Embed Size (px)
Citation preview
Zainal MutaqinDirektur Perencanaan Industri Agribisnis dan SDA Lainnya
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
Kebijakan dan Program Prioritas BKPM pada RPJMN Tahun 2019-2024
1Mason Pine Hotel, 6 Maret 2019
Outline
Pembahasan
Perencanaan
Kebijakan
Penanaman
Modal
Kebijakan
Penanaman
Modal 2015-
2019
Arah
Kebijakan
Penanaman
Modal 2020-
2024
Perencanaan Kebijakan
Penanaman Modal
Dalam pelaksanaan tupoksinya untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang PM, Deputi Bidang Perencanaan PM merujuk pada:
4
Acuan Dasar Kebijakan Penanaman Modal di Indonesia
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005-2025UU No. 17 Tahun 2007
RENCANA UMUM PENANAMAN MODALPeraturan Presiden No. 16 Tahun 2012
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)
RPJMN 2015-2019= Perpres No.2 tahun 201504
03
02
UU PENANAMAN MODALUU No 25 Tahun 200701
05 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BKPM
Renstra BKPM 2015-2019= Perka BKPM No.4 tahun 2015
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
RKP 2018= PP No. 79 Tahun 201706
5
Sinkronisasi Perencanaan dan PenganggaranKeterkaitan Renja DPM-PTSP dengan RPJM Nasional dan Renstra BKPM
(UU 25 tahun 2004) (UU 17 tahun 2003)
Pem
erin
tah
Pu
sat
Pem
erin
tah
Daera
h
Saat ini, BKPM
sedang menyusun
Renstra BKPM
2020-2024
Renstra BKPM akan
menjadi dasar
kebijakan
penanaman modal 5
tahun ke depan baik
di pusat dan daerah
Renja DPM-PTSP
mengacu pada
Renstra DPM-PTSP
dan merujuk pada
Renstra BKPM
6
Dasar Hukum Penyusunan Renstra dan Renja BKPM dan DPM-PTSP
PP No. 40 Tahun 2006
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
Renstra dan
Renja DPM-
PTSP
Permendagri No. 86 Tahun 2017
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah...
Dasar hukum:
Jadwal Penyusunan Renstra
BKPM 2020-2024
I. Evaluasi RENSTRA 2015-2019
II. Studi Pendahuluan RENSTRA 2020-2024
RANCANGAN TEKNOKRATIK RENSTRA
- Januari-April: Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra
- Penyesuaian Renstra dengan Visi dan Misi Presiden Terpilih
PenyesuaianRenstraBerdasarkanRPJMN Yang TelahDisempurnakanDan Visi & MisiKepala BkpmBaru
Oktober – Desember 2019Januari – Oktober 20192018
Renstra dan
Renja BKPM
Kebijakan Penanaman Modal
2015-2019
ReviewRPJMN 2015-2019 dan RENSTRA BKPM 2015-2019
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian dan
Berlandaskan Gotong Royong
Visi RPJMN 2015-2019
9 Agenda Prioritas (Nawacita)
CITA 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
ARAH KEBIJAKAN:PENGUATAN INVESTASI
Peningkatan Iklim
investasi dan iklim usaha
Peningkatan investasi yang
inklusif terutama di
sektor domestik
2 PILAR ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
• Mendorong Penanaman Modal
di Sektor Prioritas dan
berlokasi di luar Jawa
• Peningkatan peran
serta UKM melalui
kemitraan dengan
PMA/PMDN
• Peningkatan efektivitas
strategi dan upaya
Promosi
• Fasilitasi percepatan
investasi di bidang
Infrastrukturmelalui skema KPS
• Pemanfaatan Kerjasama
Ekonomi Internasional
• Meningkatkan peran
perencanaan sebagai
integrator pengembangan
penanaman modal
PILAR 2Peningkatan PM Berkualitas dan Berkelanjutan
• Memberikan
kemudahan,
kepastian, dan
transparansidalam pelayanan
perizinan dan non
perizinan
• Mengembangkan
SPIPISE untuk
mendukung PTSP
• Meningkatkan kepastian
hukum dan
penyederhanaan
prosedur perizinan dan
non perizinan
• Memfasilitasi penyelesaian
permasalahan/hambatan
(debottlenecking)
• Meningkatkan daya tarik penanaman modal (insentif
fiskal dan non fiskal )
PILAR 1Peningkatan
IKLIM Penanaman Modal yang
berdaya saing
8
Arah Kebijakan dan Strategi BKPM
Dalam Matriks Program-Kegiatan Renstra BKPM 2015-2019,
Terdapat 3 Program yang terdiri 34 Kegiatan yang dirancang untuk mencapai Sasaran Strategis BKPM
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya BKPM
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur BKPM
Peningkatan Daya Saing
Penanaman Modal
123
Dalam Perkembangannnya, dilakukan
penyesuaian menjadi 2 Program dan
38 kegiatan*.
