Upload
ledung
View
227
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
KEBIJAKAN DAN UPAYA BERSAMA
DALAM MENCAPAI RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN
Jakarta, 31 Maret 2016
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN
OUTLINE
• PENDAHULUAN
• ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
• TUJUAN DAN SASARAN
• TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
PENDAHULUAN
ISU STRATEGIS
C. KESEPAKATAN PENANGANAN MASALAH
GLOBAL
SUSTAINABLE DEVELOPMENT :
• GREEN NEIGHBORHOOD
• GREEN BUILDING
• URBAN HERITAGE
• INCLUSIVE DEVELOPMENT
(Aksesibilitas, Gender sensitive)
KONFERENSI RIO +20
AGENDA HABITAT
PENYEDIAAN RTH <30%
BENCANA ALAM
PENGELOLAAN RUMAH
NEGARA
TIDAK TERTATANYA
BANGUNAN
KEBUTUHAN PENANGANAN BIDANG PBL • Penyusunan RTBL
• Pengembangan kota berkelanjutan (kota cerdas,
kota pusaka, kota hijau, kota berketahanan)
• Infrastruktur dan bangunan ramah lingkungan
• Penataan kawasan perbatasan
• Pengelolaan Rumah Negara
• Penyusunan Pengaturan
• Penegakan penerapan SLF, IMB, dan TABG
• Pendataan Bangunan Gedung
A. PERMASALAHAN GLOBAL
• LEDAKAN PENDUDUK DUNIA
• INDUSTRIALISASI
• OVER CONSUMPTION
PEMANASAN
GLOBAL
PERUBAHAN IKLIM
POLUSI KEMISKINAN DAN
KETIMPANGAN SOSIAL
KRISIS ENERGI
& AIR BERSIH
BENCANA
ALAM
4
PERMASALAHAN NASIONAL BIDANG
PBL
PENCEGAHAN INDIKASI
BERKEMBANGNYA
PERMUKIMAN KUMUH
RENDAHNYA
PENDATAAN BG
RENDAHNYA
PENERAPAN SLF
DANAN IMB
RENDAHNYA JUMLAH
TABG DI DAERAH
PEMBANGUNAN
KAWASAN
PERBATASAN
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
RPJMN TAHUN 2015-2019 (Perpres 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019)
Pembangunan Kawasan
Perkotaan dan Perdesaan
Pengembangan Tata Ruang
Wilayah Nasional
Pembangunan perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan diarahkan untuk
mewujudkan kota-kota berkelanjutan dan berdaya saing, melalui
pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, sekaligus mengembangkan
kota layak huni, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, serta
kota cerdas, berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi, dan budaya
lokal.
Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana
Menyediakan sarana dan prasarana yang berorientasi pada konsep hijau dan berketahanan antara lain: green open space (Ruang Terbuka Hijau), green waste (pengelolaan sampah dan limbah), green water (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan), green transportation (transportasi ramah lingkungan dan terbarukan), green energy (pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan dan terbarukan), green economy (pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan), green building (bangunan gedung hijau).
