KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI (2 JP)

KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI

(2 JP)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

BALAI PENERAPAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI

MATERI SUPLEMEN PENGETAHUAN PEMBEKALAN KEPROFESIAN

O U T L I N E

2

KEJADIAN KECELAKAAN KONSTRUKSI

PER ATURAN PER UN DANGAN

KEBIJAKAN K3 KEMEN TERIAN PUPR

KEJADIAN KECELAKAAN KONSTRUKSI 2017 - 2018

JPO runtuh (Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi)

Jatuhnya crane (Jalan Tol Bogor OuterRing Road/BORR)

Girder FO runtuh (Jalan Tol PASPRO)

Beton lepas dari crane (LRT Jakarta)

Jatuhnya crane (Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (El.))

Runtuhnya penopang (Jembatan Ciputrapinggan)

Beton girder runtuh (Jalan TolPemalang-Batang)

4Agt

22Sep

26Okt

15Nov

9Des

29Okt

16Nov

30Des

2017

Jatuhnya crane (LRT Palembang)2018

Beton girder runtuh (Jalan Tol Depok-Antasari)

Box girder runtuh (LRT Jakarta)

Runtuhnya girder launcher (Proyek

DDT Jatinegara)

Jatuhnya bekisting pier head PCB 34

(Proyek Tol Becakayu)

2Jan

22Jan

4Feb

20

Feb

Jatuhnya besi hollow (Pembangunan Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput)

18

Mar

1

Runtuhnya konstruksi Overpass padaproyek konstruksi Tol Manado-Bitung

17

Apr

KEJADIAN KECELAKAAN PASKA KONSTRUKSI2017 - 2018

2018

Ambruknya selasar Gedung BEI, Jakarta

Turap longsor di Km 8+6/7 Underpass JalanPerimeter Selatan Bandara Soetta

15

Jan

5

Feb

2

Ambruknya Jembatan Babat Lamongan17

Apr

Penyelenggaraan jasa konstruksi berlandaskan asas keamanan dan keselamatan.

Penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk menata sistem Jasa Konstruksi yang

mewujudkan keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun

Pengguna dan penyedia jasa wajib memenuhi standar K3 dan Keberlanjutan, meliputi

STANDAR:Mutu Bahan, Peralatan, ProdukKeselamatan dan kesehatan kerjaProsedur pelaksanaan jasa konstruksiOperasi dan pemeliharaanPengelolaan lingkungan hidup

PERATURAN PERUNDANGANR

EGU

LASI

UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi01

Permen PUPR 5/2014 tentang Pedoman SMK3 Bidang PU02

SE Menteri PUPR 66/2015 tentang Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU

03

BAB III

PENERAPAN SMK3 KONSTRUKSI BIDANG PU Pasal 5Pasal 5:

1. Penerapan SMK3 Konst Bid PU ditetapkan berdasarkan potensi bahaya.

2. Potensi Bahaya:

a. Potensi Bahaya K3 Tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau

mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp.

100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

b. Potensi Bahaya K3 Rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau

mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah

Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Pasal 6:

1. Pelaks konst potensi bahaya tinggi wajib melibatkan Ahli K3 Konstruksi

2. Pelak konstruksi potensi bahaya rendah wajib melibatkan Petugas K3 konstruksi.

Catatan: yg mjd acuan adalah potensi risiko K3, bukan pd nilai kontrak)

Permen PUPR 5/2014 tentang Pedoman SMK3 Bidang PU02

BAB III

PENERAPAN SMK3 KONSTRUKSI BIDANG PU

Tahap Pra Konstruksi

1) Rancangan Konseptual (Studi Kelayakan, Survei dan Investigasi) wajib

memuat telaahan aspek K3.

2) Penyusunan Detailed Engineering Desain (DED) wajib :

a. mengidentifikasi bahaya, menilai Risiko K3 serta pengendaliannya pada

penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material, pelaksanaan

konstruksi, serta Operasi dan Pemeliharaan;

b. mengidentifikasi dan menganalisis Tingkat Risiko K3 dari

kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan Tata Cara

Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi pada Lampiran 1;

BAB III


3) Tahap Penyusunan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

a. Potensi bahaya K3, jenis bahaya dan identifikasi bahaya K3

Konstruksi ditetapkan oleh PPK berdasarkan Dokumen Perencanaan

atau dari sumber lain.

b. Kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 Konstruksi

termasuk kriteria penilaian dokumen RK3K.

