ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN … · 2019-02-15 · Pembangunan Jangka Panjang Nasional ... tujuan, dan sasaran ... Pelaksanaan kebijakan dibidang koordinasi penetapan kawasan

1

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR

TANGGAL

:

:

060.1-690 TAHUN 201550-

30 Juni 2015AHUN 2010 17 MEI 2010

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2015 - 2019

BAB I

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

A. LATAR BELAKANG

Memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun

Rencana Strategis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019, yang

selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

2015-2019. Penyusunan Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019

mengacu pada agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015–2019, sebagai rencana pembangunan tahap ketiga dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 yaitu “Memantapkan

pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan

kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya

alam yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK”, serta keberlanjutan program dan

kegiatan Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung fungsi Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan lima tahun ke depan.

Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019 merupakan

dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran arahan kebijakan dan

strategi pembangunan pada tahun 2015-2019 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam

melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam

menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan dalam negeri. Dokumen

ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan prioritas di lingkungan

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan untuk secara konsisten sesuai dengan visi, misi,

tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

dalam periode lima tahun ke depan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan

perubahan dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara

menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan Kementerian Dalam Negeri

khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya.

Secara substansial Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2015-2019 sebagai

unsur fundamental dalam organisasi harus mencerminkan beberapa aspek yang menjadi

muatan utamanya, yang di dalamnya menggambarkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Memuat keputusan atau merumuskan kebijakan untuk jangka waktu yang akan

datang.

2

Esensi dari perencanaan adalah untuk mengidentifikasi secara sistematis seluruh

peluang dan perlakuan yang ada pada masa depan melalui kombinasi data yang

dimiliki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah sebagai

perancangan keadaan yang diharapkan serta mengidentifikasi cara pencapaiannya

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

2. Merupakan proses

Sebagai suatu proses, perencanaan dimulai dari penetapan tujuan organisasi,

penetapan strategi, kebijakan pencapaian dan pengembangan detail rencana untuk

memastikan bahwa strategi dapat diimplementasikan sebagai cara untuk mencapai

tujuan akhir. Dengan demikian dapat diidentifikasi upaya-upaya yang akan

dilaksanakan, lokus pelaksanaan, bagaimana melaksanakan, siapa yang

melaksanakan, dan bagaimana hal itu menghasilkan kinerja yang baik.

3. Sebagai filosofi organisasi

Perencanaan merupakan cara pandang bagi seluruh komponen organisasi.

Kebermaknaan suatu perencanaan dapat dilihat bila dapat diaplikasikan oleh seluruh

bagian organisasi secara konsisten dan sistematik. Rencana Strategis bukan hanya

sekedar proses berpikir atau intellectual exerciser, tetapi merupakan seperangkat

kegiatan yang terdiri dari proses, prosedur, struktur atau teknik-teknik untuk

mencapai tujuan.

4. Terstruktur

Suatu perencanaan harus tertata sesuai struktur organisasi yang dapat menciptakan

sinergitas sebagai manajemen perencanaan Ditjen dengan lingkup perencanaan

Program Jangka Panjang, Program Jangka Menengah dan Program Jangka Pendek.

Berangkat dari hal tersebut di atas, yang disertai dengan keinginan tulus untuk

melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan posisi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan,

maka disusunlah Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019 sebagai

suatu dokumen perencanaan pembangunan yang tidak terpisahkan dengan dokumen

perencanaan pembangunan Nasional, disamping itu juga sebagai perwujudan pelaksanaan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kementerian Dalam Negeri.

B. LANDASAN HUKUM

Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2015-2019 disusun atas dasar

landasan riil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dengan mengemban amanah pembangunan nasional yang

dituangkan dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019, serta memperhatikan peraturan

perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2015-2019;

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

12. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Dalam Negeri;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Dalam Negeri 2015-2019.

CC.. KKOONNDDIISSII UUMMUUMM

Sebagaimana Perpres Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri

yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri pengganti Permendagri Nomor 41 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, pada Pasal 282 disebutkan

bahwa Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan merupakan unsur pelaksana Kementerian

Dalam Negeri dibidang pembinaan administrasi kewilayahan dan bertanggung jawab

kepada Menteri Dalam Negeri.

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas pokok dalam “perumusan

dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan administrasi kewilayahan”.

Sesuai dengan tugasnya, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan juga menangani tugas-

tugas yang tidak ditangani oleh komponen lain di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

(Vriij Bestuur). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah, penamaan rupa bumi, data wilayah, penetapan perbatasan

antar daerah dan perbatasan negara, kerjasama daerah, fasilitasi perselisihan

pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi

kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan

kebakaran dan pelaksanaan tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah, penamaan rupa bumi, data wilayah, penetapan perbatasan

antar daerah dan perbatasan negara, kerjasama daerah, fasilitasi perselisihan

pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi

kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan

4

kebakaran dan pelaksanaan tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

3. Pelaksanaan kebijakan dibidang koordinasi penetapan kawasan khusus dan perkotaan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang ketentraman dan

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan umum pelaksanaan

tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, penetapan perbatasan antar daerah,

penetapan kawasan perkotaan, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan,

ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan;

6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum

pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, penamaan rupa bumi dan data

wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kerja sama

daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa

pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung

tantra;

7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam mendukung kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan memiliki tugas yang bersamaan dengan komponen lain, namun

juga memiliki kekhususan lingkup kerja dalam menangani penyelenggaraan kebijakan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, artinya melaksanakan tugas yang bersifat lintas

daerah dan lintas sektoral serta tugas umum pemerintahan lainnya yang tidak

dilaksanakan oleh komponen lain di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Struktur organisasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebagaimana Permendagri

Nomor 43 Tahun 2015 dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan didukung seorang

Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Eselon II), 5 orang Direktur (Eselon II),

dan dibantu 29 orang Kepala Bagian dan Kepala Sub Direktorat (Eselon III), serta 12

orang Kepala Sub Bagian dan 55 orang Kepala Seksi (Eselon IV), dan JFU sebanyak 59

jabatan yang diisi oleh 169 orang. Susunan organisasi Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan;

2. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama;

3. Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara;

4. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;

5. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah; dan

6. Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

Tugas pokok dan fungsi satuan kerja di lingkungan Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Ditjen yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi

Kewilayahan. Sekretariat Ditjen mempunyai tugas memberikan pelayanan

administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Ditjen. Sekretariat Ditjen

terdiri dari 4 (empat) Bagian, yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Perundang-

5

undangan, Bagian Keuangan, dan Bagian Umum. Setiap Bagian terdiri dari 3 (tiga)

Sub Bagian.

Sekretariat Ditjen menyelenggarakan fungsi antara lain:

a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;

b. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;

c. Penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum,

sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi dan

perlindungan hukum;

d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan

e. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset, serta

pengelolaan urusan aparatur sipil negara.

2. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama dipimpin oleh

Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dibidang

dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerjasama. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas

Pembantuan dan Kerjasama terdiri dari 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Sub

Bagian, yaitu Sub Direktorat Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Sub

Direktorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Sub Direktorat Kerjasama Daerah

dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah, Sub Direktorat Fasilitasi Pelayanan

Umum, dan Sub Direktorat Kecamatan, serta Sub Bagian Tata Usaha. Setiap Sub

Direktorat terdiri dari 2 (dua) Seksi.

Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi antara lain:

a. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan dekonsentrasi,

tugas pembantuan dan kerjasama; penyiapan perumusan kebijakan dan

fasilitasi pembinaan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah; penyiapan

perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan kerjasama daerah; penyiapan

perumusan kebijakan dan fasilitasi kecamatan; perumusan kebijakan dan

fasilitasi pembinaan pelayanan umum; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan

rumah tangga Direktorat;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan

tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, fasilitasi dekonsentrasi dan

tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi

penyelesaian perselisihan antar daerah, fasilitasi pelayanan umum dan fasilitasi

kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum

pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah pusat, fasilitasi

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah,

fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah, fasilitasi pelayanan umum dan

fasilitasi kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum

pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, fasilitasi

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah,

fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah, fasilitasi pelayanan umum dan

fasilitasi kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

6

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

3. Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara dipimpin oleh Direktur yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat

Kawasan, Perkotaan Dan Batas Negara mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dibidang Kawasan, Perkotaan dan Batas

Negara. Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan terdiri dari 5 (lima) Sub

Direktorat dan 1 (satu) Sub Bagian, yaitu Sub Direktorat Kawasan Khusus Lingkup I,

Sub Direktorat Kawasan Khusus Lingkup II, Sub Direktorat Fasilitasi Permasalahan

Pertanahan, Sub Direktorat Administrasi Kawasan Perkotaan, dan Sub Direktorat

Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar, serta Sub Bagian Tata Usaha. Setiap Sub

Direktorat terdiri dari 2 (dua) Seksi.

Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, menyelenggarakan fungsi antara

lain:

a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan penetapan kawasan khusus, fasilitasi masalah pertanahan, kawasan

perkotaan serta perbatasan Negara dan pulau-pulau terluar;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan

penetapan kawasan khusus, fasilitasi masalah pertanahan, kawasan perkotaan

serta perbatasan Negara dan pulau-pulau terluar;

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan umum penetapan

kawasan khusus, fasilitasi masalah pertanahan, kawasan perkotaan serta

perbatasan Negara dan pulau-pulau terluar;

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan umum

penetapan kawasan khusus, fasilitasi masalah pertanahan, kawasan perkotaan

serta perbatasan Negara dan pulau-pulau terluar; dan


4. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh

Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dibidang polisi

pamong praja dan perlindungan masyarakat. Direktorat Polisi Pamong Praja dan

Perlindungan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) Sub Direktorat dan 1 (satu) Sub Bagian,

yaitu Sub Direktorat Tata Operasional dan Standarisasi Polisi Pamong Praja, Sub

Direktorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja, Sub

Direktorat Perlindungan Masyarakat, Sub Direktorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

dan Sub Direktorat Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia, serta Sub

Bagian Tata Usaha. Setiap Sub Direktorat terdiri dari 2 (dua) Seksi.

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, menyelenggarakan

fungsi antara lain:


penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja,

sarana dan prasarana polisi pamong praja, standarisasi satuan polisi pamong

praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi

manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang koordinasi dan pembinaan umum

penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta




manusia;

c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan dibidang ketenteraman

masyarakat dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

d. Penyiapan perumusan penyusunan standar pelayanan minimal dibidang

ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

e. Penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat;

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan umum

penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta




manusia;

g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum

penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta




manusia; dan

h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

5. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah dipimpin oleh Direktur yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Toponimi dan

Batas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan dibidang penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi

dan fasilitasi Toponimi dan Batas Daerah. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah

terdiri dari 5 (lima) Sub Direktorat dan 1 (satu) Sub Bagian, yaitu Sub Direktorat

Batas Antar Daerah Wilayah I, Sub Direktorat Batas Antar Daerah Wilayah II, Sub

Direktorat Batas Antar Daerah Wilayah III, Sub Direktorat Toponimi, Data dan

Kodefikasi Wilayah I, dan Sub Direktorat Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah II

serta Sub Bagian Tata Usaha. Setiap Sub Direktorat terdiri dari 2 (dua) Seksi.

Direktorat Toponimi dan Batas Daerah menyelenggarakan fungsi antara lain:


penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan antar

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang koordinasi dan pembinaan umum


daerah;

c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan umum


daerah;

8

d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan

umum penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan antar

daerah; dan


6. Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dipimpin

oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal. Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan dibidang Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran terdiri dari 5 (lima)

Sub Direktorat dan 1 (satu) Sub Bagian, yaitu Sub Direktorat Pengurangan Resiko

Bencana, Sub Direktorat Sarana dan Prasarana dan Informasi Bencana, dan Sub

Direktorat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Sub Direktorat Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran serta Sub Bagian Tata Usaha. Setiap

Sub Direktorat terdiri dari 2 (dua) Seksi.

Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran menyelenggarakan

fungsi antara lain:


pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca

bencana, standarisasi pemadam kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya

manusia pemadam kebakaran;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang koordinasi dan pembinaan umum

penyelenggaraan pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap

darurat dan pasca bencana, standarisasi pemadam kebakaran, peningkatan

kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran;

c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan dibidang urusan ketenteraman

dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;

d. Penyiapan perumusan penyusunan standar pelayanan minimal dibidang urusan

ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan

kebakaran;

e. Penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

sub urusan kebakaran;

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan umum



kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran;

g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan umum



kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran; dan

h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam pencapaian visi “Terwujudnya Pembinaan Administrasi

Kewilayahan Dalam Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia”,

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki program kerja yang memuat arah dan

kebijakan umum, sebagai berikut:

9

1. Pembinaan dan fasilitasi fungsi pembinaan administrasi kewilayahan untuk

menjamin terciptanya keserasian hubungan pemerintah pusat dan daerah,

peningkatan peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah, koordinasi antar

pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah dan dibidang tugas

dekonsentrasi dan tugas pembantuan (melibatkan kementerian/lembaga dan

pemerintah daerah);

2. Pembinaan dan fasilitasi peningkatan peran kecamatan;

3. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik;

4. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama daerah;

5. Pembinaan dan penataan wilayah administrasi melalui penyelesaian sengketa

batas, penamaan rupa bumi/toponimi dan kodefikasi wilayah;

6. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

masyarakat di daerah melalui fasilitasi aparat dan kelembagaan Satuan Polisi

Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta PPNS;

7. Pembinaan manajemen penanggulangan bencana;

8. Pembinaan manajemen penanggulangan kebakaran;

9. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan di kawasan

khusus;

10. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan di kawasan

perkotaan;

11. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan di wilayah batas

antara negara;

12. Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian masalah sengketa pertanahan; dan

13. Melaksanakan tugas-tugas tampung tantra (yang belum ditangani oleh suatu

kementerian/lembaga).

Sejalan dengan penyelenggaraan tugas pembinaan administrasi kewilayahan

tersebut, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan

strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun ke depan, Renstra Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan 2015-2019 disusun dengan memperhatikan pencapaian program dan

kegiatan yang telah dilakukan dalam agenda pembangunan pada lima tahun terakhir

(2010-2014), kondisi internal lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, serta

dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional dan internasional.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2010-2015), terdapat berbagai agenda dan

kebijakan, yang telah dapat diselesaikan. Namun sejalan dengan hal tersebut, masih

terdapat pula agenda dan kebijakan yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut guna

menjawab kebutuhan penyelenggaraan pembinaan administrasi kewilayahan secara

berkelanjutan.

