariwisata Kep.SeribuKab. Kep.Seribu, DKI Jakarta

KI GresikKab. Gresik, Jawa Timur

Sektor-sektor penggerak perekonomian1. Industri Pengolahan2. Perdagangan besar dan eceran3. Konstruksi4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan :1. Provinsi D.I Yogyakarta2. Provinsi Jawa Tengah3. Provinsi Jawa Timur4. Provinsi Jawa Barat

Lokasi prioritas penurunan tingkat penganggurantebuka :1. Provinsi Jawa Barat2. Provinsi Banten

TOL SOLO-KERTOSONO

TOL PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI - SUMEDANG - DAWUAN

PHASE II DAN III

TOL PEMBANGUNAN JALAN AKSES TOL CIMANGGIS - NAGRAK

PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA ANTARA MAJA-RANGKAS BITUNG

(SBSN)

REAKTIVASI JALUR KA MAGELANG – YOGYAKARTAJALUR KA MENUJU BANDARA KULONPROGO

JALUR KA MENUJU PELABUHAN TANJUNG PERAK

JALUR KA MENUJU PELABUHAN TANJUNG EMAS

JALUR KA MENUJU BANDARA KERTAJATI

• JALUR GANDA KA MADIUN JOMBANG (SBSN)• KEDUNGBANTENG-MADIUN (SBSN)



21

• Modernisasi Jaringan Irigasi DI. Rentang• Normalisasi dan Perkuatan Tanggul Kali Bekasi, Kali Cikeas, Kali

Cileungsi, Kali Cisadane• Pembangunan Bendung DI. Kamijoro Kab. Bantul• Pembangunan Bendungan: Bener, Ciawi, Cipanas, Leuwikeris,

Sukamahi, Sindang Heula, Way Sekampung, Bendo, Gondang, Pidekso, Tukul

• Pembangunan DI. Progo Pistan Kab. Temanggung• Pembangunan Pengaman Pantai di Jakarta Tahap 2

• PLTA: Jatigede, Upper Cisokan, Rajamandala

RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA TAHUN 2018

• Pembangunan Marina/Pelabuhan Cruise 20x1000 meter

• Percepatan pembangunan Politeknik Pariwisata Lombok

• Pengembangan sekolah menengah kejuruan pariwisata

• Pembangunan PLTGU/MGU Lombok Peaker150 MW

Wilayah Bali Nusa Tenggara

Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi

6,04

Sasaran Tingkat Kemiskinan 13,87

Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka

2,80

PEMBANGUNAN JEMBATAN LILIBA

Pariwisata MandalikaKab. Lombok Tengah, NTB

Sektor-sektor penggerak perekonomian1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan2. Pertambangan dan Penggalian3. Perdagangan besar dan eceran4. Konstruksi

Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran tebuka :“Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Bali, Prov. NTB dan NTT relatif cukup rendah.”

Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan :1. Provinsi Nusa Tenggara Barat2. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pariwisata Labuan BajoKab. Manggarai Barat, NTTDestinasi

Pariwisata Utama – Bali

• Bendungan Telaga Waja dan Bendungan Sidan

• Konservasi pantai Bali Tahap 2

• Pembangunan Air Baku Titab

• Pembangunan Bendungan Tanju Dan Bendungan Mila (Rababaka Kompleks)

• Pembangunan Bendungan Bintang Bano

• Pembangunan Jalan Akses Bandara Komodo• Pembangunan Jalan Labuan Bajo - Boleng -

Terang – Kedindi• Pembangunan Jalan Patung Caci - Wae

Kesambi - Batu Cermin (6 Km)• Peningkatan Struktur Jalan Akses Pariwista

Waerebo

PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN

LAUT DI NUNBAUN SABU

PEMBANGUNAN JALAN POROS TENGAH KUPANG



22

Pembangunan Bendungan Rotiklod, Bendungan Raknamo, Bendungan Napunggete, Bendungan Temef

• PLTA Brah Beh 1-2, PLTA Wai Rancang

23

PRIORITAS NASIONAL RANCANGAN AWAL RKP 2018 DI WILAYAH SUMATERA – JAWA - BALI

4

PRIORITAS NASIONAL PENDIDIKAN:Jutaan Orang Akan Mencapai Usia Kerja dan Memasuki

Pasar Tenaga Kerja Pada Dekade Mendatang

Penduduk usia kerja diperkirakan meningkatsignifikan dalam 10 tahun ke depan, sedangkan rasio

ketergantungan mencapai titik terendah.

Antara tahun 2013 dan 2020, penduduk usia kerjaakan meningkat sebesar 14,8 juta, mencapai total

keseluruhan 189 juta orang.

Agar jendela peluang dapat dimanfaatkan sebagai Bonus Demografi dan tidak menjadi“bencana demografi” generasi yang berada di usia kerja harus memiliki pendidikanyang berkualitas.

24

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-rata Pendapatan per bulan penduduk berusia 15 tahun keatas menurut Pendidikan yang

Ditamatkan

PRIORITAS NASIONAL PENDIDIKAN:Pekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

Sumber: Sakernas BPS, Agustus 2016

% Pekerja menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

• Sekitar 71 juta (60%) tenaga kerja berpendidikan SMP/sederajat ke bawahpartisipasi penduduk dlm pendidikan dan pelatihan keterampilan perlu terus ditingkatkan.

• Angka pengangguran lulusan SMK sekitar 11 persen perlu upaya sinergis dalam peningkatan kualitas pendidikan kejuruan.

25

60%17%

10%

3% 9%

1%

maks. SMP

SMA

SMK

Diploma 1/3

Dipl 4/S1

S2/S3

1,43 2,26 2,26 3,01 3,92 7,26

3,74

8,72

11,11

6,045,18

1,20

0

2

4

6

8

10

12

0

1

2

3

4

5

6

7

8

maks. SMP SMA SMK Diploma 1/3 Dipl 4/S1 S2/S3

Juta

Ru

pia

hRata-rata upah bulan Agustus 2016 TPT

26PRIORITAS NASIONAL PENDIDIKAN:

Meningkatnya Permintaan Tenaga Kerja Terampil

Sumber: Ketrampilan Pada Pasar Tenaga Kerja di Indonesia, Bank Dunia 2011

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Manufaktur Jasa (non-pendidikan)

Ya Tidak

15

25

32

55

26

36

82

96

74

82

7

62

45

57

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Non-Pengekspor Pengekspor

Teknologi baru diimpordari luar negeri

Teknologi barudikembangkan dalamnegeriPerubahan dalamorganisasi tempat kerja

Standar kualitas lebih tinggiuntuk produk

Lingkungan usaha yanglebih kompetitif

Orientasi ekspor lebihbesar

Lebih banyak pasokanpekerja terampil

Survei Bank Dunia (2008) permintaan pemilik perusahaan terhadap tenaga kerja terampil semakin tinggi dan meningkat, didorong standar kualitas tinggi, lingkungan usaha yang kompetitif, dan kegiatan berorientasi ekspor.

Indonesia berambisi menjadi negara berpenghasilan tinggi adanya peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah dengan permintaan barang dan jasa yang berkualitas.

PRIORITAS NASIONAL PENDIDIKAN:Status Kualifikasi dan Sertifikasi Guru

UU Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru yang diangkat s.d. Des 2005 seluruhnya harus sudah berkualifikasi S1 dan bersertifikasi pada akhir tahun 2015. Oleh karena itu, setelah tahun 2005, untuk menjadi guru harus berkualifikasi S1 dan bersertifikat.