Kegiatan yang selesai di tahun 2015
ReviewProgram-kegiatan BKPM 2015-2019
9
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya BKPM
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
12
Sumber: Renja BKPM Tahun 2015-2017
10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FDI DDITarget FDI Target DDI
Pada tahun 2018,
capaian target realisasi
investasi adalah 94,3%.
Penyebab:
• Kurangnya eksekusi
implementasi kebijakan
pada tahun lalu;
• hambatan dari faktor
eksternal;
• Transisi perizinan ke
sistem OSS
16,48%Rata-rata pertumbuhan
(y-o-y) antara 2011 – 2018
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
PMA 175,3 221,0 270,4 307,0 365,9 396,6 430,5 392,7 2.559,4
Target PMA 177,2 206,8 272,6 297,3 343,7 386,4 429,0 477,4 2.590,4
PMDN 76,0 92,2 128,2 156,1 179,5 216,2 262,3 328,6 1.439,1
Target PMDN 62,8 76,7 117,7 159,3 175,8 208,4 249,8 287,6 1.338,1
Total Realisasi 251,3 313,2 398,6 463,1 545,4 612,8 692,8 721,3 3.995,5
Total Target 240,0 283,5 390,3 456,6 519,5 594,8 678,8 765,0 3.928,5
% Realisasi 104,7% 110,5% 102,1% 101,4% 105,0% 103,0% 102,1% 94,3%
Pertumbuhan(y-o-y)
21,6% 24,6% 27,2% 16,2% 17,8% 12,4% 13,1% 4,1%
Rata-Rata
2011 – 2018Kontribusi PMA: 65,41%
Kontribusi PMDN: 34,59%
Rp Triliun
Keterangan:
• 2010-2012, Kurs USD1 = Rp 9,000
• 2013 (TW I dan TW II), Kurs USD1 = Rp 9,300 (berdasarkan APBN 2013)
• 2013 (TW III dan TW IV), Kurs USD1 = Rp 9,600 (berdasarkan APBN-P 2013)
• 2014 (TW I – TW III) Kurs USD1 = Rp 10,500 (berdasarkan APBN 2014)
• 2014 (TW IV) Kurs USD1 = Rp 11,600 (berdasarkan APBN-P 2014)\
• 2015 Kurs USD1 = Rp 12.500 (berdasarkan APBN 2015)
• 2016 (TW I dan TW II) Kurs USD1 = Rp 13.900
(berdasarkan APBN 2016)
• 2016 (TW III dan TW IV) Kurs USD1 = Rp 13.500
(berdasarkan APBN-P 2016)
• 2017 (TW I dan TW II), Kurs USD1 = Rp 13.300
(berdasarkan APBN 2017)
• 2017 (TW III dan TW IV), Kurs USD1 = Rp 13.400
(berdasarkan APBN-P 2017)
• 2018, Kurs USD1 = Rp 13.400 (berdasarkan APBN 2018)
ReviewKinerja Pencapaian Target Realisasi Investasi Nasional 2015-2018
11
16,48%Rata-rata pertumbuhan
(y-o-y) antara 2011 – 2018
Rp Miliar
Investasi SatuanTahun
Total2015 2016 2017 2018
PMA Rp Triliun 71,7 75,0 68,7 74,7 290,1
PMDN Rp Triliun 26,3 30,4 38,4 42,3 137,3
Realisasi Rp Triliun 98,0 105,3 107,1 117,0 427,4
Target Rp Triliun 82,0 91,0 104,0 105,9 382,9
Kinerja % 120% 116% 103% 110% 112%
Rata-Rata
2011 – 2018Kontribusi PMA:
65,41%
Kontribusi PMDN:
34,59%
Sumber: nswi.bkpm.go.id
Keterangan: target diambil dari Peraturan Kepala BKPM tiap tahun terkait
Sektor Primer
1%
Sektor Sekunder
69%
Sektor Tersier
30%Sektor
Nilai
Investasi
(Rp Miliar)
Sektor Primer 4.875,1
Sektor
Sekunder341.531,4
Sektor Tersier 148.148,5
Realisasi Investasi 2015-2018berdasakan sektor
PMA
Sektor Primer
1%
Sektor Sekunder
54%
Sektor Tersier
45%
PMDN
Sektor
Nilai
Investasi
(Rp Miliar)
Sektor Primer 573,2
Sektor
Sekunder74.524,9
Sektor Tersier 62.203,8
Sejak 2015, Realisasi investasi PMA dan PMDN di
Provinsi Jawa Barat selalu melebihi target yang
ditetapkan oleh BKPM. Secara umum, realisasi investasi
didominasi oleh sektor sekunder (Sub Sektor Industri
Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain untuk
