Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERAN, FUNGSI DAN POSISI
TENAGA KESEHATAN
MASYARAKAT DALAM
KELEMBAGAAN KONSIL TENAGA
KESEHATAN INDONESIA (KTKI)
Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)Dra. Oos Fatimah Rosyati, M. Kes
Disampaikan Pada Pertemuan Forum Ilmiah Tahunan (FIT) IV Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)
Lampung, 17 Oktober 2018
DRA. OOS FATIMAH ROSYATI M.KESHP. 081 22 0125 62 / [email protected]
Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)
Badan PPSDM Kes Kemenkes RIPENDIDIKAN :• S-1 Biologi (Mikrobiologi) - Institut Teknologi Bandung (ITB) - 1988• Medical Lab Technology (MLT)- Lambton College Canada - 1991• S-2 Ilmu Kedokteran Dasar – UNPAD – 1998• Jenjang Karir Perawat, JICA – Jepang - 2012
PENGALAMAN KERJA :• Pembantu Direktur I Poltekkes Kemenkes Bandung; 2002 – 2010• Pembantu Direktur II Poltekkes kemenkes Bandung; 2010 – 2012• Management Representative (MR) ISO 9001:2008 Poltekkes Kemenkes Bandung; 2008 - 2012• Auditor Internal ISO 9001:2008 ; 2008-2012 • Kepala Bidang Sertifikasi LSP Tenaga Laboratorium Penguji (Telapi); 2007 -2012 • Asesor Kompetensi; 2002 - sekarang• Asesor Lisensi; 2008 - sekarang• Master Asesor BNSP; 2006 - sekarang• Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Pusdiklatnakes Badan PPSDM Kesehatan; 2012
– 2015• Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Luar Negeri Pusrengunakes Badan PPSDM Kesehatan ; 2015
- sekarang• Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan Puslat SDMK Kemenkes Feb 2016 s.d Nov 2016• Kepala Pusat Perencanaan Dan Pendayagunaan SDMK Badan PPSDMK Kemenkes Nov 2016 – Juli 2018• Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), Juli 2018 s.d Sekarang
SISTEMATIKA PENYAJIAN
PENDAHULUAN
KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA (KTKI)
PERAN, FUNGSI, & POSISI TENAGA KESH. MASY DLM KTKI
1
2
4
1. PENDAHULUAN
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN
RPJMN I
2005 -2009
Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai
kondisi dan kebutuhan
Bangkes diarahkan
untuk meningkatkan
akses dan mutu yankes
Akses masyarakat thp
yankes yang
berkualitas telah lebih
berkembang dan
meningkat
Akses masyarakat
terhadap yankes yang
berkualitas telah mulai
mantap
Kes masyarakat thp
yankes yang
berkualitas telah
menjangkau dan
merata di seluruh
wilayah Indonesia
RPJMN II
2010-2014
RPJMN III
2015 -2019
RPJMN IV
2020 -2025
KURATIF-
REHABILITATIF
PROMOTIF - PREVENTIF
KONDISI YANG DIHARAPKAN TAHUN 2019
KOMPETENSI FASKES
Sarana Prasarana Alat Kesehatan
Farmasi
Sumber DayaManusia Kesehatan
Mutu melalui
akreditasi
KOMPETENSI
PROFESIONAL
KOMPETENSI
MANAJERIAL
KEPEMIMPINAN
KLINISKEMAMPUAN
TEKNIS MEDIS
DISTRIBUSI
AKSES DAN MUTU
PELAYANAN KESEHATAN
KOMPETENSI
INTERPROFESIONAL
KEMAMPUAN
TEKNIS PROMOSI DAN PREVENSI
DIPERLUKAN
PENGUATAN FASKES
UHC
Sistem
Pelayanan dan sistem rujukan
KETERSEDIAAN SDM KESEHATAN
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
Rasio dokter, dokterspesialis, dokter gigi per 100.000 penduduk.
Rasio kesmasy Rasio apoteker Rasio bidan,
perawat Rasio perawat gigi Rasio ahli gizi Rasio tenaga
keterapian Rasio tenaga
keteknisian medik
Penurunan Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk
Penurunan Prevalensi HIV (%)
Penurunan Prevalensi tekanan darah tinggi (%)
Penurunan % merokok penduduk usia 15-19 tahun
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran. Angka
kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Prevalensi
kekurangan gizi pada anak balita (%)
INDIKASI KEBERHASILAN KETERSEDIAAN SDM
PEMBANGUNAN MANUSIA
IPM meningkat Rasio Gini
membaik Pertumbuhan
ekonomi meningkat
Turunnya tingkat kemiskinan dan
Turunnya tingkat pengangguran terbuka
ISU STRATEGIS SDM KES
Jumlah dan Jenis SDM Kesehatan
Belum Sesuai Kebutuhan
Distribusi SDM Kesehatan Belum Merata
Mutu SDM Kesehatan Belum Memadai
PENGADAAN SDM KES
PENDAYAGUNAAN SDM KES
PENDIDIKAN SDMK
PERENCANAAN & PENDAYAGUNAAN SDM KES
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PENINGKATAN
MUTU SDMK
PELATIHAN SDMK
Ratio Tenaga Kesehatan Masyarakat Tahun 2017
JUMLAH PUSKESMAS BERDASARKAN KESESUAIAN STANDAR TAHUN 2017
NO TENAGA KESEHATAN
SESUAI STANDAR
TIDAK SESUAI STANDAR
> Standar < Standar
JML PUSK JML PUSK KELEBIHAN
