1.Kebijakan Nasional Pembangunan Lingkungan Hidup (Agus Sutjahyo)

7/21/2019 1.Kebijakan Nasional Pembangunan Lingkungan Hidup (Agus Sutjahyo)

1/47

KEBIJAKAN NASIONAL

PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG TATA LINGKUNGAN

BLH PROVINSI JAWA TIMUR


2/47

pendekatan

Ekosistem Pulau

Perkotaan

Daerah Aliran

Sungai

INTERVENSI PLHINTERVENSI PLH

MANUSIA

PETA MASALAH LINGKUNGAN

LATAR BELAKANG


3/47

Tiga Pilar PembangunanBerkelanjutan

Peningkatan Limbah akanmemberikan tekananterhadap ketiga pilar

Gangguan terhadappembangunan berkelanjutan

Perlu penerapan sistempengelolaan limbah yangtepat

Meningkatkan kerjasamaantar instansi di PUSAT,Provinsi dan Kab/Kota

Kepedulian pelaku pengelolalimbah

Ekonomi

SosialLingkunganHidup


4/47

SETELAH UU 23/97 BERUSIA 12 TAHUN

PENCEMARAN DAN

PERUSAKAN LH TERUS

MENINGKAT

1. MAINSTREAMING LH BELUM DICAPAI2. KEBIJAKAN PRO LH MASIH MRPKNHARAPAN

3. MASYARAKAT SEMAKIN SADAR AKANPENTINGNYA LH

4. PUTUSAN PERKARA LH BELUM ME

MUASKAN5. KETERBATASAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN LH

6. AMDAL HANYA SEKESAR DOK KAJIAN7. KETERBATASAN KEWENANGAN PPNS/

PPLH

8. KASUS LH DI DAERAH SULIT DILAKUKANGAKUM9. ISSU LH INTERNASIONAL TERUS BER

KEMBANG


5/47

PerencanaanPemanfa-

atanPengendalian

Pemeliha-

raanPengawasan

- Inventarisasi

SDA

- Ekoregion

- RPPLH

- Daya Dukung

- Daya

Tampung

- Keberlanjutan

Proses

- Keberlanjutan

Produktifitas

- Keselamatan

Kesejahteraan

Masyarakat

PencegahanPenanggulangan

Pemulihan

Konservasi

SDA

-Pengawasan

-Pemantauan

KLHS

Tata Ruang

Baku Mutu LH

Kriteria Kerusakan LHAMDAL, UKL-UPL

Perizinan

Instrumen Ekonomi

PUU Berbasis LH

Anggaran Berbasis LH

Analisa Risiko LHAudit LH

Penegakan

Hukum

- Sanksi

Administrasi

- Sanksi

Perdata

- Sanksi Pidana

Kebijakan LH

(UU 32/2009)


6/47

PERENCANAANa. Inventarisasi

lingkungan hidup

b. Penetapan wilayah

ekoregion

c. Penyusunan

Rencana

Perlindungan dan

Pengelolaan LH(RPPLH)

PEMANFAATAN

dilakukan berdasarkan

RPPLH serta daya dukung

dan daya tampung

lingkungan hidup

PENGENDALIANPENCEMARAN DAN ATAU

KERUSAKAN LH

a.pencegahan

b.penanggulangan

c.pemulihan

PEMULIHANdilakukan dengan

tahapan:

Penghentian sumber

pencemaran dan

pembersihan sumber

pencemar

remediasi

rehabilitasi restorasi, dan/atau

cara lain sesuai

perkembangan iptek

PEMELIHARAAN

konservasi sumber daya

alam (SDA)

pencadangan SDA

dan/atau

pelestarian fungsi

atmosfer

(upaya mitigasi dan

adaptasi perubahan

iklim, perlindungan

lapisan ozon

dan hujan asam)

Instrumen PENCEGAHAN Pencemarandan/atau Kerusakan LH

a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

b. Tata Ruang

c. Baku mutu lingkungan hidup

d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

e. AMDAL

f. Upaya Pengelolaan LH dan Upaya

Pemantauan LH (UKL-UPL)g. Perizinan

h. Instrumen Ekonomi LH

i. Peraturan Perundangan berbasis LH

j. Anggaran berbasis LH

k. Analisis resiko LH

l. Audit LH

m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan

dan/atau perkembangan Iptek

PENGELOLAAN B3 DAN

LIMBAH B3

PENANGGULANGAN, dilakukan dengan:

a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup (LH)

b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan LH

c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan LH

d. Cara lain yang sesuai dengan pengembangan Iptek

PENGAWASAN

PENEGAKAN HUKUM


7/47

PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

(Pasal 5

11)