Pencapaian Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2010-2014 dengan nomenklatur

Ditjen Pemerintahan Umum melalui program penguatan penyelenggaraan pemerintahan

umum sebagai gambaran kondisi awal dalam penyusunan Renstra Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan umum lingkup mencakup agenda: (a)

Penyelenggaraan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; (b) Pengembangan dan

Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan; (c) Pembinaan Ketenteraman,

Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; (d) Pembinaan dan Pengembangan

10

Kawasan dan Pertanahan; (e) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan

Bencana. Berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan umum dimaksud, telah

beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: terkait pembentukan Badan

Nasional Pengelola Perbatasan Nasional dan Daerah, meliputi: Perpres Nomor 12

Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan; Permendagri Nomor 2

Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;

serta Permendagri Nomor 43 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permendagri

Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan

Nasional Pengelola Perbatasan. Penyelesaian peraturan perundang-undangan

berkenaan dengan penataan administrasi daerah, meliputi: 9 PP berkenaan dengan

pemindahan Ibukota Kabupaten/Kota, dan 3 PP perubahan nama Kabupaten/Ibukota

Kabupaten; serta 5 Permendagri terkait dengan pemberian/perubahan nama daerah,

kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, dan penegasan garis batas antar

negara; sebanyak 138 Permendagri tentang Batas Daerah; serta 3 Permendagri

tentang Wilayah Administrasi Pulau. Telah ditetapkan pula PP Nomor 43 Tahun 2010

tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. Tersusunnya peraturan perundang-

undangan berkenaan dengan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah,

meliputi: PP Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, berikut

1 Permendagri sebagai pedoman pelaksanaannya, dan 3 Permendagri tentang

Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di

Wilayah Provinsi. Penyelesaian peraturan perundang-undangan berkenaan dengan

fasilitasi dan pembinaan berkenaan dengan ketenteraman, ketertiban dan

perlindungan masyarakat, meliputi: PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja, 6 Permendagri terkait kelembagaan dan penyelenggaraan Satuan Polisi

Pamong Praja; serta 2 Permendagri berkenaan dengan Trantib Linmas dalam rangka

penegakan HAM, dan pengaturan terkait senjata api.

2. Dalam rangka program dan kegiatan pemerintahan umum telah dicapai hasil antara

lain: terlaksananya fasilitasi penerapan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan target kumulatif Tahun 2010 s.d

2014 sebanyak 100 Kabupaten/Kota, dengan capaian 77 Kabupaten/Kota; fasilitasi

pembinaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di 31 Provinsi;

pada Tahun 2012 telah dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan pada 3 SKPD strategis di tingkat Provinsi (Dinas Pendidikan,

Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum); terselesaikannya 165 segmen batas

daerah yang ditetapkan melalui 138 Permendagri tentang Penegasan Batas Daerah,

dari target Tahun 2010 s/d 2014 sebanyak 75 segmen batas; tersusun daftar nama

pulau (gazetir) seluruh Indonesia dengan jumlah 13.466 Pulau diseluruh Indonesia;

Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi telah mendepositkan nama pulau-pulau

tersebut yang disampaikan pada sidang PBB (UNGEGN) pada bulan Agustus 2012 di

New York Amerika Serikat; terselenggaranya 6 Provinsi yang melaksanakan kerjasama

perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG), dimana untuk

pencapaian target tersebut, diupayakan melalui dukungan kegiatan fasilitasi

penegasan status hukum batas antar negara, peningkatan kapasitas aparatur, dan

peningkatan kegiatan sosekbud dengan negara tetangga; terselesaikannya 24

kesepakatan dalam rangka penyelesaian batas dan hubungan kerjasama antar negara

11

yang berbatasan melalui kerjasama SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG, dari

target Tahun 2010 s/d 2014 sebanyak 19 Kesepakatan; terselenggaranya 36

Pertemuan Internasional dalam rangka peningkatan kerjasama antar negara (RI-

Malaysia, RI- RDTL, RI-PNG), dari target Tahun 2010 s/d 2014 sebanyak 29

Pertemuan.

DD.. IISSUU SSTTRRAATTEEGGIISS DDIITTJJEENN BBIINNAA AADDMMIINNIISSTTRRAASSII KKEEWWIILLAAYYAAHHAANN

Dalam rangka penyelenggaraan bidang pembinaan administrasi kewilayahan,

terdapat beberapa hal yang masih perlu kejelasan dan penataan lebih lanjut, diantaranya:

1. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan

daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;

2. Sejauhmana Gubernur sebagai Wakil Pemerintah memiliki kewenangan untuk

mengkoordinasikan urusan yang bersifat absolut, disamping itu perlu

kejelasan/kepastian dukungan perangkat kelembagaan dan personil baik dalam

pelaksanaan urusan concurent yang menjadi kewenangan daerah;

3. Perlu kejelasan kelembagaan yang menangani urusan kesbangpol menjadi urusan

pemerintahan umum (kelembagaan, personil, kewenangan, dan lain-lain);

4. Kejelasan pembiayaan (APBN dan APBD) terhadap urusan pemerintahan umum,

seperti pelaksanaan tugas FORKOPIMDA; dan

5. Kejelasan pembiayaan dan mekanisme APBN terhadap pelaksanan peran kecamatan

dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan umum.

EE.. PPOOTTEENNSSII DDAANN PPEERRMMAASSAALLAAHHAANN

Identifikasi potensi dan permasalahan dalam jangka menengah yang dihadapi

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan adalah sebagai berikut:

1. Potensi dan Peluang

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri dibidang

Pembinaan Administrasi dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Sebagai Komponen yang mempunyai fungsi Penyiapan perumusan kebijakan di

bidang pembinaan administrasi kewilayahan; Pelaksanaan kebijakan dibidang

administrasi kewilayahan; Perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang

administrasi kewilayahan Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang

administrasi kewilayahan; serta Pelaksanaan administrasi Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah melakukan berbagai upaya

untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan

dan kerjasama antar daerah, melakukan penataan wilayah administrasi melalui

toponimi dan penegasan batas daerah, penyelenggaraan satuan polisi pamong praja

dan perlindungan masyarakat, penataan kawasan, perkotaan dan batas antar negara

serta manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran.

12

Sejalan dengan potensi tersebut, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan juga

memiliki sejumlah peluang untuk dimanfaatkan secara maksimal dalam meningkatkan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan bidang pembinaan administrasi

kewilayahan sesuai dengan visi dan misi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Potensi

dan peluang tersebut ditempuh dengan didasari hal-hal sebagai berikut:

a. Penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam menjalankan fungsi

koordinasi, pembinaan dan pengawasan semakin dirasakan. Hal ini perlu untuk

memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan berbagai upaya untuk memperkuat

penyelenggaraan pemerintahan umum dalam rangka mendorong penyelenggaraan

pemerintahan yang desentralistik, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan

dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, penataan wilayah administrasi dan

perbatasan, penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayahnya,

fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum, penanganan dan mitigasi bencana.

b. Dukungan berbagai pihak dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

serta keutuhan NKRI.

c. Kesadaran dan tanggung jawab aparatur Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan baik secara sendiri

maupun secara bersama-sama.

d. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan dinilai memadai.

e. Kebijakan Nasional dan Kebijakan Menteri Dalam Negeri dibidang pembinaan

administrasi kewilayahan dinilai memadai.

f. Tekad pemerintah untuk mewujudkan good governance dan memenuhi tuntutan

masyarakat terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih,

bebas dari KKN.