Pengembangan Tata Ruang Wilayah Nasional
Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
ARAH PERENCANAAN DIT. BPB dalam RPJMN 2015-2019
7
RPJMN 2015-2019
Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan melalui : 1. Pembinaan dan pengawasan khususnya bangunan milik Pemerintah di seluruh kabupaten/kota
2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) untuk seluruh bangunan gedung dan penerapan penyelenggaraan bangunan hijau di seluruh
kab/kota
3. Menciptakan building codes yg dapat menjadi rujukan bagi penyelenggaraan & penataan bangunan di seluruh kab/kota. SA
SA
RA
N
Program/kegiatan Sasaran Indikator
Target Total
Alokasi
(Milyar) 2015 2016 2017 2018 2019
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan PBL, Pengelolaan Gedung, dan Rumah Negara 10.019
Penataan
Bangunan
Terselenggaranya
penataan bangunan di 553.000 m2
Luasan penataan
bangunan (m2)
73.500 100.000 144.000 124.000 111.500
Fasilitasi Kota dan
Kawasan Perkotaan
dalam Pemenuhan
SPP dan
Pengembangan
Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan
Kota Cerdas
Terselenggaranya fasilitasi
kota dan kawasan
perkotaan dalam
pemenuhan SPP dan
pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan
Kota Cerdas di 18 kota, 12
kawasan perkotaan
metropolitan, 744
kota/kawasan perkotaan
Jumlah kota,
kawasan perkotaan
metropolitan dan
kota/kawasan
perkotaan terfasilitasi pemenuhan SPP dan
pengembangan Kota
Layak Huni, Kota
Hijau, dan Kota
Cerdas
5 kota,
4
kawasan
metropolit
an,
168 kawasan
perkotaan
5 kota,
3
kawasa
n
metrop
olitan, 188
kawasa
n
perkota
an
5 kota,
3
kawasan
metropoli
tan,
194 kawasan
perkotaa
n
3 kota, 2
kawasa
n
metrop
olitan,
194 kawasa
n
perkota
an
Proyek
percontohan ruang terbuka publik untuk
menonton bersama
video/film bertema
revolusi mental
Terlaksananya proyek
percontohan ruang terbuka publik untuk
menonton bersama
video/film bertema revolusi
mental di 1200 kecamatan
Jumlah
kecamatan percontohan
200 300 300 200 200
KERANGKA REGULASI
Peraturan di Aspek Teknis
•UU 28/2002 ttg Bangunan Gedung
•UU 1/2011 ttg Perumahan & Kawasan
Permukiman
•UU 20/2011 ttg Rumah Susun
•UU 72/1957 ttg Penjualan Rumah Negara
•PP 40/1994 ttg Rumah Negara
•PP 36/2005 ttg Peraturan Pelaksanaan UU
BG
•PP 65/2005 ttg Pedoman Penyusunan &
Penerapan SPM
•Peraturan Menteri PU, SE Menteri, SNI
terkait lainnya
Peraturan di Aspek
Kebijakan & Perencanaan
Peraturan Aspek Organisasi/
Kelembagaan
Peraturan Aspek Kewenangan
Lintas Pemerintahan
•UU 26/2007 ttg Penataan Ruang
•UU 25/2004 ttg Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)
•UU 17/2007 ttg RPJPN 2005-2025
•RPJMN 2015-2019
•Perpres 2/2015 ttg RPJMN 2015-
2019
•PermenPUPR No.13.1/PRT/M/2015
ttg Renstra Kementerian PUPR 2015-
2019
Amanat
Internasional
•Agenda Habitat
•RIO + 20
•MDGs
•SDG
•Perpres 7/2015 ttg Organisasi
Kementerian Negara
•Perpres 15/205 ttg Kementerian PUPR
•PermenPUPR No.15/PRT/M/2015 ttg
Organisasi & Tata Kerja Kementerian
PUPR
•UU 23/2014 ttg Pemerintahan
Daerah
Dit. BPB
KERANGKA KELEMBAGAAN TUGAS
• Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan perencanaan teknis,
penyelenggaraan penataan bangunan dan
lingkungan, gedung, pengelolaan rumah
negara, penataan bangunan dan lingkungan
khusus, serta penyusunan standardisasi dan
penguatan kelembagaan
FUNGSI
1. Penyiapan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi & pelaporan
2. Pelaksanaan kebijakan
3. Penyusunan NSPK
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
5. Fasilitasi, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan (di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya).