INVENTARISASI LH

DASAR

NASIONAL

PROPINSI

KAB./KOTA

RPPLH

PENETAPAN WILAYAH

EKOREGION

TINGKAT NASIONAL

PULAU/KEPULAUAN

EKOREGION

DITETAPKAN OLEH MENTERI

DATA INFORMASI:

a. POTENSI DAN

KETERSEDIAAN;

b. JENIS YANG

DIMANFAATKAN;

c. BENTUK PENGUASAAN;

d. PENGETAHUAN

PENGELOLAAN;

e. BENTUK KERUSAKAN

DAN;

f. KONFLIK DAN PENYEBAB

KONFLIK

MEMPERTIMBANGKAN

a. KARAKTERISTIK BENTANG

ALAM;

b. DAERAH ALIRAN SUNGAI

c. IKLIM;

d. FLORA DAN FAUNA;

e. SOSIAL BUDAYA;

f. EKONOMI;

g. KELEMBAGAAN

MASYARAKAT;

h. HASIL INVENTARISASI

LINGKUNGAN HIDUP

PERENCANAAN

MEMUAT :

a. PEMANFAATAN/PENCADANGAN SDA

b. PEMELIHARAAN DAN PERLIND

UNGAN KUALITAS/FUNGSI LH

c. ADAPTASI DAN MITIGASI THDP

PERUBAHAN IKLIM


8/47

RPPLH

(Pasal 9 11)

NASIONAL PROPINSI KAB/KOTA

INVENTARI

SASI

NASIONAL

- RPPLH

NASIONAL

- INVENTARISASI

TKT

PULAU/KEPULAUA

N

- INVENTARISASI

TKT

EKOREGION

-RPPLH PROVINSI

-INVENTARISASI

TKT

PULAU/KEPULAUAN

-INVENTARISASI

TKT

EKOREGION-

MENTERI GUBERNUR BUPATI/

WALIKOTA

PERATURA

NPEMERINT

AH

PERDA

PROPINSI

PERDA KAB/

KOTA

PEMANFAATAN/PENCADANGAN SDA

PEMELIHARAAN & PERLINDUNGAN

KUALITAS & FUNGSI LH

PENGENDALIAN, PEMANTAUAN,PENDAYAGUNAAN

PELESTARIAN SDA

ADAPTASI & MITIGASI PERUBAHAN

IKLIM

TERDIRI

DARI

DISUSU

N

BERDAS

ARKAN

DISUSU

N OLEH

DIATUR

DALAM


9/47

PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

(Pasal 5

11)

RPPLH

SEGALA USAHA/KEGIATAN YANG

MENIMBULKAN DAMPAK PENTING,

ANCAMAN EKOSISTEM PADA KEHIDUPAN,

KESEHATAN, KESELAMATAN MANUSIA

PALING LAMA 2 TAHUN

AMDAL AUDIT

UKL/UPL

UPPLH

ANALISIS

RESIKO LH

VOLUNTERY

UNTUK MENINGKATKAN KINERJA LH

KLHS

AMDAL

UKL/UPL

SPPLH

AUDIT

LINGKUNGAN

Izin LH

AUDITOR

BERSERTIFIKASI

MANDATORY :

YANG BERISIKO TINGGI

TIDAK TAAT TERHADAP PERUNDANG

UNDANGAN


10/47

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

(Pasal 15-19)

KLHS

(Pasal 1519)

a. PERKIRAAN MENGENAI DAMPAK

DAN RESIKO LINGKUNGAN HIDUP;

b. KINERJA LAYANAN/JASA

EKOSISTEM

c. EFISIENSI PEMANFAATAN SUMBER

DAYA ALAM;

d. TINGKAT KERENTANAN DAN

KAPASITAS ADAPTASI TERHADAP

PERUBAHAN IKLIM; DAN

e. TINGKAT KETAHANAN DAN

POTENSI KEANEKARAGAMAN

HAYATI

WAJIB DALAM

PENYUSUN/EVALUASI

- RTR

-RPJP

-RPJM NASIONAL,

PROPINSI,

KAB./KOTA

KEBIJAKAN,

RENCANA, PROGRAM

(KRP)

DAYA TAMPUNG DAN

DAYA DUKUNG

TERLAMPAUI

DASAR KRP

a. KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU

PROGRAM PEMBANGUNAN WAJIB

DISESUAIKAN DGN REKOMENDASI

KLHS

b. SEGALA USAHA/KEGIATAN YANG

TELAH MELAMPAUI DAYA DUKUNG

DAN DAYA TAMPUNG LH TIDAK

DIPERBOLEHKAN LAGI

MEKANISME:

PENGKAJIAN PENGARUH

KRP TERHADAP

KONDISI LH

DISUATU WILAYAH

PERUMUSAN

ALTERNATIFPENYEMPURNAAN

KRP; DAN

REKOMENDASI

PEBAIKAN UNTUK

PENGAMBILAN

KEPUTUSAN YANG

MENGINTEGRASIKA

NPRINSIPPEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN


11/47

Kapasitas daya dukung & daya tampung

lingkungan hidup untuk pembangunan; Perkiraan dampak & resiko lingkungan

hidup;

Kinerja layanan/jasa ekosistem;

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

Tingkat kerentanan & kapasitas adaptasiterhadap perubahan iklim;

Tingkat ketahanan & potensikeanekaragaman hayati.

Isi KLHS


12/47

Relung Aplikasi Kajian Analisis Lingkungan

Kajian Lingkungan Hidup Strategik (KLHS)

AMDALKLHS Kebijakan

KLHS Regional / Program

KLHS SektorKLHS Tata Ruang

Partidario (2000, 2003)

Kebijakan Rencana Program Proyek

KAJIAN ANALISIS LINGKUNGAN


13/47

AMDAL

bagi usaha/kegiatan

yang Berdampak penting

Penyusun mempunyai

Sertifikat kompetensi

Komisi mempunyai

lisensi

Dasar pemberian

Izin lingkungan

UKL/UPL

bagi usaha/kegiatan

yang tidak wajib amdal

Usaha dan/atau kegiatan

yang tidak wajib UKL-UPL

wajib membuat surat

pernyataan kesanggupanpengelolaan & pemantauan l

ingkungan hidup


14/47

HAL-HAL PENTING TERKAIT

AMDAL

HAL-HAL PENTING TERKAIT

AMDAL

14

Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikatkompetensi penyusun dokumen AMDAL [Pasal 28];

Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun Kab/Kota

wajib memiliki lisensi AMDAL [Pasal 29, Ayat (2)];AMDAL dan UKL/UPL merupakan persyaratan untukpenerbitan izin lingkungan [Pasal 36];

Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur,

bupati/walikota sesuai kewenangannya [Pasal 36, Ayat(4)];

Penegakan Hukum terkait Pelanggaran AMDAL[Pasal109, 110, 111];

AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen

pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup[Pasal 14];

Tidak memiliki dokumen AMDAL

Audit LH; Tidakmemiliki UKL-UPL DPLH [Pasal 121];


15/47

Perizinan


16/47

IZIN LINGKUNGAN (pasal 36 sd 41)

Usaha /

kegiatan

AMDAL

/UKL/UPL

Komisi berlisensi

SKKLH /

Rekomendasi

UKL/UPL

Izin

lingkungan Izin Usaha

persyaratan

Keputusan TUN

pengumuman

Cacat hukum, kekeliruan

penyalahgunaan, ketidakbenaran,

pemalsuan data, dokumen/informasi

Penerbitannya tidak memenuhi syarat

dalam keputusan komisi

Tidak melaksanakan kewajiban dalam

AMDAL/UKL-UPL

batal

KLHS

RPPLH

Izin lh dicabut

izin usaha

batal

Izin lhkegiatan

berubah

izin usaha

diperbaharui


17/47

PEMAN

FAATAN

BERDASARKANRPPLH

APABILA RPPLH

BELUM ADA

BERDASARKANDAYA TAMPUNG

DAN DAYA DUKUNG

MEMPERHATIKAN :

KEBERLANJUTAN PROSES DAN

FUNGSI LH

KEBERLANJUTAN PROD LHKESELAMATAN, MUTU HIDUP DAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

MENTERI U/ NASIONAL DAN PULAU/KEPULAUAN

GUBERNUR U/PROP DAN EKOREGION LINTAS KAB

BPT/WLKT U/KAB/KOTA DAN EKOREGION KAB/KTDITETAPKAN OLEH


18/47

PENGENDALIAN

PENCEGAHAN

KLHS

TATA RUANG

BM LINGKUNGAN

KRITERIA BAKU KERUSAKAN LH

AMDAL

UKL/UPL

PERIZINANINSTRUMEN EKONOMI LINGK

PERUU BERBASIS LINGK

ANGGARAN BERBASIS LINGK

ANALISIS RESIKO LINGK

AUDIT LH

PENANGGULANGAN PEMBERIAN INFORMASI

PENGISOLASIAN PENCEMARAN/

KERUSAKAN

PEMULIHANPENGHENTIAN SUMBER PENCEMARANREMEDIASI

REHABILITASI

RESTORASI


19/47

BAKU MUTU

LINGKUNGAN

KRITERIA BAKU

KERUSAKAN

Diukur melalui

air;

air limbah;

air laut;

udara ambien;

emisi;

gangguan;

Baku mutu lain sesuai dengan.