BAB III


Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa1. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat persyaratan K3

Konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis.

2. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat ketentuan

tentang kriteria evaluasi RK3K.

3. Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan

rekrutmen Ahli K3 Konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikat SMK3

perusahaan.

4. Pada saat aanwijzing, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan

K3 Konstruksi wajib dijelaskan.

BAB III


Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

5. Evaluasi teknis RK3K Penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program

K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3.

6. Dalam evaluasi penawaran, Pokja dpt melibatkan Ahli K3 Konstruksi/Petugas

K3 Konstruksi apabila diantara anggotanya tidak ada yg memiliki sertifikat

Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi.

7. Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K Penawaran tdk

memenuhi kriteria evaluasi teknis K3, penawaran dpt dinyatakan gugur.

8. RK3K Penawaran merupakan bagian usulan teknis dlm. Dok. Penawaran.

.

9. Rencana Biaya K3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh

pengendalian risiko K3 Konstruksi sesuai RK3K Penawaran.

10. Apabila Penyedia Jasa tidak memperhitungkan biaya K3 Konstruksi atau

rencana biaya K3 Konstruksi yang diperhitungkan ternyata tidak mencukupi

untuk pelaksanaan program K3 maka Penyedia Jasa tetap wajib

melaksanakan program K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K yang telah

disetujui oleh PPK.

11. Penyedia Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi

RK3K dengan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk seluruh tahapan

pekerjaan.

BAB III


Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

BAB III


Tahap Pelaksanaan Konstruksi1. RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan

konstruksi/ Pre Construction Meeting (PCM) oleh Penyedia Jasa, untuk

disahkan dan ditanda tangani oleh PPK dengan menggunakan Format

pada Lampiran 2.

2. RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan

SMK3 pada pelaksanaan konstruksi.

3. Dokumen hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa, dilaporkan

kpd PPK secara berkala dan menjadi bagian dr laporan pelaksanaan

pekerjaan.

BAB III


Tahap Pelaksanaan Konstruksi4. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan

RK3K dan/atau perubahan dan/atau pekerjaan tambah/kurang, maka RK3K harus

ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK

5. Dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan

kepada PPK secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan triwulan), yang

menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pekerjaan

6. Apabila terjadi kecelakaan kerja, Penyedia Jasa wajib membuat laporan

kecelakaan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerja setempat, paling lambat 2 x 24

jam

7. Penyedia Jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil

evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan triwulanan, dalam rangka menjamin

kesesuaian dan efektifits penerapan RK3K

BAB III


Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan

a) Pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sistem (testing dan

commissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3

Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi harus memastikan bahwa prosedur K3

telah dilaksanakan.

b) Laporan Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan wajib memuat hasil

kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta

usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

PEJABAT PEMBUAT KOMITMENa) Menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk setiap paket pekerjaan

konstruksi;

b) Mengidentifikasi dan menetapkan potensi bahaya K3 Konstruksi;

c) Dalam mengidentifikasi bahaya dan menetapkan potensi bahaya K3 Konstruksi,

PPK dapat mengacu hasil dokumen perencanaan atau berkonsultasi dengan

Ahli K3 Konstruksi;

d) Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang didalamnya memperhitungkan

biaya penyelenggaraan SMK3K Bid. PU;

e) Menyusun dan menetapkan Dokumen Kontrak yang didalamnya memuat

ketentuan penerapan SMK3 Konstruksi bidang PU

f) Membahas dan mengesahkan RK3K yg disusun Penyedia Jasa pd saat rapat

persiapan atas dasar rekomendasi Ahli K3/Petugas K3


PEJABAT PEMBUAT KOMITMENg) Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan RK3K;h) Melakukan Evaluasi terhadap adanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat

kerja untuk bahan perbaikan dan laporan kepada Kepala Satuan Kerjai) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan RK3K dan evaluasi kinerja

SMK3 Konstruksi Bidang PU, PPK dibantu oleh Ahli K3 Konstruksi/PetugasK3 Konstruksi dari internal dan/atau eksternal organisasi PPK;

j) Memberi surat peringatan secara bertahap kepada Penyedia Jasaapabila Penyedia Jasa tidak melaksanakan RK3K yang telah ditetapkan,dengan menggunakan contoh format sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2;

k) Menghentikan bagian pekerjaan yang dinilai berisiko K3 apabilaperingatan ke-2 tidak ditindaklanjuti oleh Penyedia Jasa, denganmenggunakan contoh format sesuai Lampiran 3.3;

