rancangan rpjmn 2015 2019

Embed Size (px)

Text of rancangan rpjmn 2015 2019

  • Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 1

    BAB 1ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH NASIONAL

    2015 - 2019

    1.1 Kerangka Pengembangan WilayahIsu utama pembangunan wilayah nasional1 saat ini adalahmasih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjanganpembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan KawasanTimur Indonesia (KTI). Hal ini tercermin salah satunya dari kontribusiPDRB terhadap PDB, yang mana selama 30 tahun (1983-2013),kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari80 persen terhadap PDB.GAMBAR 1.1

    PERAN WILAYAH/PULAU DALAMPEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1983-2013 (PERSEN)

    Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan utamapembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepatpengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Oleh karenaitu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorongtransformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi,Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjagamomentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.1 Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat,ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan (PPNo. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)

  • 2 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

    Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebutbertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia,peningkatan efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatankapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan infrastrukturyang terpadu dan merata; serta penyelenggaraan tata kelolapemerintahan yang baik. Kerangka Pengembangan Wilayah untukmempercepat dan memperluas pembangunan wilayah tersebut adalahsebagai berikut:1. Mendorong percepatan pembangunan pusat-pusatpertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utamapertumbuhan (engine of growth), di masing-masing pulau,terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensidan keunggulan daerah. Industrialisasi perlu didorong untukmengolah bahan mentah, agar dapat meningkatkan nilaitambah serta menciptakan kesempatan kerja baru.2. Kedepan, secara khusus akan dilakukan pula percepatanpembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan)dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim,yaitu peningkatan produksi perikanan; pengembangan energidan mineral kelautan; pengembangan kawasan wisata bahari;dan kemampuan industri maritim dan perkapalan.3. Dikarenakan adanya keterbatasan dana pemerintah, makatidak semua wilayah dapat dikembangkan pada saat yangbersamaan. Oleh karena itu, perlu dipilih pusat-pusatpertumbuhan yang mempunyai komoditas prospektif (nilaitambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja tinggi),terutama yang berada di masing-masing koridor ekonomi.Selain itu, prioritas juga akan diberikan pada pengembangankawasan pesisir yang mempunyai sumber daya kelautan danjasa maritim.4. Investasi Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Swasta perludioptimalkan pada klaster-klaster industri untuk memicudampak penggandanya (multiplier effect) pada daerahsekitarnya, termasuk di wilayah-wilayah tertinggal.5. Upaya peningkatan pembangunan ekonomi di semua pusatpertumbuhan tersebut, harus tetap mengacu Rencana TataRuang Wilayah dan menggunakan Kajian Lingkungan HidupStrategis (KLHS) sebagai pedoman untuk menjagakeseimbangan alam dan kelangsungan keserasian ekosistemdan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, diharapkandapat diciptakan pertumbuhan yang inklusif yang dapatmenjangkau seluruh wilayah dan masyarakat dengan tetapmenjaga keberlanjutan di masa depan.

  • Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 3

    6. Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerahsekitarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yangterintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu,khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, baikperhubungan laut maupun udara, termasuk jaringan informasidan komunikasi, serta pasokan energi, sehingga terciptakonektivitas nasional, baik secara domestik maupun secarainternasional (locally integrated, internationally connected).Prioritas khusus akan diberikan pada peningkatan fungsi danperan perhubungan laut sebagai pengembangan poros maritim.7. Untuk memperlancar distribusi logistik barang, jasa, daninformasi, pemerintah pusat dan daerah, maupun melalui kerjasama dengan dunia usaha, termasuk BUMN, berupaya untuk (a)menurunkan biaya transaksi logistik (transaction cost); (b)mengurangi ekonomi biaya tinggi; (c) menurunkan rata-ratadwelling time (waktu tunggu kapal di pelabuhan); (d)mengembangan sistem logistik dan distribusi secara elektronik,terutama untuk proses pre-clearance sampai dengan postclearance; dan (e) optimalisasi perijinan ekspor-impor secaraterintegrasi dan elektronik antar sektor.8. Selain itu, perlu dilakukan pula peningkatan kemampuan SDMdan Iptek untuk mendukung pengembangan klaster-klasterindustri. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dancerdas (skilled labor) merupakan modal utama untuk merintisterbangunnya proyek-proyek besar di setiap klaster industri.9. Dari sisi regulasi, Pemerintah secara berkelanjutan terusberupaya untuk menciptakan dan meningkatkan iklim usahadan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.Pemerintah perlu melakukan deregulasi (debottlenecking)terhadap beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaaninvestasi. Fasilitasi dan katalisasi secara bertahap akan terusdiberikan oleh Pemerintah melalui pemberian insentif fiskaldan non fiskal.10. Pemerintah secara berkelanjutan perlu berupaya untukmeningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakanantar Kementerian/Lembaga dan antaraKementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah.Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu bersinergi danmeningkatkan kualitas belanjanya sehingga menjadi stimulusbagi berkembangnya usaha dan investasi di daerah.11. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor,perlu dilakukan peningkatkan dan penguatan kapasitaskelembagaan pemerintah daerah termasuk kejelasan