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Penyusunan NSPK
Kebijakan & Strategi,
Rencana Teknis
Penyelenggaraan bidang Penataan Bangunan dan
Lingkungan
Bimbingan Teknis, Fasilitasi,
Pemberdayaan, Penguatan
Kelembagaan
Supervisi, Evaluasi & Pelaporan
Pelaksanaan urusan tata usaha & Rumah Tangga
A. Fungsi Regulator
C. Fungsi Operator
B. Fungsi Policy Maker & Planner
E. Fungsi Evaluator
F. Fungsi Internal Administrator
Direktorat BPB
D. Fungsi Mentor, Organizer-Facilitator, Enabler/Empower
Sumber : PermenPUPR No.15/PRT/M/2015 ttg Organisasi & Tata Kerja Kementerian PUPR
TUJUAN DAN SASARAN
TUJUAN
1. Menyelenggarakan bangunan gedung yang andal dalam mendukung pembangunan Pos Lintas Batas
Negara, Tempat Evakuasi Sementara, Bangunan Gedung Hijau dan tugas lainnya di bidang Penataan
Bangunan dan Lingkungan
2. Menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan yang tertib dan ramah lingkungan dalam
mendukung pencegahan perkembangan kawasan kumuh
3. Menyelenggarakan revitalisasi kawasan tematik perkotaan guna
mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan
4. Menyediakan pengaturan bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
5. Melakukan pembinaan terhadap aparat pemerintah daerah di bidang Penataan Bangunan dan
Lingkungan
6. Melakukan penguatan kelembagaan di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
7. Melakukan pengelolaan Rumah Negara secara tertib
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam bidang Penataan Bangunan dan
Lingkungan
9. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
SASARAN
1. Terbangunnya Pos Lintas Batas Negara, Tempat Evakuasi Sementara, Bangunan Gedung Hijau dan
bangunan gedung lainnya di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
2. Tertatanya bangunan dan lingkungan yang tertib dan ramah lingkungan dalam mendukung pencegahan
perkembangan kawasan kumuh
3. Terselenggaranya percontohan kawasan tematik perkotaan, yang
meliputi: Kota Hijau, Kota Cerdas, Kota Pusaka, Eco District, Kebun
Raya, Kawasan Strategis dan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata
4. Tersedianya Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
5. Terbinanya aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas di bidang Penataan Bangunan dam
Lingkungan
6. Terwujudnya penguatan kelembagaan di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
7. Tertibnya pengelolaan Rumah Negara
8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
9. Meningkatnya kerjasama dengan dunia usaha di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
STRATEGI BPB
Perspektif
Sumber Daya
utk Belajar &
Tumbuh
ORGANISASI • Struktur organisasi
• Tusi organisasi
• Kepemimpinan
SDM • Kuantitas & Kualitas SDM
• Manajemen SDM
SARANA & PRASARANA • Kuantitas & Kualitas sarpras
• Manajemen sarpras
SISTEM INFORMASI & PENGETAHUAN
• Pengelolaan datin & pengetahuan dgn
dukungan TIK
JEJARING KEMITRAAN
• Stakeholder pusat, prov,
kota/kab, swasta, masy.
Perspektif
Proses
Bisnis
Internal Dit
BPB
Perencanaan
yang terarah &
terpadu
Monitoring & Evaluasi Kinerja yg efektif
Perspektif Finansial
Alokasi
Anggaran
Tata
Kelola
Keuangan
Ketersediaan NSPK
yg implementatif
Kebijakan dan
Strategi yg
komprehensif
Bimtek, bantek, supervisi bidang
penataan bangunan gedung umum &
bangunan gedung negara, & gedung
istrana kepresidenan
Bimtek, supervisi, dan pengelolaan
rumah negara
Bimtek, bantek, supervisi, dan fasilitasi penyelenggaraan
penataan bangunan & lingkungan, revitalisasi kawasan
pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas
batas negara, rawan bencana, ruang terbuka hijau,
kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya
Perspektif
Stakeholder
Kementerian PUPR • Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan
Penataan Bangunan Lingkungan yang layak
huni dan berkelanjutan
Pemda • Terbina dan tertibnya penyelenggaraan bangunan
gedung dan penataan bangunan lingkungan di
daerah
Masyarakat/ Penyelenggara • Tersedianya bangunan gedung & penataan
bangunan lingkungan yang layak, andal &
berjati diri
Terwujudnya bangunan gedung dan lingkungan yang andal
dan berkelanjutan
Membangun Sistem Fasilitasi Pemda Pemberdayaan Masyarakat
STRATEGI PENDEKATAN
2
3
Strategi
Pendekatan Sasaran Strategis Output Aktivitas
Membangun Sistem
Memberikan
dukungan
pembangunan sistem
Penataan Bangunan
dan Lingkungan
dalam mewujudkan kawasan perkotaan
yang aman.