Pasal 16Hal 2 dari 3


PEJABAT PEMBUAT KOMITMENl) Dalam kondisi Penyedia Jasa melakukan pekerjaan yang dapat

berakibat fatal, PPK dapat menghentikan pekerjaan sampai upayapengendalian telah dilakukan secara memadai;

m) Segala risiko kerugian akibat penghentian pekerjaan sebagaimanapada pasal 11 huruf d, 12 huruf e, 13 huruf c, 14 huruf d, 15 huruf e,dan pasal 16 huruf k dan huruf l menjadi tanggung jawab PenyediaJasa;

n) Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja konstruksi, apabilaPPK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada hurufk, huruf l dan/atau huruf m di atas;


PEJABAT PEMBUAT KOMITMENo) Memberikan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja, kepada

Penyedia Jasa yang telah melaksanakan SMK3 Konstruksi dalammenyelenggarakan paket pekerjaan konstruksi tanpa terjadi kecelakaankerja, dengan menggunakan contoh format sesuai Lampiran 3.4;

p) Untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat swakelola, pihak yangberperan sebagai penyelenggara wajib membuat RK3K KegiatanSwakelola

q) Membuat analisis, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak lanjutterhadap laporan kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerjakonstruksi yang diterima dari Penyedia Jasa


POKJA ULP

a) Memeriksa kelengkapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan memastikanbahwa biaya SMK3 telah dialokasikan dalam biaya umum.

b) Apabila HPS belum mengalokasikan biaya SMK3 Konstruksi Bidang PU,maka Pokja ULP wajib mengusulkan perubahan kepada PPK untukdilengkapi.

c) Menyusun dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai kriteriayang didalamnya memuat:

1. Uraian Pekerjaan;

2. Potensi Bahaya;

3. Identifikasi bahaya K3;


POKJA ULP

d) memberikan penjelasan pd saat aanwijzing serta

menuangkannya dlm berita acara tentang potensi dan identifikasi

bahaya dari pelaksanaan pek. yg akan dilelangkan.

e) menilai pemenuhan RK3K terkait dg ketentuan dalam

pelaksanaan Pemilihan Barang/Jasa.


PENYEDIA JASA PERENCANA KONSTRUKSI

Tugas dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa

Perencana Konstruksi meliputi membuat telaahan

aspek K3 dalam perencanaan pekerjaan konstruksi

bidang PU.


PENYEDIA JASA PELAKSANA KONSTRUKSIa) berhak meminta penjelasan kepada Pokja ULP tentang Risiko K3 Konstruksi

termasuk kondisi dan potensi bahaya yang dapat terjadi pada saat Rapat

Penjelasan Pekerjaan (aanwizjing) atau pada waktu sebelum batas akhir

pemasukan penawaran;

b) menyampaikan RK3K Penawaran sebagai lampiran dokumen penawaran;

c) apabila ditetapkan sebagai pemenang lelang maka:

1. menyampaikan RK3K yang memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan

yang akan dilaksanakan pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan

konstruksi atau disebut Pre Construction Meeting (PCM);

2. 2. menugaskan Ahli K3 Konstruksi untuk setiap paket pekerjaan yang

mempunyai Tingkat Potensi Bahaya K3 Tinggi atau Petugas K3 Konstruksi

untuk paket pekerjaan dengan Tingkat Potensi Bahaya K3 Rendah.


PENYEDIA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

d). menghitung dan memasukkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang

PU dalam harga penawaran sebagai bagian dari biaya umum;

e) membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMK3 Konstruksi Bidang PU

sebagai bagian dari Dokumen Serah Terima Kegiatan pada akhir kegiatan;

f) melaporkan kepada PPK dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan

setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit

akibat kerja konstruksi dalam bentuk laporan bulanan;

g) Menindak lanjuti surat peringatan dari PPK.

