Pedoman Penyusunan RPJMN 2015 - 2019

SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019

PETUNJUK PELAKSANAANNO. 3 /JUKLAK/SESMEN/06/2014

TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

TAHUN 2015-2019


TENTANG PEDOMAN PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI DALAM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019

SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40

Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertugas menyiapkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

b. bahwa dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang …

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/09/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019.

BAB …

- 3 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN 2005-2025, adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disingkat RPJMN 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut RPJMN 2010-2014 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

6. Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

7. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renstra K/L, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalah Menteri

yang …

- 4 -

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

11. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan, adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

12. Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah arahan yang disepakati bersama yang menjabarkan unsur-unsur pokok pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

13. Kerangka Ekonomi Makro adalah gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal untuk periode jangka menengah yang direncanakan.

14. Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.

16. Trilateral Meeting adalah pertemuan tiga pihak antara Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan kesepahaman dalam pencapaian sasaran pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

17. Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN 2015-2019 adalah pertemuan dua pihak antara Kementerian Perencanaan dengan Kementerian/Lembaga yang bertujuan untuk menjaga konsistensi dan sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Renstra K/L dengan yang ada di RPJMN 2015-2019.

18. Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 adalah pertemuan dua pihak antara Kementerian Perencanaan dengan Pemerintah daerah Provinsi yang bertujuan untuk menjaga konsistensi sasaran masing-masing program/ kegiatan pokok RPJMD dengan sasaran program/kegiatan strategis nasional, penyesuaian target dan pendanaannya.

Pasal …

- 5 -

Pasal 2 Pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam menyiapkan kajian pendahuluan, pelaksanaan evaluasi, penyusunan rancangan RPJMN 2015-2019, pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan sosialisasi dalam penyusunan RPJMN 2015-2019, serta proses penetapan RPJMN 2015-2019.

Pasal 3 Penyusunan RPJMN 2015-2019 dilaksanakan oleh Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan.

Pasal 4 Tahapan Penyusunan RPJMN 2015-2019 meliputi tahapan sebagai berikut : a. penyusunan Kajian Pendahuluan (Background Study); b. pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014; c. penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara

Teknokratik; d. penyusunan rancangan awal RPJMN 2015-2019; e. penyusunan rancangan RPJMN 2015-2019; f. penyusunan rancangan akhir RPJMN 2015-2019; g. penetapan RPJMN 2015-2019; h. pelaksanaan sosialisasi RPJMN 2015-2019.

BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019

Bagian Pertama

Penyusunan Kajian Pendahuluan (Background Study)

Pasal 5

(1) Para Deputi menyampaikan hasil Kajian Pendahuluan kepada Tim Penyusun RPJMN 2015-2019.

(2) Hasil Kajian Pendahuluan digunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik.

Bagian …

- 6 -

Bagian Kedua Pelaksanaan Evaluasi RPJMN 2010-2014

Pasal 6

(1) Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 sebagai bahan acuan penyusunan RPJMN 2015-2019.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik

Pasal 7

(1) Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 menyusun Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik.

(2) Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari hasil evaluasi RPJMN dan disusun dengan memperhatikan RPJPN 2005-2025 dan hasil Kajian Pendahuluan.

Pasal 8

(1) Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 melakukan sosialisasi dan penjaringan aspirasi dari masyarakat atas Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik yang telah disusun.

(2) Hasil sosialisasi dan penjaringan aspirasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik menjadi Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik.

(3) Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 menyampaikan Rancangan Rencana Pembangunan Teknokratik kepada Menteri Perencanaan untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Keempat

Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

Pasal 9 (1) Rancangan awal RPJMN 2015-2019 disusun berdasarkan

RPJPN 2005-2025, Rancangan Rencana Pembangunan

Teknokratik …

- 7 -

Teknokratik, dan Visi, Misi dan program prioritas Presiden.

(2) Rancangan awal RPJMN 2015-2019 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum dan program prioritas Presiden, Kerangka Ekonomi Makro serta strategi pendanaan jangka menengah.

(3) Program prioritas Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam isu strategis bersifat lintas kementerian/lembaga dan kewilayahan yang dilengkapi dengan indikasi sasaran nasional.

Pasal 10

(1) Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 menyampaikan rancangan awal RPJMN 2015-2019 kepada Menteri Perencanaan sebagai bahan Sidang Kabinet.

(2) Menteri Perencanaan menyampaikan rancangan awal RPJMN 2015-2019 kepada Presiden untuk disepakati dalam Sidang Kabinet.

(3) Rancangan awal RPJMN 2015-2019 yang telah disepakati dalam Sidang Kabinet digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan Renstra K/L dan penyusunan rancangan RPJMN 2015-2019.

Bagian Kelima

Penyusunan Rancangan RPJMN 2015-2019

Pasal 11 (1) Rancangan awal RPJMN 2015-2019 dan rancangan

Renstra K/L digunakan sebagai bahan oleh Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 untuk menyusun rancangan RPJMN 2015-2019.

(2) Rancangan Renstra K/L ditelaah oleh Menteri Perencanaan untuk menjamin keselarasan kebijakan kementerian/lembaga dengan rancangan awal RPJMN 2015-2019.

(3) Menteri Perencanaan menugaskan para Deputi untuk melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Hasil penelaahan Renstra K/L oleh Menteri Perencanaan dibahas dengan kementerian/lembaga dan Kementerian Keuangan dalam Trilateral Meeting penyusunan RPJMN 2015-2019.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Trilateral Meeting akan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk

Pelaksanaan …

- 8 -

Pelaksanaan Trilateral Meeting yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(6) Hasil penelaahan Menteri Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMN 2015-2019 menjadi rancangan RPJMN 2015-2019.

(7) Rancangan RPJMN 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Nasional.

Pasal 12

(1) Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 mengkoordinasikan proses dan bahan pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional.

(2) Musrenbang Jangka Menengah Nasional diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat.

(3) Musrenbang Jangka Menengah Nasional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Presiden dilantik.

(4) Hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMN 2015-2019.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Musrenbang Jangka Menengah Nasional akan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Keenam Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019

Pasal 13

(1) Rancangan RPJMN 2015-2019 yang telah disempurnakan disusun menjadi rancangan akhir RPJMN 2015-2019.

(2) Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 menyampaikan rancangan akhir RPJMN 2015-2019 kepada Menteri Perencanaan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Musrenbang Jangka Menengah Nasional.

Bagian …

- 9 -

Bagian Ketujuh Penetapan RPJMN 2015-2019

Pasal 14

(1) Menteri Perencanaan menyampaikan rancangan akhir RPJMN 2015-2019 kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi RPJMN 2015-2019 dalam Peraturan Presiden.

(2) RPJMN 2015-2019 yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan penyesuaian rancangan Renstra K/L dan sebagai bahan penyusunan dan/atau penyesuaian RPJMD.

(3) Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN 2015-2019 dilakukan melalui Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN 2015-2019.

(4) Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 dilakukan melalui Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Bilateral Meeting akan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L dan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Sosialisasi RPJMN 2015-2019

Pasal 15 Kementerian Perencanaan melakukan sosialisasi atas RPJMN 2015-2019 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16 Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang sistematis

dengan kerangka kerja logis yang koheren dan konsisten

disusun Tata Cara Penyusunan RPJMN 2015-2019 yang diatur

lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional …

- 10 -

Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional.

Pasal 17

Dalam rangka menciptakan sinergi antara kebijakan dengan

kerangka regulasi untuk mendukung sasaran

pembangunan nasional disusun pedoman Kerangka Regulasi

yang diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan yang

ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Desember 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR


TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

TAHUN 2015-2019

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 3 /JUKLAK/SESMEN/06/2014

TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN


Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 16 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2015, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Pembangunan …

- 2 -

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019.

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2014

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SLAMET SENO ADJI

LAMPIRAN …

- 3 -

LAMPIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN

NO. 3 /JUKLAK/SESMEN/06/2014

TANGGAL 26 JUNI 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN


KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang.......................................................................................... B. Tujuan...................................................................................................... C. Ketentuan Umum......................................................................................

1 1 2 2

II KERANGKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019 A. Keterkaitan RPJMN dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.................... B. Tahap Penyusunan RPJMN...................................................................... C. Penyusunan Struktur Kebijakan............................................................... D. Kerangka Kerja Logis dalam penyusunan Program dan Kegiatan..............

5 5 7 13 17

III SUBSTANSI DAN STRUKTUR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015 - 2019 A. RPJPN 2005-2025.................................................................................... B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.............................................. C. Pengarusutamaan Pembangunan............................................................. D. Kerangka Ekonomi Makro........................................................................ E. Kaidah Pelaksanaan................................................................................. F. Buku RPJMN 2015-2019.......................................................................... G. Outline Buku RPJMN 2015-2019..............................................................

30 30 32 34 35 35 37 38

IV PENUTUP 52

ANAK LAMPIRAN 1. Contoh Worksheet Kerangka Pikir Logis 2. Kerangka Pikir Logis 3. Tata Cara Penyusunan Kerangka Kelembagaan 4. Tahapan dan Tatacara Perumusan Kebijakan Kerangka

Kelembagaan dalam RPJMN 2015-2019 5. Alur/Mekanisme Penyusunan Kebijakan Kerangka Kelembagaan

dalam RPJMN 2015-2019

ii

6. Alur Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerangka Kelembagaan 7. Identifikasi Kerangka Kelembagaan RPJMN 2015-2019 (Disertai

Contoh) 8. Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019

iii

-1-

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya

pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh

aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka

mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam

pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan

maka diperlukan perencanaan pembangunan, baik perencanaan

jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2015-2019 merupakan RPJMN tahap ke-3 dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025,

dan merupakan kelanjutan dari RPJMN periode sebelumnya

(RPJMN 2010-2014). Berdasarkan hasil evaluasi, RPJMN 2010-

2014 telah menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan,

namun belum seluruh bagian yang ada dalam RPJMN tersebut

dapat dioperasionalkan dengan baik. Hal ini disebabkan antara

lain : (1) Penyusunan struktur kebijakan yang ada dalam

RPJMN 2010-2014 belum semuanya menggunakan kerangka

kerja logis (logical framework) yang sesuai, sehingga rumusan

sasaran dan arah kebijakannya menjadi tidak jelas; (2) Indikator

yang digunakan masih belum dirumuskan dengan baik dan

terukur; (3) Terdapat perbedaan penggunaan istilah dan

sistimatika dalam Buku I, II dan III RPJMN sehingga sulit

menemukan benang merah antara ketiga buku tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan RPJMN

Tahun 2015-2019 telah ditetapkan Peraturan Menteri

PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan ...

-2-

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019. Untuk menghasilkan dokumen perencanaan

yang sistematis dengan kerangka kerja logis yang koheren dan

konsisten sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 maka perlu

ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

B. Tujuan

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai panduan bagi:

1. Tim Penyusun RPJMN Tahun 2015-2019 dalam menyusun

RPJMN Tahun 2015-2019;

2. Unit kerja dalam mendukung penyusunan RPJMN Tahun

2015-2019.

C. Ketentuan Umum

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.


3. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

4. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

5. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka

menengah ...

-3-

menengah/panjang, dan bersifat sebagai pengungkit untuk mencapai sasaran nasional.

6. Arah kebijakan merupakan penjabaran misi dan memuat strategi yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mencapai sasaran yaitu perubahan kondisi sosial masyarakat yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan.

7. Strategi merupakan cara yang digunakan untuk melaksanakan arah kebijakan yang telah ditetapkan, yang berisikan program-program.

8. Program Lintas adalah program yang bersifat mewadahi

kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelompokkan

berdasarkan karekteristik tertentu dalam rangka

mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional yang

dapat bersifat lintas program, lintas K/L, lintas bidang atau

lintas wilayah.

9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga

pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang

disertai penyediaan alokasi anggaran, atau kegiatan

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan

oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian untuk

pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang/jasa.

11. Masukan (Input) adalah sumber daya yang diperlukan

untuk melakukan kegiatan yang perlukan dalam rangka

untuk menghasilkan output.

12. Keluaran …

-4-

12. Keluaran (Output) atau Sasaran kegiatan adalah barang

atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan

tujuan program dan kebijakan.

13. Hasil (Outcome) atau Sasaran program adalah segala

sesuatu dihasilkan dari suatu program yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan.

14. Dampak (Impact) adalah pernyataan perubahan pada

masyarakat seperti apa yang ingin dituju sebagai akibat

dari hasil pembangunan yang tercapai yang bersifat Jangka

Menengah atau Jangka Panjang.

15. Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional.

BAB II …

-5-

BAB II KERANGKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019

A. Keterkaitan RPJMN dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) terbagi dalam 5 (lima) tahap periodisasi

RPJMN sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden

yang dipilih secara langsung oleh rakyat;

2. RPJMN memuat arah kebijakan, strategi pembangunan

nasional, program Kementerian/Lembaga (K/L) dan lintas

K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka

ekonomi makro;

3. RPJMN dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah

(RKP), yang merupakan rencana pembangunan tahunan

nasional;

4. RKP memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan

kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran

perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan

fiskal, program K/L, lintas K/L, kewilayahan dan lintas

kewilayahan yang didukung dengan kerangka regulasi dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

5. RPJMN menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) K/L dalam rangka mendukung pencapaian

program prioritas Presiden;

6. Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan

strategi yang memuat program dan kegiatan pembangunan

sesuai dengan tugas dan fungsi K/L;

7. Renstra K/L dijabarkan ke dalam Rencana Kerja K/L

(Renja K/L) yang merupakan rencana tahunan K/L;

8. Renja...

-6-

8. Renja K/L disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L

dan mengacu pada RKP;

9. Renja K/L memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat;

10. RPJMN diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD);

11. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program

prioritas Gubernur yang memuat arah kebijakan dan

strategi pembangunan daerah jangka menengah;

12. RPJMD harus diselaraskan dengan arah kebijakan,

prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan

bidang dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan

kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah;

13. Keterkaitan antara RPJMN dengan dokumen perencanaan

lain tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1 ...

-7-

Gambar 1 Keterkaitan antara RPJMN dengan Dokumen

Perencanaan lain

B. Tahap Penyusunan RPJMN

1. Penyusunan Kajian Pendahuluan (Background Study)

Kajian pendahuluan disusun pada tahun terakhir RPJMN

berjalan untuk menganalisis berbagai kebijakan RPJMN

berjalan dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan

kebijakan. Kajian pendahuluan dilakukan oleh Kedeputian

Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hasil

kajian pendahuluan menjadi salah satu masukan dalam

penyusunan rancangan teknokratik RPJMN.

2. Pelaksanaan ...

-8-

2. Pelaksanaan Evaluasi RPJMN 2010-2014

Evaluasi pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dikoordinasikan

oleh Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan untuk

mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan dan

mengidentifikasi berbagai permasalahan yang belum

terselesaikan pada periode 2010-2014 serta tindak lanjut

yang direkomendasikan sebagai bahan untuk perumusan

dan perbaikan kebijakan/program kegiatan RPJMN 2015-

2019.

3. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMN dilakukan

dengan menggunakan metode dan kerangka pikir logis

untuk menganalisis kondisi obyektif dengan

mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan

selama periode rencana berikutnya. Penyusunan

rancangan teknokratik RPJMN dilakukan dengan

mempertimbangkan RPJPN 2005-2025, hasil kajian

pendahuluan, hasil evaluasi dan aspirasi masyarakat.

Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan melalui

pertemuan dengan para pemangku kepentingan

(stakeholders) antara lain para pakar, tokoh politik, dan

tokoh masyarakat.

4. Penyiapan Rancangan Awal RPJMN

a. Rancangan Awal RPJMN mulai disiapkan pada tahun

terakhir RPJMN berjalan, dengan mengacu pada

RPJPN, visi/misi dan program prioritas presiden

terpilih, dan berdasarkan pada rencana teknokratik

yang telah mempertimbangkan hasil evaluasi

pelaksanaan RPJMN berjalan, hasil kajian

pendahuluan ...

-9-

pendahuluan (background study) RPJMN serta aspirasi

masyarakat;

b. Rancangan awal RPJMN memuat kebijakan umum,

strategi pembangunan, dan program prioritas

Presiden, serta kerangka ekonomi makro;

c. Program prioritas Presiden dijabarkan ke dalam isu

strategis yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga

dan kewilayahan yang dilengkapi dengan indikasi

sasaran nasional;

d. Rancangan awal RPJMN disampaikan kepada Presiden

untuk disepakati dalam sidang Kabinet dan menjadi

pedoman atau acuan penyusunan Rancangan Renstra

K/L.

5. Penyiapan Rancangan Renstra K/L

a. Pimpinan K/L menyusun Rancangan Renstra K/L

yang diawali dengan penyusunan rancangan rencana

pembangunan secara teknokratik di sektornya dengan

memperhatikan hasil evaluasi dan aspirasi

masyarakat;

b. Rancangan teknokratik K/L perlu disinkronkan

dengan rancangan teknokratik RPJMN;

c. Pimpinan K/L berkoordinasi dengan Pemerintah

Daerah untuk mengidentifikasikan pembagian tugas

dalam pencapaian sasaran nasional di sektornya;

d. Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan

dan strategi yang memuat program dan kegiatan

sesuai dengan tugas dan fungsi K/L dengan

berpedoman pada Rancangan Awal RPJMN;

e. Rancangan ...

-10-

e. Rancangan Renstra K/L disampaikan kepada Menteri

untuk ditelaah.

6. Penyusunan Rancangan RPJMN

a. Rancangan RPJMN disusun menggunakan Rancangan

Awal RPJMN dan hasil penelahaan Rancangan Renstra

K/L;

b. Menteri menelaah Rancangan Renstra K/L agar :

1) Sasaran program prioritas Presiden terjabarkan

kedalam tujuan K/L dan tugas yang akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya; dan

2) Kebijakan K/L konsisten sebagai penjabaran dari

Rancangan Awal RPJMN.

c. Penelaahan Rancangan Renstra K/L meliputi

penelaahan terhadap konsistensi Rancangan Renstra

K/L dengan Rancangan Awal RPJMN dan batasan

substansi rancangan Renstra K/L.

1) Penelaahan konsistensi Rancangan Renstra K/L

meliputi konsistensi sasaran tujuan K/L dengan

sasaran program prioritas Presiden, konsistensi

arah kebijakan K/L dengan arah kebijakan

nasional, konsistensi program/kegiatan K/L

dengan program/kegiatan nasional serta

konsistensi kebutuhan sumberdaya dengan

kondisi ekonomi makro yang tertuang dalam

rancangan awal RPJMN.

2) Penelaahan batasan substansi Rancangan Renstra

K/L dilakukan terhadap isi pokok Rancangan

Renstra K/L yang meliputi visi, misi, tujuan, arah

kebijakan ...

-11-

kebijakan dan strategi sesuai dengan tugas dan

fungsi K/L.

d. Hasil penelaahan Rancangan Renstra K/L digunakan

sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal

RPJMN menjadi rancangan RPJMN dan bahan

penyempurnaan Rancangan Renstra K/L.

e. Rancangan RPJMN selanjutnya digunakan sebagai

bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah

Nasional.

7. Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional

a. Musrenbang Jangka Menengah Nasional merupakan

proses perencanaan partisipatif yang

mengikutsertakan unsur-unsur penyelenggara negara

dan masyarakat untuk menyempurnakan Rancangan

RPJMN;

b. Musrenbang Jangka Menengah Nasional

diselenggarakan paling lambat 2 bulan setelah

Presiden dilantik.

c. Hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional

digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan

RPJMN menjadi Rancangan Akhir RPJMN.

8. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN

a. Rancangan Akhir RPJMN disusun berdasarkan hasil

Musrenbang Jangka Menengah Nasional;

b. Rancangan Akhir RPJMN dibahas dalam Sidang

Kabinet untuk penyempurnaan.

9. Penetapan ...

-12-

9. Penetapan RPJMN

a. Rancangan Akhir RPJMN yang telah disempurnakan

ditetapkan menjadi RPJMN dengan Peraturan

Presiden;

b. Rancangan Akhir RPJMN ditetapkan paling lambat 3

(tiga) bulan setelah Presiden dilantik.

10. Penyesuaian Renstra K/L dan RPJMD dengan RPJMN

a. RPJMN yang telah ditetapkan digunakan untuk :

1) pedoman penyesuaian Renstra K/L;

2) bahan penyusunan dan perbaikan RPJMD dengan

memperhatikan tugas Pemerintah Daerah dalam

mencapai sasaran nasional yang termuat dalam

RPJMN.

b. Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN dilakukan

melalui Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L

dengan RPJMN;

c. Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L bertujuan

menjaga konsistensi dan sinergi sasaran dan arah

kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Renstra

K/L dengan yang ada dalam RPJMN.

d. Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN dilakukan

melalui Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD dengan

RPJMN;

e. Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD bertujuan

menjaga konsistensi sasaran dan arah kebijakan

pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi

prioritas dalam RPJMD terkait serta meningkatkan

koordinasi dan kesepahaman dalam rangka mencapai

sasaran pembangunan nasional.

f. Alur ...

-13-

f. Alur penyusunan RPJMN dan kaitannya dalam

penyusunan dokumen perencanaan adalah sebagai

berikut:

Gambar 2: Alur Penyusunan RPJMN

C. Penyusunan Struktur Kebijakan

1. Penyusunan Logika Berfikir

a. Penyusunan Struktur Kebijakan (Policy Structure),

dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja logis;

b. Penyusunan struktur kebijakan dilakukan berdasarkan

logika berfikir yang konsisten, yaitu:

1) Identifikasi permasalahan;

2) Penyusunan isu strategis;

3) Penentuan sasaran pokok yang ingin dicapai;

4) Penetapan ...

-13-

f. Alur penyusunan RPJMN dan kaitannya dalam

penyusunan dokumen perencanaan adalah sebagai

berikut:

Gambar 2: Alur Penyusunan RPJMN

C. Penyusunan Struktur Kebijakan

1. Penyusunan Logika Berfikir

a. Penyusunan Struktur Kebijakan (Policy Structure),

dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja logis;

b. Penyusunan struktur kebijakan dilakukan berdasarkan

logika berfikir yang konsisten, yaitu:

1) Identifikasi permasalahan;

2) Penyusunan isu strategis;

3) Penentuan sasaran pokok yang ingin dicapai;

4) Penetapan ...

-14-

4) Penetapan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

c. Penyusunan struktur kebijakan yang disusun secara

sistematis bertujuan agar perencanaan dapat

dilaksanakan dan dievaluasi.

2. Identifikasi Permasalahan dan Penyusunan Isu Strategis

a. Perumusan kebijakan pembangunan nasional dimulai

dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi dan

penyebab permasalahan yang dirumuskan berdasarkan

hasil evaluasi RPJMN periode sebelumnya, background

study RPJMN dan kondisi bangsa saat ini (baseline);

b. Permasalahan yang telah teridentifikasi menjadi dasar

bagi perumusan isu strategis;

c. Isu strategis merupakan hal-hal yang harus diperhatikan

atau diutamakan dalam perencanaan pembangunan;

d. Isu strategis disusun berdasarkan permasalahan yang

teridentifikasi, tantangan yang akan dihadapi dalam

periode 5 (lima) tahun kedepan (2014-2019), masukan

dari pemangku kepentingan, serta isu nasional dan isu

global yang sangat mendesak untuk dipertimbangkan;

e. Karakter isu strategis adalah kondisi atau hal yang

bersifat penting, mendasar, berjangka

menengah/panjang, dan bersifat sebagai pengungkit

untuk mencapai sasaran nasional;

f. Penyusunan rumusan isu-isu strategis memerlukan

analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang

telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

3. Penetapan ...

-15-

3. Penetapan Sasaran Pokok Nasional

a. Sasaran pokok pembangunan nasional merupakan tujuan

akhir (goal) yang ingin dicapai dari Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2015-2019;

b. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional ditetapkan

berdasarkan permasalahan, tantangan dan isu strategis

yang telah teridentifikasi, skala prioritas RPJPN 2005-

2025 serta visi, misi dan program prioritas presiden

terpilih;

c. Sasaran Pokok Nasional yang telah ditetapkan menjadi

dasar bagi penentuan arah kebijakan dan strategi

pembangunan.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

a. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan

kebijakan utama yang diambil untuk menyelesaikan

permasalahan dan isu strategis yang telah

teridentifikasi dalam rangka mencapai sasaran yang

telah ditetapkan;

b. Arah kebijakan memuat strategi dan merupakan

kerangka pikir atau kerangka kerja sebagai dasar

penetapan Prioritas Nasional, Prioritas Bidang,

Program Lintas untuk mewujudkan Sasaran Pokok

Nasional yang telah ditetapkan;

c. Masing-masing Prioritas Nasional, Prioritas Bidang

memiliki sasaran yang ingin dicapai pada akhir

periode RPJMN 2014-2019, arah kebijakan dan

strategi pembangunan;

d. Setiap rantai hasil/pencapaian digunakan berbagai

indikator untuk mengukurnya, antara lain:

1) Pencapaian ...