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi antara lain:

Masih banyak guru yang belum memenuhi persyaratan sesuai UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen terkait kualifikasi dan sertifikasi

Jumlah guru secara nasional sudah berlebih, namun distribusinya kurang merata antarsekolah, antar-wilayah, dan antarbidang studi

TOTAL TMT SERTIFIKASI KUALIFIKASI STATUS KEPEGAWAIAN≥S1 PNS GTY GTT

Sudah Sertifikasi

<S1 PNS GTY GTT

s/d 31-Des-2005

≥S1 PNS GTY GTT

Belum Sertifikasi

<S1 PNS GTY GTT

≥S1 PNS GTY GTT

Sudah Sertifikasi

<S1 PNS GTY GTT

> 31-Des-2005

≥S1 PNS GTY GTT

Belum Sertifikasi

<S1 PNS GTY GTT1.513.384

646.307 55.931 273.663 316.713

1.601.048

867.077 144.123 308.525 414.429

87.664

5.150 4.604 479 67

2.376.938

356.362 72.423 45.109 238.830

3.977.986

82.514 53.133 19.878 9.503

550.257

193.895 61.116 49.872 82.907

1.826.681

138.597 124.814 13.499 284

1.688.084 1.279.369 387.989 20.726

27

28PRIORITAS NASIONAL PENDIDIKAN:

Hasil Uji Kompetensi Guru 2015

• Kompetensi guru masih harus ditingkatkan. Hasil UKG 2015 rata-rata baru mencapai 56,69 (skala 100)

• Nilai UKG rerata guru SD dan SLB lebih rendah dari nilai rerata UKG nasional

• Hanya 10 provinsi yang nilai rerata UKGnya di atas rerata nasional• Uji kompetensi serupa (pola sensus untuk semua guru) tidak akan

dilaksanakan dalam waktu dekat

Rata-rata Nasional 56,69

PRIORITAS NASIONAL PENDIDIKANHIGHLIGHT PROYEK K/L

Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi

Nuklir yang melakukan kemitraan

Provinsi DI Yogyakarta

Pengembangan Teaching Industry

Provinsi DKI Jakarta

Pelatihan vocational bagi SDM KUMKM

Provinsi Aceh


Provinsi Bengkulu


Provinsi Kep. Riau


Provinsi Sumatera Selatan

Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi Energi dan Mineral

Kabupaten Cepu

Pembangunan kampus baru

Akademi Perkeretaapian Madiun

Kabupaten Madiun

Penyelesaian

pembangunan

kampus Balai

Pendidikan dan

Pelatihan

Transportasi Darat

(BP2TD) Bali

Provinsi Bali

Proyek K/L yang dilakukan di 34 Provinsi

1 Penguatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Bimas Katolik

2 Guru Pendidikan Agama Katolik (GPAK) Tingkat Dasar dan Menengah yang MeningkatKompetensinya

Pendidikan lingkungan

Provinsi Jawa Barat


Provinsi Sumatera Utara


Provinsi Sumatera Barat


Provinsi Riau


Provinsi Banten


Provinsi Jawa Timur


Provinsi Jawa Tengah

29

PRIORITAS NASIONAL KESEHATANKesehatan Ibu dan Anak : Angka Kematian Ibu (AKI),

Stunting Balita, & Anemia Ibu Hamil Masih Tinggi, Imunisasi Belum Merata

Angka Kematian Ibu (AKI) Masih Tinggi Jauh dari Target MDGs

Kematian Ibu paling banyak terjadi di Rumah Sakit

Pemerintah sebesar 41,9% (Riskesdas, 2013)

Disparitas Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Masih Lebar

Cakupan Imunisasi Dasar

Lengkap (%)

Tertinggi

Nasional

Terendah

PAPUA

DIY

Sumber: Riskesdas, 2013

37,1%Ibu Hamil

dengan Anemia62,9%

Stunting pada Balita dan Anemia pada Ibu Hamil Masih Tinggi

Sumber: Riskesdas, 2013

334307

228

346 359

305

102

1997 2002 2007 2010 2012 2015

(SP, 2010)

(SDKI, 2012)

(SUPAS, 2015)

(Target MDGs)

30

PRIORITAS NASIONAL KESEHATAN: Penyakit Menular Masih Tinggi

Jumlah Kasus HIV dan AIDS yang Dilaporkan per Tahun s.d. September 2016

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes, 2016

Kondisi Pengendalian Penyakit Menular Lainnya:• Indonesia menempati peringkat kedua dengan kasus TB paru terbanyak di dunia• Eliminasi malaria baru mencapai 244 Kab/Kota • Masih terdapat penyakit tropis yang terabaikan/neglected tropical diseases (kusta, schistosomiasis, dan filariasis)

859

7.1956.048

10.362 9.793

21.591 21.031 21.511

29.037

32.71130.935

27.963

5.2393.680

4.828 5.2986.744 7.470

8.279

10.86211.741

7.9637.185

3.679

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

s.d. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 s.d. Sept2016*

Jumlah Kasus HIV Jumlah Kasus AIDS

*Jumlah AIDS yang dilaporkan mengalami perubahan karena adanya validasi data bersama Dinkes Provinsi pada Juli 2016

31

PRIORITAS NASIONAL KESEHATANTransisi Epidemiologi: Peningkatan Penyakit Tidak Menular

Kondisi Pengendalian Penyakit Tidak Menular :

• Beban penyakit tidak menular (PTM) meningkat lebih tinggi dibandingkan penyakit menular• Faktor risiko PTM terutama karena pola hidup tidak sehat, ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat aktivitas fisik dan

konsumsi sayur dan buah masyarakat• Diperlukan upaya promotif dan preventif yang komprehensif

Perubahan Pola Penyakit dari Menular ke Tidak Menular

Sumber: Double Burden of Diseases & WHO NCD Country Profiles (2014)

No Faktor Risiko PTM 2007 (%) 2013 (%)

1 Merokok (usia ≥ 15 th) 34,7 36,3

2 Aktifitas fisik kurang (usia ≥ 10 th) 48,2 26,1

3Kurang konsumsi sayur & buah (usia ≥

10 th)93,6 93,5

4 Konsumsi minuman beralkohol 4,6 n.a

5 Obesitas Sentral (usia ≥ 18 th) 18,8 26,6

6Gangguan mental emosional (usia ≥ 15

th)11,6 6,0

Sumber: Riskesdas 2007 & 2013

Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular

32

33

Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan MNKab. Lampung Selatan

Pelatihan Pelayanan Kesehatan MNKab. Garut

No Proyek K/L yang dilaksakan di 34 Provinsi

1 Penyediaan Obat Kesehatan Ibu

2 Peningkatan Puskesmas yang Bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI

3 Penyediaan Makanan Tambahan bagi balita kurus

4 Peningkatan Pemenuhan sarana, prasarana dan alat (SPA) Puskesmas sesuai standar

5 Penyediaan Obat Malaria

Intensifikasi pengawasan pangan fortifikasiProv. Aceh

Pembangunan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital (2D Code)

Prov. Sumatera Utara

Pembentukan BPOM di Kabupaten/KotaProv. Jawa Timur

Pembentukan tim pengawas terpadu lintas sektor penjamin mutu obat tradisional

Prov. Riau

Fasilitasi PUG/PPRG dalam pencegahan dan pengendalian TB dan HIV/AIDSProv. Jawa Tengah

Intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Prov. Bengkulu

PRIORITAS NASIONAL KESEHATANHIGHLIGHT PROYEK K/L

PRIORITAS NASIONAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN: Problem Pembangunan Perumahan

34

PRIORITAS NASIONAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN: Problem Penyelenggaraan Layanan Air Minum dan Sanitasi

35

36

SPAM Kawasan PerkotaanKota Bandar Lampung

Diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III

Prov. DKI Jakarta

No Proyek K/L yang lokasi belum ditentukan (pusat)

1 Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya

2 Pembangunan Rumah Susun untuk MBR

3 Bantuan Uang Muka Perumahan

4 Penanganan Kawasan Permukiman KhususPembangunan Sarana dan Prasarana Air

BakuProv. Sumatera Barat

SPAM RegionalProv. Sumatera Utara

Pengeboran Air Tanah (Sumur Bor)Kab. Kediri

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala kota

Kota Jambi

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala regionalProv. DI Yogyakarta

Penyediaan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga di Kawasan Transmigrasi

Kab. Bengkulu Utara

PRIORITAS NASIONAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN HIGHLIGHT PROYEK K/L

Pel. Belawan, Sumatera Utara (Eksisting)