NAKESJML PUSK
KEKURANGAN NAKES
1 DOKTER UMUM 3.440 3.775 7.859 2.606 3.052
2 DOKTER GIGI 4.377 1.141 1.631 4.303 4.303
3 PERAWAT 699 6.985 66.154 2.137 6.224
4 BIDAN 407 7.892 102.328 1.522 4.474
5 TENAGA KEFARMASIAN 4.013 2.960 5.240 2.848 2.848
6TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT 2.812 3.080 7.661 3.929 3.929
7 TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN 4.375 2.217 3.772 3.229 3.229
8 TENAGA GIZI 3.720 1.657 2.762 4.444 5.203
9AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 3.843 1.767 2.567 4.211 4.211
TOTAL 199.974 37.473
Standar ketenagaan di Puskesmas berdasarkan PMK 75/2014 tentang PuskesmasSumber : Badan PPSDMK, 30 Desember 2017
NO TENAGA KESEHATAN PUSKESMASJumlah Pusk KURANG
Nakes%
1 DOKTER UMUM
9,821
1,602 16.31%2 DOKTER GIGI 4,303 43.81%3 PERAWAT 340 3.46%4 BIDAN 451 4.59%5 TENAGA KEFARMASIAN 2,848 29.00%6 TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT 3,929 40.01%7 TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN 3,229 32.88%8 TENAGA GIZI 2,910 29.63%9 AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 4,211 42.88%
Puskesmas Kekurangan Tenaga Kesehatan di IndonesiaTahun 2017
Standar ketenagaan di Puskesmas berdasarkan PMK 75/2014 tentang PuskesmasSumber : Badan PPSDMK, 30 Desember 2017
Jumlah Nakes di Rumah Sakit Pemerintah dan Non Pemerintah
TENAGA KESEHATAN KEADAAN STANDARMAL
DISTRIBUSIKEKURANGAN
Spesialis Anak 2.341 1.972 828 459 Spesialis Obgyn 2.437 1.949 826 338 Spesialis Penyakit Dalam 2.530 1.979 937 386 Spesialis Bedah 1.849 1.969 413 533 Spesialis Anestesi 1.542 1.272 597 327 Spesialis Radiologi 1.128 994 393 259 Spesialis Rehab Medik 413 604 182 373 Spesialis Pat Klinik 923 990 278 345 Spesialis Pat Anatomi 408 574 193 359 Spesialis Jantung & PD 660 346 419 105 Spesialis Mata 1.238 418 894 74 Spesialis THT 1.084 335 807 58 Spesialis Jiwa 615 491 315 191 Spesialis Saraf 1.211 378 896 63 Spesialis Paru 750 365 488 103 Dr Umum 13.524 8.071 6.174 721 Dr Gigi 2.572 2.001 968 397 Drg Spesialis 968 1.452 363 847 Perawat 140.664 152.707 21.583 33.707 Bidan 30.248 26.740 11.032 7.524 Apoteker 6.267 7.600 1.528 2.861 Tng Teknis Farmasi 8.974 10.641 3.293 4.960 Ahli Lab Medik 9.160 1.490 7.948 278
Kesehatan Masyarakat 5.814 1.876 4.657 719 Sanitarian 3.489 1.886 2.097 494 Tenaga Gizi 5.588 2.380 3.684 476
TOTAL 246.397 231.480 71.793 56.957
TENAGA KESEHATAN KEADAAN STANDARMAL
DISTRIBUSIKEKURANGAN
Spesialis Anak 4.348 2.534 2.137 323 Spesialis Obgyn 5.200 2.571 2.953 324 Spesialis Penyakit Dalam 3.729 2.537 1.638 446 Spesialis Bedah 2.985 2.532 1.003 550 Spesialis Anestesi 2.953 1.872 1.453 372 Spesialis Radiologi 1.665 1.236 817 388 Spesialis Rehab Medik 545 371 350 176 Spesialis Pat Klinik 820 918 284 382 Spesialis Pat Anatomi 333 330 206 203 Spesialis Jantung & PD 982 173 837 28 Spesialis Mata 1.728 326 1.465 63 Spesialis THT 1.675 169 1.527 21 Spesialis Jiwa 543 170 437 64 Spesialis Saraf 1.584 177 1.448 41 Spesialis Paru 893 164 763 34 Dr Umum 13.718 9.201 5.722 1.205 Dr Gigi 3.067 2.209 1.376 518 Drg Spesialis 970 1.123 519 672 Perawat 72.825 127.690 10.633 65.499 Bidan 17.612 25.138 4.811 12.337 Apoteker 6.082 8.695 1.911 4.524 Tng Teknis Farmasi 6.058 11.255 2.313 7.510 Ahli Lab Medik 6.003 1.993 4.895 885
Kesehatan Masyarakat 1.347 2.160 870 1.683 Sanitarian 1.080 2.212 355 1.487 Tenaga Gizi 1.901 3.097 646 1.856
TOTAL 160.646 210.853 51.370 101.591
RS Pemerintah (1.009 RS) RS Non Pemerintah (1.767 RS)
SIRS Online, 31 Des 2017
2. KONSIL TENAGA KESEHATAN
INDONESIA ( KTKI )
Kondisi Saat Ini
•Divisi :
•Sertifikasi danRegistrasi
•Pendidikan danPelatihanberkelanjutan
•Pembinaan danPengawasan
KFN (Apoteker)
•Divisi :
•Registrasi
•Uji Kompetensi
•PembinaanProfesi
MTKI (Nakesselain
Apoteker) : 26 jenisnakes
Permasalahan:
1. Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dilaksanakan diPropinsi sehingga data tidak pasti ;
2. Tugas pembinaan pengawasan belum optimal sehingga belummemberikan perlindungan kepada nakes;
3. Beban kerja sangat banyak karena, mengelola 26 jenis Nakes fasilitasi kegiatan dibantu oleh sekretariat yang ex officio ;
4. MTKI dibantu oleh MTKP (Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi) yang juga ex officio dan merupakan tugas tambahan;