  • 4 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

    pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintahprovinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatankapasitas aparatur, kelembagaan, dan keuangan pemerintahdaerah.12. Untuk menghindari timbulnya kesenjangan baru antarawilayah koridor ekonomi dengan wilayah sekitarnya di setiappulau, maka pembangunan daerah tertinggal, termasuk desatertinggal, perlu ditingkatkan dengan melakukanpemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasilokal ke wilayah pertumbuhan, dan percepatan pemenuhaninfrastruktur dasar.13. Pada saat yang bersamaan diperlukan percepatan peningkatanpembangunan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kotalayak huni yang aman dan nyaman; hijau yang berketahananiklim dan bencana; cerdas; dan mempunyai daya saing kota.Disamping itu, diperlukan juga peningkatan pembangunankawasan perdesaan yang bertujuan untuk mewujudkankemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiridan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi,dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomikota-desa.14. Selain daripada itu, akan dilakukan pula penanganan kawasanperbatasan yang ditujukan untuk mewujudkan kawasanperbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat,berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasanperbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (securityapproach) dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraanmasyarakat (prosperity approach).15. Karena hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki risikotinggi terhadap bencana, maka risiko bencana tersebut perludikelola atau diminimalkan.Pada akhirnya diharapkan dapat tercapai pengurangankesenjangan antar wilayah antara KBI dan KTI. Kerangkapengembangan wilayah secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar1.1 dan Gambar 1.2.

  • Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 5

    GAMBAR 1.2KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH

    Sumber : Bappenas, 20141.2 Tema Pengembangan WilayahPengembangan wilayah didasarkan pada pembagian 7 (tujuh)wilayah pembangunan, yaitu: Wilayah Papua, Wilayah Maluku, WilayahNusa Tenggara, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Jawa-Bali dan Wilayah Sumatera. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional danRencana Tata Ruang Wilayah Pulau menjadi acuan utama dalammengendalian tata ruang, serta pencegahan dampak negatif terhadaplingkungan akibat pemanfaatan ruang.

  • 6 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

    GAMBAR 1.3SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN HINTERLAND

    Sumber : Bappenas, 2014

  • Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 7

    Pengembangan wilayah berdasarkan pada potensi dankeunggulan daerah, serta lokasi geografis yang strategis di masing-masing pulau. Adapun tema pengembangan wilayah di setiap pulauadalah sebagai berikut :1. Pembangunan Wilayah Pulau Papua sebagai "lumbungpangan melalui pengembangan industri berbasis komoditaspadi, jagung, kedelai, kacang tanah, sagu, ubi, sayur dan buah-buahan, serta pengembangan peternakan dan tanaman non-pangan, seperti tebu, karet, dan kelapa sawit; percepatanpembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melaluipengembangan pariwisata bahari; serta lumbung energi diKawasan Timur Indonesia melalui pengembangan minyak, gasbumi, dan tembaga."2. Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku sebagai"produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional denganpercepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim(kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditasperikanan; serta pengembangan industri pengolahan berbasisnikel, dan tembaga."3. Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara sebagai"pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembanganindustri Meeting, Incentive, Convetion, Exhibition (MICE);penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunanperekonomian berbasis maritim (kelautan) melaluipengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut;pengembangan industri berbasis peternakan terutama sapi,jagung; serta pengembangan industri man