Pel. Kuala Tanjung, Sumatera Utara

(on progress)

Bandara Kualanamu, Sumatera Utara

(Eksisting)

Pelabuhan TanjungSarang Elang

(Eksisting)

Ruas Tol Medan –Kualanamu – Tebing

Tinggi (Usulan)

KA Bandar Tinggi –Kuala Tanjung

(Usulan)

PLU SUMUT 12x150 MW (2018)

Ruas Lima Puluh – Sp. Mayang – Perdagangan –

Indrapura (Eksisting)

PLTGU SUMBAGUT PEAKER 2x250 MW (2018)

PLTGU SUMBAGUT 250 MW (2018)

PLTA HASANG 40 MW (2019)

PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATADukungan Untuk Kawasan Industri Sei Mangkei (KISMK) Tahun 2018

37

KEK TanjungKelayang

PelabuhanTanjung Pandan

Pelabuhan Manggar

Bandara H.A.S. Hanandjoeddin

Pengembangan jaluralternative bandara

Infrastruktur Ketenagalistrikan:• Pembangunan PLTMG

Belitung Peaker 40 MW

PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATADukungan Untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang Tahun 2018

38

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas

Reaktivasi Jalur KA menuju Pelabuhan Tanjung Emas

Pembangunan Jalur Ganda Kroya - Kutoarjo

Pembangunan Jalur KA Jogja - Solo

Reaktivasi Jalur KA Magelang – Yogyakarta

Jalur KA Kedungjati –Tuntang

Pembangunan Jalur KA menuju Bandara Kulon Progo

Pembangunan Jalur KA menuju Bandara

Adisumarmo

Pelabuhan Tanjung Emas

Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang

Bandara Internasional Adi Sumarmo Solo

Bandara Internasional Adi Sucipto

Prov. Jawa Tengah

PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATADukungan Untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dsk Tahun 2018

39

Pembangunan Fasilitas Bandara Sibisa

Prov. Sumatera Utara

Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar -

Parapat

Pelebaran Jalan Pangururan -Ambarita - Tomok - Onan

Runggu (MYC)

Pelebaran Jalan Tele -Pangururan - Nainggolan -

Onan Runggu (MYC)

Jalan Tol Trans Sumatera

Bandara Internasional Kualanamu

Bandara Sibisa

Bandara Silangit

Persiapan pembangunan KA Siantar - Prapat

PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATADukungan Untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba dsk Tahun 2018

40

DANAU TOBA

•Embung Aek Natonang di Kab. Samosir

•Embung Hairi Gorat di Kab. Samosir

BOROBUDUR, DAN SEKITAR

•Saluran Pengalih Lahar Kali Putih

•Sabo Dam Merapi Kab. Sleman dan Magelang

MANDALIKA *

•Perkuatan Tebing Sungai Mujur Embung Serbaguna Gerunung, Selong Telaga, Tandung Andung Air Baku Embung Tandung Andung BROMO TENGGER SEMERU

•Pembangunan Jaringan pipa Transmisi Air bakuWilayah Barat dan Intake Sukapura, Probolinggo,2017, Rp.14 M

FLORES

•Rehabilitasi 14 Embung di Flores, 2017, Rp.6 M

PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATADukungan Infrastruktur Sumber Daya Air Terhadap Kawasan Pariwisata Tahun 2018

41

42PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

Rencana Pembangunan Bengkel Pelatihan Bersama Dan Informasi Pasar KerjaTahun 2017-2018

*) Realisasi tahun 2016 masih angka perkiraan,**) Dicapai oleh semua K/L yang menyelenggarakan program pelatihan keahlian

43PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI

Kondisi Kelistrikan Indonesia

283 TWh

PRODUKSI TENAGA LISTRIK

228 TWh

KONSUMSI TENAGA LISTRIK

88,3 %

RASIO ELEKTRIFIKASI

918 kWh

kWh PER KAPITA

49.325 kms

PANJANG JARINGAN

TRANSMISI

925.312 kms

PANJANG JARINGAN

DISTRIBUSI

KAPASITAS TERPASANG PEMBANGKIT

55.528 MWPLN: 38.310 MW IPP: 12.477 MW PPU: 2.349 MW

IO non BBM: 2.392 MW

PLN70%

IPP21%PPU4%

IO non BBM5%

Kapasitas TerpasangPembangkit

Realisasi 2016 2025 2050

Peran energi Sebagai modal pembangunan

Pembangkit Listrik 57,6 GW > 115 GW > 430 GW

Listrik/kapita 947,7 kWh 2.500 kWh 7.000 kWh

Rasio elektrifikasi 89,86% 100% 100%

Sasaran dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

Kondisi Kelistrikan Indonesia Tahun 2015

NAD

95,49SUMUT

94,65

RIAU

91,62

JAMBI

87,29

BABEL

99,32

KEPRI

74,58

BENGKULU

89,00

LAMPUNG

86,42

SUMBAR

84,75

SUMSEL

82,23

BANTEN

99,33

JABAR

95,78 DIY

87,61

DKI JAKARTA

99,97JATENG

92,57

BALI

90,97

JATIM

88,11

KALBAR

84,38

NTB

75,27

NTT

58.34

PAPUA

46,67

PABAR

85,01

MALUKU

85,99

MALUT

96,10

SULTRA

72,12

SULSEL

90,74

KALSEL

87,38

KALTENG

71,65

KALTARA

75,39

KALTIM

97,25

SULBAR

78,70

GORONTALO

85,97

SULTENG

80,91

SULUT

90,43

PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGICapaian Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita 2016

RE NASIONAL (%)*

89,86

Realisasi Target

67,1572,95

76,5680,51

84,3587,50

90,2092,75 93,90

96,60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Konsumsi Listrik Perkapita (kWh)

2014 baseline

2015 2016 2017

Sasaran Akhir

RPJMN 2019

Target 843 914 985 1.058 1.200Capaian 843 909,9 956,4*

**Perkiraan capaian

Konsumsi Listrik

PerKapita (kWh)**

956,4

Sumber : Ditjen Ketenagalistrikan KESDM

*per Sept 2016

44

> 70 (32 provinsi)

50 – 70 (1 provinsi)

< 50 (1 Provinsi)

Ket: RASIO ELEKTRIFIKASI

PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGIProgram Pembangkit 35 GW + 7 GW

45

PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGANFokus Lokasi : Daerah Irigasi yang Memerlukan Pembangunan Jaringan Tersier

(2018)

TOTAL

137.281Ha

SUMBAR (8.362 Ha)

SUMSEL (1.753 Ha)

JABAR (6.327 Ha)

KALBAR(1.660 Ha)

DI Merowi (1.660 Ha)

NTT (5.471 Ha)

GORONTALO (13.225 Ha)

SULTRA (6.963 Ha)

MALUT (5.003 Ha)

MALUKU (13.773 Ha)

PAPUA BARAT (13.026 Ha)RIAU (1.000 Ha)

NTB (10.159 Ha)

KALTENG (6.718 Ha)

KALSEL (9.159 Ha)

BENGKULU (4.919 Ha)

DIY (1.100 Ha)

SULBAR (2.500 Ha)

JAMBI (1.200 Ha)

46

PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGANFokus Lokasi: Daerah Irigasi Yang Potensial/Prioritas Untuk Cetak Sawah (2018)

KALTIM (13.260 ha)

SUMUT (2.000 ha)

SUMBAR (7.027 ha)

RIAU (1.000 ha)

JABAR (2.300 ha)

NTT (2.592 ha)

SULUT (9.419 ha)

GORONTALO (7.760 ha)

SULTRA (5.003 ha)

SULBAR (550 ha)

MALUT (1.703 ha)

MALUKU (9.528 ha)

PAPUA (11.630 ha)

SUMSEL (16.000 ha)

JAMBI (2.100 ha)

NTB (12.210 HA)

BENGKULU (2.500 ha)

KALBAR (600 ha)

KALTENG (2.908 ha)

KALSEL (16.568 ha)

SULTENG (2.450 ha)