5. Diketemukannya STR Palsu yang beredar dimasyarakat danbahkan telah ditawarkan melalui media sosial secara terbuka.;
6. Sistem administrasi dan sistem informasi yang belum terintegrasimasih diketemukan adanya STR ganda;
7. Belum optimal cleansing database sehingga terjadi overlapdatabase;
8. Standar waktu penerbitan STR belum optimal .
KETUA
DIVISI
SERTIFIKASI
DAN
REGISTRASI
DIVISI
PENDIDIKAN
DAN
PELATIHAN
BERKELANJUT
AN
DIVISI
PEMBINAAN
DAN
PENGAWAS
AN
SEKRETARIS
Struktur Organisasi KFN
(Permenkes 889/MENKES/PER/V/2011)
KETUA
DIVISI
REGISTRASIDIVISI
PEMBINAAN
PROFESI
DIVISI
UJI
KOMPETENSI
KOMITE
DISIPLIN
NAKES
SEKRETARIS
MTKP
(34 PROVINSI
Struktur Organisasi MTKI
(Permenkes 46 Tahun 2013)
STRUKTUR ORGANISASI PADA KFN DAN MTKI
Peraturan Perundangan Terkait KTKI
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PekerjaanKefarmasian
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan
Indonesia
UU No. 36 / 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
• Untuk meningkatkan mutu Praktik Tenaga Kesehatan serta untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat, dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI).
• Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.
• (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR.
• (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan setelah memenuhi persyaratan.
Pasal 34
Pasal 44
Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi,dan Standar Prosedur Operasional(UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan)
• Setiap Nakes dlm menjalankan praktik berkewajiban u/ mematuhi StandarProfesi , Standar Pelayanan Profesi & Standar Prosedur Operasional
• Standar profesi & Standar Pelayanan Profesi untuk masing-masing jenis Nakesditetapkan o/ OP dan disahkan oleh Menteri
• Standar Prosedur Operasional ditetapkan o/ Fasyankes
Pasal 66
KTKI
Lembaga Nonstruktural dan berkedudukan diibu kota negara Republik Indonesia
(Pasal 2 ayat (1)
Bertanggung Jawab kepadaPresiden melalui Menteri
(Pasal 2 ayat(2)
Lembaga yang melaksanakan tugassecara independen yang terdiri atas
konsil masing-masing TebagaKesehatan
(Pasal 1 angka 1)
FUNGSI: sebagai koordinator konsil masing-masing tenaga kesehatan.TUGAS:a. memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan;b. melakukan evaluasi tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan; danc. membina dan mengawasi konsil masing-masing tenaga kesehatan.
(Pasal 3 ayat 1 dan 2)
Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehataan(diundangkan pada tanggal 15 September 2017)
Susunan Organisasi KTKI(Pasal 4 Perpres 90/2017)
KTKI
Sekretariat
KonsilKeperawatan
KonsilKefarmasian
Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan ( 33 Jenis Nakes)
Dalam hal diperlukan, Menteri dapat membentukkonsil tersendiri di lingkungan KTKI bagi jenisTenaga Kesehatan tertentu yang tergabung dalamKonsil Gabungan Tenaga Kesehatan .(Pasal 7 Perpres 90/2017)
Susunan Organisasi KTKI(Pasal 4 Perpres 90/2017)
KTKI
Konsil Keperawatan
DivisiRegistrasi
anggota
DivisiStandardisas
i
anggota
DivisiKeprofesian
anggota
Konsil Kefarmasian
DivisiRegistrasi
anggota
DivisiStandardisas
i
anggota
DivisiKeprofesian
anggota
Konsil Gabungan
DivisiRegistrasi
anggota
DivisiStandardisas
i
anggota
DivisiKeprofesian
anggota
Sekretariat
• Ketua dan wakil ketua Konsil
Secara ex officio menjabat sebagai
anggota KTKI
• Ketua dan Wakil Ketua dipilih dalam
Rapat Pleno
KTKI
Konsil Keperawatan
Konsil Kebidanan
Konsil Psikologi
Klinis
Konsil Kesmas
Konsil Kesling Konsil GiziKonsil
Kefarmasian
Konsil Kesehatan Tradisional
Konsil Keterapian
Fisik
Konsil Keteknisian
Medis
Konsil Teknik Biomedik
SEKRETARIAT
No. KELOMPOK TENAGA KESEHATAN JENIS TENAGA KESEHATAN
I PSIKOLOGI KLINIS 1 Psikologi Klinis
II PERAWAT 2 Perawat
III BIDAN 3 Bidan
IV KEFARMASIAN4 Apoteker
5 Tenaga Teknis Kefarmasian
V TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT
6 Epidemiolog Kesehatan
7 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku
8 Pembimbing Kesehatan Kerja
9 Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
10 Tenaga Biostatistik dan Kependudukan
11 Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga
VI TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN
12 Tenaga Sanitasi Lingkungan
13 Entomolog Kesehatan
14 Mikrobiolog Kesehatan
VII TENAGA GIZI15 Nutrisionis
16 Dietisien
No. KELOMPOK TENAGA KESEHATAN JENIS TENAGA KESEHATAN
VIII TENAGA KETERAPIAN FISIK
17 Fisioterapis18 Okupasi Terapis19 Terapis Wicara20 Akupuntur
IX TENAGA KETEKNISIAN MEDIS
21 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
22 Teknik Kardiovaskuler23 Teknisi Pelayanan Darah
24 Refraksionis Optisien/Optometris
25 Teknisi Gigi26 Penata Anastesi27 Terapis gigi dan mulut28 Audiologis
X TENAGA TEKNIS BIOMEDIS
29 Radiografer30 Elektromedis
31 Ahli Teknologi Laboratorium Medik
32 Fisikawan Medik33 Radioterapis34 Ortotik Prostetik
XITENAGA KESEHATAN TRADISIONAL
35 Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan
36 Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan
USULAN REVISI
Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangKTKI dibantu oleh sekretariat
(Pasal 13 Perpres 90/2017)