Perkembangan IPTEK

air;

air limbah;

air laut;

udara ambien;

emisi;

gangguan;

Baku mutu lain sesuai dengan.

Perkembangan IPTEK

EKOSISTEM

PERUBAHAN

IKLIM

Tanah untuk biomassa

Terumbu karang

Mangrove

padang lamun

GambutKarst

Kebakaran Hutan

BK ekosistem lainnya sesuai

dengan perkembangan IPTEK

Tanah untuk biomassa

Terumbu karang

Mangrove

padang lamun

GambutKarst

Kebakaran Hutan

BK ekosistem lainnya sesuai

dengan perkembangan IPTEK

PENCEMARAN / KERUSAKAN LINGKUNGAN


20/47

PENCEMARAN

3 10

4 12

5 15

3 10

4 12

5 15

M

A

X

M

I

N

MASUK ATAU DIMASUK

KANNYA MAHLUK HI

DUP, ZAT, ENERGI DAN/

ATAU KOMPONEN

LAIN KEDALAM LING

KUNGAN HIDUP OLEH

KEGIATAN MANUSIA

SEHINGGA MELAM

PAUI BAKU MUTU LING

KUNGAN HIDUP YANG

TELAH DITETAPKAN

(Pasal 1 ayat 14

BAKU MUTU

LINGKUNGAN

BM Air imbahBM emisi

BM Gangguan

BM Air imbah

BM emisi

BM Gangguan

BM AIR

BM AIR LAUT

BM UDARA

AMBIEN

PP

Pasal 20

ayat (4)

PP

Pasal 20

ayat (3)

SETIAP ORANG DILARANG

MELAKUKAN PENCEMARAN

DAN PERUSAKAN (PASAL 69

ayat point a

Paling lama3 tahun

dan 3 M

(pasal 100

ayat 1)

Apabila sanksi admtidak dipatuhi serta

pelanggaran lebih

dari satu kali

Pasal 100 ayat (2)

Sengaja

(Pasal 98)

Lalai

(pasal 99)

BAKU

MUTU

LUKA

MATI

SANKSI DENDA

M

A

X

M

I

N


21/47

PENGELOLAAN LIMBAH USAHA/KEGIATAN


22/47

Program Prioritas

Sektor Mitigasi

Perubahan Iklim

Pengurangan emisi

sektor Energi

Pelaksanaan Perpres No.5/2006 tentang MIX energi

Nasional Khususnya pencapaian 17% energi terbarukan

Pengurangan Emisi Sektor

Kehutanan

Pengurangam Hotspot untuk mencegah kebakaran hutan MIH, GERHAN, Indonesia Menanam, REDD Pencegahan penebangan liar Pelaksanaan SFM (Sustainable Forest Management)

Pengurangan EmisiSektor Industri Peningkatan Efisiensi Energi sebesar 17% di berbagai jenis

industri (semen, tekstil, kertas, keramik) Pengembangan mobil hibidra

Pelaksanaan SkemaCDM Penyediaan tenaga ahli

Ijin persetujuan usulan proyek CDM Pelatihan, workshop, seminar, publikasi, talkshow

Monitoring Emisi GrkMembangun Kelembagaan dan Sistem pendataan sumber

emisi di berbagai sektor

Perbaikan transportasi umum (MRT:Monorail, Busway,Subway)

Fuel switching (penggunaan biofuel) Mendorong Penggunaan Sepeda, pejalan kaki dengan

penyediaan infrastrukturPengurangan emisi

persampahan Pelaksanaan UU Persampahan tidak ada lagiTPA terbuka dalam 5 tahun ke depan

Pogram 3R

Pengurangan Emisi

Sektor Transportasi

Pengendalian Bahan

Perusak Ozon (BPO)

Mencegah emisi BPO ke atmosfir melaluipendekatan recovery, recycling dan rekalmasi

Penghentian impor BPO bertahap dan melalui

kegiatan alih teknologi di industri pengguna Penanganan BPO bekas

Akan dituangkandalam PerpresPenurunan EmisiGRK (2010 -2020)

UDARA


23/47

Kebijakan Kehutanan:

TARGET

MITIGASI

PERUBAHAN

IKLIM

ENERGY MIX

Skenario Target Penurunan Emisi(dibandingkan dengan BAU):

Perpres 5/2006 17%

Geothermal 20%

Carbon Capture & Storage 40%

LULUCF

Degradasi Hutan : 53.9 Mha (2007)

Lahan hutan : 120.35 Mha (2007)

Rehabilitasi Hutan (Peningkatan

Penyerapan Karbon):

Tahun 2025 36.31 Mha

Tahun 2050 53.9 Mha

Target pengurangan Hot Spot

(kebakaran hutan)

(dibandingkan th 2006):

Tahun r 2009 50%

Tahun 2012 75%

Tahun 2025 95%

Laut dan Pesisir

Menyerap 245.6 M ton CO2/th

Kebijakan Pengelolaan Laut dan

Pesisir:

Mangrove and coastal vegetation

planting

Coral reef rehabilitation

Expand Marine Protection Area

(MPA)


24/47

ADAPTASI

PERUBAHAN

IKLIM

SDA AIR Upaya Pemulihan DAS secara Terpadu

KETAHANAN PANGAN Diversifikasi Pangan

Penyusunan sistem produksi terutama produksi

pangan dalam konteks ketahanan pangan

R&D untuk ketahanan pangan

INTEGRASI

MANAJEMENPESISIR

Sejalan dengan kebijakan sumber daya Air

Perencanaan wilayah untuk daerah pesisir

berdasarkan pendekatan carrying capacity

KEHATI

Inventarisasi keanekaragaman hayati di

Indonesia (Bank Genetika)

Usaha perlindungan terhadap ekosistem hutan

KESEHATAN

Penyuluhan kesehatan untuk seluruh

masyarakat

upaya preventif untuk perbaikan sanitasi

lingkungan

Memperkuat kesiapsiagaan sistem kesehatan

Meningkatkan komunikasi, informasi, dan

edukasi masyarakat

INFRASTRUKTUR

Desain bangunan yang mengantisipasi

intensitas hujan ekstrim dan badai

Pemukiman penduduk dengan sistem rumah

susun

Pembangunan jalan yang mempertimbangankenaikan muka air laut

MONITORING INFORMASI Membangun Automatic Weather Station


25/47

UU No.32/2009 tentangPerlindungan &

Pengelolaan LH

UU Nomor 7 tahun 2004

Tentang Sumber Daya Air

Pengaturan PengelolaanKualitas Air

(Bab II: Ps.5 s.d. Ps. 17)

Pengaturan Pengendalian

Pencemaran Air

(Bab III, IV,V,VI,VII,VIII:

Ps.18 s.d. 51)

- KepMENLH No.37/2003 tentang Metoda Analisis

Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh

Air Permukaan

- KepMENLH No. 114/2003 tentang Pedoman

Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air- KepMENLH No.115/2003 tentang Pedoman

Penentuan Status Mutu Air

- KepMENLH No. 110/2003 ttg Pedoman Penetapan

Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air

AIR

PP 82/2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air

dan Pengendalian

Pencemaran Air

- KEP-51/MENLH/10/1995 ttg BMLC Kegiatan Industri.

- KepMENLH No. 52/1995 ttg BMLC Hotel

- KepMENLH No. 58/1995 ttg BMLC RS

- KepMENLH No. 03/1998 ttg BMLC Kawasan Industri

- KepMENLH No.111 ju.142 ttg.Pedoman Perizinan

& Pengkajian Pembuangan Air Limbah

KepMENLH No. 122 Tahun 2004 ttg BMAL Kegiatan

Industri Pupuk, DST

PERDA JATIM No.2/2008, Kep.Gub No.45/2002 dst


26/47

Inventarisasi

dan Identifikasi

Sumber Pencemar

Penghitungan

Daya Tampung

Beban Pencemar

Klasifikasi

Mutu Air dan

Baku Mutu Air

Pemantauan

Kualitas Air

Status

Mutu Air

Pengelolaan Kualitas Air

Izin Pemanfaatan

Limbah

Izin Pembuangan

Air Limbah

Baku MutuAir L imbah

Pengendalian Pencemaran Air

Rencana PenanggulanganPencemaran Air

Keadaan Darurat

Restribusi

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIRPROKASIH

2005

SUPER

KASIH

PROPER

TATA

RUANGKONSERVASI

AIR

Penetapan

Titik Pantau

Mutu Air

Sasaran

Rencana

Pendayagunaan

Air


27/47

BM Total konsentrasi Kepdal 04/99 Total Konsentrasi

LIMBAH

Non B

Petunjuk PengelolaanPP 85/99 Pasal 7(4)

tidak

tidak BM Total konsentrasi Kepdal 04/99


28/47

Tata Cara Memperoleh Izin Permen LH No. 18 Tahun2009.