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung *
Bangunan Gedung Pusaka, Bangunan Gedung Hijau,
Bangunan Gedung Mitigasi Bencana, Bangunan
Pendukung Kebun Raya
Pengembangan Pos Lintas Batas Negara
Penataan Bangunan
dan Lingkungan
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
Penataan Bangunan Kawasan Strategis
Revitalisasi Kawasan
Tematik*
Penataan kawasan Kebun Raya, Penataan kawasan
Kota Hijau, Penataan Kawasan Pusaka, Penataan
kawasan menunjang Wisata
Fasilitasi Daerah
Provinsi/Kab./Kota
Melakukan fasilitasi
kepada daerah dalam
penguatan
kelembagaan,
keuangan, dan
kemitraan termasuk
pembinaan teknis terhadap tugas
dekonsentrasi dan
pembantuan
Penyusunan
Standar/Pedoman
Bidang Penataan
Bangunan
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria
(NSPK)
Binwas Penataan
Bangunan
Fasilitasi Legalisasi Perda BG Kab/Kota, Pembinaan
dan Pengawasan Bidang Penataan Bangunan,
Pengelolaan Rumah Negara
Memberdayakan
Masyarakat (Melalui PIP2B –
Klinik
Keciptakaryaan)
Memberikan
dukungan Penataan Bangunan dan
Lingkungan melalui
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
Fasilitasi Ruang
Terbuka Publik
Fasilitasi Ruang Terbuka Publik untuk menonton Film
Revolusi Mental
Kampanye Edukasi
Bidang Penataan
Bangunan dan
Lingkungan
Kampanye Edukasi di PIP2B
* Kegiatan Termasuk Perencanaan, Pelaksanaan Fisik, Pengawasan, dan Pengelolaan
TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN
BINA PENATAAN BANGUNAN
BASELINE 2014
250 Kawasan Hijau
TERWUJUDNYA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
YANG ANDAL DAN BERKELANJUTAN
1. Memberikan dukungan pembangunan sistem penataan bangunan dan
lingkungan dalam mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan
2. Melakukan fasilitasi kepada daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, dan kemitraan termasuk pembinaan teknis
3. Memberikan dukungan penataan bangunan dan lingkungan melalui kegiatan
pemberdayaan masyarakat
REVITALISASI KWS TEMATIK
PEMBINAAN BG
0 Eco District
PENATAAN BANGUNAN
50 KWS STRATEGIS
4 REVITALISASI
KOTA PUSAKA
150 RTBL
BANGUNAN GEDUNG HIJAU
3 BGN SUDAH BGH
MEM
BA
NG
UN
SIS
TEM
FAS
ILITAS
I PEM
DA
<50% BG BER-IMB
49% PERDA BG
PEMBANGUNAN FASILITAS PUBLIK BERBASIS MASY
PEM
BER
DA
YA
AN
0 KECAMATAN
Pembangunan
Fasilitas Publik
Berbasis Masyarakat
TARGET 2015-2019 REVITALISASI KWS TEMATIK
PEMBINAAN BG
MEM
BA
NG
UN
SIS
TEM
FAS
ILITAS
I PEM
DA
60% BG BER-IMB
100% PERDA BG
PEMBANGUNAN FASILITAS PUBLIK BERBASIS MASY
PEM
BER
DA
YA
AN
1200 KECAMATAN Pembangunan
Fasilitas Publik
Berbasis Masyarakat
STRATEGI PENCAPAIAN
15,2 T
GAP PENDANAAN
8,4 T
Acuan RPJMN 2015-2019 Perkiraan Kebutuhan
STRATEGI PEMENUHAN GAP • Menggali peluang penyediaan dana
Hibah Dalam dan Luar Negeri • Menggali potensi penggunaan DAK • Memperkaya hubungan bilateral
dengan negara lain • Membentuk kerjasama dengan pihak
swasta melalui CSR
AKUMULASI PENCAPAIAN TARGET
1048 pelepasan unit RN
golongan III
500 BGN yang diberikan
BANTEK
4000 pelepasan unit
RN golongan III
1250 BGN yang
diberikan BANTEK
0 KDW PRIORITAS
0 SMART CITY
567 Kawasan Hijau
REVITALISASI KWS TEMATIK
7 Eco District
PENATAAN BANGUNAN
250 KWS STRATEGIS
45 REVITALISASI
KOTA PUSAKA
400 RTBL
BANGUNAN GEDUNG HIJAU
3 BGN SUDAH BGH
10 KDW PRIORITAS
15 SMART CITY
KONSOLIDASI & MEMBANGUN
LANDASAN
AKTUALISASI &
IMPLEMENTASI
INTENSIFIKASI &
EKSTENSIFIKASI
AKSELERASI
&EVALUASI
PENCAPAIAN
TARGET TOTAL (TAHUN
2015-2019)
2015 2016 2017 2018 2019
Revitalisasi Kota Pusaka
9 Kota Pusaka 9 Kota Pusaka 4 Kota Pusaka 10 Kota Pusaka 13 Kota Pusaka 45 Kota Pusaka
Pengembangan Kawasan Hijau
58 kawasan 58 kawasan 60 kawasan 73 kawasan 68 kawasan 317 kawasan