Sekretariat berkedudukan di unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat diatur denganPeraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KTKI
SEKRETARIS
BAGIAN FASILITASI REGISTRASI, STANDARDISASI DAN KEPROFESIAN
SUBAG REGISTRASI
SUBAG STANDARDISASI
SUBAG KEPROFESIAN
BAGIAN HUKUM DAN ADMINISTRASI UMUM
SUBAG HUKUM DAN HUMAS
SUBAG PROGRAM DAN INFORMASI
SUBAG KEPEGAWAIAN DAN
UMUM
Fungsi KTKI: Koordinator konsil masing-masing Tenaga Kesehatan
Tugas KTKI:
Wewenang KTKI:
Konsil A Konsil B Konsil C
Sekretariat KTKI:Tugas: melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Sekretariat KTKI:Fungsi: • penyusunan rencana program dan kegiatan KTKI dan Sekretariat; • pelaksanaan dukungan registrasi Tenaga Kesehatan; c. • pelaksanaan dukungan penyusunan standardisasi dan keprofesian Tenaga Kesehatan; • pelaksanaan penyusunan peraturan perundangundangan dan dukungan administrasi penegakan hukum
dan disiplin Tenaga Kesehatan; • pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat; • pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KTKI dan Sekretariat; dan • pelaksanaan administrasi KTKI dan Sekretariat
KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA (KTKI)Pasal 3 Perpres 90/2017
Koordinatorkonsil masing-masing Tenaga
Kesehatan
a. Memfasilitasi dukunganpelaksanaan tugas konsilmasing-masing tenagakesehatan;
b. Melakukan evaluasi tugaskonsil masing-masing tenagakesehatan; dan
c. Membina dan mengawasikonsil masing-masing tenagakesehatan
TugasFungsi
Menetapkanperencanaan
kegiatan untukkonsil masing-masing tenaga
kesehatan
Wewenang
INDEPENDENKetentuan lebih lanjut: dalam Peraturan Menteri
KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATANPasal 8 Perpres 90/2017
Pengaturan, penetapan dan pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik TenagaKesehatan untukmeningkatkan mutupelayanan kesehatansesuai dengan bidangtugasnya.
DalamBidang Teknis
Keprofesian
a. melakukan registrasi
b. melakukan pembinaan Nakes dalam menjalankan praktik : Pembinaan teknis praktik keprofesian
c. menyusun Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan;
d. menyusun standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan; dan
e. menegakkan disiplin praktikNakes
TugasFungsia. menyetujui atau menolak permohonan
registrasi;
b. menerbitkan atau mencabut surat tandaregistrasi;
c. menyelidiki dan menangani masalahyang berkaitan dengan pelanggarandisiplin;
d. memberikan sanksi disiplin;
a. memberikan pertimbangan pendirianatau penutupan institusi pendidikanTenaga Kesehatan.
Wewenang
INDEPENDEN
Ketentuan lebih lanjut: dalam Perkonsil masing-masing
Wewenang Anggota Konsil Dalam PenegakanDisiplin (Pasal 31 Perpres 90/2017)
1. menyusun pedoman pelaksanaan tugas penegakan disiplin profesi;
2. menerima pengaduan penerima pelayanan kesehatan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran disiplin
profesi Tenaga Kesehatan;
3. menolak pengaduan yang bukan kewenangan konsil masing-masing tenaga kesehatan;
4. menangani kasus dugaan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan dengan melakukan klarifikasi,
investigasi dan pemeriksaan disiplin termasuk meminta dan memeriksa rekam medis dan dokumen lainnya dari
semua pihak yang terkait pada tingkat pertama dan tingkat banding;
5. memanggil teradu, pengadu, sanksi-saksi dan ahli yang terkait dengan pengaduan untuk didengar
keterangannya;
6. memutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan pada tingkat pertama
7. menentukan dan memberikan sanksi disiplin profesi terhadap pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan
pada tingkat pertama;
8. membuat laporan tentang monitoring dan evaluasi serta laporan pelaksanaan penegakan disiplin profesi Tenaga
Kesehatan
TUGAS DIVISI REGISTRASITugas Uraian Tugas Ket
1. Menyiapkan cetak biru pelaksanaan dan
pengembangan sistem registrasi dan re-
registrasi
Menyusun peraturan terkait pelaksanaan dan pengembangan
sistem registrasi, re-registrasi nakes;
Untuk mengakomodir 36 jenis tenaga
kesehata
Menyusun peraturan terkait pelaksanaan dan pengembangan
sistem registrasi nakes;
Menyusun peraturan pelaksanaan dan pengembangan sistem
re-registrasi dan resertifikasi nakes
2. Melakukan registrasi dan re-registrasi
nakes;
Melakukan sosialisasi mengenai STR; Untuk ..... Perguruan Tinggi di 34 provinsi,
36 jenis nakes dan ...... OP, .... AIP
Menerima dan menyeleksi permohonan STR; Untuk 36 jenis tenaga kesehatan
Permohonan baru ± 313.698 setiap tahun
dan re-registrasi ±300.000Melaksanakan pemberian dan pencabutan STR;
Membuat dan mengelola pembukuan STR;
3. Melakukan kerja sama dengan pemangku
kepentingan terkait pelaksanaan dan
pengembangan sistem registrasi bagi
Tenaga Kesehatan;
Koordinasi dengan pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah
dalam rangka pelaksanan dan pengembangan sistem registrasi
dan sertifikasi Tenaga Kesehatan
Untuk 34 provinsi, 36 jenis nakes
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan
pengembangan sistem registrasi Nakes
Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan registrasi dan re-registrasi; dan
Untuk ....... Perguruan Tinggi di 34
provinsi, 36 jenis nakes
Membuat laporan tentang monitoring dan evaluasi serta laporan
pelaksanaan registrasi secara berkala.