PMA dan Sub Sektor Industri Makanan untuk PMDN)
ReviewKinerja Pencapaian Target Realisasi Investasi Provinsi Jawa Barat 2015-2018
82,0
91,0
104,0 105,9
2015 2016 2017 2018
12
6 (enam) sektor prioritas yang didorong oleh Pemerintah Indonesia khusus dalam penanaman modal adalahinfrastruktur, industri manufaktur, maritim, agrikultur, pariwisata, dan industri lifestyle
Pariwisata“10 New Bali”
Industri LifestyleContoh: ekonomi kreatif, ekonomi digital
Maritim Termasuk perikanan dan cold storage
Agrikultur
The new big deal
InfrastrukturKetenagalistrikan, jalan, rel kereta api, bandar udara, pelabuhan, dll
Industri ManufakturPadat karya, orientasi ekspor, substitusi impor, dan industri hilirisasi
Special Economic Zone(SEZ)
Kawasan Ekonomi (KI)
Meliputi:
Ekonomi digital dan pendidikan akan menjadi katalis untuk mendorong 6 (enam) sektor prioritas menuju Indonesia 4.0
Strategi Pencapaian Target Penanaman Modal 2019:Peluang pada Sektor – Sektor Prioritas
Arah Kebijakan Penanaman Modal
2020-2024
Tahap IV RPJPN 2005-2025
14
Sumber:Lampiran UU No. 17 Tahun 2007tentang RPJPN 2005-2025
Arah Pembangunan RPJMN IV (2020-2024)
Fase IV Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
15
Visi RUPM :
“Penanaman Modal yang Berkelanjutan Dalam
Rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri,
Maju, dan Sejahtera”
Arah Kebijakan Penanaman Modal:
1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal
2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal
3. Fokus Pengembangan Pangan,
Infrastruktur, dan Energi
4. Penanaman Modal yang Berwawasan
Lingkungan (Green Investment)
5. Pemberdayaan UMKMK
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan,
dan/atau Insentif Penanaman Modal
7. Promosi Penanaman Modal
Sumber:
Perpres No. 16 Tahun 2012 tentang RUPM
Pentingnya Penyusunan Rencana Strategis BKPM 2020 – 2024
16
Berakhirnya beberapa dokumenperencanaan jangka panjang nasionalpada akhir periode Renstra 2020 – 2024
Kebutuhan akan adanya analisis mendalam terkait kebijakan yangharus didorong dalam rangka merealisasikan target-target dalamdokumen perencanaan jangka panjang nasional yang akan berakhirpada 2025 (a.l. RPJPN 2005 – 2025, RUPM, Kebijakan Energi Nasional,RIJTDGBN, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, dll)
1
Menjaga pertumbuhan investasiPMA/PMDN sebagai pendorongpertumbuhan PMTB2
Meski menjadi satu-satunya factor pendorong pertumbuhan PMTB,pertumbuhan PMA/PMDN terus melambat dari 21,6% pada tahun2011 menjadi hanya 13,1% pada tahun 2017
Analisa kebijakan multilateral dalamrangka mengatasi tantangan kebijakanperdagangan bebas di ASEAN3
Dengan adanya kebijakan perdagangan bebas di ASEAN, tingginyajumlah market/pasar sudah bukan menjadi keunggulan Indonesia.Perlu ada kebijakan lain, khususnya di sektor penanaman modal untuktetap mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi
Perencanaan kebijakan sektoral terkaitpenanaman modal dalam rangkaimplementasi kebijakan PercepatanPelaksanaan Berusaha (Perpres No. 91/2017)
4Dalam rangka implementasi Perpres 91/2017, perlu ada kerangkakebijakan sektoral di bidang penanaman modal yang menyeluruhsebagai pedoman jangka menengah, baik untuk BKPM maupun K/LTeknis.