PAPUA BARAT (15.924 ha)

SULSEL(1.342 ha)DI Lamasi Ka. : 600 ha

DI saddang : 742 ha

Total

184.877Ha

47

Jatim:

1. Rehab D.I. Pacal (Kab. Bojonegoro)

2. Rehab D.I. Prijetan (Kab. Lamongan)

3. Rehab D.I. Gondang (Kab. Lamongan)

4. Pembangunan Lumbung Air Sukodono (Kab.

Gresik)

5. Rehab D.I. Delta Brantas (Kab. Sidoarjo)

6. Rehab D.I. Baru (Kab. Banyuwangi, 15.910 Ha)

7. Rehab D.I. Sampean Baru (Kab. Bondowoso)

8. Rehab Bendung Sungkur

9. Rehabilitasi DI Sampean Lama (Kab.

Situbondo)

Jabar:

1. Pembangunan D.I. Rengrang (Kab. Sumedang)

2. Modernisasi Jaringan Irigasi Sekunder D.I.

Rentang (Kab. Majalengka, Cirebon dan

Indramayu)

3. Pembangunan DI. Leuwigoong (Kab. Garut)

4. Rehab D.I. Manganti (SI. Lakbok Selatan 4600

Ha)

5. Rehab DI Cikunten I dan II

Jateng:

1. Rehab D.I. Sidorejo (Kab. Grobogan)

2. Rehab D.I. Klambu (Kab. Demak)

3. Rehab D.I. Sedadi (Kab. Grobogan)

4. Rehabilitasi DI. Pemali (27.482 ha)

5. Rehab DI Colo

6. Rehab Drainase Sistem DI. Kalibawang

7. Rehab DI Kedung Puteri (Purworejo)

8. Rehab DI Grogek /Sungapan (Pemalang 7.064 ha)

9. Pembangunan tampungan air suplesi DI Dumpil

(Grobogan)

Sulsel:

1. Pembangunan Bendung D.I. Baliase (Kab.

Luwu Utara)

2. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Baliase

Kanan 2 dan Baliase Kiri (Kab. Luwu Utara)

3. Rehab D.I. Kaleana I,II,III (Kab. Luwu Timur)

4. Rehab D.I Palakka (Kab. Bone)

5. Rehab D.I Pattiro (Kab. Bone)

6. Rehab D.I Pamukkulu (Kab. Takalar)

Sumsel:

1. Pembangunan D.I. Lematang (Kota Pagar

Alam)

2. Pembangunan D.I. Komering (Kab. OKU Timur,

3.112 ha)

3. Review Desain, AMDAL, LARAP sistem

interkoneksi DI Bumi Agung dan Tulung Mas

(7.299 ha)

Sumut:

1. Pembangunan Bendung D.I. Sei Wampu (Kab. Langkat)

2. Rehab D.I. Sei Ular (Kab. Deli Serdang dan Serdang Bedagai)

3. Pembangunan Bendung DI Sittakurak (Tapanuli Tengah, 1000

ha)

4. Pembangunan Bendung DI Sidilanitano

5. Pembangunan Bendung Sei Padang

Lampung:

1. Pembangunan dan SS D.I. Jabung

2. Pembanguhnan SS Way Besai Kab Way Kanan (7.500 ha)

Sumbar:

1. Pembangunan D.I. Batang Sinamar (Kab.

Tanah Datar)

2. Pembangunan DI Kawasan Sawah Laweh

Tarusan (3.723 ha)

Aceh:

1. Pembangunan Bendung dan Saluran

Penyambung DI. Kr.Pase (Aceh Utara, 9.000

ha)

2. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Jambo

Aye Kanan (3.028 Ha di Kab. Aceh Utara dan

Aceh Timur)

3. Pembangunan DI Lhok Guci (Aceh Barat

1000ha)

Banten:

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pamarayan

Utara

Kalsel:

1. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Batang Alai

2. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Pitap

3. Pembangunan DI Amandit (Kab. Hulu Sungai

Selatan)

Sulteng:

1. Rehab D.I. Gumbasa Kab.Sigi

2. Rehab D.I. Sausu Atas Kab.Parigi Moutong

Selesai 2018 ditunjukkan dengan warna merah

PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGANIrigasi Pada Sentra Produksi Padi Tahun 2018

48

Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar

Pembangunan Intake dan Tunnel Air Baku Ciuyah -SPAB Karian

Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku Gunung Mentas di Kab. Belitung

Pembangunan penyediaan air baku Purwakarta, Gambung (Kab. Bandung), Pembangunan jaringan air baku

Brebes, Kuburejo (Purworejo), Wosusokas (Wonogiri), Klambu Kudu (Semarang), Gandrungmangu (Cilacap)

Pembangunan sarpras air baku Kota Sambas

Pembangunan pipa transmisi air baku Banjarbakula

Pembangunan embung air baku Aji Raden Kota Balikpapan, air baku Tabang (Kukar)

Pembangunan embung air baku DAS Kawal (Bintan)

Pembangunan air baku Maro (Kota Merauke)

Pembangunan jaringan air baku Kab. Sinjai

Pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Kab. Kolaka

Pembangunan Intake dan jaringan air baku Mebidang

Pembangunan Penyediaan Air Baku Kebonagung (SPAB Kertamantul)

Selesai 2018:DAS Kawal, Gandrungmangu, Wosusokas, Kolaka, Kuburejo, Sukodono Gresik, Gambung, Maro Merauke, Purwakarta, Mentas, Tabang

PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGANPenyediaan dan Pengelolaan Air Baku Tahun 2018

49

BENDO, GONGSENG, TUKUL, TUGU, SEMANTOK

KEUREUTO, RUKOH, TIRO

KARIAN, SINDANGHEULA

LOGUNG, BENER, RANDUGUNTING, GONDANG, PIDEKSO

SEI GOONG

TAPIN, RIAM KIWA

ROTIKLOD, NAPUNGGETE, TEMEF, MBAY, MANIKIN

LOLAK, KUWIL

PASSELORENG, PAMUKKULU, KARALLOE

BINTANG BANO, MENINTING

CIAWI, SUKAMAHI, CIPANAS, LEUWIKERIS, SADAWARNA, KUNINGAN

SUKOHARJO, SUKARAJA III

LADONGI, KOMERING II

LAUSIMEME

SIDAN, TELAGA WAJA

WAY APU

BALIEM

BOLANGO HULU

7

28

11

2018

0 10 20 30

Groundbreaking

On Going

Selesai

Selesai 2017: Marangkayu, Raknamo, Tanju, Mila

Selesai 2018: Kuningan, Tugu, Logung, Gondang, Rotiklod, Bintang Bano, Sei Gong*

*) Sei Gong diupayakan percepatan selesai 2017

PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGANRencana Pembangunan Waduk Tahun 2018

50

PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINANPemanfaatan Basis Data Terpadu untuk Penetapan Sasaran:

Penanggulangan Kemiskinan

51

Penggunaan BDT

Status Sosial Ekonomi Terendah

25%

36%

13%

KondisiKesejahteraan

Jumlah Rumah Tangga

Jumlah Keluarga

Jumlah Individu

Rentan Miskin 6,9 Juta 7,4 Juta 32,2 Juta

Hampir Miskin 5,9 Juta 6,2 Juta 32,9 Juta

Miskin 6,4 Juta 6,8 Juta 8,7 Juta

Sangat Miskin 6,6 Juta 7,3 Juta 19,1 Juta

TOTAL 25,8 Juta 27,7 Juta 93,0 Juta*)

Bantuan Iuran kesehatan diberikan kepada 36% penduduk sangat miskin, miskin dan rentan (termasuk bayi baru lahir)

Rastra/Bantuan Pangan Non-Tunai diberikan kepada 25% penduduk dari keluarga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin

Bantuan Pendidikan diberikan kepada 25% penduduk yang memiliki anak usia sekolah dari keluarga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin

PKH diberikan kepada 13% penduduk dari keluarga termiskin

100%

Keterangan:* Belum seluruhnya mencakup daerah dengan kondisi geografis

sulit seperti Provinsi Papua dan Papua Barat. * Saat ini sedang dikembangkan metode pendaftaran mandiri

untuk melengkapi data tersebut by name by address.