-15-

3. Penetapan Sasaran Pokok Nasional

a. Sasaran pokok pembangunan nasional merupakan tujuan

akhir (goal) yang ingin dicapai dari Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2015-2019;

b. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional ditetapkan

berdasarkan permasalahan, tantangan dan isu strategis

yang telah teridentifikasi, skala prioritas RPJPN 2005-

2025 serta visi, misi dan program prioritas presiden

terpilih;

c. Sasaran Pokok Nasional yang telah ditetapkan menjadi

dasar bagi penentuan arah kebijakan dan strategi

pembangunan.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

a. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan

kebijakan utama yang diambil untuk menyelesaikan

permasalahan dan isu strategis yang telah

teridentifikasi dalam rangka mencapai sasaran yang

telah ditetapkan;

b. Arah kebijakan memuat strategi dan merupakan

kerangka pikir atau kerangka kerja sebagai dasar

penetapan Prioritas Nasional, Prioritas Bidang,

Program Lintas untuk mewujudkan Sasaran Pokok

Nasional yang telah ditetapkan;

c. Masing-masing Prioritas Nasional, Prioritas Bidang

memiliki sasaran yang ingin dicapai pada akhir

periode RPJMN 2014-2019, arah kebijakan dan

strategi pembangunan;

d. Setiap rantai hasil/pencapaian digunakan berbagai

indikator untuk mengukurnya, antara lain:

1) Pencapaian ...

-16-

1) Pencapaian Prioritas Nasional diukur dengan

indikator kinerja prioritas nasional (indikator

impact/dampak);

2) Program Lintas diukur dengan menggunakan

indikator kinerja Program Lintas (indikator

outcome antara/intermediate outcome);

3) Program diukur dengan indikator kinerja program

(indikator outcome langsung/immediate outcome);

4) Pencapaian Kegiatan diukur dengan indikator

kinerja kegiatan (indikator output).

Gambar 3 Level Indikator dalam Struktur Kebijakan

Indikator Kinerja Fokus Prioritas

e. Strategi Pembangunan Nasional merupakan cara yang

digunakan untuk melaksanakan arah kebijakan yang

telah ditetapkan;

f. Strategi pembangunan Nasional memuat program-

program dan kegiatan yang mendukung pencapaian

sasaran pembangunan nasional;

g. Alur ...

Prioritas Nasional

Program

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (Indikator Output)

Indikator Kinerja Program (Indikator Outcome Langsung)

Indikator Kinerja Prioritas Nasional (Indikator Dampak)

Program Lintas

Indikator Kinerja Program Lintas (Indikator Outcome Antara)

-17-

g. Alur perumusan struktur kebijakan (policy structure)

dalam perumusan arah kebijakan pembangunan

nasional RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Gambar 4

Alur Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan

D. Kerangka Kerja Logis dalam Penyusunan Program dan Kegiatan

1. Kerangka kerja logis merupakan kerangka pikir secara logis

yang mengaitkan berbagai tahapan atau kegiatan dan

memberikan pemetaan untuk pencapaian misi suatu

program/kegiatan;

2. Kerangka kerja logis menjelaskan tujuan dan sasaran dari

kebijakan ataupun program, dan aliran kontribusi

pencapaian hasil kinerja dari setiap tahap

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran;

3. Kerangka kerja logis merupakan diagram/bagan yang

menggambarkan program/kegiatan saling terkait dan

bekerja dengan baik untuk mencapai sasaran

pembangunan ...

-17-

g. Alur perumusan struktur kebijakan (policy structure)

dalam perumusan arah kebijakan pembangunan

nasional RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Gambar 4

Alur Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan

D. Kerangka Kerja Logis dalam Penyusunan Program dan Kegiatan

1. Kerangka kerja logis merupakan kerangka pikir secara logis

yang mengaitkan berbagai tahapan atau kegiatan dan

memberikan pemetaan untuk pencapaian misi suatu

program/kegiatan;

2. Kerangka kerja logis menjelaskan tujuan dan sasaran dari

kebijakan ataupun program, dan aliran kontribusi

pencapaian hasil kinerja dari setiap tahap

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran;

3. Kerangka kerja logis merupakan diagram/bagan yang

menggambarkan program/kegiatan saling terkait dan

bekerja dengan baik untuk mencapai sasaran

pembangunan ...

-18-

pembangunan, antara lain capaian sasaran Prioritas

Nasional;

4. Keterkaitan antara program/kegiatan dalam mendukung

pencapaian Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Gambar 5 Struktur Kebijakan (Policy Structure) dan Kinerja

Pembangunan RPJMN 2015-2019

5. Keterkaitan sebagaimana dimaksud pada angka 4,

menunjukkan hubungan dari kegiatan menjadi hasil

dengan alur sebab akibat yang sederhana (satu arah) atau

kompleks (multi arah), sehingga kinerja suatu

program/kegiatan dapat diidentifikasi pada masing-masing

level, dan kinerja tersebut dapat diukur dengan lebih baik;

6. Kerangka kerja logis ini menggambarkan hubungan antara

input-proses-output-outcome dan impact dalam pelaksanaan

suatu program/kegiatan;

7. Penyusunan kerangka kerja logis dapat dilakukan melalui

langkah-langkah umum dengan menggunakan Kertas Kerja

Kerangka Kerja Logis;

8. Kerangka ...

-19-

8. Kerangka kerja logis diawali dengan mengidentifikasi

masalah yang ingin diselesaikan melalui program/kegiatan

dan merunut hingga outcome yang ingin dicapai;

9. Tahapan penerapan kerangka kerja logis adalah sebagai

berikut:

Gambar 6 Langkah Penerapan Kerangka Kerja Logis

a. Uraikan rasional dari program: Identifikasi permasalahan dan dampak yang diinginkan.

1) Identifikasi permasalahan yang dihadapi target

group/masyarakat dan penyebab permasalahan

yang mendorong perlunya program;

a) permasalahan yang menyebabkan program

dibutuhkan (kondisi awal, dapat ditunjukkan

dengan indikator baseline);

b) penyebab-penyebab permasalahan yang

telah diketahui;

c) pilih beberapa penyebab utama yang akan

ditangani oleh program ini sesuai dengan

kemampuan.

2) Tentukan ...

-20-

2) Tentukan dampak yang ingin dicapai dari

pelaksanaan program tersebut;

a) kembangkan pernyataan tentang dampak

yang diinginkan;

b) pernyataan dampak harus merefleksi situasi

yang hendak dicapai berkenaan dengan

permasalahan yang dihadapi.

3) Contoh konversi pernyataan Permasalahan

menjadi pernyataan Dampak.

Permasalahan: Rendahnya tingkat kesehatan ibu

dan anak. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya

Angka Kematian Ibu dan Bayi, rendahnya status

kesehatan dan gizi pada ibu hamil/menyusui,

bayi dan balita serta rendahnya tingkat

keberlanjutan pelayanan kesehatan pada ibu dan

anak.

Penyebab utama permasalahan yang dipilih

untuk diselesaikan adalah:

a) masih terbatasnya pengetahuan dan

keterampilan tentang kesehatan ibu, bayi

dan balita baik masyarakat maupun tenaga

pelayanan kesehatan.

b) rendahnya penanganan masalah gizi pada

ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita.

Dampak: Meningkatnya derajat kesehatan ibu

dan anak melalui peningkatan kesehatan ibu,

bayi dan balita, dengan adanya peningkatan

pengetahuan dan keterampilan dikalangan

masyarakat maupun tenaga kesehatan serta

Peningkatan ...

-21-

peningkatan penanganan masalah gizi pada ibu

hamil/menyusui, bayi dan balita.

b. Buatlah rantai sebab-akibat dari outcome yang menghasilkan dampak yang diperlukan untuk menangani situasi (permasalahan):

1) menyusun rangkaian sebab-akibat dari

outcome/manfaat langsung dan manfaat antara

yang dibutuhkan untuk menangani

kondisi/masalah dan mencapai dampak yang

diinginkan.

2) Outcome antara (Intermediate Outcome)

merupakan rangkaian manfaat yang menuju pada

dampak, dengan ketentuan: a) Outcome antara merupakan manfaat yang

terkait dengan penyebab yang akan

ditangani.

b) Outcome antara disusun dengan

mengkonversikan kendala ke dalam

pernyataan manfaat yang positif.

Contoh outcome antara:

Jika rendahnya tingkat kesehatan ibu dan anak

adalah penyebabnya maka outcome/manfaat yang

diinginkan adalah peningkatan kesehatan ibu dan

anak (proses yang sama seperti mengkonversi

permasalahan menjadi dampak).

3) Outcome Langsung (Immediate Outcome) adalah

manfaat yang merupakan efek langsung dari hasil

program. Manfaat langsung berkaitan dengan apa

yang harus dicapai oleh program sehingga

manfaat antara dapat tercapai.

c. Uraikan ...

-22-

c. Uraikan apa yang dilakukan program untuk mencapai setiap manfaat.

1) Output adalah berbagai produk atau layanan

tangible yang disalurkan oleh suatu program agar

berkontribusi kepada pencapaian berbagai

tahapan outcome/manfaat program.

2) Kegiatan (proses) adalah segala sesuatu yang

dilakukan program untuk mencapai

outcome/manfaat. Hal ini termasuk program dan

pelayanan publik, dan mendukung pelaksanaan

seluruh kegiatan manajemen organisasi yang

diperlukan untuk program dan pelayanan.

3) Input adalah sumber daya, baik manusia, dana

dan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan

output.

d. Uraikan kondisi yang diinginkan (kriteria sukses) dari setiap dampak, outcome, output dan input.

1) berdasarkan dampak, outcome, output, dan input

yang telah disusun maka perlu ditetapkan kriteria

keberhasilan yang diinginkan, misalnya terkait

kuantitas, kualitas, standar yang digunakan,

timeliness, dan sebagainya.

2) Untuk mengidentifikasi kriteria keberhasilan,

dapat dilakukan beberapa hal berikut :

a) mendefinisikan terminologi dari outcome,

proses, output dalam suatu pernyataan;

b) menentukan what, with whom, when, where,

how, why? dari masing-masing

tahapan/proses;

c) melakukan ...

-23-

c) melakukan konsultasi dengan para

stakeholder (siapa saja stakeholder dan apa

yang merupakan concern mereka).

e. Identifikasi indikator-indikator kinerja yang relevan untuk setiap kriteria sukses.

1) Berdasarkan kriteria sukses sebagaimana

dimaksud pada huruf d, disusun indikator kinerja

yang tepat, yang relevan dengan kriteria sukses

tersebut, baik untuk level dampak, outcome,

output maupun input;

2) Indikator yang digunakan harus dapat diukur

dan dipertanggungjawabkan;

3) Setiap indikator, baik ukuran kuantitatif maupun

kualitatif, sudah tersedia informasi tentang jenis

data-data yang akan digali, sumber data, dan

cara mendapatkan data tersebut;

4) Indikator yang tepat harus memenuhi kriteria

Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan

Time-Bound (SMART).

D.1 Kriteria Indikator Kinerja

1. Indikator kinerja merupakan variabel kuantitatif atau

kualitatif untuk mengukur pencapaian kemajuan atau

perubahan yang terjadi akibat dari suatu intervensi yang

dilakukan, dan digunakan untuk mengukur atau menilai

pencapaian kinerja (kualitas kerja) suatu organisasi atau

agen pembangunan;

2. Penetapan indikator kinerja penting untuk mendukung

pelaksanaan rencana, pengukuran kinerja dan kepastian

akuntabilitasnya;

3. Dokumen ...

-24-

3. Dokumen perencanaan yang akuntabel mempunyai

sasaran dan indikator kinerja yang relevan dan tepat,

konsistensi dan koherensi serta ketepatan penetapan

indikator capaian kinerja sesuai hierarkinya, dimulai dari

dampak, outcome, output, dan input;

4. Dalam menyusun indikator kinerja perlu untuk

mempertimbangkan kriteria indikator kinerja SMART

sebagai berikut:

a. Specific/Spesifik (S)

Terdefinisikan dengan jelas dan fokus sehingga tidak

menimbulkan multitafsir. Hanya mengukur unsur

indikator (output, outcome, atau dampak) yang

memang ditujukan untuk mengukur dan tidak ada

unsur-unsur lain dalam indikator tersebut.

b. Measurable/Terukur (M)

Dapat diukur dengan skala penilaian tertentu

(kuantitas atau kualitas). Untuk jenis data dalam

bentuk kualitas dapat dikuantitatifkan dengan

persentase atau nominal. Terukur juga berarti dapat

dibandingkan dengan data lain dan jelas

mendefinisikan pengukuran, artinya data yang

dikumpulkan oleh orang yang berbeda pada waktu

yang berbeda adalah konsisten.

c. Attributable/Achievable/Accountable/Attainable (A)

Dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dan

dengan metode yang sesuai, serta berada di dalam

rentang kendali/akuntabilitas dan kemampuan unit

kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Kredibel dalam kondisi yang diharapkan. Indikator

dapat diperoleh dengan program atau kegiatan itu

sendiri ...

-25-

sendiri dan tidak bergantung pada data eksternal.

Indikator harus diterapkan dan dicapai oleh sumber

daya internal program atau kegiatan. Indikator juga

harus sudah disepakati dalam pengertian umum.

d. Result-Oriented/Relevant (R)

Terkait secara logis dengan program/kegiatan yang

diukur, tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran

strategis organisasi.

e. Time-Bound (T)

Memperhitungkan rentang waktu pencapaian, untuk

analisa perbandingan kinerja dengan masa-masa

sebelumnya. Dapat dilakukan dalam jangka waktu

tertentu.

D.2 Pendekatan Penentuan Indikator Outcome

1. Penetapan Indikator Outcome dari Perubahan Atas Pelaksanaan Berbagai Kegiatan (Penyusunan Indikator Outcome Berdasarkan Kerangka Kerja Logis)

a. Capaian indikator outcome menandakan capaian

perubahan yang diharapkan sebagai hasil dari

pelaksanaan berbagai kegiatan.

b. Indikator outcome merupakan tolak ukur sejauh

mana tujuan program telah dicapai.

c. Indikator outcome dapat ditetapkan dengan

mengukur resultan berbagai indikator outcome

langsung dari berbagai kegiatan.

Gambar 7 ...

-26-

Gambar 8 Contoh Indikator Outcome dari Pelaksanaan

Berbagai Kegiatan

Gambar 7 Indikator Outcome dari Pelaksanaan Berbagai Kegiatan

DAMPAK Peningkatan Kualitas Hidup, kesejahteraan dan independensi

Mortalitas, Morbiditas, Disabilitas

INDIKATOR OUTCOME ANTARA Pola hidup sehat

Pelayanan kesehatan yang

efektif

Lingkungan yang sehat

INDIKATOR OUTCOME LANGSUNG

Kesadaran akan pentingnya kesehatan

Pengaruh dan kegiatan sosial

Penerapan kebijakan dan

organisasi kesehatan

KEGIATAN Edukasi kesehatan bagi masyarakat

Penyediaan fasilitas

kesehatan bagi masyarakat

Advokasi kesehatan oleh

pemerintah

2. Indikator ...

-27-

2. Indikator Outcome dari Data Primer atau Data Sekunder a. Indikator outcome dapat ditetapkan dengan

menggunakan data primer atau data sekunder

berupa nilai/besaran/indeks yang diperoleh

melalui penelitian/survey.

b. Penelitian atau survey dapat dilakukan oleh

lembaga tertentu (antara lain Kementerian/

Lembaga, Organisasi Independen, Badan

Internasional, dll).

c. Beberapa contoh indikator outcome hasil

penelitiam atau survey antara lain Indeks Harga

Saham Gabungan (IHSG), Angka Kematian Ibu

Melahirkan (AKI), dan Angka Partisipasi Kasar

(APK).

d. Berbagai lembaga Internasional memiliki

referensi terkait indikator yang dapat digunakan,

antara lain: (1) Laporan-laporan pencapaian

MDGs, (2) UNDPs Human Development Index,

target Pembangunan Manusia Berkelanjutan

(Sustainable Human Development Goals), (3) the

World Bank Report, misalnya: Handbook

Pembangunan Pedesaan, dan (4) IMF, Financial

Soundness Indicators.

Gambar 9 ...

-28-

3. Menetapkan Indikator Outcome dari Output Terpenting a. Penggunaan indikator outcome dengan

menggunakan indikator terpenting hanya

dilakukan jika indikator outcome tidak dapat

Gambar 9 Indikator Outcome dalam Bentuk Data Primer/Data

Sekunder

Gambar 10 Contoh Indikator Outcome dalam Bentuk Data Sekunder

ditentukan ...

Indikator Outcome merupakan Pemanfaatan Hasil Survey

OUTCOME

Output 1 Indikator output 1



Indikator Outcome merupakan Composite Index dari Indikator Output

Indeks Gabungan (Composite Indexes) diperoleh dengan membobot output

OUTCOME Indikator : (I = ƩPt/ƩPt-1 x 100)

Output 1 Indikator

output 1 : (Pta)

Output 2 Indikator

output 2 : (Ptb)

Output 3 Indikator

output 3: (Ptc)

-29-

Gambar 11 Indikator Outcome merupakan Beberapa Indikator Output Terpenting

ditentukan dengan menggunakan 2 (dua)

pendekatan sebelumnya ataupun pendekatan

lainnya.

b. Indikator outcome ditetapkan dengan

menggunakan beberapa indikator output yang

dianggap penting dari berbagai kegiatan.

c. Indikator output yang dianggap penting tersebut

adalah indikator yang memberikan kontribusi

terbesar terhadap pencapaian indikator outcome.

Bab III ...

-30-

BAB III SUBSTANSI DAN STRUKTUR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH NASIONAL 2015-2019

A. RPJPN 2005-2025 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

2005-2025 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang

terlindungi, sejahtera, cerdas dan berkeadilan.

2. Dalam rangka mencapai visi tersebut maka dilakukan

upaya-upaya ideal melalui 8 (delapan) misi pembangunan,

yaitu: (1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia,

bermoral, beretika, berbudaya dan beradab, (2)

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, (3) Mewujudkan

masyarakat demokratis berlandaskan hukum, (4)

Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu, (5)

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan, (6)

Mewujudkan Indonesia asri dan lestari, (7) Mewujudkan

Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang mandiri, maju,

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan (8)

Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan

dunia internasional.

3. Pencapaian sasaran pokok RPJPN 2005-2025 pada masing-

masing misi pembangunan tersebut, dilakukan melalui

tahapan dan skala prioritas pembangunan jangka

menengah.

4. Misi pembangunan sebagaimana dimaksud pada angka 3,

di dalam setiap tahap rencana pembangunan jangka

menengah dijabarkan arah pembangunan dan sasaran

pokok 5 (lima) tahunannya.

5. Tahapan ...

-31-

5. Tahapan pembangunan dalam RPJPN adalah sebagai

berikut:

6. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025 prioritas pembangunan

RPJMN 2015-2019 adalah pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian

berbasis:

a. Keunggulan Sumber Daya Alam.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia.

c. Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

7. Keunggulan SDA, SDM yang berkualitas dan penguasaan

Iptek akan dapat meningkatkan daya saing ekonomi

nasional menuju pembangunan berkelanjutan, inklusif dan

berkeadilan sehingga tercapai tujuan akhir nasional, yaitu

peningkatan kesejahteraan rakyat.

RPJMN 1 (2005-2009)

Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

RPJMN 2 (2010-2014)

Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian.

RPJMN 3 (2015-2019)

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek.

RPJMN 4 (2020-2025)

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

8. Pencapaian ...

-32-

8. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui strategi

pembangunan dari 9 (sembilan) Bidang Pembangunan

RPJPN 2005-2025 yaitu: (1) Sosial Budaya dan Kehidupan

Beragama, (2) Ekonomi, (3) Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi, (4) Politik, (5) Pertahanan dan Kemanan, (6)

Hukum dan Aparatur, (7) Pembangunan Wilayah dan Tata

Ruang, (8) Penyediaan Sarana dan Prasarana, dan (9)

Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

9. Kerangka pembangunan berkelanjutan dalam RPJMN

2015-2019 digambarkan sebagai berikut :

Gambar 12 Kerangka Penyusunan RPJMN 2015-2019: Pembangunan

Berkelanjutan, Inklusif dan Berkeadilan

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

1. Arah kebijakan merupakan kebijakan utama yang diambil

untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis

dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, yaitu

perubahan ...

-33-

perubahan kondisi yang ingin dicapai pada 5 (lima) tahun

ke depan.

2. Arah kebijakan memuat strategi sebagai dasar penetapan

Prioritas pembangunan nasional.

3. Strategi pembangunan merupakan cara yang digunakan

untuk melaksanakan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Strategi pembangunan dilaksanakan melalui pelaksanaan

program dan kegiatan pada masing-masing Prioritas

Nasional/Bidang Pembangunan.

4. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan

program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih

untuk periode 2015-2019 yang telah dicanangkan

semenjak masa kampanyenya, dan mempertimbangkan

hal-hal penting lainnya.

5. Keberhasilan capaian Prioritas Nasional diukur

menggunakan indikator dampak/impact.

6. Keberhasilan pencapaian Prioritas Nasional tidak hanya

ditentukan oleh kinerja pemerintah tapi juga pelaku

pembangunan lainnya, seperti pihak swasta dan

masyarakat.

7. Penentuan Prioritas Nasional dilakukan berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Prioritas dalam konteks sasaran RPJPN 2005-2025

tahap ke-3 yaitu RPJMN periode 2015-2019 dan

Prioritas terkait dengan kondisi saat ini.

b. Visi, Misi, dan Program Prioritas Presiden Terpilih,

yang merupakan agenda pembangunan nasional

utama yang perlu mendapatkan dukungan dan

menjadi prioritas keberhasilan pemerintahan dalam 5

tahun ke depan.

c. Kebijakan ...

-34-

c. Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap RPJMN

2010-2014 yang belum tuntas penyelesaiannya serta

perlu untuk diteruskan dalam periode selanjutnya.

8. Prioritas Nasional dapat dijabarkan ke dalam Program

Lintas yang bersifat lintas program, lintas K/L, lintas

bidang atau lintas wilayah.

9. Program Lintas terdiri dari beberapa kegiatan prioritas

K/L atau lintas K/L yang dikelompokkan berdasarkan

karakteristik tertentu dalam rangka mendukung

pencapaian sasaran Prioritas Nasional.

10. Program lintas ditetapkan oleh Bappenas dan memiliki

sasaran, target dan indikator kinerja.

11. Untuk program yang bersifat lintas K/L maka perencanaan

dan pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antar K/L.

Koordinator program lintas ditentukan oleh Bappenas

berdasarkan pertimbangan: (a) K/L yang dominan

kegiatannya; (b) Kementerian Koordinator, atau (c)

Bappenas.

12. Prioritas Bidang merupakan kebijakan yang diambil untuk

mencapai sasaran bidang pembangunan melalui

pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang

dikelompokkan kedalam beberapa Program Lintas.

C. Pengarusutamaan Pembangunan

1. Pengarusutamaan pembangunan (mainstreaming) adalah

isu utama yang membutuhkan perhatian khusus yang

melibatkan program/kegiatan Lintas Bidang dan atau

lintas K/L.

2. Pengarusutamaan pembangunan dimaksudkan untuk

mensinergikan suatu isu ke dalam proses pembangunan di

setiap Bidang dan atau program/kegiatan.

3. Pengarusutamaan ...

-35-

3. Pengarusutamaan terintegrasi ke dalam program/kegiatan

Lintas Bidang dan atau K/L dalam bentuk indikator

outcome/output untuk isu pengarusutamaan tertentu.

4. Pengarusutamaan menjadi landasan operasional

pembangunan di tingkat pusat dan daerah.

5. Penerapan pengarusutamaan akan menghasilkan

kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan

pembangunan yang lebih adil dan merata.

6. Untuk memastikan pelaksanaan pengarusutamaan di

Bidang dan atau program/kegiatan pembangunan, perlu

ditunjuk koordinator untuk masing-masing isu

pengarusutamaan.

7. Koordinator bersama dengan Kementerian/Lembaga

pelaksana terkait menyepakati sasaran utama

pengarusutamaan dan rencana tindak yang akan

dilakukan serta indikator capaian outcomes

program/output kegiatan.

8. Masing-masing Kementerian/Lembaga pelaksana

berkewajiban untuk melaporkan capaian

pengarusutamaannya yang telah dilaksanakan secara

berkala kepada Koordinator Pengarusutamaan.

D. Kerangka Ekonomi Makro

1. Rumusan strategi pembangunan nasional yang mencakup

ekonomi makro untuk menjadi bahan dalam perumusan

arah kebijakan pembangunan nasional jangka menengah.

2. Kerangka ekonomi makro memuat gambaran umum

perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah

kebijakan fiskal untuk periode jangka menengah 2015-

2019.

E. Kaidah ...

-36-

E. Kaidah Pelaksanaan

1. Kerangka Pendanaan, memuat sumber-sumber

pendanaan yang bisa digunakan dalam pembangunan, tata

cara optimalisasi penggunaan sumber dana dan

peningkatan kualitas belanja.

2. Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan

regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong maupun

mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan

penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan tujuan

bernegara. Perencanaan kerangka regulasi sejak awal

perencanaan dimaksudkan untuk :

a. mengarahkan proses perencanaan pembentukan

peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan

kebutuhan pembangunan;

b. meningkatkan kualitas peraturan perundang-

undangan dalam rangka mendukung pencapaian

prioritas pembangunan; dan

c. meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk

keperluan pembentukan peraturan perundang-

undangan.

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerangka regulasi

dapat dilihat dalam Petunjuk Pelaksanaan

Penyusunan Kerangka Regulasi.

3. Kerangka Kelembagaan menjadi upaya untuk melakukan

penataan kelembagaan agar pemerintah memiliki fungsi

dan kewenangan yang tepat, aturan main dan hubungan

kerja inter dan antar lembaga yang sinergis, serta didukung

oleh kualitas aparatur sipil negara yang profesional dan

berintegritas. Dengan demikian kelembagaan pemerintah

akan sejalan dengan visi pembangunan nasional dan dapat

melaksanakan ...

-37-

melaksanakan kebijakan/rencana pembangunan dengan

efektif dan efisien.

Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan kerangka

kelembagaan dalam RPJMN menjadi anak lampiran dan

bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan

Penyusunan RPJMN 2015-2019.