Pengembangan Eco District
0 Eco District 4 FS+DED 4 Eco District 3 FS+DED 3 Eco District 7 Eco District
Pengembangan Kota Cerdas
0 Kota Cerdas 0 Kota Cerdas 5 Kota Cerdas 5 Kota Cerdas 5 Kota Cerdas 15 Kota Cerdas
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
8 laporan 68 laporan 60 laporan 58 laporan 56 laporan 250 laporan
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis
40 kawasan 40 kawasan 30 kawasan 20 kawasan 20 kawasan 150 kawasan
Penyelenggaraan BGN menjadi BGH
0 BGH 0 BGH 10 BGH 12 BGH 10 BGH 32 BGH
Peraturan BG
2 NSPK 4 NSPK 2 NSPK 1 NSPK 1 NSPK 10 NSPK
Pembinaan BG
60% Perda BG 80% Perda BG 90% Perda BG 100% Perda BG 100% Perda BG 507 Kab/Kota
memiliki Perda BG
40% BG berIMB 45% BG berIMB 50% BG berIMB 55% BG berIMB 60% BG berIMB 60% BG berIMB
150 BGN diberikan
Bantek
150 BGN diberikan
Bantek
150 BGN diberikan
Bantek
150 BGN diberikan
Bantek
150 BGN diberikan
Bantek 750 BGN diberikan
Bantek
800 unit pelepasan RN
Gol. III
800 unit pelepasan RN
Gol. III
800 unit pelepasan RN
Gol. III
800 unit pelepasan
RN Gol. III
800 unit pelepasan RN
Gol. III 4000 unit pelepasan
RN Gol. III
Fasilitasi Ruang Terbuka Publik
Penyusunan konsep 300 kecamatan 300 kecamatan 300 kecamatan 300 kecamatan 1200 kecamatan
Kota Hijau
-Kota yang ramah
lingkungan, secara efektif
mampu memanfaatkan
SDA secara seimbang
untuk menjamin
keberlanjutan kualitas dan
daya dukung lingkungan,
serta responsif dan adaptif
terhadap perubahan iklim
dan bencana-
Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaaan Konsep dan Atribut Kota Hijau (P2KH/Eco District/Symbio City)
P2KH
Green Building
Green Open Space
Green Community
Green Water
Green Transportation
Green Building
Green Waste
Green Energy
Eco
District
Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaaan Indikator Output Pengembangan Kota Hijau BAPPENAS
KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
Penyediaan RTH Luas ruang terbuka dan taman kota
Pembangunan BGH Tersusun dan dilaksanakannya Perda BGH
Efisiensi penggunaan listrik
Berkurangnya limbah rumah tangga dan
polusi
Pengembangan energi hijau/ terbarukan Tersedianya energi alternatif yang
terbarukan
Pengembangan infrastruktur berketahanan di
kawasan perkotaan yang rentan
Penyediaan infrastruktur berketahanan
untuk mengurangi risiko bencana di
kawasan perkotaan yang rentan
20 28 35 31 13 127
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Lokasi Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaaan Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
Daftar Lokasi Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaaan Lokasi Pengembangan Kebun Raya Prioritas
1. Kebun Raya Balikpapan
2. Kebun Raya Banua
3. Kebun Raya Batam
4. Kebun Raya Baturraden
5. Kebun Raya Kendari
6. Kebun Raya Liwa
7. Kebun Raya Parepare
8. Kebun Raya Bogor
9. Kebun Raya Cibinong
10. Kebun Raya Cibodas
11. Kebun Raya Eka Karya
12. Kebun Raya Purwodadi
Daftar Lokasi Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaaan Lokasi Pengembangan Eco District
1. Kawasan Tamansari, Kota Bandung
2. Kawasan Kota Tua Ampenan, Kota Mataram
3. Kawasan Iringmulyo, Kota Metro
4. Kawasan Banjir Kanal Barat, Kota Semarang
5. Kawasan Umbulharjo, Kota Jogjakarta
6. Kota Singkawang
7. Kabupaten Wonosobo
8. Kabupaten Purbalingga
9. Kawasan Kebonrojo, Kabupaten Jombang
Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaaan Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka
• Mendorong penataan ruang kota yang konsisten berbasis nilai-nilai pusaka
• Mendorong komitmen dan sinergi dukungan lintas sektoral, pemkot, dan masyarakat dalam
mengelola aset pusaka yang menjadi identitas kota.
