Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

  • Published on
    04-Aug-2015

  • View
    171

  • Download
    7

Transcript

<p>Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>03</p> <p>Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, .. (Pembukaan UUD 1945, Alinea Keempat)</p> <p>Bagan Apung penangkapan ikan di Pulau Badul, Ujung Kulon, Banten. [Aksa Tejalaksana, 2006]</p> <p>03</p> <p>Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>Kondisi lingkungan hidup saat ini cenderung memburuk. Meskipun telah banyak upaya dilakukan berbagai pihak namun kurang optimal. Olehnya itu, perlu ada perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan terpadu dan berkelanjutan.</p> <p>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 menekankan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam agar mampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya, dalam jangka panjang dengan tetap menjamin kelestariannya.</p> <p>3.1. Permasalahan</p> <p>Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Pada tahun 2006, secara umum, sumber daya alam dan lingkungan hidup banyak mengalami tekanan di hampir seluruh wilayah tanah air. Tekanan lingkungan hidup</p> <p>Sasaran yang ingin dicapai dari RPJM Tahun 2004-2009 dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yaitu membaiknya fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor pembangunan.</p> <p>didominasi oleh berbagai bencana alam, kerusakan sumber daya alam, dan menurunnya fungsi lingkungan hidup sebagai unsur penting dalam penyangga kehidupan.</p> <p>Pengelolaan sumber daya hutan dihadapkan pada permasalahan makin berkurangnya luasan hutan dan rusaknya ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang</p> <p>Penjabaran RPJMN untuk tahun 2006, dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 yang antara lain memuat prioritas pembangunan, rancangan serta program pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada tahun 2006 merupakan bagian dari pencapaian RPJMN Tahun 2004-2009 yang telah dijabarkan pada RKP Tahun 2006.</p> <p>disebabkan maraknya penebangan ilegal dan konversi lahan. Hal ini tidak terlepas dari paradigma pengelolaan hutan yang hanya memprioritaskan hasil hutan berupa kayu. Padahal hasil hutan tidak hanya kayu, tetapi juga non-kayu yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.</p> <p>Hal serupa juga terjadi dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Illegal fishing (terutama di Zona Ekonomi Eksklusif-ZEE) dan penambangan pasir laut ilegal mer ugikan negara. Per masalahan lainnya adalah pencemaran dan rusaknya ekosistem pesisir dan laut di beberapa wilayah. Deforestrasi hutan mangrove,</p> <p>22 2</p> <p>Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006</p> <p>03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>degradasi terumbu karang, dan padang lamun di kawasan pesisir dan laut mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati laut.</p> <p>Bencana banjir dan longsor telah mengakibatkan rusaknya kawasan budi daya (persawahan, perkebunan, peternakan, dan pertambangan), sarana prasarana, harta dan hilangnya jiwa manusia. Beragam faktor penyebab banjir dan tanah</p> <p>Bidang pengelolaan sumber daya alam tambang dan mineral, khususnya bidang energi, menghadapi masalah meningkatnya konsumsi energi nasional dari tahun ke tahun dengan laju peningkatan sebesar 8,5% per tahun dan belum bisa memenuhi rasio elektrifikasi yang saat ini masih sekitar 54,3%. Indonesia mengalami krisis energi karena terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan.</p> <p>longsor, antara lain kombinasi antara curah hujan tinggi, daya dukung lingkungan rendah, dan konversi areal hutan menjadi perkebunan. Hampir seluruh daerah yang terkena banjir mempunyai daerah hulu (catchment area) yang kritis dan pada umumnya penduduk yang terkena musibah tinggal di kawasan lindung.</p> <p>Degradasi kualitas lingkungan yang diikuti dengan gaya hidup tidak sehat ditambah dengan tingginya angka</p> <p>Persoalan lingkungan terjadi karena peningkatan konsumsi energi fosil yang tidak efisien akan meningkatnya polusi udara dan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim. Meningkatnya konsumsi energi mendorong eksploitasi bahan tambang khususnya batu bara. Kegiatan penambangan batu bara dapat dipastikan akan merusak lingkungan, sehingga perlu pengendalian secara seksama agar dapat meminimalkan kerusakan lingkungan. Persoalan lain yang hingga kini masih belum dapat dituntaskan adalah kasus-kasus pertambangan tanpa izin (PETI), karena luasnya dimensi ekonomi, hukum dan sosial dari kasus PETI ini.