4. Kerangka Evaluasi memberikan gambaran tata cara

evaluasi kinerja pembangunan secara menyeluruh dalam

rangka mengetahui dan menilai dengan pasti pencapaian

rencana pembangunan, kemajuan dan kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan rencana pembangunan serta

tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka perbaikan

rencana pembangunan dimasa yang akan datang.

F. Buku RPJMN 2015-2019

Buku RPJMN 2015-2019 terdiri dari tiga (3) buku yang saling

terkait.

1. Buku I RPJMN memuat Prioritas Nasional, Program

Lintas, dan program/kegiatan Prioritas Nasional. Buku I

mencerminkan Platform Presiden sehingga Prioritas

Nasional dapat bersifat lintas bidang dan atau sama dengan

Prioritas Bidang. Namun pada saat penyusunan rancangan

teknokratik RPJMN, karena Prioritas Nasional belum

ditentukan maka Prioritas pembangunan pada Buku I

dipilih dari isu-isu strategis utama 9 (sembilan) Bidang

Pembangunan.

2. Buku II RPJMN memuat Prioritas Bidang, Program Lintas,

dan program/kegiatan Prioritas Bidang. Satu bidang dapat

berkontribusi terhadap lebih dari satu Prioritas Nasional.

3. Buku ...

-38-

3. Buku III RPJMN berisi rencana pengembangan wilayah

pulau, dan sinergi pembangunan pusat-daerah dan antar

daerah. Buku III merumuskan rencana pembangunan

Bidang/K-L untuk mendukung arah pengembangan pulau

dengan basis wilayah Provinsi, sehingga secara

komprehensif dapat terlihat program-program yang akan

dilaksanakan oleh Nasional di masing-masing Provinsi.

G. OUTLINE BUKU RPJMN 2015-2019

1. OUTLINE BUKU I : PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

BAB I : PENDAHULUAN Merupakan gambaran mengenai RPJMN 2015-2019 yang terkait

dengan RPJPN 2005-2025 dan visi, misi dan program Presiden

terpilih. Pendahuluan juga menjelaskan tentang tujuan RPJMN,

dan deskripsi Buku I, Buku II, dan Buku III yang merupakan

satu kesatuan dalam RPJMN 2015-2019. BAB II : RPJPN 2005-2025 1.1 Visi dan Misi RPJPN 2005-2025 Berisi uraian mengenai visi dan misi RPJPN 2005-2025 dan

strategi pencapaian visi dan misi tersebut melalui skala

prioritas utama dalam pentahapan RPJMN.

1.2 Arah Pembangunan Jangka Menengah ke-3 (2015-2019) Berisi arah kebijakan pembangunan pada RPJMN tahap

ke-3 (2015-2019). BAB III : KONDISI UMUM Menjelaskan tentang pencapaian pembangunan periode 2010-

2014 dan permasalahan utama yang terindentifikasi dan harus

diselesaikan ...

-39-

diselesaikan selama periode 2015-2019. Bab ini juga antara lain

menjelaskan tentang tantangan utama yang akan dihadapi 5

tahun kedepan dan lingkungan strategis yang berisi isu

nasional dan isu global yang perlu dipertimbangkan dalam

rangka mencapai sasaran pokok pembangunan.

BAB IV : KERANGKA EKONOMI MAKRO

Memberi penjelasan tentang gambaran umum ekonomi secara

menyeluruh termasuk gambaran ekonomi makro pada RPJMN

periode sebelumnya, proyeksi ekonomi, keuangan negara dan

arah kebijakan fiskal pada RPJMN 2015-2019.

4.1 Kondisi Ekonomi 2014 Merupakan gambaran kondisi ekonomi makro pada tahun

2014.

4.2 Prospek Ekonomi 2015-2019 Merupakan gambaran proyeksi ekonomi Indonesia tahun

2015-2019. Bagian ini membahas hal-hal yang akan

menjadi prospek dan hal-hal yang berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015-2019.

4.3 Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal Menjelaskan tentang arah kebijakan fiskal dan perkiraan

pendapatan dan belanja negara.

BAB V : SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Berisi sasaran pokok/utama pembangunan nasional selama 5

tahun ke depan, disertai dengan arah kebijakan pembangunan

pada RPJMN tahap ke-3 (2015-2019) dan strategi pembangunan

secara umum dengan penekanan pada Pembangunan

Berkelanjutan, Inklusif dan Berkeadilan.

5.1 Visi Indonesia

5.2 Misi Pembangunan Nasional

5.3 Sasaran ...

-40-

5.3 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional 5.4 Prioritas Nasional

Prioritas Nasional berisi Prioritas Nasional untuk periode

2015-2019. Prioritas Nasional tersebut merupakan

perumusan dan penjabaran yang lebih operasional dari Visi

dan Misi pembangunan nasional 2015-2019 sehingga lebih

mudah untuk diimplementasikan dan diukur tingkat

keberhasilannya.

5.4.1. Prioritas Nasional 1 : .................................... 5.4.1.1. Sasaran (Impact)

5.4.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan

5.4.2. Prioritas Nasional 2 : ................................... 5.4.3. Prioritas Nasional 3 : ...................................

dst.

BAB VI : KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL

Kegiatan strategis nasional merupakan kegiatan-kegiatan

Kementerian/Lembaga yang dipilih untuk menjadi kegiatan

prioritas berdasarkan platform Presiden dan pertimbangan

penting lainnya, antara lain :

1. Kegiatan yang paling utama atau penting.

2. Kegiatan dengan anggaran besar.

3. Kegiatan yang memiliki dampak yang besar.

4. Kegiatan lintas bidang dan atau lintas wilayah.

5. Kegiatan yang merupakan Direktif Presiden.

Kegiatan strategis nasional ini dikelompokkan berdasarkan

Prioritas Nasional dan dituangkan dalam bentuk matrik sebagai

berikut :

Gambar 13...

-41-

Gambar 13 Daftar Kegiatan Strategis Nasional dalam RPJMN 2015-2019

No Kegiatan Strategis Nasional

Sasaran Output

Indikator Target Pagu Anggaran

Program K/L Terkait

Lokasi

PRIORITAS NASIONAL 1 : .............................................

PRIORITAS NASIONAL 2 : .............................................

Masing-masing kegiatan strategis tersebut perlu didetailkan ke

dalam infomasi kegiatan, yang memuat informasi tentang nama

kegiatan/program, waktu pelaksanaan, lokasi, K/L penanggung

jawab, instansi terkait dan informasi penting lainnya, sebagai

berikut :

Gambar 14 ...

-42-

Gambar 14 Informasi Detail Kegiatan Strategis Nasional

BAB VII : KAIDAH PELAKSANAAN

7.1 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan memuat kebijakan pendanaan secara

umum, sumber-sumber pendanaan yang bisa digunakan

dalam pembangunan, tata cara optimalisasi penggunaan

sumber dana dan peningkatan kualitas belanja termasuk

didalamnya kebijakan transfer ke daerah.

1. Kegiatan : 2. Program : 3. Waktu Pelaksanaan : 4. Lokasi : 5. K/L Penanggungjawab : 6. Instansi Terkait : 7. Latar Belakang (Permasalahan)

________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

8. Ruang Lingkup Kegiatan

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________

9. Output dan Outcome

a. Output : b. Outcome :

10. Regulasi Terkait ________________________________________________________________________________________________________________________

11. Pendanaan

RUPIAH MURNI PHLN

TOTAL :

7.2 Kerangka ...

-43-

7.2 Kerangka Regulasi

Berisi tentang prinsip-prinsip/koridor kerangka regulasi

dan cara penerapannya pada masing-masing bidang

pembangunan. Pada prinsipnya bagian ini menjelaskan

mengenai substansi kerangka regulasi dan tata cara untuk

merumuskannya.

7.3 Kerangka Kelembagaan

Berisi tentang prinsip-prinsip/koridor tentang tatanan

kelembagaan yang efektif dan efisien dalam rangka

melaksanakan pembangunan.

7.4 Kerangka Evaluasi

Berisi tentang prinsip-prinsip/koridor kerangka evaluasi

dan tata cara penerapan evaluasi kinerja pembangunan.

BAB VIII : PENUTUP

Lampiran : Matriks Prioritas Nasional

2. OUTLINE ...

-44-

2. OUTLINE BUKU II : PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG

BAB I : PENGARUSUTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG

1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Menjelaskan arah kebijakan dan strategi pembangunan

yang bersifat pengarusutamaan. Pengarusutamaan

dilakukan dengan cara yang terstruktur dengan kriteria

sebagai berikut: (1) pengarusutamaan bukanlah

merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan

pembangunan sektoral; (2) pengarusutamaan tidak

mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan (investasi)

yang signifikan; dan (3) pengarusutamaan dilakukan pada

semua sektor terkait namun diprioritaskan pada sektor

penting yang terkait langsung dengan isu-isu

pengarusutamaan.

1.1.1 Pengarusutamaan 1

1.1.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Menggambarkan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi saat ini

dan perkiraan masalah yang akan

dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun ke depan serta menjelaskan isu

strategis pengarusutamaan.

1.1.1.2 Sasaran (impact)

Memuat sasaran utama pembangunan

pengarusutamaan yang ingin dicapai

dalam rangka mencapai tujuan utama

pada 5 (lima) tahun ke depan.

1.1.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah ...

-45-

Arah Kebijakan menjelaskan tentang

kebijakan umum yang diambil oleh

pemerintah untuk mengatasi

permasalahan yang dihadapi dan

sasaran yang ingin dicapai. Arah

kebijakan memuat strategi

pembangunan yang berisi program-

program atau kegiatan-kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan dalam

rangka mencapai sasaran

pembangunan.

1.1.2 Pengarusutamaan 2

dst. 1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lintas Bidang

Memuat penjelasan tentang isu-isu lintas bidang, yang

mencakup juga arah kebijakan dan strategi pembangunan

lintas bidang. Masing-masing isu lintas bidang perlu

ditunjuk koordinatornya. Koordinator Lintas Bidang

bersama dengan Kementerian/Lembaga pelaksana terkait

menyepakati sasaran utama lintas bidang dan rencana

tindak yang akan dilakukan serta indikator capaian

outcome program. Masing-masing Kementerian/Lembaga

pelaksana berkewajiban untuk melaporkan capaian

program yang telah dilaksanakan secara berkala kepada

Koordinator.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lintas bidang,

memuat hal-hal sebagai berikut :

1.2.1. Lintas Bidang 1

1.2.1.1. Permasalahan dan Isu Strategis

1.2.1.2. Sasaran (Impact)

1.2.1.3 Arah ...

-46-

1.2.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan

1.2.1.4. Kerangka Pendanaan

1.2.1.5. Kerangka Regulasi dan Kerangka

Kelembagaan

1.2.2. Lintas Bidang 2

dst.

BAB II : BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

2.1 Permasalahan dan Isu strategis

2.2 Sasaran Bidang (Impact)

2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang


2.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

BAB III : BIDANG EKONOMI BAB IV : BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BAB V : BIDANG POLITIK BAB VI : BIDANG PERTAHANAN DAN KEMANAN BAB VII : BIDANG HUKUM DAN APARATUR BAB VIII : BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG BAB IX : BIDANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA, BAB X : BIDANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN HIDUP

Setiap Bidang Pembangunan harus dibuatkan kerangka pikir

logis yang menggambarkan alur logika mulai dari program lintas,

prioritas bidang, dampak dan goal (tujuan akhir) yang

diharapkan dengan gambar sebagai berikut :

Gambar 16 ...

-47-

Lampiran Buku II: 1. Matrik Lintas Bidang

2. Matrik Prioritas Bidang

3. Matrik Pembangunan Jangka Menengah Per Kementerian/Lembaga

Gambar 16 Gambar Kerangka Pikir Pembangunan Bidang

GAMBAR 17 ...

-48-

GAMBAR 19 …

-49-

2. OUTLINE BUKU III : PENGEMBANGAN WILAYAH

BAB I : ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2015-2019 1.1 Pendahuluan

1.2 Sasaran Pokok Pengembangan Wilayah

1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

1.3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Tata Ruang Wilayah

Nasional (Darat, Laut dan Pesisir)

1.3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Otonomi Daerah


Kawasan Strategis

1.3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Perkotaan

1.3.5. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Perdesaan


Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal

1.3.7 Arah ...

-50-

1.3.7. Arah Kebijakan dan Strategi Pemerataan Pelayanan

Dasar

1.4 Sinergi Pusat-Daerah dan Kerjasama Antardaerah




BAB II : PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA

2.1 Kondisi Umum

2.2 Sasaran Pengembangan Wilayah Papua

2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Papua

2.3.1 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Papua

2.3.1.1 Arah Kebijakan Pengembangan Tata Ruang

Wilayah (Darat, Laut dan Pesisir)

2.3.1.2 Arah Kebijakan Pengembangan Otonomi

Daerah

2.3.1.3 Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan

Strategis

2.3.1.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Perkotaan

2.3.1.5 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Perdesaan

2.3.1.6 Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan

Perbatasan dan Daerah Tertinggal

2.3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pemenuhan Pelayanan

Dasar Wilayah Papua

2.3.3 Prioritas Program Pembangunan Wilayah Papua



BAB III ...

-51-

BAB III : PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU

BAB IV : PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA

BAB V : PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI

BAB VI : PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN

BAB VII : PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI

BAB VIII : PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA

Lampiran Buku III :

Matriks Sinkronisasi Pusat dan Daerah dalam Pencapaian

Prioritas Nasional (Matrik dibuat Per-Prioritas Nasional)

BAB IV …

-51-

BAB III : PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU

BAB IV : PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA

BAB V : PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI

BAB VI : PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN

BAB VII : PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI

BAB VIII : PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA

Lampiran Buku III :

Matriks Sinkronisasi Pusat dan Daerah dalam Pencapaian

Prioritas Nasional (Matrik dibuat Per-Prioritas Nasional)

BAB IV …

-52-

BAB IV PENUTUP

RPJMN merupakan acuan bagi seluruh komponen bangsa

dalam melaksanakan pembangunan dan mencapai visi dan misi

Indonesia. Oleh karena itu RPJMN harus disusun dengan baik,

mengikuti alur berfikir logis sehingga menunjukkan keterkaitan yang

jelas antar level kebijakan pembangunan dan keterkaitan antara

program/kegiatan dengan sasaran yang ingin dicapai.

Melalui panduan ini, diharapkan dapat menjaga keterkaitan

dan konsistensi antara sasaran, arah kebijakan dan strategi

pembangunan yang ada dalam dokumen Renstra K/L dan RPJMD

dengan yang ada dalam RPJMN 2015-2019.

Dengan diterbitkannya panduan ini, Kementerian

PPN/Bappenas berharap agar Tata Cara Penyusunan RPJMN 2014-

2015 dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai

arah sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian RPJMN 2015-2019 tersusun dengan baik, mudah

dilaksanakan dan mudah dievaluasi.

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SLAMET SENO ADJI

-1-

ANAK LAMPIRAN I PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 3 /JUKLAK/SESMEN/2014 TANGGAL 26 JUNI 2014

CONTOH WORKSHEET KERANGKA KERJA LOGIS:

Program Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Ibu Terkait Proses Reproduksi

Serta Pelayanan Kesehatan Anak

Uraian Kriteria Sukses

(Pencapaian Target)

Indikator Kinerja

Sasaran Prioritas:

Pernyataan DAMPAK/ Impacts

“Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, dengan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dikalangan masyarakat maupun tenaga kesehatan serta peningkatan penanganan masalah gizi pada ibu hamil/ menyusui, bayi dan balita”

Penurunan Angka Kematian Ibu

Menurunnya Angka Kematian Ibu sebesar 102 Per 100.000 kelahiran hidup pada 2019

Angka Kematian Ibu (AKI)

Penurunan Angka Kematian Bayi

Menurunnya Angka Kematian Bayi sebesar 23 Per 1.000 kelahiran hidup tahun

Angka Kematian Bayi (AKB)

Uraian ...

-1-

ANAK LAMPIRAN I PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 3 /JUKLAK/SESMEN/2014 TANGGAL 26 JUNI 2014

CONTOH WORKSHEET KERANGKA KERJA LOGIS:

Program Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Ibu Terkait Proses Reproduksi

Serta Pelayanan Kesehatan Anak


(Pencapaian Target)

Indikator Kinerja

Sasaran Prioritas:

Pernyataan DAMPAK/ Impacts

“Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, dengan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dikalangan masyarakat maupun tenaga kesehatan serta peningkatan penanganan masalah gizi pada ibu hamil/ menyusui, bayi dan balita”

Penurunan Angka Kematian Ibu

Menurunnya Angka Kematian Ibu sebesar 102 Per 100.000 kelahiran hidup pada 2019

Angka Kematian Ibu (AKI)

Penurunan Angka Kematian Bayi

Menurunnya Angka Kematian Bayi sebesar 23 Per 1.000 kelahiran hidup tahun

Angka Kematian Bayi (AKB)

Uraian ...

-2-


(Pencapaian Target)

Indikator Kinerja

2019

dst dst dst

OUTCOME ANTARA (manfaat antara : rangkaian dari beberapa outcomes langsung):

Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita

Meningkatnya Angka Ibu Bersalin Sehat Sebesar 25% pada tahun 2018

Jumlah Ibu Bersalin dalam Keadaan Sehat

Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak oleh tenaga kesehatan berkualitas

Tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat meningkat 75% pada tahun 2018

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN) sebesar 90% pada tahun 2018

Persentase tenaga kesehatan yang bersertifikat

Persentase Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

dst dst dst

OUTCOME LANGSUNG (manfaat langsung : hasil yang bisa dikendalikan atau akibat langsung dari output)

(perubahan pada target

Meningkatnya kesadaran bagi kesehatan ibu dan anak

90% Cakupan Kunjungan Neonatus (KN) pada tahun 2017

90% Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2017

Persentase Cakupan Kunjungan Neonatus (KN)

Persentase Cakupan kunjungan bayi

Perbaikan gizi pada ibu hamil/menyu

90% ibu hamil/ menyusui,

Persentase ibu hamil/ menyusui, bayi dan

Uraian ...

-3-


(Pencapaian Target)

Indikator Kinerja

group masyarakat— perubahan yang diakibatkan langsung oleh output yang dihasilkan)

-sui, bayi dan balita

bayi dan balita dengan gizi baik pada tahun 2017

balita dengan gizi baik

Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas

Meningkatnya tenaga kesehatan yang berkualitas sebesar 80% pada tahun 2017

Persentase tenaga kesehatan yang berkualitas

dst dst dst

OUTPUT:

(Keluaran yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan prioritas melalui pendanaan pemerintah)

Peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya peningkatan kualitas kesehatan.

100.000 masyarakat mengikuti sosialisasi dan meningkat pengetahuan nya pada akhir tahun 2017

Jumlah masyarakat yang meningkat penge- tahuannya karena sosialisasi

Peningkatan jumlah ibu hamil/ menyusui, bayi dan balita yang mendapat tambahan makanan bergizi

100.000 ibu hamil/menyu-sui mendapat tambahan gizi pada tahun 2017

100.000 bayi dan balita mendapat tambahan makanan bergizi 2017

Jumlah ibu hamil/ menyusui dengan masalah gizi

Jumlah bayi dan balita mendapat tambahan makanan bergizi

Peningkatan kapasitas Tenaga kesehatan

1500 Tenaga kesehatan yang terlatih dan terampil pada tahun 2017

Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan terampil

dst dst dst

KEGIATAN PRIORITAS

Pelaksanaan sosialisasi kesehatan ibu dan anak

Terselenggara nya sosialisasi kesehatan ibu dan anak di tingkat

Frekuensi sosialisasi kesehatan ibu dan anak

Uraian …

-2-


(Pencapaian Target)

Indikator Kinerja

2019

dst dst dst

OUTCOME ANTARA (manfaat antara : rangkaian dari beberapa outcomes langsung):

Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita

Meningkatnya Angka Ibu Bersalin Sehat Sebesar 25% pada tahun 2018

Jumlah Ibu Bersalin dalam Keadaan Sehat

Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak oleh tenaga kesehatan berkualitas

Tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat meningkat 75% pada tahun 2018

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN) sebesar 90% pada tahun 2018

Persentase tenaga kesehatan yang bersertifikat

Persentase Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

dst dst dst

OUTCOME LANGSUNG (manfaat langsung : hasil yang bisa dikendalikan atau akibat langsung dari output)

(perubahan pada target

Meningkatnya kesadaran bagi kesehatan ibu dan anak

90% Cakupan Kunjungan Neonatus (KN) pada tahun 2017

90% Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2017

Persentase Cakupan Kunjungan Neonatus (KN)

Persentase Cakupan kunjungan bayi

Perbaikan gizi pada ibu hamil/menyu

90% ibu hamil/ menyusui,

Persentase ibu hamil/ menyusui, bayi dan

Uraian ...

-3-


(Pencapaian Target)

Indikator Kinerja

group masyarakat— perubahan yang diakibatkan langsung oleh output yang dihasilkan)

-sui, bayi dan balita

bayi dan balita dengan gizi baik pada tahun 2017

balita dengan gizi baik

Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas

Meningkatnya tenaga kesehatan yang berkualitas sebesar 80% pada tahun 2017

Persentase tenaga kesehatan yang berkualitas

dst dst dst

OUTPUT:

(Keluaran yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan prioritas melalui pendanaan pemerintah)

Peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya peningkatan kualitas kesehatan.

100.000 masyarakat mengikuti sosialisasi dan meningkat pengetahuan nya pada akhir tahun 2017

Jumlah masyarakat yang meningkat penge- tahuannya karena sosialisasi

Peningkatan jumlah ibu hamil/ menyusui, bayi dan balita yang mendapat tambahan makanan bergizi

100.000 ibu hamil/menyu-sui mendapat tambahan gizi pada tahun 2017

100.000 bayi dan balita mendapat tambahan makanan bergizi 2017

Jumlah ibu hamil/ menyusui dengan masalah gizi

Jumlah bayi dan balita mendapat tambahan makanan bergizi

Peningkatan kapasitas Tenaga kesehatan

1500 Tenaga kesehatan yang terlatih dan terampil pada tahun 2017

Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan terampil

dst dst dst

KEGIATAN PRIORITAS

Pelaksanaan sosialisasi kesehatan ibu dan anak

Terselenggara nya sosialisasi kesehatan ibu dan anak di tingkat

Frekuensi sosialisasi kesehatan ibu dan anak

Uraian …

-4-


(Pencapaian Target)

Indikator Kinerja

kecamatan ditingkat kecamatan

Penanganan masalah gizi dengan pemberian ASI dan makanan pendamping ASI

Terselenggara nya 100% pemberian MP-ASI pada anak usia 6 – 24 bulan pada keluarga miskin

Persentase pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan pada keluarga miskin

Pelayanan posyandu dan puskesmas dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak

Terselenggara nya kegiatan pelayanan di 269.000 Posyandu

Terselenggara nya kegiatan pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin di puskesmas melalui 2.269 fasilitas pelayanan kesehatan

Jumlah posyandu yang melayani kesehatan

Jumlah puskesmas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak

Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi tenaga hatan

Terselenggara nya pelatihan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kesehatan di seluruh Kabupaten/ Kota.

Frekuensi pelatihan bagi tenaga kesehatan

dst dst dst

INPUTS

Antara lain:

- Dana

Dana untuk sosialisasi

100 % penyerapan dana untuk sosialisasi kesehatan ibu dan anak

Jumlah dana untuk sosialisasi kesehatan ibu dan anak

Uraian ...

-5-


(Pencapaian Target)

Indikator Kinerja

- SDM

- Managemen dll

Dana untuk penanganan gizi buruk

100 % penyerapan dana untuk penanganan gizi buruk

Jumlah dana untuk penanganan gizi buruk

Dana untuk pemberdaya an posyandu dan puskesmas

100% penyerapan dana untuk pemberdayaan puskesmas dan posyandu

Jumlah dana untuk pemberda yaan puskesmas dan posyandu

Dana untuk pelatihan

100 % penyerapan dana untuk pelatihan tenaga kesehatan

Jumlah dana untuk pelatihan tenaga kesehatan

Tersedianya pelatih dan ekspert pendamping yang kompeten

30 orang pelatih dan ekspert pendamping yang berkualitas

Jumlah pelatih dan ekspert pendamping

dst dst dst

PERMASALAHAN DAN PENYEBAB PERMASALAHAN

(Perumusan permasalahan)

Permasalahan : Rendahnya tingkat kesehatan ibu dan anak, yang diindikasikan, antara lain oleh: 1. Tingginya

angka kematian ibu dan bayi

2. Masih rendahnya status kesehatan dan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada ibu

Uraian ...

-4-


(Pencapaian Target)

Indikator Kinerja

kecamatan ditingkat kecamatan

Penanganan masalah gizi dengan pemberian ASI dan makanan pendamping ASI

Terselenggara nya 100% pemberian MP-ASI pada anak usia 6 – 24 bulan pada keluarga miskin

Persentase pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan pada keluarga miskin

Pelayanan posyandu dan puskesmas dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak

Terselenggara nya kegiatan pelayanan di 269.000 Posyandu

Terselenggara nya kegiatan pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin di puskesmas melalui 2.269 fasilitas pelayanan kesehatan

Jumlah posyandu yang melayani kesehatan

Jumlah puskesmas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak

Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi tenaga hatan

Terselenggara nya pelatihan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kesehatan di seluruh Kabupaten/ Kota.

Frekuensi pelatihan bagi tenaga kesehatan

dst dst dst

INPUTS

Antara lain:

- Dana

Dana untuk sosialisasi

100 % penyerapan dana untuk sosialisasi kesehatan ibu dan anak

Jumlah dana untuk sosialisasi kesehatan ibu dan anak

Uraian ...