Tata Laksana Perizinan & Pengawasan Pengelolaan Limbah

B3

PermenLH No.30/2009

5. Jenis Kegiatan Pengelolaan limbah B3 yangwajib dilengkapi izin

Izin Pengangkutan

Izin Penyimpanan Sementara

Izin Pengumpulan

Izin Pemanfaatan

Izin Pengolahan

Izin Penimbunan Rekomendasi Pengangkutan

Rekomendasi dan atau Izin Pemanfaatan


29/47


30/47

PEMELIHARAAN

KONSERVASI SDA

PERLINDUNGAN SDA

PENGAWETAN SDA

PEMANFAATAN SECARA LESTARI SDA

PENCADANGANSDA

TIDAK BOLEH DIMANFAATKAN U

WAKTU TERTENTU

PELESTARIAN FUNG

SI ATMOSFIR

UPAYA MITIGASI DAN ADAPTASI

UPAYA PERLINDUNGAN LAP OZONUPAYA PERLINDUNGAN THDP HUJAN

ASAM


31/47


32/47

PENGAWASAN

(pasal 71 pasal 75)

Wewenang

Melakukan Pengawasan thdkegiatan &/atau usaha :

- Peraturan PUU dibidang PPLH- Izin Lingkungan

Menetapkan PPLH yang merupakanpejabat fungsional

Menteri

Gubernur

Bupati/Walikota(sesuai kewenangannya)

dapat mendelegasikan

kewenangannya pada

pejabat/instansi teknis di

bidang perlindungan danpengelolaan lingkungan

hidup


33/47

PENGAWASAN LAPIS KEDUA

(second line inspection) psl 73

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah

daerah jika Pemerintah menganggap terjadi

pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan

pengelolaan LH

PENGUATAN

PENGAWASAN :

Kewenangan PPLH untuk menghentikanpelanggaran tertentu di lapangan(pasal 74 ayat (1) huruf J)


34/47

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

ADMINISTRASI

(pasal 76 ssd 83)

PERDATA

(pasal 93 sd 120)

PIDANA

(pasal 83 sd 93

FUNGSI FUNGSI FUNGSI

PENCEGAHAN

DAN

PENANGGULAN

GAN

GANTI RUGI

DAN

PEMULIHAN

LINGKUNGAN

EFEK JERA DAN

EFEK DERITA


35/47

SANKSI ADMINISTRASI

(pasal 76 sd pasal 83)

1. Teguran2. Paksaan Pemerintah

3. Pembekuan izin

4. Pencabutan izin

1. Menteri

2. Gubernur

3. Bupati/walikota

Sesuai kewenangannya

Pembekuan izin ,

pencabutan izin ,denda

keterlambatan

,dijatuhkan apabila

paksaanpemerintah tidak

dilaksanakan

Second Line Enforcement

Menteri dapat menerapkan sanksi adm, jika pemerintah

menganggap Pemda secara sengaja tdk menerapkan

sanksi adm thd pelanggaran yang serius


36/47

Paksaan

Pemerintah

(pasal 80) Dijatuhkan tanpa didahuluiteguran apabila pelanggaran

menimbulkan:

Ancaman yg sangat serius

bagi manusia & LH

Dampak yg lebih besar &

lebih luas

Kerugian yg lebih besarbagi LH

1. PENGHENTIAN SEMENTARAKEGIATAN PRODUKSI

2. PEMINDAHAN SRANA

PRODUKSI

3. PENUTUPAN SALURAN

PEMBUANGAN AIR LIMBAH

ATAU EMISI

4. PEMBONGKARAN

5. PENYITAAN

6. PENGHENTIAN SEMENTARA

SELURUH KEGIATAN

7. TINDAKAN LAIN UNTUKMENGHENTIKAN

PELANGGARAN DAN

PEMULIHAN.