• Terwujudnya ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berbasis rencana
tata ruang, bercirikan nilai pusaka melalui sustainable urban (heritage) development
• Terwujudnya kemitraan yang melembaga (pemerintah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi)
demi pengelolaan kota pusaka yang handal
• Terwujudnya Kota Pusaka Indonesia yang mampu bersaing dalam kancah internasional dan
menjadi Kota Pusaka Dunia
MAKSUD
TUJUAN
Bangsa Indonesia memiliki potensi aset pusaka yang bernilai tinggi, harus dapat
memposisikan diri dalam jaringan kota pusaka dunia. Banyak manfaat bagi
Kabupaten/Kota di Indonesia apabila diakui sebagai Kota Pusaka Dunia, yaitu peningkatan
nilai sosial, budaya, dan ekonomi antara lain melalui pariwisata kota pusaka. Program
Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) dibentuk sebagai upaya nyata melestarikan
aset-aset pusaka bangsa yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.
Daftar Lokasi Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaaan Lokasi Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka
1. Kota Banda Aceh
2. Kota Sawahlunto
3. Kota Palembang 4. Kota Bogor
5. Kota Semarang
6. Kota Yogyakarta
7. Kota Denpasar
8. Kabupaten Karangasem
9. Kota Baubau
10. Kota Banjarmasin
11. Kota Ternate
12. Kota Medan
13. Kota Bukittingi
14. Kabupaten Bangka Barat
15. Kota Pangkalpinang
16. Kota Cirebon
17. Kota Pekalongan
18. Kota Surakarta
19. Kabupaten Rembang
20. Kota Salatiga
21. Kota Tegal
22. Kabupaten Brebes
23. Kabupaten Cilacap 24. Kabupaten Banjarnegara
25. Kabupaten Batang
26. Kabupaten Boyolali
27. Kota Blitar
28. Kabupaten Ngawi
29. Kota Malang
30. Kota Sungai Penuh
31. Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur
32. Kota Bengkulu
33. Kabupaten Tangerang
34. Kabupaten Kebumen
35. Kabupaten Temanggung
36. Kabupaten Purworedjo
37. Kabupaten Purbalingga
38. Kabupaten Wonosobo
39. Kota Probolinggo
40. Kota Singkawang
41. Kota Palopo 42. Kota Mataram
43. Kota Kupang
44. Kabupaten Tidore Kepulauan
45. Kabupaten Lingga
46. Kota Pasuruan
47. Kabupaten Balangan
48. Kota Tabalong
49. Kabupaten Banjar
50. Kabupaten Takalar
51. Kota Gorontalo
52. Kabupaten Gianyar
2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16
PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNGm2 44.813 121.688 29.650 35.250 32.500 263.900 358.500 973.500 237.200 282.000 260.000 2.111.200
PENATAAN BANGUNAN &
LINGKUNGANm2 105.500 193.319 121.000 101.400 118.180 639.399 211.000 386.638 242.000 202.800 236.360 1.278.798
REVITALISASI KAWASAN TEMATIK
PERKOTAANKawasan 159 148 168 182 87 744 428.500 465.500 561.000 904.860 899.980 3.259.840
PENYUSUNAN STÁNDAR/PEDOMAN
BIDANG PENATAAN BANGUNANNSPK 2 4 2 1 1 10 3.000 6.000 3.000 1.500 1.500 15.000
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN
Kab/kota 507 507 507 507 507 507 177.200 207.172 200.350 198.750 201.930 985.402,46
EDUKASI DAN PENGEMBANGAN
PARTISIPASI MASYARAKAT BIDANG
PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN
Kecamatan - 300 300 300 300 1.200 12.400 192.400 192.400 192.400 193.160 782.760
TOTAL KEBUTUHAN PAGU 1.190.600 2.231.210 1.435.950 1.782.310 1.792.930 8.433.000
Fasilitasi Daerah Provinsi/Kab./Kota-Melakukan fasilitasi kepada daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, dan kemitraan termasuk pembinaan
teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan.