-5-


(Pencapaian Target)

Indikator Kinerja

- SDM

- Managemen dll

Dana untuk penanganan gizi buruk

100 % penyerapan dana untuk penanganan gizi buruk

Jumlah dana untuk penanganan gizi buruk

Dana untuk pemberdaya an posyandu dan puskesmas

100% penyerapan dana untuk pemberdayaan puskesmas dan posyandu

Jumlah dana untuk pemberda yaan puskesmas dan posyandu

Dana untuk pelatihan

100 % penyerapan dana untuk pelatihan tenaga kesehatan

Jumlah dana untuk pelatihan tenaga kesehatan

Tersedianya pelatih dan ekspert pendamping yang kompeten

30 orang pelatih dan ekspert pendamping yang berkualitas

Jumlah pelatih dan ekspert pendamping

dst dst dst

PERMASALAHAN DAN PENYEBAB PERMASALAHAN

(Perumusan permasalahan)

Permasalahan : Rendahnya tingkat kesehatan ibu dan anak, yang diindikasikan, antara lain oleh: 1. Tingginya

angka kematian ibu dan bayi

2. Masih rendahnya status kesehatan dan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada ibu

Uraian ...

-6-


(Pencapaian Target)

Indikator Kinerja

hamil dan menyusui, bayi dan balita

3. Rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan (continuum of care) pada ibu dan anak, khususnya pada penduduk miskin

Penyebab permasalahan yang akan diselesaikan: 1. Masih

terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan tentang kesehatan ibu, bayi dan balita baik dikalangan masyarakat maupun tenaga pelayanan kesehatan

2. Rendahnya penanganan masalah gizi pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita

ANAK ...

-1-

AN

AK

LA

MPI

RA

N I

I PE

TUN

JUK

PE

LAK

SAN

AA

N

NO

MO

R 3

/JU

KLA

K/S

ESM

EN

/201

4 TA

NG

GA

L 26

JU

NI

2014

KE

RA

NG

KA

PIK

IR L

OG

IS

Prog

ram

Pen

ingk

atan

Ket

erse

diaa

n da

n K

eter

jang

kaua

n Pe

laya

nan

Kes

ehat

an I

bu T

erka

it P

rose

s R

epro

duks

i Ser

ta P

elay

anan

Kes

ehat

an A

nak

AN

AK

…

-6-


(Pencapaian Target)

Indikator Kinerja

hamil dan menyusui, bayi dan balita

3. Rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan (continuum of care) pada ibu dan anak, khususnya pada penduduk miskin

Penyebab permasalahan yang akan diselesaikan: 1. Masih

terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan tentang kesehatan ibu, bayi dan balita baik dikalangan masyarakat maupun tenaga pelayanan kesehatan

2. Rendahnya penanganan masalah gizi pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita

ANAK ...

-1-

AN

AK

LA

MPI

RA

N I

I PE

TUN

JUK

PE

LAK

SAN

AA

N

NO

MO

R 3

/JU

KLA

K/S

ESM

EN

/201

4 TA

NG

GA

L 26

JU

NI

2014

KE

RA

NG

KA

PIK

IR L

OG

IS

Prog

ram

Pen

ingk

atan

Ket

erse

diaa

n da

n K

eter

jang

kaua

n Pe

laya

nan

Kes

ehat

an I

bu T

erka

it P

rose

s R

epro

duks

i Ser

ta P

elay

anan

Kes

ehat

an A

nak

AN

AK

…

-1-

ANAK LAMPIRAN III PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 3 /JUKLAK/SESMEN/2014 TANGGAL 26 JUNI 2014

TATA CARA PENYUSUNAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 salah satunya ditentukan oleh tersedianya kerangka kelembagaan yang baik, yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan fungsi dan kewenangan yang tepat, aturan main dan hubungan kerja yang efektif, efisien dan sinergis baik inter dan antar lembaga, serta didukung oleh aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas.

Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pemerintah saat ini belum berfungsi optimal dalam melaksanakan kebijakan pembangunan. Dalam laporan Bank Dunia tahun 2012 yang berjudul “Investing in Indonesia’s Institutions” menyebutkan bahwa, problem utama di Indonesia bukanlah masalah pembiayaan semata, tetapi “lack of effective and accountable institutions that can translate available resources into better development outcomes”. Penyebabnya antara lain adanya ketidakjelasan fungsi/kewenangan, tumpang tindih kewenangan/fungsi inter dan antar lembaga, hubungan antar fungsi/kewenangan yang kurang sinergis, serta rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur sipil negara pada lembaga pemerintah.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengintegrasian kerangka kelembagaan dalam perencanaan pembangunan nasional dalam rangka menyediakan lembaga pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam melaksanakan kebijakan pembangunan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan mencapai sasaran pembangunan.

1. Sasaran dan Arah Kebijakan Kerangka Kelembagaan Pemerintah

Kerangka kelembagaan pemerintah adalah susunan kelembagaan pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sesuai peraturan perundangan yang ada, kerangka kelembagaan pemerintah mencakup: (1) Lembaga Negara; (2) Kementerian Negara; (3) Lembaga Pemerintah Non Kementerian; (4) Lembaga Non Struktural, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi; dan (5) Pemerintah Daerah beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta (6) bila dipandang perlu dapat dibentuk lembaga koordinasi pelaksanaan pembangunan, utamanya

untuk…

-2-

untuk pelaksanaan program pembangunan lintas K/L dan/atau lintas sektor, yang besar dan kompleks.

Untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan efektif dan efisien maka diterapkan manajemen kinerja pembangunan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Sasaran penguatan kerangka kelembagaan pemerintah adalah untuk mewujudkan kerangka kelembagaan yang mampu melaksanakan kebijakan pembangunan secara efektif dan efisien. Kerangka kelembagaan ditandai dengan adanya lembaga-lembaga yang tepat fungsi, tepat ukuran, dengan aturan main inter dan antar lembaga yang harmonis dan sinergis, dan didukung oleh aparatur sipil negara yang profesional. Untuk mencapai sasaran tersebut maka arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

a. Memastikan adanya fungsi/kewenangan yang jelas dan tepat untuk setiap lembaga;

b. Meminimalisasi adanya tumpang tindih fungsi/kewenangan inter maupun antar lembaga;

c. Memastikan adanya aturan main dan/atau hubungan kerja yang harmonis dan sinergis antar fungsi/kewenangan, baik inter maupun antar lembaga;

d. Memastikan tersedianya Aparatur Sipil Negara yang profesional untuk melaksanakan fungsi/kewenangan yang ada di setiap lembaga.

2. Prinsip Penguatan Kerangka Kelembagaan

Penyusunan kebijakan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Sejalan dengan kebutuhan untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan, yang terdiri dari sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional;

b. Sejalan dengan kewenangan yang diatur oleh peraturan-perundangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi darah;

c. Efisien dan efektif yang sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prinsip-prinsip pengorganisasian yang baik;

d. Pada prinsipnya pembentukan lembaga baru dibatasi, kecuali manfaatnya jauh lebih besar dari biayanya. Oleh karena itu, analisis biaya dan manfaat menjadi prasyarat bagi pembentukan lembaga baru;

e. Dilakukan…

-2-

untuk pelaksanaan program pembangunan lintas K/L dan/atau lintas sektor, yang besar dan kompleks.

Untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan efektif dan efisien maka diterapkan manajemen kinerja pembangunan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Sasaran penguatan kerangka kelembagaan pemerintah adalah untuk mewujudkan kerangka kelembagaan yang mampu melaksanakan kebijakan pembangunan secara efektif dan efisien. Kerangka kelembagaan ditandai dengan adanya lembaga-lembaga yang tepat fungsi, tepat ukuran, dengan aturan main inter dan antar lembaga yang harmonis dan sinergis, dan didukung oleh aparatur sipil negara yang profesional. Untuk mencapai sasaran tersebut maka arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

a. Memastikan adanya fungsi/kewenangan yang jelas dan tepat untuk setiap lembaga;

b. Meminimalisasi adanya tumpang tindih fungsi/kewenangan inter maupun antar lembaga;

c. Memastikan adanya aturan main dan/atau hubungan kerja yang harmonis dan sinergis antar fungsi/kewenangan, baik inter maupun antar lembaga;

d. Memastikan tersedianya Aparatur Sipil Negara yang profesional untuk melaksanakan fungsi/kewenangan yang ada di setiap lembaga.

2. Prinsip Penguatan Kerangka Kelembagaan

Penyusunan kebijakan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Sejalan dengan kebutuhan untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan, yang terdiri dari sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional;

b. Sejalan dengan kewenangan yang diatur oleh peraturan-perundangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi darah;

c. Efisien dan efektif yang sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prinsip-prinsip pengorganisasian yang baik;

d. Pada prinsipnya pembentukan lembaga baru dibatasi, kecuali manfaatnya jauh lebih besar dari biayanya. Oleh karena itu, analisis biaya dan manfaat menjadi prasyarat bagi pembentukan lembaga baru;

e. Dilakukan…

-3-

e. Dilakukan dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel.

ANAK …

-1-

AN

AK

LA

MPI

RA

N I

V

PETU

NJU

K P

ELA

KSA

NA

AN

N

OM

OR

3 /

JUK

LAK

/SE

SME

N/2

014

TAN

GG

AL

26 J

UN

I 20

14

Taha

pan

dan

Tata

cara

Per

umus

an K

ebija

kan

Ker

angk

a K

elem

baga

an d

alam

RPJ

MN

201

5-20

19

No.

Ta

hapa

n K

elua

ran

Pena

nggu

ng

Jaw

ab

1.

Peru

mu

san

da

n

pen

etap

an

kebi

jaka

n

pem

ban

gun

an b

idan

g Is

u S

trat

egis

, S

asar

an,

Ara

h K

ebija

kan

, Pr

ogra

m,

dan

Keg

iata

n

Dep

uti

Pe

nan

ggu

ng

Jaw

ab

Bid

ang

dan

Dep

uti

te

rkai

t,

beke

rjas

ama

den

gan

K/L

da

n stakeholder

lain

nya

2.

Id

enti

fikas

i ke

lem

baga

an

yan

g di

butu

hka

n

un

tuk

mel

aksa

nak

an

kebi

jaka

n p

emba

ngu

nan

Lem

baga

ya

ng

dibu

tuh

kan

, di

sert

ai

gam

bara

n

fun

gsi d

an k

ewen

anga

n,

dan

iden

tifik

asi A

para

tur

Sip

il N

egar

a (A

SN

) yan

g di

butu

han

Idem

3.

Pen

ilaia

n

terh

adap

le

mba

ga-l

emba

ga

yan

g su

dah

ada

, yan

g m

elip

uti

:

Apa

kah

su

dah

ter

dapa

t le

mba

ga y

ang

dipa

nda

ng

rele

van

u

ntu

k m

elak

san

akan

ke

bija

kan

pe

mba

ngu

nan

;

Bila

tel

ah a

da:

o B

agai

man

a ki

ner

jan

ya.

Bila

ki

ner

jan

ya s

uda

h b

aik,

tid

ak p

erlu

ad

a pe

ruba

han

. o

Bila

kin

erja

nya

bel

um

bai

k, l

ihat

lah

as

pek-

aspe

k be

riku

t in

i:

Apa

kah

fu

ngs

i da

n

kew

enan

gan

nya

su

dah

tep

at,

A

paka

h

terd

apat

at

ura

n

mai

n

atau

hu

bun

gan

ker

ja y

ang

tida

k

Has

il assessment

beru

pa k

esim

pula

n s

emen

tara

ya

ng

beri

si:

A

da/t

idak

nya

le

mba

ga

yan

g re

leva

n

un

tuk

mel

aksa

nak

an k

ebija

kan

pem

ban

gun

an;

K

ual

itas

le

mba

ga

yan

g di

pan

dan

g re

leva

n

dilih

at d

ari

aspe

k fu

ngs

i/ke

wen

anga

n,

atu

ran

m

ain

/hu

bun

gan

ker

ja i

nte

rnal

dan

eks

tern

al,

dan

ku

alit

as A

SN

Idem

No

...

-3-

e. Dilakukan dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel.

ANAK …

-1-

AN

AK

LA

MPI

RA

N I

V

PETU

NJU

K P

ELA

KSA

NA

AN

N

OM

OR

3 /

JUK

LAK

/SE

SME

N/2

014

TAN

GG

AL

26 J

UN

I 20

14

Taha

pan

dan

Tata

cara

Per

umus

an K

ebija

kan

Ker

angk

a K

elem

baga

an d

alam

RPJ

MN

201

5-20

19

No.

Ta

hapa

n K

elua

ran

Pena

nggu

ng

Jaw

ab

1.

Peru

mu

san

da

n

pen

etap

an

kebi

jaka

n

pem

ban

gun

an b

idan

g Is

u S

trat

egis

, S

asar

an,

Ara

h K

ebija

kan

, Pr

ogra

m,

dan

Keg

iata

n

Dep

uti

Pe

nan

ggu

ng

Jaw

ab

Bid

ang

dan

Dep

uti

te

rkai

t,

beke

rjas

ama

den

gan

K/L

da

n stakeholder

lain

nya

2.

Id

enti

fikas

i ke

lem

baga

an

yan

g di

butu

hka

n

un

tuk

mel

aksa

nak

an

kebi

jaka

n p

emba

ngu

nan

Lem

baga

ya

ng

dibu

tuh

kan

, di

sert

ai

gam

bara

n

fun

gsi d

an k

ewen

anga

n,

dan

iden

tifik

asi A

para

tur

Sip

il N

egar

a (A

SN

) yan

g di

butu

han

Idem

3.

Pen

ilaia

n

terh

adap

le

mba

ga-l

emba

ga

yan

g su

dah

ada

, yan

g m

elip

uti

:

Apa

kah

su

dah

ter

dapa

t le

mba

ga y

ang

dipa

nda

ng

rele

van

u

ntu

k m

elak

san

akan

ke

bija

kan

pe

mba

ngu

nan

;

Bila

tel

ah a

da:

o B

agai

man

a ki

ner

jan

ya.

Bila

ki

ner

jan

ya s

uda

h b

aik,

tid

ak p

erlu

ad

a pe

ruba

han

. o

Bila

kin

erja

nya

bel

um

bai

k, l

ihat

lah

as

pek-

aspe

k be

riku

t in

i:

Apa

kah

fu

ngs

i da

n

kew

enan

gan

nya

su

dah

tep

at,

A

paka

h

terd

apat

at

ura

n

mai

n

atau

hu

bun

gan

ker

ja y

ang

tida

k

Has

il assessment

beru

pa k

esim

pula

n s

emen

tara

ya

ng

beri

si:

A

da/t

idak

nya

le

mba

ga

yan

g re

leva

n

un

tuk

mel

aksa

nak

an k

ebija

kan

pem

ban

gun

an;

K

ual

itas

le

mba

ga

yan

g di

pan

dan

g re

leva

n

dilih

at d

ari

aspe

k fu

ngs

i/ke

wen

anga

n,

atu

ran

m

ain

/hu

bun

gan

ker

ja i

nte

rnal

dan

eks

tern

al,

dan

ku

alit

as A

SN

Idem

No

...

-2-

sin

ergi

s da

n h

arm

onis

an

tar

un

it

inte

rnal

mau

pun

den

gan

lem

baga

la

in;

B

agai

man

a ku

anti

tas

dan

ku

alit

as

AS

N d

i dal

amn

ya

4.

Mer

um

usk

an k

onse

p ke

bija

kan

ker

angk

a ke

lem

baga

an

dala

m

ren

can

a pe

mba

ngu

nan

bid

ang.

H

asil

rum

usa

n

disa

mpa

ikan

ke

pada

D

epu

ti

Bid

ang

Polit

ik,

Hu

kum

, da

n

Han

kam

Ru

mu

san

ko

nse

p ke

bija

kan

ke

ran

gka

kele

mba

gaan

dal

am b

idan

g pe

mba

ngu

nan

, ya

ng

dapa

t be

risi

usu

lan

:

Pen

yesu

aian

fu

ngs

i da

n

kew

enan

gan

: bi

sa

dipe

rku

at

atau

di

kura

ngi

ag

ar

har

mon

is

den

gan

fun

gsi d

an k

ewen

anga

n le

mba

ga la

in;

Pe

nye

mpu

rnaa

n

atu

ran

m

ain

da

n/a

tau

h

ubu

nga

n

kerj

a u

ntu

k m

enin

gkat

kan

si

ner

gi

anta

ra u

nit

inte

rnal

dan

eks

tern

al;

Pe

ngu

atan

kap

asit

as S

DM

un

tuk

men

duku

ng

pela

ksan

aan

fun

gsi/

kew

enan

gan

den

gan

efe

ktif

Idem

5. Assessment

dan

si

nkr

onis

asi

kebi

jaka

n

kera

ngk

a ke

lem

baga

an

anta

r bi

dan

g pe

mba

ngu

nan

D

epu

ti

Polh

ukh

anka

m

mel

aku

kan

as

esm

en

terh

adap

u

sula

n

rum

usa

n

kebi

jaka

n k

eran

gka

kele

mba

gaan

mas

ing-

mas

ing

bida

ng

pem

ban

gun

an, m

elak

uka

n

pem

bah

asan

den

gan

Dep

uti

Pen

angg

un

g ja

wab

bid

ang,

dan

mel

aku

kan

koo

rdin

asi

den

gan

K

emen

teri

an

PAN

da

n

RB

da

n

inst

ansi

ter

kait

lain

nya

.

Has

il an

alis

is

dan

re

kom

enda

si

rum

usa

n

kebi

jaka

n

kera

ngk

a ke

lem

baga

an

bida

ng

pem

ban

gun

an.

Has

il an

alis

is d

an r

ekom

enda

si i

ni

disa

mpa

ikan

D

epu

ti

Polh

ukh

anka

m

kepa

da

Dep

uti

Pe

nan

ggu

ng

Jaw

ab B

idan

g

Dep

uti

Po

lhu

khan

kam

, B

appe

nas

de

nga

n

arah

an d

ari

Wam

en

PPN

/Wak

il K

epal

a B

appe

nas

da

n

Men

teri

PP

N/

Kep

ala

Bap

pen

as

D

epu

ti

Polh

ukh

anka

m

beke

rjas

ama

den

gan

D

epu

ti

Kel

emba

gaan

dan

K

etat

alak

san

aan

, K

emen

teri

an P

AN

da

n R

B

6.

Pen

uan

gan

ru

mu

san

keb

ijaka

n k

eran

gka

kele

mba

gaan

pad

a bi

dan

g pe

mba

ngu

nan

R

um

usa

n

kebi

jaka

n

kera

ngk

a ke

lem

baga

an

mas

ing-

mas

ing

bida

ng

men

jadi

ba

gian

da

ri

Dep

uti

Pe

nan

ggu

ng

Jaw

ab B

idan

g No

...

-3-

dala

m R

PJM

N 2

015-

2019

R

um

usa

n

kebi

jaka

n

kera

ngk

a ke

lem

baga

an

ditu

lis

den

gan

ke

ten

tuan

se

baga

i ber

iku

t:

Di

awal

i de

nga

n

ura

ian

te

nta

ng

isu

pe

mba

ngu

nan

ya

ng

terk

ait

den

gan

is

u

kebi

jaka

n

kera

ngk

a ke

lem

baga

an

yan

g be

rsan

gku

tan

; U

raia

n t

enta

ng

isu

kel

emba

gaan

ter

kait

is

u p

emba

ngu

nan

yan

g re

leva

n;

Ura

ian

te

nta

ng

“ara

h

kebi

jaka

n”

pen

guat

an

kera

ngk

a ke

lem

baga

an

yan

g di

perl

uka

n.

Di

sin

i di

teka

nka

n

bah

wa

rum

usa

n k

ebu

tuh

an p

engu

atan

ker

angk

a ke

lem

baga

an d

alam

RPJ

MN

dic

antu

mka

n

pada

le

vel

“ara

h

kebi

jaka

n”

. S

ebag

ai

con

toh

, te

rkai

t de

nga

n

kera

ngk

a ke

lem

baga

an

yan

g te

rkai

t de

nga

n

isu

ko

nek

tivi

tas

kebi

jaka

n

tran

spor

tasi

. Is

u

disk

onek

tivi

tas

kebi

jaka

n

tr

ansp

orta

si

jala

n d

enga

n m

oda

tran

spor

tasi

lai

nn

ya,

bisa

te

rkai

t de

nga

n

isu

pe

ngg

abu

nga

n

Dit

jen

B

ina

Mar

ga

ke

Kem

ente

rian

Pe

rhu

bun

gan

. H

al

sepe

rti

ini

kita

co

ba

men

ghin

dari

, m

isal

nya

de

nga

n

“han

ya”

mer

um

usk

an

men

jadi

pe

rlu

pe

nat

aan

ke

lem

baga

an

un

tuk

men

ingk

atka

n

kon

ekti

vita

s ke

bija

kan

pe

mba

ngu

nan

tr

ansp

orta

si.

RPJ

MN

201

5-20

19.

Cat

atan

1.

Tah

apan

/ al

ur

pen

yusu

nan

ker

angk

a ke

lem

baga

an d

isaj

ikan

dal

am b

agan

yan

g te

rtu

ang

pada

An

ak L

ampi

ran

5

dan

An

ak L

ampi

ran

6.

2. R

ingk

asan

…

-2-

sin

ergi

s da

n h

arm

onis

an

tar

un

it

inte

rnal

mau

pun

den

gan

lem

baga

la

in;

B

agai

man

a ku

anti

tas

dan

ku

alit

as

AS

N d

i dal

amn

ya

4.

Mer

um

usk

an k

onse

p ke

bija

kan

ker

angk

a ke

lem

baga

an

dala

m

ren

can

a pe

mba

ngu

nan

bid

ang.

H

asil

rum

usa

n

disa

mpa

ikan

ke

pada

D

epu

ti

Bid

ang

Polit

ik,

Hu

kum

, da

n

Han

kam

Ru

mu

san

ko

nse

p ke

bija

kan

ke

ran

gka

kele

mba

gaan

dal

am b

idan

g pe

mba

ngu

nan

, ya

ng

dapa

t be

risi

usu

lan

:

Pen

yesu

aian

fu

ngs

i da

n

kew

enan

gan

: bi

sa

dipe

rku

at

atau

di

kura

ngi

ag

ar

har

mon

is

den

gan

fun

gsi d

an k

ewen

anga

n le

mba

ga la

in;

Pe

nye

mpu

rnaa

n

atu

ran

m

ain

da

n/a

tau

h

ubu

nga

n

kerj

a u

ntu

k m

enin

gkat

kan

si

ner

gi

anta

ra u

nit

inte

rnal

dan

eks

tern

al;

Pe

ngu

atan

kap

asit

as S

DM

un

tuk

men

duku

ng

pela

ksan

aan

fun

gsi/

kew

enan

gan

den

gan

efe

ktif

Idem

5. Assessment

dan

si

nkr

onis

asi

kebi

jaka

n

kera

ngk

a ke

lem

baga

an

anta

r bi

dan

g pe

mba

ngu

nan

D

epu

ti

Polh

ukh

anka

m

mel

aku

kan

as

esm

en

terh

adap

u

sula

n

rum

usa

n

kebi

jaka

n k

eran

gka

kele

mba

gaan

mas

ing-

mas

ing

bida

ng

pem

ban

gun

an, m

elak

uka

n

pem

bah

asan

den

gan

Dep

uti

Pen

angg

un

g ja

wab

bid

ang,

dan

mel

aku

kan

koo

rdin

asi

den

gan

K

emen

teri

an

PAN

da

n

RB

da

n

inst

ansi

ter

kait

lain

nya

.

Has

il an

alis

is

dan

re

kom

enda

si

rum

usa

n

kebi

jaka

n

kera

ngk

a ke

lem

baga

an

bida

ng

pem

ban

gun

an.

Has

il an

alis

is d

an r

ekom

enda

si i

ni

disa

mpa

ikan

D

epu

ti

Polh

ukh

anka

m

kepa

da

Dep

uti

Pe

nan

ggu

ng

Jaw

ab B

idan

g

Dep

uti

Po

lhu

khan

kam

, B

appe

nas

de

nga

n

arah

an d

ari

Wam

en

PPN

/Wak

il K

epal

a B

appe

nas

da

n

Men

teri

PP

N/

Kep

ala

Bap

pen

as

D

epu

ti

Polh

ukh

anka

m

beke

rjas

ama

den

gan

D

epu

ti

Kel

emba

gaan

dan

K

etat

alak

san

aan

, K

emen

teri

an P

AN

da

n R

B

6.

Pen

uan

gan

ru

mu

san

keb

ijaka

n k

eran

gka

kele

mba

gaan

pad

a bi

dan

g pe

mba

ngu

nan

R

um

usa

n

kebi

jaka

n

kera

ngk

a ke

lem

baga

an

mas

ing-

mas

ing

bida

ng

men

jadi

ba

gian

da

ri

Dep

uti

Pe

nan

ggu

ng

Jaw

ab B

idan

g No

...

-3-

dala

m R

PJM

N 2

015-

2019

R

um

usa

n

kebi

jaka

n

kera

ngk

a ke

lem

baga

an

ditu

lis

den

gan

ke

ten

tuan

se

baga

i ber

iku

t:

Di

awal

i de

nga

n

ura

ian

te

nta

ng

isu

pe

mba

ngu

nan

ya

ng

terk

ait

den

gan

is

u

kebi

jaka

n

kera

ngk

a ke

lem

baga

an

yan

g be

rsan

gku

tan

; U

raia

n t

enta

ng

isu

kel

emba

gaan

ter

kait

is

u p

emba

ngu

nan

yan

g re

leva

n;

Ura

ian

te

nta

ng

“ara

h

kebi

jaka

n”

pen

guat

an

kera

ngk

a ke

lem

baga

an

yan

g di

perl

uka

n.