Laporan bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan,
tahunan dan 5 tahun
TUGAS DIVISI STANDARDISASITugas Uraian Ket
1. Menyusun Standar Nasional Pendidikan
nakes;
Menyusun Standar Nasional pendidikan Tenaga Kesehatan; Untuk masing-masing konsil
mengakomodir 36 jenis tenaga
kesehatanMenyusun pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan
Menyusun standar pengembangan pendidikan dan kompetensi nakes
2. Koordinasi dengan pemangku
kepentingan dalam rangka pelaksanaan
dan pengembangan standardisasi
pendidikan berkelanjutan dan kompetensi
nakes
memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan Tenaga
Kesehatan
Untuk 36 jenis tenaga kesehatan
Ikut serta dalam tim penyusunan standar kompetensi lulusan pendidikan nakes
3. Menyusun standar praktik dan standar
kompetensi Tenaga Kesehatan; dan
Menyusun standar praktik tenaga kesehatan Untuk 36 jenis tenaga kesehatan
Menyusun standar kompetensi nakes
Menyusun Standar Kompetensi Kerja untuk seluruh nakes
Menyusun standar profesi nakes
Ikut serta dalam tim penyusunan standar pelayanan nakes
Ikut serta dalam tim penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional kesehatan
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
dan pengembangan standardisasi
pendidikan berkelanjutan dan
kompetensi nakes
Ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi nakes
Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan
standardisasi; dan
Untuk 34 provinsi, 36 jenis nakes
Membuat laporan tentang monitoring dan evaluasi serta laporan pelaksanaan
registrasi secara berkala.
Laporan bulanan, 3 bulanan, 6
bulanan, tahunan dan 5 tahun
TUGAS DIVISI KEPROFESIANTugas Uraian Tugas Ket
1. perumusan cetak biru pelaksanaan dan
pengembangan sistem pembinaan praktik
keprofesian nakes bersama para
pemangku kepentingan dalam rangka
peningkatan mutu pelayanan praktik
nakes, perlindungan dan kepastian hukum
bagi masyarakat, dan nakes
Menyusun pedoman pelaksanaan dan pengembangan dakam rangka pembinaan
praktik nakes
Untuk 35 jenis tenaga
kesehatan
Menyusun pedoman pelaksanaan dan pengembangan dalam rangka pembinaan
teknis keprofesian nakes
Menyusun pedoman pelaksanaan dan pengembangan dalam rangka pembinaan
organisasi profesi kesehatan
menyusun cetak biru penegakan disiplin praktik nakes
2. Melaksanakan dan mengembangkan
pembinaan teknis praktik keprofesian
Nakes;
Menyusun pedoman pelaksanaan an pengembangan pembinaan teknis praktik
keprofesian nakes
Untuk 35 jenis tenaga
kesehatan (melihat perpres 90
tahun 2017 pasal 31)Fasilitasi mediasi , harmonisasi dan koordinasi nakes yang bersinggungan praktik
keprofesian di masyarakat;
3. Menegakkan disiplin praktik
keprofesian Nakes (mengkoordinir
adhoc Majelis Disiplin Nakes)
Menyusun pedoman dan tata cara penanganan/penegakan disiplin praktik
nakes/kasus pelanggaran disiplin praktik nakes
Untuk 35 jenis tenaga
kesehatan
menerima pengaduan, pemeriksaan dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin
praktik nakes yang diajukan masyarakat
menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin
memberikan sanksi disiplin bagi nakes yang melakukan pelanggaran disiplin;
4. Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan dan pengembangan
sistem pembinaan praktik
keprofesian nakes
Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi , dan pembinaan atas pelaksanaan dan
pengembangan sistem pembinaan praktik keprofesian nakes
Untuk 34 provinsi, 35 jenis
nakes
Membuat laporan tentang monitoring dan evaluasi serta laporan pelaksanaan dan
pengembangan sistem pembinaan praktik keprofesian nakes
Laporan bulanan, 3 bulanan,
6 bulanan, tahunan dan 5
tahun
DENGAN ADANYA KTKI DIHARAPKAN
1. Pemerintah akan memiliki data yang pasti mengenai jumlah dan penyebaran tenaga kesehatandi seluruh Indonesia dengan adanya kewajiban pelaksanaan registrasi bagi seluruh tenagakesehatan; data jumlah STR
2. Pengelolaan registrasi lebih mudah dan terkendali serta cepat sehingga pelayanan publikkepada tenaga kesehatan akan meningkat; pengelolaan STR oleh masing-masing konsil
3. Peningkatan mutu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepadamasyarakat, dikarenakan fokus KTKI terhadap kompetensi tenaga kesehatan; Tugaspenyusunan standar praktik dan standar kompetensi Nakes
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan akan lebih dapatmenjangkau tenaga kesehatan yang tersebar sampai ke pelosok nusantara. tugas penegakkandisiplin praktik nakes
5. Pengendalian thd jumlah institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Tugas penyusunan StandarNasional Pendidikan Nakes
KETENTUAN PERALIHAN
Anggota KFN dan MTKI tetapmelaksanakan tugasnya sampai
dengan diangkatnya anggota konsilmasing-masing tenaga kesehatan
Tantangan Pembentukan KTKI• Kelengkapan Regulasi :
- Revisi Perpres 90/2017 ttg KTKI- Penyusunan Perpres Hak keuangan dan fasilitas anggota KTKI
dan konsil- Permenkes ttg Fungsi, Tugas dan Wewenang KTKI- Permenkes ttg pengenaan sangsi praktik Nakes
• Pelaksanaan Seleksi Permenkes Pedoman Seleksi, Permenkes PanitiaSeleksi, Pelaksanaan
• Pemenuhan Sarana Prasarana Gedung, Kendaraan, dan sarana kantorlainnya
• Anggaran Pembentukan Satker, penyediaan anggaran• Alih / transfer MTKI dan KFN KTKI• Kepegawaian Sekretariat KTKI, dll
3. Bagaimana peran,
Fungsi dan Posisi
konsil kesehatan
masyarakat
???