Memberdayakan Masyarakat (Melalui PIP2B – Klinik Keciptakaryaan)-Memberikan dukungan Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui kegiatan
pemberdayaan masyarakat.
NAMA KEGIATAN 2: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
NAMA UNIT KERJA: Direktorat Bina Penataan Bangunan
Membangun Sistem-Memberikan dukungan pembangunan sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang
aman.
SASARAN/SATUAN
TARGET ANGGARAN (juta rupiah)
INDIKATOR KINERJA
1
KERANGKA PENDANAAN Acuan Renstra Cipta Karya (Revisi) 2015-2019
KERANGKA PENDANAAN Berdasarkan Perkiraan Kebutuhan Tahun 2015-2019
SASARAN/ SATUAN
TARGET ANGGARAN (juta rupiah)
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16
NAMA KEGIATAN 2: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
NAMA UNIT KERJA: Direktorat Bina Penataan Bangunan
Membangun Sistem-Memberikan dukungan pembangunan sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang aman.
1 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG m2 35.700 68.000 78.200 85.000 49.300 316.200 358.500 1.048.500 557.200 1.181.750 341.953 3.487.903
2 PENATAAN BANGUNAN & LINGKUNGAN m2 186.000 279.000 276.000 300.000 300.000 1.341.000 211.000 386.638 271.200 276.000 316.000 1.460.838
3 REVITALISASI KAWASAN TEMATIK PERKOTAAN Kawasan 30 168 188 194 194 744 522.000 740.250 1.907.000 2.858.800 1.990.000 8.018.050
Fasilitasi Daerah Provinsi/Kab./Kota-Melakukan fasilitasi kepada daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, dan kemitraan termasuk pembinaan
teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan.
1 PENYUSUNAN STÁNDAR/PEDOMAN BIDANG PENATAAN
BANGUNAN NSPK 2 4 2 1 1 10 3.000 6.750 3.797 2.136 2.403 18.086
2 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENATAAN BANGUNAN
DAN LINGKUNGAN Kab/kota 507 507 507 507 507 507 192.350 224.294 237.630 271.834 304.470 507
Memberdayakan Masyarakat (Melalui PIP2B – Klinik Keciptakaryaan)-Memberikan dukungan Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui kegiatan
pemberdayaan masyarakat.
1 EDUKASI DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI
MASYARAKAT BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN
Kecamatan - 300 300 300 300 1.200 12.400 216.450 243.506 273.945 309.405 1.055.706
TOTAL KEBUTUHAN PAGU 1.299.250 2.622.881 3.220.334 4.864.465 3.264.231 15.271.161
PENUTUP
REVITALISASI
744 KAWASAN TEMATIK PERKOTAAN
Rp 8.018.050.000.000 Rp 3.259.840.000.000
Kebutuhan Anggaran APBN
Rp 4.758.210.000.000
GAP
Diperlukan upaya bersama
1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Provinsi
3. Kabupaten/Kota
4. Swasta (dunia usaha)
5. Perguruan tinggi
6. Komunitas
• Pinjaman/ Hibah
• CSR
• PPP
TERIMAKASIH