37/47

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

(pasal 84 pasal 92)

MELALUI PENGADILAN

Gugatan Perbuatan melawan

Hukum

Legal Standing LSM telah

melaksanakan kegiatan nyata 2thn

Legal standing Pem & Pemda

Class actions

Strict liability tanpa

pengecualian

DILUAR PENGADILAN

Secara sukarela utk

mencapai kesepakatan

Mediasi, negosiasi,

arbitrase

Pemerintah

menfasilitasi

pembentukan Lembaga

Penyedia Jasa

Penyelesaian sengketa

Kedaluarsa

ajukan

gugatan: sejak

diketahuinya

penc/kerusak

Tdk berlakuutk B3/LB3


38/47

PENYELESAIAN

SENGKETA LH DI LUAR

PENGADILANPasal 85 s.d pasal 86

MENCAPAI KESEPAKAT-AN MENGENAI :

1. BENTUK DAN BESARNYA

GANTI KERUGIAN DAN/

ATAU

2. MENGENAI TINDAKAN

TERTENTU GUNA MEN-

JAMIN TIDAK AKAN

TERJADI/TERULANG-

NYA DAMPAK NEGATIF

TERHADAP LH.

TUJUAN CARA

1. NEGOSIASI

2. MEDIASI

4. ARBITRASI

JASA PENYELESAIAN

SENGKETA LH

PEMERINTAH/MASYARA-

KAT MEMFASILITASIMEMBENTUK

LPJPPSLH

1. TERJADIPENC/PERUSAKANLINGK

2. TIMBUL KERUGIANLH/ORANG

3. ADA SENGKETAPARA PIHAK

4. PARA PIHAKSEPAKATBERMUSYAWARAH

KAPAN

38


39/47

PIDANA TAMBAHAN (TATA TERTIB):

a. PERAMPASAN KEUNTUNGAN

YANG DIPEROLEH DARI

TINDAK PIDANA

b. PENUTUPAN SELURUH ATAU

SEBAGIAN TEMPAT USAHA

DAN/ATAU KEGIATAN

c. PERBAIKAN AKIBAT TINDAK

PIDANA

d. KEWAJIBAN MENGERJAKAN

APA YANG DILALAIKAN TANPA

HAK

e. PENEMPATAN PERUSAHAN

DIBAWAH PENGAMPUNAN

PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN

TINDAK PIDANA KORPORASI

(Pasal 116 - 120)

TINDAK PIDANA

BADAN

USAHA

PIDANA, DENDA

DIPERBERAT

1/3

PEMBERI

PERINTAH/

PEMIMPIN

TINDAK PIDANA

PENGURUS

DIPIDANA SEBAGAI PELAKU

FUNGSIONAL KARENA:

MEMILIKI KEWENANGAN

TERHADAP PELAKU FISIK

MENERIMA TINDAKAN PELAKU

FISIK :

MENYETUJUI

MEMBIARKAN

TIDAK CUKUP MELAKUKAN

PENGAWASAN

MEMILIKI KEBIJAKAN YG

MEMUNGKINKAN TERJDNYA

TINDAK PIDANA


40/47

JenisJenis

PelanggaranPelanggaranAkibatAkibat

PidanaPidana Denda (rupiah)Denda (rupiah)

MinimuMinimu

mm

MaksimumMaksimum MinimumMinimum MaksimuMaksimu

mm

SengajaSengaja

> BM> BM 3 tahun3 tahun 10 tahun10 tahun 3 millir3 millir 10 miliar10 miliar

Orang LukaOrang Luka 4 tahun4 tahun 12 tahun12 tahun 4 miliar4 miliar 12 miliar12 miliar

Orang MatiOrang Mati 5 tahun5 tahun 15 tahun15 tahun 5 miliar5 miliar 15 miliar15 miliar

LalaiLalai

> BM> BM 1 tahun1 tahun 3 tahun3 tahun 1 miliar1 miliar 3 miliar3 miliar

Orang LukaOrang Luka 2 tahun2 tahun 6 tahun6 tahun 2 miliar2 miliar 6 miliar6 miliar

Orang MatiOrang Mati 3 tahun3 tahun 9 tahun9 tahun 3 miliar3 miliar 9 miliar9 miliar

Ketentuan Pidana


41/47


42/47


43/47

PelanggaranPelanggaran PidanaPidana Denda (rupiah)Denda (rupiah)

MinimumMinimum MaksimumMaksimum MinimumMinimum MaksimumMaksimum

Memasukkan B3Memasukkan B3 5 tahun5 tahun 15 tahun15 tahun 5 miliar5 miliar 15 miliar15 miliar

Membakar lahanMembakar lahan 3 tahun3 tahun 10 tahun10 tahun 3 miliar3 miliar 10 miliar10 miliar

Melakukan usahaMelakukan usaha

dan/atau kegiatandan/atau kegiatan

tanpa izintanpa izin1 tahun1 tahun 3 tahun3 tahun 1 miliar1 miliar 3 miliar3 miliar