Tenaga Kesehatan Masyarakat(UU No. 36 tahun 2014 ttg Tenaga Kesehatan Pasal 11)
Tenaga Kesehatan Masyarakat terdiri atas :
1. Epidemiologi kesehatan
2. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku
3. Pembimbing kesehatan kerja
4. Tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan
5. Tenaga biostatistik dan kependudukan
6. Tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga36
ORGANISASI PROFESI KELOMPOK KESH. MASYNO JENIS TENAGA ORGANISASI PROFESI
1 Epidemiologi Kesehatan Perhimpunan Ahli Epidemiolog Kesehatan (PAEI)
2 Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI)
3 Pembimbing kesehatan kerja Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI)
4 Tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan -
5 Tenaga biostatistik dan kependudukan -
6 Tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga -
KTKI
Konsil Keperawatan
Konsil Kebidanan
Konsil Psikologi
Klinis
Konsil Kesmas
Konsil Kesling Konsil GiziKonsil
Kefarmasian
Konsil Kesehatan Tradisional
Konsil Keterapian
Fisik
Konsil Keteknisian
Medis
Konsil Teknik Biomedik
SEKRETARIAT
No. KELOMPOK TENAGA KESEHATAN JENIS TENAGA KESEHATAN
I PSIKOLOGI KLINIS 1 Psikologi Klinis
II PERAWAT 2 Perawat
III BIDAN 3 Bidan
IV KEFARMASIAN4 Apoteker
5 Tenaga Teknis Kefarmasian
V TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT
6 Epidemiolog Kesehatan
7 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku
8 Pembimbing Kesehatan Kerja
9 Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
10 Tenaga Biostatistik dan Kependudukan
11 Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga
VI TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN
12 Tenaga Sanitasi Lingkungan
13 Entomolog Kesehatan
14 Mikrobiolog Kesehatan
VII TENAGA GIZI15 Nutrisionis
16 Dietisien
No. KELOMPOK TENAGA KESEHATAN JENIS TENAGA KESEHATAN
VIII TENAGA KETERAPIAN FISIK
17 Fisioterapis18 Okupasi Terapis19 Terapis Wicara20 Akupuntur
IX TENAGA KETEKNISIAN MEDIS
21 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
22 Teknik Kardiovaskuler23 Teknisi Pelayanan Darah
24 Refraksionis Optisien/Optometris
25 Teknisi Gigi26 Penata Anastesi27 Terapis gigi dan mulut28 Audiologis
X TENAGA TEKNIS BIOMEDIS
29 Radiografer30 Elektromedis
31 Ahli Teknologi Laboratorium Medik
32 Fisikawan Medik33 Radioterapis34 Ortotik Prostetik
XITENAGA KESEHATAN TRADISIONAL
35 Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan
36 Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan
USULAN REVISI
Pengaturan, penetapan dan pembinaan
tenaga kesehatan masyarakat dalam
menjalankan praktik untuk meningkatkan
mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Fungsi Konsil Kesehatan Masyarakat
1. Melakukan registrasi2. Melakukan pembinaan tenaga kesh. masy. dalam
menjalankan praktik pembinaan teknis praktik keprofesian
3. Menyusun standar nasional pendidikan tenaga kesehatanmasyarakat;
4. Menyusun standar praktik & standar kompetensi tenagakesh. masy; dan
5. Menegakkan disiplin praktik bagi tenaga kesh. masy
Tugas Konsil Kesehatan Masyarakat
1. Menyetujui / menolak permohonan registrasi;2. Menerbitkan / mencabut surat tanda registrasi;3. Menyelidiki & menangani masalah yang berkaitan
dengan pelanggaran disiplin;4. Memberikan sanksi disiplin; 5. Memberikan pertimbangan pendirian / penutupan
institusi pendidikan tenaga kesehatan.