Pasal 19Hal 2 dai 3


PENYEDIA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

h) bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja apabila

tidak menyelenggarakan SMK3 sesuai RK3K;

i) Mengikut sertakan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga kerja ;

j) Melakukan pengendalian risiko K3 termasuk inspeksi yg meliputi:

1. tempat kerja

2. peralatan kerja

3. cara kerja

4. alat pelindung kerja

5. alat pelindung diri

6. rambu-rambu, dan

7. lingkungan kerja

Pasal 19Hal 3 dai 3

Surat Edaran Menteri PU No 66/SE/M/2015tentangBiaya Penyelenggaraan SMK3 KonstruksiBidang PU

Rincian Kegiatan Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi meliputi:1. Penyiapan RK3K;2. Sosialisasi dan Promosi K3:3. Alat pelindung kerja;4. Alat pelindung diri:5. Asuransi dan perijinan;6. Personel K3;7. Fasilitas sarana kesehatan;8, Rambu- rambu; dan9, Iain lain terkait pengendalian risiko K3,

SE Menteri PUPR 66/2015 tentang Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU

03

Surat Edaran Menteri PU No 66/SE/M/2015tentangBiaya Penyelenggaraan SMK3 KonstruksiBidang PU

Besarnya biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PekerjaanUmum dialokasikan dalam “biaya umum” dan dihitungberdasarkan tingkat risiko K3 sesuai rincian kegiatanPenyelengaraan SMK3 Konstruksi.

KEBIJAKAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEBIJAKAN

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jakarta, 12 Februari 2009

Butir (1): “Memastikan semua peraturan perundangantentang keselamatan dan kesehatan kerja ditegakkan secarakonsisten oleh semua pihak.”

ISI KEBIJAKAN

Butir (2): “Memastikan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi nilai utama pada setiap penyelenggaraan kegiatan.”

Butir (3): “Memastikan setiap orang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja masing-masing orang yang terkait dan orang yang berada di sekitarnya.”

Butir (4): “Memastikan semua potensi bahaya di setiap tahapan pekerjaan baik terkait dengan tempat, alat, maupun proses kerja telah diidentifikasi, dianalis, dan dikendalikan secara efisien dan efektif guna mencegah kecelakaan dan sakit akibat kerja.”

ISI KEBIJAKAN

Butir (5): “Memastikan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja guna mengeliminasi, mengurangi dan menghindari risiko kecelakaan dan sakit akibat kerja.”

Butir (6): “Memastikan peningkatan kapasitas keselamatan dan kesehatan kerja para pejabat dan pegawai sehingga berkompeten menerapkan SMK3 di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.”

Butir (7): “Memastikan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja ini disosialisasikan dan diterapkan oleh para pejabat, pegawai dan mitra kerja Departem Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.”

KOMITMEN RENCANA AKSI

Kami, yang bertanda tangan di bawah iniberkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident,

dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

ISI KOMITMEN

Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;

Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;

Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;

Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;

Menggunakan Teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan

Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP).

1. Menerbitkan Permen tentang Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi bidang

Pekerjaan Umum

2. Menerbitkan Kebijakan K3 Kementerian PU

3. Menerbitkan Pakta Komitmen K3 Kementerian PU

4. Membentuk Komite Keselamatan Konstruksi

5. Melaksanakan Bimbingan Teknis SMK3 Konstruksi

6. Melaksanakan Monev dan Pendampingan Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi

pada PPK

7. Meningkatkan kapasitas aparat di daerah dengan menyelenggarakan TOT SMK3

Konstruksi

8. Melaksanakan Investigasi Kecelakaan Konstruksi

KEPEDULIAN DAN KOMITMEN KEMENTERIAN PUPR TERHADAP PENERAPAN SMK3 KONSTRUKSI

TAHAP PRA KONSTRUKSI (1/2)

TINDAK LANJUT

Pekerjaan infrastruktur dengan kriteria tertentu harus mendapatkanpersetujuan DED terlebih dahulu dari komisi-komisi keamanan terkait:1. KKB (Komisi Keamanan Bendungan)2. KKJTJ (Komisi Keamanan Jembatan, Terowongan, dan Jalan)3. KKBG (Komisi Keamanan Bangunan Gedung)

KONSTRUKSI

KEGAGALAN BANGUNAN OLEH

PENILAI AHLI (AD HOC)(UU NO 2-2017)

PASCA KONSTRUKSI

KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

(K2)(PERMEN NO 2-2018 DAN KEPMEN NO 66-2018)

1. KKB2. KKJTJ3. KKBG

PRA

KONSTRUKSI

TAHAP KONSTRUKSI (1/3)

• pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi yang diperkirakan memiliki potensi bahaya tinggi;

• investigasi kecelakaan konstruksi;• memberikan masukan kepada Menteri berdasarkan

hasil evaluasi perencanaan terkait dengan risiko kecelakaan konstruksi, pemantauan dan evaluasi, dan investigasi kecelakaan konstruksi.