17
Peranan Investasi Dalam Mendukung Perekonomian Nasional
Thomas Lembong,
Kepala BKPM(Peluncuran KLIK di
Batam, 03 Feb 2017)
“Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh konsumsi,
investasi, pembiayaan pemerintah dan neraca perdagangan.
Melambatnya perekonomian akibat neraca perdagangan
menjadikan investasi sebagai komponen penting untuk
mendukung perekonomian”
Peranan Investasi
1. Mendukung pertumbuhan ekonomi;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Mengubah ekonomi yang berbasis konsumsi menjadi
berbasis produksi;
4. Meningkatkan pendapatan nasional melalui pajak;
5. Mendorong pemerataan ekonomi;
6. Mendorong kemudahan berusaha
18
Isu Strategis
Dampak
Akar
Permasalahan
Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhi
diantaranya:
Pertumbuhan
ekonomi stagnan
Defisit transaksi berjalan
relatif masih tinggi
Peluang: Pemanfaatan Sumber
Pertumbuhan Baru (Pariwisata,
Ekonomi Digital/Kreatif, dan Ekspor
Bernilai Tambah Tinggi)
Tidak Berjalannya Transformasi StrukturalIndikator: Kontribusi industri menurun, kontribusi dan produktivitas tenaga kerja industri
relatif stagnan, kontribusi ekspor industri terhadap total ekspor rendah
Rendahnya inovasi dan kualitas investasi
Regulasi yang tumpang
tindih dan birokrasi yang
menghambat
Kualitas infrastruktur
yang masih rendah
Sistem inovasi
yang tidak
efektif
Keterkaitan
hulu-hilir yang
lemah
Sumber: Paparan Direktur PIKEI Bappenas, disampaikan pada FGD Peningkatan Inovasi dan Kualitas Penanaman Modal untuk Mendorong Peningkatan
Penanaman Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Januari 2019
Gambaran Ekonomi Domestik dan Isu Strategis KEM 2020-2024 : Perkuatan Transformasi Struktural
Arahan Bappenas untuk Kebijakan Investasi ke Depan
19
Proyek PembangunanBerkelanjutan
1. FasilitasiInvestasi
2. PerlindunganInvestasi
3. LiberalisasiInvestasi
4. PromosiInvestasi
OSS, penguatan PTSP, fasilitasi
penyelesaian permasalahan
investasi, pengendalian
pelaksanaan investasi, EODB,
peningkatan kualitas pelayanan
investasi, peta potensi investasi,
pemberian insentif untuk
berinvestasi oleh pemerintah
• Lebih banyak sektor-sektor yang
terbuka untuk investor asing,
berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 44 Tahun 2016
• Mendorong kemitraan antara UKM
dengan PMA
• Sektor pendidikan, kesehatan
Kerjasama bilateral, multilateral,
maupun regional, promosi dalam
negeri (forum investasi daerah,
penerimaan misi invetasi, dll),
promosi luar negeri (forum
internasional, pameran investasi,
dll), promosi melalui media
• Prinsip non diskriminasi,
perlakuan yang adil dan
setara, perlindungan dalam
kasus pengambilalihan, dan
penyelesaian sengketa yang
efektif
• Persaingan usaha yang sehat
• Perlindungan terhadap
outward investment
• Kebijakan investasi “generasi baru” menempatkan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan sebagai tujuan dalam
menarik investasi.
• Dalam upaya meningkatkan iklim investasi, diharapkan kebijakan pemerintah mendukung pencapaian SDGs,
tidak dengan menurunkan standar peraturan tentang isu-isu sosial atau lingkungan, atau dengan menawarkan
insentif.