Wewenang Konsil Kesehatan Masyarakat
1. Perwakilan Kementrian Kesehatan
2. Perwakilan Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi
3. Organisasi Profesi
4. Kolegium
5. Asosiasi Institusi Pendidikan Kesehatan
6. Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7. Tokoh Masyarakat
Unsur Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan
1. Penyiapan Usulan Calon Anggota Konsil Kesehatan Masyarakat
Menyiapkan 2 x 4 orang calon anggota konsil yg berasal dari OP
Menyiapkan 2 x 4 orang calon anggota konsil yg berasal dari kolegium
Calon yg diajukan memenuhi persyaratan yg berlaku
NO
PASAL 6 PASAL 7
PERSYARATAN ANGGOTA KONSILPERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK CALON
ANGGOTA DARI UNSUR MASY
1 Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia Mempunyai komitmen yg tinggi untukkepentingan masyarakat
2 Cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi sertamemiliki reputasi yang baik
Berwawasan nasional
3 Warga negara Republik Indonesia Memahami masalah kesh
4 Sehat jasmani dan rohani Bukan mrpkn Nakes
5 Berkelakuan baik
6 Pernah melakukan praktik Nakes paling sedikit 10 tahun danmemiliki STR, kecuali untuk wakil dari masy
7 Melepaskan jabatan struktural (dlm Pemerintahan, Ka. OP, Ka. Kolegium, Ka. AIP, Ka. Asosiasi Fasyankes) pd saat diangkat danselama mjd anggota konsil masing2 nakes
SESUAI PERMENKES NO. 2 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGUSULAN CALON ANGGOTA KONSIL MASING-MASING
TENAGA KESEHATAN
Seluruh Anggota Konsil Pada KTKI diwajibkan menjalankan tugas dan
fungsinya dipersyaratkan untuk:
1) Melepaskan jabatan struktural baik dalam pemerintahan, ketua organisasi
profesi, ketua kolegium, ketua asosiasi institusi pendidikan dan ketua asosiasi
fasilitas pelayanan kesehatan pada saat diangkat dan selama menjadi Anggota
Konsil Pada KTKI,
2) Bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan status sebagai
Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Anggota Konsil Pada KTKI yang berstatus sebagai
PNS.
PENGUSULAN CALON ANGGOTA KONSIL MASING2 TENAGA KESEHATAN KEPADA MENTERI
Pasal 9 s/d Pasal 20
KTKI
OP
Kolegium
AIP Kesehatan
Asosiasi Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Tokoh Masyarakat
Usulan 4x
jumlah calon
anggota
Menkes Perwakilan Kemenkes
Perwakilan Kemenristekdikti2 x jumlah
calon anggota
Ket :
Setelah
dilakukan
pemilihan sesuai
mekanisme di
lingk masing2
unsur
Usulan dg melampirkan :
Data diri yg bersangkutan
FC KTP
Surat ket. sehat dr dokter yg
memiliki izin praktik di fasyankes
milik Pemerintah/ Pemda
SKCK
Surat pernyataan
SK kepangkatan terakhir bagi calon
yg berstatus PNS
Ket. Lainnya yg diperlukan
Calon anggota
diusulkan paling lambat
6 bulan sbelum masa
bakti periode berjalan
berakhir
Kepala Badan PPSDM Kes
Seleksi oleh
Seleksi terdiri atas :
Seleksi administrasi
Tes potensi
LULUS
TIDAK LULUS
Ditetapkan oleh Menkes
untuk diusulkan kepada
Presiden
Usulan
dikembalikan
CATATAN :
Jika calon anggota konsil masing2
Nakes tdk lulus seleksi , maka
pimpinan masing2 unsur dapat
mengusulkan kembali calon kepada
Menkes.
Dan jika tdk ada usulan yg sesuai
dg ketentuan hingga batas waktu yg
ditetapkan, maka Menkes dpt
menunjuk & menetapkan calon
anggota konsil untuk diusulkan kpd
Presiden
Jika calon anggota konsil masing2
Nakes dr unsur tokoh masy tdk
lulus seleksi, maka Menkes dapat
menunjuk & mengusulkan calon lain
kpd Presiden.
UNTUK PERTAMA KALI :
Pengusulan kepada Menkes melalui
Kepala Badan PPSDM Kes
Calon anggota konsil yg berasal dr
tokoh masy. Diusulkan oleh Ka.