Di

sin

i di

teka

nka

n

bah

wa

rum

usa

n k

ebu

tuh

an p

engu

atan

ker

angk

a ke

lem

baga

an d

alam

RPJ

MN

dic

antu

mka

n

pada

le

vel

“ara

h

kebi

jaka

n”

. S

ebag

ai

con

toh

, te

rkai

t de

nga

n

kera

ngk

a ke

lem

baga

an

yan

g te

rkai

t de

nga

n

isu

ko

nek

tivi

tas

kebi

jaka

n

tran

spor

tasi

. Is

u

disk

onek

tivi

tas

kebi

jaka

n

tr

ansp

orta

si

jala

n d

enga

n m

oda

tran

spor

tasi

lai

nn

ya,

bisa

te

rkai

t de

nga

n

isu

pe

ngg

abu

nga

n

Dit

jen

B

ina

Mar

ga

ke

Kem

ente

rian

Pe

rhu

bun

gan

. H

al

sepe

rti

ini

kita

co

ba

men

ghin

dari

, m

isal

nya

de

nga

n

“han

ya”

mer

um

usk

an

men

jadi

pe

rlu

pe

nat

aan

ke

lem

baga

an

un

tuk

men

ingk

atka

n

kon

ekti

vita

s ke

bija

kan

pe

mba

ngu

nan

tr

ansp

orta

si.

RPJ

MN

201

5-20

19.

Cat

atan

1.

Tah

apan

/ al

ur

pen

yusu

nan

ker

angk

a ke

lem

baga

an d

isaj

ikan

dal

am b

agan

yan

g te

rtu

ang

pada

An

ak L

ampi

ran

5

dan

An

ak L

ampi

ran

6.

2. R

ingk

asan

…

-4-

2. R

ingk

asan

dar

i la

ngk

ah-l

angk

ah d

i at

as a

gar

ditu

angk

an d

alam

tab

el.

Con

toh

tab

el a

da p

ada

An

ak L

ampi

ran

7.

AN

AK

...

-1-

AN

AK

LA

MPI

RA

N V

PE

TUN

JUK

PE

LAK

SAN

AA

N

NO

MO

R 3

/JU

KLA

K/S

ESM

EN

/201

4 TA

NG

GA

L 26

JU

NI

2014

ALU

R/M

EK

AN

ISM

E P

EN

YUSU

NA

N K

EB

IJA

KA

N K

ER

AN

GK

A K

ELE

MB

AG

AA

N D

ALA

M R

PJM

N 2

015-

2019

PER

UM

USA

N D

AN

PE

NE

TAPA

N K

EB

IJA

KA

N

PEM

BA

NG

UN

AN

(S

AS

AR

AN

, AR

AH

K

EB

IJA

KA

N, S

TRA

TEG

I,

PRO

GR

AM

, KE

GIA

TAN

)

IDE

NTI

FIK

ASI

LE

MB

AG

A

YAN

G D

IBU

TUH

KA

N

AS

ES

ME

N T

ER

HA

DA

P FU

NG

SI

DA

N K

INE

RJA

LE

MB

AG

A Y

AN

G A

DA

TETA

P M

EN

GG

UN

AK

AN

LE

MB

AG

A Y

AN

G S

UD

AH

A

DA

LEM

BA

GA

YA

NG

AD

A

DIP

AN

DA

NG

MA

SIH

R

ELE

VA

N D

AN

EFE

KTI

F

BIL

A L

EM

BA

GA

YA

NG

AD

A

DIP

AN

DA

NG

TID

AK

R

ELE

VA

N D

AN

BE

LUM

E

FEK

TIF

ATA

U T

ER

DA

PAT

KE

KO

SO

NG

AN

K

ELE

MB

AG

AA

N, P

ER

LU

PER

UB

AH

AN

PEM

BA

HA

SA

N

DA

LAM

KO

MIT

E

KE

LEM

BA

GA

AN

K

EB

IJA

KA

N

KE

LEM

BA

GA

AN

DA

LAM

R

PJM

N

PEN

ATA

AN

FU

NG

SI/K

EW

EN

AN

GA

N

PER

LU P

EM

BE

NTU

KA

N

LEM

BA

GA

BA

RU

AR

AH

/RA

NC

AN

GA

N

LEM

BA

GA

YA

NG

D

IBU

TUH

KA

N

LIK

UID

ASI

LE

MB

AG

A

YAN

G A

DA

(DU

PLIK

ASI

, FR

AG

ME

NTA

SI,

DLL

)

MERGE

ATA

U SPLIT

FU

NG

SI/

LEM

BA

GA

YA

NG

AD

A

PEN

ATA

AN

HU

BU

NG

AN

KE

RJA

IN

TER

DA

N A

NTA

R L

EM

BA

GA

INS

TITU

SI

KO

OR

DIN

AS

I D

AN

MA

NA

JEM

EN

K

INE

RJA

PEN

GU

ATA

N K

APA

SITA

S

AS

N

AN

AK

…

-4-

2. R

ingk

asan

dar

i la

ngk

ah-l

angk

ah d

i at

as a

gar

ditu

angk

an d

alam

tab

el.

Con

toh

tab

el a

da p

ada

An

ak L

ampi

ran

7.

AN

AK

...

-1-

AN

AK

LA

MPI

RA

N V

PE

TUN

JUK

PE

LAK

SAN

AA

N

NO

MO

R 3

/JU

KLA

K/S

ESM

EN

/201

4 TA

NG

GA

L 26

JU

NI

2014

ALU

R/M

EK

AN

ISM

E P

EN

YUSU

NA

N K

EB

IJA

KA

N K

ER

AN

GK

A K

ELE

MB

AG

AA

N D

ALA

M R

PJM

N 2

015-

2019

PER

UM

USA

N D

AN

PE

NE

TAPA

N K

EB

IJA

KA

N

PEM

BA

NG

UN

AN

(S

AS

AR

AN

, AR

AH

K

EB

IJA

KA

N, S

TRA

TEG

I,

PRO

GR

AM

, KE

GIA

TAN

)

IDE

NTI

FIK

ASI

LE

MB

AG

A

YAN

G D

IBU

TUH

KA

N

AS

ES

ME

N T

ER

HA

DA

P FU

NG

SI

DA

N K

INE

RJA

LE

MB

AG

A Y

AN

G A

DA

TETA

P M

EN

GG

UN

AK

AN

LE

MB

AG

A Y

AN

G S

UD

AH

A

DA

LEM

BA

GA

YA

NG

AD

A

DIP

AN

DA

NG

MA

SIH

R

ELE

VA

N D

AN

EFE

KTI

F

BIL

A L

EM

BA

GA

YA

NG

AD

A

DIP

AN

DA

NG

TID

AK

R

ELE

VA

N D

AN

BE

LUM

E

FEK

TIF

ATA

U T

ER

DA

PAT

KE

KO

SO

NG

AN

K

ELE

MB

AG

AA

N, P

ER

LU

PER

UB

AH

AN

PEM

BA

HA

SA

N

DA

LAM

KO

MIT

E

KE

LEM

BA

GA

AN

K

EB

IJA

KA

N

KE

LEM

BA

GA

AN

DA

LAM

R

PJM

N

PEN

ATA

AN

FU

NG

SI/K

EW

EN

AN

GA

N

PER

LU P

EM

BE

NTU

KA

N

LEM

BA

GA

BA

RU

AR

AH

/RA

NC

AN

GA

N

LEM

BA

GA

YA

NG

D

IBU

TUH

KA

N

LIK

UID

ASI

LE

MB

AG

A

YAN

G A

DA

(DU

PLIK

ASI

, FR

AG

ME

NTA

SI,

DLL

)

MERGE

ATA

U SPLIT

FU

NG

SI/

LEM

BA

GA

YA

NG

AD

A

PEN

ATA

AN

HU

BU

NG

AN

KE

RJA

IN

TER

DA

N A

NTA

R L

EM

BA

GA

INS

TITU

SI

KO

OR

DIN

AS

I D

AN

MA

NA

JEM

EN

K

INE

RJA

PEN

GU

ATA

N K

APA

SITA

S

AS

N

AN

AK

…

-1-

AN

AK

LA

MPI

RA

N V

I PE

TUN

JUK

PE

LAK

SAN

AA

N

NO

MO

R 3

/JU

KLA

K/S

ESM

EN

/201

4 TA

NG

GA

L 26

JU

NI

2014

ALU

R K

EG

IATA

N P

EN

YUSU

NA

N K

EB

IJA

KA

N K

ER

AN

GK

A K

ELE

MB

AG

AA

N

DE

PUTI

SE

KTO

R

DE

PUTI

PO

LHU

KH

AN

KA

M

ME

NTE

RI

PPN

/ K

A B

APP

EN

AS

M

ER

UM

US

KA

N K

EB

IJA

KA

N

PEM

BA

NG

UN

AN

ME

NG

IDE

NTI

FIK

ASI

K

EB

UTU

HA

N K

ER

AN

GK

A

KE

LEM

BA

GA

AN

M

ER

UM

US

KA

N K

OR

IDO

R

KE

BIJ

AK

AN

KE

LEM

BA

GA

AN

KO

MPI

LASI

, AS

ES

ME

N,

SIN

KR

ON

ISA

SI &

R

EK

OM

EN

DA

SI

DR

AFT

K

EB

IJA

KA

N

KE

LEM

BA

GA

AN

D

ALA

M D

RA

FT

RPJ

MN

KE

ME

NTE

RIA

N/

LEM

BA

GA

TE

RK

AIT

DE

PUTI

KE

LEM

BA

GA

AN

DA

N

KE

TATA

LAK

SA

NA

AN

K

EM

EN

PAN

DA

N R

B

KO

OR

DIN

AS

I

KO

OR

DIN

AS

I PR

OG

RA

M D

AN

K

ELE

MB

AG

AA

N

KO

OR

DIN

AS

I TE

KN

IS

KE

LEM

BA

GA

AN

AN

AK

…

-1-

AN

AK

LA

MPI

RA

N V

II

PETU

NJU

K P

ELA

KSA

NA

AN

N

OM

OR

3/J

UK

LAK

/SE

SME

N/2

014

TAN

GG

AL

26 J

UN

I 20

14

ID

EN

TIFI

KA

SI K

ER

AN

GK

A K

ELE

MB

AG

AA

N R

PJM

N 2

015-

2019

(DIS

ER

TAI

CO

NTO

H)

Isu

Stra

tegi

s

Sasa

ran

Dan

A

rah

Keb

ijaka

n R

PJM

N 2

015-

2019

Iden

tifi

kasi

K

eran

gka

Kel

emba

gaan

Yan

g D

ibut

uhan

kan

Ase

smen

Ter

hada

p K

eran

gka

Kel

emba

gaan

Yan

g A

da

Keb

utuh

an K

onkr

it

Peng

uata

n K

elem

baga

an

Rum

usan

Keb

ijaka

n K

eran

gka

Kel

emba

gaan

Dal

am

Rpj

mn

Bid

ang

Dit

. Pen

ang-

gung

Jaw

ab

Dit

. Ter

kait

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

BID

AN

G P

EM

BA

NG

UN

AN

: HU

KU

M D

AN

APA

RA

TUR

Ref

orm

asi

Bir

okra

si

Men

ingk

at-n

ya

pem

erin

tah

an

dan

efe

ktif

dan

ef

isie

n d

alam

m

eru

mu

skan

da

n

mel

aksa

nak

an

kebi

jaka

n

Perl

un

ya s

iner

gi

kebi

jaka

n

pere

nca

naa

n d

an

pen

gan

ggar

an u

ntu

k m

enin

gkat

kan

ku

alit

as b

elan

ja

pem

erin

tah

gu

na

men

duku

ng

peru

mu

san

dan

pe

laks

anaa

n

kebi

jaka

n

pem

ban

gun

an

Bel

um

sin

kron

nya

pe

laks

anaa

n fu

ngs

i pe

ren

can

aan

dan

pe

nga

ngg

aran

bai

k di

ti

ngk

at e

ksek

uti

f m

aupu

n le

gisl

atif,

m

enga

kiba

tkan

tid

ak

sin

kron

nya

keb

ijaka

n

pere

nca

naa

n d

an

pen

gan

ggar

an y

ang

akh

irn

ya

men

yeba

bkan

bel

um

op

tim

aln

ya k

ual

itas

be

lan

ja p

emer

inta

h.

Pen

ataa

n fu

ngsi

dan

ke

wen

anga

n D

itje

n

An

ggar

an d

an

Bap

pen

as, d

an

pen

guat

an a

tura

n

mai

n d

an h

ubu

nga

n

kerj

a ya

ng

sin

ergi

s an

tara

fun

gsi

pere

nca

naa

n d

an

pen

gan

ggar

an.

Pere

nca

naa

n d

an

pen

gan

gara

n m

emili

ki

pera

nan

yan

g sa

nga

t pe

nti

ng

dan

str

ateg

is

dala

m m

enen

tuka

n

efek

tifit

as d

an

efis

ien

si p

elak

san

aan

pe

mba

ngu

nan

mel

alu

i pe

nin

gkat

an k

ual

itas

be

lan

ja p

emer

inta

h.

Nam

un

hal

ini b

elu

m

berj

alan

opt

imal

m

engi

nga

t fu

ngs

i pe

ren

can

aan

dan

pe

nga

ngg

aran

bel

um

be

rjal

an s

ecar

a h

arm

onis

. Ole

h

kare

na

itu

dip

erlu

kan

pe

nat

aan

dan

pe

ngu

atan

fun

gsi

pere

nca

naa

n d

an

pen

gan

ggar

an.

Dir

ekto

rat

Alo

kasi

Pe

nda

naa

n

Pem

ban

gun

an

Dir

ekto

rat

Keu

anga

n

Neg

ara,

D

irek

tora

t A

para

tur

Neg

ara

AN

AK

…

-1-

AN

AK

LA

MPI

RA

N V

I PE

TUN

JUK

PE

LAK

SAN

AA

N

NO

MO

R 3

/JU

KLA

K/S

ESM

EN

/201

4 TA

NG

GA

L 26

JU

NI

2014

ALU

R K

EG

IATA

N P

EN

YUSU

NA

N K

EB

IJA

KA

N K

ER

AN

GK

A K

ELE

MB

AG

AA

N

DE

PUTI

SE

KTO

R

DE

PUTI

PO

LHU

KH

AN

KA

M

ME

NTE

RI

PPN

/ K

A B

APP

EN

AS

M

ER

UM

US

KA

N K

EB

IJA

KA

N

PEM

BA

NG

UN

AN

ME

NG

IDE

NTI

FIK

ASI

K

EB

UTU

HA

N K

ER

AN

GK

A

KE

LEM

BA

GA

AN

M

ER

UM

US

KA

N K

OR

IDO

R

KE

BIJ

AK

AN

KE

LEM

BA

GA

AN

KO

MPI

LASI

, AS

ES

ME

N,

SIN

KR

ON

ISA

SI &

R

EK

OM

EN

DA

SI

DR

AFT

K

EB

IJA

KA

N

KE

LEM

BA

GA

AN

D

ALA

M D

RA

FT

RPJ

MN

KE

ME

NTE

RIA

N/

LEM

BA

GA

TE

RK

AIT

DE

PUTI

KE

LEM

BA

GA

AN

DA

N

KE

TATA

LAK

SA

NA

AN

K

EM

EN

PAN

DA

N R

B

KO

OR

DIN

AS

I

KO

OR

DIN

AS

I PR

OG

RA

M D

AN

K

ELE

MB

AG

AA

N

KO

OR

DIN

AS

I TE

KN

IS

KE

LEM

BA

GA

AN

AN

AK

…

-1-

AN

AK

LA

MPI

RA

N V

II

PETU

NJU

K P

ELA

KSA

NA

AN

N

OM

OR

3/J

UK

LAK

/SE

SME

N/2

014

TAN

GG

AL

26 J

UN

I 20

14

ID

EN

TIFI

KA

SI K

ER

AN

GK

A K

ELE

MB

AG

AA

N R

PJM

N 2

015-

2019

(DIS

ER

TAI

CO

NTO

H)

Isu

Stra

tegi

s

Sasa

ran

Dan

A

rah

Keb

ijaka

n R

PJM

N 2

015-

2019

Iden

tifi

kasi

K

eran

gka

Kel

emba

gaan

Yan

g D

ibut

uhan

kan

Ase

smen

Ter

hada

p K

eran

gka

Kel

emba

gaan

Yan

g A

da

Keb

utuh

an K

onkr

it

Peng

uata

n K

elem

baga

an

Rum

usan

Keb

ijaka

n K

eran

gka

Kel

emba

gaan

Dal

am

Rpj

mn

Bid

ang

Dit

. Pen

ang-

gung

Jaw

ab

Dit

. Ter

kait

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

BID

AN

G P

EM

BA

NG

UN

AN

: HU

KU

M D

AN

APA

RA

TUR

Ref

orm

asi

Bir

okra

si

Men

ingk

at-n

ya

pem

erin

tah

an

dan

efe

ktif

dan

ef

isie

n d

alam

m

eru

mu

skan

da

n

mel

aksa

nak

an

kebi

jaka

n

Perl

un

ya s

iner

gi

kebi

jaka

n

pere

nca

naa

n d

an

pen

gan

ggar

an u

ntu

k m

enin

gkat

kan

ku

alit

as b

elan

ja

pem

erin

tah

gu

na

men

duku

ng

peru

mu

san

dan

pe

laks

anaa

n

kebi

jaka

n

pem

ban

gun

an

Bel

um

sin

kron

nya

pe

laks

anaa

n fu

ngs

i pe

ren

can

aan

dan

pe

nga

ngg

aran

bai

k di

ti

ngk

at e

ksek

uti

f m

aupu

n le

gisl

atif,

m

enga

kiba

tkan

tid

ak

sin

kron

nya

keb

ijaka

n

pere

nca

naa

n d

an

pen

gan

ggar

an y

ang

akh

irn

ya

men

yeba

bkan

bel

um

op

tim

aln

ya k

ual

itas

be

lan

ja p

emer

inta

h.

Pen

ataa

n fu

ngsi

dan

ke

wen

anga

n D

itje

n

An

ggar

an d

an

Bap

pen

as, d

an

pen

guat

an a

tura

n

mai

n d

an h

ubu

nga

n

kerj

a ya

ng

sin

ergi

s an

tara

fun

gsi

pere

nca

naa

n d

an

pen

gan

ggar

an.

Pere

nca

naa

n d

an

pen

gan

gara

n m

emili

ki

pera

nan

yan

g sa

nga

t pe

nti

ng

dan

str

ateg

is

dala

m m

enen

tuka

n

efek

tifit

as d

an

efis

ien

si p

elak

san

aan

pe

mba

ngu

nan

mel

alu

i pe

nin

gkat

an k

ual

itas

be

lan

ja p

emer

inta

h.

Nam

un

hal

ini b

elu

m

berj

alan

opt

imal

m

engi

nga

t fu

ngs

i pe

ren

can

aan

dan

pe

nga

ngg

aran

bel

um

be

rjal

an s

ecar

a h

arm

onis

. Ole

h

kare

na

itu

dip

erlu

kan

pe

nat

aan

dan

pe

ngu

atan

fun

gsi

pere

nca

naa

n d

an

pen

gan

ggar

an.

Dir

ekto

rat

Alo

kasi

Pe

nda

naa

n

Pem

ban

gun

an

Dir

ekto

rat

Keu

anga

n

Neg

ara,

D

irek

tora

t A

para

tur

Neg

ara

AN

AK

…

-1-

ANAK LAMPIRAN VIII PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 3 /JUKLAK/SESMEN/2014 TANGGAL 26 JUNI 2014

PENYESUAIAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2019

Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 dilakukan dengan tujuan : 1. Menjaga konsistensi dan sinergitas sasaran dan arah kebijakan

pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 menjadi

prioritas dalam RPJMD terkait.

2. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman dalam rangka mencapai

sasaran pembangunan nasional.

Mekanisme penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 1. RPJMN 2015-2019 yang telah ditetapkan disosialisasikan kepada

Pemerintah Daerah.

2. Berdasarkan hasil sosialisasi, Pemerintah Daerah melakukan

penyesuaian RPJMD dengan RPJMN. Hal-hal yang perlu disesuaikan

adalah sebagai berikut :

a. konsistensi sasaran pokok RPJMD dengan sasaran pokok

nasional.

b. konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah

dalam mendukung pencapaian prioritas nasional.

c. penyesuaian target dalam RPJMD dengan target prioritas

nasional terkait.

d. penyesuaian pendanaan yang dialokasikan.

3. Khusus untuk Kegiatan Strategis Nasional, RPJMD harus

menyesuaikan arah kebijakan dan strategi, sasaran program dan

kegiatan yang mendukung kegiatan strategis nasional tersebut.

4. Bagi pemerintah daerah yang sedang menyusun RPJMD maka

penyusunannya harus memperhatikan RPJMN 2015-2019, sedangkan

pemerintah daerah yang telah memiliki dokumen RPJMD maka harus

memperhatikan .....

-2-

memperhatikan RPJMN sebagai bahan untuk melakukan perbaikan

jika terdapat perbedaan mendasar antara sasaran dan arah kebijakan

daerah dengan nasional. Jika perbedaannya tidak terlalu mendasar

maka penyesuaian dapat dilakukan pada rencana tahunan (RKPD).

5. RPJMD yang telah disesuaikan disampaikan kepada Bappenas untuk

ditelaah dan dibahas dalam Bilateral Meeting penyesuaian RPJMD

dengan RPJMN.

6. Berdasarkan hasil Bilateral Meeting maka RPJMD yang sudah sesuai,

disampaikan kembali kepada pemerintah daerah untuk ditetapkan.

RPJMD yang masih belum sesuai dengan RPJMN perlu

disempurnakan kembali. Hasil penyempurnaan harus disampaikan

kembali kepada Bappenas.

Gambar Mekanisme Penyesuaian RPJMD dengan

RPJMN 2015-2019

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SLAMET SENO ADJI

-2-

memperhatikan RPJMN sebagai bahan untuk melakukan perbaikan

jika terdapat perbedaan mendasar antara sasaran dan arah kebijakan

daerah dengan nasional. Jika perbedaannya tidak terlalu mendasar

maka penyesuaian dapat dilakukan pada rencana tahunan (RKPD).

5. RPJMD yang telah disesuaikan disampaikan kepada Bappenas untuk

ditelaah dan dibahas dalam Bilateral Meeting penyesuaian RPJMD

dengan RPJMN.

6. Berdasarkan hasil Bilateral Meeting maka RPJMD yang sudah sesuai,

disampaikan kembali kepada pemerintah daerah untuk ditetapkan.

RPJMD yang masih belum sesuai dengan RPJMN perlu

disempurnakan kembali. Hasil penyempurnaan harus disampaikan

kembali kepada Bappenas.

Gambar Mekanisme Penyesuaian RPJMD dengan

RPJMN 2015-2019

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SLAMET SENO ADJI


TENTANG

PEDOMAN PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI DALAM




PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 2/JUKLAK/SESMEN/03/2014



Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 17 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan ...



PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 2/JUKLAK/SESMEN/03/2014



Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 17 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan ...




7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PEDOMAN

PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH.

PERTAMA …

- 2 -

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Petunjuk Pelaksanaan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

KEDUA : Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Kedeputian Bidang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2014


SLAMET SENO ADJI

- 3 -




7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PEDOMAN

PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH.

PERTAMA …

- 2 -

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Petunjuk Pelaksanaan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

KEDUA : Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Kedeputian Bidang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2014


SLAMET SENO ADJI

- 3 -

LAMPIRAN

PETUNJUK PELAKSANAAN

NOMOR 2/JUKLAK/SESMEN/03/2014

TANGGAL 25 MARET 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG



LAMPIRAN

PETUNJUK PELAKSANAAN

NOMOR 2/JUKLAK/SESMEN/03/2014

TANGGAL 25 MARET 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang................................................................................ B. Maksud dan Tujuan........................................................................ C. Ruang Lingkup................................................................................ D. Prinsip-Prinsip Penyusunan Kerangka Regulasi............................... E. Definisi............................................................................................

1 1 2 2 4 4

II TATA CARA PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI A. Tahapan dalam Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Kebijakan

dengan Kerangka Regulasi............................................................... B. Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka

Regulasi Jangka Menengah.............................................................

7 7 11

III PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI KE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL A. Arah Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Kerangka Regulasi ... B. Wahana Partisipasi Masyarakat.......................................................

13

13 14

IV PENUTUP 15

ANAK LAMPIRAN 1. Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Regulasi 2. Contoh Tabel Identifikasi Kerangka Regulasi RPJMN 2015-

2019 3. Lembar Penilaian Usulan Kerangka Regulasi 4. Tahapan dan Langkah Analisis Biaya dan Manfaat (Cost and

Benefit Analysis (CBA)) dalam Rangka Sinergitas Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi

ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang................................................................................ B. Maksud dan Tujuan........................................................................ C. Ruang Lingkup................................................................................ D. Prinsip-Prinsip Penyusunan Kerangka Regulasi............................... E. Definisi............................................................................................

1 1 2 2 4 4

II TATA CARA PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI A. Tahapan dalam Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Kebijakan

dengan Kerangka Regulasi............................................................... B. Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka

Regulasi Jangka Menengah.............................................................

7 7 11

III PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI KE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL A. Arah Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Kerangka Regulasi ... B. Wahana Partisipasi Masyarakat.......................................................