Sumber: Investment Policy Framework for Sustainable Development (Unctad, 2015)
Promosi PM
Pelayanan PM
Pengendalian Pelaksanaan
PM
Peningkatan Daya Saing
PM
Perencanaan PM
Pengembangan Iklim PM
Kerjasama PM
1. Integrasi sistem OSS dan
SPIPISE dengan rencana tata
ruang (RTRW dan RDTR)
2.Penyempurnaan sistem
OSS dengan menambahkan
berbagai fitur yang dibutuhkan,
a.l.:
a. Pengembangan sistem
aplikasi OSS (termasuk
Single Sign On (SSO),
Business Intelligence (BI),
portal informasi, aplikasi
komunikasi SATGAS,
aplikasi helpdesk)
b. Pengembangan infrastruktur
untuk mendukung OSS
(NOC, Command Centre)
c. Validasi terkait penyajian
data
d. Pengembangan database
dan integrasi sistem (contoh:
pembagian klasifikasi jenis
usaha)
3. Sosialisasi dan
bimbingan teknis terkait
pelayanan perizinan
penanaman modal melalui OSS
1.Fokus pada sektor prioritas
2.Pengembangan investasi
terintegrasi dengan bidang usaha
pendukung
3.Berbasis kebutuhan investor (investor needs)
4. Investment Opportunity Ready
to Offer
1.Penyederhanaan dan
Harmonisasi peraturan
perundang-undangan
2.Peningkatan peringkat EODB
3.Peningkatan peran PMDN
4.Pengembangan peluang
investasi daerah sesuai trend
bisnis global
1. Mendorong kerjasama
ekonomi dengan negara-negara
potensial
2. Pemetaan bidang usaha yang
akan dikembangkan di luar negeri
(outward investment)
1. Bimbingan pelaksanaan PM per proyek
2. Penyelesaian masalah perusahaan
(debottlenecking) dengan melibatkan Satgas
Percepatan Berusaha
20
Arah Kebijakan Penanaman Modal 2020-2024Pilar Pertama: Inovasi Investasi 2020-2024
Sumber: Hasil FGD Penyusunan Renstra BKPM 2020-2024, dianalisis, Februari 2019
Pilar 1:
Inovasi Investasi
2020-2024
1.Kolaborasi investasi: three way investment
(misalnya Indonesia berkolaborasi dengan Korea untuk
memasuki pasar Arab Saudi)
2.Penciptaan saluran promosi berupa event yang
mempertemukan inventor, inovator, dan investor
3.Targeted promotion
Penyerapan Tenaga Kerja
Peningkatan Produktivitas
Transfer Pengetahuan dan Teknologi
Meningkatkan Daya Saing dan Akses
Pasar
Orientasi Ekspor dan Substitusi
Impor
Berwawasan Lingkungan dan Sosial
Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya
Alam
21
Arah Kebijakan Penanaman Modal 2020-2024Pilar Kedua : Kualitas Investasi 2020-2024
Sumber: Hasil FGD Penyusunan Renstra BKPM 2020-2024, dianalisis, Februari 2019
Pilar 2:
Kualitas Investasi
2020-2024
Peningkatan efisiensi
perusahaan (a.l. Industry 4.0) dan
perbaikan Incremental Capital
Output Ratio (ICOR)
Pengolahan SDA dan hilirisasi
produk yang sudah ada
Meningkatkan persepsi dan membuka pasar
lebih luas
peningkatan investasi di
bidang-bidang usaha yang
dikategorikan sebagai green
investment dan memiliki
dampak sosial yang besar
Mendorong investasi pada industri-industri yang
berorientasi ekspor dan industri yang
mensubstitusi impor
Pengembangan kemitraan
usaha dan peningkatan R&D
mendorong investasi di bidang usaha yang padat karya dan
pengembangan bidang usaha yang melibatkan masyarakat dengan
memanfaatkan SDM yang telah tersedia
208,5251,0
313,3
398,6463,2
545,4612,9
692,8 721,3
850,0915,4
1.014,7
1.131,5
1.266,2
1.419,2
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
1600,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Trili
un
Ru
pia
h
Proyeksi Penanaman Modal 2020-2024(dalam rangka pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5,4 – 6,0 persen)
Total = Rp 5.747,0 T(167,9% dari total 2015-2019)Rata-Rata Pertumbuhan (yoy) = 10,8%
Kabinet Kerja 2015-2019
Total = Rp 3.422,4 T(209,4% dari total 2010-2014)Rata-Rata Pertumbuhan (yoy) = 13,0%
KIB II 2010-2014
Total = Rp 1.634,5 T
Rata-Rata Pertumbuhan (yoy) = 22,2%
Realisasi dan Proyeksi Penanaman Modal Bappenas 2010-2024
22
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Indonesia Investment Coordinating Board
Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44Jakarta 12190 - Indonesia
t . +62 21 525 2008
f . +62 21 525 4945
www.bkpm.go.id
Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)
TERIMA KASIH
MASUKAN/INFORMASI LEBIH LANJUT
Dapat disampaikan melalui:[email protected]) 522 5837
atau,
Sdr. Dwianta Hadi [email protected]
23