g. Penjabaran pelaksanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

akan menjadi titik tolak Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan untuk

menyelenggarakan fasilitasi kepada daerah secara jelas dan berkesinambungan

terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

h. Adanya hubungan yang harmonis dalam menjalin koordinasi antar

Kementerian/LPNK/Lembaga Masyarakat serta Pemerintah Daerah.

i. Terkait dengan percepatan penegasan batas daerah terdapat beberapa peluang

antara lain:

1) Ditetapkanya Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang pedoman

penegasan batas yang lebih menyederhanakan proses penegasan batas

daerah dan mengatur batasan waktu penyelesaian;

2) Koordinasi dengan instansi terkait (Bakosurtanal, Dishidros TNI AL, Dittop TNI

AD, Biro Hukum, dan LAPAN) telah terimplementasi dengan baik;

3) Sebagian daerah otonom, telah menganggarkan kegiatan penegasan batas

melalui APBD;

4) Ada perintah dalam UU pembentukan daerah untuk menyelesaikan batas

wilayah administrasi.

j. Terkait dengan bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat terdapat

peluang antara lain:

13

1) Amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam

Pasal 12 ayat (1) huruf e bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan

Dengan Pelayanan Dasar Meliputi Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan

Perlindungan Masyarakat, Pasal 65 ayat (1) huruf b bahwa Kepala Daerah

Mempunyai Tugas Memelihara Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat dan

Pasal 255 ayat (1) bahwa Dibentuk Satpol PP Untuk Menegakkan Perda Dan

Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman, Serta

Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi

Pamong Praja, Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

memandang perlu untuk berupaya meningkatkan pembinaan Satuan Polisi

Pamong Praja guna mewujudkan kondisi daerah yang aman tenteram dan tertib

serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan dan kegiatan

masyarakat yang kondusif, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja dalam

melaksanakan tugasnya dapat berdaya guna dan berhasil guna secara

optimal.

3) Sinkronisasi kegiatan yang sinergis dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

kepada Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kab/Kota.

2. Permasalahan dan Tantangan

Selain memiliki potensi dan peluang, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan juga

menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka penyelenggaraan

urusan pembinaan administrasi kewilayahan periode Tahun 2015-2019, baik dalam

bidang penyelenggaraan dekosentrasi, tugas pembantuan dan kerjasama antar

daerah; penataan wilayah administrasi melalui toponimi dan penegasan batas daerah,

pelaksanaan tugas Satpol PP dan Linmas; penataan kawasan, perkotaan dan batas

antar negara serta manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran.

Identifikasi permasalahan dan tantangan selama lima tahun ke depan yang

dihadapi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan juga merupakan pertimbangan penting

dalam perumusan Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2015-2019.

Permasalahan dan tantangan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Dukungan kelembagaan dan sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas

dan fungsi Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang belum memadai dari apa yang

sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, bukan semakin memperkuat

namun justru berpotensi semakin melemahkan kedudukan Gubernur selaku Wakil

Pemerintah di daerah,

b. Penyelesaian penegasan segmen batas antar daerah masih belum optimal,

sehingga menimbulkan kurang tertibnya administrasi pemerintahan yang

disebabkan bertambahnya jumlah segmen batas akibat pembentukan Daerah

Otonom Baru, sulitnya mencapai kesepakatan antar daerah, kondisi geografis,

ketersediaan peta dasar dan tumpang tindih perizinan serta pengaruh sosial

budaya.

c. Potensi konflik terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak memberikan ancaman

serius terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.

14

d. Belum optimalnya pemahaman aparat Satuan Polisi Pamong Praja tentang HAM

dan teknis penanganan deteksi dini terhadap gangguan trantibum, sehingga pada

pelaksanaan tugas di lapangan sering mengakibatkan terjadinya konflik dengan

masyarakat (grassroot) dan rentan menimbulkan kekerasan yang berpotensi

terjadinya pelanggaran HAM.

e. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, khususnya yang

dilaksanakan oleh Kementerian sektor belum sesuai dengan mekanisme

atau aturan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

f. Belum optimalnya implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah, mengingat masih

terbatasnya pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah daerah yang

membidangi kerjasama antar Pemerintah Daerah.

g. Belum terselesaikannya permasalahan garis batas antar negara yang disebabkan

sulitnya mencapai kesepakatan antara negara akibat perbedaan pemahaman

terhadap dokumen kesepakatan terdahulu dan sulitnya koordinasi antar instansi

terkait.

h. Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di wilayah

perbatasan sehinggga masih perlu ditingkatkan mengingat kondisi faktual sarana

dan prasarana pemerintahan di wilayah perbatasan masih jauh tertinggal dengan

negara tetangga.

i. Belum jelasnya pembagian kewenangan dan fungsi koordinasi antara Pemerintah

dan Pemerintah Daerah dalam pengendalian penetapan kawasan perkotaan.

j. Belum optimalnya penyelesaian pembakuan nama unsur rupabumi disebabkan

terbatasnya sarana dan prasarana dalam pendataan dan lemahnya kapasitas

daerah.

k. Terbatasnya dukungan fasilitasi kegiatan pembinaan, pengendalian, pengelolaan

dan pemanfaatan serta penetapan kawasan dalam rangka peningkatan dan

pengembangan Kawasan Khusus.

l. Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang

terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi dalam rangka

penanggulangan bencana (struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana

dan prasarana) mengakibatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum

terlaksana secara komprehensif dan terintegrasi.

m. Belum semua daerah memperhatikan upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB)

dan memasukkannya dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

E. SISTEMATIKA

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa dalam rangka Perwujudan

Kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan maka disusunlah dokumen

Renstra yang merupakan salah satu variabel penyelenggaraan SAKIP. Sebagai tindak

15

lanjut dari Peraturan Presiden tersebut, maka disusunlah Renstra Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan 2015-2019, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, yang berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Kondisi Umum,

Potensi dan Permasalahan serta Sistematika;

Bab II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS, yang berisi uraian Visi, Misi,

Tujuan, dan Sasaran;

Bab

III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN, yang berisi Penugasan

RPJMN, Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019

serta Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan;

Bab IV PENUTUP, yang berisi Kaidah Pelaksanaan.

16

BAB II

VVIISSII,, MMIISSII,, TTUUJJUUAANN DDAANN SSAASSAARRAANN SSTTRRAATTEEGGIISS

A. Visi

Berdasarkan peran dan mandat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang

dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian

tugas Kementerian Dalam Negeri dibidang pembinaan administrasi kewilayahan,

dirumuskan visi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebagai cerminan peran dan

kondisi yang ingin diwujudkan dalam 5 (lima) Tahun ke depan dan sekaligus untuk

merefleksikan pelaksanaan program kerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Kementerian Dalam Negeri sejalan dengan semangat nawa cita yang peletakan

dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya.

Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan 2015-2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program

dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif dalam lima tahun ke depan, yaitu

“Terwujudnya pembinaan administrasi kewilayahan dalam memperkuat

Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pernyataan Visi tersebut, secara deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Frase “terwujudnya” menunjukkan peran organisasi Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan dalam mewujudkan manajemen penyelenggaraan negara dan

sistem birokrasi Negara berfungsi dengan baik. Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan harus dapat memahami dan mewujudkan dengan benar serta

bijak dalam sistem manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi di

negara Indonesia yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan

masyarakat.

2. Frase “penyelenggaraan pembinaan administrasi kewilayahan”,

menunjukkan bahwa Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dapat berjalan

optimal sesuai dengan kebijakan dan standardisasi teknis bidang administrasi

kewilayahan.

3. Frase “dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia”

merupakan komitmen utama dan final Kementerian Dalam Negeri. Ini

memberikan sikap dan arah yang tegas akan perlunya kesatuan dan persatuan

serta keadilan dan proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang selalu

harus ditegakkan tanpa ada tawar menawar. Bersatu dan maju tidak cukup,

tetapi harus didorong oleh penguasaan terhadap ilmu dan teknologi sebagai

tools untuk mencapainya. Hal ini akan berhasil bila ada jejaring internal

maupun eksternal dalam kerangka global.

B. Misi

Untuk dapat mewujudkan Visi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam

mewujudkan pembinaan administrasi kewilayahan dalam memperkuat Negara

Kesatuan Republik Indonesia, maka ditetapkan “Misi” Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan sebagai berikut :

17

1. Memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional

dalam kerangka NKRI;

2. Memfasilitasi terwujudnya penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah

melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Gubernur sebagai wakil

pemerintah, pelaksanaan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan,

peningkatan kerjasama antar daerah, peningkatan peran kecamatan serta

mewujudkan terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik;

3. Memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan daerah di kawasan khusus dan

kawasan perkotaan, penyelesaian sengketa pertanahan dan mewujudkan

kepastian hukum batas wilayah negara dan peningkatan kerjasama sosial,

ekonomi dan budaya antar negara yang berbatasan dengan NKRI ;

4. Memfasilitasi terciptanya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan

masyarakat dan penegakan hak-hak sipil;

5. Memfasilitasi penyelenggaraan toponimi dan penegasan batas wilayah

administrasi pemerintahan;

6. Memfasilitasi penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana dan

kebakaran; dan

7. Mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi tersebut di atas, Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan menetapkan tujuan yaitu “Meningkatkan sinergitas

hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pembinaan administrasi

kewilayahan”.

D. Sasaran

Lebih lanjut Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melalui program bina

administrasi kewilayahan menetapkan 2 (dua) sasaran program dengan 6 (enam)

target indikator kinerja program yang ingin dicapai dalam Renstra Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019 yang merupakan derivasi dari tujuan

sebagaimana di atas, yaitu:

1. Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama

daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan

kawasan perkotaan), dan batas antar negara.

Sasaran program ini dicapai dengan 4 (empat) indikator kinerja program, yaitu:

a. Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam

pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah;

b. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;

c. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah;

d. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga)

negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

18

2. Meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang

Pol PP dan Linmas serta pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya

kebakaran.

Sasaran program ini dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja program, yaitu:

a. Penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum

sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal); dan

b. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya

kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Indikator dan target kinerja dari tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan

di atas, secara rinci dirumuskan dalam Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Jangka Menengah dan Tahunan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun

2015-2019.

Matrik%20TUJUAN%20SASARAN.doc

19

MATRIK TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

JANGKA MENENGAH DAN TAHUNAN DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2015-2019

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)

Meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pembinaan administrasi kewilayahan

1. Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar

negara

1. Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (KK.2.14)

50% (berkinerja

baik)

55% (berkinerja

baik)

60% (berkinerja

baik)

65% (berkinerja

baik)

70% (berkinerja

baik)

2. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah

34%

41% 60% 79% 90%

3. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah

50 Segmen 50 Segmen 50 Segmen 50 Segmen 50 Segmen

4. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat

5 Kesepakatan

5 Kesepakatan

5 Kesepakatan

5 Kesepakatan

5 Kesepakatan

2. Meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang pol pp dan linmas serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran

1. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) (KK.2.12)

20% 30% 40% 50% 60%

2. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) (KK.2.13)

10% 20% 30% 40% 50%

20

BAB III

AARRAAHH KKEEBBIIJJAAKKAANN DDAANN SSTTRRAATTEEGGII PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia Tahun

2005-2025, disusun dalam rangka mengantisipasi kondisi Bangsa Indonesia dan

tantangan yang dihadapi sampai dengan 10 tahunan mendatang dengan

memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, dan amanat

pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, maka Visi Pembangunan Nasional

2005-2025 adalah “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2015-2019 merupakan RPJMN ke-3 (ketiga) sebagai kelanjutan dari RPJMN

sebelumnya dari keseluruhan 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17

Tahun 2007. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan

RPJMN ke-2, RPJMN 2015-2019 ditujukan untuk memantapkan “pembangunan

secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian

daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber

daya alam, dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu

dan teknologi yang terus meningkat”.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah nasional

tahun 2015-2019 dimaksud, pemerintah dengan berpedoman pada Visi

Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 dirumuskan Visi pada jangka menengah

kedua yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan

berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana RPJPN

2005-2025, telah ditetapkan 9 (sembilan) bidang yang menjadi fokus pembangunan

jangka panjang hingga tahun 2025, yaitu: (1) Sosial Budaya dan Kehidupan

Beragama, (2) Ekonomi, (3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (4) Politik,

(5) Pertahanan dan Keamanan, (6) Hukum dan Aparatur, (7) Pembangunan

Wilayah dan Tata Ruang, (8) Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta

(9) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Periode pembangunan 2015-2019 merupakan masa pembangunan yang

strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian

sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di Tahun 2020-2025. Untuk itu,

Pemerintah telah menyusun RPJMN 2015-2019 dengan mengangkat Visi

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong Royong”. Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Misi,

yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

21

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan

Negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai

Negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional; serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas telah dirumuskan 9 (sembilan) Agenda

Prioritas atau Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta

9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan Visi, Misi dan Nawa Cita yang telah disebutkan di atas, maka

ditetapkan Peran Strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu “Kementerian Dalam

Negeri harus mampu menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam

Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga

Integritas Bangsa”, dengan Arah Kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri

yaitu:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem

politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila,

melalui strategi:

a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan

politik;

b. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;

c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta

lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;

d. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;

e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan

keamanan dalam negeri.

22

2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui

strategi:

a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;

b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan

koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;

d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas

negara serta pulau-pulau kecil terluar;

e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga)

negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui

strategi:

a. Percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindak lanjut

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah;

c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas Pimpinan dan aparatur

secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan

pemerintahan daerah;

d. Peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap

pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah;

e. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru;

f. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otonomi

khusus/keistimewaan daerah;

g. Harmonisasi dan penataan produk hukum daerah agar selaras dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan

dengan kepentingan umum.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif,

transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi:

a. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota

secara tepat waktu;

b. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;

c. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

dalam APBD;

d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;

e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan

masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan

pendidikan, kesehatan dan perumahan;

f. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah

(BMD);

23

g. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan

kemampuan fiskal daerah.

5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari

pembangunan nasional, melalui strategi:

a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;

b. Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan antar

Daerah serta antara Pusat dan Daerah;

c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

daerah.

6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, melalui

strategi:

a. Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM;

b. Penerapan indikator utama SPM di daerah;

c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

mencakup 6 urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar, dan

8 urusan pilihan;

d. Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan

pemerintahan.

7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi:

a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;

b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;

c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja

dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan

pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk

penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.

8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan

pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:

a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pengelolaan

keuangan dan aset desa;

c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;

d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;

e. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan desa.

9. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional,

melalui strategi:

a. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam

pelayanan kepada masyarakat;

24

b. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP elektronik secara

nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk

mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak;

c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;

d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan

sipil.

10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan

reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi:

a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;

b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur;

c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan;

f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN.

Sejalan dengan peran dan arah kebijakan tersebut, telah ditetapkan tujuan

yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri periode tahun 2015-2019, yaitu:

Tujuan Pertama (T1) : kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa

melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan

dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;

Tujuan Kedua (T2) : peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola

pemerintahan dan pembangunan di daerah;

Tujuan Ketiga (T3) : peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah

daerah;

Tujuan Keempat (T4) : optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan

pembangunan desa;

Tujuan Kelima (T5) : peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;

Tujuan Keenam (T6) : peningkatan tata kelola dan kualitas aparatur dan

kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL BINA

ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Mengacu pada Visi, Misi, Nawa Cita dan Renstra Kementerian Dalam Negeri

2015-2019, maka Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2015-2019

secara konsisten diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan dalam penyelenggaraan sebagian tugas Kementerian

Dalam Negeri di bidang pembinaan administrasi kewilayahan. Dari 9 (sembilan)

Agenda Nawa Cita Prioritas Pembangunan Nasional, terdapat 3 (tiga) Nawa Cita

yang merupakan bagian penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri, yaitu Nawa

Cita 1, 2 dan 3. Dari Ketiga Nawa Cita yang menjadi prioritas Kementerian Dalam

Negeri tersebut, yang berkaitan dengan rencana program dan kegiatan Ditjen Bina

25

Administrasi Kewilayahan, yaitu: (1) Menghadirkan kembali Negara untuk

melindung segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

negara; (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,

dan terpercaya, serta (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.

Keterkaitan tersebut sebagaimana dapat dilihat sebagaimana pada Matrik berikut:

Matrik Keterkaitan antara Prioritas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan,

Prioritas Kementerian Dalam Negeri dan Nawa Cita

Agenda Prioritas/

Nawa Cita

Prioritas Kemendagri

Prioritas Ditjen Bina Adwil

1. Menghadirkan kembali Negara untuk

melindung segenap bangsa dan memberikan rasa aman

pada seluruh warga

negara


melindung segenap bangsa dan memberikan rasa

aman pada seluruh

warga negara


melindung segenap bangsa dan memberikan rasa aman

pada seluruh warga

negara

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan

terpercaya


demokratis, dan

terpercaya


demokratis, dan

terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara

kesatuan


memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka

negara kesatuan


memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara

kesatuan

4. Memperkuat kehadiran

negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat

dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia

Indonesia

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di

pasar internasional

7. Mewujudkan

kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi

karakter bangsa

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi

sosial Indonesia

26

Sejalan dengan penugasan dimaksud, ditetapkan arah kebijakan dan

substansi yang diemban Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

Nawa Cita Pertama:

Tema Nawa Cita: Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

Substansi inti terkait dengan penugasan Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan yaitu :

Mewujudkan terciptanya ketentraman, ketertiban umum,

perlindungan masyarakat dan penegakan hak-hak sipil dan HAM

melalui penguatan kelembagaan dan personil Satuan Polisi

Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat, khususnya

dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM), bahaya

bencana dan kebakaran melalui pemenuhan standar pelayanan

minimum (SPM) serta tertibnya pemanfaatan kawasan dan

pertanahan.

Nawa Cita Kedua:

Tema Nawa Cita : Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya.


Kewilayahan adalah melalui penguatan peran Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah, penataan batas antar daerah, toponimi,

kodefikasi data wilayah, Pembinaan kawasan khusus dan

perkotaan, serta mendorong penerapan pelayanan publik yang

efektif, efisien dan akuntabel di daerah melalui Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN) dan kerjasama daerah serta mendorong

program reformasi birokrasi yang akan diimplementasikan Ditjen

Bina Administrasi Kewilayahan.

Nawa Cita Ketiga :

Tema Nawa Cita : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.


Kewilayahan dalam hal penataan dan pengembangan wilayah

batas antar negara, melalui fasilitasi peningkatan kerjasama

antar negara (JIM,SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)

serta dukungan infrastruktur sarana prasarana pemerintahan di

wilayah perbatasan antar negara salah satunya dengan

memperkuat kecamatan di wilayah perbatasan antar negara.

Sejalan dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan 2015-

2019 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengemban 18 (delapan belas) target

indikator Prioritas, 5 (lima) target indikator Quick Wins dan 1 target indikator

prioritas lanjutan yang secara eksplisit telah termuat dalam RPJMN 2015-2019

27

maupun yang secara langsung menjadi bagian penugasan Menteri Dalam Negeri

kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Untuk mewujudkan hal

tersebut, digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip :

1. Desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu dengan memperkuat penyelenggaraan

pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan dan hasil-hasil

pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;

2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang

dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumnya dengan rencana

selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya dalam

suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi;

3. Tata pemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang baik

(good governance) guna membentuk birokrasi yang lebih profesional dan

berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah reformasi birokrasi di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional

serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Tahun 2015-2019, ditetapkan Program Strategik Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan, yaitu “Program Bina Administrasi Kewilayahan”. Program

strategik ini merupakan program ke-4 (empat) dari 12 (dua belas) program

strategik Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, yang akan dicapai dengan

6 (enam) target indikator kinerja program berikut:

1. Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam

pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

2. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah.

3. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah.

4. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara

tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

5. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai

SPM (Standar Pelayanan Minimal).

6. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya

kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Lebih lanjut Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan 6 (enam)

kegiatan yang akan diemban pada periode waktu 2015-2019 yang merupakan

derivasi dari indikator kinerja program di atas, yaitu:

1. Penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerjasama daerah;

2. Pembinaan dan pengembangan kawasan, perkotaan dan batas negara;

3. Pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;

4. Fasilitasi pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran;

5. Penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah, dan toponimi;

6. Dukungan manajemen dan teknis lainnya Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Keenam kegiatan tersebut, akan dijabarkan dalam indikator kinerja kegiatan

sebagai berikut:

28

Kegiatan 1 : Penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta

kerjasama daerah

Sasaran kegiatan adalah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan hubungan

pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan

pembinaan kecamatan, yang diukur dari:

1. Jumlah Kabupaten/kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (P);

2. Jumlah rumusan kebijakan bidang peningkatan peran gubernur sebagai wakil

pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah,

pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan;

3. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang peningkatan peran gubernur

sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama

daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan;

4. Jumlah Provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai

wakil pemerintah di wilayah Provinsi (P);

5. Jumlah daerah yang terpelihara dan meningkat kualitas kerjasamanya terhadap

kerjasama yang telah dilaksanakan (P);

6. Jumlah Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pelaksanaan kerjasama

antar daerah yang bersifat wajib (P);

7. Jumlah jenis dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dievaluasi berdasarkan

prinsip dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang benar;

8. Jumlah kumulatif Kecamatan yang menyelenggarakan tugas-tugas pembinaan

administrasi kewilayahan dan pemerintahan umum;

9. Jumlah daerah pilot project operasionalisasi pelayanan umum melalui PTSP

(QW);

10. Tersusun dan tersosialisasikannya Instruksi Presiden untuk penerapan sikap-

sikap pelayanan aparat dan sosialisasi nilai-nilai pelayanan sesuai UU Pelayanan

Publik (QW);

11. Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima (Jenis Perijinan yang

dilimpahkan ke PTSP, Penyederhanan Perijinan, Kecepatan Pelayanan, Kualitas

Pelayanan, Peningkatan Kapasitas SDM Perijinan);

12. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kualitas tata kelola

kelembagaan, infrastruktur ekonomi, dan daya saing perekonomian daerah

(khususnya fasilitasi PTSP) (P).

Kegiatan 2 : Pembinaan dan pengembangan kawasan, perkotaan dan

batas Negara

Sasaran kegiatan adalah dalam rangka peningkatan pembinaan kawasan khusus,

pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang

dikembangkan, yang diukur dari:

1. Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang kawasan khusus,

pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar (P);

2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang kawasan khusus, pertanahan,

perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;

29

3. Jumlah daerah yang difasilitasi penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan

daerah dalam pengelolaan bidang kawasan khusus, pertanahan dan batas

negara serta pulau-pulau Kecil terluar (P);

4. Jumlah kawasan khusus yang dikelola dan dikembangkan (P);

5. Persentase pendataan dan pemetaan perijinan pemanfaatan kawasan dan

pertanahan;

6. Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara (JIM,

SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG) (P);

7. Jumlah kesepakatan batas antar negara dalam rangka penyelesaian batas dan

hubungan antar negara yang berbatasan (P);

8. Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi daerah perbatasan antar negara dan

pulau-pulau kecil terluar dalam rangka pelayanan pemerintahan (P);

9. Jumlah daerah yang terfasilitasi sesuai sistem pengendalian pengelolaan

pemenuhan SPP untuk perwujudan kota berkelanjutan (P);

10. Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terfasilitasi dalam pembentukan

mekanisme dan lembaga kerja sama (P);

11. Jumlah kota otonom dan kota baru publik yang terfasilitasi dalam pembentukan

kelembagaan dan perencanaan infrastruktur dasar sesuai SPP (QW);

12. Jumlah kota yang terfasilitasi dalam penyediaan peta perkotaan dan kawasan

perkotaan yang terpadu skala 1:1000 (P);

13. Jumlah kota yang terfasilitasi melalui pemantapan teknis updating basis data

Informasi perkotaan (P);

14. Jumlah pelaksanaan evaluasi penataan perkotaan (P); dan

15. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam kerjasama pembangunan antar kota dan

antar kota/kabupaten baik dalam negeri dan luar negeri (sister city) (P).

Kegiatan 3 : Pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan

masyarakat

Sasaran kegiatan adalah dalam rangkap peningkatan pembinaan kapasitas aparat

dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat

dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, yang

diukur dari:

1. Jumlah rumusan kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, serta Hak Sipil dan HAM;

2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah Polisi Pamong Praja, Perlindungan

Masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Hak Sipil dan HAM;

3. Jumlah daerah Kabupaten/Kota yang membentuk Kelembagaan Satpol PP sesuai

peraturan perundang-undangan;

4. Jumlah daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparatur Satpol PP/PPNS dan

Satlinmas yang sesuai standar;

5. Jumlah daerah yang melaksanakan sistem dan prosedur operasional

penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;

6. Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P (penghormatan, pemajuan,

pemenuhan, penegakan dan perlindungan) hak asasi manusia serta fasilitasi

konferensi internasional bagi aparat Satpol PP;

7. Inisiasi Gerakan Aparat Menuju Indonesia ramah (QW);

30

8. Gerakan bersama pemerintah, pengusaha dan LSM untuk membangun fasilitas

mengantri, kebersihan, kenyamanan dan keamanan di ruang publik (QW);

9. Persentase fasilitasi gerakan tertib dan disiplin nasional dalam rangka

mewujudkan karakter bangsa;

10. Persentase kesiapsiagaan satgas entry/ transit/ daerah asal.

Kegiatan 4 : Fasilitasi pencegahan penanggulangan bencana dan

kebakaran

Sasaran kegiatan adalah dalam rangka peningkatan kapasitas aparat dan

kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya

kebakaran, yang diukur dari:

1. Jumlah rumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan

prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam

kebakaran dan SDM damkar;

2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang pengurangan resiko bencana,

sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi

pemadam kebakaran dan SDM damkar;

3. Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan

bencana dan bahaya kebakaran (P);

4. Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka

pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran;

5. Persentase implementasi penerapan SPM bidang pemadam kebakaran sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

6. Jumlah daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan

kebakaran;

7. Persentase peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas

sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana dan

kebakaran.

Kegiatan 5 : Penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah,

dan toponimi

Sasaran kegiatan adalah dalam rangka peningkatan penataan administrasi wilayah,

penegasan batas daerah, dan toponimi, yang diukur dari:

1. Jumlah rumusan kebijakan bidang penataan administrasi wilayah dan

penegasan batas daerah serta toponimi (P);

2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang bidang penataan administrasi

wilayah dan penegasan batas daerah serta toponimi;

3. Jumlah segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan peraturan

perundangan (P);

4. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penegasan batas daerah dan pembakuan

nama rupa bumi;

5. Persentase pembakuan rupabumi unsur buatan dan warisan budaya.

Kegiatan 6 : Dukungan manajemen dan teknis lainnya Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan

31

Sasaran kegiatan adalah dalam rangka peningkatan dukungan pelayanan teknis dan

administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi

Kewilayahan, yang diukur dari:

1. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran (Renstra, Renja,

RKP, RKA, RKAKL dan Petunjuk Operasional);

2. Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan

keuangan aset, laporan kinerja serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut

LHP;

3. Persentase penyusunan pedoman/juknis dan rancangan peraturan serta

dokumen ketatalaksanaan yang diselesaikan;

4. Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian ;

5. Persentase pengadaan sarana dan prasarana;

6. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana;

7. Persentase pembinaan bidang administrasi kewilayahan di pusat dan daerah;

8. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran

gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa)

yang tepat waktu; dan

9. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan.

Keseluruhan program/kegiatan strategik Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan diuraikan secara rinci berikut dengan sasaran program (outcome),

sasaran kegiatan (output) dan indikator serta target capaian tiap tahunnya

sebagaimana disajikan dalam Lampiran II.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan program Direktorat Jenderal Bina

Administrasi Kewilayahan terhadap program strategik Kementerian Dalam Negeri dan

Nawa Cita sebagaimana disajikan pada Matrik berikut ini:

MATRIK KETERKAITAN ANTARA TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

TERHADAP PROGRAM STRATEGIK KEMENDAGRI DAN NAWACITA

TAHUN 2015-2019

TUJUAN (T) SASARAN (S) PROGRAM (P) NAWA CITA (NC)

Merupakan tujuan

Ke-2 (dua) dari 6

(enam) tujuan

Renstra

Kemendagri

2015-2019

Sasaran yang ditetapkan

untuk mencapai Tujuan ke-

2 (dua) dari Renstra

Kemendagri 2015-2019

Merupakan

Program Strategik

Ke-4 (empat), dari

12 (dua belas)

Program Strategik

Kemendagri 2015-

2019, yaitu “Bina

Administrasi

Kewilayahan”

(P4)