T U G A S

• memasuki tempat kerja konstruksi;• meminta keterangan dari pihak-pihak terkait;• meminta data-data yang berhubungan dengan

tugas Komite; • melakukan koordinasi dengan pihak terkait

Keselamatan Konstruksi.

K E W E N A N G A N

TINDAK LANJUT

KONSTRUKSI



PASCA KONSTRUKSI




PRA

KONSTRUKSI

TAHAP PASCA KONSTRUKSI (1/2)

TINDAK LANJUT

1. Ditetapkan oleh Menteri PUPR2. Mempunyai tugas:

A. Menetapkan penyebab terjadinya kegagalanbangunan dan tingkat keruntuhan

B. Menetapkan pihak yang bertanggung jawab ataskegagalan bangunan

C. Melaporkan dan memberikan rekomendasi kepadamenteri

PENILAI AHLI

KONSTRUKSI



PASCA KONSTRUKSI




PRA

KONSTRUKSI

L A M P I R A N

15

RUNTUHNYA JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO)( J A L A N T O L B O G O R - C I A W I - S U K A B U M I )

KORBAN

1MENINGGAL

2 LUKA-LUKA

WAKTU KEJADIAN

22 SEPTEMBER 2017

19

R U N T U H N Y A G I R DE R F L Y O V ER( J A L A N T O L P A S U R U A N – P R O B O L I N G G O )

KORBAN

1MENINGGAL

2 LUKA-LUKA

WAKTU KEJADIAN

29 OKTOBER

2017

20

Kondisi Awal

R U N T U H N Y A P E N O P A N G

( J E M B A T A N C I P U T R A P I N G G A N , K A B . P A N G A N D A R A N , J A B A R )

23

WAKTU KEJADIAN

9 DESEMBER 2017

Kondisi Awal

R U N T U H N Y A B E T O N G I R D ER( F L Y O V E R J A L A N T O L P E M A L A N G – B A T A N G , J A W A T E N G A H )

WAKTU KEJADIAN

30 DESEMBER

2017

24

( G E D U N GA M B R U K N Y A S E L A S A R

B U R S A E F E K I N D O N E S I A ( B E I ) , J A K A R T A )

WAKTU KEJADIAN

15 JANUARI2018

Kondisi Awal

25

R U N T U H N Y A B OX G I R D ER L R T J A K A R T A

( K O R I D O R I F A S E I K E L A

P A

G A D I N G

–

V E L O D R O M E , J A K A R T A

)

Kondisi Awal

WAKTU KEJADIAN

22 JANUARI

2018

26

R U N T U H N Y A G I R DE R L A U N C H E R( D O U B L E D O U B L E T R A C K J A T I N E G A R A )

Kondisi Awal

WAKTU KEJADIAN

4 FEBRUARI

2018

27

KORBAN

1MENINGGAL

2 LUKA-LUKA

U N D E R P A S ST U R A P L O N G S O R

J A L A N P E R I M E T E R S E L A T A N B A N D A R A S O E T T A

WAKTU KEJADIAN

5 FEBRUARI 2018

21

J A T U H N Y A B E K I S T I N G P I ER H E AD( P R O Y E K T O L B E C A K A Y U )

KORBAN

6 LUKA-

LUKA

WAKTU KEJADIAN

20 FEBRUARI 2018

22

KORBAN

2 MENINGGAL

WAKTU KEJADIAN

17 APRIL 2018

22

RUNTUHNYA JEMBATAN BABAT LAMONGAN

KORBAN

3 MENINGGAL

18 LUKA LUKA

WAKTU KEJADIAN

17 APRIL 2018

22

RUNTUHNYA KONSTRUKSI OVERPASS PADA PROYEK JALAN TOL MANADO-BITUNG

T E R I M A K A S I H

[email protected]

[email protected]

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

BALAI PENERAPAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI

JL. Sapta Taruna Raya Komplek PU Pasar

Jumat, Pd. Pinang, Kby. Lama, Kota Jakarta

Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

12310

Documents

KEBIJAKAN K3 KONSTRUKSI (2 JP)