</p> <p>kemiskinan memicu munculnya berbagai jenis penyakit menular secara bergantian dengan status kejadian luar biasa (KLB). Flu burung, salah satu penyakit menular yang telah mewabah, menjadi sorotan dunia internasional. Penyakitpenyakit lainnya, seperti demam berdarah, polio, busung lapar, tuberkulosis (TBC), muntaber dan malaria yang mewabah di beberapa provinsi, juga perlu menjadi perhatian.</p> <p>Masalah itu perlu ditangani secara proporsional dengan memadukan antarsektor dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup akan bermuara pada</p> <p>Kejadian berbagai bencana alam dan lingkungan merupakan sebuah kenyataan yang memerlukan perubahan perspektif dalam memperlakukan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Perspektif baru melihat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dijalankan dengan tidak memberikan toleransi pada praktik-praktik merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup.</p> <p>kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan kualitas lingkungan hidup yang baik.</p> <p>Pencemaran Lingkungan</p> <p>Permasalahan lingkungan lainnya yang dihadapi pada tahun 2006 yaitu penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran. Peningkatan polutan terjadi secara signifikan di media air dan udara. Selain itu, terjadi juga</p> <p>Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006</p> <p>23</p> <p>03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>peningkatan kasus pencemaran limbah domestik dan bahan berbahaya dan beracun (B3).</p> <p>Data Departemen Perindustrian menunjukkan tahun 2006 ada 26.514.883 ton B3 yang tersebar di berbagai industri. Di sektor industri kimia hilir beredar 3.282.641 ton B3, industri</p> <p>Pemantauan 35 sungai di Indonesia yang dilakukan oleh 30 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi pada tahun 2006 menunjukkan air sungai-sungai itu sudah tercemar, berdasarkan kriteria mutu air kelas dua. Sumber pencemar air permukaan dan air tanah pada umumnya adalah industri, pertanian, dan rumah tangga. Di Indonesia pada tahun 2004 tercatat ada sekitar 9.600 industri besar dan menengah yang berpotensi mencemari air permukaan dan air tanah. Jumlah tersebut menurun sekitar 3% dibandingkan dengan keadaan tahun 2001. Dan ada 134.000 industri kecil yang berpotensi mencemari air permukaan dan air tanah pada tahun 2004. Jumlah itu meningkat sekitar 14% dibandingkan dengan keadaan tahun 2001.</p> <p>kimia hulu sebanyak 21.066.246 ton, industri logam mesin tekstil aneka (ILMTA) sebanyak 1.742.996 ton, dan industri kecil menengah (IKM) sebanyak 423 ton (Departemen Perindustrian, 2006). Indonesia juga mengimpor B3 dari Jepang, China, Perancis, Jerman, India, Belanda, Korea, Inggris, Australia, dan Singapura.</p> <p>3.2. Sasaran Pembangunan Tahun 2006</p> <p>Tujuan Jangka Menengah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2004-2009 adalah: Membaiknya fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan di selur uh sektor dan bidang</p> <p>Penurunan kualitas udara yang disebabkan oleh pencemaran yang bersumber dari sektor transportasi dan industri terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung dan Medan maupun di pusat-pusat pertumbuhan industri. Kualitas udara di beberapa kota di Sumatera dan hampir seluruh provinsi di Kalimantan menurun akibat kebakaran hutan. Kabut asap kebakaran hutan mengakibatkan kesehatan masyarakat menurun dan mengganggu transportasi udara, sungai, dan darat.</p> <p>pembangunan.</p> <p>Adapun sasaran pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan RKP tahun 2006 adalah: 1. Berkurangnya pencemaran air, udara dan tanah di kotakota besar disertai pengendalian dan pemantauan terpadu antarsektor; 2. Berkembangnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim global; 3. Pemanfaatan keanekarag aman hayati secara3</p> <p>Timbulan sampah di kota besar dan metropolitan sangat fluktuatif. Di beberapa kota besar produksi sampah tahun 2005 dan 2006 cenderung meningkat rata-rata 20,9%. Pada tahun 1995 jumlah rata-rata produksi sampah perkotaan di Indonesia adalah 0,8 kg per kapita per hari. Pada tahun 2000 meningkat menjadi 1 kg per kapita per hari, dan tahun 2020 diperkirakan akan meningkat menjadi 2,1 kg per kapita per hari.</p> <p>berkelanjutan sesuai pedoman IBSAP 2003-2020; 4. Tersusunnya aturan pendanaan lingkungan yang inovatif sebagai terobosan untuk mengatasi kecilnya pembiayaan sektor lingkungan hidup; dan 5. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.