T2S2 Meningkatnya

kualitas pelayanan publik

P4 NC-1 dan NC-3

Lampiran%20II%20SK%20Renstra.doc

32

TUJUAN (T) SASARAN (S) PROGRAM (P) NAWA CITA (NC)

dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah

T2S3 Menguatnya peran

Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah dalam

pelaksanaan koordinasi

pembinaan dan

pengawasan

penyelenggaraan

pemerintahan di daerah

P4 NC-2

Selanjutnya sesuai dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2015-2019,

terdapat 33 target kinerja Menteri Dalam Negeri dalam kabinet kerja dengan

Presiden Republik Indonesia, yang akan di capai dengan 12 Program strategik

dengan 75 Kegiatan untuk 5 (lima) Tahun ke depan. Kaitan dengan target kinerja

tersebut, diantaranya terdapat 4 (empat) target kinerja yang menjadi penugasan

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yaitu:

Tujuan (T2) : Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan

tata kelola pemerintahan di Daerah

Sasaran (S2) : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah

Program (P4) : Bina administrasi kewilayahan

Target Kinerja (TK-11) : Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima

Target Kinerja (TK-12) : Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan

ketertiban umum sesuai SPM

Target Kinerja (TK-13) : Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan

bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM

Sasaran (S3) : Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan

dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di

daerah

Program (P4) : Bina administrasi kewilayahan

Target Kinerja (TK-15) : Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah

Sedangkan dalam Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2015-2019,

terdapat 6 (enam) target kinerja antara Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan

dengan Menteri Dalam Negeri, yang akan dicapai melalui “Program Bina

Administrasi Kewilayahan” dengan di dukung 6 (enam) kegiatan untuk 5 (lima)

tahun ke depan, yaitu:

33

Tujuan (T1) : Meningkatnya Konsolidasi Kebijakan dan Standardisasi

Teknis Bidang Administrasi Kewilayahan

Sasaran (S1) : Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan

penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah,

peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah,

serta penataan wilayah administrasi dan kawasan

(kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas

antar negara

Target Kinerja (TK-1) : Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan

dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

daerah

Target Kinerja (TK-2) : Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah

Target Kinerja (TK-3) : Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar

daerah

Target Kinerja (TK-4) : Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar

negara di 3 (tiga) negara tetangga di

kawasan perbatasan wilayah darat

Sasaran (S2) : Meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi

teknis kebijakan bidang pol pp dan linmas serta

pencegahan dan penganggulangan bencana dan

bahaya kebakaran

Target Kinerja (TK-5) : Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan

ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan

Minimal)

Target Kinerja (TK-5) : Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan

bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar

Pelayanan Minimal)

Berdasarkan indikator dan target kinerja tersebut, maka setiap entitas

akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan akan diwujudkan dalam bentuk perjanjian

kinerja yang merupakan salah satu variabel penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan SAKIP di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan dan

Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka disusun perjanjian kinerja Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan.

Implementasi Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan Tahun 2015-2019 akan dituangkan dalam perjanjian kinerja Ditjen

Bina Administrasi Kewilayahan sebagai kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Bina

Administrasi Kewilayahan dengan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan implementasi

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan tahun

2015-2019 akan dituangkan dalam perjanjian kinerja antara Direktur dan Sekretaris

dengan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Perjanjian Kinerja tersebut

34

merupakan ikhtisar target kinerja yang akan dicapai Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan selama tahun 2015-2019.

Selanjutnya terkait dengan target pembangunan Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan Tahun 2015-2019 yang secara spesifik memuat tujuan, program,

sasaran, kegiatan, indikator serta indikator sasarannya sebagaimana terlihat dalam

Lampiran II.

Sebagai amanat dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka

selama lima tahun dalam Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2015-2019

telah dialokasikan kebutuhan pendanaan pembangunan yang akan menjadi acuan

dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan sebagai wujud konsistensi Ditjen

Bina Administrasi Kewilayahan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Visi dan

Misi yang telah dicanangkan sehingga menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi. Proyeksi kebutuhan pendanaan yang telah

dialokasikan selama 2015-2019 sebagaimana terlihat dalam Lampiran III.

Lampiran%20II%20SK%20Renstra.doc

Lampiran%20III%20SK%20Renstra.doc

35

BAB IV

PP EE NN UU TT UU PP

Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2015-2019 ini dilaksanakan dengan

memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

A. Pola Penyelenggaraan

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi

Kewilayahan Tahun 2015-2019, disusun sebagai dasar sekaligus sebagai kendali dan

sarana koordinasi dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan administrasi

kewilayahan di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, pada dasarnya

memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategis Ditjen Pemerintahan Umum (Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan) Tahun 2015-2019 dilatarbelakangi oleh keinginan

untuk melaksanakan dan mengemban amanah RPJM Nasional 2015-2019 dalam

mencapai tujuan pembangunan nasional khususnya bidang penyelenggaraan

bina administrasi kewilayahan 5 (lima) Tahun ke depan.

2. Penyusunan Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019,

dilakukan melalui upaya perbaikan terhadap mekanisme SAKIP di lingkungan

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan perangkat instrumen

pendukungnya mulai dari perencanaan, penyusunan penetapan kinerja,

penyusunan rencana kinerja tahunan sampai dengan pelaksanaan dan

monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja.

3. Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019 merupakan

penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

yang akan dilaksanakan pada tahun 2015-2019, dan berisi strategi pokok sebagai

pedoman kerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebagai salah satu

komponen Kementerian Dalam Negeri.

4. Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019 merupakan

komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam

menjalankan Misi dan mencapai Visi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

5. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip kepemerintahan yang baik.

6. Untuk melaksanakan kebijakan strategis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Tahun 2015-2019, diselenggarakan dengan organisasi pelaksanaannya adalah

sebagai berikut:

36

Matrik Organisasi Pelaksana

Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Tahun 2015-2019

No Subyek Peran

1 Direktur Jenderal Bina Administrasi

Kewilayahan

Penanggung jawab umum

2 Sekretaris Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan

Koordinator perencanaan dan

evaluasi strategis

3 Para Direktur di lingkungan

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Penanggung jawab kegiatan strategis

4 Para Kasubdit/Kepala Bagian Penanggung jawab harian

5 Para Kasi/Kasubbag Pelaksana

B. Pengukuran Hasil

Pengukuran kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dilakukan dengan

membandingkan antara data realisasi dengan data target kinerja yang telah

direncanakan sebelumnya. Sedangkan penilaian kinerja dilakukan melalui interpretasi

atas seluruh nilai capaian kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan hasil

pengukuran kedalam informasi kinerja guna dilakukan dianalisis lebih lanjut. Proses

ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan

gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan

keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam

rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam

rencana strategis

C. Kontingensi

Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2015-2019 disusun berdasarkan

sejumlah asumsi pada situasi yang sangat dinamis dan direkam sesuai

perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima Tahun ke

depan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan

penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang

mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat force majeur

dalam kebijakan strategis yang dilaksanakan setiap tahunnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas

Evaluasi kinerja merupakan salah satu variabel dari Sistem Akuntabilitas

Kinerja (SAKIP) yang akan dalam memberikan penilaian secara kredibel dan

transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi kinerja dilakukan

dengan mengidentifikasi berbagai indikator dan target kinerja sebagaimana

ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan yang akan memberikan umpan

balik bagi fungsi peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan anggaran. Untuk

mewujudkan fungsi tersebut, maka disusun suatu dokumen dalam bentuk Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

37

E. Pembiayaan

Sumber dana dalam pelaksanaan Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

2015-2019 berasal dari APBN, serta sumber lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

Ir. AGUNG MULYANA, M.Sc

Documents

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN … · 2019-02-15 · Pembangunan Jangka Panjang Nasional ... tujuan, dan sasaran ... Pelaksanaan kebijakan dibidang koordinasi penetapan kawasan