Badan kpd Menkes
Pengusulan paling
lambat 2 bulan
sblm masa bakti
periode berjalan
berakhir
1
2
3
4
6
2
5
2. Persiapan pelaksanaan registrasi bagi tenaga Kesh. Masy
Mempersiapkan diri untuk melaksanakan registrasi baik untuk register baru maupun register ulang Manual, On-line, Onsite dan e-STR
Melakukan verifikasi dan validasi data
Melakukan up-date data
Memutuskan permohonan STR menolak atau memproses usulan
Penatausahaan usulan registrasi s.d memberikan nomor registrasi
Mengecek & menandatangani STR
Mempertanggung-jawabkan data registrasi
Melakukan pengecekan data registrasi ulang dari CPD online
Data Penerbitan STR Tahun 2012 s/d 31 Agustus 2018
No Jenis tenaga kesehatan Jumlah
1 Perawat 738,188
2 Bidan 658,510
3 Fisioterapis 17,618
4 Terapis gigi dan mulut 31,746
5 Refraksionis/Optisien 7,004
6 Terapis Wicara 2,064
7 Radiografer 19,903
8 Okupasi Terapis 1,718
9 Gizi 47,422
10 Rekam Medis 22,123
11 Teknik Gigi 2,110
12 Kesehatan Lingkungan 32,777
13 Elektromedis 7,782
14 Ahli Teknik Laboratorium Medis 66,304
15 Penata Anastesi 6,309
16 Akupuntur Terapis 962
17 Fisikawan Medis 624
18 Ortotis Prostetis 497
19 Tranfusi Darah 2,274
20 Teknik Kardiovaskular 125
21 Kesehatan Masyarakat 61,196
22 Promotor Kesehatan 106
23 Epidemiologi 32
24 Psikologi Klinis 1,681
25 Tradisional Komplementer 206
26 Audiologis 70
Total 1,729,351
Data Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan tahun 2014-2016
No Jenis Tenaga Kesehatan*Jumlah Lulusan
2014 2015 2016
1 Tenaga Keperawatan 81,966 79,764 145,009
2 Tenaga Kebidanan 67,932 61,786 99,415
3 Tenaga Kefarmasian 10,991 10,583 10,664
4 Tenaga Kesehatan Masyarakat 14,606 15,538 27,630
5 Tenaga Kesehatan Lingkungan 1,511 1,544 3,627
6 Tenaga Gizi 3,281 3,708 7,581
7 Tenaga Keterapian Fisik 1,497 1,714 3,313
8 Tenaga Keteknisian Medis 2,568 2,791 4,616
9 Tenaga Teknik Bio Medika 6,525 6,055 11,805
10 Tenaga Kesehatan Tradisional 44 48 38
Jumlah 190,921 183,531 313,698
Data inimemperkirakanjumlah registrasi
yang dilaksanakansetiap tahun
3. Pembinaan Tenaga Kesh. Masy
Untuk tetap menjaga kompetensi dan penambahan pengetahuan maupunketerampilan tenaga Kesehatan Masyarakat dlm memberikan pelayanan kepadaMasyarakat. Pembinaan jg sbg upaya menjaga kompetensi utk memperpanjang STR.
Bentuk kegiatan :
Bekerjasama dengan lembaga pendidikan/perguruan tinggi untuk mengadakan pelatihan di Provinsi dan lainnya
Menyelenggarakan sosialisasi, workshop di tingkat provinsi (webinar, youtube, seminar)
Mendorong untuk mengadakan Binwas terhadap tenaga kesh. masy. di tingkat kab, kec sampai kel/desa.
Pembuatan e-learning sebagai bahan pembelajaran
Memantau data CPD porthofolio
Monev pelaksanaan praktik tenaga kesh. masy.
4. Menyusun Standar Pendidikan Nasional Tenaga Kesh. Masy
Menurut Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi, maka Standar Nasional Pendidikan
yg disusun terdiri atas :
Standar kompetensi lulusan;
Standar isi pembelajaran;
Standar proses pembelajaran;
Standar penilaian pembelajaran;
Standar dosen dan tenaga kependidikan;
Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
Standar pengelolaan pembelajaran; dan
Standar pembiayaan pembelajaran.
4. Menyusun Standar Pendidikan Nasional Tenaga Kesh. Masy
Bekerjasama dengan stakeholders dan OP menyusun standar Pendidikan Nasional tenaga Kesehatan Masyarakat sesuai dengan aturan.
Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk menyusun dan menerapkan kurikulum Pendidikan KesMasy
Melakukan revieu, monev implementasi standar Pendidikan nasional tenaga kesmays
Menyusun perubahan standar Pendidikan nasional Pendidikan di PT dan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan
5. Menyusun Standar Kompetensi & Standar Praktik
Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
Bekerjasama dengan OP dan Stakeholders dlm penyusunan Standar kompetensi sesuai dengan ketentuan
Mengusulkan Standar Kompetensi untuk di sahkan sesuai ketentuan
5. Menyusun Standar Kompetensi & Standar Praktik
Standar praktik yg disusun merupakan kriteria minimal saat melaksanakan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
Memfasilitasi dan bekerjasama dengan lembaga pelayanan spt Puskesmas atau Rumah Sakit untuk menyusun standar praktek tenaga kesehatan masyarakat.
Mengusulkan standar praktik untuk pengesahan sesuai ketentuan
6. Menegakkan Praktik Disiplin Tenaga Kesh. Masy
Jika permasalahan yg terjadi terkait pelanggaran kode etikmaka diselesaikan oleh OP, namun jika masalah yg terjadi antarOP maka yang menjadi mediator adalah KTKI.
Menerima laporan / pengaduan adanya pelanggaran oleh tenaga kesehatan
Membentuk majelis yang bersifat ad-hoc
6. Menegakkan Praktik Disiplin Tenaga Kesh. Masy
Jika permasalahan yg terjadi terkait pelanggaran kode etikmaka diselesaikan oleh OP, namun jika masalah yg terjadi antarOP maka yang menjadi mediator adalah KTKI.
Konsil Tenaga Kesh. Masy akan menetapkan sanksi disiplinprofesi, berupa :
»Pemberian peringatan tertulis
»Rekomendasi pencabutan STR atau surat izin prakti dan atau
»Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan dininstitusipendidikan kesehatan
JUMLAH ANGGOTA KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN
No
Perwakilan KonsilKeperawatan
Konsil Kefarmas
ian
KonsilKebidan
an
KonsilPsikolo
giklinis
Konsilkesm
as
Konsil
kesling
Konsil
Gizi
Konsilketerapian fisik
Konsilketeknis
ianmedis
Konsilteknik
biomedik
Konsilkestra
d
Total
1 PerwakilanKemenkes
1 11
2 PerwakilanKemenristekdikti
1 11
3 Organisasi ProfesiKesehatan
4* 32
4 Kolegium 4* 25
5 Asosiasi InstitusiPendidikan Kesehatan
1 11
6 Asosiasi FasilitasPelayananKesehatan
1 11
7 Tokoh Masyarakat 1 11
Total jumlah 13 113