CA

KU

PA

N P

RO

GR

AM

BA

NTU

AN

/SU

BSID

I

40%

Basis Data Terpadu (BDT) berisi data by name by address 40 persenpenduduk berpendapatan terendah

Subsidi energi diberikan kepada 40% rumah tangga sangat miskin, miskin, dan rentan

PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINANMemastikan Penduduk Miskin & Rentan Lebih Sejahtera

0

20

40

60

80

100

Usia 7-12tahun

Usia 13-15tahun

Usia 16-18tahun

Usia 19-24tahun

98,4191,30

56,84

13,63

99,38 97,65

84,04

39,16

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

0

20

40

60

80

100

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

57,0162,85 66,87

74,7786,42

Persentase Penduduk yang Mampu Mengakses Air Bersih

0

20

40

60

80

100

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

46,5057,96

64,9074,34

85,57

Persentase Penduduk yang Mampu Mengakses Sanitasi Layak

70,378,0

83,388,2

93,9

0

20

40

60

80

100

Persentase Anak yang Memiliki Akte Kelahiran

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Sumber: Susenas Maret 2016, diolah Bappenas

Sebanyak 28,4 juta anak usia 0-17 juta dari penduduk berpendapatan terbawah sudah memiliki akte kelahiran. Sedangkan sisanya sebanyak 9,9 juta anak tidak memiliki akte kelahiran

Partisipasi sekolah penduduk miskin masih selalu lebih rendah pada setiap jenjang pendidikan.

Baru sebanyak 12,9 juta RT dari penduduk 40% terbawah yang sudah mampu mengakses sanitasi layak. Sisanya sebanyak 11,7 juta RT belum bisa mengakses sanitasi layak.

Sebanyak 14,8 juta RT dari penduduk 40% terbawah sudah mampu mengakses air bersih. Sementara sisanya masih ada 9,8 juta RT yang belum memiliki akses terhadap air bersih.

Keterangan: Q1 = 20% penduduk dengan pendapatan terbawahQ2 = 20% penduduk menengah bawahQ3 = 20% penduduk menengahQ4 = 20% penduduk menengah atasQ5 = 20% penduduk dengan pendapatan teratas

52

PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN

PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN

Untuk mendorongkecukupan energi dan

protein

BANTUAN TUNAI BERSYARAT

untuk mendorongperubahan perilaku

positif

BANTUAN PENDIDIKAN untuk memutus

kemiskinan antargenerasi

BANTUAN KESEHATAN untuk menjaga kualitas

kesehatan keluargamiskin

MENUJU PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN:

Untuk memberikan akses

pekerjaan dan

kesempatan berusaha

agar lebih mandiri

Tema: Memastikan meningkatnya kesempatan dan kemampuan masyarakat miskin dan rentan menuju kesejahteraan yang berkelanjutan

3 Program Prioritas:1. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar3. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi

53

PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINANHighlight Proyek K/L

Penanganan Anak Tidak Sekolah

Provinsi Aceh


Provinsi Kep. Bangka Belitung

Pelatihan Perkoperasian

Provinsi Riau

Pelatihan Perkoperasian

Provinsi Lampung


Provinsi Sumatera Utara


Provinsi Sumatera Barat

Bantuan Pangan melalui Voucher/

Layanan Keuangan Digital

Kabupaten Aceh Besar



Kabupaten Aceh Tamiang



Kabupaten Aceh Jaya



Kabupaten Agam

Penyandang disabilitas yang

mendapatkan alat bantu khusus

Provinsi Bali

Pemberian Rehabilitasi Sosial bagi

Penyandang Disabilitas

Provinsi Banten

Pemberian Rehabilitasi Sosial bagi

Penyandang Disabilitas

Provinsi Bengkulu



Kabupaten Bangli

Koordinasi Kebijakan Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan

Provinsi DKI Jakarta

Penyandang disabilitas yang

mendapatkan alat bantu khusus

Provinsi Sumatera Selatan

Fasilitasi sertifikasi SVLK bagi UMKM

Provinsi DI Yogyakarta

Fasilitasi sertifikasi SVLK bagi UMKM

Provinsi Jambi

Usaha pangan (usaha mikro kecil dan

menengah/UMKM) yang diintervensi keamanan pangan

Provinsi Jawa Barat Usaha pangan (usaha mikro kecil dan

menengah/UMKM) yang diintervensi keamanan

pangan

Provinsi Tengah

Usaha pangan (usaha mikro kecil dan

menengah/UMKM) yang diintervensi keamanan

pangan

Provinsi Timur

54

Ketertinggalan Utama:

1.Ekonomi

2.Infrastruktur

3.Karakteristik Daerah• Belum meratanya kualitas sumber daya manusia dan

tingkat kesejahteraan masyarakat

• Belum optimalnya pengembangan potensi industri, pertanian, pertambangan dan pariwisata dan ekonomikreatif

• Kemampuan Pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya untuk penyerapan potensi ekonomi

• Belum meratanya standar pelayanan dasar publik

IDENTIFIKASI KOMODITAS UNGGULAN

No Kabupaten Produk Komoditas Unggulan Ket

1 Aceh Singkil Perikanan Tangkap, Kopi, Pariwisata n.a (TOP)

2 Nias Karet n.a

3 Nias Selatan Perikanan & Kelautan V

4 Nias Utara Kakao n.a (TOP)

5 Nias Barat Perikanan & Kelautan n.a (TOP)

6 Kep. Mentawai Kakao, Perikanan Tangkap, Pariwisata V (TOP)

7 Solok Selatan Padi, Manggis, Pariwisata V (TOP)

8 Pasaman Barat Kakao,kopi, Kelapa, Pariwisata n.a

9 Musi Rawas Karet, Perikanan Tawar, Pariwisata V

10 Musi Rawas Utara Karet n.a

11 Seluma Kelapa Sawit, Padi, Pariwisata n.a

12 Lampung Barat Kopi, Padi, Sapi, Pariwisata V

13 Pesisir Barat Damar V

Legenda :'4 Pusat Ekonomi

Non Daerah Tertinggal

Agak Tertinggal

Tertinggal

Sangat Tertinggal

Pembangunan Pelabuhan Pasapuat

Pengembangan Bandar Udara Rokot

Pembangunan Dermaga Penyeberangan Teluk Dalam

Pembangunan Jalan Rokot - Sioban

Pembangunan Jalan Sioban - Katiet

Pembangunan JalanLingkar Nias

Peningkatan Kapasitas JalanLahat-Pagar Alam – Batas Bengkulu

Peningkatan Kapasitas JalanLb. Selasih – Surian – Sp. Padang Aro – Bts Jambi

Peningkatan Kapasitas JalanKota Agng – Sanggi -Bengkunat

Peningkatan Kapasitas JalanBengkunat – Biha – Krui –Malesom – Bts Bengkulu

Pembangunan Kapal Penyeberangan RoRo 500 GT

Lintas Antar Kepulauan Mentawai

PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAHPembangunan Daerah Tertinggal Sumatera: Dukungan Transportasi Tahun 2018

55

Pemb. Pengendali Banjir S. Krueng Singkil (Aceh Singkil) & S. Lawe Alas (Aceh Tenggara); Pemb. Pengaman Pantai Pelangi (Pidie) dan Kota Meulaboh (Aceh Barat)

Pemb. Pengendali Banjir Tukad Mati di Kab. Badung

Pembangunan Pengaman Pantai Desa Pasar Ipuh (Mukomuko), dan Pantai Penyak (Bangka Tengah)

Pemb. Pengendali Banjir S. Asahan (Asahan); Pemb. Pengendali Lahar Gn. Sinabung (Karo)

Pengendali Banjir S. Warmare di Kab. Manokwari

Pemb. Pengendali Banjir S. Batang Bangko (Solok Sel) & Batang Agam (Agam); Pemb. Pengaman Pantai Pantai Tiku (Agam)