Menyusun AMDALMenyusun AMDAL

tanpa memiliki sertifikattanpa memiliki sertifikatkompetensi penyusunkompetensi penyusun

AMDALAMDAL

-- 3 tahun3 tahun -- 3 miliar3 miliar

Menerbitkan izinMenerbitkan izin

lingkungan tanpalingkungan tanpa

dilengkapi AMDAL ataudilengkapi AMDAL atau

UKLUKL--UPLUPL

-- 3 tahun3 tahun -- 3 miliar3 miliar


44/47

PelanggaranPidana Denda (rupiah)

Minimum Maksimum Minimum Maksimum

Menerbitkan izin usahatanpa dilengkapi izinlingkungan

- 3 tahun - 3 miliar

Dengan sengaja Tidak

melakukan pengawasanyang mengakibatkanpencemaran/kerusakanyg mengakibatkanhilangnya nyawa

manusia

- 1 tahun -Atau

500 juta

Memberikan informasipalsu

- 1 tahun - 1 miliar

Tidak melaksanakan

perintah paksaanpemerintah - 1 tahun - 1 miliar

Menghalang-halangipejabat pengawasdan/atau PPNS

- 1 tahun - 500 juta

44


45/47

PALING LAMA 1 TAHUN PALING LAMA 2 TAHUN

1. PENYUSUN AMDAL WAJIB MEMILIKI

KOMPETENSI.

2. AUDITOR LINGKUNGAN WAJIB MEMILIKI

SERTIFIKASI KOMPETENSI

3. SEGALA IZIN PLH YG DIKELUARKAN O/

MENTERI, GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA WAJIB DI INTEGRASIKAN

DLM IZIN LINGKUNGAN.

4. PERATURAN PELAKSANAAN

DITETAPKAN.

1. USAHA/KEGIATAN YG MEMPUNYAI IZIN

USAHA TANPA AMDAL WAJIB

MENYELESAIKAN AUDIT LINGKUNGAN.

2. USAHA/KEGIATAN TELAH MEMILIKI IZIN

USAHA TANPA UKL/UPL WAJIB

MEMBUAT DOKUMEN PENGELOLAANLINGKUNGAN.

KETENTUAN PERALIHAN


46/47

RPP RPERMEN1. INVENTARISASI LH, PENETAPAN EKOREGION, RPPLH (pasal 11)

2. PENETAPAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG (pasal 12)

3. KLHS (pasal18)

4. BAKU MUTU LINGKUNGAN (AIR,UDARA, AIR LAUT) (pasal 20)

5. KRITERIA BAKU KERUSAKAN (pasal 21)

6. AMDAL (pasal 33)

7. IZIN LINGKUNGAN (pasal 41)

8. INSTRUMEN EKONOMI LH (pasal 43)

9. ANALISIS RISIKO LH (pasal 47)

10. TATA CARA PENANGGULANGAN PENCEMARAN/KERUSAKAN

LH (pasal 53)

11. TATA CARA PEMULIHAN FUNGSI LH (pasal 54)

12. DANA PENJAMINAN (pasal 55)13. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH (pasal 56)

14. KONSERVASI DAN PENCADANGAN SDA SERTA

PELESTARIAN FUNGSI ATMOSFIR (pasal 57)

15. PENGELOLAAN B3 (pasal 58)

16. PENGELOLAN LB3 (pasal 59)

17. TATA CARA DAN PERSYARATAN DUMPING LIMBAH ATAU

BAHAN (pasal 61)

18. TATA CARA PENGANGKATAN PPLH (pasal 75)

19. SANKSI ADMINISTRASI (pasal 83)

20. LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYELESAIAN SENGKETA LH

(pasal 86)

1. BAKU MUTU AIR LIMBAH, BAKU MUTU EMISI DAN

BAKU MUTU GANGGUAN (pasal 20)

2. JENIS USAHA/KEGIATAN WAJIB AMDAL (pasal 23)

3. SERTIFIKASI DAN KOMPETENSI PENYUSUN

AMDAL (pasal 28)

4. PERSYARATAN DAN TATA CARA LISENSI ( pasal

29)

5. UKL/UPL DAN SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN

PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

(pasal 35)

6. AUDIT LINGKUNGAN (pasal 52)

7. SISTIM INFORMASI LH (pasal 62)8. TATA CARA PENGADUAN (pasal 65)

9. KERUGIAN LH (pasal 90)

MANDAT RPP DAN PERMEN


47/47

Documents

1.Kebijakan Nasional Pembangunan Lingkungan Hidup (Agus Sutjahyo)