13

13 14

IV PENUTUP 15

ANAK LAMPIRAN 1. Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Regulasi 2. Contoh Tabel Identifikasi Kerangka Regulasi RPJMN 2015-

2019 3. Lembar Penilaian Usulan Kerangka Regulasi 4. Tahapan dan Langkah Analisis Biaya dan Manfaat (Cost and

Benefit Analysis (CBA)) dalam Rangka Sinergitas Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi

ii

-1-

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas mengamanatkan kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Peran kerangka regulasi sangat penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Regulasi sendiri merupakan sarana untuk mengoperasionalkan kebijakan pemerintah atau dengan kata lain, regulasi adalah bentuk formal (formalisasi) suatu kebijakan agar mempunyai kekuatan memaksa (untuk dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan).

Regulasi merupakan sarana utama bagi pemerintah untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakannya, terutama yang bersifat strategis. Sedangkan kebijakan merupakan pilihan tindakan pemerintah yang bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum. Dengan demikian, regulasi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan, namun kebijakan sendiri tidak harus selalu dioperasionalkan dengan regulasi.

Kerangka Regulasi dimaksudkan untuk memberi arahan dan landasan pengaturan (regulasi) dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan, dengan muatan indikasi atau arah kebijakan mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan dalam kurun waktu tertentu.

Inti ...

-1-

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas mengamanatkan kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Peran kerangka regulasi sangat penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Regulasi sendiri merupakan sarana untuk mengoperasionalkan kebijakan pemerintah atau dengan kata lain, regulasi adalah bentuk formal (formalisasi) suatu kebijakan agar mempunyai kekuatan memaksa (untuk dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan).

Regulasi merupakan sarana utama bagi pemerintah untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakannya, terutama yang bersifat strategis. Sedangkan kebijakan merupakan pilihan tindakan pemerintah yang bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum. Dengan demikian, regulasi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan, namun kebijakan sendiri tidak harus selalu dioperasionalkan dengan regulasi.

Kerangka Regulasi dimaksudkan untuk memberi arahan dan landasan pengaturan (regulasi) dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan, dengan muatan indikasi atau arah kebijakan mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan dalam kurun waktu tertentu.

Inti ...

-2-

Inti dari kerangka regulasi adalah upaya mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan (regulasi) sejak tahapan yang sangat awal, yaitu tahapan perencanaan dan penganggaran.

Dalam rangka memberikan pedoman dan panduan bagi Kedeputian Bidang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun untuk memberikan panduan bagi Kedeputian Bidang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melakukan pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang bertujuan untuk : 1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan

perundang-undangan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan;

2. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan

3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Pelaksanaan ini mencakup pedoman pengintegrasian kerangka regulasi jangka menengah. Untuk pengintegrasian kerangka regulasi jangka menengah digambarkan dalam Gambar 1 :

Gambar 1 ...

-3-

Gambar 1. Pengintegrasian Kerangka Regulasi Jangka Menengah

Ruang Lingkup Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi

Jangka Menengah antara lain:

1. Persiapan dilakukan melalui proses serial diskusi antara Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan dan Keamanan dengan Kedeputian Bidang yang membahas tentang evaluasi awal terkait kebijakan dan regulasi pada periode sebelumnya. Dalam proses ini masing-masing Unit Kerja Eselon 2 menetapkan Focal Point pada masing-masing unitnya. Hasil tiap diskusi serial harus dikoordinasikan oleh Focal Point kepada Kementerian/Lembaga yang menjadi mitranya.

2. Proses penyusunan merupakan tindak lanjut dari hasil serial diskusi yang didalamnya melibatkan masyarakat (stakeholders terkait) dengan hasil akhir berupa draf arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

3. Penentuan dan penetapan Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi sejalan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

D. Prinsip ...

-2-

Inti dari kerangka regulasi adalah upaya mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan (regulasi) sejak tahapan yang sangat awal, yaitu tahapan perencanaan dan penganggaran.

Dalam rangka memberikan pedoman dan panduan bagi Kedeputian Bidang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun untuk memberikan panduan bagi Kedeputian Bidang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melakukan pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang bertujuan untuk : 1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan

perundang-undangan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan;

2. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan

3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Pelaksanaan ini mencakup pedoman pengintegrasian kerangka regulasi jangka menengah. Untuk pengintegrasian kerangka regulasi jangka menengah digambarkan dalam Gambar 1 :

Gambar 1 ...

-3-

Gambar 1. Pengintegrasian Kerangka Regulasi Jangka Menengah

Ruang Lingkup Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi

Jangka Menengah antara lain:

1. Persiapan dilakukan melalui proses serial diskusi antara Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan dan Keamanan dengan Kedeputian Bidang yang membahas tentang evaluasi awal terkait kebijakan dan regulasi pada periode sebelumnya. Dalam proses ini masing-masing Unit Kerja Eselon 2 menetapkan Focal Point pada masing-masing unitnya. Hasil tiap diskusi serial harus dikoordinasikan oleh Focal Point kepada Kementerian/Lembaga yang menjadi mitranya.

2. Proses penyusunan merupakan tindak lanjut dari hasil serial diskusi yang didalamnya melibatkan masyarakat (stakeholders terkait) dengan hasil akhir berupa draf arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

3. Penentuan dan penetapan Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi sejalan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

D. Prinsip ...

-4-

D. Prinsip-Prinsip Penyusunan Kerangka Regulasi

Prinsip-prinsip dalam penyusunan Kerangka Regulasi adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimaksudkan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan Tujuan Bernegara sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak, biaya, manfaat dan kerugiannya untuk masyarakat.

3. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan mempertimbangkan asas pembentukan dan asas materi peraturan perundang-undangan yang baik.

4. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan melibatkan stakeholder terkait.

5. Kerangka Regulasi Jangka Menengah berisi kebutuhan Regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang akan dibentuk sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

E. Definisi

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan: 1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.


3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

4. Kerangka ...

-5-

4. Kerangka Rencana Pembangunan Nasional adalah arahan yang disepakati bersama yang menjabarkan unsur-unsur pokok pembangunan dan menjelaskan keterkaitannya dalam rangka menyusun RPJMN.

5. Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

6. Arah Kerangka Regulasi adalah proyeksi kebijakan yang memberikan arahan bagi penyelenggara negara dalam menetapkan strategi kebijakan yang berimplikasi pada diambilnya suatu keputusan yang berupa pembentukan regulasi dan/atau kebijakan lainnya.

7. Pengkajian adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan masalah dan penetapan tujuan/sasaran dengan tetap memerhatikan regulasi yang berlaku.

8. Penelitian adalah pendalaman masalah dan tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan Analisis Biaya dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis) atau Analisis Efektifitas Biaya (Cost Effectiveness Analysis).

9. Analisis Biaya dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis) adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya atau resiko sebagai implikasi dan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari sebuah kebijakan atau regulasi.

10. Biaya adalah berbagai variabel yang perlu diperhitungkan termasuk resiko untuk mencapai tujuan kebijakan/regulasi yang akan ditetapkan.

11. Manfaat adalah harapan yang akan diperoleh dengan ditetapkannya suatu kebijakan/regulasi.

12. Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan adalah Deputi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

13. Kedeputian ...

-4-

D. Prinsip-Prinsip Penyusunan Kerangka Regulasi

Prinsip-prinsip dalam penyusunan Kerangka Regulasi adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimaksudkan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan Tujuan Bernegara sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak, biaya, manfaat dan kerugiannya untuk masyarakat.

3. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan mempertimbangkan asas pembentukan dan asas materi peraturan perundang-undangan yang baik.

4. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan melibatkan stakeholder terkait.

5. Kerangka Regulasi Jangka Menengah berisi kebutuhan Regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang akan dibentuk sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

E. Definisi

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan: 1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.


3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

4. Kerangka ...

-5-

4. Kerangka Rencana Pembangunan Nasional adalah arahan yang disepakati bersama yang menjabarkan unsur-unsur pokok pembangunan dan menjelaskan keterkaitannya dalam rangka menyusun RPJMN.

5. Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

6. Arah Kerangka Regulasi adalah proyeksi kebijakan yang memberikan arahan bagi penyelenggara negara dalam menetapkan strategi kebijakan yang berimplikasi pada diambilnya suatu keputusan yang berupa pembentukan regulasi dan/atau kebijakan lainnya.

7. Pengkajian adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan masalah dan penetapan tujuan/sasaran dengan tetap memerhatikan regulasi yang berlaku.

8. Penelitian adalah pendalaman masalah dan tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan Analisis Biaya dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis) atau Analisis Efektifitas Biaya (Cost Effectiveness Analysis).

9. Analisis Biaya dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis) adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya atau resiko sebagai implikasi dan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari sebuah kebijakan atau regulasi.

10. Biaya adalah berbagai variabel yang perlu diperhitungkan termasuk resiko untuk mencapai tujuan kebijakan/regulasi yang akan ditetapkan.

11. Manfaat adalah harapan yang akan diperoleh dengan ditetapkannya suatu kebijakan/regulasi.

12. Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan adalah Deputi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

13. Kedeputian ...

-6-

13. Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan adalah Deputi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan.

14. Kedeputian Bidang adalah Deputi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas melaksanakan perencanaan pembangunan bidang terkait yang merupakan mitra dari Kementerian/Lembaga.

15. Focal Point adalah perseorangan yang ditunjuk oleh Unit Kerja Eselon 2 sebagai penanggung jawab teknis untuk kelancaran pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

BAB II ...

-7-

BAB II TATA CARA PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI

A. Tahapan dalam Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Kebijakan

dengan Kerangka Regulasi 1. Pada tahapan awal penyusunan kerangka kebijakan perlu

dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada yang memuat substansi kebijakan terdahulu.

2. Tahapan awal terdiri dari Pengkajian dan Penelitian.

3. Pengkajian yang meliputi kegiatan: a. identifikasi masalah (problem definition); b. penetapan tujuan (objective setting); dan c. identifikasi regulasi yang ada (existing regulation).

4. Penelitian yang meliputi kegiatan:

a. Analisis mendalam (indepth analysis) terhadap hasil pengkajian termasuk Analisis Biaya dan Manfaat.

b. Penggunaan Analisis Biaya dan Manfaat adalah sebagai berikut : 1) Tujuan

Penggunaan Analisis Biaya dan Manfaat untuk membantu pengambil kebijakan dan/atau pembentuk regulasi untuk memilih alternatif kebijakan/regulasi yang terbaik.

2) Prinsip-Prinsip dari Analisis Biaya dan Manfaat a) Perlu mendasarkan pada analisis keadaan yang

mengacu pada visi-misi Presiden untuk memenuhi tujuan pembangunan Nasional.

b) Dalam melakukan analisis perlu mempertimbangkan semua aspek terkait (antar bidang, lintas bidang, dan kewilayahan).

c) Analisis dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah kebijakan dan/atau regulasi dibentuk.

d) Dilakukan oleh pihak yang memahami bidang terkait sehingga dapat menemukenali dan mempertimbangkan dampak finansial maupun dampak non finansial.

e) Analisis ...

-6-

13. Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan adalah Deputi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan.

14. Kedeputian Bidang adalah Deputi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas melaksanakan perencanaan pembangunan bidang terkait yang merupakan mitra dari Kementerian/Lembaga.

15. Focal Point adalah perseorangan yang ditunjuk oleh Unit Kerja Eselon 2 sebagai penanggung jawab teknis untuk kelancaran pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

BAB II ...

-7-

BAB II TATA CARA PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI

A. Tahapan dalam Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Kebijakan

dengan Kerangka Regulasi 1. Pada tahapan awal penyusunan kerangka kebijakan perlu

dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada yang memuat substansi kebijakan terdahulu.

2. Tahapan awal terdiri dari Pengkajian dan Penelitian.

3. Pengkajian yang meliputi kegiatan: a. identifikasi masalah (problem definition); b. penetapan tujuan (objective setting); dan c. identifikasi regulasi yang ada (existing regulation).

4. Penelitian yang meliputi kegiatan:

a. Analisis mendalam (indepth analysis) terhadap hasil pengkajian termasuk Analisis Biaya dan Manfaat.

b. Penggunaan Analisis Biaya dan Manfaat adalah sebagai berikut : 1) Tujuan

Penggunaan Analisis Biaya dan Manfaat untuk membantu pengambil kebijakan dan/atau pembentuk regulasi untuk memilih alternatif kebijakan/regulasi yang terbaik.

2) Prinsip-Prinsip dari Analisis Biaya dan Manfaat a) Perlu mendasarkan pada analisis keadaan yang

mengacu pada visi-misi Presiden untuk memenuhi tujuan pembangunan Nasional.

b) Dalam melakukan analisis perlu mempertimbangkan semua aspek terkait (antar bidang, lintas bidang, dan kewilayahan).

c) Analisis dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah kebijakan dan/atau regulasi dibentuk.

d) Dilakukan oleh pihak yang memahami bidang terkait sehingga dapat menemukenali dan mempertimbangkan dampak finansial maupun dampak non finansial.

e) Analisis ...

-8-

e) Analisis dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang akan terkena dampak baik resiko dan manfaat.

f) Analisis Biaya dan Manfaat harus diumumkan kepada masyarakat.

3) Langkah-langkah dalam Menerapkan Analisis Biaya dan Manfaat a) Mengidentifikasi siapa saja yang akan terkena

dampak. Pihak yang terkena dampak dapat terdiri dari Pemerintah, swasta/dunia usaha, kelompok atau golongan di dalam masyarakat (pemuda, perempuan, anak-anak, lansia, masyarakat adat, petani, nelayan, orang miskin, orang sakit, dan lain sebagainya).

b) Mengidentifikasi semua jenis manfaat dan biaya pada masing-masing kelompok masyarakat yang akan terdampak.

4) Contoh “Biaya” antara lain meliputi:

a) Pemerintah: biaya yang harus dikeluarkan dalam hal perumusan kebijakan, pembentukan regulasi, penerapan regulasi dan penegakannya;

b) Dunia usaha: ongkos produksi, kesempatan berusaha/bekerja yang hilang/berkurang, keuntungan yang hilang/berkurang;

c) Masyarakat umum: pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, banjir, kekeringan, penyakit, kehilangan mata pencaharian/pekerjaan, kehilangan jiwa, kehilangan tempat tinggal, kehilangan sumber mata pencaharian, kehilangan kesempatan sekolah, kehilangan kebebasan berkumpul, mahalnya ongkos transportasi;

d) Masyarakat Adat: berkurangnya mata pencaharian, kehilangan tempat tinggal, dan lain-lain.

5) Contoh ...

-9-

5) Contoh “Manfaat” antara lain meliputi:

a) Pemerintah: penerimaan negara, berkurangnya beban anggaran negara;

b) Dunia usaha: terbukanya kesempatan berusaha/kemudahan berusaha, meningkatnya keuntungan, produktivitas dan sebagainya;

c) Masyarakat Umum: meningkatnya kualitas lingkungan hidup, kesehatan, harapan hidup, kesejahteraan; bertambahnya akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, dan lain-lain.

6) Mengukur/menilai (dalam rupiah) semua manfaat dan biaya, bila memungkinkan.

Seluruh biaya dan manfaat di atas diukur nilainya dalam rupiah. Untuk jenis biaya dan manfaat yang sulit untuk mengukur nilai rupiahnya, maka penghitungan dilakukan berdasarkan penghitungan willingness to pay atau willingness to accept.

7) Mengukur/menilai (dalam rupiah) baseline manfaat dan biaya, yaitu manfaat dan biaya dalam kondisi saat ini ketika kebijakan dan atau regulasi belum dibentuk (dalam kondisi Business As Usual).

8) Membandingkan manfaat dan biaya antara baseline dengan apabila ada intervensi (kebijakan dan atau regulasi) dalam rupiah.

9) Untuk mengetahui apakah manfaat yang diperoleh dari pembentukan kebijakan/regulasi adalah lebih besar daripada biaya dalam konsisi Business As Usual. Bila manfaat yang akan diperoleh adalah sama dengan ketika kondisi Business As Usual, maka tidak perlu ada kebijakan baru/regulasi baru.

10) Membuat laporan hasil Analisis Biaya dan Manfaat dan menyusun rekomendasi berdasar hasil Analisis Biaya dan Manfaat.

11) Hasil Analisis Biaya dan Manfaat dan rekomendasi diumumkan kepada masyarakat.

c. Hasil ...

-8-

e) Analisis dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang akan terkena dampak baik resiko dan manfaat.

f) Analisis Biaya dan Manfaat harus diumumkan kepada masyarakat.

3) Langkah-langkah dalam Menerapkan Analisis Biaya dan Manfaat a) Mengidentifikasi siapa saja yang akan terkena

dampak. Pihak yang terkena dampak dapat terdiri dari Pemerintah, swasta/dunia usaha, kelompok atau golongan di dalam masyarakat (pemuda, perempuan, anak-anak, lansia, masyarakat adat, petani, nelayan, orang miskin, orang sakit, dan lain sebagainya).

b) Mengidentifikasi semua jenis manfaat dan biaya pada masing-masing kelompok masyarakat yang akan terdampak.

4) Contoh “Biaya” antara lain meliputi:

a) Pemerintah: biaya yang harus dikeluarkan dalam hal perumusan kebijakan, pembentukan regulasi, penerapan regulasi dan penegakannya;

b) Dunia usaha: ongkos produksi, kesempatan berusaha/bekerja yang hilang/berkurang, keuntungan yang hilang/berkurang;

c) Masyarakat umum: pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, banjir, kekeringan, penyakit, kehilangan mata pencaharian/pekerjaan, kehilangan jiwa, kehilangan tempat tinggal, kehilangan sumber mata pencaharian, kehilangan kesempatan sekolah, kehilangan kebebasan berkumpul, mahalnya ongkos transportasi;

d) Masyarakat Adat: berkurangnya mata pencaharian, kehilangan tempat tinggal, dan lain-lain.

5) Contoh ...

-9-

5) Contoh “Manfaat” antara lain meliputi:

a) Pemerintah: penerimaan negara, berkurangnya beban anggaran negara;

b) Dunia usaha: terbukanya kesempatan berusaha/kemudahan berusaha, meningkatnya keuntungan, produktivitas dan sebagainya;

c) Masyarakat Umum: meningkatnya kualitas lingkungan hidup, kesehatan, harapan hidup, kesejahteraan; bertambahnya akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, dan lain-lain.

6) Mengukur/menilai (dalam rupiah) semua manfaat dan biaya, bila memungkinkan.

Seluruh biaya dan manfaat di atas diukur nilainya dalam rupiah. Untuk jenis biaya dan manfaat yang sulit untuk mengukur nilai rupiahnya, maka penghitungan dilakukan berdasarkan penghitungan willingness to pay atau willingness to accept.

7) Mengukur/menilai (dalam rupiah) baseline manfaat dan biaya, yaitu manfaat dan biaya dalam kondisi saat ini ketika kebijakan dan atau regulasi belum dibentuk (dalam kondisi Business As Usual).

8) Membandingkan manfaat dan biaya antara baseline dengan apabila ada intervensi (kebijakan dan atau regulasi) dalam rupiah.

9) Untuk mengetahui apakah manfaat yang diperoleh dari pembentukan kebijakan/regulasi adalah lebih besar daripada biaya dalam konsisi Business As Usual. Bila manfaat yang akan diperoleh adalah sama dengan ketika kondisi Business As Usual, maka tidak perlu ada kebijakan baru/regulasi baru.

10) Membuat laporan hasil Analisis Biaya dan Manfaat dan menyusun rekomendasi berdasar hasil Analisis Biaya dan Manfaat.

11) Hasil Analisis Biaya dan Manfaat dan rekomendasi diumumkan kepada masyarakat.

c. Hasil ...

-10-

c. Hasil penelitian tidak selalu merekomendasikan pembentukan/amandemen/penggantian Undang-Undang. Dalam hal hasil penelitian tidak bersifat regulatory pada level Undang-Undang, maka rekomendasi meliputi: 1) Pembentukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang

(Peraturan Pemerintah ke bawah), dan/atau; 2) Kegiatan lain yang bersifat peraturan kebijakan atau

legislasi semu (contoh: surat perintah atau instruksi mengenai kebijakan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden).

5. Proses pembentukan regulasi mengacu pada ketentuan yang telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Untuk memudahkan dalam memahami proses pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi maka dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

Gambar. 2 Proses Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi

B. Tata ...

-11-

B. Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi Jangka Menengah 1. Bagan Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Regulasi dapat dilihat

pada Anak Lampiran I.

2. Draf awal kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi disusun oleh masing-masing Kedeputian Bidang berdasarkan hasil kajian background study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional termasuk hasil evaluasi dari regulasi terkait yang diidentifikasi bermasalah dan/atau menghambat pencapaian tujuan Pembangunan nasional pada periode sebelumnya. Contoh Formulir Tabel Identifikasi Kerangka Regulasi dapat dilihat pada Anak Lampiran II.

3. Hasil evaluasi meliputi urgensi pembentukan dan/atau revisi regulasi untuk menjawab apakah regulasi yang ada dianggap belum cukup memadai atau perlu menyesuaikan dengan kondisi terikini serta review terhadap peraturan yang ada. Formulir Lembar Penilaian Usulan Kerangka Regulasi dapat dilihat pada Anak Lampiran III.

4. Draf awal kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang ditetapkan wajib melalui analisis biaya dan manfaat dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Formulir pengisian Analisis Biaya dan Manfaat dapat dilihat pada Anak Lampiran IV.

5. Dalam membahas kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi dari satu Kedeputian Bidang yang membutuhkan dukungan dari Kedeputian Bidang lain, wajib melakukan koordinasi dan komunikasi agar sejalan dengan prioritas kebijakan pembangunan yang akan dicapai.

6. Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan bertindak selaku koordinator penyusunan kerangka regulasi dengan didukung oleh Sekretariat yang dalam hal ini yaitu Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan.

7. Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan berkoordinasi dengan Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan serta Kedeputian-kedeputian Bidang untuk memastikan kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi sejalan dengan proses penyusunan teknokratis RPJMN.

8. Masing-masing ...

-10-

c. Hasil penelitian tidak selalu merekomendasikan pembentukan/amandemen/penggantian Undang-Undang. Dalam hal hasil penelitian tidak bersifat regulatory pada level Undang-Undang, maka rekomendasi meliputi: 1) Pembentukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang

(Peraturan Pemerintah ke bawah), dan/atau; 2) Kegiatan lain yang bersifat peraturan kebijakan atau

legislasi semu (contoh: surat perintah atau instruksi mengenai kebijakan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden).

5. Proses pembentukan regulasi mengacu pada ketentuan yang telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Untuk memudahkan dalam memahami proses pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi maka dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

Gambar. 2 Proses Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi

B. Tata ...

-11-

B. Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi Jangka Menengah 1. Bagan Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Regulasi dapat dilihat

pada Anak Lampiran I.

2. Draf awal kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi disusun oleh masing-masing Kedeputian Bidang berdasarkan hasil kajian background study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional termasuk hasil evaluasi dari regulasi terkait yang diidentifikasi bermasalah dan/atau menghambat pencapaian tujuan Pembangunan nasional pada periode sebelumnya. Contoh Formulir Tabel Identifikasi Kerangka Regulasi dapat dilihat pada Anak Lampiran II.

3. Hasil evaluasi meliputi urgensi pembentukan dan/atau revisi regulasi untuk menjawab apakah regulasi yang ada dianggap belum cukup memadai atau perlu menyesuaikan dengan kondisi terikini serta review terhadap peraturan yang ada. Formulir Lembar Penilaian Usulan Kerangka Regulasi dapat dilihat pada Anak Lampiran III.

4. Draf awal kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang ditetapkan wajib melalui analisis biaya dan manfaat dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Formulir pengisian Analisis Biaya dan Manfaat dapat dilihat pada Anak Lampiran IV.

5. Dalam membahas kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi dari satu Kedeputian Bidang yang membutuhkan dukungan dari Kedeputian Bidang lain, wajib melakukan koordinasi dan komunikasi agar sejalan dengan prioritas kebijakan pembangunan yang akan dicapai.

6. Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan bertindak selaku koordinator penyusunan kerangka regulasi dengan didukung oleh Sekretariat yang dalam hal ini yaitu Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan.

7. Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan berkoordinasi dengan Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan serta Kedeputian-kedeputian Bidang untuk memastikan kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi sejalan dengan proses penyusunan teknokratis RPJMN.

8. Masing-masing ...

-12-

8. Masing-masing Kedeputian Bidang wajib menunjuk satu orang Focal Point di masing-masing Unit Kerja Eselon-2 yang bertugas untuk mengawal proses koordinasi dan komunikasi, serta internalisasi kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang disusun agar sejalan dengan prioritas kebijakan pembangunan yang akan dicapai.

9. Focal Point bertugas melakukan proses koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang disusun, baik di internal Kementerian PPN/Bappenas yakni, dengan Unit Kerja Eselon 2 maupun secara eksternal dengan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitranya dalam hal ini Unit Kerja Eselon yang secara langsung terkait kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang diusulkan.

10. Hasil koordinasi dan komunikasi pembahasan kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi tersebut berupa identifikasi awal Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi yang sinergi dengan prioritas kebijakan termasuk melalui analisis biaya dan manfaat. Contoh Formulir Tabel Identifikasi Kerangka Regulasi dapat dilihat pada Anak Lampiran III.

11. Hasil identifikasi awal menjadi bahan bagi dokumen draf Background Study RPJMN yang kemudian diproses menjadi draf RPJMN Teknokratik yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan selaku koordinator pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

12. Hasil konsolidasi terkait kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi akan menjadi bahan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Pemerintah.