Pemb. Pengendali Banjir S. Motamasin Kab. Malaka

Pengendali Banjir S. Palu, Tanggul Pengaman Pantai Buol

Pemb. Kolam Regulasi Nipa-Nipa (Bantaeng), Pengendali Sedimen Bawakaraeng S. Jeneberang Kab. Gowa

Pemb. Pengendali Banjir Kota Merauke

Pemb. Sudetan Ciliwung-KBT, Normalisasi Ciliwung, Pemb. Pengaman Pantai Jakarta Tahap 2

Pengendali Lahar Gunung Gamalama

Pemb. Pengendali Sedimen S. Matakabo; Pembangunan Pengaman Pantai Kec. Namrole Kab. Buru Selatan

Pengendali Banjir S. Konaweha Kab. Konawe

Pengamanan Pantai Jongor Pandeglang

Pengendali Banjir S. Mamasa (Mamasa)

Pengendali Banjir Way Ketibung Way Sulan, Pengaman Pantai Karya Tani

Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Nongsa (Batam)

Pemb. Floodway Cisangkuy & Kolam Retensi Cieunteng Kab. Bandung, Perbaikan Tebing Tanggul Kritis S. Citarum di Karawang & Kab. Bekasi, Rehab Sal. Tarum Barat Ruas Bekasi-Cawang (MYC) Normalisasi & Perkuatan Tanggul K. Bekasi, K. Cikeas, K. Cileungsi

Pemb. Bendung Gerak Bojonegoro, Pengendali Banjir K. Sadar Kab & Kota Mojokerto Rehab Terowongan Puncak Gn. Kelud & Jalan Inspeksi Kab. Kediri

Pengendali Banjir Sistem S. Jragung (Demak) Rehab & rekonstruksi sabo dam Merapi K. Woro, Rehab Pengendali Banjir S Bogowonto (Purworejo) Rehab Pengendali Banjir S. Wawar, S. Cokroyasan (Kebumen & Purworejo), Penanganan Banjir Kota Surakarta, Pemb. Pengendali Banjir Kanal Timur Semarang, Pemb. Pengendali Banjir S. Progo

Pembangunan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang

Pemb. Pengendali Banjir S. Bolango (Kota Gorontalo) & S. Tilamuta (Kab. Boalemo)

Pemb. Pengaman Pantai Miangas, & Pantai Marore (Kepulauan Talaud)

Selesai 2018 ditunjukkan dengan warna merah

PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAHPencegahan dan Penanggulangan Bencana Tahun 2018

56

57PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMANPerbaikan Pertumbuhan Ekonomi Spasial

FEEDER PORT

MALAHAYATI

JAMBI

TELUK BAYUR

PALEMBANG

PANJANG

TANJUNG EMAS/SEMARANG TENAU KUPANG

SAMPIT

PONTIANAK

BANJARMASIN

KARIANGAU BALIKPAPAN

PALARAN SAMARINDA

PANTOLOAN

KENDARI

TERNATE

AMBON JAYAPURA

TRAYEK FEEDER

HUB PORT

TANJUNG PRIOK

TANJUNG PERAK

MAKASAR

BITUNGBELAWAN/ KUALA TANJUNG

TRAYEK HUB TOL LAUT

INDES LINESINDES LINESPendulum

3.9%(4.5%)

5.6%(5.7%)

2.1%(1.1%) 6.7%

(8.5%)

5.0%(7.4%)

13,7%(-1.6%)

Q3(Q2) Sumber: BPS

Pertumbuhan Ekonomi

BATAM

SORONG

“Untuk mengurangi ketimpangan dan penurunan biaya logistik, diperlukan pengembangan kawasan-kawasan industri pengolahandan meningkatkan produktivitas daerah-daerah potensial terutama di Kawasan Timur (Sulawesi yang memiliki pertumbuhan >>

rata-rata nasional) yang terintegrasi dengan tol laut sebagai tulang punggung distribusi logistik”

LAMPUNGJalan Tol: Bakauheuni-Terbanggi Besar 2,49 M

PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMANJalur Utama Logistik Pulau Sumatera

SUMUTPelabuhan: Belawan 133 M

JAMBIPelabuhan: MuaraSabak 55 M

SUMSELPelabuhan: Tanjung Carat 6,54 T

SUMUTJalan Tol: Medan-Binjai 1,2 MACEH

Pelabuhan: Malahayati 75 M

KA TRANS SUMATERAKereta Api: Rantauprapat-K.Pinang-Duri-Dumai; Binjai-Besitang; Besitang-Langsa; Bandar Tinggi-Kuala Tanjung; Palembang-Jambi; Jambi-Pekanbaru; DED PematangSiantar-Simalungun; Bireun-Lhokseumawe 3,9 T

SUMBARPelabuhan: Teluk Bayur 690 M

KEPRIPelabuhan: Batam 1,2 T

Proyeksi pertumbuhan ekonomipulau Sumatera denganterselenggaranya tol laut, dalamjangak pendek (2019) 6,91% dandalam jangka panjang (2039) 7,06%

Terselenggaranya Tol Laut akanmeningkatkan kapasitas layanan Pel. Belawan/Kuala Tanjung sehinggadapat melayani kapal 4rb TEU’s, sertaPel. Malahayati, Batu Ampar, MuaraSabak, Teluk Bayur, Tj.Carat, Panjangsehingga dapat melayani kapal 2,5rb TEU’s.

PALEMBANGJalan Tol: Kayu Agung-Palembang-BetungSeksi I 2,95 M

Pembangunan Jalan dan Kereta ApiLintas (Trans) Sumatera akanmeningkatkan efisiensi disbtribusilogistik yang disebabkan olehtingginya kapasitas layanan yang diberikan.

JALAN TRANS SUMATERAGeumpang – Pameuh; Bts. Bangka Barat (Kota Waringin) – Muntok; Bts. Kota Kepahiyang - Sp. Taba Mulan - Curup- Sp. Nangka - Bts. Prov Sumsel; dst. 1,37 T

58

DKI JAKARTAPelabuhan: Tj.Priok 12 T

JATIM

Kereta Api: Lintas Solo-Surabaya antara Madiun-Jombang; Kroya-

Kutoarjo; KA Solo-Kedungbanteng; Kedungbanteng-Madiun; Maja -

Rangkas Bitung; Cirebon-Kroya antara Purwokerto-Kroya; Sukabumi -

Cianjur – Padalarang; Magelang – Yogyakarta; Akses Pel. Tj.Perak; Akses

Pel. Tj.Emas; Jombang-Wonokromo; Tanjungsari-Kertajati; Rangkas

Bitung – Merak; Kedungjati – Tuntang; Cempaka – Rejosari 6,22 M

JAWA TENGAHJalan Tol: Ngawi-Kertosono Seksi III; Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi II 2.79 M (APBN)Semarang-Solo Seksi III & IV; Pejagan Pemalang Seksi IV; Pemalang-Batang Seksi I; Solo-Mantingan-Ngawi Seksi III & IV; Ngawi-Kertosono Seksi I, II, III; Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran Seksi III & IV; Kunciran-Serpong Seksi II; Cibitung-Cilincing Seksi II; Porong-Gempol 14,74 M (Swasta)

SURABAYAPelabuhan: Tj.Perak 12,7 T

SURABAYAPelabuhan: Tj.Emas 2,27 T

Proyeksi pertumbuhan ekonomi pulauJawa dengan terselenggaranya tol laut, dalam jangak pendek (2019) 8,12% dandalam jangka panjang (2039) 7,99%

Terselenggaranya Tol Laut akanmeningkatkan kapasitas layanan Pel. Tanjung Priok dan Tanjung Perak sehinggadapat melayani kapal 4rb TEU’s, serta Pel. Tanjung Emas sehingga dapat melayanikapal 2,5rb TEU’s.

Pembangunan Jalan dan Kereta Api Lintas (Trans) Jawa-Bali akan meningkatkanefisiensi disbtribusi logistik yang disebabkanoleh tingginya kapasitas layanan yang diberikan.