</p> <p>24 2</p> <p>Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006</p> <p>03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>Secara khusus, sasaran perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terkait dengan bidang kehutanan pada RKP tahun 2006 adalah: 1. Meningkatnya upaya penanggulangan pembalakan liar dan penyelundupan kayu; 2. Meningkatnya pemanfaatan kawasan hutan melalui penunjukan kawasan hutan serta terwujudnya status hukum kawasan hutan yang sudah ditata batas temu gelang; 3. Terlindunginya sumber daya hutan dari kerusakan, antara lain melalui penyusunan beberapa peraturan perundangan konservasi dan pengembangan konsep dan sistem mekanisme pendanaan berkelanjutan; 4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya hutan melalui tata kelola yang baik (good governance) antara lain melalui pendampingan kelompok usaha produktif dan pengembangan sistem pengawasan hutan oleh masyarakat; 5. Terehabilitasinya beberapa daerah aliran sungai (DAS) yang rusak; dan 6. Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan antara lain melalui penyusunan data tematik kehutanan.</p> <p>sehat dan produktif; 5. Terintegrasinya pembangunan laut, pesisir dan daratan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah; 6. Berkembangnya riset dan teknologi bidang kelautan; 7. Percepatan penyelesaian batas laut dengan negara tetangga; 8. Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam laut.</p> <p>Sasaran perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terkait dengan bidang pertambangan dan sumber daya mineral pada RKP tahun 2006 adalah: 1. Meningkatnya cadangan, produksi dan ekspor migas;</p> <p>2. Terjaminnya pasokan migas dan produk-produknya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; 3. Meningkatnya investasi pertambangan dan sumber daya mineral dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 4. Teridentifikasinya kawasan rawan bencana geologi sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana; dan 5. Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) dan usaha-usaha pertambangan yang merusak dan yang menimbulkan pencemaran.</p> <p>Sasaran perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terkait dengan bidang kelautan pada RKP tahun 2006 adalah: 1. Menurunnya kegiatan ilegal dan merusak di wilayah laut dan pesisir; 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu, lestari, dan berbasis masyarakat; 3. Meningkat dan berkembangnya kawasan konservasi laut dan atau pengembangan daerah perlindungan laut; 4. Terwujudnya ekosistem laut dan pesisir yang bersih,</p> <p>3.3. Kebijakan Tahun 2006</p> <p>Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tahun 2006 diutamakan untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan. Secara rinci, arah kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebagai berikut.</p> <p>Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006</p> <p>25</p> <p>03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>Kebijakan pembangunan di bidang lingkungan hidup pada RKP Tahun 2006 diarahkan untuk: 1. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah; 2. Meningkatkan upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan; 3. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup baik di tingkat nasional maupun daerah; dan 4. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.</p> <p>laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara lestari berbasis masyarakat; 2. Memperkuat pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 3. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria; 4. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar (danau, situ, perairan umum), dan pulau-pulau kecil; 5. Menjalin kerja sama regional dan internasional dalam rangka penyelesaian batas laut dengan negara tetangga;</p> <p>Kebijakan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terkait dengan bidang kehutanan pada RKP tahun 2006 diarahkan untuk: 1. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya; 2. Mencapai kesepakatan antartingkat pemerintahan dan mengimplementasikan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan; 3. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan; 4. Memberlakukan moratorium di kawasan tertentu; dan 5. Memanfaatkan hasil hutan nonkayu dan jasa lingkungannya secara optimal.</p> <p>6. Mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir dalam rangka peningkatkan perlindungan keselamatan bekerja dan meminimalkan risiko bencana alam laut bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 7. Mendorong kemitraan dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan 8. Memperkuat kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan yang meliputi iptek, sumber daya manusia, kelembag aan, dan peraturan pe...</p>

Recommended

View more >