BAB III ...

-13-

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGINTEGRASIAN

KERANGKA REGULASI KE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

A. Arah Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Kerangka Regulasi

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan/regulasi menjadi amanat dari:

a. Pasal 2 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

b. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

c. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

2. Partisipasi masyarakat dimulai sejak pengusulan hingga penetapan kerangka regulasi. Pelibatan masyarakat dalam pengusulan kebijakan/regulasi disesuaikan dengan karakteristik Kementerian/Lembaga masing-masing.

3. Keterlibatan masyarakat dalam kerangka regulasi pada prinsipnya bukan semata-mata karena adanya hak berpartisipasi dalam proses kebijakan dan pembangunan, namun juga merupakan upaya pembelajaran dalam rangka mendukung peningkatan kualitas regulasi secara lebih nyata dan berkesinambungan.

4. Pemangku kepentingan (stakeholder) yang dilibatkan :

a. Instansi/Lembaga/Pihak Utama (Main Stakeholders), antara lain: 1) Instansi/Lembaga Pemrakarsa (Inisiator); 2) Instansi yang terkait secara langsung; atau 3) Pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung.

b. Pihak ...

-12-

8. Masing-masing Kedeputian Bidang wajib menunjuk satu orang Focal Point di masing-masing Unit Kerja Eselon-2 yang bertugas untuk mengawal proses koordinasi dan komunikasi, serta internalisasi kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang disusun agar sejalan dengan prioritas kebijakan pembangunan yang akan dicapai.

9. Focal Point bertugas melakukan proses koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang disusun, baik di internal Kementerian PPN/Bappenas yakni, dengan Unit Kerja Eselon 2 maupun secara eksternal dengan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitranya dalam hal ini Unit Kerja Eselon yang secara langsung terkait kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang diusulkan.

10. Hasil koordinasi dan komunikasi pembahasan kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi tersebut berupa identifikasi awal Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi yang sinergi dengan prioritas kebijakan termasuk melalui analisis biaya dan manfaat. Contoh Formulir Tabel Identifikasi Kerangka Regulasi dapat dilihat pada Anak Lampiran III.

11. Hasil identifikasi awal menjadi bahan bagi dokumen draf Background Study RPJMN yang kemudian diproses menjadi draf RPJMN Teknokratik yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan selaku koordinator pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

12. Hasil konsolidasi terkait kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi akan menjadi bahan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Pemerintah.

BAB III ...

-13-

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGINTEGRASIAN

KERANGKA REGULASI KE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

A. Arah Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Kerangka Regulasi

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan/regulasi menjadi amanat dari:

a. Pasal 2 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

b. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

c. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

2. Partisipasi masyarakat dimulai sejak pengusulan hingga penetapan kerangka regulasi. Pelibatan masyarakat dalam pengusulan kebijakan/regulasi disesuaikan dengan karakteristik Kementerian/Lembaga masing-masing.

3. Keterlibatan masyarakat dalam kerangka regulasi pada prinsipnya bukan semata-mata karena adanya hak berpartisipasi dalam proses kebijakan dan pembangunan, namun juga merupakan upaya pembelajaran dalam rangka mendukung peningkatan kualitas regulasi secara lebih nyata dan berkesinambungan.

4. Pemangku kepentingan (stakeholder) yang dilibatkan :

a. Instansi/Lembaga/Pihak Utama (Main Stakeholders), antara lain: 1) Instansi/Lembaga Pemrakarsa (Inisiator); 2) Instansi yang terkait secara langsung; atau 3) Pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung.

b. Pihak ...

-14-

b. Pihak yang terkena dampak secara langsung (Affected Parties), antara lain : 1) Pihak yang paling memperoleh manfaat; atau 2) Pihak yang secara potensial akan terkena dampak

(negatif) yang paling besar. c. Kelompok Masyarakat yang berkepentingan (Interest Groups),

antara lain: 1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 2) asosiasi; 3) pakar; dan 4) media massa.

d. Masyarakat luas (Public at Large), antara lain: 1) konsumen, kelompok advokasi lingkungan dan

kelompok advokasi lainnya; 2) penduduk asli, minoritas dan grup etnik; dan 3) asosiasi masyarakat sipil yang berbasis agama.

B. Wahana Partisipasi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman serta apresiasi terhadap regulasi. Beberapa wahana yang dapat dilakukan untuk pengembangan partisipasi masyarakat tersebut antara lain melalui :

1. Pengembangan model koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk memberi masukan dan mengawal kerangka regulasi;

2. Pengembangan model komunikasi interaktif dengan Kementerian/Lembaga untuk mengetahui berbagai perkembangan terkait kerangka regulasi.

BAB IV ...

-15-

BAB IV

PENUTUP

Pedoman ini merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Unit Kerja Eselon 1 dan Unit Kerja Eselon 2 dalam menyusun Kerangka Regulasi untuk diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.


SLAMET SENO ADJI

-14-

b. Pihak yang terkena dampak secara langsung (Affected Parties), antara lain : 1) Pihak yang paling memperoleh manfaat; atau 2) Pihak yang secara potensial akan terkena dampak

(negatif) yang paling besar. c. Kelompok Masyarakat yang berkepentingan (Interest Groups),

antara lain: 1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 2) asosiasi; 3) pakar; dan 4) media massa.

d. Masyarakat luas (Public at Large), antara lain: 1) konsumen, kelompok advokasi lingkungan dan

kelompok advokasi lainnya; 2) penduduk asli, minoritas dan grup etnik; dan 3) asosiasi masyarakat sipil yang berbasis agama.

B. Wahana Partisipasi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman serta apresiasi terhadap regulasi. Beberapa wahana yang dapat dilakukan untuk pengembangan partisipasi masyarakat tersebut antara lain melalui :

1. Pengembangan model koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk memberi masukan dan mengawal kerangka regulasi;

2. Pengembangan model komunikasi interaktif dengan Kementerian/Lembaga untuk mengetahui berbagai perkembangan terkait kerangka regulasi.

BAB IV ...

-15-

BAB IV

PENUTUP

Pedoman ini merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Unit Kerja Eselon 1 dan Unit Kerja Eselon 2 dalam menyusun Kerangka Regulasi untuk diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.


SLAMET SENO ADJI

-1-

A

NA

K L

AM

PIR

AN

I

PETU

NJU

K P

ELA

KSA

NA

AN

N

OM

OR

2/J

UK

LAK

/SE

SME

N/0

3/20

14

TAN

GG

AL

25 M

AR

ET

2014

TATA

CA

RA

PE

NG

INTE

GR

ASI

AN

KE

RA

NG

KA

RE

GU

LASI

M

EN

TER

I PP

N/K

EPA

LA

BA

PPE

NA

S

D

EPU

TI –

DE

PUTI

B

IDA

NG

D

EPU

TI B

IDA

NG

PO

LHU

KH

AN

KAM

D

EPU

TI B

IDA

NG

PE

ND

AN

AA

N

PEM

BA

NG

UN

AN

E

valu

asi u

rgen

si

pem

bent

ukan

re

gula

si; d

an r

evie

w

terh

adap

per

atur

an

yang

ada

Id

enti

fika

si

Aw

al A

rah

Ker

angk

a R

egul

asi

dan/

atau

K

ebut

uhan

R

egul

asi y

ang

sine

rgi d

enga

n ke

bija

kan

term

asuk

m

elak

ukan

an

alis

is b

iaya

da

n m

anfa

at

Dra

f B

ackg

roun

d St

udy

RPJ

MN

Te

knok

rati

k

Dra

f R

PJM

N

Tekn

okra

tik

-1-

A

NA

K L

AM

PIR

AN

I

PETU

NJU

K P

ELA

KSA

NA

AN

N

OM

OR

2/J

UK

LAK

/SE

SME

N/0

3/20

14

TAN

GG

AL

25 M

AR

ET

2014

TATA

CA

RA

PE

NG

INTE

GR

ASI

AN

KE

RA

NG

KA

RE

GU

LASI

M

EN

TER

I PP

N/K

EPA

LA

BA

PPE

NA

S

D

EPU

TI –

DE

PUTI

B

IDA

NG

D

EPU

TI B

IDA

NG

PO

LHU

KH

AN

KAM

D

EPU

TI B

IDA

NG

PE

ND

AN

AA

N

PEM

BA

NG

UN

AN

E

valu

asi u

rgen

si

pem

bent

ukan

re

gula

si; d

an r

evie

w

terh

adap

per

atur

an

yang

ada

Id

enti

fika

si

Aw

al A

rah

Ker

angk

a R

egul

asi

dan/

atau

K

ebut

uhan

R

egul

asi y

ang

sine

rgi d

enga

n ke

bija

kan

term

asuk

m

elak

ukan

an

alis

is b

iaya

da

n m

anfa

at

Dra

f B

ackg

roun

d St

udy

RPJ

MN

Te

knok

rati

k

Dra

f R

PJM

N

Tekn

okra

tik

-2-

AN

AK

LA

MPI

RA

N I

I PE

TUN

JUK

PE

LAK

SAN

AA

N

NO

MO

R 2

/JU

KLA

K/S

ESM

EN

/03/

2014

TA

NG

GA

L 25

MA

RE

T 20

14

C

ON

TOH

TA

BE

L ID

EN

TIFI

KA

SI K

ER

AN

GK

A R

EG

ULA

SI R

PJM

N 2

015-

2019

Isu

Stra

tegi

s

Ara

h K

ebija

kan

RPJ

MN

20

15-2

019

Ara

h K

eran

gka

Reg

ulas

i K

ebut

uhan

Reg

ulas

i U

rgen

si

Pem

bent

ukan

/ R

evis

i UU

Eva

luas

i te

rhad

ap

Exi

stin

g R

egul

atio

n Te

rkai

t

Dir

ekto

rat

Pena

nggu

ng

Jaw

ab

Dir

ekto

rat

Terk

ait

KE

DE

PUTI

AN

BID

ANG

KE

MIS

KIN

AN

, KE

TEN

AG

AK

ER

JAA

N D

AN U

KM

Pen

ingk

atan

D

aya

Sai

ng

UM

KM

dan

K

oper

asi

(UM

KM

K)

Pen

ingk

atan

da

ya s

ain

g U

MK

M d

an

kope

rasi

u

ntu

k m

empe

rku

at

keta

han

an

pere

kon

omia

n

dom

esti

k da

n m

emba

ngu

n

keu

ngg

ula

n

glob

al

Lan

dasa

n

hu

kum

un

tuk

men

duku

ng

pen

ingk

atan

da

ya s

ain

g U

MK

M d

an

kope

rasi

Pen

yusu

nan

atu

ran

pe

laks

anaa

n U

U N

o. 1

7 ta

hu

n 2

012

ten

tan

g Pe

rkop

eras

ian

(5 R

PP

ten

tan

g Pe

rkop

eras

ian

ya

ng

seda

ng

diba

has

: R

PP P

enye

leng

gara

an

Kop

eras

i, R

PP K

SP,

RPP

Le

mba

ga P

enga

was

K

SP,

RPP

Kop

eras

i S

yari

ah d

an R

PP

Lem

baga

Pen

jam

in

Sim

pan

an K

oper

asi)

Am

anat

UU

N

o.17

/201

2 te

nta

ng

Perk

oper

asia

n

Dir

ekto

rat

Pem

berd

ayaa

n

Kop

eras

i dan

UK

M

Dir

ekto

rat

Jasa

K

euan

gan

dan

B

UM

N; D

irek

tora

t Pe

nan

ggu

lang

an

Kem

iski

nan

-3-

Isu

Stra

tegi

s

Ara

h K

ebija

kan

RPJ

MN

20

15-2

019

Ara

h K

eran

gka

Reg

ulas

i K

ebut

uhan

Reg

ulas

i U

rgen

si

Pem

bent

ukan

/ R

evis

i UU

Eva

luas

i te

rhad

ap

Exi

stin

g R

egul

atio

n Te

rkai

t

Dir

ekto

rat

Pena

nggu

ng

Jaw

ab

Dir

ekto

rat

Terk

ait

Pera

tura

n s

etar

a de

nga

n P

erat

ura

n

Pres

iden

ter

kait

ko

ordi

nas

i dan

si

nkr

onis

asi

Pem

berd

ayaa

n K

oper

asi

dan

UM

KM

Reg

ula

si d

iper

luka

n

un

tuk

men

guat

kan

ko

ordi

nas

i dan

si

nkr

onis

asi

pem

berd

ayaa

n

UM

KM

dan

Kop

eras

i

Bel

um

ada

la

nda

san

hu

kum

ya

ng

men

aung

i pe

laks

anaa

n

prog

ram

n

asio

nal

yan

g te

rkai

t de

nga

n

pen

ingk

atan

da

ya s

ain

g U

MK

M d

an

mel

ibat

kan

si

ner

gi b

erba

gai

K/L

Dir

ekto

rat

Pem

berd

ayaa

n

Kop

eras

i dan

UK

M

Dir

ekto

rat

Pan

gan

da

n P

erta

nia

n;

Dir

ekto

rat

Kel

auta

n d

an

Peri

kan

an;

Dir

ekto

rat

Keh

uta

nan

; D

irek

tora

t Pe

rdag

anga

n,

Inve

stas

i dan

KE

I;

Dir

ekto

rat

Indu

stri

, IPT

EK

da

n P

arek

raf;

Dir

ekto

rat

Jasa

K

euan

gan

dan

B

UM

N

KE

DE

PUTI

AN

BID

AN

G P

EN

GE

MB

AN

GA

N R

EG

ION

AL

DA

N O

TON

OM

I D

AE

RA

H

Pen

yele

saia

n

kasu

s pe

rtan

ahan

pa

da

pen

gadi

lan

ce

nde

run

g be

rlar

ut-

laru

t ka

ren

a yu

risd

iksi

ya

ng

tida

k je

las

Perc

epat

an

pen

yele

saia

n

kasu

s pe

rtan

ahan

di

pen

gadi

lan

Pen

yusu

nan

ke

bija

kan

dan

pe

ratu

ran

pe

run

dan

g-u

nda

nga

n

un

tuk

mem

perc

epat

pe

nye

lesa

ian

ka

sus

pert

anah

an

Pera

tura

n t

enta

ng

pem

ben

tuka

n ka

mar

kh

usu

s pe

rtan

ahan

di

Pen

gadi

lan

Neg

eri y

ang

mel

ipu

ti:

Ta

ta C

ara

Ber

acar

a di

Pen

gadi

lan

Neg

eri

Kh

usu

s u

ntu

k ka

sus-

kasu

s pe

rtan

ahan

;

H

akim

yan

g m

enga

dili;

B

entu

k ke

putu

san

;

Je

nja

ng

kari

er S

DM

Yu

risd

iksi

kas

us

pert

anah

an y

ang

belu

m je

las

seh

ingg

a sa

tu

kasu

s pe

rtan

ahan

bis

a di

pros

es p

ada

bebe

rapa

pe

radi

lan

yan

g be

rbed

a.

Seh

ingg

a ke

putu

san

yan

g di

kelu

arka

n

terh

adap

sat

u

kasu

s da

pat

berb

eda-

beda

da

n s

ulit

di

ekse

kusi

Bel

um

ada

pe

ratu

ran

pe

run

dan

gan

yan

g m

enga

tur

pem

ben

tuka

n ka

mar

kh

usu

s pe

rtan

ahan

di

pen

gadi

lan

n

eger

i dan

juga

pe

ran

gkat

pe

radi

lan

nya

se

hin

gga

belu

m

dapa

t di

laku

kan

ev

alu

asi

Dir

ekto

rat

Tata

R

uan

g da

n

Pert

anah

an

Dir

ekto

rat

Hu

kum

da

n H

AM

-2-

AN

AK

LA

MPI

RA

N I

I PE

TUN

JUK

PE

LAK

SAN

AA

N

NO

MO

R 2

/JU

KLA

K/S

ESM

EN

/03/

2014

TA

NG

GA

L 25

MA

RE

T 20

14

C

ON

TOH

TA

BE

L ID

EN

TIFI

KA

SI K

ER

AN

GK

A R

EG

ULA

SI R

PJM

N 2

015-

2019

Isu

Stra

tegi

s

Ara

h K

ebija

kan

RPJ

MN

20

15-2

019

Ara

h K

eran

gka

Reg

ulas

i K

ebut

uhan

Reg

ulas

i U

rgen

si

Pem

bent

ukan

/ R

evis

i UU

Eva

luas

i te

rhad

ap

Exi

stin

g R

egul

atio

n Te

rkai

t

Dir

ekto

rat

Pena

nggu

ng

Jaw

ab

Dir

ekto

rat

Terk

ait

KE

DE

PUTI

AN

BID

ANG

KE

MIS

KIN

AN

, KE

TEN

AG

AK

ER

JAA

N D

AN U

KM

Pen

ingk

atan

D

aya

Sai

ng

UM

KM

dan

K

oper

asi

(UM

KM

K)

Pen

ingk

atan

da

ya s

ain

g U

MK

M d

an

kope

rasi

u

ntu

k m

empe

rku

at

keta

han

an

pere

kon

omia

n

dom

esti

k da

n m

emba

ngu

n

keu

ngg

ula

n

glob

al

Lan

dasa

n

hu

kum

un

tuk

men

duku

ng

pen

ingk

atan

da

ya s

ain

g U

MK

M d

an

kope

rasi

Pen

yusu

nan

atu

ran

pe

laks

anaa

n U

U N

o. 1

7 ta

hu

n 2

012

ten

tan

g Pe

rkop

eras

ian

(5 R

PP

ten

tan

g Pe

rkop

eras

ian

ya

ng

seda

ng

diba

has

: R

PP P

enye

leng

gara

an

Kop

eras

i, R

PP K

SP,

RPP

Le

mba

ga P

enga

was

K

SP,

RPP

Kop

eras

i S

yari

ah d

an R

PP

Lem

baga

Pen

jam

in

Sim

pan

an K

oper

asi)

Am

anat

UU

N

o.17

/201

2 te

nta

ng

Perk

oper

asia

n

Dir

ekto

rat

Pem

berd

ayaa

n

Kop

eras

i dan

UK

M

Dir

ekto

rat

Jasa

K

euan

gan

dan

B

UM

N; D

irek

tora

t Pe

nan

ggu

lang

an

Kem

iski

nan

-3-

Isu

Stra

tegi

s

Ara

h K

ebija

kan

RPJ

MN

20

15-2

019

Ara

h K

eran

gka

Reg

ulas

i K

ebut

uhan

Reg

ulas

i U

rgen

si

Pem

bent

ukan

/ R

evis

i UU

Eva

luas

i te

rhad

ap

Exi

stin

g R

egul

atio

n Te

rkai

t

Dir

ekto

rat

Pena

nggu

ng

Jaw

ab

Dir

ekto

rat

Terk

ait

Pera

tura

n s

etar

a de

nga

n P

erat

ura

n

Pres

iden

ter

kait

ko

ordi

nas

i dan

si

nkr

onis

asi

Pem

berd

ayaa

n K

oper

asi

dan

UM

KM

Reg

ula

si d

iper

luka

n

un

tuk

men

guat

kan

ko

ordi

nas

i dan

si

nkr

onis

asi

pem

berd

ayaa

n

UM

KM

dan

Kop

eras

i

Bel

um

ada

la

nda

san

hu

kum

ya

ng

men

aung

i pe

laks

anaa

n

prog

ram

n

asio

nal

yan

g te

rkai

t de

nga

n

pen

ingk

atan

da

ya s

ain

g U

MK

M d

an

mel

ibat

kan

si

ner

gi b

erba

gai

K/L

Dir

ekto

rat

Pem

berd

ayaa

n

Kop

eras

i dan

UK

M

Dir

ekto

rat

Pan

gan

da

n P

erta

nia

n;

Dir

ekto

rat

Kel

auta

n d

an

Peri

kan

an;

Dir

ekto

rat

Keh

uta

nan

; D

irek

tora

t Pe

rdag

anga

n,

Inve

stas

i dan

KE

I;

Dir

ekto

rat

Indu

stri

, IPT

EK

da

n P

arek

raf;

Dir

ekto

rat

Jasa

K

euan

gan

dan

B

UM

N

KE

DE

PUTI

AN

BID

AN

G P

EN

GE

MB

AN

GA

N R

EG

ION

AL

DA

N O

TON

OM

I D

AE

RA

H

Pen

yele

saia

n

kasu

s pe

rtan

ahan

pa

da

pen

gadi

lan

ce

nde

run

g be

rlar

ut-

laru

t ka

ren

a yu

risd

iksi

ya

ng

tida

k je

las

Perc

epat

an

pen

yele

saia

n

kasu

s pe

rtan

ahan

di

pen

gadi

lan

Pen

yusu

nan

ke

bija

kan

dan

pe

ratu

ran

pe

run

dan

g-u

nda

nga

n

un

tuk

mem

perc

epat

pe

nye

lesa

ian

ka

sus

pert

anah

an

Pera

tura

n t

enta

ng

pem

ben

tuka

n ka

mar

kh

usu

s pe

rtan

ahan

di

Pen

gadi

lan

Neg

eri y

ang

mel

ipu

ti:

Ta

ta C

ara

Ber

acar

a di

Pen

gadi

lan

Neg

eri

Kh

usu

s u

ntu

k ka

sus-

kasu

s pe

rtan

ahan

;

H

akim

yan

g m

enga

dili;

B

entu

k ke

putu

san

;

Je

nja

ng

kari

er S

DM

Yu

risd

iksi

kas

us

pert

anah

an y

ang

belu

m je

las

seh

ingg

a sa

tu

kasu

s pe

rtan

ahan

bis

a di

pros

es p

ada

bebe

rapa

pe

radi

lan

yan

g be

rbed

a.

Seh

ingg

a ke

putu

san

yan

g di

kelu

arka

n

terh

adap

sat

u

kasu

s da

pat

berb

eda-

beda

da

n s

ulit

di

ekse

kusi

Bel

um

ada

pe

ratu

ran

pe

run

dan

gan

yan

g m

enga

tur

pem

ben

tuka

n ka

mar

kh

usu

s pe

rtan

ahan

di

pen

gadi

lan

n

eger

i dan

juga

pe

ran

gkat

pe

radi

lan

nya

se

hin

gga

belu

m

dapa

t di

laku

kan

ev

alu

asi

Dir

ekto

rat

Tata

R

uan

g da

n

Pert

anah

an

Dir

ekto

rat

Hu

kum

da

n H

AM

-4-

Isu

Stra

tegi

s

Ara

h K

ebija

kan

RPJ

MN

20

15-2

019

Ara

h K

eran

gka

Reg

ulas

i K

ebut

uhan

Reg

ulas

i U

rgen

si

Pem

bent

ukan

/ R

evis

i UU

Eva

luas

i te

rhad

ap

Exi

stin

g R

egul

atio

n Te

rkai

t

Dir

ekto

rat

Pena

nggu

ng

Jaw

ab

Dir

ekto

rat

Terk

ait

hak

im d

an

Pe

lati

han

khu

sus

bagi

apa

rat

terk

ait

sepe

rti:

hak

im,

pan

iter

a, ja

ksa,

dan

ke

polis

ian

.

K

eran

gka

wak

tu

pen

yele

saia

n

kasu

s pe

rtan

ahan

tid

ak

diba

tasi

seh

ingg

a de

nga

n t

iga

kem

un

gkin

an

pen

gadi

lan

yan

g be

rbed

a m

enja

di

sem

akin

ber

laru

t-la

rut

Pe

rcep

atan

pe

nye

lesa

ian

ka

sus

pert

anah

an d

apat

m

enin

gkat

kan

ke

past

ian

hu

kum

h

ak a

tas

tan

ah

yan

g be

rdam

pak

pada

pe

mbe

ntu

kan

kon

disi

yan

g ko

ndu

sif b

idan

g ek

onom

i, so

sial

- bu

daya

, pol

itik

, ju

ga d

apat

m

engu

ran

gi d

an

men

cega

h

tim

buln

ya k

onfli

k

-5-

AN

AK

LA

MPI

RA

N I

II

PETU

NJU

K P

ELA

KSA

NA

AN

N

OM

OR

2/J

UK

LAK

/SE

SME

N/0

3/20

14

TAN

GG

AL

25 M

AR

ET

2014

LEM

BA

R P

EN

ILA

IAN

USU

LAN

KE

RA

NG

KA

RE

GU

LASI

1.

Jud

ul P

ropo

sal K

ebija

kan/

Reg

ulas

i :

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

...

2. K

emen

teri

an/L

emba

ga P

engu

sul

: ...

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

3.

Tah

un u

sula

n

: ...

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

4.

Dir

ekto

rat

Mit

ra d

i Bap

pena

s

: ...

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

5.

Pen

ilaia

n

: 1

POLI

CY/

KE

BIJ

AK

AN

a.

Jel

aska

n ap

akah

su

bsta

nsi

prop

osal

usu

lan

sesu

ai d

enga

n ar

ah p

emba

ngun

an y

ang

tela

h di

teta

pkan

? b.

Apa

kah

subs

tans

i pr

opos

al

usul

an

berp

oten

si

konf

lik/i

nkon

sist

en

deng

an

kebi

jaka

n se

ktor

lain

?

2 R

EG

ULA

SI/L

EG

ALI

TAS

a. J

elas

kan

apak

ah

subs

tans

i ke

bija

kan

tela

h se

suai

den

gan

ting

kat

regu

lasi

yan

g di

usul

kan

(i.e.

UU

)?

b. S

ebut

kan

regu

lasi

la

in

yang

m

enga

tur

subs

tans

i ya

ng

sam

a?

Tuju

an u

tam

a an

alis

is k

ebija

kan

ini a

dala

h u

ntu

k m

enila

i kon

sist

ensi

an

tara

keb

ijaka

n/r

egu

lasi

yan

g di

usu

lkan

K

onsi

sten

si d

enga

n k

ebija

kan

/reg

ula

si l

ain

yan

g te

rkai

t.

K

onsi

sten

si d

enga

n t

ema

dan

keb

ijaka

n/p

rior

itas

nas

ion

al p

ada

RPJ

MN

Tuju

an u

tam

a an

alis

is r

egu

lasi

/leg

alit

as a

dala

h u

ntu

k m

enja

ga „s

iste

m

regu

lasi

nas

ion

al‟ b

aik

seca

ra k

ual

itat

if m

aupu

n ku

anti

tati

f aga

r te

tap

„sed

erh

ana

dan

ter

tib‟

.

K

ual

itat

if: m

enja

ga/m

enge

lola

ku

alit

as r

egu

lasi

dan

men

cega

h p

oten

si

kon

flik,

inko

nsi

sten

, du

plik

asi,

dsb.

Ku

anti

tati

f:men

gelo

la p

ropo

rsi r

egu

lasi

aga

r te

tap

rasi

onal

.

-4-

Isu

Stra

tegi

s

Ara

h K

ebija

kan

RPJ

MN

20

15-2

019

Ara

h K

eran

gka

Reg

ulas

i K

ebut

uhan

Reg

ulas

i U

rgen

si

Pem

bent

ukan

/ R

evis

i UU

Eva

luas

i te

rhad

ap

Exi

stin

g R

egul

atio

n Te

rkai

t

Dir

ekto

rat

Pena

nggu

ng

Jaw

ab

Dir

ekto

rat

Terk

ait

hak

im d

an

Pe

lati

han

khu

sus

bagi

apa

rat

terk

ait

sepe

rti:

hak

im,

pan

iter

a, ja

ksa,

dan

ke

polis

ian

.

K

eran

gka

wak

tu

pen

yele

saia

n

kasu

s pe

rtan

ahan

tid

ak

diba

tasi

seh

ingg

a de

nga

n t

iga

kem

un

gkin

an

pen

gadi

lan

yan

g be

rbed

a m

enja

di

sem

akin

ber

laru

t-la

rut

Pe

rcep

atan

pe

nye

lesa

ian

ka

sus

pert

anah

an d

apat

m

enin

gkat

kan

ke

past

ian

hu

kum

h

ak a

tas

tan

ah

yan

g be

rdam

pak

pada

pe

mbe

ntu

kan

kon

disi

yan

g ko

ndu

sif b

idan

g ek

onom

i, so

sial

- bu

daya

, pol

itik

, ju

ga d

apat

m

engu

ran

gi d

an

men

cega

h

tim

buln

ya k

onfli

k

-5-

AN

AK

LA

MPI

RA

N I

II

PETU

NJU

K P

ELA

KSA

NA

AN

N

OM

OR

2/J

UK

LAK

/SE

SME

N/0

3/20

14

TAN

GG

AL

25 M

AR

ET

2014

LEM

BA

R P

EN

ILA

IAN

USU

LAN

KE

RA

NG

KA

RE

GU

LASI

1.

Jud

ul P

ropo

sal K

ebija

kan/

Reg

ulas

i :

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

...

2. K

emen

teri

an/L

emba

ga P

engu

sul

: ...

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

3.

Tah

un u

sula

n

: ...

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

4.

Dir

ekto

rat

Mit

ra d

i Bap

pena

s

: ...

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

5.

Pen

ilaia

n

: 1

POLI

CY/

KE

BIJ

AK

AN

a.

Jel

aska

n ap

akah

su

bsta

nsi

prop

osal

usu

lan

sesu

ai d

enga

n ar

ah p

emba

ngun

an y

ang

tela

h di

teta

pkan

? b.

Apa

kah

subs

tans

i pr

opos

al

usul

an

berp

oten

si

konf

lik/i

nkon

sist

en

deng

an

kebi

jaka

n se

ktor

lain

?

2 R

EG

ULA

SI/L

EG

ALI

TAS

a. J

elas

kan

apak

ah

subs

tans

i ke

bija

kan

tela

h se

suai

den

gan

ting

kat

regu

lasi

yan

g di

usul

kan

(i.e.

UU

)?

b. S

ebut

kan

regu

lasi

la

in

yang

m

enga

tur

subs

tans

i ya

ng

sam

a?

Tuju

an u

tam

a an

alis

is k

ebija

kan

ini a

dala

h u

ntu

k m

enila

i kon

sist

ensi

an

tara

keb

ijaka

n/r

egu

lasi

yan

g di

usu

lkan

K

onsi

sten

si d

enga

n k

ebija

kan

/reg

ula

si l

ain

yan

g te

rkai

t.

K

onsi

sten

si d

enga

n t

ema

dan

keb

ijaka

n/p

rior

itas

nas

ion

al p

ada

RPJ

MN

Tuju

an u

tam

a an

alis

is r

egu

lasi

/leg

alit

as a

dala

h u

ntu

k m

enja

ga „s

iste

m

regu

lasi

nas

ion

al‟ b

aik

seca

ra k

ual

itat

if m

aupu

n ku

anti

tati

f aga

r te

tap

„sed

erh

ana

dan

ter

tib‟

.

K

ual

itat

if: m

enja

ga/m

enge

lola

ku

alit

as r

egu

lasi

dan

men

cega

h p

oten

si

kon

flik,

inko

nsi

sten

, du

plik

asi,

dsb.

Ku

anti

tati

f:men

gelo

la p

ropo

rsi r

egu

lasi

aga

r te

tap

rasi

onal

.

-6-

3 PR

OYE

KSI

FIN

AN

SIA

L a.

Ber

ikan

ga

mba

ran

awal

m

enge

nai

proy

eksi

fi

nans

ial

(CB

A

atau

CE

A)

yang

ti

mbu

l ap

abila

ke

bija

kan

ini

diim

plem

enta

sika

n C

atat

an:

Proy

eksi

fi

nans

ial

mel

iput

i as

pek-

2 ya

ng

dapa

t di

ukur

de

ngan

ua

ng

dan

bers

ifat

ku

anti

tati

f/da

pat

diku

anti

tati

fkan

.

b. B

erik

an

gam

bara

n aw

al

men

gena

i pr

oyek

si s

osia

l (C

BA

at

au C

EA

) ya

ng t

imbu

l ap

abila

ke

bija

kan

ini

diim

plem

enta

sika

n C

atat

an:

Proy

eksi

sos

ial

mel

iput

i as

pek-

aspe

k so

sial

ya

ng

bers

ifat

ku

alit

atif

/tid

ak

dapa

t di

kuan

tita

tifk

an.

Tuju

an u

tam

a an

alis

is fi

nan

sial

ini a

dala

h u

ntu

k m

enin

gkat

kan

efis

ien

si r

egu

lasi

den

gan

mem

ban

din

gkan

Bia

ya p

embe

ntu

kan

, pen

erap

an d

an p

eneg

akan

reg

ula

si,

Pot

ensi

man

faat

yan

g di

perk

irak

an a

kan

di d

iper

oleh

. A

nal

isis

dila

kuka

n d

enga

n C

BA

ata

u C

EA

Pen

ilaia

n s

ecar

a u

mu

m m

embe

rika

n p

enila

ian

dan

pe

rtim

ban

gan

(ber

dasa

rkan

info

rmas

i di a

tas)

men

gen

ai p

erlu

at

au t

idak

per

lun

ya s

uat

u p

ropo

sal d

ari K

/L u

ntu

k di

akom

odas

i di d

alam

RPJ

M.

Pen

ilaia

n s

ecar

a u

mu

m ju

ga d

apat

mer

ekom

enda

sika

n

pilih

an t

inda

kan

lain

(mis

aln

ya p

enga

tura

n p

ada

regu

lasi

di

baw

ah U

U). -7-

4 PE

NIL

AIA

N S

EC

AR

A U

MU

M

5 D

IRE

KTO

RA

T SE

KTO

R

KE

ME

NTE

RIA

N P

PN/B

APP

EN

AS

NA

MA

TAN

DA

TA

NG

AN

-6-

3 PR

OYE

KSI

FIN

AN

SIA

L a.

Ber

ikan

ga

mba

ran

awal

m

enge

nai

proy

eksi

fi

nans

ial

(CB

A

atau

CE

A)

yang

ti

mbu

l ap

abila

ke

bija

kan

ini

diim

plem

enta

sika

n C

atat

an:

Proy

eksi

fi

nans

ial

mel

iput

i as

pek-

2 ya

ng

dapa

t di

ukur

de

ngan

ua

ng

dan

bers

ifat

ku

anti

tati

f/da

pat

diku

anti

tati

fkan

.

b. B

erik

an

gam

bara

n aw

al

men

gena

i pr

oyek

si s

osia

l (C

BA

at

au C

EA

) ya

ng t

imbu

l ap

abila

ke

bija

kan

ini

diim

plem

enta

sika

n C

atat

an:

Proy

eksi

sos

ial

mel

iput

i as

pek-

aspe

k so

sial

ya

ng

bers

ifat

ku

alit

atif

/tid

ak

dapa

t di

kuan

tita

tifk

an.

Tuju

an u

tam

a an

alis

is fi

nan

sial

ini a

dala

h u

ntu

k m

enin

gkat

kan

efis

ien

si r

egu

lasi

den

gan

mem

ban

din

gkan

Bia

ya p

embe

ntu

kan

, pen

erap

an d

an p

eneg

akan

reg

ula

si,

Pot

ensi

man

faat

yan

g di

perk

irak

an a

kan

di d

iper

oleh

. A

nal

isis

dila

kuka

n d

enga

n C

BA

ata

u C

EA

Pen

ilaia

n s

ecar

a u

mu

m m

embe

rika

n p

enila

ian

dan

pe

rtim

ban

gan

(ber

dasa

rkan

info

rmas

i di a

tas)

men

gen

ai p

erlu

at

au t

idak

per

lun

ya s

uat

u p

ropo

sal d

ari K

/L u

ntu

k di

akom

odas

i di d

alam

RPJ

M.

Pen

ilaia

n s

ecar

a u

mu

m ju

ga d

apat

mer

ekom

enda

sika

n

pilih

an t

inda

kan

lain

(mis

aln

ya p

enga

tura

n p

ada

regu

lasi

di

baw

ah U

U). -7-

4 PE

NIL

AIA

N S

EC

AR

A U

MU

M

5 D

IRE

KTO

RA

T SE

KTO

R

KE

ME

NTE

RIA

N P

PN/B

APP

EN

AS

NA

MA

TAN

DA

TA

NG

AN

-8-

AN

AK

LA

MPI

RA

N I

V

PETU

NJU

K P

ELA

KSA

NA

AN

N

OM

OR

2/J

UK

LAK

/SE

SME

N/0

3/20

14

TAN

GG

AL

25 M

AR

ET

2014

TA

HA

PAN

DA

N L

AN

GK

AH

AN

ALI

SIS

BIA

YA D

AN

MA

NFA

AT

(CO

ST A

ND

BE

NE

FIT

AN

ALY

SIS

(CB

A))

DA

LAM

RA

NG

KA

SIN

ER

GIT

AS

KE

RA

NG

KA

KE

BIJ

AK

AN

DE

NG

AN

KE

RA

NG

KA

RE

GU

LASI

TAH

AP

LAN

GK

AH

K

ETE

RA

NG

AN

I.

Iden

tifi

kasi

sia

pa

saja

yan

g te

rken

a da

mpa

k da

n pe

ngar

uh d

ari i

su

stra

tegi

s

Pih

ak

yan

g te

rken

a da

mpa

k da

pat

terd

iri

dari

:

1. Pe

mer

inta

h,

2. S

ekto

r pr

ivat

/sw

asta

/bis

nis

3.

Org

anis

asi-

orga

nis

asi m

asya

raka

t si

pil

4. K

elom

pok-

kelo

mpo

k da

n

golo

nga

n-

golo

nga

n d

i da

lam

mas

yara

kat

(pem

uda

, pe

rem

puan

, an

ak,

oran

g tu

a, s

uku

, da

n

lain

seb

agai

nya

)

Sem

akin

ba

nya

k pi

hak

ya

ng

bisa

te

ride

nti

fikas

i m

aka

akan

se

mak

in

anal

isis

aka

n s

emak

in k

aya.

II.

Iden

tifi

kasi

bia

ya

dan

man

faat

apa

ya

ng a

kan

dipe

role

h ol

eh m

asin

g-m

asin

g pi

hak

terk

ait

a.

Apa

kah

ad

a bi

aya

yan

g h

aru

s di

kelu

arka

n?

Ber

apa?

b.

A

paka

h

ada

kese

mpa

tan

m

enda

patk

an

keu

ntu

nga

n y

ang

hila

ng?

c.

A

paka

h

ada

dam

pak

men

uru

tnya

ke

seh

atan

? d.

A

paka

h

ada

dam

pak

keh

ilan

gan

m

ata

Uru

t-u

ruta

n

ini

berl

aku

se

baga

i da

ftar

pe

riks

a (s

core

card

) se

baga

i al

at

ban

tu

iden

tifik

asi

awal

m

enge

nai

bi

aya-

dan

m

anfa

at s

uat

u k

ebija

kan

.

-9-

TAH

AP

LAN

GK

AH

K

ETE

RA

NG

AN

pen

cah

aria

n

e.

Apa

kah

ad

a da

mpa

k te

rhad

ap

kese

lam

atan

jiw

a?

f. A

paka

h a

da d

ampa

k te

rhad

ap k

ehila

nga

n

lingk

un

gan

tem

pat

tin

ggal

yan

g ba

ik?

g.

Apa

kah

ad

a da

mpa

k te

rhad

ap

kese

mpa

tan

m

enda

patk

an

pen

didi

kan

ya

ng

baik

? h

. A

paka

h a

da d

ampa

k te

rhad

ap k

ebeb

asan

be

rku

mpu

l?

i. A

paka

h a

da d

ampa

k te

rhad

ap k

ebeb

asan

be

raga

ma?

j.

Apa

kah

ad

a da

mpa

k te

rhad

ap

disk

irim

inas

i?

k.

Apa

kah

ada

dam

pak

terh

adap

per

sain

gan

u

sah

a da

n k

emu

dah

an p

eriji

nan

? l.

Apa

kah

ada

pot

ensi

kor

ups

i?

III.

Kua

ntif

ikas

i ata

s da

mpa

k ke

bija

kan

Pada

lan

gkah

ket

iga

ini

pem

buat

keb

ijaka

n

dim

inta

un

tuk

mel

aku

kan

ku

anti

fikas

i at

as

tiap

dam

pak

dari

keb

ijaka

n.

Tida

k se

luru

h

dam

pak

mu

dah

di

kuan

tifik

asi,

nam

un

dian

jurk

an u

ntu

k m

emon

etas

inya

seo

ptim

al

mu

ngk

in

Set

iap

pen

gelu

aran

yan

g m

ampu

din

ilai

seca

ra

ekon

omis

ol

eh

mas

ing-

mas

ing

akto

r h

aru

s bi

sa d

iiden

tifik

asi

seca

ra r

iil,

den

gan

men

ggu

nak

an a

sum

si d

asar

yan

g pa

ling

um

um

. S

emen

tara

un

tuk

akti

vita

s ya

ng

belu

m

bisa

di

iden

tifik

asi

nila

i ek

onom

isn

ya

mak

a al

tern

atif

yan

g di

usu

lkan

ad

alah

de

nga

n

men

ghit

un

g

-8-

AN

AK

LA

MPI

RA

N I

V

PETU

NJU

K P

ELA

KSA

NA

AN

N

OM

OR

2/J

UK

LAK

/SE

SME

N/0

3/20

14

TAN

GG

AL

25 M

AR

ET

2014

TA

HA

PAN

DA

N L

AN

GK

AH

AN

ALI

SIS

BIA

YA D

AN

MA

NFA

AT

(CO

ST A

ND

BE

NE

FIT

AN

ALY

SIS

(CB

A))

DA

LAM

RA

NG

KA

SIN

ER

GIT

AS

KE

RA

NG

KA

KE

BIJ

AK

AN

DE

NG

AN

KE

RA

NG

KA

RE

GU

LASI

TAH

AP

LAN

GK

AH

K

ETE

RA

NG

AN

I.

Iden

tifi

kasi

sia

pa

saja

yan

g te

rken

a da

mpa

k da

n pe

ngar

uh d

ari i

su

stra

tegi

s

Pih

ak

yan

g te

rken

a da

mpa

k da

pat

terd

iri

dari

:

1. Pe

mer

inta

h,

2. S

ekto

r pr

ivat

/sw

asta

/bis

nis

3.

Org

anis

asi-

orga

nis

asi m

asya

raka

t si

pil

4. K

elom

pok-

kelo

mpo

k da

n

golo

nga

n-

golo

nga

n d

i da

lam

mas

yara

kat

(pem

uda

, pe

rem

puan

, an

ak,

oran

g tu

a, s

uku

, da

n

lain

seb

agai

nya

)

Sem

akin

ba

nya

k pi

hak

ya

ng

bisa

te

ride

nti

fikas

i m

aka

akan

se

mak

in

anal

isis

aka

n s

emak

in k

aya.

II.

Iden

tifi

kasi

bia

ya

dan

man

faat

apa

ya

ng a

kan

dipe

role

h ol

eh m

asin

g-m

asin

g pi

hak

terk

ait

a.

Apa

kah

ad

a bi

aya

yan

g h

aru

s di

kelu

arka

n?

Ber

apa?

b.

A

paka

h

ada

kese

mpa

tan

m

enda

patk

an

keu

ntu

nga

n y

ang

hila

ng?

c.

A

paka

h

ada

dam

pak

men

uru

tnya

ke

seh

atan

? d.

A

paka

h

ada

dam

pak

keh

ilan

gan

m

ata

Uru

t-u

ruta

n

ini

berl

aku

se

baga

i da

ftar

pe

riks

a (s

core

card

) se

baga

i al

at

ban

tu

iden

tifik

asi

awal

m

enge

nai

bi

aya-

dan

m

anfa

at s

uat

u k

ebija

kan

.

-9-

TAH

AP

LAN

GK

AH

K

ETE

RA

NG

AN

pen

cah

aria

n

e.

Apa

kah

ad

a da

mpa

k te

rhad

ap

kese

lam

atan

jiw

a?

f. A

paka

h a

da d

ampa

k te

rhad

ap k

ehila

nga

n

lingk

un

gan

tem

pat

tin

ggal

yan

g ba

ik?

g.

Apa

kah

ad

a da

mpa

k te

rhad

ap

kese

mpa

tan

m

enda

patk

an

pen

didi

kan

ya

ng

baik

? h

. A

paka

h a

da d

ampa

k te

rhad

ap k

ebeb

asan

be

rku

mpu

l?

i. A

paka

h a

da d

ampa

k te

rhad

ap k

ebeb

asan

be

raga

ma?

j.

Apa

kah

ad

a da

mpa

k te

rhad

ap

disk

irim

inas

i?

k.

Apa

kah

ada

dam

pak

terh

adap

per

sain

gan

u

sah

a da

n k

emu

dah

an p

eriji

nan

? l.

Apa

kah

ada

pot

ensi

kor

ups

i?

III.

Kua

ntif

ikas

i ata

s da

mpa

k ke

bija

kan

Pada

lan

gkah

ket

iga

ini

pem

buat

keb

ijaka

n

dim

inta

un

tuk

mel

aku

kan

ku

anti

fikas

i at

as

tiap

dam

pak

dari

keb

ijaka

n.

Tida

k se

luru

h

dam

pak

mu

dah

di

kuan

tifik

asi,

nam

un

dian

jurk

an u

ntu

k m

emon

etas

inya

seo

ptim

al

mu

ngk

in

Set

iap

pen

gelu

aran

yan

g m

ampu

din

ilai

seca

ra

ekon

omis

ol

eh

mas

ing-

mas

ing

akto

r h

aru

s bi

sa d

iiden

tifik

asi

seca

ra r

iil,

den

gan

men

ggu

nak

an a

sum

si d

asar

yan

g pa

ling

um

um

. S

emen

tara

un

tuk

akti

vita

s ya

ng

belu

m

bisa

di

iden

tifik

asi

nila

i ek

onom

isn

ya

mak

a al

tern

atif

yan

g di

usu

lkan

ad

alah

de

nga

n

men

ghit

un

g

-10-

TAH

AP

LAN

GK

AH

K

ETE

RA

NG

AN

pote

nsi

m

anfa

at

yan

g h

ilan

g ap

abila

ke

bija

kan

ter

sebu

t ti

dak

diam

bil.

IV.

Val

uasi

ter

bata

s

Pada

la

ngk

ah

ini

pem

buat

ke

bija

kan

bi

sa

men

ggu

nak

an

tekn

ik

ters

endi

ri

yan

g di

perk

enal

kan

un

tuk

mel

aku

kan

ku

anti

fikas

i da

n

valu

asi.

Pada

ta

hap

an

awal

, bi

asan

ya

dite

ntu

kan

im

pact

yan

g ak

an d

iper

oleh

dar

i se

buah

at

ura

n

dapa

t di

uku

r da

n

diku

anti

fikas

i at

au

tida

k.

Apa

bila

bi

sa,

bias

anya

di

gun

akan

m

arke

t pr

ice

un

tuk

men

ilain

ya.

Apa

bila

ti

dak

bisa

, sa

lah

sa

tu

tekn

ikn

ya a

dala

h m

enen

tuka

n w

illin

gnes

s to

pa

y da

lam

ko

nte

ks

keu

ntu

nga

n

atau

w

illin

gnes

s to

acc

ept d

alam

kon

teks

bia

ya.

Tah

apan

val

uas

i in

i ke

mu

ngk

inan

bes

ar

mem

butu

hka

n

supp

ly

data

le

bih

ja

uh

ka

ren

a u

ntu

k m

embu

ktik

an m

arke

t pr

ice

dan

will

ingn

es t

o pa

y bi

sa j

adi

K/L

bel

um

m

emili

ki

sum

berd

aya-

nya

.

Sel

ain

ve

rifik

asi

soal

mar

ket

pric

e/w

illin

gnes

to

pay,

stu

di p

erila

ku (

beha

viou

ral

stud

ies)

pa

tut

dipe

rtim

ban

gkan

se

baga

i sa

lah

sa

tu

alat

ba

ntu

u

ntu

k m

enen

tuka

n

valu

asi.

V.

Kua

ntif

ikas

i Se

penu

hnya

Pada

la

ngk

ah

kelim

a se

mu

a m

anfa

at

dan

bi

aya

suda

h

terh

itu

ng

sepe

nu

hn

ya

dala

m

satu

an m

ata

uan

g. J

adi,

pada

tah

apan

itu

, pe

mbu

at k

ebija

kan

tel

ah d

apat

men

entu

kan

pi

lihan

yan

g pa

ling

baik

dar

i ke

bija

kan

yan

g ak

an d

iam

bil.

Cu

kup

jela

s

-10-

TAH

AP

LAN

GK

AH

K

ETE

RA

NG

AN

pote

nsi

m

anfa

at

yan

g h

ilan

g ap

abila

ke

bija

kan

ter

sebu

t ti

dak

diam

bil.

IV.

Val

uasi

ter

bata

s

Pada

la

ngk

ah

ini

pem

buat

ke

bija

kan

bi

sa

men

ggu

nak

an

tekn

ik

ters

endi

ri

yan

g di

perk

enal

kan

un

tuk

mel

aku

kan

ku

anti

fikas

i da

n

valu

asi.

Pada

ta

hap

an

awal

, bi

asan

ya

dite

ntu

kan

im

pact

yan

g ak

an d

iper

oleh

dar

i se

buah

at

ura

n

dapa

t di

uku

r da

n

diku

anti

fikas

i at

au

tida

k.

Apa

bila

bi

sa,

bias

anya

di

gun

akan

m

arke

t pr

ice

un

tuk

men

ilain

ya.

Apa

bila

ti

dak

bisa

, sa

lah

sa

tu

tekn

ikn

ya a

dala

h m

enen

tuka

n w

illin

gnes

s to

pa

y da

lam

ko

nte

ks

keu

ntu

nga

n

atau

w

illin

gnes

s to

acc

ept d

alam

kon

teks

bia

ya.

Tah

apan

val

uas

i in

i ke

mu

ngk

inan

bes

ar

mem

butu

hka

n

supp

ly

data

le

bih

ja

uh

ka

ren

a u

ntu

k m

embu

ktik

an m

arke

t pr

ice

dan

will

ingn

es t

o pa

y bi

sa j

adi

K/L

bel

um

m

emili

ki

sum

berd

aya-

nya

.

Sel

ain

ve

rifik

asi

soal

mar

ket

pric

e/w

illin

gnes

to

pay,

stu

di p

erila

ku (

beha

viou

ral

stud

ies)

pa

tut

dipe

rtim

ban

gkan

se

baga

i sa

lah

sa

tu

alat

ba

ntu

u

ntu

k m

enen

tuka

n

valu

asi.

V.

Kua

ntif

ikas

i Se

penu

hnya

Pada

la

ngk

ah

kelim

a se

mu

a m

anfa

at

dan

bi

aya

suda

h

terh

itu

ng

sepe

nu

hn

ya

dala

m

satu

an m

ata

uan

g. J

adi,

pada

tah

apan

itu

, pe

mbu

at k

ebija

kan

tel

ah d

apat

men

entu

kan

pi

lihan

yan

g pa

ling

baik

dar

i ke

bija

kan

yan

g ak

an d

iam

bil.

Cu

kup

jela

s

Documents

Pedoman Penyusunan RPJMN 2015 - 2019