JALAN TRANS BALIDenpasar – Tuba; Gilimanuk – Cekik 95M

PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMANJalur Utama Logistik Pulau Jawa-Bali

59

Pembangunan Jalan Akses Terminal Tipe-A Meulaboh

Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Kualatungkal

Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Parlimbungan Ketek

Pembangungan Jalan KA Jambi -Pekanbaru (Pengadaan Lahan)

Pembangunan Jalan Tg. Balai KarimumMenuju Bandara

Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Mocoh

Rekonstruksi Jalan Sei. Akar - Bagan Jaya - Kuala Enok

Rekonstruksi Jalan Sp. Lago - Sorek -Mengkapan/Buton

Pembangunan Jalan Akses Dermaga Penyeberangan Kampung Balak

Pembangunan Jalur KA Tanjungsari-Kertajati (AMDAL)

Pembangunan Jalan Akses Bandara Kertajati

Pembangunan Jalur KA Menuju Pelabuhan Tj.Emas

Pembangunan Jalur KA menuju Bandara Adi Sumarmo (DED, AMDAL)

Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban

Akses KA menuju Teluk Lamong (DED)

Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Pacitan

Pembangunan Jalur KA Menuju Bandara Kulon Progo (DED, AMDAL))

Keterangan :

Feeder dan Hub Port

Pembangunan Jalan Akses BandaraAnambas

Akses ke Bandara

Akses ke Pelabuhan

Akses ke Terminal

PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMANKegiatan Antar Moda Sumatera dan Jawa

PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN, KEAMANANEvaluasi Capaian Pembangunan Pertahanan

61

RPJP 2005-2025: MEF I-III

1. Tahun 2015: 34 Pos Perbatasan Darat di ProvinsiPapua, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan NTT

2. Tahun 2016: 26 Pos Perbatasan Darat3. Tahun 2016: Deramaga dan Posal di Selat Lampa,

Natuna4. Rencana 2017: 2 Dermaga dan 1 Runway di Natuna

Nawacita:

Anggaran Pertahanan 1,5% PDB di 2019

20150,91% PDB

20191,5% PDB

?

Tank Leopard

Pesawat TempurF-16

Meriam M-133

Rudal Arhanud

UU 16/2012 ttg Industri Pertahanan

35,0%41,6%

45,5%49,8%

53,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

2015 2016 2017 2018 2019

P ROY E KS I KO NTR I B U S I I ND U STR I P E RTA HANAN

Produksi yang sudah proven:

Panser Anoa

Rantis Komodo

Senjata Serbu V2

Kapal SSV PT PAL

PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN, KEAMANANEvaluasi Capaian Pembangunan (1)

62

ASPEK POLITIK LUAR NEGERI & KERJASAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONALASPEK POLITIK DALAM NEGERI A) Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

1. Dalam kurun 2015 - Mei 2016, diplomasi Indonesia telah berhasil melepaskan ancaman hukuman mati bagi 287 WNI di luar negeri;2. Sepanjang Januari hingga Juli 2016, 7492 dari total 10904 kasus perlindungan berhasil diselesaikan, dan 191 dari 257 kasus perdagangan

manusia berhasil diselesaikan;3. Pada tahun 2015-2016, diplomasi total yang diterapkan pemerintah Indonesia juga telah membebaskan 16 WNI yang disandera;

B) Pemantapan Peran di ASEAN1. Terkait Masyarakat ASEAN 2015, Indonesia telah melaksanakan seluruh langkah aksi Pilar Politik dan Keamanan ASEAN, 94,1% langkah

aksi Pilar Ekonomi (persentase implementasi ASEAN 92,7%), dan seluruh langkah aksi Pilar Sosial Budaya.2. Kepemimpinan Indonesia di East Asia Summit (EAS) menguat dengan masuknya kerja sama maritim untuk pertama kalinya dalam

pembahasan di EAS. 3. Kepemimpinan di ASEAN melalui penyiapan synthesis paper mengenai arsitektur keamanan Kawasan.4. Diadopsinya rekomendasi dan prakarsa Indonesia dalam isu IUU Fishing dan perlindungan buruh migran dalam forum ASEAN.

C) Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular1. Pada TA 2016 telah dilaksanakan peningkatan peran Indonesia dalam KSST melalui 52 kegiatan KSST yang berada di 12

Kementerian/Lembaga. dengan anggaran sebesar Rp 78,5 M. Kegiatan berfokus pada program flagship dengan penerima manfaat darinegara-negara Pasifik Selatan, Timor Leste, Myanmar, Palestina, Kyrgyzstan, dan beberapa negara di Afrika.

2. Program strategis yang dilaksanakan adalah: penguatan perencanaan dan kebijakan KSST dalam RKP 2017, penyusunan beberapadokumen: konsep partisipasi swasta dalam KSST, naskah akademik pembentukan Single Agency, strategi komunikasi,konsep pendanaan: standar biaya pelaksanaan KSST.

3. Pelaksanaan KSST yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan nasional, dengan dilakukannya integrasi antara pemberian kapasitasdengan motif mendapatkan manfaat (benefit) melalui penjualan produk nasional.

D) Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan1. Pengelolaan konflik laut China Selatan,• Indonesia berhasil mendorong implementasi DoC secara penuh dan efektif. • Dalam mendorong kemajuan substantif perumusan CoC, Indonesia berhasil mendorong tersusunnya elemen-elemen awal CoC dan workplan pembahasan CoC.2. Diplomasi Perbatasan• percepatan diplomasi perbatasan difokuskan pada penyelesaian batas maritim Indonesia dengan 7 negara tetangga dan penegasan batas darat (demarkasi) dengan 2 negara tetangga• mempercepat penyelesaian perbatasan, telah dilaksanakan 6 kali pertemuan perbatasan (4 kali pertemuan batas maritim, 2 kali pertemuan batas darat) 3. Visi 4000 Peacekeepers• Indonesia berhasil masuk dalam 10 besar negara kontributor Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB untuk perrama kalinya (Februari 2016) • Dalam setahun terakhir, Indonesia telah meningkatkan kontribusi personel dari 1.881 personel pada Februari 2015 hingga 2.850 personel pada April 2016• Indonesia telah menyampaikan komitmen kontribusi baru untuk penugasan tahun 2016, yaitu: 1 Batalyon Komposit (800 personel), 1 Formed Police Unit (140 personel), dan 100 Individual Police Officers.4. Pencalonan Anggota Tidak Tetap DK-PBB 2019- 2020 • Pencanangan dan Peluncuran secara resmi kampanye pencalonan Indonesia oleh Wapres dan Menlu di Markas Besar PBB• Penggalangan dukungan negara-negara terhadap pencalonan Indonesia, untuk mengamankan dukungan , baik yang bersifat unilateral, timbal balik maupun tertulis

Kontra-Terorisme & Kontra-Separatisme

• Penumpasan Kelompok MIT pimpinan Santoso• Reintegrasi tokoh-tokoh GAM dan OPM

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

• Rehabilitasi 54.000 penyalahguna narkoba• Penyitaan 800 kg shabu Wong Chi Ping (Sindikat Guang Zhou, Tiongkok) dan

1 ton ganja di Aceh• TPPU dari Sindikat Nasir-Abdullah, Medan 153,7 M

Penguatan Keamanan Laut

• Penambahan kapal patroli• Pengembangan sistem informasi terintegrasi keamanan laut (Bakamla

Integrated Information System/BIIS)

ASPEK KEAMANAN

PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN, KEAMANANEvaluasi Capaian Pembangunan (2)

63

PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN, KEAMANANEvaluasi Capaian Pembangunan Bidang Hukum

1Pembangunan Hukum dan HAM1. Minimnya biaya penanganan perkara (pidana

umum dan tindak pidana korupsi), dan2. Diperlukan kemauan politik Pemerintah dalam

penanganan pelanggaran HAM dan penyelesaianpelanggaran HAM berat

3. Lemahnya Koordinasi dan supervisi antar lembaga penegak hukum untuk kasus korupsi

4. Perlu komitmen seluruh pemangku kepentingandalam pelakanaan upaya simplifikasi danharmonisasi peraturan perundang-undangan di berbagai sektor

2 Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi1. Perlunya sinergitas upaya anti korupsi untuk

mencapai dampak optimal2. Tantangan pelaksanaan Stranas PPK dan Aksi PPK

yang mempunyai dampak outcome

Kepercayaan dan Citra Positif Penegak Hukum dan Aparat MASIH LEMAH

30,2%

67,0%

2,8%

berhasil

belumberhasil

tidak tahuBerhasil atau tidakkah penegak hukum mengembalikan kepercayaan masyarakat sepanjang 2014(Kompas, 2015)

22,5%

55,4%

22,1%

Panitera

19,2%

69,1%

11,7%

Kejaksaan

18,9%

68,2%

12,9%

Pengacara

BaikBurukTidak tahu

Citra Penegak Hukum (Kompas, 2016)

16,3%

75,7%

8,0%

Hakim

3,55

3,633,61

3,59

3,5

3,55

3,6

3,65

2012 2013 2014 2015

Indeks Perilaku Anti Korupsi

Skala 0 (permisif terhadap korupsi) s/d 5 (sangat anti korupsi), sumber BPS, 2012-2015

64

PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN, KEAMANANEvaluasi Capaian Pembangunan Bidang Aparatur (1)

65,75%

79,22%

34,25%

20,78%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2014 2015

Persentase Akuntabilitas K/L atas SAKIP Tahun 2014-2015

Kategori B Keatas Kategori B Kebawah

69,74%

44,45%

61,04% 59,62% 60,30%

66,06%

50,36%

74,79%

57,04% 58,05%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

PerencanaanKinerja

PengukuranKinerja

Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal Capaian Kinerja

Per

sen

tase

Komponen

Persentase Capaian Komponen SAKIP Provinsi Tahun 2014-2015

2014 2015

78,51%

51,11%

68,44%59,62% 63,99%

70,32%60,10%

70,67%63,36% 63,75%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

100,00%

PerencanaanKinerja

PengukuranKinerja

Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal Capaian Kinerja

Pe

rse

nta

se

Komponen

Persentase Capaian Komponen SAKIP K/LTahun 2014-2015

2014 2015

4,35%

50,00%

95,65%

50,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2014 2015

Persentase Akuntabilitas Provinsi atas SAKIP Tahun 2014-2015

Kategori B Keatas Kategori B Kebawah

(48 K/L)

(25 K/L)

(61 K/L)

(16 K/L)

Pada tahun 2015 jumlah K/L dan Provinsi yang mendapatkan skor B ke atas belum memenuhi target RPJMN masing-masing sebesar 65 dan 39

65

57%63%

77% 74% 74% 71%65%

73%

35%

21% 24% 22% 21%26%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%10%

2% 2% 2% 4% 8% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERKEMBANGAN OPINI ATAS LKKL TAHUN 2009-2015WTP WDP TW TMP

3% 6%13%

23%30%

49,80%58%

65% 66% 67%61% 59%

45,64%

35%

10%5% 2% 1% 2% 0,79% 1%

22% 23%18% 15%

9%3,77% 6%

0%

20%

40%

60%

80%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERKEMBANGAN OPINI ATAS LKPD TAHUN 2009-2015

WTP WDP TW TMP

7,69%

71,79%

20,51%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Kategori CC Kategori B Kategori BB

Pe

rse

nta

seNilai Indeks RB

PERSENTASE NILAI INDEKS RB K/L TAHUN 2015

PERSENTASE NILAI KEPATUHAN TERHADAP UU 25/2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Pada Tahun 2015, Jumlah K/L Yang Mendapatkan Indeks RB denganSkor “B” Melebihi Target RPJMN 53%

Pada Tahun 2015, Tingkat Kepatuhan Unit Pelayanan Publik MelaksanaanUU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik Masih Sangat Rendah

Jumlah K/L Yang Mendapatkan Opini WTP Cenderung Menurun Jumlah Provinsi Yang Mendapatkan Opini WTP Cenderung Meningkat


66


67

1. Meningkatnya transaksi pengadaan melalui e-Procurement dan efisiensi belanja negara sebesar Rp. 24,6 triliun

2. Meningkatnya K/L yang mendapatkan Indeks RB “Baik”dari 53,2 persen pada tahun 2014 menjadi 66,13 persenpada tahun 2015.

3. Telah dilakukan pembubaran terhadap 10 Lembaga Non Struktural (LNS) dan dua LNS. Pada tahun 2016 sebanyak10 LNS direkomendasikan untuk dibubarkan

4. Telah dilaksanakannya e-Arsip melalui penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK) di 75 instansi

5. Sebanyak 223 instansi pemerintah telah melakukan seleksi dan promosi terbuka untuk pengisian JPT Utama dan Madya.

6. Pemutakhiran data kepegawaian 4.474.214 orang atau 89persen dari total PNS di instansi pusat dan daerah melalui kegiatan elektronik Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (e-PUPNS).

7. Jumlah pengaduan yang berhasil diselesaikan sebanyak4.223 laporan/pengaduan dari total jumlah 6.859 laporan/pengaduan yang masuk (62%

1. Kurangnya pemahaman, komitmen, dan kapasitas, terutamapemerintah daerah dalam melaksanakan RB.

2. Belum adanya peta kebutuhan ASN yang meliputi komposisijabatan, tingkat pendidikan maupun distribusi antarwilayah

3. Masih perlu ditingkatan kapasitas dan kompetensi ASN JPT. Dari 1.024 orang JPT yang dipetakan, sebanyak 34,57 persen memiliki potensi dan kompetensi yang rendah

4. Netralitas ASN dalam pilkada

5. Belum adanya master plan dan road map sistem pemerintahanberbasis elektronik (e-Government)

6. K/L/Pemda cenderung tidak menempatkan urusan kearsipansebagai prioritas

7. Belum adanya komitmen dari pemda untuk merepilkasi inovasipelayanan publik

8. Penerapan standar pelayanan publik yang belum maksimal.

9. Belum berjalannya standar audit dan kendali mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta lemahnyapengawasan oleh K/L/Pemda terhadap implementasikebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Capaian Permasalahan

68

Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan SiberProv. Sumatera Selatan

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kota Serang

No Proyek K/L yang dilaksakan di 34 Provinsi

1 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengelola SDP

2 Pembangunan Bapas

3 Diseminasi Informasi Melalui Kolaborasi Komunikator Pemerintah di Kawasan Perbatasan dan Wilayah 3TOperasionalisasi Pelaksanaan Penertiban

Pemanfaatan RuangProv. Aceh

Pembentukan Rumah Pintar PemiluProv. Sumatera Utara

Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan Siber

Prov. Bali

Pembangunan Sarpras Pertahanan di Wilayah NatunaKab. Natuna

Peningkatan Layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai Standar Pelayanan Minimal

Kota Semarang

Pembangunan VTSProv. Riau

PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANANHIGHLIGHT PROYEK K/L

69

PENUTUP5

70PENUTUP

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara disemua tingkat pemerintahan. Dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional,bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dll.Selain itu juga bisa dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Dalamkerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka sasaran prioritas pembangunan nasionalharus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Pusat – Daerah (RAKORTEK) ini merupakan pertemuanmulti sektor dan multi wilayah untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dandaerah. Diharapkan dalam pembahasan menghasilkan kesepahaman antara pusat dan daerahmengenai sasaran dan rencana pembangunan di tahun 2018 sekaligus melakukan pembahasanmengenai target, lokasi, alokasi anggaran serta kewenangan dengan memperhatikan sinergi danintegrasi penjabaran prioritas nasional.

Bappeda memiliki peranan penting dalam pengalokasian anggaran untuk kegiatan prioritaspembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan perangkat daerahberdasarakan Tugas dan Fungsi namun berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untukmendukung pencapaian sasaran dan agenda prioritas pembangunan.

Terima Kasih

71

Documents

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM …