212

bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019
Page 2: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019
Page 3: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019
Page 4: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019
Page 5: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019
Page 6: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019
Page 7: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Pendahuluan LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Page 8: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Pendahuluan LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

2

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Background Study Penyiapan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

pada tahun 2013, Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM melakukan

serangkaian kegiatan untuk menyiapkan rancangan RPJMN 2015-2019 pada

tahun 2014. Rancangan yang disusun menggambarkan keberlanjutan dari

seluruh proses pembangunan jangka panjang yang mencakup:

a. Berbagai kebijakan dan program yang selama ini sudah diagendakan

dalam RPJMN 2010-2014, dan masih perlu dilanjutkan pada periode

2015-2019;

b. Berbagai kebijakan dan program yang belum diagendakan dalam RPJMN

2010-2014, namun sudah diidentifikasi dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; dan

c. Berbagai kebijakan dan program baru, yang sama sekali belum

diagendakan di dalam RPJMN 2010-2014 dan RPJPN 2005-2025.

Materi untuk rancangan rencana pembangunan pada butir a dan b di atas

disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan

amanat dari RPJPN 2005-2025. Sementara itu materi kebijakan dan program

baru yang di dalam rancangan RPJMN 2015-2019 disusun berdasarkan hasil

analisis kebutuhan penanganan isu-isu dan tangangan pembangunan terkini dan

ke depan, serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode 2014-

2019. Bahan dasar dari seluruh materi di atas diperoleh dari Background Study

RPJMN 2015-2019 dan disempurnakan berdasarkan berbagai analisis dan proses

konsultasi lanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

1.2. RUJUKAN DALAM PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019

Penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019 menggunakan beberapa rujukan

yaitu: (i) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); (ii) Peraturan

Page 9: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Pendahuluan LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

3

Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional; (iii) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019; (iv) UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang

RPJPN Tahun 2005-2025; (v) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010

tentang RPJMN 2010-2014; (vi) hasil Background Study penyiapan RPJMN 2015-

2019; (vii) Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L)

tahun 2015-2019; dan (viii) visi dan misi Presiden periode 2015-2019.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, proses penyusunan

RPJMN melibatkan proses yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan

tanggap terhadap perubahan. Dalam kerangka SPPN, proses penyusunan

RPJMN diharapkan dapat mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan,

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antarDaerah,

antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan

Daerah, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Selain itu, RPJMN

diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan, yang

didukung tercapainya penggunaan sumber daya alam secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan. UU No. 25 Tahun 2004 juga mengatur proses

atau tahapan perencanaan/penyusunan rencana pembangunan nasional yang

mencakup (i) penyusunan rencana; (ii) penetapan rencana; (iii) pengendalian

pelaksanaan rencana; dan (iv) evaluasi pelaksanaan rencana.

Tahap-tahapan perencanaan ini secara operasional diatur dan dijelaskan

lebih lanjut di dalam PP No. 40 Tahun 2006 dan Permen PPN/Ka Bappenas No. 1

Tahun 2014. Pada PP No. 40 Tahun 2006 dijelaskan bahwa penyiapan rancangan

awal RPJMN dilaksanakan dengan menggunakan RPJPN yang sedang berjalan,

rancangan rencana pembangunan secara teknokratik, serta visi, misi, dan

program prioritas Presiden. Rancangan rencana pembangunan teknokratik

Page 10: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Pendahuluan LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

4

disusun berdasarkan gambaran kerangka ekonomi makro, serta rencana

pembangunan sektoral dan kewilayahan, yang dihasilkan dari analisis atau

evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMN yang sedang berjalan dan aspirasi

masyarakat.

Di dalam Permen PPN/Ka. Bappenas No. 1 Tahun 2014, pengaturan

penyusunan RPJMN 2015-2019 mencakup tahan-tahapan (i) penyusunan kajian

pendahuluan (Background Study); (ii) pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014;

(iii) penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik; (iv)

penyusunan rancangan awal RPJMN 2015-2019; (v) penyusunan rancangan

RPJMN 2015-2019; (vi) penyusunan rancangan akhir RPJMN 2015-2019; (vii)

penetapan RPJMN 2015-2019; dan (viii) pelaksanaan sosialisasi RPJMN 2015-

2019. Tahapan ketiga sampai dengan keenam merupakan bagian dari proses

penyusunan RPJMN 2015-2019 yang difasilitasi melalui kegiatan ini.

Cakupan RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program

Presiden yang disusun berdasarkan RPJPN 2005-2025, yang memuat strategi

pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan

lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta

kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMN 2015-2019 juga menjamin keterkaitan dan

konsistensi perencanaan pembangunan sehingga cakupan dan pencapaian dari

RPJMN 2010-2014 juga menjadi salah satu rujukan. Hal ini juga dimaksudkan

memahami kebijakan di bidang UMKM dan koperasi yang saat ini dilaksanakan

dan mengidentifikasi kebutuhan terhadap kebijakan baru yang dapat

meningkatkan dan melengkapi kebijakan yang ada. Dalam bidang UMKM dan

koperasi, RPJMN 2010-2014 mencakup strategi pembangunan kompetensi

inovasi dan teknologi sehingga dapat lebih berperan dalam mendukung

Page 11: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Pendahuluan LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

5

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan posisi

tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan terlembaga melalui

perkoperasian. Strategi tersebut dilengkapi dengan perbaikan lingkungan usaha

yang dibutuhkan untuk peningkatan daya saing koperasi dan UMKM,

peningkatan akses kepada sumber daya produktif, serta peningkatan kapasitas,

kompetensi, dan produktivitas usaha. Pelaksanaan strategi tersebut secara

operasional difokuskan pada upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM

melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan

partisipatif, yang didukung peningkatan peran lembaga-lembaga swasta

dan masyarakat; penyediaan regulasi/kebijakan nasional dan daerah

yang mendukung pemberdayaan KUMKM; serta penghapusan pungutan

yang menghambat perkembangan usaha KUMKM.

2. Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM

melalui pengembangan produk KUMKM yang berkualitas, inovatif dan

kreatif untuk bersaing di pasar domestik dan mancanegara.

3. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM melalui

peningkatan kapasitas dan produktivitas KUMKM, yang didukung

pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kewirausahaan dan

kompetensi yang tinggi; dan meningkatan jumlah wirausaha baru yang

didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem.

4. Peningkatan Akses Usaha Mikro dan Kecil kepada Sumber Daya

Produktif melalui peningkatan kapasitas usaha mikro dan kecil untuk

meningkatkan produktivitasnya dan mengembangkan usahanya secara

berkelanjutan melalui dukungan akses ke sumber daya produktif seperti

bahan baku, lahan, tenaga kerja, dan modal/pembiayaan, serta sumber

daya usaha lainnya seperti informasi, teknologi, dan pasar.

5. Penguatan Kelembagaan Koperasi melalui pengembangan praktik

berkoperasi yang sesuai prinsip dan asas koperasi; serta meningkatkan

Page 12: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Pendahuluan LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

6

peran koperasi dalam memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan

peningkatan kesejahteraan anggota.

Pelaksanaan kelima fokus prioritas tersebut dapat periode 2010-2014

memperhatikan skala prioritas dan efektivitas pendanaannya. Namun isu dan

tantangan yang perlu ditangani sangat beragam karena pemberdayaan koperasi

dan UMKM bersifat lintas baik dari sisi sektor, bidang usaha dan lokasi. Salah

satu contoh tantangan yang belum dapat ditangani secara efektif yaitu

pelibatan dan kerja sama di antara pemangku kepentingan dalam mendukung

peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha koperasi dan UMKM.

Pelaksanaan kelima fokus kebijakan tersebut juga diharapkan dapat

memperkuat kebijakan keberpihakan bagi koperasi dan UMKM. Namun di sisi

lain, semangat keberpihakan tersebut belum disertai dengan semangat untuk

membangun kemandirian koperasi dan UMKM. Bantuan yang diberikan

Pemerintah bagi koperasi dan UMKM juga belum dapat memastikan bahwa

koperasi dan UMKM dapat meningkatkan manfaat dari bantuan tersebut secara

berkelanjutan. Penguatan kelembagaan, dukungan regulasi, dan keterbatasan

sistem pemantauan dan evaluasi, terutama dari sisi basis data, menjadikan

pemberdayaan koperasi dan UMKM selama ini belum dapat dibuktikan hasilnya

secara akurat.

Berbagai temuan dan pembelajaran dari proses dan hasil pelaksanaan

RPJMN 2010-2014 menjadi perhatian sekaligus masukan di dalam proses

penyusunan rancangan RPJMN 2015-2019. Masukan tersebut dapat digunakan

untuk memperbaiki atau mengganti kebijakan yang ada dan belum efektif, atau

menyusun kebijakan yang baru.

Berbagai rujukan tersebut ditambah dengan hasil Background Study

Penyiapan RPJMN menjadi bahan baku bagi penyusunan rancangan awal

RPJMN 2015-2019. Kementerian/Lembaga kemudian menggunakan rancangan

awal RPJMN 2015-2019 untuk menyusun rancangan awal Renstra K/L tahun

Page 13: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Pendahuluan LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

7

2015-2019. Pada tahap penyusunan RPJMN 2015-2019, Kementerian yang

membidangi koperasi dan UKM belum menyusun rancangan awal Renstra tahun

2015-2019. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya struktur organisasi internal

Kementerian sehingga penyusunan program dan kegiatan masih didasarkan

pada hasil Background Study dan antisipasi struktur organisasi Kementerian

yang baru.

1.3. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Penyiapan Rancangan RPJMN 2015-2019 Bidang

UMKM dan Koperasi adalah:

a. Menyusun rancangan strategi, arah kebijakan, program, rencana aksi

dan sasaran pembangunan UMKM dan koperasi dalam lima tahun ke

depan secara terukur dan komprehensif;

b. Menyusun dokumen strategi pembangunan UMKM dan koperasi dalam

RPJMN 2015– 2019; dan

c. Membangun komitmen pemangku kepentingan melalui berbagai

pembahasan mengenai rancangan strategi, arah kebijakan, program,

rencana aksi dan sasaran pembangunan UMKM dan koperasi dalam

tahun 2015-2019.

1.4. KELUARAN

Hasil dari kegiatan ini yaitu berupa dokumen rancangan RPJMN 2015-

2019 di bidang UMKM dan koperasi yang memberi gambaran komprehensif

mengenai kebijakan dan program yang mampu mengarahkan upaya dan proses

pembangunan UMKM dan koperasi yang tepat sasaran, dan dengan dampak

yang berkelanjutan pada tahun 2015-2019.

Page 14: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Pendahuluan LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

8

1.5. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan RPJMN 2015-2019 di

bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM ini mencakup:

a. Penyiapan rencangan awal rencana pembangunan yang mencakup

penyusunan rancangan strategi, arah kebijakan, program, rencana aksi

dan sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam periode 2015-

2019;

b. Penyiapan rancangan rencana kerja;

c. Optimalisasi pelibatan pemangku kepentingan dalam penyempurnaan

rancangan RPJMN, yang salah satunya difasilitasi melalui musyawarah

perencanaan pembangunan;

d. Penyempurnaan rancangan RPJMN berdasarkan penjabaran dari visi,

misi dan program Presiden pada periode 2015-2019;

e. Penyusunan kerangka pendanaan, kerangka regulasi dan kerangka

kelembagaan dalam periode 2015-2019 yang akan menjadi rujukan bagi

perhitungan dukungan sumber daya, dan pelaksanaan tata kelola yang

baik dari kebijakan, program dan rencana aksi yang didukung komitmen

dan kerja sama pemangku kepentingan; dan

f. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan penyiapan rancangan RPJMN 2015-2019 Bidang UMKM dan

Koperasi terdiri dari 6 (enam) bab yaitu pendahuluan, metodologi, penyusunan

Page 15: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Pendahuluan LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

9

rancangan teknokratik RPJMN 2015-2019, penyusunan rancangan awal RPJMN

2015-2019, penyusunan rancangan akhir RPJMN 2015-2019, dan penutup.

a. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan maksud dan tujuan, keluaran, ruang lingkup dan

sistematika penyiapan rancangan RPJMN 2015-2019. Penjelasaan juga

mencakup rujukan yang digunakan untuk menyusun rancangan RPJMN

2015-2019, yang mencakup rancangan teknokratis, rancangan awal dan

rancangan akhir. Bab ini juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai

struktur laporan dan penyajian masing-masing bab.

b. METODOLOGI

Bab ini menjelaskan mengenai kerangka penyiapan RPJMN 2015-2019

berdasarkan Permen PPN/Ka. Bappenas No. 1 Tahun 2014. Prosedur

penyiapannya juga melibatkan beberapa perwakilan dari pemangku

kepentingan dalam rangka menyempurnakan rancangan RPJMN yang

ada dan membangun kesepahaman dan komiteman dari pemangku

kepentingan untuk rancangan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan

target RPJMN 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi.

c. RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019

Bab ini menjelaskan materi dan proses yang digunakan untuk menyusun

rancangan rencana pembangunan UMKM dan koperasi secara

teknokratik. Secara umum, materi yang digunakan yaitu hasil evaluasi

RPJMN 2010-2014, amanat RPJPN 2005-2025 dan hasil Background

Study di bidang UMKM dan koperasi. Rancangan teknokratik ini juga

disosialisasikan dan dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan

dalam rangka menjaring masukan dan aspirasi untuk menyempurnakan

rancangan yang telah disusun.

d. RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019

Page 16: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Pendahuluan LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

10

Bab ini menjelaskan mengenai proses penyusunan rancangan awal

RPJMN 2015-2019 di bidang UMKM dan koperasi yang mencakup

penyesuaian dan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMN 2015-

2019 berdasarkan visi, misi dan program prioritas Presiden periode 2015-

2019. Hasilnya menjadi bagian dari dokumen rancangan awal RPJMN

2015-2019 yang disampaikan kepada Presiden untuk kemudian dibahas

di dalam Sidang Kabinet. Kepakatan mengenai rancangan awal RPJMN

akan menjadi dasar bagi K/L untuk menyusun rancangan Renstra K/L

2015-2019.

e. RANCANGAN AKHIR RPJMN 2015-2019

Bab ini menjelaskan rancangan akhir RPJMN 2015-2019 yang telah

disempurnakan melalui serangkaian proses yaitu (i) penyelarasan dengan

kebijakan K/L sebagaimana yang dituangkan dalam rancangan Renstra

K/L 2015-2019; (ii) pertemuan tiga pihak kerangka regulasi yang

melibatkan Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, dan K/L terkait

masing-masing bidang pembangunan; (iii) pertemuan tiga pihak yang

melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan dan K/L untuk membahas

dan menyempurnakan rancangan awal RPJMN 2015-2019 dan rancangan

Renstra K/L 2015-2019; (iii) konsultasi publik yang melibatkan pemangku

kepentingan di tingkat pusat dan daerah melalui forum musyawarah

perencanaan pembangunan jangka menengah nasional (Musrenbang

JMN) yang dilaksanakan secara kewilayahan dan di tingkat pusat; (iv)

perhitungan kebutuhan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan

prioritas; dan (v) penyusunan rancangan akhir RPJMN 2015-2019.

f. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan ini yang menyajikan

ringkasan pembelajaran dari proses penyusunan rancangan RPJMN

2015-2019 sebagai masukan bagi penyusunan rancangan RPJMN dan

Page 17: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Pendahuluan LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

11

rencana pembangunan lainnya pada periode berikutnya, baik tahunan

maupun jangka menengah dan panjang.

Page 18: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Metodologi LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

12

BAB 2

METODOLOGI

2.1. CAKUPAN DAN PERISTILAHAN UMUM

Page 19: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Metodologi LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

13

Bab ini menjelaskan mengenai kerangka penyiapan RPJMN 2015-2019

berdasarkan Permen PPN/Ka. Bappenas No. 1 Tahun 2014. Proses penyiapan

RPJMN juga melibatkan beberapa perwakilan dari pemangku kepentingan

dalam rangka menyempurnakan rancangan RPJMN yang ada dan membangun

kesepahaman dan komitmen dari pemangku kepentingan untuk rancangan

sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan target RPJMN 2015-2019 Bidang

UMKM dan Koperasi. Penjelasan akan diawali dengan peristilahan umum yang

digunakan dalam proses penyusunan RPJMN dan dokumen rencana juga

diuraikan untuk menjadi rujukan dalam laporan ini.

Beberapa peristilahan umum yang digunakan dalam laporan ini yaitu:

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia. Pembangunan Nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh

semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. RPJMN

merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima

tahun. Kajian Pendahuluan (Background Study) merupakan analisis berbagai

kebijakan RPJMN berjalan yang menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan

kebijakan yang menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Rancangan

Teknokratik RPJMN. Evaluasi RPJMN merupakan penilaian terhadap hasil

capaian kinerja pembangunan dan identifikasi berbagai permasalahan yang

belum terselesaikan pada periode RPJMN berjalan, serta tindak lanjut yang

direkomendasikan sebagai bahan perumusan dan perbaikan kebijakan/program

kegiatan RPJMN berikutnya. Rancangan Rencana Pembangunan Secara

Teknokratik adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode

dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan

mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana

berikutnya. Rancangan Awal RPJMN merupakan dokumen RPJMN yang disusun

Page 20: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Metodologi LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

14

berdasarkan RPJPN, visi, misi dan program prioritas Presiden, dan Rancangan

Teknokratik RPJMN.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Isu strategis adalah kondisi atau

hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat

penting, mendasar, berjangka menengah/panjang, dan bersifat sebagai

pengungkit untuk mencapai sasaran nasional.

Kerangka Ekonomi Makro adalah gambaran perekonomian secara

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal untuk periode jangka menengah

yang direncanakan. Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan

regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku

masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan

bernegara. Musrenbang merupakan forum antarpelaku dalam rangka menyusun

rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Trilateral

Meeting adalah pertemuan tiga pihak antara Kementerian Perencanaan,

Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga dalam rangka

meningkatkan kesepahaman dalam pencapaian sasaran pembangunan dan

menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Arah kebijakan merupakan penjabaran misi dan memuat strategi yang

merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah

dalam rangka mencapai sasaran yaitu perubahan kondisi sosial masyarakat yang

ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Strategi merupakan cara yang

digunakan untuk melaksanakan arah kebijakan yang telah ditetapkan, yang

berisikan program-program.

Program lintas adalah program yang bersifat mewadahi kegiatan-

kegiatan prioritas yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu

Page 21: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Metodologi LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

15

dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional yang bersifat

lintas program, lintas K/L, lintas bidang atau lintas wilayah. Program adalah

instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh

instansi/lembaga pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang disertai

penyediaan alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan

oleh instansi pemerintah. Kegiatan adalah bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian untuk

pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya untuk menghasilkan keluaran

(output) dalam bentuk barang dan jasa.

Masukan (input) adalah sumber daya yang diperlukan untuk melakukan

kegiatan yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output).

Pengertian output atau sasaran kegiatan yaitu barang atau jasa yang dihasilkan

oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran

dan tujuan program dan kebijakan. Hasil (outcome) atau sasaran program adalah

segala sesuatu yang dihasilkan dari suatu program yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan. Dampak (impact) adalah

pernyataan perubahan pada masyarakat seperti apa yang ingin dituju sebagai

akibat dari hasil pembangunan yang tercapai dan bersifat jangka menengah

atau jangka panjang.

Trilateral Meeting merupakan forum koordinasi yang melibatkan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian

Keuangan dan K/L, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM, yang

bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengganggaran yang

akan dituangkan dalam dokumen RPJMN 2015-2019.

Rancangan RPJMN merupakan dokumen RPJMN yang disusun dengan

menggunakan Rancangan Awal RPJMN dan hasil penelaahan Rancangan

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L). Renstra K/L adalah

Page 22: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Metodologi LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

16

dokumen perencanaan K/L untuk periode lima tahun. Rancangan Akhir RPJMN

merupakan dokumen RPJMN yang telah disempurnakan untuk ditetapkan

menjadi RPJMN dengan Peraturan Presiden (Perpres).

2.2. METODOLOGI PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019

Proses atau tahapan penyusunan RPJMN2015-2019 pada tahun 2014

dapat dijelaskan sesuai diagram pada Gambar 2.1. Tahap-tahapannya secara

lebih terinci adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019

Materi atau input untuk penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN

2015-2019 berasal dari hasil Background Study Penyiapan RPJMN 2015-

2019, hasil evaluasi RPJMN 2010-2014, dan hasil penjaringan aspirasi

masyarakat. Ketiga materi tersebut diperoleh dari kegiatan Background

Study Penyiapan RPJMN 2015-2019 yang dilaksanakan pada tahun 2013.

Background Study dilaksanakan dengan melibatkan beberapa pakar

Gambar 2.1 Proses Penyusunan RPJMN 2015-2019

Page 23: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Metodologi LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

17

Sumber: Lampiran Juklak No. 3/Juklak/Sesmen/06/2014yang telah disesuaikan dengan

kebutuhan kegiatan penyusunan RPJMN 2015-2019 bidang UMKM dan koperasi

dengan cakupan topik-topik bahasan yang berkaitan dengan aspek-

aspek pemberdayaan UMKM dan koperasi yaitu aspek sumber daya

manusia (SDM), pembiayaan, produksi, pemasaran, dan kelembagaan/

koperasi. Evaluasi RPJMN 2010-2014 dilaksanakan melalui dua metode

yaitu (i) evaluasi yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Evaluasi

Kinerja Pembangunan yang berfokus pada pencapaian target-target

prioritas nasional pada periode 2010-2014; dan (ii) evaluasi mandiri yang

difokuskan pada kualitas dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan

hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan UMKM dan

koperasi, yang mencakup prioritas nasional, bidang dan K/L. Hasil

evaluasi dicakup menjadi bahan masukan dalam penyusunan Background

Study RPJMN 2015-2019.

Page 24: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Metodologi LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

18

Sementara itu, penjaringan aspirasi yang menjadi bagian dari proses

penyusunan Rancangan Teknokratik dibatasi pada proses diskusi dan

konsultasi dengan pemangku kepentingan kunci di tingkat pusat.

Pemangku kepentingan (stakeholders) kunci ini terdiri dari Kementerian

Koperasi dan UKM yang merupakan Kementerian utama yang memiliki

tugas pokok dan fungsi pemberdayaan Koperasi dan UKM. Kementerian

lain yang dilibatkan yaitu Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki

tugas pokok/fungsi pembinaan usaha berdasarkan sektor dan

kewilayahan, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian

Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Komunikasi

dan Informasi. Pembahasan juga melibatkan unit-unit di Bappenas yang

menjadi mitra perencanaan dari K/L stakeholders utama pemberdayaan

UMKM dan koperasi. Khusus di bidang UMKM dan koperasi, penyusunan

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 juga mempertimbangkan

dokumen Masterplan Pemberdayaan Koperasi dan Masterplan

Pemberdayaan UMKM Tahun 2015-2024 yang telah disusun oleh

Kementerian Koperasi dan UKM.

Hasil penggabungan rekomendasi dari Background Study Penyiapan

RPJMN 2015-2019, evaluasi RPJMN 2010-2014, penjaringan aspirasi dan

Masterplan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015-2024

dirumuskan dalam bentuk narasi isu strategis, sasaran, serta arah dan

strategi kebijakan yang menjadi bagian dari Buku I dan II Rancangan

Teknokratik RPJMN 2015-2019.

2. Konsultasi Publik dan Penjaringan Aspirasi

Page 25: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Metodologi LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

19

Konsultasi publik dan penjaringan aspirasi dilakukan melalui pertemuan

dengan para pemangku kepentingan yang mencakup pakar di bidang

UMKM dan koperasi, K/L terkait, Pemerintah Daerah, serta perwakilan

dari perguruan tinggi, asosiasi UMKM, asosiasi dan gerakan koperasi,

dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Penjaringan aspirasi

dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah, dan difokuskan pada

penyempurnaan Rancangan Teknokratik. Di tingkat pusat, beberapa

pembahasan memiliki topik pilihan tertentu untuk memfokuskan

penajaman, perbaikan atau penyempurnaan rancangan pada masing-

masing bagian, misalnya bagian isu strategis (permasalahan dan

tantangan), sasaran dan arah kebijakan, program dan rencana tindak,

indikator/target dan anggaran, dll. Hal ini dimaksudkan juga sebagai

upaya untuk meningkatkan pemahaman dan membangun kesepakatan

dengan pemangku kepentingan tentang konsep-konsep baru yang

ditawarkan di dalam rancangan RPJMN 2015-2019. Sementara itu,

konsultasi dan penjaringan aspirasi di tingkat daerah dilaksanakan

melalui pembahasan umum tentang Rancangan Teknokratik RPJMN

2015-2019. Pembahasan di daerah melibatkan perwakilan dari Pemda,

perguruan tinggi setempat, dan asosiasi. Hasilnya konsultasi dan

penjaringan aspirasi ini menjadi masukan bagi penyempurnaan

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019.

3. Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

Rancangan Teknokratik yang sudah disempurnakan berdasarkan hasil

konsultasi dan penjaringan aspirasi publik kemudian diolah lebih lanjut

dengan melakukan penyesuaian dengan amanat RPJPN 2005-2025 serta

visi, misi dan program prioritas Presiden terpilih periode 2014-2019.

Amanat dari RPJPN 2005-2025 yang digunakan merupakan amanat yang

langsung berkaitan dengan bidang UMKM dan koperasi. Sementara itu

amanat dari visi, misi dan program prioritas Presiden terpilih diambil dari

Page 26: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Metodologi LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

20

bagian-bagian yang berhubungan langsung dan tidak langsung/relevan

(akan berdampak atau dipengaruhi) dengan bidang UMKM dan koperasi.

Hasil olahan mencakup penyesuaian rancangan pada bagian sasaran,

arah kebijakan, strategi, dan program prioritas. Pada tahap ini juga

disusun matrik rencana tindak jangka menengah yang memuat

penjabaran program prioritas Presiden menjadi kegiatan dan output

yang telah dilengkapi dengan rancangan indikator serta target,

anggaran, lokasi dan K/L penanggung jawab. Rancangan kegiatan

sebagai penjabaran dari program Prioritas Presiden juga disusun dengan

mempertimbangkan restrukturisasi program dan kegiatan berdasarkan

hasil evaluasi kapasitas dan efektivitas pelaksanaan di tahun-tahun

sebelumnya. Selain itu, penyusunan program, kegiatan, indikator dan

target juga mempertimbangkan desain pelaksanaannya yang tidak saja

mencakup besaran pendanaan yang dibutuhkan, namun juga

mekanisme pelaksanaan termasuk kebutuhan dukungan kerja sama

dengan pemangku kepentingan terkait.

Hasilnya yaitu Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 menjadi dokumen

RPJMN 2015-2019 pertama yang diserahkan kepada Presiden untuk

dibahas dalam sidang Kabinet dan menjadi pendoman atau acuan bagi

penyusunan Rancangan Renstra K/L 2015-2019. Peluncuran Rancangan

Awal RPJMN 2015-2019 dilakukan bersamaan dengan acara Rapat

Koordinasi Pembangunan di Tingkat Pusat (Rakorbangpus) RPJMN.

4. Penelaahan Renstra K/L 2015-2019

Tahapan ini mencakup penelaahan terhadap Renstra 2015-2019 yang

disusun K/L, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM sesuai bidang UMKM

dan koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM menggunakan Rancangan

Page 27: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Metodologi LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

21

Awal RPJMN 2015-2019 untuk menyusun Renstra masing-masing untuk

periode 2015-2019. Proses ini tidak menjadi bagian dari kegiatan

penyiapan RPJMN 2015-2019, namun hanya hasilnya menjadi bahan

telaahan dalam rangka penyempurnaan RPJMN 2015-2019.

Secara umum, Renstra Kementerian Koperasi dan UKM disusun

berdasarkan rancangan Renstra yang disusun secara teknokratik

(mencakup hasil/ rekomendasi dari background study, evaluasi

pelaksanaan Renstra pada periode sebelumnya, dan penjaringan aspirasi

masyarakat). Rancangan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM juga

disusun berdasarkan kesepakatan dengan Pemda mengenai pembagian

tugas masing-masing dalam pencapaian sasaran nasional di bidang

UMKM dan koperasi. Renstra mencakup penjabaran visi dan misi

Presiden di bidang UMKM dan koperasi dalam bentuk arah kebijakan,

strategi, program dan kegiatan prioritas, serta berpedoman pada

Rancangan Awal RPJMN 2015-2019. Rancangan Renstra Kementerian

Koperasi dan UKM kemudian disampaikan kepada Menteri PPN/

Bappenas.

Renstra Kementerian Koperasi dan UKM ditelaah terkait penerjemahan

program prioritas Presiden pada rancangan kegiatan, indikator, target

dan indikasi kebutuhan pendanaan Kementerian Koperasi dan UKM

untuk periode jangka menengah, serta konsistensinya dengan

Rancangan Awal RPJMN 2015-2019. Hasilnya digunakan untuk bahan

penyempurnaan baik Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 maupun

Rancangan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019.

5. Penyusunan Rancangan RPJMN 2015-2019

Hasil penelaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM menjadi

bahan dasar bagi penyusunan Rancangan RPJMN 2015-2019 yang

mencakup struktur RPJMN yang lebih lengkap yaitu narasi dan matrik

Page 28: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Metodologi LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

22

untuk Buku I dan Buku II, serta narasi Buku III. Kegiatan ini tidak

mencakup penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019 yang mencakup

rencana pembangunan jangka menengah kewilayahan. Penyusunan

narasi dan matrik disesuaikan dengan format yang telah ditetapkan.

Hasilnya yaitu Rancangan RPJMN 2015-2019 yang digunakan untuk

pelaksanaan Musrenbang Regional, Musrenbangnas dan pertemuan tiga

pihak (Trilateral Meeting).

6. Musrenbangnas dan Trilateral Meeting

Penyelenggaraaan Musrenbangnas RPJMN 2015-2019 diawali dengan

penyelenggaraan musrenbang secara regional dimana isu-isu strategis

dan program prioritas dibahas melalui proses partisipatif yang

melibatkan unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat dalam

rangka menyempurnakan Rancangan RPJMN 2015-2019. Direktorat

Pemberdayaan Koperasi dan UKM terlibat dalam musrenbang regional

untuk Provinsi-provinsi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Musrenbangnas RPJMN 2015-2019 dilaksanakan sebagai penutup

rangkaian musrenbang yang melibatkan Presiden, Wakil Presiden,

Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan Kepala Lembaga Non

Kementerian, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Bappeda, perwakilan

Masyarakat, perwakilan Perguruan Tinggi dan Perwakilan Negara-

negara mitra pembangunan. Sama halnya dengan musrenbang regional,

hasil musrenbangnas digunakan sebagai bahan penyempurnaan

Rancangan RPJMN 2015-2019 dan sebagai bahan untuk pembahasan

pada Trilateral Meeting.

Trilateral Meeting RPJMN 2015-2019 diselenggarakan untuk membangun

kesepahaman mengenai kebijakan dan sasaran pengembangan UMKM

dan koperasi dalam jangka menengah dalam rangka pencapaian visi dan

misi Presiden, serta menyempurnakan Rancangan RPJMN 2015-2019

Page 29: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Metodologi LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

23

dan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019. Trilateral

Meeting melibatkan perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas,

Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pembahasan difokuskan pada rancangan program, kegiatan, indikator

dan target, serta penanggung jawab. Sementara itu kebutuhan anggaran

untuk jangka menengah dan lokasi pelaksanaan kegiatan masih dalam

status indikasi. Khusus untuk kebutuhan anggaran, pembahasannya

masih didasarkan pada proyeksi perhitungan tahun dasar (baseline), dan

apabila kebutuhan yang dibahas melebihi proyeksi baseline, maka

kebutuhan tambahan tersebut dituangkan dalam catatan terpisah. Hasil

Trilateral Meeting dituangkan dalam dokumen laporan Trilateral Meeting

RPJMN 2015-2019.

7. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019

Hasil musrenbangnas dan konfirmasi dari tiga Kementerian yang terlibat

dalam Trilateral Meeting menjadi bahan penyusunan Rancangan Akhir

RPJMN 2015-2019 disusun berdasarkan hasil Trilateral Meeting.

Beberapa penyesuaian juga dilakukan berkaitan dengan struktur narasi

dan matrik RPJMN, serta target dan anggaran berdasarkan pagu

indikatif jangka menengah. Penyesuaian juga dilakukan untuk

memastikan bahwa rancangan pagu yang tersedia melingkupi tidak saja

pendanaan untuk program-program pembangunan, namun juga

program-program rutin/generik. Pemutakhiran untuk kesempatan

terakhir dapat dilakukan untuk sasaran, arah kebijakan, strategi,

program, kegiatan, indikator, target dan anggaran dari Rancangan

RPJMN 2015-2019. Hasilnya merupakan Rancangan Akhir RPJMN 2015-

2019 yang akan dibahas pada tingkat Kabinet melalui Sidang Kabinet

untuk mendapat masukan dan disempurnakan lebih lanjut. Dokumen

Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 ini merupakan tujuan akhir dari

kegiatan penyiapan RPJMN 2015-2019 ini.

Page 30: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Metodologi LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

24

Page 31: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

25

BAB 3

RANCANGAN TEKNOKRATIK

RPJMN 2015-2019

3.1. REKOMENDASI BACKGROUND STUDY PENYIAPAN RPJMN 2015-2019

Page 32: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

26

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 disusun dengan

menggunakan bahan dari hasil Background Study Penyiapan RPJMN 2015-2019

yang mencakup penerjemahan amanat RPJPN 2005-2025, hasil evaluasi RPJMN

2010-2014, hasil penjaringan aspirasi masyarakat, dan hasil analisis kebutuhan

kebijakan baru sesuai perkembangan UMKM dan koperasi. Rancangan

Teknokratik RPJMN 2015-2019 juga menggunakan Masterplan Pemberdayaan

Koperasi dan Masterplan Pemberdayaan UMKM Tahun 2015-2024 yang disusun

oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai sumber bahan masukan

pelengkap. Hasil dari Background Study yang dilaksanakan pada tahun 2013

diuraikan sebagai berikut.

Background Study Penyiapan RPJMN 2015-2019 merekomendasikan

bahwa skenario pemberdayaan UMKM dan koperasi perlu mengedepankan isu

strategis peningkatan daya saing. Dalam konteks UMKM, isu daya saing

berkaitan dengan kondisi UMKM dengan skala usaha yang terbatas yang

menyebabkan (i) rendahnya posisi tawar UMKM untuk mengakses sumber daya

produktif dan pasar; (ii) terbatasnya kontribusi UMKM dalam perekonomian,

terutama pada kelompok usaha kecil dan menengah; dan (iii) ketimpangan

kontribusi dari sektor-sektor produksi dibandingkan dengan sektor jasa. Kondisi

dimana sebagian besar kegiatan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia

masih bertumpu pada usaha-usaha berskala mikro dan kecil juga berdampak

pada ketimpangan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

Dalam konteks koperasi, isu daya saing berkaitan dengan kendala

rendahnya daya saing koperasi yang berkaitan dengan skala usahanya yang

cukup beragam dari skala mikro, kecil dan menengah. Meskipun koperasi dapat

menjadi solusi untuk meningkatkan skala usaha dan posisi tawar UMKM yang

berujung pada peningkatan daya saing UMKM, namun kapasitas koperasi untuk

mewujudkan peran tersebut masih sangat terbatas. Penanganan isu daya saing

Page 33: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

27

koperasi juga berkaitan dengan masalah-masalah UMKM yang menjadi

anggotanya baik dari kelompok produsen, pedagang maupun konsumen.

Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, peningkatan daya saing

UMKM dan koperasi perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran

penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan

daya saing UMKM yang berkaitan dengan misi penanggulangan kemiskinan

dilaksanakan melalui perbaikan produktivitas dan nilai tambah produk

khususnya bagi usaha mikro yang sebagian besar mencakup masyarakat

berpendapatan rendah. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan,

serta perkembangan usahanya secara berkelanjutan. Di sisi lain, peningkatan

daya saing UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan

melalui fasilitasi bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar

dalam perekonomian nasional. Fasilitasi tersebut dapat mencakup peningkatan

inovasi, penerapan standardisasi dan sertifikasi kualitas proses produksi dan

produk, dan peningkatan jangkauan pasar, termasuk ekspor. UMKM juga dapat

diperkuat perannya di pasar domestik melalui penurunan biaya transaksi dan

promosi penggunaan produk dalam negeri.

Khusus untuk peningkatan daya saing koperasi, upaya-upaya yang perlu

dilakukan yaitu mendorong koperasi menjadi lebih mandiri melalui peningkatan

dan penguatan partisipasi anggota koperasi untuk mengembangkan usaha

bersama. Upaya ini diharapkan dapat meningkatan peran koperasi sebagai

wadah bagi penciptaan efisiensi usaha, peningkatan posisi tawar, dan

peningkatan jangkauan pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan oleh

anggotanya. Dampak yang diharapkan yaitu peningkatan kesejahteraan

anggota koperasi baik secara ekonomi maupun sosial yang selanjutnya akan

berkontribusi pada pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan. Selain itu,

perbaikan kinerja usaha anggota koperasi juga diharapkan dapat mendorong

kemandirian koperasi yang berlanjut pada peningkatan daya saing koperasi.

Page 34: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

28

Selain peningkatan partisipasi anggota, koperasi juga perlu diperkuat

kelembagaannya. Hal ini dapat dilakukan melalui modernisasi tata kelola

kelembagaan dan usaha koperasi sehingga dapat merespon perubahan pasar

dengan cepat. Koperasi juga dapat diperkuat manajemennya untuk menjadi

pengelola sentra dan organisasi klaster.

Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi juga perlu diperkuat melalui

perluasan keterlibatan UMKM dan koperasi dalam jaringan produksi dan

pemasaran, baik regional, nasional maupun internasional. Perbaikan tata kelola

dan kinerja kelembagaan UMKM dan koperasi menjadi faktor penentu dalam

pemanfaatan peluang pengembangan kemitraan, termasuk yang berbasis

inovasi, investasi dan ekspor.

Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi juga diharapkan dapat

berdampak pada perbaikan struktur pelaku usaha di Indonesia, terutama untuk

mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini penting

untuk mengoptimalkan pengembangan bidang-bidang usaha tertentu yang

akan lebih efisien untuk dijalankan dalam skala kecil dan menengah. UKM juga

memiliki kapasitas yang lebih baik dibandingkan dengan usaha mikro terutama

dalam merespon peluang investasi, kemitraan atau kerja sama usaha, dan

perbaikan peraturan, serta perubahan pasar yang dinamis. Penguatan UKM juga

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan sumber daya alam dan

sumber daya tenaga kerja yang ada secara optimal. Dalam hal ini, UKM dapat

menjadi avalis atau off-taker bagi usaha mikro yang mendominasi populasi

pelaku usaha di sektor-sektor primer, serta memfasilitasi pengolahan produk

primer menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Peningkatan

kapasitas UKM juga diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dunia usaha

dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi, yang ditandai dengan

keterbukaan dan peningkatan persaingan pasar. Berbagai upaya penanganan

isu daya saing UMKM dan koperasi tersebut diharapkan dapat mendukung

Page 35: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

29

pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang berfokus pada pencapaian daya saing

kompetitif berdasarkan kemampuan sumber daya alam, SDM dan Iptek.

Kerangka kebijakan yang digunakan dapat dirangkum dalam suatu

skenario peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam lima tahun ke

depan seperti diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Kebijakan pemberdayaan UMKM diarahkan untuk meningkatkan skala

UMKM dalam rangka penguatan pasar domestik dan pengembangan

keunggulan global. Kebijakan difokuskan pada upaya-upaya:

a. peningkatan produktivitas UMKM terutama berkaitan dengan kualitas

sumber daya manusia (SDM), akses ke pembiayaan dan layanan

keuangan lainnya, serta penyediaan insentif fiskal dan non fiskal;

b. peningkatan inovasi dan penerapan standarisasi proses produksi dan

produk/jasa UMKM;

c. peningkatan kapasitas kelembagaan usaha melalui penguatan

kemitraan berbasis rantai nilai dan rantai pasok; dan

d. peningkatan jangkauan pemasaran produk dan jasa UMKM;

Gambar 3.1. Skenario Kebijakan Peningkatan Daya Saing UMKM dan

Koperasi pada 2015-2019

Page 36: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

30

Sumber: Background Study Penyiapan RPJMN 2015-2019

2. Kebijakan pemberdayaan koperasi diarahkan untuk meningkatkan tata

kelola usaha koperasi yang difokuskan pada upaya-upaya:

a. peningkatan dan penguatan kontribusi anggota dalam memajukan

usaha koperasi sehingga terbangun kemandirian koperasi; dan

b. modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka

memperkuat kapasitas koperasi untuk berperan secara optimal dalam

pasar domestik dan internasional.

Skenario kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi ke

depan juga disusun berdasarkan potensi yang dimiliki oleh UMKM dan koperasi.

Potensi terbesar UMKM saat ini yaitu populasinya yang besar, serta karakteristik

organisasi dan usahanya yang fleksibel. Populasi UMKM yang besar merupakan

modal untuk berkontribusi pada pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB),

penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan skala produksi dan pemasaran.

Fleksibilitas organisasi, tata kerja dan pengelolaan usaha UMKM juga memberi

kemudahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Kapasitas

Page 37: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

31

UMKM umumnya dibangun dari sumber daya lokal (bahan baku, pengetahuan,

keterampilan, dan tenaga kerja) juga menjadikan usahanya dapat menghasilkan

produk yang terjangkau bagi masyarakat. Potensi tersebut menjadikan UMKM

dapat berkontribusi besar dalam penguatan pasar domestik, khususnya dalam

penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Sementara itu sebagai organisasi yang berbasis anggota, koperasi dapat

menggunakan kekuatan partisipasi anggotanya untuk membangun kemandirian

dan kemajuan usaha. Koperasi juga dapat mengembangkan skala yang

memadai untuk UMKM yang bergabung menjadi anggotanya. Cara ini akan

memungkinkan koperasi untuk meningkatkan efisiensi usaha bersama mulai

dari pengadaan, produksi sampai pemasaran. Dengan misi ekonomi dan

sosialnya, koperasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan modal sosial

masyarakat serta kesempatan kerja bagi masyarakat.

Pengembangan UMKM dan koperasi juga didukung ketersediaan

payung hukum, sumber daya alam dan SDM. Struktur peraturan yang ada sudah

memberikan koridor yang jelas mengenai penyediaan dukungan bagi

perkembangan UMKM dan koperasi ke depan. Ketersediaan sumber daya alam

dan skala permintaan yang besar (populasi penduduk yang besar) juga menjadi

faktor eksternal pendukung bagi perkembangan UMKM. Adanya budaya

gotong-royong juga menjadi cikal bakal bagi perkembangan koperasi. Potensi

UMKM dan koperasi juga dapat dilihat dari adanya dukungan dari berbagai

pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait pengembangan

usaha baru dan penguatan UMKM dan koperasi di berbagai sektor dan wilayah.

Namun efektivitas penggunaan berbagai potensi dan sumber daya

tersebut masih membutuhkan penanganan berbagai masalah dan tantangan

yang dihadapi oleh UMKM dan koperasi. beberapa permasalahan umum yang

perlu dicermati adalah sebagai berikut:

Page 38: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

32

1. Struktur pelaku usaha nasional masih didominasi oleh usaha mikro yang

informal dan memiliki akses ke sumber daya, kapasitas SDM, serta

kontribusi yang terbatas;

2. Penurunan kontribusi UMKM dalam pembentukan produk domestik

bruto (PDB) di sektor-sektor dengan jumlah UMKM yang besar yaitu

sektor pertanian dan perdagangan. Kondisi ini juga menunjukkan

kontribusi UMKM dalam peningkatkan nilai tambah di sektor-sektor

produktif masih rendah;

3. Populasi dan kontribusi PDB usaha kecil dan menengah yang rendah

mengkonfirmasi masalah missing middle dalam struktur pelaku usaha;

4. Kesenjangan yang melebar antara produktivitas per unit UMKM dan

usaha besar, dan antar UMKM di berbagai sektor;

5. Partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah dan kontribusinya dalam

ekspor terus mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir;

6. Kontribusi UMKM dalam investasi masih lebih rendah dibandingkan

dengan usaha besar; dan

7. Koperasi belum berperan optimal dalam peningkatan efisiensi dan posisi

tawar anggotanya.

Ketujuh permasalahan tersebut perlu ditangani secara komprehensif

dengan memperhatikan masalah-masalah spesifik terkait SDM, produksi dan

pemasaran, pembiayaan, kelembagaan dan iklim usaha (lihat Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Permasalahan Teknis yang dihadapi UMKM dan koperasi

Aspek Permasalahan

SDM 1. Rendahnya kapasitas pemilik/pengusaha yang berkaitan dengan keterbatasan pendidikan, pengalaman, keterampilan, kapasitas inovasi, akses ke informasi, akses kepelatihan, dan pemahaman tentang hukum dan peraturan;

2. Orientasi usaha yang rendah, yang berkaitan dengan (i)

Page 39: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

33

Aspek Permasalahan

keterbatasan motivasi usaha, orientasi pasar, akses ke informasi pasar, dan keinginan untuk terus berkembang; (ii) masih berorientasi produksi; dan (iii) penghindaran kompleksitas dan resiko usaha;

3. Pola pengelolaan usaha yang masih tradisional, yang berkaitan dengan karakteristik usaha perorangan, tenaga kerja keluarga/ terbatas, belum ada pembagian kerja dan pemisahan urusan keluarga dan usaha, rendahnya kapasitas manajerial, rendahnya kapasitas pengelolaan keuangan; dan status usaha informal;

4. Terbatasnya kapasitas untuk memanfaatkan potensi lokal yang berkaitan dengan masalah pemahaman tentang potensi lokal, rendahnya kreativitas, hambatan budaya dan pola kerja, kurangnya keterampilan dan pengalaman, kurangnya akses ke lembaga pendidikan dan pelatihan, dan rendahnya kompetensi kewirausahaan;

5. Rendahnya kemampuan inovasi yang ditunjukkan dengan (i) pengembangan produk hanya bersifat inkremental atau bergantung pada pesanan konsumen; (ii) akses yang terbatas pada sumber informasi tentang inovasi; (iii) kurangnya adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan (iv) kurangnya pembiayaan untuk mendukung inovasi;

6. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman UMKM dan koperasi akan layanan keuangan sehingga lebih mengandalkan sumber layanan keuangan informal;

7. Kurang efektifnya pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha yang berwawasan wirausaha, pasar dan inovasi;

Produksi dan

Pemasaran

1. Rendahnya kapasitas dan kualitas produksi yang berkaitan dengan rendahnya kontinuitas produksi, investasi yang kurang efisien, tingkat penerapan teknologi yang rendah, diversifikasi, kualitas dan nilai tambah produk yang rendah, dan keterbatasan kapasitas koperasi produksi;

2. Terbatasnya akses ke pasar yang berkaitan dengan keterbatasan akses informasi harga dan pasar, jangkauan dan infrastruktur pemasaran, ketergantungan pada perantara, dan keterbatasan kapasitas koperasi pemasaran;

3. Terbatasnya jumlah UMKM dan koperasi yang terhubung dengan jaringan usaha berbasis rantai nilai, yang dipengaruhi oleh rendahnya jumlah kemitraan antara UMKM dan koperasi dan usaha besar, rendahnya jumlah UMKM dan koperasi yang tergabung dalam jaringan produksi global, dan keterbatasan peran koperasi dalam menjalin kemitraan;

4. Kurang efektifnya insentif untuk penerapan teknologi karena banyak yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan UMKM dan koperasi;

Page 40: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

34

Aspek Permasalahan

5. Terbatasnya kapasitas UMKM dan koperasi untuk ekspor yang berkaitan dengan (i) keterbatasan informasi mengenai karakteristik pasar, prosedur ekspor dan perbankan di negara tujuan ekspor; (ii) kualitas produk dan pengemasan yang rendah; (iii) rendahnya inovasi produk; (iv) keterbatasan respon terhadap pembeli internasional; dan (v) keterbatasan pembiayaan ekspor;

Pembiayaan 1. Terbatasnya aset dan permodalan UMKM dan koperasi, terutama pada usaha mikro dan wirausaha baru;

2. Terbatasnya skema pembiayaan yang bisa mengakomodir model usaha UMKM dan koperasi, terutama di perdesaan, dan bagi kelompok usaha mikro dan wirausaha baru;

3. Terbatasnya akses ke sumber pembiayaan, terutama perbankan yang berkaitan dengan keterbatasan jangkauan lembaga keuangan, prosedur dan biaya kredit, kapasitas SDM lembaga keuangan untuk menilai kelayakan dan resiko kredit UMKM dan koperasi, kerja sama pembiayaan antar lembaga keuangan,informasi mengenai kelayakan usaha UMKM dan koperasi, dan pengetahuan dan pemahaman UMKM dan koperasi mengenai layanan keuangan;

4. Terbatasnya kapasitas dan informasi pembiayaan non perbankan yang berkaitan dengan keterbatasan kapasitas lembaga keuangan bukan bank, skema pembiayaan non bank, dan informasi mengenai pembiayaan non bank;

Kelembagaan

dan Iklim

Usaha

1. Rendahnya tata kelola kelembagaan usaha yang berkaitan dengan (i) belum optimalnya peran koperasi dalam menggerakkan perekonomian lokal, rendahnya profesionalisme koperasi; dan (ii) rendahnya pengorganisasian dan pengelolaan sentra dan klaster UMKM;

2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai potensi koperasi karena citra koperasi yang kurang baik, tingginya intervensi pemerintah dalam pengembangan koperasi dan kurangnya peran gerakan koperasi dalam pemasyarakat dan penguatan koperasi;

3. Iklim usaha yang belum kondusif, yang berkaitan dengan keterbatasan insentif untuk formalisasi usaha, variasi jenis dan tata cara perizinan usaha, rendahnya perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat, dan tingginya biaya transaksi akibat rendahnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan;

4. Rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah karena koordinasi dan sinergi baik dalam pelaksanaan dan pemantauan kebijakan dan program belum dilaksanakan dengan baik;

Sumber: Background Study Penyiapan RPJMN 2015-2019

Page 41: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

35

Dalam lima tahun mendatang, UMKM dan koperasi juga menghadapi

berbagai tantangan sebagai dampak dari perubahan lingkungan eksternal baik

di dalam maupun luar negeri. Perubahan lingkungan eksternal di dalam negeri

dipengaruhi oleh perubahan ketersediaan sumber daya alam (SDA) dan populasi

yang menimbulkan peluang pengembangan produk baru, ancaman terhadap

ketersediaan bahan baku, peningkatan/penurunan permintaan, perubahan tren

pasar, dan ketersediaan tenaga kerja atau calon pengusaha, terutama yang

terdidik. Perubahan lingkungan di dalam negeri juga dipengaruhi oleh kualitas

peraturan, kebijakan, serta konsistensi pelaksanaan dan pengendaliannya,

termasuk penegakan hukum. Hal ini sangat penting untuk menjamin kesetaraan

berusaha, persaingan usaha yang sehat.

Berkaitan dengan lingkungan eksternal, tantangan yang dihadapi oleh

UMKM dan koperasi di satu sisi dapat berupa pemanfaatan peluang usaha,

termasuk kerja sama usaha, dalam kondisi perekonomian global yang semakin

terbuka. Di sisi lain, tantangan global tersebut juga dapat menimbulkan

ancaman bagi keberlanjutan usaha UMKM dan koperasi karena globalisasi

membawa persaingan yang semakin intensif. Persaingan tidak hanya

ditimbulkan dari masuknya barang-barang produksi negara lain, namun juga

melalui aliran investasi. Selain itu, gejolak perekonomian global, seperti yang

terjadi pada tahun 2008-2009, membutuhkan adanya respon yang tepat

mengingat sebagian UMKM dan koperasi memiliki pasar yang khas di beberapa

negara yang mengalami krisis. Kondisi ini berdampak pada keberlanjutan

produksi dan pasar UMKM dan koperasi.

Tabel 3.2. Sasaran dan Indikator Peningktatan Daya Saing UMKM dan

Koperasi pada Tahun 2015-2019

Sasaran Indikator

1. Meningkatnya Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM

Page 42: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

36

kontribusi

UMKM dan

koperasi dalam

perekonomian

Pertumbuhan kontribusi KUMKM dalam pembentukan PDB

Pertumbuhan kontribusi KUMKM dalam ekspor non migas

Pertumbuhan kontribusi KUMKM dalam pembentukan modal

tetap/investasi

2. Meningkatnya

daya saing

UMKM

Tingkat produktvitas UMKM

Proporsi UMKM yang formal/teregistrasi

Proporsi UMKM yang mengakses layanan keuangan formal

Proporsi UMKM yang menerapkan teknologi

Proporsi UMKM yang menerapkan standardisasi & sertifikasi

produk

Proporsi UMKM yang tergabung dalam kemitraan atau jaringan

produksi

Tingkat daya saing UMKM per provinsi

3. Meningkatnya

usaha baru

yang

berpotensi

tumbuh dan

inovatif

Pertumbuhan wirausaha baru

Proporsi technopreneur

Pertumbuhan output UMKM di sektor-sektor unggulan

Pertumbuhan jumlah wirausaha baru/usaha mikro di wilayah

dengan tingkat kemiskinan tinggi

4. Meningkatnya

tata kelola dan

daya saing

koperasi

Jumlah unit dan anggota koperasi aktif

Proporsi koperasi aktif yang melaksanakan RAT

Proporsi koperasi berkualitas

Jumlah koperasi yang masuk Global Cooperative 300 List

Pertumbuhan volume usaha koperasi

Sumber: Background Study Penyiapan RPJMN 2015-2019

Penanganan permasalahan dan tantangan terkait isu strategis

peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam lima tahun mendatang perlu

diarahkan untuk mewujudkan sasaran-sasaran (lihat Tabel 3.2):

Page 43: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

37

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian. Sasaran ini

menggambarkan perbaikan kontribusi UMKM pada perekonomian yang

saat ini cenderung menurun terutama kontribusi PDB dan ekspor. Selain

itu, kontribusi UMKM dalam investasi juga masih perlu didorong.

Kontribusi UMKM dalam perekonomian juga mencakup kontribusi dari

UMKM yang berbadan hukum koperasi. Selama ini kontribusi koperasi

dalam perekonomian belum dapat diukur secara terpisah dari UMKM.

Indikator yang tersedia bagi koperasi hanya berkaitan dengan jumlah

tenaga kerja di koperasi (manajer dan karyawan) yang mencerminkan

peran koperasi dalam penciptaan lapangan kerja.

2. Meningkatnya daya saing UMKM. Sasaran ini berkaitan dengan hasil

penanganan masalah produktivitas UMKM yang memiliki kesenjangan

yang tinggi dengan usaha besar, dan antar sektor. Perbaikan dari sisi nilai

tambah dan pendapatan UMKM juga perlu dilakukan. Perbandingan

pertumbuhan PDB dan investasi UMKM selama ini menunjukkan bahwa

UMKM memiliki kapasitas yang jauh lebih rendah dalam menciptakan

pendapatan dibandingkan dengan usaha besar. Pencapaian sasaran ini

juga ditentukan dari kapasitas UMKM untuk mengakses sumber daya

produktif, menerapkan teknologi, standardisasi dan sertifikasi, serta

mengembangkan kemitraan yang menguntungkan. Kejelasan legalitas

UMKM juga perlu ditingkatkan karena hal ini menjadi prasyarat untuk

peningkatan posisi tawar UMKM;

3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif.

Sasaran ini merupakan sintesis dari kebutuhan untuk memasok populasi

UMKM dengan usaha-usaha baru yang potensial dan berdaya saing.

Kebijakan dan program perlu diarahkan untuk mendukung tumbuhnya

wirausaha yang memiliki kelayakan usaha yang tinggi, kapasitas yang

besar untuk terus berkembang, serta kapasitas inovasi yang ditunjukkan

dengan daya adaptasi dan kreativitas yang tinggi sehingga mampu

Page 44: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

38

merespon perubahan pasar secara tepat. Sasaran ini juga berkaitan

dengan sasaran pengurangan angka kemiskinan yang menjadi amanat

RPJPN 2005-2025, sehingga pencapaian sasaran ini diharapkan

mencakup berkembangnya wirausaha baru potensial di wilayah-wilayah

dengan angka kemiskinan yang tinggi; dan

4. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi. Sasaran ini

diharapkan menggambarkan kapasitas, skala dan kinerja koperasi yang

lebih baik sebagai hasil dari penataan kelembagaan koperasi, perbaikan

tata kelola dan akuntabilitas kelembagaan dan usaha koperasi,

peningkatan partisipasi anggota, dan perbaikan usaha koperasi.

Berdasarkan sasaran tersebut di atas, maka arah kebijakan yang perlu

ditempuh dalam tahun 2015-2019 adalah “Peningkatan daya saing UMKM dan

koperasi untuk memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan

membangun keunggulan global”. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa upaya

yang perlu ditempuh dalam ranga meningkatkan daya saing UMKM dan

koperasi perlu ditujukan untuk mengoptimalkan potensi UMKM dan koperasi

dan perannya dalam memperkuat struktur dan kinerja perekonomian.

Ketahanan perekonomian domestik yang dimaksud menggambarkan kondisi

perekonomian yang kokoh, stabil, tumbuh tinggi, dan mampu memberi

kesempatan bagi pertumbuhan yang adil antar sektor, wilayah dan kelompok.

Keadilan ekonomi tersebut mencerminkan pelaksanaan misi RPJPN 2005-2025

yaitu pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Arah kebijakan ini juga

menunjukkan bahwa kapasitas UMKM dan koperasi yang lebih tinggi

merupakan salah satu modal penting yang dapat diberdayakan untuk

membangun keunggulan kompetitif, termasuk pada tataran global. Arah

kebijakan tersebut juga telah sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025 dan tema

RPJMN 2015-2019. Arah kebijakan tersebut di atas akan dilaksanakan melalui

lima strategi yaitu:

Page 45: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

39

1. Peningkatan kompetensi SDM UMKM dan koperasi, di antaranya

melalui pengembangan kewirausahaan dan penyediaan insentif bagi

tumbuhnya technopreneur, peningkatan kompetensi teknis dan

manajemen SDM UMKM dan koperasi, dan peningkatan ketersediaan

layanan usaha terpadu;

2. Perluasan akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan yang akan

dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan dan invoasi skema

pembiayaan baik yang berbasis perbankan dan lembaga non bank,

penguatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan lembaga keuangan mikro

(LKM), penyediaan insentif untuk mengembangkan skema penjaminan

usaha bagi UMKM dan koperasi, pengembangan sistem penilaian kredit

dan infomasi debitur yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai jenis

lembaga keuangan termasuk KSP dan LKM, serta pengembangan kerja

sama pembiayaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank;

3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKM

dan koperasi, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui

pengembangan dan penguatan produk unggulan, peningkatan inovasi dan

penerapan teknologi, standardisasi, dan sertifikasi, penyediaan insentif

bagi tumbuhnya trading house bagi UMKM dan koperasi, dan penyediaan

informasi pasar;

4. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, yang akan dilaksanakan di

antaranya melalui pengembangan kemitraan usaha yang berbasis rantai

nilai baik yang melibatkan kerja sama antar UMKM dan koperasi, maupun

antara UMKM dan koperasi dengan usaha besar/investor, serta revitalisasi

dan modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi; dan

5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi, di

antaranya melalui penataan regulasi untuk meningkatkan kepastian dan

perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi, pendaftaran usaha untuk

Page 46: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

40

memperkuat status legalitas UMKM, dan penyediaan insentif dan

penegakan hukum terkait perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi.

Kelima strategi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rancangan

rencana tindak peningkatan daya saing UMKM dan koperasi pada tahun 2015-

2019 seperti terdapat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Rancangan Rencana Tindak Peningkatan Daya Saing UMKM dan

Koperasi pada Tahun 2015-2019

No. Rencana Tindak

Strategi: Peningkatan kompetensi SDM UMKM dan koperasi

1. Pengembangan wirausaha yang terpadu dengan dukungan pelatihan,

pembiayaan, pendampingan, serta kerja sama antara pemerintah, swasta,

perguruan tinggi dan masyarakat;

2. Perluasan jangkauan pemasyarakatan kewirausahaan terutama bagi generasi

muda dan tenaga kerja terdidik dan terampil dalam rangka mengembangkan

potensi lokal;

3. Penyediaan skema pelatihan dan pendampingan khusus bagi usaha mikro untuk

perbaikan orientasi, keterampilan, dan manajemen usaha;

4. Peningkatan kompetensi SDM UMKM dan koperasi melalui berbagai pelatihan

pada aspek kepemimpinan, kewirausahaan, tata kelola usaha yang baik (good

corporate governance), manajemen keuangan, keterampilan teknis, pemasaran,

ekspor dan desain;

5. Pengembangan technopreneur melalui penguatan inkubator bisnis dan

technopark dalam bentuk (i) perbaikan manajemen; serta (ii) fasilitasi prasarana,

komersialisasi produk dan pengurusan paten, yang didukung kerja sama antara

pemerintah, swasta,perguruan tinggi dan masyarakat;

6. Peningkatan kapasitas inovasi UMKM dan koperasi melalui (i) peningkatan

akses ke sumber daya dan tenaga kerja terampil; (ii) pelatihan inovasi bagi

UMKM dan koperasi pemula, tumbuh dan mapan; (iiii) fasilitasi agglomerasi,

klasterisasi, spesialisasi dan kemitraan; (iv) penguatan jaringan dan kemitraan

Page 47: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

41

No. Rencana Tindak

informasi dan sumber inovasi; (v) pemanfaatan paten bersama; (vi)

pengembangan mentor dan mitra bisnis dari kalangan UMKM dan koperasi

sendiri; dan (vii) pembentukan pusat inovasi;

7. Peningkatan jangkauan dan kualitas pemasyarakatan dan penyuluhan

perkoperasian bagi masyarakat, termasuk bagi kelompok produsen skala mikro,

generasi muda terdidik, dan kelompok profesi;

8. Peningkatan pemahaman anggota koperasi mengenai praktik berkoperasi yang

sesuai nilai dan prinsip koperasi melalui penguatan peran gerakan koperasi;

9. Perbaikan kurikulum tentang perkoperasian di pendidikan formal yang

didukung penyediaan praktik berkoperasi di sekolah dan perguran tinggi;

10. Peningkatan jangkauan dan kualitas diklat perkoperasian yang berorientasi

pada pengembangan co-operative leaders dan co-operative entrepreneurs;

11. Fasilitasi bagi kaderisasi co-operative entrepreneurs yang akan menjadi

lokomotif pengembangan usaha bersama berbasis produk unggulan yang

melibatkan tokoh atau penggerak koperasi sukses di setiap wilayah melalui

kerja sama dengan gerakan koperasi;

12. Pengembangan modul literasi keuangan bagi SDM UMKM dan koperasi, yang

didukung pendampingan;

13. Peningkatan kompetensi manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Lembaga

Keuangan Mikro (LKM);

14. Revitalisasi dan perbaikan kualitas lembaga diklat UMKM dan koperasi;

15. Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu

(PLUT) bagi UMKM dan koperasi, yang didukung sinergi dan kerja sama

advokasi dan pendampingan antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi

dan masyarakat;

16. Pengembangan skema mentoring usaha bagi UMKM dan koperasi yang

melibatkan usaha menengah dan usaha besar yang sukses terutama dalam

rangka mengembangkan produk unggulan lokal;

Strategi: Perluasan akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan

Page 48: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

42

No. Rencana Tindak

1. Pengembangan arsitektur lembaga keuangan yang mendukung intermediasi

pembiayaan bagi UMKM dan koperasi, termasuk yang berada di wilayah

terpencil dan perbatasan, yang didukung sistem informasi pembiayaan bagi

UMKM dan koperasi;

2. Pengembangan inovasi skema pembiayaan dan layanan keuangan yang sesuai

dengan karakteristik model bisnis UMKM dan koperasi dan wirausaha baru,

termasuk skema pembiayaan yang berbasis prinsip syariah dan pasar modal;

3. Pengintegrasian Sistem Infomasi Debitur untuk perbankan, KSP, LKM, dan

lembaga keuangan lainnya;

4. Peningkatan akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan melalui skema

penjaminan, insentif suku bunga, fasilitasi kerja sama pembiayaan antara

lembaga keuangan besar dengan KSP dan LKM, sertifikasi tanah dan

pengembangan skema clearing house yang didukung studi kelayakan dari model

bisnis UMKM dan koperasi;

5. Penguatan permodalan bagi usaha mikro dan kecil, serta koperasi pemula

melalui skema dana bergulir, program kredit, dan layanan keuangan mikro,

yang disertai dengan pendampingan manajemen keuangan;

6. Fasilitasi akses kredit/pembiayaan ekspor bagi UMKM;

7. Fasilitasi bagi peran lembaga keuangan besar, dan gabungan KSP sekunder,

untuk menjadi lembaga APEX untuk KSP dan LKM;

8. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk pelaksanaan

amanat Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;

9. Fasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi layanan KSP dan

LKM;

10. Penyediaan penjaminan simpanan untuk KSP dan LKM;

11. Peningkatan pengawasan lembaga keuangan melalui pengembangan dan

penguatan lembaga pengawasan KSP dan LKM, serta perbaikan mekanisme

pengawasan perbankan dan lembaga keuangan lainnya;

12. Pengembangan kebijakan pemeringkatan KSP, LKM dan lembaga keuangan

kecil lainnya yang melibatkan kerja sama pemerintah dan dunia usaha;

Page 49: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

43

No. Rencana Tindak

13. Penyediaan kemudahan perizinan dan persyaratan bagi pendirian KSP dan LKM

di perdesaan;

14. Evaluasi dan pengkajian mengenai pengaturan dan pengembangan KSP dan

LKM yang mencakup kajian sektor, struktur permodalan, evaluasi aspek hukum,

dan kerangka pengawasan;

15. Penyediaan insentif bagi usaha menengah dan usaha besar yang menjadi avalis

atau off-taker bagi usaha mikro dan kecil, terutama di perdesaan dan sektor-

sektor primer;

Strategi: Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran

UMKM dan koperasi

1. Fasilitasi bagi UMKM dan koperasi untuk perbaikan bisnis proses, tata kelola

usaha, dan sarana prasarana produksi untuk meningkatkan efisiensi, kapasitas

tumbuh, dan inovasi;

2. Pengembangan komoditas unggulan wilayah berbasis industri kreatif dan blue

ocean strategy;

3. Fasilitasi pengembangan kawasan UMKM berbasis industri kreatif dan inovasi;

4. Penyediaan insentif bagi UMKM dan koperasi untuk berinovasi produk dan

menciptakan ruang pasar baru;

5. Fasilitasi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk usaha mikro dan

kecil melalui skema bantuan yang mengintegrasikan penerapan teknologi tepat

guna, peningkatan akses ke pembiayaan, fasilitasi pemasaran dan

pendampingan usaha;

6. Fasilitasi pengembangan usaha koperasi produksi dalam rangka peningkatan

produktivitas usaha dan nilai tambah bagi usaha skala mikro dan kecil di

berbagai sektor;

7. Peningkatkan akses dan penguasaan UMKM dan koperasi terhadap teknologi

melalui fasilitasi teknologi dan pendampingannya, yang didukung kerja sama

pemerintah, swasta, asosiasi, lembaga litbang dan perguruan tinggi;

8. Penyediaan insentif untuk penerapan teknologi, komersialisasi produk UMKM

dan koperasi, penerapan hak atas kekayaan intelektual (HaKI), perbaikan

pengemasan, sertifikasi produk, serta pengem bangan citra produk UMKM dan

Page 50: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

44

No. Rencana Tindak

koperasi;

9. Fasilitasi peningkatan akses ke pemasaran melalui dukungan sarana prasarana

pemasaran, pameran dan promosi, serta sistem informasi harga dan pasar;

10. Penguatan Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUMKM sebagai trading house

yang dapat memberikan layanan intermediasi antara UMKM dan koperasi dan

pembeli baik dalam maupun luar negeri yang berkaitan dengan promosi,

penjualan produk, pengadaan, dan pengembangan jaringan;

11. Peningkatan partisipasi UMKM dan koperasi dalam ekspor melalui fasilitasi

promosi ekspor, pengembangan trading house, fasilitasi uji coba ekspor;

fasilitasi akses ke pembiayaan ekspor, penyediaan sistem informasi pasar di

negara-negara tujuan ekspor, fasilitasi logistik, dan fasilitasi kemitraan dengan

investor asing;

12. Pengembangan koperasi pemasaran/ distribusi dalam rangka memperkuat

posisi tawar UMKM dan koperasi dalam jalur perdagangan dan distribusi;

13. Peningkatan kapasitas dan posisi tawar UMKM dan koperasi untuk melakukan

negosiasi dengan pemasok dan pembeli melalui pengembangan sistem

negosiasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);

14. Penyediaan advokasi, pendampingan dan fasilitasi bagi UMKM dan koperasi

dalam rangka meningkatkan perannya di pasar ASEAN;

Strategi: Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi

1. Penyediaan insentif dan fasilitasi pengembangan jaringan dan kemitraan usaha

UMKM dan koperasi yang berbasis rantai nilai dan rantai pasok yang melibatkan

mitra di dalam dan luar negeri;

2. Pengembangan sistem bisnis UMKM dalam wadah klaster dan koperasi yang

disertai pengembangan model bisnis dan sistem pendukungnya;

3. Penyiapan UMKM dan koperasi yang memiliki potensi dan kapasitas yang

sesuai untuk membangun kemitraan dengan investor;

4. Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi di klaster dan kawasan industri yang

didukung sarana prasarana, penyediaan trading house, akses ke SDM terampil

dan bahan baku, sistem informasi pasar, dan pengelolaan klaster;

5. Fasilitasi pengembangan konsolidasi usaha (agglomerasi) dan jaringan usaha

Page 51: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

45

No. Rencana Tindak

yang bersifat komplementer di antara UMKM dalam bentuk koperasi atau

klaster dalam rangka pengembangan produk unggulan lokal, peningkatan

efisiensi usaha, serta akses ke sumber daya produktif dan pasar;

6. Pengembangan jejaring koperasi yang berbasis co-opetition, baik horizontal

(klaster) maupun vertikal (konglomerasi);

7. Pembentukan lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah untuk

memantau pelaksanaan kemitraan antar UMKM dan koperasi, dan antara

UMKM dan koperasi dan usaha besar;

8. Fasilitasi perluasan praktek berkoperasi bagi kelompok usaha mikro,

9. Pembinaan dan pendampingan bagi koperasi untuk menyesuaikan organisasi,

permodalan dan usaha sesuai UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian dan

peraturan pelaksanaannya, yang didukung kerja sama dengan gerakan

koperasi;

10. Perbaikan tata kelola dan kelembagaan koperasi yang didukung perbaikan

sistem administrasi badan hukum, peningkatan akuntabilitas melalui

pelaksanaan RAT dan audit, penerapan kebijakan penggabungan, peleburan

dan pembubaran koperasi, serta penegakan peraturan dan sanksi;

11. Revitalisasi usaha koperasi yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan

modernisasi usahanya;

12. Penguatan koperasi yang dijalankan dengan prinsip syariah melalui penyediaan

advokasi dan bimbingan, fasilitasi pembentukan jaringan usaha, dan fasilitasi

pengembangan sistem pendukungnya;

13. Penguatan gerakan koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi

koperasi, meningkatkan penerapan nilai dan prinsip koperasi,

memasyarakatkan koperasi, meningkatkan konsultasi dan advokasi bagi

koperasi, dan meningkatkan kerja sama antar koperasi dan antara koperasi

dengan badan usaha lain;

14. Peningkatan kerja sama antardaerah atau antarklaster UMKM dan koperasi

terkait (i) pertukaran informasi dan data potensi; (ii) produksi; dan (iii)

pengembangan sister city terkait komoditas unggulan yang serupa;

Strategi: Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi

1. Penyempurnaan basis data UMKM dan koperasi yang mencakup data dan

Page 52: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

46

No. Rencana Tindak

informasi berbasis skala usaha, sektor, wilayah,dan kontribusi UMKM dan

koperasi dalam perekonomian;

2. Pengembangan klasitifkasi tingkat perkembangan UMKM dan koperasi yang

didasarkan pada kinerja dan tingkat kesehatan UMKM dan koperasi;

3. Penataan peraturan perundang-undangan di bidang UMKM dan koperasi yang

disertai harmonisasi dengan peraturan lainnya, kelengkapan aturan

operasionalnya, dan penegakannya;

4. Pengembangan dan fasilitasi registrasi UMKM yang didukung perangkat

kelembagaan dan penggunaan sistem berbasis TIK;

5. Penyempurnaan perizinan usaha untuk mendorong formalisasi UMKM dan

koperasi melalui (i) penyederhanaan jenis, persyaratan dan prosedur; (ii)

koordinasi dan harmonisasi peraturan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah; (iii) penerapan sistem pendaftaran tunggal; (iv) penurunan biaya; (v)

perbaikan sistem monev; dan (vi) peningkatan kualitas PTSP;

6. Pengurangan hambatan non-tarif bagi UMKM dan koperasi melalui

penyederhanaan dan harmonisasi peraturan yang berkaitan dengan ekspor,

impor, distribusi, pengadaan, pergerakan pelaku bisnis, standar pelabelan,

pembiayaan, kualifikasi profesional, perlindungan transaksi, dan HaKI;

7. Peningkatan efektivitas penerapan kebijakan perlindungan usaha bagi UMKM

dan koperasi melalui koordinasi dan kerja sama dengan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU), Pemda dan asosiasi;

8. Penataan usaha informal di perkotaan melalui harmonisasi kebijakan tata ruang

dan fasilitasi lokasi usaha, penyediaan pendampingan, dan penguatan

kelembagaan melalui kelompok/ koperasi;

9. Harmonisasi dan perbaikan peraturan dan kebijakan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah untuk mendorong agglomerasi dan pengembangan klaster

UMKM dan koperasi, terutama untuk mendukung pengembangan produk

unggulan di luar pulau Jawa;

10. Peningkatan efektivitas penerapan kebijakan kemitraan, investasi terkait

pencadangan usaha bagi UMKM dan koperasi, dan pengadaan barang dan jasa

pemerintah, yang didukung penegakannya;

11. Pengembangan kebijakan dan skema restrukturisasi UMKM dan koperasi untuk

mengantisipasi dan mengatasi dampak bencana dan krisis usaha/ ekonomi yang

Page 53: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

47

No. Rencana Tindak

mencakup (i) riset adaptasi model bisnis UMKM dan koperasi terhadap gejolak

perekonomian; (ii) sistem cepat tanggap dalam bentuk pelayanan satu pintu;

(iii) skema bantuan likuiditas sementara dalam periode krisis dan restrukturisasi

hutang UMKM dan koperasi pascakrisis; dan (iv) skema pemulihan usaha yang

didukung kerja sama pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat;

12. Peningkatan kualitas penelitian UMKM dan koperasi melalui pelaksanaan riset

kebijakan dan teknis dari aspek-aspek pemberdayaan UMKM dan koperasi pada

tataran makro, meso dan mikro yang mencakup pengembangan SDM,

pembiayaan, produksi, pemasaran, kelembagaan dan iklim usaha;

13. Peningkatan partisipasi UMKM dan koperasi dalam proses konsultasi dan dialog

dengan pemerintah dalam rangka penyusunan dan perbaikan kebijakan UMKM

dan koperasi;

14. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dalam rangka peningkatan

efektifitas program pemberdayaan UMKM dan koperasi yang didasarkan pada

matriks organisasi dan program-program unggulan, serta rencana kerja

bersama, yang didukung forum koordinasi yang melibatkan perwakilan

pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan

media massa;

15. Penguatan fasilitasi bagi UMKM dan koperasi yang disediakan pemerintah dan

pemerintah daerah melalui pendekatan yang tersistem dan dilengkapi dengan

aturan/kebijakan operasional dan standar baku pelaksanaannya;

16. Peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi program pemberdayaan

UMKM dan koperasi dalam rangka pengukuran pencapaian, perbaikan desain

dan cakupan program;

17. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan

program dan kegiatan pemberdayaan UMKM dan koperasi di daerahnya;

Sumber: Background Study Penyiapan RPJMN 2015-2019

Pola pelaksanaan dari ketujuh puluh enam rekomendasi rencana aksi

tersebut perlu memperhitungkan kebutuhan pendanaan, kapasitas pelaksanaan

dan mekanisme pelaksanaannya. Secara umum, Background Study RPJMN

2015-2019 merumuskan pola pelaksanaan rencana aksi peningkatan daya saing

Page 54: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

48

UMKM dan koperasi perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan

(stakeholders) baik dari sektor publik (Pemerintah Pusat dan Daerah), swasta

(UMKM dan koperasi, usaha besar, BUMN, dan asosiasi), masyarakat (organisasi

kemasyarakatan, perguruan tinggi, dll.), dan kerja sama dengan mitra

pembangunan internasional. Pemerintah Pusat dan Daerah menjalankan peran

sebagai (i) regulator melalui penyusunan, pengendalian dan penegakan

peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan UMKM dan

koperasi; (ii) katalis dengan menyediakan berbagai insentif dan inisitatif

(program dan kegiatan) yang diarahkan untuk aspek-aspek pemberdayaan

UMKM dan koperasi yang belum bisa disediakan pasar, atau oleh UMKM dan

koperasi secara mandiri; dan (iii) fasilitator dengan menyediakan dukungan

intermediasi bagi peningkatan akses UMKM dan koperasi ke sumber daya

produktif, informasi, keterampilan, pasar dan kemitraan, serta bagi peningkatan

kapasitas dan jangkauan sistem pendukung UMKM dan koperasi. Stakeholders

lainnya akan melengkapi peran Pemerintah khususnya yang berkaitan dengan

penguatan sistem pendukung, penyediaan dukungan peningkatan kapasitas dan

kelembagaan bagi UMKM dan koperasi, riset dan pengembangan, dan

pemberian umpan balik kepada Pemerintah untuk perbaikan regulasi,

kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan UMKM dan koperasi.

Gambar 3.2. Konsep Koordinasi dan Sinergi K/L dan Pemda dalam

Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi pada Tahun 2015-2019

Page 55: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

49

Sumber: Direktorat Pemberdayaan KUMKM (2012)

Koordinasi dan sinergi antar K/L dan dengan Pemda dalam peningkatan

daya saing UMKM dan koperasi diharapkan dapat mengurangi ego sektoral,

sehingga berbagai program dan kegiatan pengembangan UMKM dan koperasi

yang dilaksanakan oleh berbagai pihak dapat memberikan hasil atau perbaikan

kondisi UMKM dan koperasi secara signifikan. Pengaturan koordinasi dan

sinergi ke depan dapat disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan peran

(perencanaan dan pelaksanaan, serta pelaksana utama dan pendukung), dan

kelompok sektor (primer, sekunder dan tersier). Peran Pemda yang terdapat

pada Gambar 3.2 menunjukkan posisi Pemda yang strategis dalam upaya

peningkatan daya saing UMKM dan koperasi, baik pada tataran perencanaan

maupun pelaksanaan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, dimana Pemda memiliki

tugas untuk melakukan kordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan UMKM dan

koperasi di daerah. Untuk memperkuat peran Pemda, Pemerintah Pusat perlu

mendukung peningkatan kapasitas SDM aparat yang memadai sehingga

SINERGI KEBIJAKAN danPROGRAM PUSAT DAN

DAERAH

Peningkatan Daya SaingUMKM

Kebijakan Sektoral danRegional

Sasaran, Skema, KriteriaPembinaan, Perkuatan dan

Fasilitasi

Page 56: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

50

perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan daya saing UMKM dan

koperasi di daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

3.2. REKOMENDASI MASTERPLAN PENGEMBANGAN UMKM DAN PENGEMBANGAN

KOPERASI TAHUN 2015-2024

Rekomdendasi Masterplan Pengembangan UMKM dan Pengembangan

Koperasi tahun 2015-2024 yang menjadi pertimbangan dalam menyusun

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 berkaitan dengan model

pengembangan UMKM dan koperasi di Indonesia, dan skenario

pengembangannya ke depan. Berdasarkan Masterplan Pengembangan UMKM,

model pengembangan UMKM di Indonesia ke depan perlu mencakup strategi

pengembangan: (i) kelembagaan, (ii) sumber daya manusia (SDM), (iii)

teknologi, (iv) pembiayaan, dan (v) akses pasar.

Model pengembangan UMKM yang diterapkan di Indonesia saat ini

sebagian besar merujuk pada aspek-aspek pemberdayaan UMKM yang diatur di

dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, RPJPN 2005-2025 dan RPJMN

2010-2014. Aspek-aspek pengembangan SDM, pembiayaan, produksi,

pemasaran dan kelembagaan menjadi komponen utama dari model ini. Namun

perbaikan perlu terus dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dari

kebijakan dan program pengembangan UMKM, terutama yang dilaksanakan

oleh Pemerintah.

Perbaikan dapat merujuk pada tiga model pengembangan UMKM yang

ada di dunia, yaitu (i) model pengembangan UMKM untuk mendukung

industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi; (ii) model pengembangan UMKM

yang berfokus pada kelembagaan; dan (iii) model pengembangan UMKM yang

berfokus pada inovasi dan kewirausahaan. Masing-masing model memiliki

kelebihan dan kekurangan dan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan

pengembangan UMKM di Indonesia, serta tantangannya kini dan ke depan.

Page 57: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

51

Berdasarkan keunggulan yang ditawarkan oleh ketiga model tersebut, maka

perbaikan terhadap model pengembangan UMKM di Indonesia perlu mencakup:

1. Dukungan yang komprehensif: pengembangan UMKM yang mencakup

peningkatan kapasitas SDM dan produksi, akses ke pembiayaan, akses

pemasaran, dan profesionalisme kelembagaan;

2. Dukungan yang terpadu: melengkapi lima aspek/komponen utama

pengembangan UMKM dengan partisipasi dan sinergi pemangku

kepentingan UMKM baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat,

dalam suatu pola kerja sama yang tersistem atau melembaga;

3. Penguatan kewirausahaan dan inovasi: mengembangkan dan

memperkuat kewirausahaan UMKM yang disertai dengan peningkatan

kapasitas inovasi dalam rangka memanfaatkan peluang pasar yang ada;

4. Peningkatan nilai tambah: meningkatkan produktivitas dan nilai

tambah melalui proses industrialisasi dan penguatan jaringan usaha yang

berbasis rantai pasok dan rantai nilai yang melibatkan UMKM; dan

5. Perbaikan iklim usaha: menciptakan lingkungan usaha yang

mendukung pengembangan usaha UMKM melalui penyediaan

kemudahan berusaha, perlindungan dan kepastian usaha, infrastruktur

yang memadai, dan layanan pengembangan usaha.

Kelima bidang perbaikan tersebut diharapkan dapat menjadikan model

pengembangan UMKM di Indonesia mampu mendorong pertumbuhan usaha-

usaha baru yang berpotensi tumbuh, serta meningkatkan kapasitas dan daya

saing UMKM yang ada, kontribusi dalam perekonomian, dan penghidupan

masyarakat.

Berdasarkan perbaikan model pengembangan UMKM tersebut, maka

visi pengembangan UMKM ke depan perlu diarahkan untuk mewujudkan peran

dan kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia yang lebih tinggi,

Page 58: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

52

terutama dalam penciptaan PDB dan lapangan kerja. UMKM Indonesia juga

perlu ditingkatkan kemampuannya untuk bersaing di pasar domestik dan

internasional, terutama mengingat penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN

yang akan dimulai pada tahun 2015. Visi pengembangan UMKM ke depan juga

perlu mengedepankan pandangan bahwa UMKM dapat secara keseluruhan

meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama dalam membantu atau

mempercepat agenda pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, visi

pengembangan UMKM ke depan tidak hanya mengedepankan besarnya tingkat

pertumbuhan, tetapi juga karakter pertumbuhan yang inklusif dan

berkelanjutan. Berdasarkan model pengembangan UMKM di Indonesia, visi

tersebut perlu dilaksanakan melalui misi untuk (i) meningkatkan kompetensi

UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi; (ii) modernisasi dan internasionalisasi

UMKM; (iii) meningkatkan layanan dan jangkauan sistem pendukung UMKM;

dan (iv) meningkatkan iklim usaha sehingga kondusif dan sehat bagi UMKM.

Keempat misi tersebut perlu dilaksanakan melalui strategi (i)

pengembangan kewirausahaan dan kemampuan inovasi; pengembangan dan

pendalaman pola produksi dan kemitraan; penguatan peran UMKM di pasar

domestik; peningkatan kontribusi ekspor; peningkatan akses ke pembiayaan;

peningkatan iklim usaha yang kondusif; dan penguatan sektor-sektor potensial.

Sasaran, indikator dan target di dalam Masterplan Pengembangan UMKM 2015-

2024 juga menjadi masukan bagi penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN

2015-2019, dengan penyesuaian berdasarkan jangka waktu.

Sementara itu, Masterplan Pengembangan Koperasi 2015-2024

menggunakan rujukan model pengembangan koperasi yang ada di dunia untuk

memperbaiki model pengembangan koperasi yang ada saat ini di Indonesia.

Empat model yang menjadi rujukan yaitu (i) model pengembangan secara

bottom-up melalui pengembangan kegiatan sosial yang diikuti dengan

pengembangan kegiatan ekonomi; (ii) model pengembangan koperasi secara

Page 59: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

53

bottom-up melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang dilengkapi dengan

kegiatan sosial; (iii) model pengembangan koperasi secara top-down melalui

pengembangan kegiatan sosial yang diikuti kegiatan ekonomi; dan (iv) model

pengembangan koperasi secara top-down melalui melalui pengembangan

kegiatan ekonomi yang dilengkapi dengan kegiatan sosial.

Keempat rujukan model pengembangan koperasi tersebut sebenarnya

sudah dipraktikan di Indonesia meskipun tidak ada standar atau model utama

yang menjadi acuan. Keunggulan dari keempat model rujukan tersebut dapat

digunakan untuk membangun model pengembangan koperasi di Indonesia yang

menjadi acuan bersama. Model tersebut menekankan bahwa penggabungan

model top-down dan botton-up dalam porsi yang seimbang perlu dilakukan

untuk mendorong berkembangnya koperasi yang dimiliki dan dikelola dengan

baik oleh anggotanya. Pemerintah dapat berperan dalam penyediaan payung

hukum, aturan dan kebijakan, insentif, perlindungan, peningkatan kapasitas dan

pendampingan. Pada saat yang sama, masyarakat mengembangkan modal

sosial yang mereka miliki untuk mengembangkan kegiatan sosial dan/atau

ekonomi bersama. Kegiatan tersebut dibangun bersama dalam rangka

menyelesaikan masalah sosial dan/atau ekonomi yang mereka miliki, sekaligus

meningkatkan penghidupan mereka secara berkelanjutan. Penggabungan peran

dari Pemerintah dan masyarakat dalam proporsi yang sesuai dengan

kapasitasnya masing-masing diharapkan dapat mendorong berkembangnya

koperasi yang kuat dan mengakar di masyarakat. Aspek utama dari keempat

model rujukan tersebut, dan perlu selalu menjadi komponen utama dalam

pengembangan koperasi ke depan, yaitu bahwa koperasi merupakan usaha

yang berbasis anggota. Oleh karena itu pengembangan kapasitas anggota/

masyarakat yang akan membentuk koperasi menjadi kunci dari keberhasilan

pengembangan koperasi ke depan.

Page 60: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

54

Berdasarkan model perkembangan koperasi di Indonesia ke depan,

skenario pengembangan koperasi Indonesia ke depan perlu diarahkan untuk

mewujudkan koperasi yang mengakar di masyarakat dan mampu menjadi

penggerak perekonomian nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan. Hal

ini mengingat (i) koperasi memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sesuai

dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia; (ii) potensi koperasi untuk

menjadi pelaku ekonomi yang berperan besar dalam meningkatkan efisiensi

usaha, kapasitas masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan

perekonomian; (iii) nilai dan prinsip koperasi memungkinkan koperasi untuk

berkembang besar bahkan sejajar dengan bentuk bangun ekonomi lain tanpa

harus meninggalkan jatidirinya; (iv) koperasi memiliki kemampuan adaptif

dalam berbagai sistem perekonomian dengan mengedepankan penyediaan

layanan bagi anggotanya dan memberikan solusi bagi anggotanya yang

memiliki usaha untuk bertahan, bahkan terus mengembangkan bisnisnya; (v)

koperasi dapat berperan di berbagai sektor atau bidang usaha; dan (vi) salah

satu visi International Cooperative Alliance (ICA) 2020 yang ingin menjadikan

koperasi sebagai pemimpin dalam pembangunan ekonomi, sosial dan

lingkungan yang berkelanjutan.

Berbagai pertimbangan tersebut di atas menjadi modal dasar yang kuat

untuk melaksanakan pengembangan koperasi yang lebih baik dengan cara (i)

meningkatkan kemandirian koperasi melalui penguatan jatidirinya; (ii)

membangun koperasi berbasis keunggulan sumber daya lokal di berbagai sektor

perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat; (iii) mengkader

wirakoperasi (co-operative entrepreneurs) yang berperan dalam menumbuh-

kembangkan dan meningkatkan skala usaha anggota dan koperasi; dan (iv)

membangun keterpaduan kebijakan lintas instansi pemerintah, pemerintah

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penguatan koperasi yang

didukung peran pemangku kepentingan lainnya. Sasaran, indikator, dan target

dari Masterplan Pengembangan Koperasi 2015-2024 juga menjadi bahan

Page 61: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

55

masukan untuk penyusunan sasaran, indikator dan target pengembangan

UMKM dan koperasi pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019.

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 juga

menggunakan kaidah pelaksanaan dari kebijakan dan program pemberdayaan

UMKM dan koperasi di dalam Masterplan Pengembangan UMKM dan

Pengembangan Koperasi 2015-2024 sebagai masukan untuk kerangka regulasi,

pendanaan dan kelembagaan di dalam RPJMN. Materi yang dipertimbangkan

sebagai masukan yaitu (i) tata laksana organisasi; (ii) penguatan kapasitas

institusi; (iii) sistem pemantauan dan evaluasi; dan (iv) pengembangan sistem

manajemen informasi. Tata laksana organisasi berkaitan dengan struktur dan

harmonisasi pemangku kepentingan yang akan terlibat baik langsung maupun

tidak langsung dalam pengembangan UMKM dan koperasi. Tata laksana

organisasi ini perlu dipayungi oleh landasan hukum yang memungkinkan pola

koordinasi, sinergi dan kerja sama antar pemangku kepentingan dapat

dilaksanakan secara tersistem dan saling melengkapi.

Penguatan kapasitas institusi terutama bagi SDM Pemerintah Pusat dan

Daerah dalam bidang UMKM dan koperasi juga menjadi agenda penting dalam

rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan dan program ke depan. Hal ini

mengingat cepatnya perputaran aparat khususnya di daerah yang belum

memperhitungkan kompetensinya di bidang UMKM dan koperasi. Ketebatasan

jumlah aparat pembina di daerah juga masih menjadi kendala, sehingga

penguatan kapasitas secara berkelanjutan perlu dilakukan tidak saja untuk

aparat pembina yang sudah ada, namun juga bagi aparat calon pembina UMKM

dan koperasi di masa yang akan datang. Penguatan kapasitas juga dapat

diperluas untuk mencakup penggerak, asosiasi dan gerakan koperasi. Hal ini

dimaksudkan untuk mendorong mitra-mitra pembangunan yang sejajar dan

memiliki pemahaman yang baik tentang UMKM dan koperasi.

Page 62: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

56

Berkaitan dengan sistem pemantauan dan evaluasi (monev), maka

diperlukan upaya untuk memadukan sistem monev yang dilakukan berbagai

pemangku kepentingan agar proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan efektivitasnya. Hasilnya dapat

digunakan untuk menilai dan menindaklanjuti pelaksanaan berbagai kebijakan

dan program yang terkait dengan pengembangan UMKM dan koperasi, serta

untuk memperbaiki peraturan, kebijakan dan program ke depan. Pelaksanaan

sistem monev terpadu ini perlu mencakup dukungan basis data yang memadai

dan lengkap. Data-data tersebut dibutuhkan agar pelaksanaan rencana tindak

dapat diarahkan ke sasaran yang tepat, serta identifikasi kebutuhan kebijakan

dan program baru dapat dilakukan dengan dasar analisis yang kuat.

Secara operasional, pengawalan terhadap penerapan tata laksana

organisasi; penguatan kapasitas institusi; penerapan sistem pemantauan dan

evaluasi; dan pengembangan sistem manajemen informasi perlu diwadahi

dalam suatu forum yang melibatkan partisipasi berbagai pemangku

kepentingan pengembangan UMKM dan koperasi. Peran Pemerintah di dalam

forum ini perlu diperkuat sebagai (i) regulator, melalui penyusunan,

pengendalian, dan penegakan peraturan dan kebijakan terkait pengembangan

UMKM; (ii) katalis, dengan menyediakan berbagai insentif dan inisiatif (program

dan kegiatan) yang diarahkan untuk aspek-aspek pemberdayaan UMKM yang

belum dapat disediakan oleh mekanisme pasar; dan (iii) fasilitator, dengan

menyediakan dukungan intermediasi bagi peningkatan akses UMKM ke sumber

daya produktif, informasi, peluang usaha dan pasar, metode pengembangan

UMKM, serta kapasitas dan jangkauan sistem pendukung UMKM. Sementara

itu pemangku kepentingan lainnya dapat memiliki peran sebagai katalis dan

fasilitator yang menginisiasi atau melengkapi program-program pengembangan

UMKM dan koperasi yang sudah ada.

3.3. DRAFT RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN TAHUN 2015-2019

Page 63: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

57

Berdasarkan Background Study Penyiapan RPJMN 2015-2019 dan

Masterplan Pengembangan UMKM dan Pengembangan Koperasi 2015-2024,

maka disusun draft Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2015-2019 sebagai

iterasi pertama. Materinya mencakup rancangan narasi pengembangan usaha

mikro, kecil dan koperasi dalam rangka mendukung penanggulangan

kemiskinan, dan narasi pengembangan UMKM dan koperasi dalam rangka

pertumbuhan ekonomi. Narasi mencakup uraian mengenai pencapaian

pemberdayaan UMKM dan koperasi pada periode 2010-2014, dan rencana

pengembangannya ke depan. Draft Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun

2015-2019 bidang UMKM dan koperasi adalah sebagai berikut.

Klaster 3 Penanggulangan Kemiskinan: Pemberdayaan UMK dan Koperasi

Pada periode 2010-2014 upaya pemberdayaan usaha mikro dan kecil

(UMK) dan koperasi merupakan bagian dari Klaster 3 Penanggulangan

Kemiskinan. Kegiatan-kegiatan di dalam Klaster 3 diarahkan untuk memfasilitasi

masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar, namun masih

membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usaha melalui pemberdayaan

usaha mikro dan kecil, dan koperasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan

melalui strategi peningkatan akses usaha mikro dan kecil, serta koperasi, kepada

sumber daya produktif. Kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu penyediaan

dukungan penjaminan bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan kepada

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang usahanya layak

namun belum bisa mengakses kredit perbankan karena masalah agunan. Sebagian

besar KUR disalurkan dalam skala mikro yaitu kurang dari Rp 20 juta per debitur.

KUR juga disalurkan untuk mendukung pembiayaan usaha kecil dan menengah,

serta koperasi, dengan skala pembiayaan antara Rp 20 juta dan Rp 500 juta.

Cakupan dan kualitas Klaster 3 kemudian ditingkatkan melalui penajaman

sasaran dan target, serta perluasan kegiatan yang tidak saja ditujukan untuk

meningkatkan akses usaha mikro dan kecil ke sumber permodalan (melalui

program KUR), namun juga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

(SDM), akses pemasaran, kualitas produksi, dan kelembagaan koperasi dan usaha

mikro dan kecil. Hasil perluasan Klaster 3 mencakup kegiatan-kegiatan (i)

dukungan penjaminan Pemerintah untuk penyaluran KUR; (ii) pendampingan bagi

UMK untuk mengakses KUR; (iii) penguatan permodalan bagi UMK melalui

Page 64: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

58

koperasi di perkotaan dan perdesaan; (iv) penguatan kapasitas Koperasi Simpan

Pinjam (KSP) untuk memberikan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil; (v)

revitalisasi pasar tradisional di daerah tertinggal/ perbatasan yang dikelola

koperasi; (vi) pengembangan wirausaha baru dan penguatan kewirausahaan

usaha mikro; (vii) dukungan penerapan teknologi tepat guna untuk mendukung

pengembangan komoditas unggulan berbasis sumber daya lokal; (viii) peningkatan

kapasitas teknis dan manajemen bagi UMK; dan (ix) penyuluhan perkoperasian.

Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas UMK dan koperasi dalam

pengelolaan usaha, peningkatan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, dan

peningkatan keberlanjutan usaha yang akan berdampak pada perbaikan

pendapatan dan kesejahteraan penduduk, khususnya yang miskin dan rentan.

Gambar 3.3. Transformasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Sumber: Bappenas (2014)

Dalam lima tahun mendatang pelaksanaan Klaster 3 akan dilanjutkan dan

menjadi bagian dari kebijakan afirmatif yang dilaksanakan melalui strategi

pengembangan penghidupan yang berkelanjutan. Strategi ini mencakup berbagai

dukungan untuk meningkatkan aset finansial UMK dalam rangka

mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala mikro dan kecil bagi

masyarakat miskin dan rentan. Kegiatan-kegiatan utamanya diarahkan untuk

Page 65: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

59

meningkatkan akses ke pembiayaan usaha, peningkatan kapasitas SDM,

dukungan akses dan integrasi ke pasar, serta penguatan kelembagaan.

Pengembangan UMKM, Koperasi dan Kewirausahaan

Pemberdayaan UMKM dan koperasi dilaksanakan berdasarkan Undang-

undang (UU) No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM), dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kemudian

diperbaharui melalui UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pelaksanaan

amanat UU tersebut dituangkan dalam berbagai kebijakan yang ditujukan untuk (i)

perbaikan iklim usaha; (ii) peningkatan daya saing SDM, peningkatan akses

kepada sumber daya produktif; (iii) penguatan produk dan pemasaran; dan (iv)

penguatan kelembagaan dan peningkatan kemandirian koperasi.

Perkembangan UMKM saat ini ditunjukkan oleh perkembangan jumlah

pelaku usaha, tenaga kerja, kontribusi pada pembentukan produk domestik bruto

(PDB), ekspor dan investasi (Tabel 3.4). Pada periode 2009-2012, jumlah UMKM

meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,4 persen. Pertumbuhan

jumlah usaha menengah dan usaha kecil yang lebih tinggi dibandingkan dengan

usaha mikro menunjukkan adanya usaha yang “naik kelas” atau tumbuh skala

usahanya. Sebagian besar UMKM bergerak di sektor pertanian-peternakan-

kehutanan-perikanan yaitu sekitar 49,6 persen, dan sektor perdagangan-hotel-

restoran yaitu sebesar 29,6 persen. Sementara itu partisipasi UMKM di sektor

industri pengolahan adalah sekitar 6,4 persen. Pertumbuhan jumlah unit UMKM

juga diikuti oleh pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM, dengan rata-rata

sebesar 3,5 persen pada periode 2009-2012. Pertumbuhan tenaga kerja tertinggi

tercatat pada usaha kecil dan usaha menengah, yang menunjukkan kapasitas

penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Kondisi ini juga sejalan dengan fenomena

adanya usaha yang “naik kelas”.

Tabel 3.4. Perkembangan UMKM

Indikator Data Proporsi

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Jumlah Unit

Usaha

52,76

Juta Unit

53,82

Juta Unit

55,21

Juta Unit

56,53

Juta Unit

99,99

%

99,99

%

99,99

%

99,99

%

Tenaga 52,18 99,40 101,72 107,65 96,21 97,22 97,24 97,16

Page 66: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

60

Kerja Juta Org Juta Org Juta Org Juta Org % % % %

PDB (Harga

Konstan th.

2000)

Rp

1.212,59

triliun

Rp

1.282,57

triliun

Rp

1.369,33

triliun

Rp

1.504,93

triliun

58,05

%

57,83

%

57,60

%

57,49

%

Ekspor Non

Migas

Rp

162,25

triliun

Rp

175,89

triliun

Rp

187,44

triliun

Rp

208,07

triliun

17,02

%

15,81

%

16,44

%

14,06

%

Investasi

(Harga

Konstan

2000)

Rp

223,92

triliun

Rp

247,14

triliun

Rp

260,93

triliun

Rp

300.18

triliun

49,38

%

48,34

%

49,11

%

51,45

%

Produktivitas

- Per unit usaha

- Per tenaga kerja

Rp 22,98

Jt

Rp 12,60

Jt

Rp 23,83

jt

Rp 12,90

jt

Rp 24,80

jt

Rp 13,46

jt

Rp 26,62

jt

Rp 13,98

jt

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2013)

Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB masih cukup besar, dengan

rata-rata kontribusi sekitar 57-58 persen pada periode 2009-2012. Namun usaha

besar masih menjadi kontributor PDB terbesar yaitu 42,5 persen pada tahun 2012.

Kontribusi PDB terbesar kedua disumbangkan oleh usaha mikro, diikuti oleh usaha

menengah dan usaha kecil. Kontribusi PDB UMKM sebagian besar disumbangkan

oleh UMKM di sektor-sektor tersier. Secara umum, perkembangan PDB UMKM

menunjukkan (i) tren penurunan kontribusi PDB UMKM terutama di sektor-sektor

dominannya yaitu pertanian dan perdagangan; (ii) jumlah usaha mikro yang

dominan belum disertai dengan kontribusi yang berimbang dari sisi pembentukan

PDB; (iii) usaha besar yang populasinya paling kecil memiliki kontribusi yang paling

besar terhadap perekonomian, terutama dari sektor industri pengolahan; (iii)

kontribusi PDB usaha kecil dan menengah yang rendah mengkonfirmasi fenomena

missing middle; dan (iv) nilai tambah perekonomian di Indonesia saat ini lebih

banyak digerakkan oleh sektor-sektor tersier.

Indikator lain yang dapat menggambarkan kinerja UMKM yaitu kontribusi

nilai ekspor non migas dan investasi. Pada periode 2009-2012, nilai ekspor non

Page 67: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

61

migas UMKM rata-rata mengalami peningkatan sebesar 4,3 persen per tahun.

Namun sumbangan ekspor non migas UMKM terhadap total ekspor non migas

nasional sebenarnya mengalami penurunan, yaitu dari 17,0 persen pada tahun

2009 menjadi 14,1 persen pada tahun 2012. Sementara itu itu kontribusi UMKM

dalam investasi pada periode 2009-2012 cukup berfluktuasi dalam kisaran antara

48,3 – 51,5 persen. Peningkatan nilai ekspor dan investasi tertinggi terdapat pada

usaha menengah, yang menunjukkan bahwa usaha menengah sudah lebih banyak

yang tergabung dalam pasar ekspor dan menggunakan investasi untuk

mendukung peningkatan kapasitas produksi dalam bentuk mesin dan peralatan.

Gambar 3.4. Kesenjangan Produktivitas antara UMKM dan Usaha Besar

Sumber: Kementerian Koperasi (2010 dan 2013, diolah)

Perkembangan UMKM juga ditandai dengan pertumbuhan produktivitas

usaha dan tenaga kerjanya masing-masing rata-rata sebesar 4,1 persen dan 3,0

persen pada periode 2009-2012. Namun tingkat pertumbuhan produktivitas

UMKM tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan

produktivitas usaha besar yaitu 5,8 persen untuk produktivitas per unit usaha, dan

4,1 persen untuk produktivitas per tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan

melebarnya kesenjangan produktivitas antara usaha besar dan UMKM. Perbedaan

produktivitas UMKM juga terjadi antar sektor, dimana UMKM di sektor pertanian,

perdagangan, serta pengangkutan dan komunikasi memiliki tingkat produktivitas

Page 68: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

62

terendah. Perbedaan produktivitas juga menunjukkan sebagian besar UMKM

dijalankan dengan dukungan teknologi dan kapasitas tenaga kerja yang terbatas.

Khusus berkaitan dengan koperasi, perkembangannya ditunjukkan oleh

indikator-indikator (i) jumlah koperasi; (ii) proporsi koperasi aktif; (iii) jumlah

koperasi yang menjalankan rapat anggota tahunan (RAT); (iv) jumlah anggota

koperasi; (v) jumlah tenaga kerja koperasi; (vi) modal koperasi; dan (vii) volume

usaha. Jumlah koperasi terus mengalami peningkatan pada periode 2009-2012

dengan rata-rata peningkatan sekitar 5,9 persen per tahun. Peningkatan jumlah

koperasi juga diikuti dengan peningkatan jumlah anggota koperasi rata-rata

sebesar 5,6 persen pada periode yang sama. Pertumbuhan jumlah anggota

koperasi tertinggi terjadi pada periode 2011-2012 yaitu sekitar 9,8 persen.

Dari sisi kelembagaan, kinerja koperasi ditunjukkan oleh tingkat

pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) dan jumlah tenaga kerja kopearsi.

Pelaksanaan RAT merupakan bentuk penerapan prinsip pengendalian oleh

anggota koperasi. Jumlah tenaga kerja koperasi yang terdiri dari manajer dan

karyawan koperasi juga menjadi indikator bagi tingkat profesionalisme dari

pengelolaan koperasi. Pada tahun 2013, rata-rata jumlah karyawan koperasi

masih sekitar 2 orang per koperasi. Perkembangan kedua indikator tersebut

menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola koperasi masih perlu ditingkatkan.

Tabel 3.5. Perkembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Indikator Satuan 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Koperasi Unit 170.411 177.482 188.181 194.295 203.701

Persentase

Koperasi Aktif

% 70,7 70,3 71,0 71,7 70,3

Persentase

Koperasi yang

Melaksanakan RAT

% 48,6 44,7 43,4 47,4 47,3

Jumlah Anggota Orang 29.240.27

2

30.461.12

1

30.849.91

3

33.869.439 35.258.176

Jumlah Tenaga

Kerja

Orang 357.330 358.768 377.238 429.768 452.510

Page 69: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

63

Modal Sendiri Rp Juta 28.348.72

8

30.102.01

4

35.794.28

5

51.422.621 89.536.291

Modal Luar Rp Juta 31.503.88

2

34.686.71

3

39.689.95

2

51.403.537 80.840.572

Volume Usaha Rp Juta 82.098.58

7

76.822.08

2

95.062.40

2

119.182.69

0

125.584.97

6

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2014)

Pada periode yang sama, jumlah modal koperasi dalam periode tersebut

meningkat rata-rata 31,7 persen, yang diikuti dengan peningkatan rasio modal

sendiri dan modal luar koperasi dari sebesar 0,9 pada tahun 2009 menjadi sebesar

1,1 pada tahun 2013. Peningkatan rasio modal koperasi menunjukkan partisipasi

anggota dalam pemupukan modal dan kapasitas usaha koperasi yang semakin

tinggi. Hal ini sejalan dengan perbaikan kinerja usaha koperasi yang ditunjukkan

oleh peningkatan volume usaha koperasi rata-rata sebesar 12,0 persen.

Perkembangan modal dan volume usaha koperasi tersebut juga menunjukkan

peningkatan kemandirian usaha koperasi.

Sementara itu sebaran koperasi berdasarkan jenis menunjukkan bahwa

proporsi koperasi konsumen masih merupakan yang terbesar yaitu 78,1 persen.

Sementara itu koperasi produsen tercatat sebagai jenis koperasi terbesar kedua,

dan diikuti dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Evaluasi terhadap

perkembangan kelembagaan dan usaha koperasi berdasarkan jenis saat ini masih

mengalami kendala berupa keterbatasan data dan informasi. Pengecualian untuk

data-data KSP dan usaha simpan pinjam (USP) pada koperasi non KSP yang

sudah lebih lengkap. Perkembangan utama dari KSP/USP sampai dengan tahun

2012 menunjukkan bahwa layanan simpan pinjam yang disediakan sudah

menjangkau sekitar 17,7 juta orang, yang sebagian merupakan usaha-usaha

berskala mikro dan kecil.

Berbagai indikator perkembangan UMKM tersebut di atas secara umum

menunjukkan peran UMKM dalam perekonomian nasional masih sangat besar,

terutama dari jumlah pelaku usaha, penyediaan lapangan kerja dan pembentukan

PDB. Perkembangan koperasi juga menunjukkan potensi usaha koperasi yang

besar, meskipun kinerja kelembagaan koperasi masih perlu diperbaiki sesuai

dengan prinsip-prinsip koperasi dan untuk merespon perubahan perekonomian

yang semakin dinamis.

Page 70: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

64

Kebijakan pemberdayaan UMKM dan koperasi pada tahun 2010-2014

diarahkan pada peningkatan peran UMKM dan koperasi dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan posisi tawar

dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan terlembaga melalui perkoperasian.

Strategi pelaksanaan kebijakan tersebut dilengkapi dengan perbaikan lingkungan

usaha yang dibutuhkan untuk peningkatan daya saing UMKM dan koperasi,

peningkatan akses kepada sumber daya produktif, serta peningkatan kapasitas,

kompetensi, dan produktivitas usaha.

Beberapa kegiatan utama dalam pemberdayaan UMKM dan koperasi di

antaranya yaitu penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan

kewirausahaan. Penyaluran KUR sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013

telah menjangkau UMKM dan koperasi di berbagai bidang usaha, utamanya di

sektor perdagangan dan pertanian. Volume penyaluran KUR pada periode tersebut

mencapai Rp 138,5 triliun untuk sekitar 10,0 juta UMKM dan koperasi (Gambar3.5).

Khusus pada tahun 2013, volume KUR mencapai Rp 40,9 triliun yang disalurkan

untuk lebih dari 2,3 juta debitur. Rata-rata besaran KUR yang diterima UMKM dan

koperasi adalah sebesar Rp 17,4 juta per debitur. Khusus untuk KUR skala mikro,

rata-rata besaran kredit yang diterima adalah Rp 7,6 juta per debitur. Proporsi

penerima KUR skala mikro mencapai 91,5 persen dari total debitur KUR. Tingkat

non-performing loan (NPL) KUR pada tahun 2013 yaitu 3,2 persen. Berdasarkan

provinsi, penyaluran KUR yang terbesar terdapat pada Provinsi Jawa Tengah,

Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan Sumatera Utara.

Gambar 3.5. Realisasi Penyaluran KUR (Tahun 2007-2013 Rp Miliar)

98

2

11

.47

5

4.5

65

17

.22

9

29

.00

3

34

.23

0

40

.89

8

18

.00

0

20

.00

0 3

0.0

00

36

.00

0

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Realisasi Target

Page 71: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

65

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2014), diolah

Ket: Target penyaluran KUR mulai ditetapkan pada tahun 2010

Perkembangan penyaluran KUR menunjukkan bahwa dukungan

pemerintah telah berhasil meningkatkan pemahaman bank mengenai keragaman

bidang usaha dan kebutuhan pembiayaan UMKM dan koperasi sehingga bank

dapat memperluas jangkauan layananannya bagi UMKM dan koperasi. Pada saat

yang sama, program KUR juga meningkatkan jumlah UMKM dan koperasi yang

bisa mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Melalui program

KUR, kapasitas UMKM dan koperasi dalam mengelola pinjaman semakin baik,

sebagaimana ditunjukkan dengan tingkat NPL yang rendah, yaitu di bawah 5

persen. Keberhasilan Program KUR juga tidak terlepas dari peran pendampingan

bagi 27.520 UMK untuk dapat mengakses KUR, dan sosialisasi KUR yang

menjangkau 33 provinsi. Secara keseluruhan, program KUR diharapkan dapat

memberi penguatan bagi usaha-usaha produktif yang dijalankan masyarakat

sehingga dapat bertahan dan tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan. Dampak

yang diharapkan yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada lima tahun mendatang, penyaluran KUR diharapkan dapat

memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, dalam bentuk

peningkatan akses kredit bagi debitur baru (first-time borrower) khususnya di

sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan dan

industri pengolahan. Hal ini sangat penting mengingat pembiayaan merupakan

faktor penentu bagi peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pendapatan dari

usaha-usaha masyarakat. Penyaluran KUR juga diharapkan dapat mendukung

peningkatan kapasitas dari UMKM untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Peningkatan manfaat program KUR ini akan didukung melalui (i) perluasan dan

peningkatan efektivitas sosialisasi KUR, (ii) perluasan pendampingan KUR; (iii)

penyediaan informasi tentang profil bisnis UMKM (sistem clearing house

pembiayaan) untuk membantu penilaian (appraisal) perbankan terhadap

pengajuan kredit dari UMKM; (iv) perluasan jangkauan penyaluran KUR melalui

skema linkage antara bank dengan lembaga keuangan lainnya yang memiliki

jangkauan yang luas dan/atau wilayah layanan yang lebih mendekati kelompok

sasaran seperti Pegadaian, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan Lembaga

Keuangan Mikro (LKM); dan (v) penyediaan dana penjaminan KUR. Berbagai

dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong penyaluran tahunan KUR untuk

terus ditingkatkan dari sebesar Rp 40,9 triliun pada tahun 2013 menjadi sekitar Rp

100 triliun pada tahun 2019.

Page 72: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

66

Pemberdayaan UMKM juga diperkuat melalui dukungan untuk

penumbuhan calon-calon pelaku usaha yang potensial dan dapat

mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, yang diberikan dalam bentuk

kegiatan pengembangan wirausaha baru dan penguatan kewirausahaan dari

usaha mikro. Beberapa hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan yaitu (i) pelatihan

kewirausahaan, manajemen dan teknis bagi 22.000 orang; (ii) pengembangan

kader-kader wirausaha baru di berbagai wilayah, termasuk di berbagai organisasi

pemuda, di kelompok-kelompok ekonomi produktif di daerah miskin, di sentra-

sentra produksi, di lembaga pendidikan di perdesaan, di daerah tertinggal, dan di

daerah kantong-kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI); (iii) penyaluran start-up

capital bagi 3.860 wirausaha pemula di seluruh Indonesia. Penyediaan start-up

capital merupakan salah satu inovasi kebijakan yang disediakan pemerintah untuk

memenuhi kebutuhan pembiayaan wirausaha baru yang selama ini belum dapat

dilayani lembaga keuangan formal karena tingginya resiko kegagalan pada

wirausaha baru; serta (iv) penguatan inkubator bisnis dan teknologi di berbagai

universitas.

Pengembangan kewirausahaan ke depan dapat diperkuat dengan adanya

(i) Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2011 tentang Pengembangan

Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan

Sarana Kepemudaan; (ii) PP No. 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi,

Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;

dan (iii) Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator

Wirausaha. Pengembangan kewirausahaan ke depan juga semakin didorong

dengan adanya peningkatan aktivitas industri kreatif. Selain itu kondisi lingkungan

usaha di Indonesia yang relatif memberi kemudahan bagi masyarakat untuk

mendirikan usaha skala mikro secara informal merupakan nursery bagi

pertumbuhan wirausaha baru yang dinamis. Sebagaimana dilansir dari hasil survei

Globescan & Program on International Policy Attitudes, University of Maryland

pada tahun 2011, Indonesia digolongkan sebagai negara yang paling kondusif

untuk memulai usaha berdasarkan kriteria (i) tingkat kreativitas/inovasi; (ii) tingkat

kesulitan memulai usaha; (iii) latar belakang orang yang memulai usaha; dan (iv)

kemudahan untuk menerapkan ide menjadi bisnis. Peringkat Indonesia tersebut

lebih tinggi dibandingkan peringkat Amerika, Kanada, India, dan Australia, serta

19 negara lain yang disurvei. Penguatan kapasitas kewirausahaan yang sudah

tumbuh di tengah masyarakat juga semakin terbuka dengan adanya Pusat

Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang mulai dikembangkan di berbagai provinsi,

kabupaten dan kota. Pengembangan PLUT yang dimulai pada tahun 2013

diharapkan dapat menyediakan layanan usaha yang terintegarasi dari aspek-

Page 73: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

67

aspek kelembagaan usaha, akses permodalan, pengembangan SDM, penguatan

produksi dan perluasan pemasaran bagi UMKM sehingga usahanya dapat

berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing.

Kebijakan Pengembangan UMKM dan Koperasi dalam Lima Tahun Mendatang

Kebijakan pemberdayaan UMKM dan koperasi (UMKM dan koperasi) dalam

lima tahun mendatang diarahkan untuk meningkatkan kesiapan UMKM dan

koperasi dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan posisi tawar, dan

memanfaatkan peluang ekonomi baik domestik maupun global yang semakin

terbuka menjadi kebutuhan utama. Kebutuhan perbaikan kebijakan tersebut juga

didorong oleh tuntutan yang semakin tinggi pada para pelaku usaha, termasuk

UMKM dan koperasi, untuk meningkatkan respon terhadap perubahan pasar dan

perekonomian. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam periode 2015-

2019 juga dipandang strategis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai

berikut:

1. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi sejalan dengan RPJPN 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM dan koperasi perlu diarahkan untuk mendukung upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing skala usaha. Penanganan isu daya saing pada kelompok usaha mikro dapat berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk yang memberi kesempatan perbaikan pendapatan dan pertumbuhan usaha ke skala yang lebih besar. Bagi usaha kecil, penanganan isu daya saing berkaitan erat dengan kebutuhan usahanya yang sedang berkembang dan penguatan kapasitasnya untuk bersaing di pasar. Sementara itu peningkatan daya saing usaha menengah diharapkan dapat mendorong perannya yang lebih besar dalam penguatan pasar domestik, ekspor dan investasi. Peningkatan daya saing kelembagaan dan usaha koperasi juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas koperasi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha anggotanya;

2. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi juga berkaitan dengan kebutuhan untuk memperbaiki struktur pelaku usaha di Indonesia. Saat ini struktur pelaku usaha nasional masih mengalami kondisi missing middle yang ditandai dengan populasi usaha kecil dan menengah yang terbatas sehingga akselerasi kemajuan perekonomian belum dapat dilakukan secara optimal. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi diharapkan dapat mendukung peningkatan skala usaha (scalling-up) sehingga tercipta struktur pelaku usaha nasional yang lebih seimbang dalam rangka

Page 74: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

68

meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi secara optimal. Hal ini terutama berkaitan dengan pelibatan usaha kecil dan usaha menengah untuk memperkuat keterkaitan usaha (forward and backward linkages) dari usaha nasional, dan/atau jaringan usaha berbasis rantai nilai dan rantai pasok;

3. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi juga sejalan dengan tema RPJMN 2015-2019 yang menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif berdasarkan kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia (SDM), dan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

5. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi juga menjadi isu yang dianggap mendesak untuk ditangani berdasarkan usulan dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini berkaitan dengan dampak dari keterbukaan pasar, yang tidak saja mempengaruhi persaingan produk dan jasa di dalam negeri, namun juga kemampuan untuk memanfaatkan peluang pasar internasional secara lebih optimal.

Penanganan isu peningkatan daya saing UMKM dan koperasi juga

didasarkan pada kebutuhan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang

dihadapi oleh UMKM dan koperasi terkait peran dan kontribusinya dalam

perekonomian antara lain:

1. Struktur pelaku usaha nasional masih didominasi oleh usaha mikro (98,8 persen) yang menjalankan usaha secara informal, serta memiliki asset, akses ke pembiayaan dan produktivitas yang terbatas;

2. Kontribusi UMKM dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) masih rendah dan memiliki tren penurunan terutama di sektor-sektor dimana jumlah dan tenaga kerja UMKM paling dominan (pertanian dan perdagangan). Kontribusi PDB UMKM di sektor-sektor produktif, termasuk industri pengolahan, masih rendah. Sebagian besar UMKM bergerak di sektor tersier;

Gambar 3.6. Struktur Pelaku Usaha Nasional

Page 75: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

69

Sumber: Kementerian Koperasi (2010 dan 2013, diolah) dan Tambunan (2008)

3. Kesenjangan yang melebar antara produktivitas per unit UMKM dan usaha besar yang merupakan dampak dari penurunan kontribusi PDB UMKM dalam tiga tahun terakhir. Kesenjangan produktivitas juga terjadi antar sektor, dengan tingkat produktivitas UMKM terendah terdapat di sektor pertanian, perdagangan, serta pengangkutan dan komunikasi;

4. Partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan;

6. Terbatasnya kewirausahaan dan keterampilan SDM UMKM dan koperasi yang berdampak pada pengelolaan usaha yang masih berorientasi pada produksi, serta rendahnya manajemen tenaga kerja, kapasitas pengelolaan keuangan, kapasitas pemasaran, dan pemahaman tentang hukum dan peraturan;

7. Akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan masih rendah (14,1 persen) yang dipengaruhi oleh keterbatasan jangkauan lembaga pembiayaan, keterbatasan informasi pembiayaan khususnya skema pembiayaan non bank, rendahnya pengetahuan UMKM dan koperasi mengenai layanan keuangan, rendahnya kapasitas UMKM dan koperasi dalam pengelolaan keuangan, serta rendahnya ketersediaan pembiayaan bagi wirausaha baru;

8. Kualitas kelembagaan dan usaha sebagian besar UMKM dan koperasi yang ditunjukkan oleh rendahnya kapasitas pengorganisasian sentra/klaster UMKM dan koperasi. Koperasi juga menghadapi masalah terkait tata kelola organiasasi dan belum berperan optimal dalam meningkatan efisiensi dan posisi tawar UMKM anggotanya. UMKM dan koperasi juga masih banyak yang belum terhubung dengan jaringan usaha berbasis rantai nilai (baru sekitar 6,3 persen) dan ekspor (19,0 persen);

9. Terbatasnya kapasitas UMKM dan koperasi dalam inovasi, penerapan teknologi, dan penerapan standardisasi dan sertifikasi produk. Masalah ini

Page 76: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

70

menyebabkan rendahnya kapasitas dan kualitas produksi, serta jangkauan pasar. Sekitar 78,0 persen sentra atau klaster UMKM memiliki tingkat penerapan teknologi yang rendah. Selain itu sekitar 59,0 persen UMKM dan koperasi tidak memiliki anggaran untuk berinovasi, dan 82,0 persen UMKM tidak memiliki paten; dan

10. Iklim usaha belum mendukung perkembangan UMKM dan koperasi terutama menyangkut perizinan, kepastian dan perlindungan usaha. Baru sekitar 18,3 persen UMKM yang sudah memiliki badan hukum, dan banyak lokasi usaha UMKM di sektor informal bersinggunggan dengan usaha modern dan ketentuan tata ruang.

UMKM dan koperasi juga menghadapi berbagai tantangan, utamanya:

1. Globalisasi ekonomi dan integrasi pasar kawasan (termasuk penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN) akan meningkatkan aliran produk, investasi dan tenaga kerja sehingga UMKM dan koperasi perlu meningkatkan kapasitasnya untuk berkompetisi di pasar dan memanfaatkan peluang ekonomi yang semakin terbuka;

2. Siklus hidup produk yang semakin cepat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dinamis membutuhkan akselerasi kapasitas UMKM dan koperasi yang lebih baik agar dapat merespon tren permintaan pasar yang semakin dinamis; dan

3. Efektivitas koordinasi dan sinergi kebijakan dan program baik di pusat maupun di daerah, serta dengan pemangku kepentingan utama lainnya dalam rangka mendukung peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

Penanganan masalah dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dan

koperasi dalam lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan sasaran-

sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian, baik yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, pembentukan PDB, penciptaan devisa (ekspor), dan investasi;

2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan antara lain oleh peningkatan produktivitas, peningkatan jumlah UMKM yang teregistrasi/formal, peningkatan akses ke pembiayaan dan teknologi, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan keterlibatan UMKM dalam kemitraan atau jaringan usaha;

3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif, sebagai sumber tumbuhnya pengusaha-pengusaha skala mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing sebagaimana dicirikan dari kelayakan usaha yang tinggi, kapasitas yang besar untuk berkembang, serta daya adaptasi dan kreativititas yang tinggi untuk merespon perubahan pasar; dan

Page 77: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

71

5. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi, serta modernisasi kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka memperkuat kapasitas koperasi untuk dapat berperan secara maksimal di pasar yang semakin terbuka dan kompetitif.

Keempat sasaran tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai

kebijakan pada periode 2015-2019 yang diarahkan dalam rangka peningkatan

daya saing UMKM dan koperasi untuk memperkuat ketahanan perekonomian

domestik dan membangun keunggulan global. Arah kebijakan tersebut

dilaksanakan dengan menggunakan lima strategi yaitu:

1. Peningkatan kompetensi SDM UMKM dan koperasi, di antaranya melalui pengembangan kewirausahaan dan penyediaan insentif bagi tumbuhnya technopreneur, peningkatan kompetensi teknis dan manajemen SDM UMKM dan koperasi, dan peningkatan ketersediaan layanan usaha terpadu;

2. Perluasan akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan dan invoasi skema pembiayaan baik yang berbasis perbankan dan lembaga non bank, penguatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan lembaga keuangan mikro (LKM), penyediaan insentif untuk mengembangkan skema penjaminan usaha bagi UMKM dan koperasi, pengembangan sistem penilaian kredit dan infomasi debitur yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai jenis lembaga keuangan termasuk KSP dan LKM, serta pengembangan kerja sama pembiayaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank;

3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKM dan koperasi, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan dan penguatan produk unggulan, peningkatan inovasi dan penerapan teknologi, standardisasi, dan sertifikasi, penyediaan insentif bagi tumbuhnya jaringan produksi dan pemasaran bagi UMKM dan koperasi, dan penyediaan informasi pasar;

4. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan kemitraan usaha yang berbasis rantai nilai baik yang melibatkan kerja sama antar UMKM dan koperasi, maupun antara UMKM dan koperasi dengan usaha besar/investor, serta revitalisasi dan modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi; dan

6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi, di antaranya melalui penataan regulasi dalam rangka meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi, pendaftaran usaha untuk memperkuat status legalitas UMKM, dan penyediaan insentif

Page 78: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

72

dan penegakan hukum terkait perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi.

Pelaksanaan kelima strategi tersebut juga tetap berpijak pada dua sasaran

RPJPN 2005-2025 yaitu (i) pengurangan angka kemiskinan; dan (ii) pertumbuhan

ekonomi, sehingga kebijakan UMKM dan koperasi pada periode 2015-2019

difokuskan untuk mengatasi isu peningkatan daya saing, yang sekaligus

terintegrasi dengan kebijakan untuk mendukung upaya penanggulangan

kemiskinan. Hasilnya diharapkan meningkatkan efektivitas kebijakan yang

diarahkan untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang dihadapi UMKM

dan koperasi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan UMKM dan

koperasi, agar mampu memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan

membangun keunggulan global. Pelaksanaan kelima strategi dan berbagai

rencana tindak untuk peningkatan daya saing, khususnya UMKM, perlu difasilitasi

melalui suatu program nasional yang menjadi wahana pembangunan sinergi dan

kerja sama antara berbagai institusi di tingkat pusat dan daerah.

Draft Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 bidang UMKM dan

koperasi tersebut kemudian didiskusikan dengan pemangku kepentingan

internal Bappenas dan eksternal. Diskusi dengan unit-unit di Bappenas

difasilitasi melalui beberapa rapat koordinasi di Bappenas yang melibatkan

pimpinan dan staf Bappenas. Sementara itu rapat-rapat eksternal untuk

membahas draft Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 melibatkan unit-

unit terkait di Kementerian Koperasi serta perwakilan dari K/L lainnya, gerakan

koperasi dan perguruan tinggi. Perbaikan utama terletak pada struktur narasi

dan sasaran RPJMN 2015-2019. Tanggapan, masukan dan arahan yang

diperoleh dari berbagai diskusi dan rapat menghasilkan Rancangan Teknokratik

RPJM 2015-2019 bidang UMKM dan koperasi dalam bentuk narasi Buku I dan

Buku II. Narasi Buku I berkaitan dengan isu strategis peningkatan daya saing

UMKM dan koperasi, sedangkan narasi Buku II berkaitan dengan isu strategis

penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

Secara lengkap, hasilnya adalah sebagai berikut.

Narasi Buku I

BAB III: LINGKUNGAN STRATEGIS

Page 79: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

73

Perkembangan UMKM dan Koperasi

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi memiliki peran

yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam penciptaan lapangan

kerja, perbaikan pendapatan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

UMKM dan koperasi juga memiliki kontribusi yang besar dalam peningkatan nilai

tambah dan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Sejalan

dengan perkembangan penduduk usia muda terdidik dan tren peningkatan industri

kreatif, UMKM juga menjadi sumber tumbuhnya pelaku-pelaku ekonomi yang

mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

berdaya saing. Koperasi juga terus berkembang di masyarakat dan berperan

sebagai wahana untuk meningkatkan efisiensi usaha bersama, serta kesejahteraan

sosial dan ekonomi anggotanya.

Pengembangan UMKM ke depan ditentukan oleh populasinya yang

dominan dalam struktur pelaku usaha nasional yaitu 99,9 persen dari total unit

usaha di Indonesia. Populasi UMKM terus meningkat dengan rata-rata

pertumbuhan 2,4 persen selama lima tahun terakhir. Populasi usaha mikro masih

menjadi yang terbesar, dan jumlahnya terus meningkat dengan rata-rata

pertambahan 1,2 juta unit usaha skala mikro per tahun. Kondisi ini menunjukkan

pergerakan usaha-usaha produktif di masyarakat seiring dengan dengan

pertambahan penduduk dan kebutuhan untuk mencari sumber penghidupan.

Sebagian dari usaha-usaha ini dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar

atau “naik kelas”, seperti yang ditunjukkan oleh pertumbuhan jumlah usaha

menengah dan kecil yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah

usaha mikro.

Perkembangan populasi UMKM tersebut berdampak pada kapasitas

penciptaan lapangan kerja. Rata-rata pertumbuhan tenaga kerja UMKM pada

periode 2009-2012 adalah sekitar 3,5 persen, sehingga proporsi tenaga kerja

UMKM terhadap total tenaga kerja di Indonesia adalah sekitar 97,0 persen pada

tahun 2012. Tingkat pertumbuhan tenaga kerja tertinggi tercatat pada usaha kecil

dan usaha menengah, yang memiliki kapasitas penyerapan tenaga kerja yang

lebih tinggi dibandingkan dengan usaha mikro.

Berdasarkan sektor, pertumbuhan unit dan tenaga kerja UMKM sebagian

besar didorong oleh pertumbuhan usaha skala mikro di sektor tersier.

Pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja di sektor industri pengolahan masih

rendah. Hal ini dipengaruhi oleh struktur UMKM yang sebagian besar bergerak di

sektor primer yaitu 50,1 persen dan sektor tersier yaitu 42,5 persen, sedangkan

Page 80: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

74

partisipasi UMKM di sektor sekunder masih rendah yaitu 7,4 persen. Sejalan

dengan populasi UMKM, sebagian besar tenaga kerja UMKM terdapat di sektor

primer yaitu 42,9 persen, diikuti oleh sektor tersier yaitu sebesar 38,4 persen, dan

sektor sekunder sebesar 15,9 persen.

Perkembangan UMKM juga dapat dilihat dari perannya dalam

pembentukan nilai tambah atau produk domestik bruto (PDB). Pada periode 2009-

2012, rata-rata kontribusi PDB UMKM adalah sebesar 57,7 persen. Namun

perkembangan PDB UMKM menunjukkan tren penurunan kontribusi PDB UMKM

terutama di sektor-sektor dominannya yaitu pertanian dan perdagangan.

Sebaliknya, kontribusi UMKM dalam pembentukan nilai tambah saat ini lebih

banyak digerakkan oleh sektor-sektor tersier. Di antara UMKM, pertumbuhan PDB

usaha kecil dan usaha menengah tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan usaha

mikro, meskipun kontribusi PDB usaha mikro masih yang terbesar.

Perkembangan PDB UMKM juga mempengaruhi tingkat produktivitas

UMKM dan pertumbuhannya. Pada tahun 2012, tingkat produktivitas UMKM

adalah sebesar Rp 26,6 juta per unit dan Rp 14,0 juta per tenaga kerja. Tingkat

produktivitas UMKM tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan

produktivitas usaha besar, dan kesenjangannya cenderung melebar. Kondisi ini

merupakan dampak dari rendahnya pertumbuhan produktivitas UMKM.

Kesenjangan produktivitas antara UMKM dan usaha besar juga terjadi antar

sektor. UMKM di sektor pertanian, perdagangan, serta pengangkutan dan

komunikasi memiliki tingkat produktivitas terendah. Sementara itu produktivitas

UMKM tertinggi terdapat di sektor tersier, terutama di sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan. Kondisi ini dapat menunjukkan tingkat daya

saing UMKM yang rendah.

Tabel 3.6.Perkembangan Kinerja UMKM 2009-2012

Indikator Data Proporsi (%)

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Jumlah Unit

Usaha

52,76 Juta

Unit

53,82 Juta

Unit

55,21 Juta

Unit

56,53 Juta

Unit

99,99 99,99 99,99 99,99

Tenaga Kerja 52,18 Juta

Org

99,40 Juta

Org

101,72

Juta Org

107,65

Juta Org

96,21 97,22 97,24 97,16

PDB (Harga

Konstan th.

Rp

1.212,59

Rp

1.282,57

Rp

1.369,33

Rp

1.504,93

58,05 57,83 57,60 57,49

Page 81: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

75

2000) triliun triliun triliun triliun

Ekspor Non

Migas

Rp 162,25

triliun

Rp 175,89

triliun

Rp 187,44

triliun

Rp 208,07

triliun

17,02 15,81 16,44 14,06

Investasi

(Harga

Konstan

2000)

Rp 223,92

triliun

Rp 247,14

triliun

Rp 260,93

triliun

Rp 300.18

triliun

49,38 48,34 49,11 51,45

Produktivitas

1. Per unit

usaha

2. Per tenaga

kerja

Rp 22,98 Jt

Rp 12,60 Jt

Rp 23,83 jt

Rp 12,90 jt

Rp 24,80 jt

Rp 13,46 jt

Rp 26,62 jt

Rp 13,98 jt

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2010 dan 2013, diolah)

Melemahnya daya saing UMKM juga ditunjukkan oleh menurunnya

kontribusi UMKM dalam ekspor dan rendahnya investasi UMKM. Dalam lima

tahun terakhir, partisipasi UMKM dalam kegiatan ekspor cenderung menurun. Hal

ini ditunjukkan oleh kontribusi nilai ekspor non migas UMKM yang menurun dari

17,0 persen pada tahun 2009 menjadi 14,1 persen pada tahun 2012. Kondisi ini

dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas UMKM untuk ekspor, dan kelesuan pasar

ekspor akibat krisis perekonomian global. Di antara UMKM, kelompok usaha

menengah dan UMKM di sektor industri pengolahan memiliki tingkat kesiapan dan

peran yang lebih besar dalam ekspor. Sumbangan UMKM dalam pembentukan

modal tetap (investasi) juga masih rendah. Peningkatan nilai investasi UMKM

utamanya didorong oleh investasi di sektor tersier. Nilai investasi UMKM di sektor

industri pengolahan sebenarnya terus meningkat meskipun pertumbuhannya tidak

secepat di sektor-sektor lain. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan kapasitas

UMKM untuk terlibat dalam industrialisasi dan penciptaan devisa. Pertumbuhan

nilai investasi UMKM yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDB

UMKM juga menunjukkan bahwa UMKM belum dijalankan secara efisien,

meskipun memiliki peluang investasi yang menjanjikan di masa depan.

Tabel 3.7. Perkembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi 2009-2012

Indikator Satuan 2009 2010 2011 2012

Jumlah Koperasi Unit 170.411 177.482 188.181 194.295

Page 82: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

76

Persentase Koperasi Aktif Persen 70,70% 70,35% 71,03% 71,71%

Persentase Koprasi Aktif

yang melaksanakan RAT

Persen 48,59% 44,71% 43,39% 47,36%

Jumlah Anggota Juta

orang

29,24 30,46 30,85 33,87

Modal Rp miliar 59.852,61 64.788,73 75.484,24 102.826,16

Volume Usaha Rp miliar 82.098,59 76.822,08 95.062,40 119.182,69

Sisa Hasil Usaha (SHU) Rp miliar 5.303,81 5.622,16 6.336,48 6.661,93

Rasio Modal Sendiri

terhadap Modal Luar

0,900 0,868 0,902 1,000

Rasio Volume Usaha

terhadap Modal

1,372 1,186 1,259 1,159

Rasio SHU terhadap Modal 0,089 0,087 0,084 0,065

Rasio SHU terhadap

Volume Usaha

0,065 0,073 0,067 0,056

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2010 dan 2013, diolah)

Sementara itu perkembangan kinerja koperasi ditunjukkan oleh indikator

kinerja kelembagaan dan usahanya (Tabel xx). Pada periode 2009-2012, jumlah

koperasi terus mengalami peningkatan sehingga mencapai 194.295 unit. Sejalan

dengan perkembangan tersebut, jumlah anggota koperasi meningkat rata-rata

sebesar 5,6 persen per tahun sehingga mencapai 33,9 juta orang. Penataan

koperasi juga terus dilakukan sehingga jumlah koperasi tidak aktif terus berkurang

sehingga proporsinya pada tahun 2012 adalah sekitar 28,3 persen. Jumlah koperasi

aktif yang menjalankan rapat anggota tahunan (RAT) sebagai bentuk pelaksanaan

akuntabilitas koperasi juga terus ditingkatkan sehingga proporsinya pada tahun

2012 mencapai 50,0 persen. Perkembangan usaha koperasi juga menunjukkan

potensi yang cukup besar sebagaimana ditunjukkan dengan pertumbuhan volume

usaha rata-rata 15,7 persen selama periode 2009-2012. Tingkat kemandirian

koperasi juga terus meningkat seperti ditunjukkan oleh rasio modal sendiri dan

modal luar sebesar 1:1. Namun rata-rata rasio sisa hasil usaha/modal, dan sisa

hasil usaha/ volume usaha koperasi dalam periode yang sama masih rendah, yaitu

masing-masing 8,1 persen dan 6,5 persen. Hal ini menunjukkan pengembangan

usaha koperasi yang berbasis partisipasi anggota masih perlu ditingkatkan,

Page 83: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

77

terutama dari sisi efisiensi. Upaya ini juga perlu dilengkapi dengan penguatan

koperasi produsen, pemasaran, dan jasa keuangan.

Perkembangan UMKM dan koperasi tersebut di atas secara umum

menunjukkan masih dibutuhkannya dukungan sinergitas kebijakan untuk

meningkatkan keterlibatan usaha kecil dan menengah yang lebih besar dalam

proses industrialisasi dan ekspor, yang didukung upaya modernisasi agribisnis, dan

keterkaitan hulu-hilir. Kebijakan tersebut perlu dilengkapi dengan peningkatan

kapasitas UMKM agar dapat berkembang ke skala yang lebih besar. Hal ini

ditunjukkan oleh dinamika perkembangan produktivitas UMKM yang

membutuhkan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan

kapasitas inovasi dan pemanfaatan teknologi, serta peningkatan akses ke

pembiayaan dan pasar. Sejalan dengan hal tersebut, kapasitas dan tata kelola

koperasi juga perlu ditingkatkan untuk memfasilitasi usaha-usaha produktif yang

dijalankan oleh anggotanya melalui penciptaan efisiensi kolektif dan peningkatan

kesejahteraan bersama. Penguatan jatidiri koperasi juga perlu dilakukan seiring

dengan upaya modernisasi lembaga dan usaha koperasi.

BAB V: SASARAN POKOK, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN NASIONAL

5.2. AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

5.2.2. Agenda Pembangunan Ekonomi

5.2.2.4. Prioritas Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah, dan koperasi (UMKM dan

koperasi) pada periode 2009-2012 menunjukkan kebutuhan dukungan sinergitas

kebijakan untuk mendorong peran UMKM dan koperasi yang lebih besar dalam

perekonomian. Peran tersebut tidak saja dikaitkan dengan upaya perbaikan dan

pemerataan pendapatan masyarakat melalui pengembangan dan penguatan

usaha-usaha produktif pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan

usaha mikro, namun juga peningkatan keunggulan kompetitif dari usaha kecil dan

menengah, dan koperasi, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar kebijakan

pemberdayaan UMKM dan koperasi masih difokuskan pada upaya

penanggulangan kemiskinan, sedangkan proporsi kebijakan yang diarahkan untuk

meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi masih terbatas. Ke depan,

kebijakan pemberdayaan UMKM dan koperasi yang diarahkan untuk

Page 84: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

78

meningkatkan kesiapan UMKM dan koperasi dalam menghadapi persaingan

usaha, meningkatkan posisi tawar, dan memanfaatkan peluang ekonomi baik

domestik maupun global yang semakin terbuka menjadi kebutuhan utama.

Kebutuhan perbaikan kebijakan tersebut juga didorong oleh tuntutan yang

semakin tinggi pada para pelaku usaha, termasuk UMKM dan koperasi, untuk

meningkatkan respon terhadap perubahan pasar dan perekonomian. Peningkatan

daya saing UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 juga dipandang strategis

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi sejalan dengan RPJPN 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM dan koperasi perlu diarahkan untuk mendukung upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing skala usaha. Penanganan isu daya saing pada kelompok usaha mikro dapat berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk yang memberi kesempatan perbaikan pendapatan dan pertumbuhan usaha ke skala yang lebih besar. Bagi usaha kecil, penanganan isu daya saing berkaitan erat dengan kebutuhan usahanya yang sedang berkembang dan penguatan kapasitasnya untuk bersaing di pasar. Sementara itu peningkatan daya saing usaha menengah diharapkan dapat mendorong perannya yang lebih besar dalam penguatan pasar domestik, ekspor dan investasi. Peningkatan daya saing kelembagaan dan usaha koperasi juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas koperasi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha anggotanya;

2. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi juga berkaitan dengan kebutuhan untuk memperbaiki struktur pelaku usaha di Indonesia. Saat ini struktur pelaku usaha nasional masih mengalami kondisi missing middle yang ditandai dengan populasi usaha kecil dan menengah yang terbatas sehingga akselerasi kemajuan perekonomian belum dapat dilakukan secara optimal. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi diharapkan dapat mendukung peningkatan skala usaha (scalling-up) sehingga tercipta struktur pelaku usaha nasional yang lebih seimbang dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi secara optimal. Hal ini terutama berkaitan dengan pelibatan usaha kecil dan usaha menengah untuk memperkuat keterkaitan usaha (forward and backward linkages) dari usaha nasional, dan/atau jaringan usaha berbasis rantai nilai dan rantai pasok;

3. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi juga sejalan dengan tema RPJMN 2015-2019 yang menekankan pada pencapaian daya saing

Page 85: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

79

kompetitif berdasarkan kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia (SDM), dan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

4. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi juga menjadi isu yang dianggap mendesak untuk ditangani berdasarkan usulan dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini berkaitan dengan dampak dari keterbukaan pasar, yang tidak saja mempengaruhi persaingan produk dan jasa di dalam negeri, namun juga kemampuan untuk memanfaatkan peluang pasar internasional secara lebih optimal.

Gambar 3.7 Kesenjangan Produktivitas antara UMKM dan Usaha Besar

Sumber: Kementerian Koperasi (2010 dan 2013, diolah)

Penanganan isu peningkatan daya saing UMKM dan koperasi juga

didasarkan pada kebutuhan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang

dihadapi oleh KUMKM terkait peran dan kontribusinya dalam perekonomian

antara lain:

1. Struktur pelaku usaha nasional masih didominasi oleh usaha mikro (98,8 persen) yang menjalankan usaha secara informal, serta memiliki asset, akses ke pembiayaan dan produktivitas yang terbatas;

2. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB masih rendah dan memiliki tren penurunan terutama di sektor-sektor dimana jumlah dan tenaga kerja UMKM paling dominan (pertanian dan perdagangan). Kontribusi PDB UMKM di sektor-sektor produktif, termasuk industri pengolahan, masih rendah. Sebagian besar UMKM bergerak di sektor tersier;

Page 86: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

80

3. Kesenjangan yang melebar antara produktivitas per unit UMKM dan usaha besar yang merupakan dampak dari penurunan kontribusi PDB UMKM dalam tiga tahun terakhir (Gambar x.x). Kesenjangan produktivitas juga terjadi antar sektor, dengan tingkat produktivitas UMKM terendah terdapat di sektor pertanian, perdagangan, serta pengangkutan dan komunikasi;

4. Partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan dari 17,0 persen pada tahun 2009 menjadi 14,1 pada tahun 2012;

5. Terbatasnya kewirausahaan dan keterampilan SDM UMKM dan koperasi yang berdampak pada pengelolaan usaha yang masih berorientasi pada produksi, serta rendahnya manajemen tenaga kerja, kapasitas pengelolaan keuangan, kapasitas pemasaran, dan pemahaman tentang hukum dan peraturan;

6. Akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan masih rendah (15,0 persen) yang dipengaruhi oleh keterbatasan jangkauan lembaga pembiayaan, keterbatasan informasi pembiayaan khususnya skema pembiayaan non bank, rendahnya pengetahuan UMKM dan koperasi mengenai layanan keuangan, rendahnya kapasitas UMKM dan koperasi dalam pengelolaan keuangan, serta rendahnya ketersediaan pembiayaan bagi wirausaha baru;

7. Kualitas kelembagaan dan usaha sebagian besar UMKM dan koperasi yang ditunjukkan oleh rendahnya kapasitas pengorganisasian sentra/klaster UMKM dan koperasi. Koperasi juga menghadapi masalah terkait tata kelola organiasasi dan belum berperan optimal dalam meningkatan efisiensi dan posisi tawar UMKM anggotanya. UMKM dan koperasi juga masih banyak yang belum terhubung dengan jaringan usaha berbasis rantai nilai (baru sekitar 6,3 persen) dan ekspor (19,0 persen);

8. Terbatasnya kapasitas UMKM dan koperasi dalam inovasi, penerapan teknologi, dan penerapan standardisasi dan sertifikasi produk. Masalah ini menyebabkan rendahnya kapasitas dan kualitas produksi, serta jangkauan pasar. Sekitar 78,0 persen sentra atau klaster UMKM memiliki tingkat penerapan teknologi yang rendah. Selain itu sekitar 59,0 persen UMKM dan koperasi tidak memiliki anggaran untuk berinovasi, dan 82,0 persen UMKM tidak memiliki paten; dan

9. Iklim usaha belum mendukung perkembangan UMKM dan koperasi terutama menyangkut perizinan, kepastian dan perlindungan usaha. Baru sekitar 18,3 persen UMKM yang sudah memiliki badan hukum, dan banyak lokasi usaha UMKM di sektor informal bersinggunggan dengan usaha modern dan ketentuan tata ruang.

UMKM dan koperasi juga menghadapi berbagai tantangan, utamanya:

Page 87: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

81

1. Globalisasi ekonomi dan integrasi pasar kawasan (termasuk penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN) akan meningkatkan aliran produk, investasi dan tenaga kerja sehingga UMKM dan koperasi perlu meningkatkan kapasitasnya untuk berkompetisi di pasar dan memanfaatkan peluang ekonomi yang semakin terbuka;

2. Siklus hidup produk yang semakin cepat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dinamis membutuhkan akselerasi kapasitas UMKM dan koperasi yang lebih baik agar dapat merespon tren permintaan pasar yang semakin dinamis; dan

3. Efektivitas koordinasi dan sinergi kebijakan dan program baik di pusat maupun di daerah, serta dengan pemangku kepentingan utama lainnya dalam rangka mendukung peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

Penanganan masalah dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dan

koperasi dalam lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan sasaran-

sasaran:

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian, baik yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, pembentukan PDB, penciptaan devisa (ekspor), dan investasi;

2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan antara lain oleh peningkatan produktivitas, peningkatan jumlah UMKM yang teregistrasi/formal, peningkatan akses ke pembiayaan dan teknologi, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan keterlibatan UMKM dalam kemitraan atau jaringan usaha;

3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif, sebagai sumber tumbuhnya pengusaha-pengusaha skala mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing sebagaimana dicirikan dari kelayakan usaha yang tinggi, kapasitas yang besar untuk berkembang, serta daya adaptasi dan kreativititas yang tinggi untuk merespon perubahan pasar; dan

4. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi, serta modernisasi kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka memperkuat kapasitas koperasi untuk dapat berperan secara maksimal di pasar yang semakin terbuka dan kompetitif.

Keempat sasaran tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai

kebijakan pada periode 2015-2019 yang diarahkan dalam rangka peningkatan

daya saing UMKM dan koperasi untuk memperkuat ketahanan perekonomian

domestik dan membangun keunggulan global. Arah kebijakan tersebut

dilaksanakan dengan menggunakan lima strategi yaitu:

Page 88: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

82

1. Peningkatan kompetensi SDM UMKM dan koperasi, di antaranya melalui pengembangan kewirausahaan dan penyediaan insentif bagi tumbuhnya technopreneur, peningkatan kompetensi teknis dan manajemen SDM UMKM dan koperasi, dan peningkatan ketersediaan layanan usaha terpadu;

2. Perluasan akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan dan invoasi skema pembiayaan baik yang berbasis perbankan dan lembaga non bank, penguatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan lembaga keuangan mikro (LKM), penyediaan insentif untuk mengembangkan skema penjaminan usaha bagi UMKM dan koperasi, pengembangan sistem penilaian kredit dan infomasi debitur yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai jenis lembaga keuangan termasuk KSP dan LKM, serta pengembangan kerja sama pembiayaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank;

3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKM dan koperasi, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan dan penguatan produk unggulan, peningkatan inovasi dan penerapan teknologi, standardisasi, dan sertifikasi, penyediaan insentif bagi tumbuhnya jaringan produksi dan pemasaran bagi UMKM dan koperasi, dan penyediaan informasi pasar;

4. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan kemitraan usaha yang berbasis rantai nilai baik yang melibatkan kerja sama antar UMKM dan koperasi, maupun antara UMKM dan koperasi dengan usaha besar/investor, serta revitalisasi dan modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi; dan

5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi, di antaranya melalui penataan regulasi dalam rangka meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi, pendaftaran usaha untuk memperkuat status legalitas UMKM, dan penyediaan insentif dan penegakan hukum terkait perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi.

Pelaksanaan kelima strategi tersebut juga tetap berpijak pada dua sasaran

RPJPN 2005-2025 yaitu (i) pengurangan angka kemiskinan; dan (ii) pertumbuhan

ekonomi, sehingga kebijakan UMKM dan koperasi pada periode 2015-2019

difokuskan untuk mengatasi isu peningkatan daya saing, yang sekaligus

terintegrasi dengan kebijakan untuk mendukung upaya penanggulangan

kemiskinan. Hasilnya diharapkan meningkatkan efektivitas kebijakan yang

diarahkan untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang dihadapi UMKM

dan koperasi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan UMKM dan

koperasi, agar mampu memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan

Page 89: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

83

membangun keunggulan global. Pelaksanaan kelima strategi dan berbagai

rencana tindak untuk peningkatan daya saing, khususnya UMKM, akan difasilitasi

melalui suatu program nasional yang menjadi wahana pembangunan sinergi dan

kerja sama antara berbagai institusi di tingkat pusat dan daerah. Efektivitas

pelaksanaan kelima strategi tersebut juga akan didukung koordinasi, sinergi dan

kerja sama program dan kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan

pengembagnan UMKM dan koperasi yaitu Kementerian/Lembaga di tingkat pusat,

Pemerintah Daerah, Gerakan Koperasi, dunia usaha dan masyarakat.

Narasi Buku II

BAB I: PENGARUSUTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG

1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lintas Bidang

1.2.1. Penanggulangan Kemiskinan

1.2.1.3. Peningkatan Peran Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dalam

Penanggulangan Kemiskinan

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) dan koperasi dalam tahun

2015-2019 yang menjadi bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan

diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi mikro

dan kecil (UMK) dan koperasi dalam perekonomian. Sasaran ini akan dilaksanakan

melalui kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas UMK dan

koperasi dalam pengembangan penghidupan yang berkelanjutan (sustainable

livelihood) dari masyarakat miskin. Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan

melalui strategi:

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) UMK dan koperasi, yang difokuskan pada pengembangan kewirausahaan, peningkatan keterampilan SDM UMK, serta pemasyarakatan dan penyuluhan perkoperasian yang didukung penyediaan layanan usaha terpadu;

2. Perluasan akses UMK dan koperasi ke sumber pembiayaan, yang difokuskan pada di antaranya melalui pengembangan dan inovasi skema

Page 90: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

84

pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMK, penguatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan lembaga keuangan mikro (LKM), serta penyediaan informasi pembiayaan;

3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMK dan koperasi, yang difokuskan pada penerapan teknologi tepat guna, pengembangan koperasi produksi, dan penyediaan informasi pasar;

4. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, yang difokuskan pada fasilitasi pembentukan koperasi bagi kelompok usaha produktif, serta pengembangan kemitraan usaha yang melibatkan UMK dan koperasi; dan

5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif, yang difokuskan pada penyediaan kepastian dan perlindungan usaha salah satunya melalui penataan usaha informal di perkotaan, dan penyediaan skema restrukturisasi usaha untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak bencana dan krisis usaha/ekonomi.

1.2.1.4. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung peningkatan

kapasitas UMK dan koperasi dalam mendukung upaya penanggulangan

kemiskinan yang berbasis pengembangan penghidupan yang berkelanjutan di

antaranya (i) penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk

pelaksanaan amanat Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga

Keuangan Mikro; (ii) penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk

pelaksanaan amanat Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; (iii)

harmonisasi peraturan dan kebijakan tata ruang dan berbagai peraturan yang

dikeluarkan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penataan usaha

informal/pedagang kaki lima; dan (iv) penyusunan payung hukum bagi

pengembangan skema restrukturisasi UMK dan koperasi untuk mengantisipasi dan

mengatasi dampak bencana dan krisis usaha/ekonomi.

BAB III: EKONOMI

3.1. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi (UMKM dan

koperasi) dalam perekonomian nasional masih perlu ditingkatkan. Hal ini

mengingat beberapa indikator kinerja UMKM, seperti kontribusi pada

pembentukan nilai tambah atau Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor,

mengalami tren penurunan, sedangkan kontribusi UMKM dalam investasi juga

masih terbatas. Kontribusi PDB UMKM masih didominasi oleh sektor tersier,

sedangkan populasi UMKM yang besar di sektor-sektor primer belum mampu

menyumbangkan nilai tambah yang besar. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan

Page 91: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

85

produktivitas UMKM masih tertinggal dibandingkan dengan pertumbuhan

produktivitas usaha besar. Dampaknya yaitu kesenjangan produktivitas yang

semakin lebar antara usaha besar dan UMKM. Sementara itu peran UMKM dalam

penciptaan lapangan kerja masih cukup besar. Berkaitan dengan pengembangan

koperasi ke depan, tantangan yang perlu ditangai yaitu peningkatan kinerja

organisasi dan usaha koperasi sehingga lebih profesional, dinamis dan responsif

terhadap perubahan pasar. Pengembangan organisasi dan usaha koperasi tersebut

perlu dijalankan tanpa meninggalkan jatidiri koperasi sebagai wadah usaha

bersama yang digerakkan anggota berdasarkan nilai dan prinsip koperasi.

Perkembangan UMKM dan koperasi tersebut menunjukkan kebutuhan

untuk meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi. Usaha mikro perlu

ditingkatkan kapasitasnya sehingga mampu terus berkembang ke skala usaha

yang lebih besar (scalling-up). Usaha kecil dan menengah yang memiliki potensi

ekonomi dan kemampuan yang lebih tinggi perlu dilibatkan dalam proses

industrialisasi dan ekspor. Upaya ini juga perlu didukung modernisasi agribisnis,

dan penguatan keterkaitan usaha dari hulu ke hilir. Tata kelola koperasi juga perlu

ditingkatkan agar dapat memfasilitasi peningkatan efisiensi usaha bersama yang

melibatkan anggotanya. Berbagai upaya tersebut juga perlu didukung dengan

peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), inovasi dan pemanfaatan

teknologi, serta akses ke pembiayaan dan pasar. Hasilnya diharapkan dapat

mendukung pengurangan kesenjangan produktivitas antar pelaku usaha,

perbaikan struktur pelaku usaha nasional, dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Isu Strategis

Isu strategis di bidang pemberdayaan UMKM dan koperasi yang perlu

ditangani dalam periode 2015-2019 adalah peningkatan daya saing UMKM dan

koperasi. Isu daya saing dalam konteks UMKM berkaitan dengan dampak dari

skala ekonomi UMKM yang terbatas di antaranya berupa (i) rendahnya posisi

tawar UMKM untuk mengakses sumber daya produktif dan pasar; (ii) terbatasnya

kontribusi UMKM dalam perekonomian; (iii) ketimpangan kontribusi UMKM di

sektor-sektor produksi dibandingkan dengan UMKM di sektor jasa; dan (iv)

ketimpangan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah karena sebagian besar

kegiatan ekonomi masih bertumpu pada usaha-usaha berskala mikro dan kecil.

Page 92: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

86

Gambar 3.8 Kebijakan Peningkatan Daya Saing UMKM dan koperasi pada

2015-2019

Sumber: Background Study Penyiapan RPJMN 2015-2019 (2013)

Konteks isu daya saing UMKM tersebut mencakup pula isu-isu terkait

koperasi. Di satu sisi koperasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan skala

usaha dan posisi tawar UMKM, yang menjadi anggota koperasi, yang berujung

pada peningkatan daya saing UMKM. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-

undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mengarahkan peran

koperasi yang lebih besar dalam meningkatkan kapasitas dan efisiensi usaha dari

kelompok-kelompok usaha produktif yang berkembang di masyarakat. Di sisi lain,

koperasi juga menghadapi kendala yang berkaitan dengan skala usaha yang cukup

beragam dari skala mikro, kecil dan menengah, dengan tingkat perkembangan dan

kapasitas yang berbeda-beda. Koperasi juga menghadapi tantangan terkait

pemanfaatan potensinya yang masih terbatas oleh masyarakat yang menjalankan

usaha-usaha produktif baik secara perorangan maupun kelompok. Usaha koperasi

yang berkembang selama ini masih lebih banyak dimanfaatkan oleh konsumen

(koperasi konsumen dan koperasi simpan pinjam), sedangkan jumlah dan

perkembangan koperasi produksi, pemasaran dan jasa masih terbatas.

Page 93: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

87

Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, peningkatan daya saing UMKM

dan koperasi akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran tidak saja

pertumbuhan ekonomi, namun juga penanggulangan kemiskinan (Gambar xx).

Skenario kebijakan penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi dalam lima

tahun dapat mencakup:

1. Kebijakan untuk meningkatkan skala UMKM dalam rangka penguatan pasar domestik dan pengembangan keunggulan global, yang difokuskan pada:

a. peningkatan produktivitas UMKM terutama berkaitan dengan kualitas SDM, akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya, serta penyediaan insentif fiskal dan non fiskal;

b. peningkatan inovasi dan penerapan standardisasi proses produksi dan produk/jasa UMKM;

c. peningkatan kapasitas kelembagaan usaha melalui penguatan kemitraan berbasis rantai nilai dan rantai pasok; dan

d. peningkatan jangkauan pemasaran produk dan jasa UMKM;

2. Kebijakan untuk meningkatkan tata kelola usaha koperasi yang difokuskan pada:

a. peningkatan dan penguatan kontribusi anggota koperasi dalam memajukan usaha koperasi sehingga terbangun kemandirian koperasi; dan

b. modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka memperkuat kapasitas koperasi untuk berperan secara optimal dalam pasar domestik dan internasional.

Sasaran

Skenario kebijakan peningkatan daya saing UMKM diharapkan dapat

mewujudkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang

ditampilkan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Sasaran Kebijakan Peningkatan Daya Saing UMKM dan koperasi

Sasaran Indikator a) Target

2019

1. Meningkatnya Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM 5,5%

Page 94: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

88

Sasaran Indikator a) Target

2019

kontribusi UMKM

dan koperasi dalam

perekonomian

Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan

PDB

7,0%

Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor non

migas

6,7%

Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam investasi 10,4%

2. Meningkatnya daya

saing UMKM

Pertumbuhan jumlah usaha kecil dan menengah 8,1%

Pertumbuhan produktivitas UMKM 8,3%

Pertambahan jumlah UMKM formal (berbadan hukum, memiliki izin

dan/atau terdaftar)

40,0%

Proporsi UMKM yang mengakses layanan keuangan formal 25,0%

Proporsi UMKM yang menerapkan teknologi 35,0%

Proporsi UMKM yang menerapkan standardisasi mutu & sertifikasi

produk

20,0%

Proporsi UMKM yang tergabung dalam kemitraan atau jaringan

produksi dan pemasaran

12,0%

3. Meningkatnya

usaha baru yang

berpotensi tumbuh

dan inovatif

Proporsi wirausaha baru per jumlah penduduk usia produktif 3,5%

Proporsi jumlah pelaku usaha di industri kreatif 8,0%

4. Meningkatnya tata

kelola dan daya

saing koperasi

Pertumbuhan unit koperasi 8,0%

Pertumbuhan anggota koperasi 10,3%

Proporsi koperasi berkualitas 13,8%

Rasio promosi ekonomi anggota 10%

Proporsi koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT ) 100%

Pertumbuhan volume usaha koperasi 17,8%

Keterangan: a) Rancangan indikator dan target masih dalam proses pembahasan

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Berdasarkan sasaran tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan

potensi yang dimiliki UMKM dan koperasi untuk meningkatkan daya saing

usahanya, serta kontribusinya dalam perekonomian, maka arah kebijakan yang

perlu ditempuh dalam tahun 2015-2019 adalah “Peningkatan daya saing UMKM

dan koperasi untuk memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan

membangun keunggulan global”.

Arah kebijakan tersebut di atas akan dilaksanakan melalui strategi yang

disesuaikan dengan lima aspek pemberdayaan UMKM dan koperasi yaitu:

Page 95: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

89

1. Peningkatan kompetensi SDM UMKM dan koperasi, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan kewirausahaan dan penyediaan insentif bagi tumbuhnya technopreneur, peningkatan kompetensi teknis dan manajemen SDM UMKM dan koperasi, dan peningkatan ketersediaan layanan usaha terpadu;

2. Perluasan akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan dan invoasi skema pembiayaan baik yang berbasis perbankan dan lembaga non bank, penguatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan lembaga keuangan mikro (LKM), penyediaan insentif untuk mengembangkan skema penjaminan usaha bagi UMKM dan koperasi, pengembangan sistem penilaian kredit dan infomasi debitur yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai jenis lembaga keuangan termasuk KSP dan LKM, serta pengembangan kerja sama pembiayaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank;

3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKM dan koperasi, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan dan penguatan produk unggulan, peningkatan inovasi dan penerapan teknologi, standardisasi, dan sertifikasi, penyediaan insentif bagi tumbuhnya trading house bagi UMKM dan koperasi, dan penyediaan informasi pasar;

4. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui pengembangan kemitraan usaha yang berbasis rantai nilai baik yang melibatkan kerja sama antar UMKM dan koperasi, maupun antara UMKM dan koperasi dengan usaha besar/investor, serta revitalisasi dan modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi; dan

5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi, yang akan dilaksanakan di antaranya melalui penataan regulasi dalam rangka meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi, pendaftaran usaha untuk memperkuat status legalitas UMKM, dan penyediaan insentif dan penegakan hukum terkait perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi.

3.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung

pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi di antaranya:

1. Peraturan setingkat Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres) yang mencakup pengaturan mengenai (i) Program Nasional Peningkatan Daya Saing UMKM dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait di tingkat nasional dan daerah; (ii) skema restrukturisasi UMKM dan koperasi untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak bencana dan krisis usaha/ekonomi; dan (iii) sistem

Page 96: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

90

pemantauan dan evaluasi pemberdayaan UMKM dan koperasi yang didukung data dan informasi yang memadai; dan

2. Penyusunan aturan pelaksanaan UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (5 RPP tentang Perkoperasian yang sedang dibahas: RPP Penyelenggaraan Koperasi, RPP KSP, RPP Lembaga Pengawas KSP, RPP Koperasi Syariah dan RPP Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi).

3.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung

pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi di antaranya:

1. Pembentukan forum koordinasi pemberdayaan UMKM dan koperasi;

2. Optimalisasi fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang didukung penyederhanaan jenis, persyaratan dan prosedur perizinan bagi UMKM;

3. Pengembangan dan fasilitasi registrasi UMKM yang terintegrasi ditangani unit khusus baik di tingkat pusat maupun daerah;

4. Penataan administrasi badan hukum koperasi yang terpusat di Kementerian Koperasi dan UKM;

5. Peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi lembaga yang terkait perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi;

6. Pengembangan kelembagaan untuk mendukung skema restrukturisasi UMKM dan koperasi sebagai antisipasi dan penanganan dampak bencana dan krisis usaha/ekonomi;

7. Penguatan Pusat Diklat UMKM dan koperasi di tingkat nasional dalam bentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);

8. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di tingkat nasional dan daerah, dalam bentuk kelembagaan UPT yang dikelola Badan Layanan Umum;

9. Pengembangan pusat pembinaan penyuluh perkoperasian;

10. Pembentukan Pusat Inovasi UMKM dalam bentuk UPT di Kementerian Ristek/BPPT;

11. Pembentukan Lembaga Pengawas KSP;

12. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi;

13. Pengembangan kelembagaan untuk pengintegrasian Sistem Informasi Debitur (SID) untuk perbankan, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan lembaga keuangan lainnya;

14. Peningkatan fungsi BLU Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUMKM sebagai trading house bagi produk UMKM dan koperasi secara nasional; dan

Page 97: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

91

15. Peningkatan kapasitas dan sinergitas lembaga penelitian pemerintah dalam penelitian dan evaluasi kebijakan dan program UMKM dan koperasi.

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 kemudian menjadi pijakan

awal untuk penyusunan Rancangan RPJMN selanjutnya. Dokumen tersebut juga

menjadi materi yang digunakan untuk konsultasi publik dan penjaringan aspirasi

dalam rangka penyempurnaan rancangan RPJMN selanjutnya.

3.4. KONSULTASI PUBLIK DAN PENJARINGAN ASPIRASI

Bagian ini menjelaskan proses konsultasi publik dan penjaringan aspirasi

yang dilakukan untuk menjaring masukan dari masyarakat untuk perbaikan

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019. Konsultasi publik dan penjaringan

aspirasi masyarakat dilaksanakan melalui pertemuan dengan para pemangku

kepentingan yang mencakup pakar di bidang UMKM dan koperasi, K/L terkait,

Pemerintah Daerah, serta perwakilan dari perguruan tinggi, asosiasi UMKM,

asosiasi dan gerakan koperasi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Penjaringan aspirasi di tingkat pusat difokuskan pada penajaman, perbaikan

atau penyempurnaan bagian-bagian Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019.

Sementara itu penjaringan aspirasi di tingkat daerah dilaksanakan melalui

pembahasan umum tentang Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019.

Konsultasi publik di tingkat pusat membahas Rancangan Teknokratik

RPJMN 2015-2019 bidang UMKM dan koperasi dilaksanakan dengan melibatkan

unit-unit terkait di Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan K/L lainnya,

perwakilan perguruan tinggi, asosiasi dan gerakan koperasi. Konsultasi publik

diselenggarakan pada periode Mei-September 2014, yang mencakup 14 kali

pertemuan. Sementara itu, konsultasi publik di daerah dilaksanakan tiga kali

dengan melibatkan perwakilan dari Pemda, perguruan tinggi dan asosiasi di

Bandung, Yogyakarta, dan Padang. Ringkasan hasilnya adalah sebagai berikut:

Page 98: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

92

1. Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019:

a. Kesepakatan mengenai program pengembangan UMKM dan

koperasi pada periode 2015-2019 mencakup tiga program untuk

mendukung penanggulangan kemiskinan (satu program) dan

peningkatan daya saing UMKM dan koperasi (dua program). Ketiga

program diharapkan dapat memfasilitasi penyediaan dukungan yang

lebih berimbang antara misi penanggulangan kemiskinan dan misi

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang berbasis

UMKM dan koperasi;

b. Perbaikan rumusan sasaran RPJMN 2015-2019 bidang UMKM dan

koperasi untuk dilengkapi dengan definisi dan penjelasan yang

lengkap. Kesepakatan mengenai jenis dan definisi sasaran, besaran

target dan indikatornya, serta sumber data terdapat pada Tabel 3.9.

dan Tabe 3.10. Pencapaian sasaran-sasaran RPJMN 2015-2019 juga

perlu melibatkan partisipasi dan kontribusi dari K/L yang menangani

UMKM di sektornya masing-masing, serta Pemda;

c. Sektor UMKM dan koperasi yang akan menjadi fokus pada periode

2015-2019 adalah sektor pertanian dan perikanan (agrobisnis), baik

yang berbasis pertanian maupun perikanan/kelautan. Hal ini

mengingat populasi UMKM di kedua sektor tercatat paling besar.

Fokus pada kedua sektor ini perlu dilakukan melalui perbaikan

kewirausahaan, manajemen dan perluasan penerapan teknologi yang

dilaksanakan dalam keterpaduan dengan industri pengelolahannya

(agroindustri);

d. Perbaikan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 akan

mencakup masukan dari hasil penyusunan Blueprint Pembiayaan

yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM;

Page 99: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

93

e. Perlu perluasan kegiatan di dalam RPJMN 2015-2019 dibandingkan

dengan kegiatan yang saat ini sudah berjalan, terutama terkait

pengembangan kewirausahaan terutama di kawasan Tengah dan

Timur Indonesia, PLUT, pembiayaan bagi wirausaha baru dan industri

kreatif, fasilitasi pemasaran, dukungan bagi pengembangan koperasi

syariah, peningkatan jangkauan layanan dana bergulir, peningkatan

linkage bank dan lembaga pembiayaan lainnya, pembangunan basis

data UMKM dan koperasi, formalisasi UMKM, dukungan bagi

pengembangan green business oleh UMKM dan koperasi, dukungan

bagi inovasi dan UMKM inovatif (inkubator, technopark, keterkaitan

dengan lembaga litbang), percepatan peningkatan kualitas produk,

perluasan fasilitasi UMKM dan koperasi untuk berpartisipasi dalam

jaringan produksi dan pemasaran global, dan peningkatan sinergi

dengan K/L lain, Pemda dan dunia usaha;

f. Kerangka pendanaan, regulasi dan kelembagaan pada Rancangan

Teknokratik RPJMNn 2015-2019 perlu mempertimbangkan hasil

restrukturisasi program dan kegiatan serta evaluasi pelaksanaannya,

skala prioritas terkait isu strategis peningkatan daya saing UMKM

dan koperasi, partisipasi K/L terkait (10 K/L) dalam keterpaduan

upaya peningkatan daya saing UMKM dan koperasi, serta penekanan

pada kebutuhan untuk mempercepat formalisasi UMKM melalui

pendaftaran usaha, kemudahan perizinan, perbaikan basis data, dan

penguatan Pemda dalam penguatan UMKM dan koperasi di

wilayahnya masing-masing baik melalui penyediaan Pusat Layanan

Usaha Terpadu (PLUT) bagi UMKM dan koperasi, maupun dukungan

anggaran dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Keterpaduan dengan pemangku kepentingan lainnya perlu dibangun

untuk meningkatkan kemanfaatan berbagai dukungan bagi UMKM dan

koperasi. Keterpaduan yang dibangun mencakup pengembangan

Page 100: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

94

kewirausahaan, penerapan HaKI, standar dan sertifikasi produk, dan

penerapan teknologi bentuk pendekatan yang lengkap sehingga hasilnya

dapat lebih menjamin keberlanjutan dari usaha-usaha baru tersebut.

Keterpaduan juga diperlukan untuk penguatan UMKM dan koperasi

dalam usaha berbasis kewilayahan (komoditas unggulan). Salah satu

upaya yang dapat dilakukan adalah harmonisasi dengan Coporate Social

Responsibility/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR/PKBL).

Pelaksanaan keterpaduan ini juga didasarkan pada kesepakatan

mengenai pembagian peran dari pihak-pihak yang terlibat sehingga

penyediaan dukungan bagi UMKM dan koperasi dapat lebih efektif dan

efisien;

Tabel 3.9 Definisi Indikator untuk Sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang UMKM

dan Koperasi

No. Indikator Definisi

1 Pertumbuhan

jumlah tenaga kerja

UMKMK

Persentase perubahan jumlah tenaga kerja di UMKMK pada tahun

tertentu yang dihitung dari jumlah tenaga kerja UMKMK pada tahun

sebelumnya

2 Pertumbuhan

kontribusi UMKMK

dalam

pembentukan PDB

Persentase perubahan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) harga

konstan UMKMK pada tahun tertentu yang dihitung dari kontribusi PDB

harga konstan UMKMK pada tahun sebelumnya.

Ket: PDB harga konstan merupakan nilai tambah bruto dari barang dan

jasa yang dihasilkan UMKMK berdasarkan harga tahun dasar (tahun

2000)

3 Pertumbuhan

kontribusi UMKMK

dalam ekspor non

migas

Persentase perubahan kontribusi nilai ekspor non migas UMKMK pada

tahun tertentu yang dihitung dari kontribusi nilai ekspor non migas

UMKMK pada tahun sebelumnya

4 Pertumbuhan

kontribusi UMKMK

dalam investasi

Persentase perubahan kontribusi nilai pembentukan modal tetap (harga

konstan) UMKMK pada tahun tertentu yang dihitung dari kontribusi nilai

pembentukan modal tetap (harga konstan) UMKMK pada tahun

sebelumnya

Page 101: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

95

No. Indikator Definisi

5 Pertumbuhan

jumlah usaha kecil

dan menengah

Persentase perubahan jumlah unit usaha kecil dan jumlah unit usaha

menengah pada tahun tertentu yang dihitung dari jumlah unit usaha kecil

dan jumlah unit usaha menengah pada tahun sebelumnya

6 Pertumbuhan

produktvitas UMKM

Persentase perubahan produktivitas UMKM pada tahun tertentu yang

dihitung dari produktivitas UMKM pada tahun sebelumnya

Ket.: Produktivitas UMKM dihitung berdasarkan rasio (i) PDB dan jumlah

unit UMKM; atau (ii) PDB dan jumlah tenaga kerja UMKM

7 Proporsi UKMK

formal (berbadan

hukum, memiliki

izin dan/atau

terdaftar)

Persentase jumlah UKMK yang memiliki badan hukum/usaha dan/atau

memiliki izin dari total jumlah UKMK

Ket.:

Badan hukum perusahaan/usaha adalah bentuk pengesahan suatu perusahaan/usaha pada waktu pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang diperkuat dengan bukti tertulis atau akta; mencakup PT (NV), Koperasi, BUMN/BUMD/BHMN, Perseroan Komanditer (CV), Firma, Yayasan, dan izin khusus dari instansi terkait (Ijin Diparda, SK Menteri, SK Kepala Daerah, dll.)

Bentuk-bentuk izin usaha mencakup (74 jenis): (i) Penanaman modal/pendirian usaha; (ii) Prinsip, perubahan penggunaan tanah, lokasi, lingkungan, IMB, HO, ITU; (iii) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Reklame, Pariwisata, dan sektor lainnya

8 Proporsi UMK yang

terdaftar

Persentase jumlah UMK yang terdaftar dari total jumlah UMK

9 Proporsi UMKMK

yang mengakses

layanan keuangan

dan/atau

pembiayaan formal

Jumlah dan persentase jumlah unit UMKMK yang sudah mengakses

layanan keuangan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan formal,

seperti pinjaman, tabungan, pembayaran, asuransi dan layanan

pengelolaan resiko keuangan lainnya, dari jumlah total UMKMK

10 Proporsi UMKMK

yang menerapkan

teknologi

Jumlah dan persentase jumlah unit UMKMK yang menghasilkan,

memodifikasi, dan/atau menggunakan alat-alat, mesin, dan

metode/sistem produksi yang sudah terstandardisasi, dari jumlah total

UMKMK

11 Proporsi UMKMK

yang menerapkan

standardisasi mutu

& sertifikasi produk

Jumlah dan persentase jumlah unit UMKMK yang menggunakan

standardisasi mutu dan/atau sertifikasi produk, dari total jumlah UMKMK

Ket: standardisasi difokuskan pada SNI, dan sertifikasi difokuskan pada

sertifikasi halal

Page 102: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

96

No. Indikator Definisi

12 Proporsi UMKMK

yang tergabung

dalam kemitraan/

jaringan produksi

dan pemasaran

Jumlah dan persentase jumlah unit UMKMK yang tergabung dalam

kemitraan/jaringan usaha/pemasaran dengan sesama UMKMK dan

antara UMKMK dan usaha besar, dari total jumlah UMKMK

13 Pertumbuhan

wirausaha baru

Persentase perubahan jumlah wirausaha baru pada tahun tertentu yang

dihitung dari jumlah wirausaha baru pada tahun sebelumnya

Ket: Wirausaha baru adalah usaha baru yang mempekerjakan minimal 1

orang tenaga kerja selain pemilik

14 Jumlah dan

pertumbuhan

UMKM pelaku

usaha di industri

kreatif

Jumlah dan persentase perubahan jumlah UMKM pelaku usaha di industri

kreatif pada tahun tertentu yang dihitung dari jumlah UMKM pelaku usaha

di industri kreatif pada tahun sebelumnya

15 Pertumbuhan

jumlah unit

koperasi

Persentase perubahan jumlah unit koperasi pada tahun tertentu yang

dihitung dari jumlah unit koperasi pada tahun sebelumnya

16 Pertumbuhan

anggota koperasi

Persentase perubahan jumlah anggota koperasi pada tahun tertentu yang

dihitung dari jumlah anggota koperasi pada tahun sebelumnya

17 Proporsi koperasi

berkualitas

Persentase jumlah koperasi dengan hasil pemeringkatan sangat baik dan

baik dari total jumlah koperasi

18 Partisipasi aktif

anggota

Ukuran kontribusi anggota untuk memajukan usaha koperasi melalui

aktivitas transaksi dan/atau penyertaan modal

19 Proporsi koperasi

yang

melaksanakan

rapat anggota

tahunan (RAT)

Persentase jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dari total jumlah

koperasi

20 Pertumbuhan

volume usaha

koperasi

Persentase perubahan volume usaha koperasi pada tahun tertentu yang

dihitung dari volume usaha koperasi pada tahun sebelumnya

21 Pertumbuhan aset

koperasi

Persentase perubahan aset koperasi pada tahun tertentu yang dihitung

dari aset koperasi pada tahun sebelumnya

Page 103: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

97

No. Indikator Definisi

22 Pertumbuhan

koperasi dengan

pengelolaan dan

usaha berbasis

syariah

Persentase perubahan jumlah unit koperasi syariah pada tahun tertentu

yang dihitung dari jumlah unit koperasi syariah pada tahun sebelumnya

Sumber: Diskusi Rancangan Sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

(Bappenas, 2014)

Tabel 3.10 Sumber Data Pencapaian Sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang

UMKM dan Koperasi

Indikator Sumber Data

Penentuan Target Pengukuran

Pencapaian

1. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja

UMKMK

Kementerian KUKM & BPS,

yang dihitung berdasarkan

skenario rendah (target tahun

2015) dan skenario

moderat/tinggi (target tahun

2019)

Kementerian KUKM &

BPS yang akan

didukung dengan hasil

survei UMKM (survei 2

tahunan yang diusulkan

dalam RPJMN 2015-

2019)

2. Pertumbuhan kontribusi UMKMK

dalam pembentukan PDB

3. Pertumbuhan kontribusi UMKMK

dalam ekspor non migas

4. Pertumbuhan kontribusi UMKMK

dalam investasi

5. Pertumbuhan jumlah usaha kecil dan

menengah

6. Pertumbuhan produktvitas UMKM

7. Proporsi jumlah UMKM formal

(berbadan hukum, dan/atau memiliki

izin)

Data BPS (sektor non

pertanian)

PTSP, BPS, Pemda,

survei UMKM, K/L

8. Proporsi jumlah UMKM yang

terdaftar

- Kementerian KUKM

9. Proporsi jumlah UMKM yang

mengakses layanan

BI BI dan survei UMKM

Page 104: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

98

Indikator Sumber Data

Penentuan Target Pengukuran

Pencapaian

keuangan/pembiayaan formal

10. Proporsi jumlah UMKM yang

menerapkan teknologi

Pendapat pakar, perlu

dihitung ulang sesuai data-

data K/L, BPS, MUI, dll.

Survei UMKM, BPS, K/L

11. Proporsi jumlah UMKM yang

menerapkan standardisasi mutu &

sertifikasi produk

K/L, MUI, survei UMKM,

12. Proporsi jumlah UMKM yang

tergabung dalam kemitraan/ jaringan

produksi dan pemasaran

Kajian Wignaraja (2012) Survei UMKM, BPS,

K/L

13. Proporsi wirausaha baru Kementerian KUKM K/L, survei UMKM, BPS

14. Pertumbuhan jumlah UMKM pelaku

usaha di industri kreatif

Kajian Kementerian Parekraf

(perlu dimutakhirkan

berdasarkan kajian tahun

2013)

K/L, survei UMKM, BPS

15. Pertumbuhan jumlah unit koperasi Kementerian KUKM Kementerian KUKM

16. Pertumbuhan jumlah anggota

koperasi

Kementerian KUKM Kementerian KUKM

17. Proporsi jumlah koperasi berkualitas Kementerian KUKM Kementerian KUKM

18. Partisipasi aktif anggota Kementerian KUKM Kementerian KUKM

19. Proporsi koperasi yang

melaksanakan rapat anggota

tahunan (RAT)

Kementerian KUKM Kementerian KUKM

20. Pertumbuhan volume usaha

koperasi

Kementerian KUKM Kementerian KUKM

21. Pertumbuhan aset koperasi Kementerian KUKM Kementerian KUKM

22. Pertumbuhan koperasi dengan

pengelolaan dan usaha berbasis

syariah

Kementerian KUKM Kementerian KUKM

Page 105: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

99

Sumber: Diskusi Rancangan Sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

(Bappenas, 2014)

3. Mekanisme perencanaan dan penganggaran: usulan untuk (i) perbaikan

mekanisme pelaksanaan terutama terkait kriteria seleksi kelompok

sasaran; (ii) penataan belanja sosial sehingga lebih akuntabel dan dapat

dibuktikan manfaat dan keberlanjutannya bagi UMKM dan koperasi; dan

(iii) penataan satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM untuk dapat

mengelola program secara lebih baik dan akuntabel;

4. Perluasan kerja sama dengan K/L, dunia usaha, gerakan koperasi dan

masyarakat yang dapat difasilitasi melalui pembentukan forum, dan

sinergi dengan program CSR/PKBL;

5. Tindak lanjut pembatalan UU N0. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

yang perlu dilakukan segera agar kebutuhan revisi UU dapat ditampung di

dalam Rancangan RPJMN 2015-2019. Sementara itu, selama proses

penundaan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di

bidang perkoperasian, dapat dilaksanakan upaya-upaya persiapan yang

akan melengkapi proses pembahasan dan tindak lanjut dari RPP; dan

6. Penyusunan Renstra K/L 2015-2019 perlu disegerakan dengan menyusun

background study. Kementerian Koperasi dan UKM diusulkan untuk

menggunakan Masterplan Pengembangan UMKM dan Pengembangan

Koperasi 2015-2024 yang sudah ada sebagai bahan baku untuk menyusun

Renstra K/L 2015-2019. Rancangan Renstra juga perlu

mempertimbangkan pembagian kewenangan yang jelas di antara unit-

unit Kementerian Koperasi dan UKM sehingga tidak terjadi tumpang

tindih kegiatan dan dapat meningkatan kerja sama yang saling

melengkapi.

7. Penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi perlu dipercepat dengan

menyusun kelengkapan kelembagaan yang dibutuhkan, baik dalam

Page 106: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

100

rangka pemberdayaan maupun peningkatan daya saing UMKM dan

koperasi. Hasil pembahasan kerangka kelembagaan ditampilkan pada

Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Rancangan Kerangka Kelembagaan di Bidang UMKM dan

Koperasi

No Arah Penataan

Kerangka

Kelembagaan

Tujuan Regulasi

Terkait

K/L Terkait

1 Penguatan

kelembagaan

pemberdayaan

UMKM dankoperasi

(Forum Koordinasi

Pemberdayaan

UMKM dan

Koperasi)

Meningkatkan efektivitas

perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan

dan evaluasi program

pemberdayaan UMKM dan

koperasi, serta

memfasilitasi keterlibatan

stakeholders yang bersifat

lintas sektor dan wilayah

UU No.

20/2008

tentang UMKM;

UU No.

25/1992

tentang

Perkoperasian

KemenKUKM,

Kemenko

Perekonomian,

Kementan,

KemenKP,

Kemenprin,

Kemendag,

Kemenparekraf,

Kemenhut,Kemen

Nakertrans,

BKPM,

Kemenristek,

Kemendagri,

Kemenpora,

Kemensos,

KPDT, KP3A,

Kemendikbud,

BPPT, LIPI, BI,

OJK, Pemda

2 Penguatan

kelembagaan

registrasi UMKM

dan administrasi

badan hukum

koperasi yang

terpusat

Meningkatkan akuntabilitas

kelembagaan UMKM dan

tata kelola penerbitan

badan hukum koperasi,

pengawasan koperasi, dan

pemeliharaan database

UMKM dan koperasi

UU No.

20/2008

tentang UMKM;

UU No.

25/1992

tentang

Perkoperasian

KemenKUKM,

Pemda

Page 107: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

101

No Arah Penataan

Kerangka

Kelembagaan

Tujuan Regulasi

Terkait

K/L Terkait

secara nasional

3 Penguatan

kelembagaan diklat

UMKM dan

koperasi

Meningkatkan peran

lembaga diklat UMKM dan

koperasi di tingkat nasional

untuk menjadi pusat

rujukan pengembangan

sumberdaya manusia

(SDM) UMKM dan koperasi

di tingkat provinsi,

kabupaten dan kota

UU No.

20/2008

tentang UMKM;

UU No.

25/1992

tentang

Perkoperasian

KemenKUKM,

Kemendikbud,

Pemda

4 Penguatan

kelembagaan

pendampingan

UMKM dan

koperasi (Pusat

Layanan Usaha

Terpadu)

Meningkatkan keterpaduan

dan jangkauan layanan

usaha bagi UMKM dan

koperasi yang didukung

sinergi dan kerjasama

antara pemerintah, dunia

usaha, perguruan tinggi,

dan masyarakat

UU No.

20/2008

tentang UMKM;

UU No.

25/1992

tentang

Perkoperasian

KemenKUKM,

Kementan,

KemenKP,

Kemenprin,

Kemendag,

Kemenparekraf,

Kemenhut,

Kemenakertrans,

Kemenristek,

Kemenpora,

Kemensos,

KPDT, BPPT, BI,

Pemda,

Perguruan Tinggi,

Asosiasi

Pengusaha

5 Penguatan

kelembagaan

inovasi bagi UMKM

(Pusat Inovasi

UMKM)

Meningkatkan peran dan

fungsi inovasi UMKM yang

didukung kerja sama

antara pemerintah, dunia

usaha, perguruan tinggi

dan lembaga litbang

UU

No.20/2008;

Kep-

47/M.Ekon/07/2

008

KemenKUKM,

Kemenko

Perekonomian,

Kementan,

KemenKP,

Kemenprin,

Kemenparekraf,

Kemenristek,

Page 108: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

102

No Arah Penataan

Kerangka

Kelembagaan

Tujuan Regulasi

Terkait

K/L Terkait

BPPT, LIPI

6 Penguatan

kelembagaan

pemasaran

produkUMKM dan

koperasi (Lembaga

Layanan

Pemasaran)

Meningkatkan layanan

pemasaran ekspor dalam

wadah trading house bagi

produk-produk UMKM dan

koperasi

UU No. 20/

2008 tentang

UMKM; UU No.

25/1992

tentang

Perkoperasian

KemenKUKM,

Kemendag,

Pemda

7 Penguatan

kelembagaan

kemitraan usaha

nasional dan

daerah

Meningkatkan efektivitas

dan jangkauan fasilitasi

dan pemantauan

pelaksanaan kemitraan

antara usaha besar dan

UMKM dan koperasi

UU No. 20/

2008 tentang

UMKM; UU No.

25/1992

tentang

Perkoperasian,

UU No. 25/

2007 tentang

Penanaman

Modal

KemenKUKM,

Kemenko

Perekonomian,

Kemendag,

BKPM,

Kementan,

KemenKP,

Kemenprin,

Kemenparekraft,

Kemenristek,

BPPT

8 Penguatan

kelembagaan

pengawasan dan

penjaminan

simpanan bagi

usaha simpan

pinjam yang

dijalankan oleh

koperasi

Meningkatkan akuntabilitas

dan transparansi kinerja

usaha simpan pinjam yang

dijalankan koperasi dan

memberikan jaminan

keamanan simpanan bagi

nasabah koperasi

Revisi UU

Perkoperasian

KemenKUKM, BI,

OJK

Sumber: Diskusi Rancangan RPJMN 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi (Bappenas,

2014)

3.5. Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019

Page 109: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

103

Berdasarkan berbagai masukan dari konsutasi publik dan penjaringan

aspirasi masyarakat, dan pengolahan lebih lanjut maka Rancangan Teknokratik

RPJMN 2015-2019 disempurnakan dengan rumusan sebagai berikut.

Buku I

Bab VI Agenda Pembangunan

6.1. Agenda Pembangunan Ekonomi

A. Pembangunan Sektor-sektor Ekonomi

6.1.3. Modernisasi Sektor Jasa

Peranan sektor jasa dalam perekonomian nasional akan semakin

ditingkatkan dengan melakukan modernisasi di semua lini dengan tujuan

meningkatkan daya saingnya. Upaya strategis yang akan dilakukan antara lain

adalah: (a) peningkatan ekspor nonmigas dan jasa bernilai tambah tinggi; (b)

peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi; serta (3) peningkatan pariwisata dan

ekonomi kreatif.

Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

Usaha kecil, menengah, dan koperasi (UMKM dan Koperasi) merupakan

kelompok pelaku ekonomi yang penting. Jumlah UMKM dan Koperasi semakin

meningkat dari tahun ke tahun, namun belum belum dapat bersaing secara

optimal. Masih terdapat berbagai kendala dalam meningkatkan kualitas UMKM

dan Koperasi, terutama dengan skala usaha mikro, yaitu rendahnya kualitas

sumber daya manusia, modal, dan pemanfaatan teknologi. Maka dari itu,

diharapkan melalui peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi, para pengusaha

kecil, menengah dan koperasi dapat menjadi pelaku utama dalam perekonomian

nasional.

Sasaran

Sasaran peningkatan daya saing UMKM dan koperasi untuk periode 2015-2019

adalah:

Page 110: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

104

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian, baik yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, pembentukan produk domestik bruto (PDB), penciptaan devisa (ekspor), dan investasi;

2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan antara lain oleh peningkatan produktivitas, peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar/formal, peningkatan akses ke pembiayaan dan teknologi, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan keterlibatan UMKM dalam kemitraan atau jaringan usaha; 3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif, sebagai sumber tumbuhnya pengusaha-pengusaha skala mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing sebagaimana dicirikan dari kelayakan usaha yang tinggi, kapasitas yang besar untuk berkembang, serta daya adaptasi dan kreativititas yang tinggi untuk merespon perubahan dan peluang pasar; dan

3. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi, serta modernisasi kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka memperkuat kapasitas koperasi untuk dapat berperan secara maksimal di pasar yang semakin terbuka dan kompetitif.

Arah Kebijakan dan Strategi

Keempat sasaran tersebut akan dicapai melalui berbagai kebijakan UMKM

dan koperasi pada periode 2015-2019 yang diarahkan untuk meningkatkan daya

saing UMKM dan koperasi dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian

domestik dan membangun keunggulan global. Arah kebijakan tersebut

dilaksanakan dengan menggunakan lima strategi yaitu:

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) UMKM dan koperasi;

2. Perluasan akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan; 3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKM dan

koperasi; 4. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi; dan 5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi.

Berdasarkan kelima strategi tersebut di atas, kerangka reformasikebijakan

UMKM dan koperasi pada periode tahun 2015-2019 mencakup:

1. Peningkatan aset produktif UMKM dan koperasi melalui kebijakan (i) pengembangan bank UMKM; serta (ii) penyediaan insentif fiskal berupa pengurangan biaya bagi sertifikasi hak atas tanah UMKM;

2. Peningkatan produktivitas UMKM yang didukung inovasi dan teknologi melalui kebijakan penyediaan insentif fiskal dan non fiskal bagi pengembangan wirausaha baru dan technopreneurs berupa insentif pajak,

Page 111: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

105

subsidi bunga, keringanan biaya paten, pelatihan,penguatan inkubator, pengembangan pusat kewirausahaan, penguatan pusat inovasi UMKM, dan penyediaan layanan usaha terpadu;

3. Penguatan keterkaitan usaha (backward-forward linkages) dalam rangka meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, dan kontribusi ekspor melalui kebijakan (i) penyediaan insentif pajak untuk pengembangan agribisnis/agroindustri skala kecil dan menengah di perdesaan; (ii) penyediaan insentif pajak bagi UMKM dan koperasi yang tergabung dalam kemitraan berbasis rantai nilai dan rantai pasok, termasuk UMKM yang menjadi industri pendukung di kawasan khusus; (iii) insentif keringanan biaya untuk penerapan standardisasi produk (Standar Nasional Indonesia/SNI) dan sertifikasi produk (halal); dan (iv) fasilitasi pusat distribusi produk dan ekspor bagi UMKM dan koperasi; dan

4. Perbaikan iklim usaha dan tata kelola kelembagaan melalui kebijakan (i) penyediaan insentif pajak bagi UMKM yang terdaftar; (ii) perbaikan perizinan terkait penyederhanaan prosedur dan jenis izin usaha, dan pengurangan biaya perizinan; serta (iii) penyusunan revisi Undangundang tentang Perkoperasian dan Pengembangan Pusat Promosi Koperasi.

5. Pelaksanaan arah kebijakan dan strategi tersebut di atas membutuhkan prasyarat berupa penguatan kelembagaan, basis data, serta sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan sektoral dan wilayah. Prasyarat tersebut juga menjadi landasan bagi pembangunan sinergi dan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi.

6.4. Agenda Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

6.4.5. Percepatan Pengurangan Kemiskinan (hanya bagian yang berkaitan

dengan UMKM dan koperasi)

Perkembangan kemiskinan yang menggambarkan dinamika kesejahteraan

masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dipengaruhi oleh berbagai

faktor secara simultan, termasuk perkembangan perekonomian Indonesia,

integrasi perekonomian Indonesia secara global, perubahan demografi, dan

kebijakan afirmatif yang dilaksanakan. Selama kurun waktu beberapa tahun

terakhir tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 15.42 persen pada tahun 2008

menjadi 11.25 pada bulan Maret tahun 2014 atau penduduk miskin berkurang lebih

dari enam juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program

penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dalam bentuk empat

kelompok program (klaster): bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan usaha mikro-kecil, dan program-program prorakyat,

telah berjalan cukup baik. Meskipun demikian, kecepatan penurunan kemiskinan

dalam beberapa tahun belakang ini mengalami perlambatan. Oleh karena itu,

Page 112: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

106

melalui sinergi keseimbangan ekonomi makro dan pelaksanaan kebijakan afirmatif

yang optimal diharapkan tingkat kemiskinan ini dapat diturunkan lebih jauh.

Dalam kerangka penurunan kemiskinan tersebut, pertumbuhan dan

kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian

Indonesia memiliki dua konsekuensi penting yaitu; pertama, penduduk golongan

menengah ke bawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan sosial yang

komprehensif; dan kedua, adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar

kelompok miskin dan non-miskin yang menjadikan masalah kemiskinan semakin

kompleks.

Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk yang miskin terlindungi

pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan

pokok, apabila terjadi guncangan ekonomi maupun guncangan sosial yang terjadi.

Dalam mengurangi kesenjangan antar kelompok ekonomi, perluasan akses

terhadap pemanfaatan pelayanan dasar perlu dilakukan. Sementara itu,

kompleksitas permasalahan kemiskinan membutuhkan pembekalan terhadap

penduduk miskin dan rentan berupa keterampilan wirausaha maupun

keterampilan teknis sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka dalam

kegiatan ekonomi produktif. Dengan demikian, untuk mampu mempercepat laju

penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan, reformasi menyeluruh terhadap

kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan dan dituangkan dalam

tiga kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif, integratif dan bertarget spesifik

yaitu:

1. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; 2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan; 3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan.

Sasaran

1. Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 6,0 – 8,0 persen pada tahun 2019. 2. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif adalah untuk: (i)

memastikan pemenuhan hak dasar seluruh rakyat, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya; dan (ii) memperbesar peluang masyarakat miskin untuk berinvestasi pada peningkatan kapasitas keluarga, pengelolaan resiko sepanjang siklus hidup, dan terlibat dalam pertumbuhan ekonomi.

3. Berkurangnya kesenjangan akses pelayanan dasar, yang mencakup identitas hukum, pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, layanan listrik,

Page 113: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

107

serta hunian layak, untuk masyarakat miskin dan rentan termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

4. Meningkatnya kapasitas penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif, terutama meningkatkan keterampilan kewirausahaan, keterampilan teknis dalam meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja, dan meningkatkan akses mereka terhadap lembaga finansial. Untuk mencapai sasaran pelaksanaan reformasi kebijakan affirmative

seperti tersebut di atas, dibutuhkan penguatan kelembagaan serta sinkronisasi dan

harmonisasi kebijakan sektoral dan daerah. Kedua prasyarat tersebut dilakukan

secara sinkron dengan penguatan dan pengelolaan data yang terpadu serta

dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pihak swasta secara luas.

C. Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan

Pengembangan penghidupan berkelanjutan diarahkan pada

pengembangan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dapat lebih

menjamin peningkatan taraf hidup masyarakat miskin secara lebih layak dan

berkelanjutan. Potensi penghidupan masyarakat miskin, termasuk yang sudah

menjalankan usaha pada skala mikro, digali, dikembangkan, dan disesuaikan

dengan kesanggupan untuk mengelola dan mengembangkannya secara lebih

efektif dan berkelanjutan. Berbagai peningkatan kapasitas, keterampilan, akses ke

pembiayaan dan pasar, serta perlindungan usaha dibutuhkan untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat miskin dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang

ada.

1. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal bagi Masyarakat Miskin dan Rentan, melalui:

a. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pengembangan potensi daerah dan penguatan ekonomi lokal;

b. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin melalui sinergi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan penghidupan yang layak dan berkelanjutan;

c. Pengembangan usaha sektor pertanian, khususnya bagi petani miskin perdesaan melalui peningkatan produksi petani, mengoptimalkan supply chain (para pihak yang terlibat dalam proses produksi), serta membuka akses pada pasar dan lembaga keuangan;

d. Peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat untuk meningkatkan akses

Page 114: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

108

masyarakat miskin dan usaha mikro kepada pembiayaan, pelatihan, pendampingan dan peningkatan diversifikasi usaha (off-farm) dalam rangka pengembangan ekonomi lokal; dan

e. Pemberian dukungan bagi penerapan teknologi tepat guna untuk menangani berbagai aspek kerentanan masyarakat miskin dan usaha mikro dalam mengelola usaha.

2. Perluasan Akses Permodalan dan Layanan Keuangan melalui Penguatan Layanan Keuangan Mikro bagi Masyarakat Miskin dan Rentan, melalui:

a. Pengembangan pola pengelolaan dan jangkauan lembaga keuangan mikro, termasuk bentukan PNPM Mandiri, dalam melayani masyarakat miskin dan rentan;

b. Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan dan pembinaan lembaga keuangan mikro bagi masyarakat miskin dan rentan;

c. Peningkatan kualitas dan jangkauan kredit usaha rakyat untuk mendukung pengembangan usaha-usaha produktif yang dijalankan oleh masyarakat miskin;

d. Pengembangan jaminan (asuransi) dan skema perlindungan usaha mikro dan kecil, untuk penanganan dampak bencana alam dan krisis ekonomi; dan

e. Peningkatan kerjasama penyediaan pembiayaan melalui pola kemitraan usaha yang melibatkan kelompok masyarakat miskin.

3. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat Miskin dan Rentan, melalui:

a. Optimalisasi pemanfaatan lembaga pelatihan untuk mendukung peningkatan keterampilan masyarakat miskin melalui integrasi dengan kelembagaan dan program pemerintah daerah; c. Penguatan mekanisme penyaluran tenaga kerja dan peningkatan akses informasi peluang kerja terutama untuk penduduk miskin; dan

b. Peningkatan keterampilan dan pendampingan bagi penduduk miskin usia produktif dalam pengembangan penghidupan berbasis potensi ekonomi lokal.

Buku II

1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lintas Bidang

1.2.2 Peningkatan Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan (hanya

mencakup bagian yang berkaitan dengan UMKM dan koperasi)

Strategi penurunan kemiskinan selama periode 2010-2014 mengupayakan

kebijakan yang terintegrasi (propoor, pro-job, pro-growth) untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Pengurangan kemiskinan dicapai melalui berbagai

kebijakan afirmatif yang dilaksanakan melalui empat klaster, yakni 1) bantuan dan

Page 115: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

109

perlindungan sosial, 2) pemberdayaan masyarakat, 3) pemberdayaan usaha mikro

dan kecil, 4) program pro rakyat.

Program yang berada pada klaster III bergerak dalam pemberdayaan usaha

mikro dan kecil. Pemerintah menyediakan dukungan bagi peningkatan

produktivitas dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan koperasi, salah satunya

melalui peningkatan akses ke sumber pembiayaan. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

telah disalurkan bagi UMKM dan koperasi di berbagai bidang usaha, utamanya di

sektor perdagangan dan pertanian. Di samping itu, juga dilaksanakan Program

Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, yang

dilakukan melalui perluasan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bidang kelautan

dan perikanan yang diintegrasikan dengan kredit ketahanan pangan dan energi

(KKP-E).

1.2.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir berperan

sangat signifikan dalam penurunan tingkat kemiskinan. Namun pertumbuhan

tinggi ini juga terlihat bias terhadap kelompok masyarakat non miskin, karena

masih adanya masyarakat kelompok miskin yang belum mampu ikut berpartisipasi

secara lebih optimal dalam pembangunan. Meningkatnya ketimpangan

pembangunan dan hasilhasil pembangunan menjadi persoalan yang cukup nyata

selama lima tahun terakhir. Ketimpangan pembangunan merupakan

permasalahan multidimensi, yaitu bukan hanya menyangkut persoalan

terbatasnya pendapatan atau aspek moneter untuk memenuhi penghidupan yang

layak, melainkan juga terkait aspek lainnya yang bersifat non-moneter. Hal ini

terlihat dari peningkatan indeks gini sebagai salah satu indikator kesenjangan

maupun dari ketimpangan kemampuan masyarakat dalam mengakses

perlindungan sosial, pelayanan dasar, dan aset produktif.

3. Kebijakan perdagangan

Kurangnya perlindungan terhadap usaha mikro dan kecil melalui kebijakan

import komoditas yang sama dengan yang dapat dihasilkan oleh usaha mikro dan

kecil akan mempengaruhi secara signifikan terhadap keberlangsungan usaha

mikro dan kecil tersebut. Usaha mikro dan kecil tidak mempunyai daya saing

memadai terhadap produk-produk impor sehingga apabila tidak dilindungi dari

membanjirnya produk-produk impor akan banyak yang tidak dapat bertahan.

7. Aset produktif

Page 116: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

110

Sebagian besar (60 persen) masyarakat miskin memiliki mata pencaharian

sebagai petani dan nelayan. Sementara itu, permasalahan utama dari petani dan

nelayan miskin adalah keterbatasan kepemilikan lahan dan aset produktif. Hal ini

membatasi peningkatan produksi dan skala usaha yang mengakibatkan

rendahnya pendapatan mereka. Dalam banyak kasus kemiskinan di sektor

pertanian, buruh tani dan nelayan dihadapkan pada persoalan rendahnya upah

dan rendahnya diversifikasi keahlian sehingga menjadi kendala dalam memenuhi

penghidupan yang layak pada saat kondisi musim tidak mendukung. Kondisi ini

membuat masyarakat miskin sangat rentan terhadap berbagai guncangan (shock)

ekonomi maupun guncangan sosial.

Sulitnya akses terhadap permodalan juga menjadi faktor lain penghambat

masyarakat miskin dalam memulai dan mengembangkan usaha. Berdasarkan

data Susenas 2013 hanya 6,9 persen dari masyarakat miskin yang mengakses

kredit usaha. Berdasarkan klasifikasi desa kota penduduk miskin perkotaan lebih

sedikit yang mengakses modal usaha dibandingkan penduduk miskin perdesaan

masing masing 6,10 persen dan 7,42 persen.

IV. Terbatasnya akses masyarakat miskin dalam mengembangkan

penghidupan secara berkelanjutan

Masyarakat miskin hidup berbasis hari per hari. Mereka harus berpikir keras

bagaimana menghidupi diri dan keluarganya pada hari itu dan tidak sempat untuk

berpikir masa depan yang lebih panjang. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat

miskin secara umum adalah: (i) memiliki keterbatasan dalam jejaring untuk

mengakses pekerjaan dan permodalan; (ii) bekerja di sektor informal dan/atau

memiliki penghasilan yang bersifat harian atau musiman dengan tingkat

ketidakpastian yang tinggi; (iii) rentan terhadap guncangan (shock); (iv) belum

memadainya kepemilikan aset produksi, seperti lahan dan perahu; (v) terbatasnya

keterampilan dan kemampuan untuk memberi nilai tambah pada hasil produksi;

(vi) tidak memiliki keahlian lain ketika pekerjaan utama terhambat.

Banyak program yang telah berjalan ditujukan untuk meningkatkan akses

masyarakat miskin terhadap aktivitas ekonomi produktif. Namun, program ini

belum mampu berpengaruh secara signifikan pada penghidupan yang lebih

berkesinambungan. Akses modal yang diberikan kepada masyarakat miskin tidak

dapat mengangkat jiwa kewirausahaan mereka yang akhirnya taraf hidupnya pun

tidak terangkat. Hal ini banyak disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (i) kurangnya

pemahaman masyarakat miskin tentang kewirausahaan. Modal diberikan

langsung kepada mereka tanpa adanya pembekalan yang tepat. (ii) pemberian

Page 117: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

111

modal bersifat sementara dan tidak disertai dengan pendampingan yang

memadai, (iii) usaha yang dijalankan tidak diawali dengan analisa pasar yang

terstruktur sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Mengingat semua permasalahan tersebut, upaya peningkatan pemerataan

dan penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun mendatang akan menghadapi

tantangan diantaranya:

a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan

yang dibutuhkan untuk mempercepat peningkatan pemerataan dan

penurunan kemiskinan. Manfaat pertumbuhan harus dirasakan oleh semua

lapisan masyarakat sedemikian sehingga masyarakat kelompok ekonomi 40

persen ke bawah dapat mengejar ketinggalannya. Untuk itu, tantangannya

berikutnya adalah bagaimana menciptakan iklim investasi dan berusaha

yang kondusif dan berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan;

c. Memberikan perhatian khusus bagi usaha mikro dan kecil sehingga berdaya

saing tinggi dan dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi usaha

menengah, bahkan menjadi usaha besar;

d. Globalisasi yang dapat meningkatkan kerentanan kelompok masyarakat

miskin. Dampak dari keterbukaan pasar dengan terjadinya harga komoditas

domestik yang tidak stabil lebih banyak mempengaruhi daya beli dan

kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan;

g. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian.

Tantangan utamanya adalah masih tertinggalnya sarana dan prasarana

perekonomian di daerah pedesaan. Selain itu, terbatasnya akses terhadap

kredit dan jasa keuangan untuk petani menjadi tantangan utama dalam

meningkatkan produktivitas petani kecil;

Isu strategis dalam percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan

pemerataan pada periode 2015-2019 adalah:

(i) pertumbuhan ekonomi yang inklusif terutama bagi masyarakat miskin dan rentan,

(ii) penyempurnaan pelaksanaan perlindungan sosial yang komprehensif, (iii) perluasan dan peningkatan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin dan

rentan, dan (iv) (iv) pengembangan penghidupan berkelanjutan.

1.2.1.2 Sasaran

Page 118: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

112

Sasaran (output) yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang menurut

isu strategis adalah sebagai berikut:

A. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan pemerataan dan

pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berpihak pada masyarakat

miskin dan rentan, diantaranya:

c. Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil terhadap kesempatan

pengembangan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan

pengembangan teknologi;

1.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pemerataan ditujukan melalui

penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, dimana kebijakan

ekonomi perlu diarahkan untuk mendukung masyarakat ekonomi lemah,

memperkuat kebijakan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja terutama

bagi penduduk miskin dan rentan, penguatan konektivitas dari daerah tertinggal

atau kantong kemiskinan ke pusat ekonomi terdekat, pertumbuhan penduduk yang

optimal, serta terus adanya peningkatan akses terhadap lahan dan modal bagi

penduduk miskin dan rentan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan

diharapkan selain meningkatkan pemerataan dapat secara langsung mendukung

penurunan kemiskinan dan memperkuat penghidupan penduduk miskin dan

rentan.

Namun, mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan, perlu adanya

kebijakan afirmatif yang secara khusus dapat mempercepat penurunan

kemiskinan. Kebijakan afirmatif ini dilakukan melalui berbagai upaya terpadu

berdasarkan tiga isu strategis yakni penyempurnaan perlindungan sosial yang

komprehensif, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat

miskin dan rentan, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan.

A. Arah Kebijakan untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dalam Upaya

Peningkatan Pemeratan

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang inklusif, arah

kebijakan dan strategi pembangunan yang ditempuh dalam rangka peningkatan

pemerataan mencakup:

1. Mengarahkan kebijakan fiskal yang mendukung penghidupan masyarakat

miskin dan rentan terutama pengeluaran publik yang bersifat bantuan

Page 119: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

113

sosial yang bersasaran seperti bantuan tunai bersyarat, bantuan

perumahan layak huni bagi masyarakat miskin, bantuan produksi

pertanian dan nelayan, bantuan peningkatan keterampilan petani,

nelayan, dan usaha penduduk miskin lainnya.

2. Menghindari adanya kebijakan pemerintah lainnya yang bersifat counter-

productive terhadap usaha mikro dan kecil melalui sinkronisasi kebijakan

antar sektor pertanian, perdagangan luar negeri, aturan logistic komoditas

pangan, dan aturan monopoli.

D. Arah Kebijakan untuk Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan

Pengembangan penghidupan berkelanjutan diarahkan pada upaya-upaya

pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan tarafhidup mereka

menjadi lebih layak danberkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan

dengan meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif dengan

pembentukan kelompok masyarakat miskin. Selain diyakini bahwa pendekatan

kelompok ini lebih efektif dibandingkan pendekatan secara individu, kegiatan yang

dilakukan berkelompok akan melatih kemampuan berorganisasi sehingga dapat

memperkuat kelembagaan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Dalam upaya meningkatkan penghidupan masyarakat miskin, berbagai

potensi akan dikembangkan dengan melihat potensi ekonomi dan pengembangan

wilayah, termasuk adalah dikembangkannya produktivitas pertanian petani

miskin, usaha perikanan baik tangkap maupun budi daya, usaha skala mikro

lainnya yang menunjang pertanian maupun nelayan, maupun usaha mikro yang

menunjang rantai produksi usaha kecil yang menjadi potensi di wilayah tersebut.

Untuk itu, berbagai peningkatan kapasitas, keterampilan, akses ke pembiayaan

dan pasar, diversifikasi keterampilan, serta perlindungan usaha dibutuhkan untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam meningkatkan akses

terhadap kegiatan ekonomi produktif.

Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota rumah tangga usia produktif

akan menjadi sasaran utama. Dua hal utama yang akan menjadi pilihan

masyarakat miskin dalam meningkatkan penghidupannya adalah kemampuan

berwirausaha, termasuk di dalamnya adalah wirausaha pertanian dan nelayan,

dan peningkatan kemampuan untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja. Dalam

menunjang kedua hal tersebut, jejaring wirausaha dan jejaring pasar tenaga kerja

diharapkan dapat dikembangkan sehingga penyaluran produk kewirausahaan

dapat dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu, jejaring pasar tenaga kerja

Page 120: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

114

diarahkan untuk menyalurkan dan menampung tenaga kerja miskin yang telah

dilatih.

Penghidupan berkelanjutan diharapkan dapat dipenuhi melalui penyerapan

tenaga kerja miskin oleh perluasan usaha dalam skala lebih besar dan UMKM.

Penyerapan oleh usaha skala besar diperkirakan tidak akan signifikan, sebab

kualifikasi yang dibutuhkan sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat miskin.

Sehingga, perluasan UMKM perlu didorong untuk dapat menyerap tenaga kerja

yang berasal dari RT Miskin. Sedangkan mereka yang tidak terserap oleh kedua

jenis usaha tersebut, akan diarahkan untuk dapat berwirausaha melalui program

yang dijalankan oleh pemerintah.

Sektor yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan penghidupan

berkelanjutan adalah sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan/usaha

mikro/kecil. Ketiga sektor tersebut terutama diarahkan untuk membuka akses

masyarakat miskin agar secara berkelanjutan dapat mengembangkan usahanya

maupun bersaing untuk memperoleh kesempatan kerja secara kompetitif. Peranan

pemerintah daerah menjadi sentral dalam identifikasi potensi wilayah yang akan

dikembangkan oleh masyarakat miskin maupun potensi penyaluran tenaga kerja

sebagai bagian dari pengembangan ekonomi wilayah. Selain itu, skema

pendampingan kepada masyarakat miskin akan menjadi lebih intensif dimana

pendamping memegang peranan utama dalam menghubungkan antara

masyarakat dengan kesempatan kegiatan ekonomi produktif.

Untuk itu, pendekatan penghidupan berkelanjutan dilakukan secara

sinergis oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terkait.

Selain itu, pendekatan ini dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah maupun

pihak lain yang terkait dengan tetap melakukan sinkronisasi dalam penentuan

target penerima manfaat sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal.

Dalam hal ini, pengembangan penghidupan berkelanjutan selain diharapkan dapat

mempercepat penurunan kemiskinan, juga dapat mendorong peningkatan

pemerataan kesejahteraan secara lebih luas.

Terdapat tiga arah kebijakan utama yang akan dilakukan sebagai upaya

mencapai sasaran dalam pengembangan penghidupan berkelanjutan. Tiga arah

kebijakan ini berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis lokal, perluasan

akses pemodalan, dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin yakni sebagai

berikut.

Page 121: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

115

1. Pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal bagi masyarakat miskin dan rentan a. Optimalisasi peran pemerintah pusat dalam mengatur persaingan

usahayang sehat dan melindungi masyarakat miskin. i. Perlindungan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja miskin

dengan memberikan dukungan perbaikan kualitas dan pemasaran; ii. Perlindungan terhadap pasar tradisional melalui peningkatan

kapasitas infrastruktur pasar; dan iii. Merevitalisasi badan penyangga produk pertanian untuk menjaga

stabilitas harga produk pertanian, terutama pada masa panen. b. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pengembangan potensi daerah dan penguatan ekonomi lokal.

iv. Pemerintah daerah melakukan identifikasi dan pengembangan komoditas unggulan yang dapat dikelola oleh masyarakat miskin;

v. Pemerintah daerah melakukan identifikasi potensi pengembangan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin melalui pengembangan jejaring usaha;

vi. Pemerintah daerah dan pendamping bersama-sama mengembangkan kemitraan dalam peningkatan keterampilan kewirausahaan dan keterampilan lainnya untuk masyarakat miskin;

vii. Pemerintah daerah melakukan identifikasi kebutuhan dan pemenuhan infrastruktur lokal pendukung kegiatan ekonomi sesuai dengan kewenangan daerah;

viii. Pemerintah daerah dan pendamping bersama-sama menjalin kemitraan dengan instansi perusahaan, dan lembaga keterampilan untuk mendukung mekanisme penyaluran tenaga kerja miskin dan pengembangan usaha masyarakat miskin;

ix. Pemerintah daerah melindungi usaha lokal yang menyerap tenaga kerja miskin melalui pembatasan ijin usaha yang bersifat monopoli, meningkatkan kualitas produk usaha lokal, dan secara aktif melakukan promosi penggunaan produk lokal sebagai kekhasan daerah; dan

x. Pemerintah daerah mendorong inovasi peningkatan nilai tambah produk lokal melalui pengembangan teknologi tepat guna pengembangan produk lokal, pengembangan branding produk lokal.

b. Pengembangan usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan miskin. i. Pemenuhan infrastruktur pendukung pertanian dan perikanan

(irigasi, jalan, pelabuhan rakyat) di wilayah pertanian sesuai dengan wewenang;

ii. Pendampingan intensif bagi petani miskin pemilik tanah dan asetproduktif lainnya dalam pengelolaan produksi pertanian dan perikanan;

Page 122: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

116

iii. Memfasilitasi masyarakat miskin untuk berkontribusi dalam rantai pasok potensial bidang pertanian dan perikanan;

iv. Pemerintah pusat dan pemda bersama-sama menyusun kebijakan redistribusi untuk pemanfaatan lahan bagi petani miskin;

v. Pemerintah daerah melakukan identifikasi potensi lahan untuk redistribusi lahan atau untuk dimanfaatkan (hak guna) untuk petani miskin; dan

vi. Pemerintah daerah menjadi pendamping melakukan redistribusi dan pemanfaatan lahan lebih produktif sesuai dengan mekanisme yang telah dikembangkan secara lokal.

c. Peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada pembiayaan, pelatihan, pendampingandan peningkatan diversifikasi usaha (off-farm) dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. i. Pengembangan pola baku kemitraan antara pemerintah daerah,

dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat yang terkait dengan peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelatihan, peningkatan akses kesempatan kerja, pengembangan wirausaha, diversifikasi usaha (offfarm),magang usaha, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya;

ii. Pelaksanaan kemitraan antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat secara bertahap terhadap aspek pelatihan, peningkatan akses kesempatan kerja, pengembangan wirausaha, diversifikasi usaha, magang usaha, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya;

iii. Pengembangan pola baku mekanisme penyaluran tenaga kerja dan peningkatan akses informasi peluang kerja terutama untuk penduduk miskin; dan

iv. Membangun kemitraan dengan lembaga penelitian dan paguyuban masyarakat dalam pemberian dukungan bagi penerapan teknologi tepat guna untuk menangani permasalahan kerentanan masyarakat miskin dan usaha mikro dalam mengelola usaha yang bersifat lokal spesifik.

2. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan mikro bagi masyarakat miskin dan rentan a. Pengembangan dan penyempurnaan pola pengelolaan lembaga

keuangan mikro, termasuk bentukan PNPM Mandiri, dalam meningkatkan jangkauan masyarakat miskin dan rentan terhadap akses permodalan.

i. Pengembangan kelembagaan pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (Dana Bergulir pasca PNPM) sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan keuangan bagi masyarakat miskin;

Page 123: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

117

ii. Meningkatkan kapasitas pengelola lembaga keuangan mikro dana amanah;

iii. Memperbaiki dan memperluas layanan lembaga keuangan mikro;dan

iv. Memberikan pendampingan bagi pengelolaan lembaga keuangan mikro dan penyalurannya kepada masyarakat miskin.

b. Melakukan konsolidasi dan sinkronisasi terhadap lembaga keuangan mikro yang selama ini banyak dibangun melalui program pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam penentuan target dan skema pinjaman.

c. Bersama-sama pihak terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan lain-lain) memperbaiki kerangka regulasi pengembangan lembaga keuangan mikro, termasuk yang dikelola oleh masyarakat.

d. Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan dan pembinaan lembaga keuangan mikro bagi masyarakat miskin dan rentan.

i. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan lembaga keuangan mikro;

ii. Mengembangkan alat untuk pemantauan bagi pemerintah daerah dalam pembinaan dan pemantauan lembaga keuangan mikro, terutama yang dikelola oleh masyarakat;

iii. Secara bertahap menyerahkan pembinaan lembaga keuangan mikro yang sebelumnya berasal dari program pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; dan

iv. Membantu lembaga keuangan mikro dalam melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan formal yang ada di tingkat daerah.

e. Peningkatan kualitas dan jangkauan kredit usaha rakyat untuk mendukung pengembangan usaha-usaha produktif yang dijalankan oleh masyarakat miskin.

f. Pengembangan jaminan (asuransi) dan skema perlindungan usaha mikro dan kecil, untuk penanganan dampak bencana alam dan krisis ekonomi.

g. Peningkatan kerjasama penyediaan pembiayaan melalui pola kemitraan usaha yang melibatkan kelompok masyarakat miskin.

3. Peningkatan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin a. Pengembangan mekanisme pendampingan masyarakat miskin.

i. Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan mengembangkan sistem pendampingan untuk masyarakat miskin;

ii. Pemerintah daerah mendorong keterlibatan kader-kader desa maupun wilayah untuk dapat membantu dalam proses pendampingan masyarakat miskin; dan

Page 124: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

118

iii. Pemerintah daerah melakukan sinergi proses pendampingan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga masyarakat, NGO/LSM, maupun oleh pihak swasta lainnya.

b. Pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan pendampingan masyarakat miskin.

i. Pengembangan kelembagaan untuk peningkatan kapasitas pendampingan, pengelolaan pendampingan oleh kader-kader masyarakat, sistem magang wirausaha, dan mekanisme peningkatan keterampilan masyarakat miskin;

ii. Melakukan sinergi kelembagaan pengelola pendampingan masyarakat miskin dengan Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan Daerah dan pihak terkait lainnya baik swasta maupun pemerintah yang melakukan pengembangan masyarakat (community development).

Bab III. Ekonomi

3.1. Permasalahan dan Isu Strategis

3.1.7. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak saja mendorong adanya

perbaikan rata-rata pendapatan masyarakat, namun juga membawa tantangan

berupa pelebaran kesenjangan pendapatan masyarakat. Kondisi ini membutuhkan

kebijakan dan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan yang lebih merata, adil

dan inklusif (equitable, just and inclusive growth). Upaya yang perlu dilakukan

berkaitan tidak saja dengan pengurangan pengangguran dan kemiskinan, namun

juga dengan peningkatan kesempatan berusaha.

Integrasi pelaku-pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM)

dan koperasi dalam pemanfaatan peluang ekonomi/usaha yang ada menjadi

upaya yang strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih

merata. Upaya tersebut dapat difokuskan pada penghapusan hambatan bagi

UMKM dan koperasi untuk berpartisipasi secara lebih besar dalam perekonomian,

seperti hambatan-hambatan yang berkaitan dengan akses ke pembiayaan,

informasi pasar, pendidikan dan pelatihan, serta pemanfaatan peluang kerja sama

usaha dalam skema rantai nilai tambah.

Kontribusi UMKM dan koperasi (UMKMK) dalam perekonomian nasional

saat ini masih perlu ditingkatkan. Hal ini mengingat beberapa indikator kinerja

UMKM, seperti kontribusi pada pembentukan nilai tambah atau Produk Domestik

Bruto (PDB) dan ekspor, mengalami tren penurunan, sedangkan kontribusi UMKM

Page 125: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

119

dalam investasi juga masih terbatas. Koperasi juga masih memiliki keterbatasan

kapasitas untuk memajukan usaha dan meningkatkan pendapatan anggotanya.

Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai pemasalahan yang dihadapi oleh UMKM

sebagai berikut:

1. Rendahnya kapasitas UMKMK dalam pengelolaan usaha yang ditunjukkan oleh rendahnya keterampilan berwirausaha, manajemen dan teknis. Kondisi ini berdampak pada (i) pengelolaan usaha yang masih berorientasi pada produksi; (ii) rendahnya manajemen tenaga kerja, pengelolaan keuangan, dan pemasaran; serta (iii) rendahnya pemahaman tentang hukum dan peraturan;

2. Rendahnya akses ke pembiayaan yang dipengaruhi oleh keterbatasan (i) skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat resiko usaha UMKMK, termasuk wirausaha baru; (ii) pengetahuan UMKMK tentang layanan keuangan dan kapasitas UMKMK dalam pengelolaan keuangan; dan (iii) jangkauan lembaga pembiayaan dan informasi pembiayaan. Kondisi ini menyebabkan UMKMK memiliki kapasitas yang terbatas untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan;

3. UMKMK juga menghadapi masalah rendahnya kapasitas inovasi, serta keterbatasan penerapan teknologi, standardisasi mutu dan sertifikasi produk yang mempengaruhi kapasitas dan kualitas produksi, serta jangkauan pasar. Sebagian besar sentra UMKMK baru menerapkan teknologi pada tingkatan sederhana, dan sebagian besar di antaranya tidak memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk berinovasi. Kondisi ini juga berdampak pada rendahnya keterlibatan UMKMK dalam jaringan produksi dan pemasaran. Baru sekitar 6,3 persen UMKM yang terhubung dengan jaringan produksi global, dan baru sekitar 19,0 persen UMKM yang terlibat dalam pasar ekspor. Kontribusi UMKMK dalam ekspor juga mengalami penurunan;

4. Iklim usaha belum mendukung perkembangan UMKMK terutama menyangkut perizinan, kepastian dan perlindungan usaha. Hal ini ditunjukkan oleh kurang dari 20,0 persen UMKM yang sudah memiliki badan hukum, dan banyak lokasi usaha UMKM di sektor informal bersinggunggan dengan usaha modern dan ketentuan tata ruang. Aturan dan kebijakan yang ada saat ini juga belum memberikan insentif bagi UMKMK untuk tumbuh menjadi usaha dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”); dan

5. Tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi belum mendukung perannya yang optimal dalam meningkatkan partisipasi anggota, efisiensi dan posisi tawar anggotanya, serta kesejahteraan anggota. Kelima permasalahan yang dihadapi UMKMK tersebut menunjukkan

semakin mendesaknya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing

UMKMK. Penanganan isu strategis peningkatan daya saing UMKMK perlu

Page 126: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

120

mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan (i) kapasitas UMKMK yang lebih

tinggi dalam menciptakan nilai tambah sehingga mampu berkontribusi lebih besar

dalam perekonomian; (2) akselerasi penyediaan kesempatan dan kemudahan bagi

usaha mikro dan kecil untuk tumbuh menjadi usaha dengan skala yang lebih besar

(scaling up); dan (3) kapasitas UMKMK dalam merespon perubahan pasar

dan perekonomian yang semakin dinamis.

Akselerasi peningkatan nilai tambah UMKM mendesak untuk dilakukan

mengingat kontribusi UMKM dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB)

terus mengalami penurunan. Hal ini utamanya terjadi di sektor-sektor dimana

jumlah unit dan tenaga kerja UMKM paling dominan, yaitu sektor pertanian dan

perdagangan. Kondisi ini juga mempengaruhi kesenjangan produktivitas antar

pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan antar sektor yang semakin melebar.

Tingkat produktivitas UMKM terendah terdapat pada usaha mikro dan UMKM di

sektor pertanian dan perdagangan. Fokus peningkatan produktivitas UMKM dapat

diarahkan pada UMKM di sektor pertanian dan industri pengolahan dalam rangka

modernisasi sektor-sektor produksi yang memiliki potensi nilai tambah tinggi.

Peningkatan produktivitas UMKM juga diharapkan dapat mendorong

usaha mikro dan kecil untuk tumbuh menjadi usaha dengan skala usaha yang lebih

besar. Upaya ini sangat penting mengingat struktur pelaku usaha nasional yang

masih didominasi oleh usaha mikro yang umumnya bersifat informal. Kondisi ini

sudah berlangsung sejak tahun 1986, dimana proporsi usaha mikro dalam struktur

pelaku usaha di Indonesia adalah sebesar 92,9 persen. Proporsi usaha mikro pada

tahun 2012 bahkan meningkat menjadi 98,8 persen, sebaliknya proporsi usaha

kecil dan menengah pada periode 1986-2012 mengalami penurunan dari sebesar

6,7 persen menjadi 1,2 persen. Kondisi ini perlu diubah melalui penyediaan insentif

yang memungkinkan UMKM untuk berperan lebih besar dalam transformasi

ekonomi yang ditandai semakin kuatnya keterkaitan usaha dari hulu ke hilir dalam

industrialisasi.

Pada saat yang sama, tata kelola koperasi perlu dimodernisasi agar dapat

meningkatkan kapasitas dan efisiensi dari kelompok-kelompok usaha produktif

yang berkembang di masyarakat. Modernisasi koperasi dilakukan tanpa

meninggalkan jatidiri koperasi sebagai wadah usaha bersama yang bertujuan

untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraaan anggotanya. Hasilnya

diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi sehingga

mampu berperan lebih besar dalam penguatan pasar domestik, dan

Page 127: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

121

pengembangan kemitraan dan jaringan usaha yang berbasis rantai nilai dan rantai

pasok.

Berbagai upaya tersebut di atas juga diharapkan dapat meningkatkan

kapasitas UMKMK untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang semakin terbuka

baik domestik maupun global, termasuk peluang dari penerapan Masyarakat

Ekonomi ASEAN. Peluang tersebut tidak saja berkaitan dengan investasi, inovasi

produk dan pasar, namun juga dengan kesempatan untuk mengakses sumber-

sumber pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan teknologi baru yang dapat

digunakan untuk merespon permintaan pasar yang semakin beragam dan dinamis.

3.2. Sasaran

3.2.6. Bidang UMKM dan Koperasi

Kebijakan peningkatan daya saing UMKMK dalam periode 2015-2019

diharapkan dapat mewujudkan sasaran-sasaran sebagai berikut (Tabel III.20):

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian, baik yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, pembentukan produk

1. domestik bruto (PDB), penciptaan devisa (ekspor), dan investasi; 2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan antara lain oleh

peningkatan produktivitas, peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar/formal, peningkatan akses ke pembiayaan dan teknologi, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan keterlibatan UMKM dalam kemitraan atau jaringan usaha;

3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif, sebagai sumber tumbuhnya pengusaha-pengusaha skala mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing sebagaimana dicirikan dari kelayakan usaha yang tinggi, kapasitas yang besar untuk berkembang, serta daya adaptasi dan kreativititas yang tinggi untuk merespon perubahan dan peluang pasar; dan

4. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi, serta modernisasi kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka memperkuat kapasitas koperasi untuk dapat berperan secara maksimal di pasar yang semakin terbuka dan kompetitif.

Tabel 3.12. Tabel Iii.20

Sasaran Kebijakan Peningkatan Daya Saing UMKMK

Page 128: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

122

Sasaran Indikator 1/ BASELINE

2014 2/3/

SASARAN

2019 2/

1. Meningkatnya

kontribusi

UMKM dan

koperasi dalam

perekonomian

1. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM 3,50% 5,50%

2. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi

dalam pembentukan PDB

6,00% 7,00%

3. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam

ekspor non migas

4,80% 6,70%

4. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam

investasi

8,40% 10,40%

2. Meningkatnya

daya saing

UMKM

5. Pertumbuhan jumlah usaha kecil dan menengah 5,10% 8,10%

6. Pertumbuhan produktivitas UMKM 5,00% 8,30%

7. Pertambahan jumlah UMKM formal (berbadan

hukum dan/atau memiliki izin)

18,30% 40,00%

8. Proporsi jumlah UMKM yang terdaftar - 20,00%

9. Proporsi UMKM yang mengakses layanan keuangan/ pembiayaan formal

18,00% 25,00%

10. Proporsi UMKM yang menerapkan teknologi 25,00% 35,00%

11. Proporsi UMKM yang menerapkan standardisasi

mutu & sertifikasi produk

15,00% 20,00%

12. Proporsi UMKM yang tergabung dalam

kemitraan/jaringan produksi dan pemasaran

6,30% 12,00%

3. Meningkatnya

usaha baru yang

berpotensi

tumbuh dan

inovatif

13. Proporsi wirausaha baru 1,70% 2,00%

14. Pertumbuhan jumlah UMKM pelaku usaha di

industri kreatif

11,00% 13,00%

4. Meningkatnya

tata kelola dan

daya saing

koperasi

15. Pertumbuhan jumlah unit koperasi 6,00% 8,00%

16. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi 7,00% 10,30%

17. Proporsi jumlah koperasi berkualitas 7,50% 13,80%

18. Partisipasi aktif anggota n.a n.a

19. Proporsi koperasi yang melaksanakan rapat anggota

tahunan (RAT )

55,00% 83,30%

20. Pertumbuhan volume usaha koperasi 15,60% 17,80%

21. Pertumbuhan aset koperasi 20,00% 29,30%

22. Pertumbuhan koperasi dengan pengelolaan dan

usaha berbasis syarian

7,00% 8,00%

Keterangan:

1/ Indikator yang berhuruf tebal merupakan indikator pencapaian utama dari setiap

sasaran; 2/ Besaran target masih akan disempurnakan sesuai dengan batasan ukuran dari

setiap indikator, ketersediaan sumber data, dan kapasitas pencapaiannya. Untuk baseline

2014 digunakan akan perkiraan di 2015; 3/ Merupakan proyeksi 2015

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang

Page 129: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

123

3.3.6. Bidang UMKM dan Koperasi

Keempat sasaran peningkatan daya saing UMKMK akan dicapai melalui

pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk mendukung “Peningkatan

daya saing UMKM dan koperasi untuk memperkuat ketahanan perekonomian

domestik dan membangun keunggulan global”. Arah kebijakan tersebut

dilaksanakan melalui lima strategi yang berkaitan dengan lima aspek pokok

pemberdayaan UMKMK yaitu:

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) UMKMK di antaranya melalui (i) pengembangan kewirausahaan dan penyediaan insentif bagi tumbuhnya technopreneur; (ii) peningkatan kompetensi teknis dan manajemen SDM UMKMK; dan (iii) peningkatan ketersediaan layanan usaha terpadu;

2. Perluasan akses UMKMK ke pembiayaan di antaranya melalui (i) inovasi skema pembiayaan yang berbasis perbankan dan lembaga non bank; (ii) penguatan layanan lembaga keuangan bank dan non bank, termasuk koperasi simpan pinjam (KSP) dan lembaga keuangan mikro (LKM), bagi UMKMK; (iii) penguatan akses UMKMK ke pembiayaan melalui pengembangan skema penjaminan, dan sistem penilaian kredit dan infomasi debitur yang terintegrasi di berbagai lembaga keuangan; serta (iv) pengembangan kerja sama pembiayaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank;

3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKMK di antaranya melalui (i) pengembangan dan penguatan produk unggulan; (ii) peningkatan inovasi dan penerapan teknologi; (iii) perluasan penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk; (iv) penyediaan insentif bagi tumbuhnya trading house bagi UMKMK; dan (v) penyediaan informasi pasar;

4. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi di antaranya melalui (i) pengembangan kemitraan usaha yang berbasis rantai nilai baik yang melibatkan kerja sama antar UMKMK, maupun antara UMKMK dengan usaha besar/investor; (ii) revitalisasi dan modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi yang melibatkan sinergi antara Pemerintah, Gerakan Koperasi, dunia usaha dan masyarakat; dan (iii) peningkatan dan penguatan kontribusi anggota koperasi dalam memajukan usaha koperasi sehingga terbangun kemandirian koperasi; dan

5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKMK di antaranya melalui (i) penataan regulasi, penyediaan insentif dan penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKMK; dan (ii) pendaftaran usaha untuk memperkuat legalitas UMKM. Pelaksanaan kelima strategi tersebut juga diarahkan untuk mendukung

kerangka transformasi ekonomi tahun 2015-2019 yang mencakup reformasi empat

Page 130: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

124

kebijakan UMKMK sebagai berikut:

1. Peningkatan aset produktif UMKMK melalui kebijakan (i) pengembangan bank pertanian, UMKM dan koperasi; dan (ii) penyediaan insentif fiskal berupa pengurangan biaya bagi sertifikasi hak atas tanah UMKM;

2. Peningkatan produktivitas UMKM yang didukung inovasi dan teknologi melalui kebijakan penyediaan insentif fiskal dan non fiskal bagi pengembangan wirausaha baru dan technopreneurs berupa insentif pajak, subsidi bunga, keringanan biaya paten, pelatihan, penguatan inkubator, pengembangan pusat kewirausahaan, penguatan pusat inovasi UMKM, dan penyediaan layanan usaha terpadu;

3. Penguatan keterkaitan usaha (backward-forward linkages) dalam rangka meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, dan kontribusi ekspor melalui kebijakan (i) penyediaan insentif untuk pengembangan agribisnis/ agroindustri skala kecil dan menengah di perdesaan; (ii) penyediaan insentif bagi UMKMK yang tergabung dalam kemitraan berbasis rantai nilai dan rantai pasok, termasuk UMKM yang menjadi industri pendukung di kawasan khusus; (iii) penyediaan insentif untuk penerapan standardisasi mutu (Standar Nasional Indonesia/SNI, sertifikat keamanan obat dan pangan) dan sertifikasi produk (halal); dan (iv) fasilitasi pusat distribusi produk dan ekspor bagi UMKMK; dan

4. Perbaikan iklim usaha dan tata kelola kelembagaan melalui kebijakan (i) penyediaan insentif pajak bagi UMKM yang terdaftar; (ii) perbaikan perizinan yang mencakup penyederhanaan prosedur dan jenis izin usaha, dan pengurangan biaya perizinan; serta (iii) penyusunan revisi Undang-undang tentang Perkoperasian dan pengembangan pusat promosi koperasi.

3.4. Kerangka Pendanaan

3.4.5. Bidang UMKM dan Koperasi

Pendanaan bagi pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan daya

saing UMKMK dalam periode 2015-2019 akan didukung melalui sinergi dan kerja

sama yang melibatkan 14 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki program dan

kegiatan yang terkait dengan pengembangan UMKM yaitu Kementerian Koperasi

dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian

Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif, Kementerian Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Koordinasi

Penanaman Modal, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengawasan Obat dan

Makanan (BPOM), Badan Sertifikasi Nasional (BSN), dan Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi (BPPT). Kerja sama pendanaan dengan Pemerintah Daerah

dan dunia usaha juga akan dibangun dalam rangka melengkapi pendanaan

Page 131: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

125

Pemerintah dan meningkatkan manfaat dari kebijakan dan program peningkatan

daya saing UMKMK.

Sinergi dan kerja sama antar K/L akan difasilitasi melalui pengembangan

matriks kegiatan bersama yang mencakup harmonisasi kelompok dan lokasi

sasaran, potensi kerja sama komplementer, dan pengembangan basis data dan

informasi bersama. Harmonisasi kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan

dengan Pemda dan dunia usaha juga akan dilaksanakan secara lebih intensif.

Sinergi dan harmonisasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan

tersebut akan difasilitasi melalui forum koordinasi di tingkat nasional dan daerah.

Khususnya peningkatan daya saing koperasi, sinergi pendanaan juga akan

dilakukan dengan melibatkan Gerakan Koperasi.

3.5. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

3.5.5. Bidang UMKM dan Koperasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan

kebijakan peningkatan daya saing UMKMK di antaranya:

1. Penetapan UU Perkoperasian yang menggantikan UU No. 17 Tahun 2012 dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta penyusunan aturan pelaksanaannya;

2. Peninjauan ulang terhadap pengaturan di dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan/atau penyusunan peraturan pelakansanaan yang berkaitan dengan (i) pengintegrasian pendekatan pengembangan UMKM berdasarkan sektor dan wilayah; (ii) pengembangan dukungan yang sesuai dengan skala usaha dan kebutuhan UMKM untuk tumbuh menjadi lebih besar (“naik kelas”); (iii) pengembangan skema restrukturisasi UMKMK untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak bencana dan krisis usaha/ekonomi; dan (iv) pengembangan calon-calon UMKM potensial melalui pengembangan wirausaha baru; dan

3. Peraturan setingkat Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres) yang mencakup pengaturan mengenai (i) Program Nasional Peningkatan Daya Saing UMKMK dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait di tingkat nasional dan daerah; dan (ii) sistem pemantauan dan evaluasi pemberdayaan UMKMK yang didukung data dan informasi yang memadai. Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung

pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing UMKMK di antaranya:

Page 132: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

126

1. Pembentukan Forum Koordinasi Peningkatan Daya Saing UMKMK yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik publik, swasta maupun masyarakat di tingkat pusat dan daerah;

2. Optimalisasi fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang didukung penyederhanaan jenis, persyaratan dan prosedur perizinan bagi UMKM;

3. Pengembangan dan fasilitasi registrasi UMKM ditangani unit khusus baik di tingkat pusat maupun daerah secara terintegrasi;

4. Penataan administrasi badan hukum koperasi yang terintegrasi baik di tingkat pusat maupun daerah;

5. Penguatan kelembagaan Pusat Diklat UMKMK di tingkat nasional dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan penguatan fungsinya sebagai pusat pembinaan penyuluhan perkoperasian;

6. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di tingkat nasional dan daerah (provinsi, kabupaten dan kota);

7. Pengembangan bank pertanian, UMKM dan koperasi; 8. Pembentukan Lembaga Pengawas KSP; 9. Penyusunan kelembagaan penjaminan simpanan koperasi; 10. Pengintegrasian Sistem Informasi Debitur (SID) untuk perbankan, KSP,

LKM, dan lembaga keuangan lainnya; 11. Penguatan Pusat Inovasi UMKM; 12. Peningkatan kapasitas dan sinergitas lembaga penelitian pemerintah dan

swasta untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh UMKMK; dan

13. Peningkatan fungsi Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUMKM sebagai trading house bagi produk UMKMK secara nasional;

14. Peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi lembaga yang terkait dengan perlindungan usaha bagi UMKMK; dan

15. Pengembangan kelembagaan untuk mendukung skema restrukturisasi UMKMK sebagai antisipasi dan penanganan dampak bencana dan krisis usaha/ekonomi.

Page 133: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

127

BAB 4

RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019

4.1. Amanat RPJPN 2005-2025, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil

Presiden 2014-2019

Page 134: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

128

Tahapan selanjutnya dari proses penyusunan RPJMN 2015-2019 yaitu

penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 berdasarkan

amanat RPJPN 2005-2025, serta visi, misi dan program prioritas Presiden

terpilih periode 2014-2019. Proses ini dilaksanakan setelah Presiden dan Wakil

Presiden terpilih diumumkan secara resmi. Prosesnya mencakup pencermatan

dan identifikasi terhadap visi, misi dan program prioritas Presiden yang

berkaitan dengan bidang UMKM dan koperasi, dan adaptasinya di dalam

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019. Amanat dari Presiden yang

digunakan merupakan amanat yang selaras dengan amanat RPJPN 2005-2025,

serta amanat yang menambah, melengkapi dan menyempurnakan Rancangan

Teknokratik RPJMN 2015-2019. Hasil penelaahan terhadap visi, misi dan

program prioritas Presiden periode 2014-2019 yang relevan dengan bidang

UMKM dan koperasi dapat diringkas sebagai berikut.

Amanat RPJPN 2005-2025 dalam bidang Koperasi dan UMKM yang

menjadi dasar penelaahan amanat visi dan misi Presiden, dan penyempurnaan

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 yaitu:

1. Pengembangan usaha kecil dan menengah yang berbasis iptek dan

berdaya saing diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;

2. Pemberdayaan usaha mikro diarahkan untuk mendukung pengurangan

angka kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat

berpendapatan rendah; dan

3. Pengembangan koperasi diarahkan untuk meningkatkan posisi tawar

dan efisiensi kolektif para anggotanya, termasuk UMKM yang menjadi

anggota koperasi.

Pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019, ketiga amanat tersebut

diuraikan dalam arah kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi

dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan

Page 135: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

129

membangun keunggulan global. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui

lima strategi yaitu:

1. Peningkatan kompetensi SDM UMKMK;

2. Perluasan akses ke pembiayaan bagi UMKMK;

3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKMK;

4. Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi; dan

5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKMK.

Amanat RPJPN 2005-2025 dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-

2019 tersebut diperkuat dengan mengadopsi visi dan misi Presiden periode

2014-2019 yaitu:

1. Visi: Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian

berlandaskan gotong royong

2. Misi :

a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia

sebagai negara kepulauan;

b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis

berlandaskan negara hukum;

c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri

sebagai negara maritim;

d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera;

e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;

Page 136: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

130

f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan

g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan misi tersebut dilaksanakan melalui sembilan agenda prioritas.

Agenda prioritas yang berkaitan dengan pengembangan UMKM dan koperasi

yaitu:

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional:

Membangun pasar tradisional sebanyak 5.000 pasar di seluruh

Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada;

Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan

bisnis menjadi maksimal 15 hari;

Meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang

belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk

meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni,

industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik

Pendirian Bank Petani dan UMKM;

Gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen di setiap sentra

produksi;

Penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi

nasional (kerja sama Swasta-Pemerintah-Perguruan Tinggi)

khususnya untuk sektor pertanian dan industri.

Dua agenda tersebut dilaksanakan melalui program-program aksi dalam

linkgup Kesaktian kedua (Berdikari dalam Bidang Ekonomi), khususnya yang

berkaitan dengan UMKM dan koperasi, sebagai berikut:

Page 137: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

131

2. Membangun kedaulatan pangan berbasis pada agribisnis kerakyatan

melalui:

Pengembangan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian

dalam negeri;

Peningkatan kemampuan petani, organisasi tani dan pola hubungan

dengan pemerintah;

Pembangunan agri-bisnis kerakyatan melalui pembangunan bank

khusus untuk pertanian, UMKM dan koperasi.

6. Membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional melalui:

Pengembangan sistem informasi dan administrasi yang membuat

micro finance menjadi bankable;

Pengembangan kapasitas pengusaha kecil dan menengah dalam

pengelolaan keuangan;

Pengembangan micro finance terutama untuk membiayai kegiatan

produktif dan bukan konsumtif.

13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan melalui:

Pembangunan berbagai fasilitas produksi, pendidikan, kesehatan,

pasar tradisional dan lain-lain di perdesaan, daerah terpencil dan

tertinggal;

Penciptaan pasar bagi produksi usaha-usaha mikro.

15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional melalui:

Peningkatan daya saing produk nasional melalui peningkatan

kualitas-pencitraan-harga-servis;

Prioritas akses modal bagi UMKM, revitalisasi pasar tradisional dan

pendampingan ekonomi untuk menumbuhkan industriawan muda;

Page 138: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

132

5000 pasar tradisional yang berumur lebih dari 25 tahun direnovasi

dan revitalisasi;

Implementasi dan pengmbangan SNI secara konsisten untuk

mendorong daya saing produk nasional.

16. Pengembangan industri manufaktur melalui:

Pengembangan 5-7 sentra industri baru koridor luar Jawa;

Promosi produk manufaktur nasional dan pengembangan industri

kecil dan menengah serta koperasi untuk meningkatkan nilai

tambahnya;

Memfasilitasi kemitraan antara industri dan perguruan tinggi dalam

kerjasama R&D pengethuan dan teknologi untuk memperkuat daya

saing industri manufaktur nasional.

Analisis dari agenda prioritas dan program aksi Presiden yaitu bahwa

agenda prioritas dan program aksi sudah mencakup aspek-aspek pemberdayaan

UMKM dan koperasi baik yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya

manusia (SDM), peningkatan akses ke pembiayaan, peningkatan kapasitas

produksi, peningkatan akses ke pasar, dan penguatan kelembagaan. Dalam

rangka akselerasi peningkatan daya saing UMKM dan koperasi pada 2015-2019,

agenda prioritas dan program aksi tersebut dapat diadaptasi dan saling

melengkapi dengan konsep aspek-aspek pengembangan UMKM dan koperasi

yang sudah disusun, sebagai berikut:

1. Aspek pengembangan SDM:

Perubahan pola pikir, peningkatan budaya kerja, dan peningkatan

orientasi pasar melalui pengembangan kewirausahaan, terutama

pada usaha mikro, generasi muda di sektor pertanian, dan

industriawan muda di perdesaan dan wilayah luar pulau Jawa. Upaya

Page 139: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

133

ini dapat diperkuat dengan mengembangkan Pusat Kewirausahaan

Nasional dan pembiayaan.

Pengembangan kewirausahaan sosial dengan memanfaatkan modal

sosial (kelembagaan setempat, seperti koperasi) dan penggerak lokal

(local champion) dalam rangka mendukung penanganan masalah

sosial ekonomi, khususnya kemiskinan yang berkaitan dengan faktor

budaya dan keterbatasan kesempatan berusaha.

Penyediaan diklat dan pendampingan dalam satu paket dalam

rangka percepatan dan peningkatan manfaat dari hasil penerapan

pengetahuan/keterampilan baru bagi pengembangan usaha.

2. Aspek pengembangan SDM:

Penyediaan pendampingan usaha yang terpadu melalui

pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di setiap

Kabupaten/Kota dan Provinsi. PLUT menjadi sarana rujukan yang

terjangkau secara fisik dan ekonomi bagi UMKM dan koperasi dalam

menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. PLUT juga menjadi

wahana untuk memperkuat keterpaduan dukungan yang diberikan

Kementerian/Lembaga, Pemda, dunia usaha, perguruan tinggi dan

masyarakat bagi UMKM dan koperasi;

Penguatan kompetensi SDM pada UMKM dan koperasi perlu

dilengkapi dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

(SKKNI) seperti untuk pengelolaan koperasi termasuk koperasi

simpan pinjam, retail, ekspor, pendampingan, keuangan mikro,

industri kreatif, dll;

Peningkatan kapasitas inovasi yang dikaitkan dengan bisnis, melalui

pengembangan technopreneur dari inkubator bisnis/teknologi dan

technopark. Upaya ini dilengkapi dengan dukungan pembiayaan,

komersialisasi produk dan pengurusan paten. Pengembangan

Page 140: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

134

technopreneur juga diarahkan untuk memberi kesempatan bagi

tenaga muda terdidik untuk berinovasi, dan mengembangan usaha

dari inovasi tersebut sehingga nantinya mampu menciptakan

kesempatan kerja bagi masyarakat dan berkontribusi pada

peningkatan daya saing perekonomian.

3. Aspek pembiayaan:

Pengembangan bank pertanian, UMKM dan koperasi dapat

dilakukan melalui (1) penggabungan lembaga keuangan dengan

portofolio untuk UMKM dan koperasi seperti Lembaga Pengelola

Dana Bergulir (LPDB), PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM),

Bank Bukopin, termasuk Lembaga Pendanaan Kewirausahaan

Pemuda, yang didukung penggabungan berbagai program kredit

pemerintah seperti KUR, KKPE, KUPS, dll.; atau (2) penugasan dan

transformasi salah satu lembaga keuangan yang sudah ada menjadi

bank pertanian, UMKM dan koperasi;

Pengembangan linkage atau kerja sama pembiayaan/penyaluran

antara bank pertanian, UMKM dan koperasi dengen melibatkan

koperasi simpan pinjam (KSP) yang terdapat di sebagian besar

kecamatan, lembaga keuangan mikro (LKM), BPR, dan lembaga

keuangan lainnya (pegadaian, dll.);

Pengembangan inovasi skema pembiayaan dan layanan keuangan

lainnya yang sesuai dengan karakteristik dan model bisnis UMKM

dan koperasi, di antaranya pembiayaan wirausaha baru, pembiayaan

bagi technopreneur, pembiayaan syariah, modal ventura, asuransi

mikro, resi gudang, dan insentif bagi usaha menengah/besar yang

menjadi avalis/off-taker bagi usaha mikro dan kecil;

Penyediaan insentif terkait penangangan resiko usaha UMKM dan

koperasi seperti fasilitasi sertifikasi hak atas tanah, credit scoring,

Page 141: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

135

clearing house, fasilitasi pembentukan lembaga penjaminan kredit

daerah dan sistem informasi pembiayaan.

4. Aspek produksi:

Pengembangan sistem inovasi dan kemitraan penelitian dan

pengembangan (R&D) melalui kerja sama antara pemerintah-swasta-

perguruan tinggi yang diarahkan untuk modernisasi dan

restrukturisasi usaha dan produk UMKM dan koperasi. Hal ini dapat

dilakukan melalui keterpaduan penerapan teknologi tepat guna,

standardisasi mutu, sertifikasi produk dan pendampingan teknis;

Peningkatan peran UMKM dan koperasi dalam usaha pengembangan

komoditas unggulan yang berbasis pemanfaatan sumber daya lokal

yang difasilitasi melalui penguatan klaster agribisnis/agroindustri

skala kecil dan menengah di perdesaan, industrialisasi dan

agglomerasi, serta kemitraan usaha berbasis investasi, rantai nilai

dan rantai pasok;

Penguatan UMKM dan koperasi dalam pemanfaatan energi baru dan

terbarukan, dan pengembangan usaha berbasis produk dan jasa

ramah lingkungan

5. Aspek pemasaran:

Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional, dan penyediaan

akses pemasaran bagi usaha mikro perlu dilengkapi dengan upaya

penyediaan informasi pasar (termasuk harga) di dalam negeri

(termasuk antar wilayah), serta penguatan koperasi sebagai

wholeseller dan pusat distribusi bagi produk-produk pertanian dan

industri kecil di perdesaan;

Peningkatan partisipasi UMKM dan koperasi dalam kegiatan ekspor

di antaranya melalui pengembangan trading house, sistem informasi

Page 142: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

136

pasar ekspor, sistem informasi konsolidasi kargo ekspor, fasilitasi

ujicoba ekspor, perbaikan desain dan mutu produk ekspor, dan

fasilitasi akses ke pembiayaan ekspor.

6. Aspek kelembagaan:

Penguatan kelembagaan usaha mikro, termasuk di sektor pertanian,

dapat dilakukan melalui peningkatan peran koperasi pertanian yang

sudah. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan jangkauan

penyuluhan perkoperasian bagi kelompok tani dan industri kecil,

serta pendampingan pengelolaan koperasi;

Fasilitasi perijinan perlu dilengkapi dengan upaya penyederhanaan

perijinan yang saat ini berjumlah sekitar 74 jenis. Beberapa ijin saling

berkaitan sehingga membutuhkan waktu pemrosesan yang lebih

lama. Pendaftaran UMKM dapat menjadi solusi bagi formalisasi

UMKM, dimana pendaftaran usaha menjadi tahapan awal sebelum

UMKM memproses perijinan. Pendaftaran UMKM tersebut tidak

dikaitkan dengan omzet dan pajak UMKM, namun diarahkan untuk

pengembangan pendataan UMKM yang sangat dibutuhkan untuk

perancangan dan penyaluran bantuan pemerintah bagi UMKM, serta

untuk lembaga pendukung usaha (lembaga pembiayaan, calon mitra

usaha) untuk mengenal UMKM;

Penguatan kelembagaan perlu dilengkapi dengan skema

restrukturisasi manajemen bagi koperasi produsen, dan penanganan

dampak bencana dan krisis ekonomi dalam rangka menyediakan

perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi;

Penyelesaian RUU Perkoperasian perlu menjadi prioritas.

Pelaksanaan amanat RPJPN 2005-2025 serta visi dan misi Presiden

tersebut perlu didukung:

Page 143: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

137

1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan melalui

forum yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia

usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan media massa, yang didukung

pengembangan basis data dan penyelenggaraan sistem monev yang

terpadu. Koordinasi ini antar pemangku kepentingan ini dipimpin oleh

satu Kementerian yang menjadi koordinator bidang UMKM dan koperasi

di tingkat nasional;

2. Perbaikan pola pemberian bantuan langsung dari hibah murni menjadi

hibah bersyarat; misalnya UMKM dan koperasi calon penerima bantuan

harus terdaftar, menyampaikan proposal dan mengikuti seleksi.

Perbaikan pola ini juga ditujukan untuk mendukung peningkatan

akuntabilitas penyaluran bantuan dari pemerintah untuk UMKM dan

koperasi;

3. Penguatan kapasitas Pemda untuk memfasilitasi peningkatan daya saing

UMKM dan koperasi di daerahnya masing-masing melalui diklat,

advokasi dan penyusunan standar pelayanan minimum (SPM) di bidang

UMKM dan koperasi.

4.2. Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

Konfirmasi terhadap amanat RPJPN 2005-2025 serta visi dan misi

Presiden mencakup penyesuaian rancangan pada bagian sasaran, arah

kebijakan, strategi, dan program prioritas. Hasil adaptasi visi dan misi Presiden

juga melengkapi proses penyusunan rancangan RPJMN 2015-2019 dengan

rancangan matrik rencana tindak jangka menengah yang memuat penjabaran

program prioritas Presiden menjadi kegiatan dan output yang telah dilengkapi

dengan rancangan indikator serta target, anggaran, lokasi dan K/L penanggung

jawab. Rancangan rencana tindak juga disusun dengan mempertimbangkan

restrukturisasi program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi kapasitas dan

efektivitas pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya, besaran pendanaan yang

Page 144: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

138

dibutuhkan, serta mekanisme pelaksanaan termasuk kebutuhan dukungan kerja

sama dengan pemangku kepentingan terkait.

Hasil perbaikan narasi dan penyusunan matrik Rancangan Awal RPJMN

2015-2019 adalah sebagai berikut. Perbaikan narasi terdapat pada isu

peningkatan daya saing UMKM dan koperasi, baik pada Buku I maupun Buku II

Rancangan Awal RPJMN 2015-2019.

Buku I

(1) PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI

SASARAN

Sasaran pengembangan UMKM dan koperasi yang akan diwujudkan pada

periode 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB UMKM dan koperasi rata-rata sebesar 6,5-7,5 persen per tahun. Sasaran tersebut juga didukung dengan perbaikan kontribusi UMKM dan koperasi dalam penciptaan lapangan kerja, penciptaan devisa (ekspor), dan investasi;

2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktivitas UMKM rata-rata sebesar 5,0-7,0 persen per tahun;

3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yang ditunjukkan oleh jumlah pertambahan wirausaha baru sebesar 1 juta unit dalam lima tahun yang dikontribusikan dari program nasional dan daerah; dan

4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan dari sebesar 52,5 persen menjadi 55,0 persen dalam lima tahun, dan pertumbuhan volume usaha koperasi rata-rata sebesar 15,5-18,0 persen per tahun.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam lima tahun mendatang, arah kebijakan yang akan ditempuh yaitu

meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi

usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas” atau

scaling-up) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Untuk

itu strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Page 145: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

139

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;

3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;

4. Penguatan kelembagaan usaha; dan

5. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Berdasarkan kelima strategi tersebut, reformasi kebijakan UMKM dan

koperasi yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2015-2019 mencakup:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui (i) penguatan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (technopreneurs); dan (ii) peningkatan akses ke pelatihan dan layanan usaha terpadu;

2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui (i) pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank; (ii) integrasi sistem informasi debitur UMKM dari lembaga pembiayaan bank dan non-bank; (iii) peningkatan kapasitas koperasi sebagai pengelola sistem resi gudang; dan (iv) advokasi pembiayaan bagi UMKM dan koperasi.

3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui (i) peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal yang didukung perluasan penerapan teknologi tepat guna; (ii) peningkatan penerapan standardisasi produk (Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat); (iii) penyediaan akses pasar bagi usaha mikro melalui revitalisasi pasar tradisional; dan (iv) integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor, yang didukung pengembangan trading house untuk produk-produk UMKM dan koperasi;

4. Penguatan kelembagaan usaha melalui (i) kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (backward-forward linkages); dan (ii) peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan sentra industri kecil di kawasan industri;

5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui (i) harmonisasi perizinan sektoral dan daerah; (ii) pengurangan jenis, biaya dan waktu pengurusan perizinan; (iii) pengembangan sistem registrasi UMKM secara online; (iv) penyusunan rancangan undang-undang tentang Perkoperasian; (v) peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat; dan (vi) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang didukung sistem monitoring dan

Page 146: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

140

evaluasi terpadu yang berbasis data UMKM dan koperasi secara sektoral dan wilayah.

Buku II

BAB III. BIDANG EKONOMI

3.XUMKM dan Koperasi

3.X.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam lima tahun mendatang, pelaku-pelaku usaha skala mikro, kecil dan

menengah (UMKM) dan koperasi perlu diberi kesempatan yang lebih besar untuk

tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik

kelas” atau scaling-up). Upaya ini juga untuk mendorong kelompok pelaku

ekonomi yang selama ini tertinggal untuk menjadi lebih produktif dan mampu

berkontribusi lebih tinggi dalam membangun kemandirian ekonomi.

UMKM dan koperasi selama ini memiliki peran dan kontribusi yang cukup

besar dalam perekonomian. UMKM menyediakan lapangan kerja terbesar secara

nasional yaitu sebesar 97,2 persen, dan menyumbang sekitar 56,5 persen

pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2012. Sementara

itu koperasi banyak berperan dalam pengadaan bahan baku dan kebutuhan sehari-

hari, permodalan, serta fasilitasi pengolahan dan pemasaran produk bagi

anggotanya.

Di sisi lain, perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan

kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi

UMKM masih didominasi oleh usaha mikro (98,8 persen) yang informal, dan

memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Usaha mikro ini mencakup petani,

peternak, nelayan, pelaku industri rumah tangga, pedagang, dan usaha

perorangan lainnya. Sementara itu, proporsi usaha kecil dan menengah, yang

memiliki kapasitas dan aset yang lebih tinggi, masih sangat rendah. Nilai PDB

UMKM juga menunjukkan tren penurunan terutama di sektor-sektor dimana

jumlah unit dan tenaga kerja UMKM paling dominan yaitu sektor pertanian dan

perdagangan. Nilai PDB terbesar yang diciptakan UMKM sebagian besar terdapat

di sektor tersier, sedangkan PDB UMKM di industri pengolahan masih rendah.

Partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah (kurang dari 19,0 persen) dan

kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan. Koperasi juga belum

mampu menjalankan misi sosial dan ekonominya secara seimbang sehingga

partisipasi dan keswadayaan anggota yang seharusnya menjadi kekuatan koperasi

belum mampu memberikan manfaat yang masif dan signikan bagi perbaikan

kesejahteraan rakyat.

Page 147: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

141

Gambar 4.1. Gambar x.x Struktur PDB dan Produktivitas UMKM

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2011 dan 2013, diolah)

Kondisi ini berdampak pada timbulnya (i) kesenjangan produktivitas antar

pelaku usaha dan antarsektor yang semakin lebar; (ii) lambatnya industrialisasi

karena kurangnya usaha kecil dan menengah yang diharapkan berperan sebagai

usaha/industri pendukung; dan (iii) lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat,

terutama dari kelompok pelaku usaha informal skala mikro. Berbagai

pemasalahan yang melatarbelakangi kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kapasitas UMKM dan koperasi dalam wirausaha, manajemen dan teknis, yang membatasi kemampuan pengelolaan usaha dan pemasaran;

2. Rendahnya akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi yang dipengaruhi oleh keterbatasan (i) skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM dan koperasi, termasuk wirausaha baru; (ii) pengetahuan tentang sumber pembiayaan dan layanan keuangan; dan (iii) jangkauan lembaga pembiayaan;

3. Rendahnya inovasi, penerapan teknologi, serta penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk yang mempengaruhi nilai tambahdan jangkauan pemasaran produk UMKM dan koperasi;

4. Aturan dan kebijakan yang ada saat ini belum memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha yang memadai bagi UMKM dan koperasi; dan

Page 148: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

142

5. Rendahnya kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam membangun, mengelola dan mengembangkan koperasi sesuai jatidiri dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Kelima permasalahan tersebut menunjukkan semakin mendesaknya

kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM dan koperasi.

Penanganan isu strategis tersebut difokuskan pada peningkatan produktivitas

UMKM khususnya di sektor pertanian dan perikanan, yang dilaksanakan dalam

keterkaitan usaha dengan UMKM di sektor industri pengolahan dan perdagangan.

Upaya tersebut perlu dilengkapi dengan pengurangan hambatan-hambatan yang

berkaitan dengan akses pembiayaan, pendidikan,pelatihan dan pendampingan

usaha, serta pemanfaatan peluang kerja sama usaha dalam skema rantai nilai

tambah. Pada saat yang sama, penguatan kapasitas pengurus, pengelola dan

anggota koperasi, serta modernisasi tata kelola koperasi perlu menjadi fokus dari

upaya peningkatan daya saing koperasi. Modernisasi koperasi dilakukan tanpa

meninggalkan jatidiri koperasi sebagai wadah usaha bersama yang bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraaan anggotanya.

Hasilnya diharapkan dapat mendorong usaha mikro dan kecil untuk

tumbuh menjadi usaha dengan skala usaha yang lebih besar, serta berkontribusi

lebih besar dalam penciptaan nilai. Koperasi juga diharapkan mampu berperan

lebih besar dalam perbaikan sistem bisnis usaha mikro dan kecil yang menjadi

anggotanya, penguatan pasar domestik, dan pengembangan kemitraan dan

jaringan usaha yang berbasis rantai nilai dan rantai pasok. Peningkatan daya saing

UMKM dan koperasi juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk

merespon perubahan pasar dan perekonomian yang semakin dinamis.

Tabel 4.1. Tabel III.XX Sasaran Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

Sasaran Indikator Target

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian

1. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun)

6,5-7,5%

2. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM (rata-rata/tahun)

4,0-5,5%

3. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor non migas (rata-rata/tahun)

5,0-7,0%

4. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun)

8,5-10,5%

2. Meningkatnya 5. Pertumbuhan produktvitas UMKM (rata-rata/tahun) 5,0-7,0%

Page 149: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

143

Sasaran Indikator Target

daya saing UMKM

6. Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (target tahun 2019)

25,0%

7. Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk (target tahun 2019)

50.000 unit

3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif

8. Pertambahan jumlah wirausaha baru (kumulatif selama 5 tahun)

1 juta unit

4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi

9. Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (target tahun 2019)

55,0%

10. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (rata-rata/tahun)

7,5-10,0%

11. Pertumbuhan volume usaha koperasi (rata-rata/tahun)

15,5-18,0%

Sumber: Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

3.X.2 Sasaran Bidang UMKM dan Koperasi

Upaya yang peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam lima tahun

mendatang diharapkan dapat mewujudkan sasaran-sasaran sebagai berikut (Tabel

III.XX):

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB UMKM dan koperasi. Sasaran tersebut juga didukung dengan perbaikan kontribusi UMKM dan koperasi dalam penciptaan lapangan kerja, penciptaan devisa (ekspor), dan investasi;

2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktivitas UMKM. Sasaran tersebut juga didukung dengan peningkatan akses permodalan dan penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk;

3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yang ditunjukkan oleh jumlah pertambahan wirausaha baru yang dikontribusikan dari program nasional dan daerah; dan

4. Meningkatnya kinerja kelembagaandan usaha koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan, pertumbuhan volume usaha koperasi, dan pertumbuhan jumlah anggota koperasi.

3.X.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang UMKM dan Koperasi

Page 150: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

144

Kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 yaitu

meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi untuk mendukung kemandirian

perekonomian nasional. Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;

3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;

4. Penguatan kelembagaan usaha; dan

5. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Kelima strategi tersebut mencakup beberapa upaya reformasi kebijakan

UMKM dan koperasi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui (i) penguatan kebijakan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (technopreneurs); dan (ii) peningkatan akses ke pelatihan dan layanan pendampingan usaha;

2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui (i) pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank; (ii) integrasi sistem informasi debitur UMKM dari lembaga pembiayaan bank dan non-bank; dan (iii) advokasi pembiayaan bagi UMKM dan koperasi.

3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui (i) perluasan penerapan teknologi tepat guna; (ii) diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal; (iii) peningkatan penerapan standardisasi produk (Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat); dan (iv) integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor;

4. Penguatan kelembagaan usaha melalui (i) kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (backward-forward linkages); dan (ii) peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan sentra industri kecil di kawasan industri;

5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui (i) harmonisasi perizinan sektoral dan daerah; (ii) penguranganjenis, biaya dan waktu pengurusan perizinan; (iii) penyusunan rancangan undang-undang tentang Perkoperasian; (iv) peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat; dan (v) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang didukung sistem monev terpadu yang berbasis data UMKM dan koperasi secara sektoral dan wilayah.

Page 151: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

145

3.X.4 Kerangka Pendanaan

Pendanaan bagi pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan daya

saing UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 akan didukung melalui sinergi

dan kerja sama yang melibatkan 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki

program dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan UMKM dan koperasi

yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian

Kelautan dan Perikanan,Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata,

Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Beberapa K/L lain

juga akan dilibatkan dalam mendukung penyediaan kemudahan akses teknologi

dan kemitraan, serta penerapan HaKI, standardisasi mutu dan sertifikasi produk,

seperti KemenristekPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan

Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Hukum dan HAM, Badan

Pengawasan Obat dan Makanan, dan Badan Sertifikasi Nasional. Kerja sama

pendanaan dengan Pemerintah Daerah dan dunia usaha juga akan dibangun

dalam rangka melengkapi pendanaan Pemerintah dan meningkatkan jangkauan

dan manfaat dari kebijakan dan program peningkatan daya saing UMKMK.

Sinergi dan kerja sama antar K/L, Pemda dan dunia usahaakan difasilitasi

harmonisasi kelompok dan lokasi sasaran, potensi kerja sama komplementer,

pengembangan basis data dan informasi bersama, dan pengembangan sistem

monitoring dan evaluasi terpadu. Kegiatan ini akandifasilitasi melalui forum

koordinasi di tingkat nasional dan daerah. Khusus peningkatan daya saing

koperasi, sinergi pendanaan juga akan dilakukan dengan melibatkan Gerakan

Koperasi.

3.X.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan daya

saing UMKM dan koperasi di antaranya:

1. Penetapan UU Perkoperasian yang menggantikan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta penyusunan aturan pelaksanaannya;

2. Penetapan peraturan/landasan hukum bagi pembentukan Lembaga Pembiayaan Pertanian, UMKM dan koperasi;

3. Penetapan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur koordinasi dan sinergi antar instansi terkait di tingkat nasional dan daerah yang diwadahi dalam Program Nasional Peningkatan Daya Saing UMKM dan koperasi, dan didukung sistem pemantauan dan evaluasi dan basis data terpadu; dan

Page 152: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

146

4. Evaluasi cakupan dan dampak pengaturan dalam UU No. 20 Tahun 2008tentang UMKM dan aturan pelaksanaannyayang berkaitan dengan kebutuhan untuk (i) mengintegrasikan pendekatan sektor dan wilayah dalam pengembangan UMKM; (ii) mengembangkan dukungan kebijakan yang sesuai dengan skala usaha dan kebutuhan UMKM dari mulai didirikan (wirausaha baru) sampai tumbuh menjadi lebih besar (“naik kelas”); dan (iii) mengembangkan skema restrukturisasi UMKMK dalam mengantisipasi dan mengatasi dampak bencana dan krisis usaha/ekonomi untuk melengkapi pengaturan yang sudah ada.

Sementara itu, kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka

mendukung peningkatan daya saing UMKM dan koperasi di antaranya:

1. Pembentukan Forum Koordinasi Peningkatan Daya Saing UMKM dan koperasi yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah;

2. Peningkatan kapasitas Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk melaksanakan ijin usaha mikro dan kecil;

3. Penataan administrasi badan hukum koperasi yang terintegrasi di tingkat pusat dan daerah;

4. Penguatan kelembagaan Pusat Diklat UMKM dan koperasi di tingkat nasional dan penguatan fungsinya sebagai pusat pembinaan penyuluhan perkoperasian;

5. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di tingkat pusat dan daerah (provinsi, kabupaten dan kota);

6. Pengembangan Lembaga Pembiayaan Pertanian, UMKM dan Koperasi;

7. Pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP);

8. Penyusunan kelembagaan penjaminan simpanan koperasi;

9. Pengintegrasian Sistem Informasi Debitur (SID) untuk perbankan, KSP, LKM, dan lembaga keuangan lainnya;

10. Peningkatan fungsi Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUMKM sebagai trading house bagi produk UMKMK secara nasional; dan

11. Penguatan Pusat Inovasi UMKM, yang didukung sinergitas lembaga penelitian pemerintah dan swasta untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dan koperasi.

Rancangan Matrik Rencana Tindak RPJMN 2015-2019 terdapat pada

Lampiran 1.

Page 153: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

147

4.3. Trilateral Meeting Kerangka Regulasi RPJMN 2015-2019

Proses penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 juga dilengkapi

dengan pembahasan mengenai kerangka regulasi jangka menengah.

Pembahasan difasilitasi melalui pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting) yang

melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, serta

Kementerian Koperasi dan UKM. Dasar hukum dari pelaksanaan Trilateral

Meeting Kerangka Regulasi yaitu:

1. Perpres No. 87/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang

No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan:

a. Perencanaan RUU: menyusun Proglenas jangka menengah dengan

hasil berupa daftar RUU atau arah kerangka regulasi yang

disampaikan untuk menjadi prioritas kerangka regulasi dalam

RPJMN;

b. Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi sesuai penyusunan dan

penetapan Prolegnas prioritas tahunan.

2. Permen PPN/Ka. Bappenas No. 1/2014 tentang Pedoman Penyusunan

RPJMN Tahun 2015-2019: kerangka regulasi merupakan salah satu

delivery mechanism untuk mendukung pelaksanaan kebijakan

pembangunan nasional;

3. Permen PPN/Ka. Bappenas No. 5/2014 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2015-2019: Renstra K/L disusun

dengan berpedoman pada RPJMN.

Tujuan Trilateral Meeting Kerangka Regulasi yaitu: (i) mengarahkan

proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai

kebutuhan pembangunan; (ii) meningkatkan kualitas peraturan perundang-

undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan

Page 154: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

148

(iii) meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan

pembentukan peraturan perundang-undangan. Keluaran yang diharapkan dari

Trilateral Meeting Kerangka Regulasi yaitu: (i) draft Program Legislasi Nasional

(Prolegnas) Jangka Menengah Pemerintah 2015-2019 sesuai Nawa Cita,

Quickwins, serta Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 yang mencakup

Arah Kerangka Regulasi, RUU, Evaluasi, Kajian, dan Penelitian; dan (ii) draft

Prolegnas Tahunan Pemerintah 2015 berdasarkan RKP 2015, Nawa Cita,

Quickwins yang mencakup rencana evaluasi, penelitian, serta penyusunan

Naskah Akademik, RUU, PP, Perpres dan Permen. Kerangka Regulasi yang

dibahas di dalam Trilateral Meeting mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai

berikut:

1. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam penyusunan RPJMN dan RKP

dimaksudkan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku

masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka

mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum pada UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan mempertimbangkan

dampak, biaya, manfaat dan kerugiannya untuk masyarakat;

3. Kerangka Regulasi disusun dengan mempertimbangkan asas

pembentukan dan asas materi peraturan perundang-undangan yang

baik;

4. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan melibatkan pemangku

kepentingan (stakeholder) terkait; dan

5. Kerangka Regulasi Jangka Menengah berisi kebutuhan regulasi dan/atau

arah kerangka regulasi yang akan dibentuk sejalan dengan kebijakan

pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN.

Trilateral Meeting Kerangka Regulasi RPJMN 2015-2019 juga

dimaksudkan untuk mengkonfirmasi dan membangun kesepakatan tentang

Page 155: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

149

usulan kerangka regulasi pada rancangan RPJMN 2015-2019 sesuai kebutuhan

Kementerian Koperasi dan UKM terkait payung hukum untuk pelaksanaan

amanat UU/PP dan Nawa Cita, terutama dalam bentuk Perpres dan Permen.

Selain itu, kegiatan ini juga digunakan untuk menilai kesiapan Kementerian

Koperasi dan UKM untuk melaksanakan dan mengawal proses pembahasan

rancangan regulasi sampai pengundangan, termasuk unit penanggung jawab,

kebutuhan anggaran, syarat pengusulan regulasi, dan target keluaran. Hasil

Trilateral Meeting Kerangka Regulasi RPJMN 2015-2019 di Bidang UMKM

ditampilkan pada Tabel 4.2, dan menjadi bagian dalam Rancangan RPJMN

2015-2019.

Tabel 4.2. Hasil Trilateral Meeting Kerangka Regulasi

No. Usulan Kerangka Regulasi dalam

RPJMN 2015-2019

Kesepakatan

1. Penetapan UU Perkoperasian yang

menggantikan UU No. 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian, serta

penyusunan aturan pelaksanaannya

Disepakati sebagai bagian dari Kerangka Regulasi RPJMN 2015-2019

Target RUU Perkoperasian akan dimasukkan di dalam perubahan RKP 2015, dan sudah ditampung dalam RKA Kementerian KUKM Tahun 2015

Masuk draft Prolegnas 2015 Menjadi bagian dari Quick Wins

2. Penetapan peraturan/landasan hukum

bagi pembentukan Lembaga

Pembiayaan Pertanian, UMKM dan

koperasi, dan skema penjaminan kredit

UMKM dan koperasi

Disepakati sebagai bagian dari Kerangka Regulasi RPJMN 2015-2019

Mendukung pelaksanaan Nawa Cita/Agenda Prioritas ke-7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik: pendirian bank petani dan UMKM

Diawali dengan kajian

Page 156: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

150

No. Usulan Kerangka Regulasi dalam

RPJMN 2015-2019

Kesepakatan

3. Penetapan Peraturan Presiden (Perpres)

yang mengatur koordinasi dan sinergi

antar instansi terkait di tingkat nasional

dan daerah yang diwadahi dalam

Program Nasional Peningkatan Daya

Saing UMKM dan koperasi, dan didukung

sistem pemantauan dan evaluasi dan

basis data terpadu

Disepakati sebagai bagian dari Kerangka Regulasi RPJMN 2015-2019

Diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan dari PP 17/2013, khususnya: Pasal 3 Kegiatan

Pengembangan: pendataan, penyusunan/ pelaksanaan/pemantauan/ pengendalian program

Pasal 52-57: Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM,

Pasal 58-60: Mekanisme Koordinasi dan Pengendalian

4. Evaluasi cakupan dan dampak

pengaturan dalam UU No. 20 Tahun

2008 tentang UMKM dan aturan

pelaksanaannya yang berkaitan dengan

kebutuhan untuk (i) mengintegrasikan

pendekatan sektor dan wilayah dalam

pengembangan UMKM; (ii)

mengembangkan dukungan kebijakan

yang sesuai dengan skala usaha dan

kebutuhan UMKM dari mulai didirikan

(wirausaha baru) sampai tumbuh

menjadi lebih besar (“naik kelas”); dan

(iii) mengembangkan skema

restrukturisasi UMKMK dalam

mengantisipasi dan mengatasi dampak

bencana dan krisis usaha/ekonomi untuk

melengkapi pengaturan yang sudah ada

Disepakati sebagai bagian dari Kerangka Regulasi RPJMN 2015-2019

Diawali dengan kajian

Sumber: Trilateral Kerangka Regulasi RPJMN 2015-2019

4.4. Quick Wins dan Program Lanjutan, dan Pagu Indikatif Jangka Menengah

Page 157: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

151

Langkah selanjutnya yang menjadi tahapan dari penyusunan Rancangan

Awal RPJMN 2015-2019 yaitu penyempurnaan rencana tindak dan penyusunan

kerangka pendanaan. Penyempurnaan rencana tindak dilakukan melalui analisis

dan penyesuaian rancangan rencana tindak dengan usulan Quick Wins dan

Program Lanjutan Presiden, rancangan pagu indikatif jangka menengah dan

restrukturisasi program dan kegiatan.

Pagu indikatif jangka menengah untuk Kementerian Koperasi dan UKM

dirancang oleh Deputi Pendanaan Pembangunan, Bappenas, berdasarkan

anggaran tahun dasar (baseline) tahun 2015 (RKP 2015) yang diproyeksikan

dengan menggunakan asumsi infasi rata-rata per tahun selama lima tahun ke

depan untuk menentukan kebutuhan anggaran tahun 2016-2019. Perhitungan

yang berbeda dilakukan untuk Quick Wins dan Program Lanjutan Presiden,

dimana rancangan alokasi pendanaannya dihitung berdasarkan usulan setelah

dikurangi dengan ketersediaan anggaran dari kegiatan terkait di tahun 2015

(RKP 2015). Hasil identifikasi Quick Wins dan Program Lanjutan Presiden di

bidang UMKM dan Koperasi ditampilkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Identifikasi dan Usulan Pendanaan Quick Wins dan Program

Lanjutan pada RPJMN 2015-2019

Quick Wins/Program

Lanjutan

Sasaran

2015-2019

Alokasi

2015-2019

(Rp Milyar)

Keterangan

Quick Wins

Pokja Perdagangan:

Pembangunan 5.000

pasar tradisional

1.100 unit pasar 1.387,00 Program Peningkatan

Daya Saing UMKM,

Kegiatan

pengembangan sarana

usaha pemasaran

koperasi dan UMKM: Rp

Page 158: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

152

Quick Wins/Program

Lanjutan

Sasaran

2015-2019

Alokasi

2015-2019

(Rp Milyar)

Keterangan

64,78 miliar (2015):

1. 20 pasar tradisional di daerah tertinggal/ perbatasan/mitigasi melalui koperasi

2. 45 pasar tradisional yang direvitalisasi melalui koperasi

Pokja Perdagangan:

Menghidupkan kembali

badan terpadu promosi

produk dalam negeri

1 unit Trading

House UMKMK

175,00 Program Peningkatan

Daya Saing UMKM,

Kegiatan layanan

pemasaran bagi KUKM:

Rp 6,77 miliar (2015):

1. Peningkatan kualitas

produk KUKM

unggulan daerah

melalui “House of

Indonesia by

SMESCO”

Pokja Perdagangan:

Meningkatkan promosi

citra produk ekspor

(nation branding) Pusat

promosi dan pameran

dalam area science &

technopark,

peningkatan jumlah

peserta pelatihan

perdagangan menjadi

pelaku usaha

342 PLUT

KUMKM

2.410,00 Program Peningkatan

Daya Saing UMKM,

Kegiatan

pengembangan Pusat

Layanan Usaha Terpadu

(PLUT) KUMKM: Rp

88,95 miliar (2015)

1. Pembangunan 15 PLUT KUMKM di 15 Kab/Kota

2. Dukungan operasional bagi 43 PLUT KUMKM yang sudah dibangun (2013, 2014)

Pokja Perdagangan: 1 Sistem

registrasi

30,3 Program Peningkatan

DayaSaing UMKM,

Page 159: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

153

Quick Wins/Program

Lanjutan

Sasaran

2015-2019

Alokasi

2015-2019

(Rp Milyar)

Keterangan

Meningkatnya

pelayanan dan

kemudahan berusaha

Peningkatan

persentase pengguna

sistem perijinan online

(persen)

UMKMK online Kegiatan peningkatan

kualitas

ketatalaksanaan

koperasi dan UMKM: Rp

6,76 miliar (2015)

1. Peningkatan kualitas tatalaksana UMKM melalui registrasi usaha (online)

Pokja Perdagangan:

Meningkatkan

pemanfaatan pasar

berjangka komoditi,

SRG, dan pasar lelang

Pertumbuhan Nilai Resi

Gudang yang

diterbitkan, dengan

target 10-100%

30 Koperasi

pengelola SRG

23,00 Program Peningkatan

Daya Saing UMKM,

Kegiatan

pengembangan

restrukturisasi usaha: Rp

2,29 miliar (2015)

1. Koperasi yang mendapat fasilitasi pengembangan sistem resi gudang (SRG)

Pokja Pengembangan

Wilayah-wilayah

Strategis

Pengembangan produk

unggulan daerah: Kab.

Manggarai Barat,

Banyuwangi dan

Wakatobi (Pariwisata);

Kab. Lebak (furniture

bamboo bongkar-

pasang); Kota

Pontianak (Pasar

Festival Jeruk

Pontianak); Kab.

Mamuju Utara (produk

turunan kelapa); Kab.

1.950 kelompok

usahamikro/

sentra/ koperasi

500,00 Program Peningkatan

Daya Saing UMKM, Rp

42,60 miliar (2015)

1. Kegiatan pemberdayaan usaha KUMKM di bidang pertanian pangan dan hortikultura; kehutanan dan perkebunan; perikanan dan peter-nakan; industri kera-jinan dan pertam-bangan; ketenagalis-trikan dan aneka usaha (96 koperasi)

2. Kegiatan peningkatan

Page 160: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

154

Quick Wins/Program

Lanjutan

Sasaran

2015-2019

Alokasi

2015-2019

(Rp Milyar)

Keterangan

Flores Timur, Kab.

Mentawai, danKab.

Cirebon (perikanan)

produktivitas dan mutu (450 KUMKM yang difasilitasi penerapan teknologi tepat guna, termasuk serabut kelapa)

3. Pengembangan sistem bisnis: 300 KUMKM yang difasilitasi kerjasama bisnis

PROGRAM LANJUTAN

Pokja Nelayan:

Gerakan ekonomi

kuliner rakyat kreatif

dari hasil laut:

Pendirian, atau

penataan sentra-sentra

kuliner masakan hasil

laut di kota-kota pesisir

15.000 PKL 180,00 Program Peningkatan

DayaSaing UMKM,

Kegiatan perluasan dan

penguatan akses

pemasaran koperasi dan

UMKM di dalam negeri:

Rp 11,80 miliar (2015)

1. 1.000 Pedagang kaki lima (PKL) yang terfasilitasi

Pokja Lingkungan

Hidup:

5.000 desa mandiri

pangan dan energi

180 koperasi

pengelola

PLTMH

280,00 Program Peningkatan

Daya Saing UMKM,

Kegiatan

pemberdayaanusaha

KUMKM di bidang

ketenagalistrikan dan

aneka usaha: Rp 15,39

miliar (2015)

1. 8 koperasi yang difasilitasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan (PLTMH)

Page 161: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AwalRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

155

Sumber: Bappenas (2014)

Hasil penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 menjadi dasar bagi

pembahasan di tingkat Kabinet, dan menjadi acuan bagi penyusunan

Rancangan Renstra K/L 2015-2019. Peluncuran Rancangan Awal RPJMN 2015-

2019 dilakukan bersamaan dengan acara Rapat Koordinasi Pembangunan di

Tingkat Pusat (Rakorbangpus) RPJMN 2015-2019.

Page 162: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

156

BAB 5

RANCANGAN AKHIR RPJMN 2015-

2019

5.1. Rancangan RPJMN 2015-2019

Page 163: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

157

Proses penyusunan Rancangan RPJMN 2015-2019 dilaksanakan melalui

pemutakhiran rencana tindak sesuai dengan restrukturisasi program dan

kegiatan, serta rancangan pagu indikatif di bidang UMKM dan koperasi. Proses

ini dilanjutkan dengan menelaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM tahun

2015-2019. Hasil dari penelaahan Renstra difasilitasi melalui Trilateral Meeting

yang melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan

Kementerian Koperasi dan UKM.

Namun proses tersebut di atas belum dapat dilaksanakan dengan efektif.

Hal ini mengingat Kementerian Koperasi dan UKM belum menyusun rancangan

Renstra karena beberapa alasan. Pertama, Kementerian Koperasi dan UKM

masih dalam proses penataan program dan kegiatan. Kedua, usulan struktur

internal Kementerian Koperasi dan UKM masih dibahas dengan Kementerian

Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB).

Struktur tersebut menentukan penataan program dan kegiatan yang baru, serta

pengalokasian anggarannya. Ketiga, terdapat beberapa kebijakan baru yang

membutuhkan respon dalam bentuk penyesuaian rencana pelaksanaan

program, kegiatan dan anggaran, khususnya pada tahun 2015, yang berdampak

pada rancangan pola pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya.

Kondisi ini mengarahkan penelaahan Renstra Kementerian Koperasi dan

UKM tahun 2015-2019 untuk difokuskan pada Rancangan Awal RPJMN 2015-

2019. Hal ini dilakukan mengingat Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 sudah

mengadopsi masukan dan aspirasi pemangku kepentingan, terutama dari

Kementerian Koperasi dan UKM. Penelaahan Renstra dilakukan untuk

mengkonfirmasi hasil adaptasi masukan dan aspirasi pemangku kepentingan di

dalam Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, serta membahas restrukturisasi

program dan kegiatan, serta kerangka pendanaannya. Beberapa penyesuaian

yang dilakukan pascapenelaahan Renstra yaitu:

Page 164: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

158

1. Pemutakhiran program pertama yaitu “Peningkatan Produktivitas Usaha

Mikro” menjadi “Program Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha

Mikro”. Hal ini dilakukan untuk memfokuskan program tersebut pada

upaya pengurangan kesenjangan antar kelompok ekonomi melalui

penguatan usaha-usaha produktif berbasis usaha mikro yang ada di

masyarakat. Program ini mencakup pelaksanaan lima strategi yaitu

peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan akses

pembiayaan, peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran, dan

penguatan kelembagaan;

2. Penataan kegiatan yang semula berjumlah 35 kegiatan menjadi 28

kegiatan yang terdiri dari tujuh kegiatan di bawah Program Penghidupan

Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro, 19 kegiatan di bawah Program

Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, dan 2 kegiatan di bawah

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi;

3. Penataan kegiatan juga dilakukan dengan merelokasi beberapa keluaran

yang disesuaikan dengan misi kegiatan yang lebih tepat. Sebagai contoh,

pembangunan pasar rakyat diarahkan untuk meningkatkan akses usaha

mikro ke pasar, sehingga keluaran ini dipindahkan dari Program

Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi ke Program Penghidupan

Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro, dll.;

4. Penataan program dan kegiatan disusun juga dengan berpedoman pada

rancangan struktur Kementerian Koperasi dan UKM yang baru, seperti

terdapat pada Gambar 5.1;

Gambar 5.1. Usulan Struktur Kementerian Koperasi dan UKM

Page 165: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

159

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2014)

5. Penjabaran Quick Wins dan Program Lanjutan Presiden di dalam matrik

rencana tindak diperjelas dengan menempatkan Quick Wins dan Program

Lanjutan Presiden pada tingkat sasaran kegiatan sehingga pemantauan

terhadap kemajuan dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih

mudah. Keluaran dan anggaran Quick Wins dan Program Lanjutan

Presiden juga diperkuat dengan keluaran yang prioritas dan dapat

mendukung pencapaian target Quick Wins dan Program Lanjutan

Presiden; dan

6. Penataan alokasi pendanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan

skala prioritas ke depan, pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya,

potensi dampak dan manfaat, serta kapasitas pelaksanaannya oleh

Kementerian Koperasi dan UKM.

Page 166: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

160

Hasil penelaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019

menjadi materi yang didiskusikan di dalam Trilateral Meeting RPJMN 2015-2019.

Trilateral Meeting RPJMN 2015-2019 dilaksanakan berdasarkan Permen

PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN

Tahun 2015-2019 danJuklak Pedoman Trilateral Meeting dalam rangka

penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019. Tujuannya yaitu (i) menjaga konsistensi

kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan RPJMN 2015 – 2019 dan

Renstra K/L 2015 – 2019; dan (ii) mengkonfirmasi rencana pelaksanaan prioritas

jangka menengah (termasuk pelaksanaan Quick Wins dan Program Lanjutan)

beserta ukuran kinerjanya dalam rangka pencapaian visi dan misi Presiden dan

Wakil Presiden. Hasilnya diharapkan berupa (i) catatan Pertemuan Tiga Pihak;

(ii) Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah K/L Tahun 2015 – 2019; (iii)

Matrik Rencana Pendanaan Jangka Menengah Quick Wins dan Program

Lanjutan; dan (iv) Matrik Indikasi Kebutuhan Tambahan Pendanaan Quick

Wins/Program Lanjutan/ Prioritas Lainnya.

Gambar 5.2. Mekanisme Trilateral Meeting RPJMN 2015-2019

Page 167: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

161

Sumber: Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2014

Mekanisme pelaksanaan Trilateral Meeting RPJMN 2015-2019 terdapat

pada Gambar 5.2. Materi Trilateral Meeting secara umum memiliki karakteristik

sebagai berikut:

1. Rancangan rencana tindak telah:

mempertimbangkan hasil Background Study RPJMN 2014-2019;

mencakup hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan keluaran, serta

kapasitas pelaksanaannya;

mencakup visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, termasuk

program/ kegiatan Quick Wins dan Program Lanjutan;

menyesuaikan dengan kebijakan peningkatan efisiensi dan efektivitas

program dan kegiatan; dan

mengantisipasi kebutuhan reorganisasi internal Kementerian KUKM.

Page 168: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

162

2. Rancangan pendanaan yang ada dalam rancangan rencana tindak:

mencakup indikasi kebutuhan anggaran selama lima tahun berdasarkan

perhitungan baseline RAPBN 2015; dan

mencakup perhitungan kebutuhan pendanaan Quick Wins dan Program

Lanjutan;

3. Quick Wins:

Pasar rakyat dalam mendukung pembangunan 5.000 pasar tradisional;

Pusat promosi terpadu: trading house;

PLUT-KUMKM dalam rangka peningkatan promosi citra produk ekspor,

pusat promosi dan pameran, pendampingan;

Pelayanan dan kemudahan berusaha melalui penggunaan sistem

perijinan online: registrasi online;

Pemanfaatan sistem resi gudang (SRG); dan

Pengembangan produk unggulan daerah.

4. Program Lanjutan:

Penataan PKL dalam mendukung gerakan ekonomi kuliner rakyat

kreatif dan sentra-sentra kuliner di kota-kota pesisir; dan

Pengembangan koperasi pengelola pembangkit listrik tenaga mikro

hidro (PLTMH) dalam mendukung 5.000 desa mandiri pangan dan

energi.

5. Prioritas tambahan lainnya: sertifikasi/standardisasi produk, wirausaha

baru, dan partisipasi pada kegiatan ekspor, yang dianggap penting dalam

rangka upaya peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

Hasil Trilateral Meeting terdapat pada Lampiran 2 dan 3. Tindak lanjutnya

yaitu (i) Kementerian PPN/Bappenas: melakukan penyempurnaan terhadap

Rancangan RPJMN 2015-2019 sesuai hasil Trilateral Meeting; (ii) Kementerian

Page 169: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

163

Keuangan: menjadikan dokumen hasil Trilateral Meeting sebagai pertimbangan

untuk penyempurnaan kebijakan belanja aparatur serta kepatutan anggaran K/L

dalam jangka menengah; dan (iii) Kementerian KUKM: melakukan

penyempurnaan Rancangan Renstra 2015-2019.

Hasil Trilateral Meeting digunakan untuk menyusun Rancangan RPJMN

2015-2019. Beberapa pemutakhiran yang dilakukan dari Rancangan Awal ke

Rancangan RPJMN 2015-2019 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Perbaikan Buku I RPJMN 2015-2019 terkait Usaha Mikro

Halaman 16

A. Percepatan Pemerataan dan Keadilan

a) Menciptakan pertumbuhan inklusif. Pola pertumbuhan ….. b) Memperbesar investasi padat pekerja. Terbukanya lapangan ….. c) Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro. Usaha mikro perlu

memperoleh dukungan penguatan teknologi, manajemen, permodalan, dan akses pasar yang bagus.Dukungan semacam ini perlu diberikan mengingat sebagian besar usahanya tidak memiliki lokasi permanen, dan mayoritas tidak berbadan hukum, sehingga rentan terhadap berbagai hambatan yang dapat menghalangi potensinya untuk tumbuh kembang.

Halaman 122

Pengurangan Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat .........

hal-hal berikut.

1. Mengarahkan kebijakan fiskal. 2. Sinkronisasi kerangka regulasi dan kebijakan pemerintah. 3. Meningkatkan perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi

penduduk kurang mampu dan rentan. 4. Meningkatkan perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi

penduduk kurang mampu dan rentan. 5. Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar untuk masyarakat kurang

mampu dan rentan melalui (i) peningkatkan ketersediaan infrastruktur dan 6. Meningkatkan penghidupan masyarakat kurang mampu melalui (i)

pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal, (ii)

Page 170: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

164

perluasan akses permodalan dan layanan keuanan melalui penguatan layanan keuangan mikro, (iii) peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan; (iv) peningkatan kapasitas pemanfaatan sumber daya lokal sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan, dan (v) peningkatan akses pasar yang didukung penyediaan kepastian lokasi usaha.

7. Kebijakan tenaga kerja yang kondusif dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat kurang mampu.

8. Meningkatkan .....

Perbaikan Buku I RPJMN 2015-2019 yang berkaitan dengan UMKM dan

Koperasi

Halaman 77

1.1 KEBUTUHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Mengacu pada sasaran utama serta nalisis yang hendak dicapai dalam

pembangunan nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis

dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka

arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

a) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan

landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai

negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi

ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya

industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sector jasa,

penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan

fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk

manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro,

kecil dan menengah (UMKM)dan koperasi, serta meningkatnya

ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

Halaman 195

(1) PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI

Berdasarkan kelima strategi tersebut, reformasi kebijakan UMKM dan

koperasi yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2015-2019 mencakup:

Page 171: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

165

1. Peningkatan ........... peningkatan akses ke pelatihan dan layanan usaha terpadu;

2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui (i) pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank; (ii)pengembangan credit rating bagi UMKM dan koperasi; dan (iii) peningkatan kapasitas koperasi sebagai pengelola sistem resi gudang; dan (iv)advokasi pembiayaan dan layanan keuangan bagi UMKM dan koperasi.

3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui (i) peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal; (ii) peningkatan penerapan standardisasi produk (Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat); dan (iii) integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun eksporyang didukung pengembangan trading house untuk produk-produk UMKM dan koperasi;

4. Penguatan kelembagaan usaha melalui (i) kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (backward-forward linkages); dan (ii) peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan sentra industri kecil di kawasan industri;

5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui (i) harmonisasi perizinan sektoral dan daerah; (ii) pengurangan jenis, biaya dan waktu pengurusan perizinan; (iii) pengembangan sistem registrasi UMKM secara online; (iv)penyusunan rancangan undang-undang tentang Perkoperasian; (v) peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat; dan (vi) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang didukung sistem monev terpadu yang berbasis data UMKM dan koperasi secara sektoral dan wilayah.

Perbaikan Buku II yang Berkaitan dengan Usaha Mikro

1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lintas Bidang

1.2.1 Peningkatan Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan

Selama kurun waktu lima tahun, pemerintah telah berhasil menurunkan

jumlah penduduk miskin sebanyak 4,25 juta orang. Pada tahun 2009, persentase

penduduk miskin masih mencapai 14,15 persen (32,53 juta orang berada di bawah

garis kemiskinan) dan pada bulan Maret 2014 angka kemiskinan menurun menjadi

11,25 persen atau sebanyak 28,28 juta orang.

Strategi penurunan kemiskinan yang diterapkan selama periode 2010-2014

adalah mengupayakan kebijakan yang terintegrasi (pro-poor, pro-job, dan pro-

growth) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan kemiskinan

pada periode tersebut dicapai melalui berbagai kebijakan afirmatif yang

Page 172: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

166

dilaksanakan melalui empat kelompok program, yakni 1) perlindungan sosial, 2)

pemberdayaan masyarakat, 3) pemberdayaan usaha mikro dan kecil, dan 4)

program pro rakyat

1.2.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis

I. Pertumbuhan ekonomi yang kurang inklusif, yang ditunjukkan dengan:

1. Kondisi makro ekonomi selama lima tahun terakhir yang tidak stabil akibat adanya krisis ekonomi global yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan industri secara nasional. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional cenderung melambat.

2. Pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak menyerap sektor jasa, namun produktivitasnya masih rendah.

3. Kondisi booming kenaikan harga internasional dari komoditas ekspor utama Indonesia seperti komoditas perkebunan (crude palm oil) dan sumber daya alam (misalnya batu bara) yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Keuntungan dari kenaikan harga tersebut umumnya lebih banyak dinikmati oleh golongan pemilik modal karena sifatnya yang padat modal dan aktivitas produksinyamembutuhkan keterampilan tinggi.

4. Kurangnya akses terhadap sarana-prasarana pendukung ekonomi yang mempengaruhi daya saing kelompok masyarakat menengah ke bawah. Hal ini berdampak pada terbatasnya produktivitas masyarakat kurang mampu dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.

5. Tingkat pertumbuhan penduduk miskin relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk kelompok ekonomi menengah ke atas. Hal ini ditunjukkan dengan data SDKI (2012), dimana angka fertilitas pada kuantil terendah (TFR = 3,2) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kuantil tertinggi (TFR = 2,2). Dengan kondisi tingkat pendapatan yang lebih rendah dan jumlah anggota keluarga yang banyak maka pertumbuhan konsumsi per kapita menjadi lebih rendah.

6. Keterbatasan kepemilikan lahan dan aset produktif yang membatasi peningkatan produksi dan skala usaha yang mengakibatkan rendahnya pendapatan mereka.

IV. Terbatasnya akses masyarakat kurang mampu dalam mengembangkan

penghidupan secara berkelanjutan

Secara umum, masyarakat kurang mampu sulit meningkatkan

penghidupannya karena memiliki karakteristik sebagai berikut: (i) memiliki

keterbatasan dalam jejaring untuk mengakses pekerjaan dan permodalan; (ii)

bekerja di sektor informal dan/atau memiliki penghasilan yang bersifat harian atau

musiman dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi; (iii) rentan terhadap

guncangan (shock); (iv) belum memadainya kepemilikan aset produksi, seperti

Page 173: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

167

lahan dan perahu; (v) terbatasnya keterampilan dan kemampuan untuk memberi

nilai tambah pada hasil produksi; dan (vi) tidak memiliki keahlian lain ketika

pekerjaan utama terhambat.

Dengan kenyataan bahwa mayoritas masyarakat miskin mengandalkan

mata pencahariannya pada sektor pertanian, maka petani miskin harus menjadi

fokus intervensi. Berdasarkan data sensus pertanian (ST 2013), jumlah rumah

tangga pertanian dengan lahan < 1.000 m2 berkurang sejumlah 5,04 juta dalam

kurun waktu sepuluh tahun. Konversi mata pencaharian dari petani kecil ke sektor

non-pertanian ini mengindikasikan bahwa bekerja di sektor pertanian tidak lagi

menarik, terutama dilihat dari sisi ekonomi. Dengan fokus pembangunan pada

sektor pertanian, dan target swasembada pangan dalam waktu tiga tahun, kondisi

ini perlu mendapat perhatian khusus. Keterlibatan petani kecil dalam program

pembangunan perlu dipastikan untuk mencegah terjadinya konsentrasi usaha tani

pada perusahaan-perusahaan besar, yang akan bermuara pada ketimpangan

ekonomi yang semakin besar.

Permasalahan besar lain bagi petani miskin adalah keterbatasan lahan.

Terkait dengan permasalahan lahan ini, sejak tahun 2007 pemerintah telah

meluncurkan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) atau dikenal

dengan Land Reform Plus yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas

lahan-lahan terlantar, dengan menyerahkan pengelolaannya kepada masyarakat.

Namun dirasa hasilnya belum optimal. Untuk itu, khusus untuk petani kurang

mampu yang berada di lokasi-lokasi kantong kemiskinan, pemerintah akan

mengembangkan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan untuk mendukung

peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Mengingat semua permasalahan tersebut, upaya peningkatan pemerataan

dan penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun mendatang akan menghadapi

tantangan diantaranya:

a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan yang dibutuhkan untuk mempercepat peningkatan pemerataan pembangunan dan penurunan kemiskinan.;

b. Meningkatkan investasi di sektor padat pekerja sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan (job creation) yang dapat menyerap pekerja kurang mampu usia produktif dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, yaitu SD, SMP, dan SMA.

c. Memberikan perhatian khusus bagi usaha mikro dan kecil sehingga dapat memiliki kepastian usaha untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan;

Page 174: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

168

d. Kesiapan menghadapi globalisasi, terutama keterbukaan pasar yang berdampak pada tidak stabilnya harga komoditas domestik yang mempengaruhi daya beli dan kesejahteraan masyarakat kurang mampu;

e. Risiko ancaman perubahan iklim dan degradasi daya dukung lingkungan yang utamanya akan mempengaruhi petani dan nelayan;

f. Menyempurnakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan integratif untuk seluruh penduduk;

g. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian yang masih terkendala pada tertinggalnya sarana dan prasarana perekonomian dan terbatasnya akses terhadap kredit dan jasa keuangan untuk petani di daerah perdesaan;

h. Meningkatkan ketepatan sasaran penerima, fokus, dan lokus kegiatan penganggaran, kapasitas pelaksana, komitmen, koordinasi, dan dukungan data dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;

i. Mengoptimalkan pembagian peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk keterpaduan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh berbagai pihak, diantaranya pemerintah daerah, pihak swasta, NGO/LSM atau pelaku lainnya;

j. Mengefektifkan mekanisme penganggaran, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban di tingkat pusat, pemerintah daerah dan pusat-pusat layanan dasar;

k. Menghapuskan praktek-praktek lokal yang tidak pro-poor dan tidak kondusif dalam pengembangan usaha masyarakat kurang mampu;

l. Mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan dan keterbatasan ketersediaan lahan, termasuk pola konversi terhadap lahan kehutanan yang dapat dilakukan menurut peraturan perundangan. Isu strategis dalam percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan

pemerataan pada periode 2015-2019, khususnya bagi masyarakat kurang mampu

adalah:

a. pertumbuhan ekonomi yang inklusif, b. peningkatan penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, c. perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, dan d. pengembangan penghidupan berkelanjutan.

1.2.1.2 Sasaran (Impact)

D. Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan penghidupan berkelanjutan

adalah:

a. Terfasilitasinya sebanyak mungkin Rumah Tangga kurang mampu yang tergabung dalam program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan;

b. Terbentuknya kelembagaan pendampingan masyarakat kurang mampu di daerah sebagai media untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin;

Page 175: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

169

c. Terbentuknya kemitraan pemerintah di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam upaya membuka kesempatan kerja dan pengembangan wirausaha;

d. Terbentuknya kelembagaan keuangan yang membuka peluang akses masyarakat kurang mampu terhadap modal dan peningkatan aset kepemilikan;

e. Terbentuknya kelompok masyarakat kurang mampu di kantong-kantong kemiskinan tingkat kecamatan sebagai media untuk pengembangan masyarakat kurang mampu;

f. Terbentuknya mekanisme baku dalam pengembangan keterampilan masyarakat kurang mampu dan penyaluran tenaga kerja dan pengembangan wirausaha; dan

g. Tersusunnya rencana pengembangan potensi lokal dan pengembangan penghidupan masyarakat kurang mampu oleh pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

1.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

D. Arah Kebijakan untuk Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan

Pengembangan penghidupan berkelanjutan diarahkan pada upaya-upaya

pemberdayaan masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidup

mereka menjadi lebih layak dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat

dilakukan dengan meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif

dengan pembentukan kelompok masyarakat kurang mampu. Berdasarkan

pengalaman sebelumnya, pendekatan kelompok ini lebih efektif dibandingkan

dengan pendekatan secara individu. Kegiatan yang dilakukan berkelompok akan

melatih kemampuan berorganisasi dan mekanisme kontrol sosial sehingga dapat

memperkuat kelembagaan di tingkat masyarakat untuk meningkatkan taraf

kehidupannya.

Dalam upaya meningkatkan penghidupan masyarakat kurang mampu,

berbagai potensi akan dikembangkan dengan melihat potensi ekonomi dan

pengembangan wilayah. Untuk itu, berbagai peningkatan kapasitas, keterampilan,

akses kepada sumber pembiayaan dan pasar, diversifikasi keterampilan, serta

perlindungan usaha dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat

kurang mampu dalam meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif.

Rumah tangga kurang mampu yang memiliki anggota rumah tangga usia

produktif akan menjadi sasaran utama. Kelompok ekonomi masyarakat yang perlu

menjadi perhatian kebijakan dalam pengembangan penghidupan berkelanjutan

adalah petani, peternak, nelayan, pengrajin industri rumah tangga, pedagang dan

Page 176: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

170

usaha perorangan lainnya pada skala mikro dan kecil. Dua hal utama yang akan

menjadi pilihan dalam meningkatkan penghidupannya adalah kemampuan

berwirausaha dan peningkatan kemampuan untuk bersaing dalam pasar tenaga

kerja. Dalam menunjang kedua hal tersebut, jejaring wirausaha dan jejaring pasar

tenaga kerja diharapkan dapat dikembangkan sehingga penyaluran produk

kewirausahaan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu, jejaring

pasar tenaga kerja diarahkan untuk menyalurkan dan menampung tenaga kerja

yang telah dilatih. Penghidupan berkelanjutan diharapkan dapat dipenuhi melalui

penyerapan tenaga kerja dengan perluasan usaha dalam skala lebih besar dan

UMKM. Penyerapan oleh usaha skala besar diperkirakan tidak akan signifikan

mengingat kualifikasi yang dibutuhkan sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat

kurang mampu.

Pendekatan penghidupan berkelanjutan dilakukan secara sinergis oleh

pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping, dan pihak lain yang terkait.

Peranan pemerintah daerah menjadi sentral dalam identifikasi potensi wilayah

yang akan dikembangkan oleh masyarakat miskin maupun potensi penyaluran

tenaga kerja sebagai bagian dari pengembangan ekonomi wilayah. Sementara itu,

pendamping memegang peranan utama dalam menghubungkan antara

masyarakat dengan kesempatan kegiatan ekonomi produktif. Pendekatan ini

dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah maupun pihak lain yang terkait

dengan tetap melakukan sinkronisasi dalam penentuan target penerima manfaat

sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal.

Terdapat empat arah kebijakan utama yang akan dilakukan sebagai upaya

mencapai sasaran dalam pengembangan penghidupan berkelanjutan. Empat arah

kebijakan ini berfokus pada pengembangan potensi ekonomi lokal, perluasan akses

pemodalan, peningkatan kapasitas masyarakat miskin, dan optimalisasi aset-aset

produksi antara lain sebagai berikut.

1. Pengembangan potensi ekonomi lokal bagi masyarakat kurang mampu

a. Pengaturan dan perlindungan persaingan usaha yang sehat dengan

mengoptimalkan peran pemerintah pusat dan daerah melalui:

• perlindungan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, antara lain

dengan memberikan dukungan perbaikan kualitas dan pemasaran serta

mengupayakan pembatasan ijin usaha yang bersifat monopoli di daerah;

Page 177: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

171

• peningkatan nilai tambah produk lokal, antara lain dengan

pengembangan teknologi tepat guna, perlindungan terhadap pasar

rakyat, serta peningkatan kapasitas infrastruktur pasar,

b. Pengembangan potensi lokal dalam mendorong peningkatan kesejahteraan

masyarakat kurang mampu, diantaranya melalui:.

• Identifikasi potensi pengembangan komoditas unggulan dan

pengembangan kemitraan dalam peningkatan keterampilan

kewirausahaan dan keterampilan lainnya;

• Identifikasi potensi pengembangan kesempatan kerja dan pengembangan

kemitraan dengan instansi perusahaan dan lembaga keterampilan dalam

penyaluran tenaga kerja;

• Identifikasi kebutuhan dan pemenuhan infrastruktur lokal pendukung

kegiatan ekonomi sesuai dengan kewenangan daerah;

• Pengembangan kemitraan dalam pengembangan data dan informasi

yang dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan

kesempatan pengembangan usaha maupun kesempatan kegiatan

ekonomi produktif lainnya.

c. Pengembangan usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi

petani dan nelayan kurang mampu.

• Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi,

menjamin ketersediaan dan kemudahan rantai distribusi input produksi

yang mencakup BBM, benih ikan, pakan murah, obat-obatan bagi

nelayan, pemenuhan infrastruktur pendukung pertanian dan perikanan

(irigasi, jalan, pelabuhan rakyat) di wilayah sesuai dengan wewenang

masing-masing;

• Dukungan penyediaan sumber-sumber pembiayaan yang mudah diakses

bagi petani dan nelayan, termasuk pendirian bank untuk pertanian;

• Pemberian pelatihan kemampuan teknis dan pendampingan intensif bagi

petani dan nelayan dalam pengelolaan produksi pertanian dan perikanan;

• Peningkatan inovasi teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem

inovasi nasional dan pola penanganan paska panen.

Page 178: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

172

d. Peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha,

perguruan tinggi dan masyarakat untuk meningkatkan akses masyarakat

kurang mampu dan usaha mikro kepada sumber penghidupan yang layak.

• Pengembangan pola baku kemitraan dalam peningkatan akses

masyarakat miskin terhadap pelatihan, peningkatan akses kesempatan

kerja, pengembangan wirausaha, diversifikasi usaha (off-farm), magang

usaha, dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif lainnya;

• Pembangunan kemitraan dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi,

dan paguyuban masyarakat dalam pemberian dukungan bagi penerapan

teknologi tepat guna; dan

• Pengembangan harmonisasi dan kerja sama dalam mendukung

peningkatan akses masyarakat kurang mampu dan usaha mikro kepada

sumber pembiayaan dan layanan keuangan.

2. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan

layanan keuangan mikro bagi masyarakat kurang mampu

a. Pengembangan dan penyempurnaan pola pengelolaan lembaga keuangan

mikro, termasuk bentukan program-program pemberdayaan masyarakat,

dalam meningkatkan jangkauan masyarakat kurang mampu dan rentan

terhadap akses permodalan.

• Pengembangan kelembagaan pengelola Dana Amanah Pemberdayaan

Masyarakat (DAPM) sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan

keuangan bagi masyarakat kurang mampu;

• Memberikan pendampingan bagi pengelolaan DAPM dan penyalurannya

kepada masyarakat kurang mampu.

b. Bersama-sama pihak terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koperasi

dan UMKM, dan lain-lain) melakukan konsolidasi dan sinkronisasi terhadap

lembaga keuangan mikro dalam penentuan target dan skema pinjaman.

c. Bersama-sama pihak terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koperasi

dan UMKM, dan lain-lain) memperbaiki kerangka regulasi pengembangan

lembaga keuangan mikro, termasuk yang dikelola oleh masyarakat seperti

DAPM.

Page 179: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

173

d. Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan

dan pembinaan lembaga keuangan mikro.

• Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan dan

pengelolaan lembaga keuangan mikro;

• Membangun sistem informasi yang terintegrasi dalam pembinaan dan

pemantauan lembaga keuangan mikro; dan

e. Peningkatan kualitas dan jangkauan kredit berbasis penjaminan untuk

mendukung pengembangan usaha-usaha produktif yang dijalankan.

f. Peningkatan kerjasama penyediaan pembiayaan melalui pola kemitraan

usaha yang melibatkan kelompok masyarakat kurang mampu.

3. Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu melalui

peningkatan kualitas pendampingan

a. Pengembangan sistem dan mekanisme pendampingan, serta meningkatkan

harmonisasi pendampingan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh

lembaga masyarakat, NGO/LSM, perguruan tinggi, TKPKD, maupun oleh

pihak swasta lainnya.

b. Pengembangan peningkatan kapasitas masyarakat kurang mampu melalui

pendekatan pembentukan kelompok.

• Pengembangan sistem pemberdayaan kapasitas dan keterampilan

masyarakat kurang mampu dalam pengelolaan keuangan keluarga,

peningkatan motivasi, dan peningkatan keterampilan manajemen

keluarga, keterampilan wirausaha, keterampilan kerja berbasis

kompetensi sesuai kebutuhan lokal;

• Intensifikasi pendampingan kepada masyarakat kurang mampu secara

berkesinambungan menyangkut aspek aplikasi keterampilan yang telah

dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kurang mampu

dan/atau aplikasi dalam pengembangan usaha.

c. Mendorong peran pengusaha lokal, swasta skala besar, dan BUMN/BUMD

untuk mengarahkan kegiatan CSR yang terfokus kepada peningkatan

kapasitas masyarakat miskin dalam wirausaha maupun kompetensi keahlian

lainnya yang diperlukan dalam meningkatkan akses kepada kegiatan

ekonomi produktif.

Page 180: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

174

• Pemerintah daerah memberikan data/informasi yang terpadu secara

terbuka tentang pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan,

khususnya program peningkatan keterampilan masyarakat kurang

mampu, kepada pihak swasta, BUMN/BUMD, maupun masyarakat

lainnya agar seluruh pihak dapat menjalankan kegiatan secara sinergi

dan sinkron.

d. Optimalisasi pemanfaatan lembaga pelatihan untuk mendukung

peningkatan keterampilan masyarakat miskin melalui integrasi dengan

kelembagaan dan program pemerintah daerah.

• Mendorong kerja sama pemerintah daerah dengan swasta dalam

mengoptimalkan tenaga-tenaga ahli, fasilitas pengembangan

keterampilan, dan dana yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan

pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu

secara lokal.

4. Optimalisasi aset-aset produksi secara memadai bagi masyarakat kurang

mampu sebagai modal dasar bagi pengembangan penghidupan

a. Mengoptimalkan hasil distribusi pemberian hak milik atas tanah melalui

program kepemilikan tanah terutama bagi petani gurem secara selektif,

disertai pembinaan yang memadai sebagai sumber penghidupan yang

layak;

b. Melakukan inventarisasi kebutuhan pengembangan lahan penduduk miskin

agar dapat diketahui secara pasti upaya-upaya apa saja yang masih perlu

dan bisa dilakukan oleh para pihak dalam mendukung optimalisasi

pengelolaan lahan tersebut;

c. Koordinasi dan harmonisasi peran para pihak di tingkat pusat dan daerah

dalam mendukung pengembangan lahan penduduk miskin secara

maksimal;

d. Evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana upaya-upaya tersebut

berjalan dan mendiskusikan kembali dengan para pihak terkait inovasi-

inovasi apa yang masih mungkin dilakukan sebagai jalan keluar bagi

peningkatan penghidupan masyarakat miskin secara lebih baik.

Perbaikan Buku II Bab III Ekonomi yang Berkaitan dengan UMKM dan Koperasi

Page 181: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

175

3.1. Permasalahan dan Isu Strategis 3.1.7. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak saja mendorong perbaikan rata-rata pendapatan rakyat, namun juga membawa tantangan berupa pelebaran kesenjangan pendapatan rakyat. Kondisi ini membutuhkan kebijakan dan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan yang manfaatnya dapat dinikmati rakyat secara lebih merata, adil dan inklusif (equitable, just and inclusive growth). Kebijakan tersebut perlu diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, dan sekaligus meningkatkan kesempatan berusaha bagi rakyat. Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mengintegrasikan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi dalam arus utama pembangunan guna mendorong partisipasi dan kontribusi rakyat yang lebih tinggi dalam membangun kemandirian ekonomi.

UMKM selama ini memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian, yaitu menyediakan lapangan kerja terbesar yaitu 97,2 persen, dan menyumbang sekitar 56,5 persen pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2012. Pelaku-pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa bagi rakyat yang meliputi sektor-sektor primer, sekunder dan tersier. Jumlah UMKM pada tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 juta unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit pada tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada tahun 2013 meningkat dari 96,2 juta orang pada tahun 2009.

Gambar 5.3. Gambar III.10

Struktur PDB dan Produktivitas UMKM

Page 182: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

176

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2011 dan 2013, diolah)

Sementara itu koperasi banyak berperan dalam pengadaan bahan baku

dan kebutuhan sehari-hari, permodalan, serta fasilitasi pengolahan dan pemasaran produk bagi anggotanya. Koperasi juga terus berkembang dan berperan sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggotanya. Jumlah koperasi meningkat dari 170.411 unit (2009) menjadi 203.701 unit (2013) dengan penyerapan tenaga kerja melalui koperasi diperkirakan sebanyak 473.604 orang pada tahun 2013.

Di sisi lain, perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro (98,8 persen) yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih tinggi, masih sangat rendah. Nilai PDB UMKM juga menurun terutama di sektor-sektor dimana jumlah unit dan tenaga kerja yang paling dominan yaitu sektor pertanian dan perdagangan. Nilai PDB terbesar yang diciptakan UMKM terdapat di sektor tersier, sedangkan PDB UMKM di industri pengolahan masih rendah. Partisipasi UMKM dalam ekspor juga masih rendah (kurang dari 19,0 persen) dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan. Koperasi juga masih menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya, yang seharusnya menjadi kekuatan inti koperasi, dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat.

Kondisi ini berdampak pada timbulnya (i) kesenjangan produktivitas antar pelaku usaha dan antarsektor yang semakin lebar; (ii) lambatnya industrialisasi karena kurangnya populasi usaha kecil dan menengah yang diharapkan berperan sebagai usaha/industri pendukung; dan (iii) lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama pada kelompok pelaku usaha informal skala mikro. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya keterbatasan (i) kapasitas kewirausahaan, manajemen dan teknis; (ii) akses ke pembiayaan; dan (iii) kapasitas inovasi, adopsi teknologi dan penerapan standar. Aturan dan kebijakan yang ada saat ini juga belum cukup efektif untuk memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi. Koperasi juga masih menghadapi kendala terkait kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi sesuai jatidiri, dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Dalam lima tahun mendatang, penanganan berbagai permasalahan tersebut di atas perlu difokuskan pada penyediaan kesempatan yang lebih besar bagi UMKM dan koperasi untuk tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”). Upaya ini dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas UMKM khususnya di sektor pertanian dan perikanan, dalam keterkaitan usaha dengan UMKM di sektor industri pengolahan dan perdagangan. Upaya tersebut perlu didukung dengan pengurangan hambatan-hambatan yang berkaitan dengan akses pembiayaan, pelatihan dan pendampingan usaha, serta

Page 183: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

177

pemanfaatan peluang kerja sama usaha dalam skema rantai nilai tambah. Pada saat yang sama, penguatan kapasitas pengurus, pengelola dan anggota koperasi, serta modernisasi tata kelola koperasi perlu menjadi fokus dari upaya peningkatan daya saing koperasi, tanpa meninggalkan jatidiri koperasi.

Hasilnya diharapkan dapat mendorong kelompok pelaku ekonomi yang selama ini tertinggal untuk menjadi lebih produktif dan mampu berkontribusi lebih besar dalam membangun kemandirian ekonomi. Koperasi juga diharapkan mampu berperan lebih besar dalam perbaikan sistem bisnis usaha mikro dan kecil yang menjadi anggotanya, dan penguatan pasar domestik. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk merespon perubahan pasar dan perekonomian yang semakin dinamis. 3.2. Sasaran Bidang Ekonomi (Impact)

3.2.7. UMKM dan Koperasi

Tabel 5.1. Tabel III.22 Sasaran Kebijakan Peningkatan Daya Saing UMKMK

Sasaran Indikator Target

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian

1. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun)

6,5-7,5%

2. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM (rata-rata/tahun)

4,0-5,5%

3. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor non migas (rata-rata/tahun)

5,0-7,0%

4. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun)

8,5-10,5%

2. Meningkatnya daya saing UMKM

5. Pertumbuhan produktvitas UMKM (rata-rata/tahun) 5,0-7,0%

6. Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (target tahun 2019)

25,0%

7. Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk (kumulatif selama 5 tahun)

50.000 unit

3. Meningkatnya usaha baru

8. Pertambahan jumlah wirausaha baru – melalui program pusat dan daerah (kumulatif selama 5 tahun)

1 juta unit

4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi

9. Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (target tahun 2019)

55,0%

10. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (rata-rata/tahun) 7,5-10,0%

11. Pertumbuhan volume usaha koperasi (rata-rata/tahun) 15,5-18,0%

Sumber: Rancangan RPJMN 2015-2019

Upaya yang peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam lima

tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan sasaran-sasaran sebagai berikut

(Tabel III.22):

Page 184: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

178

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB UMKM dan koperasi, yang didukung peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam penciptaan lapangan kerja, penciptaan devisa (ekspor), dan investasi;

2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktivitas UMKM, serta didukung peningkatan akses permodalan dan penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk;

3. Meningkatnya usaha baru yang ditunjukkan oleh jumlah pertambahan wirausaha baru yang dikontribusikan dari program nasional dan daerah; dan

4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan, pertumbuhan jumlah anggota koperasi, dan pertumbuhan volume usaha koperasi.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang

3.3.6. UMKM dan Koperasi

Kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 yaitu

meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi

usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam

rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi pembangunan

yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;

3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;

4. Penguatan kelembagaan usaha; dan

5. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Kelima strategi tersebut mencakup beberapa upaya reformasi kebijakan UMKM

dan koperasi dan pencapaian cepat (quick wins) sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui (i) penguatan

kebijakan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan

kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga

pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha

berbasis teknologi (technopreneurs); dan (ii) peningkatan akses ke

pelatihan, dan layanan usaha terpadu (quick wins);

Page 185: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

179

2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui

(i) pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta

optimalisasi sumber pembiayaan non-bank; (ii) pengembangan credit rating

bagi UMKM dan koperasi; (iii) peningkatan kapasitas koperasi sebagai

pengelola sistem resi gudang (quick wins); dan (iv) advokasi pembiayaan

bagi UMKM dan koperasi.

3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui (i)

peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan

keunggulan lokal; (ii) peningkatan penerapan standardisasi produk

(Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan

pangan dan obat); (iii) penyediaan akses pasar bagi usaha mikro melalui

revitalisasi pasar tradisional (quick wins); dan (iv) integrasi fasilitasi

pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor, yang

didukung pengembangan trading house untuk produk-produk UMKM dan

koperasi (quick wins);

4. Penguatan kelembagaan usaha melalui (i) kemitraan investasi berbasis

keterkaitan usaha (backward-forward linkages); dan (ii) peningkatan peran

koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan

sentra industri kecil di kawasan industri;

5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui (i) harmonisasi

perizinan sektoral dan daerah; (ii) pengurangan jenis, biaya dan waktu

pengurusan perizinan; (iii) pengembangan sistem registrasi UMKM secara

online (quick wins); (iv) penyusunan rancangan undang-undang tentang

Perkoperasian; (v) peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan

usaha yang sehat; dan (vi) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku

kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang didukung sistem

monitoring dan evaluasi terpadu yang berbasis data UMKM dan koperasi

secara sektoral dan wilayah.

3.4. Kerangka Pendanaan

3.4.6. UMKM dan Koperasi

Pendanaan bagi pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan daya

saing UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 akan didukung melalui sinergi

dan kerja sama yang melibatkan 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki

program dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan UMKM dan koperasi

yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian

Page 186: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

180

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata,

Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Beberapa K/L lain juga akan dilibatkan dalam menyediakan kemudahan akses

teknologi, kemitraan, serta penerapan standar kualitas produk, seperti

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Hukum

dan HAM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan Badan Sertifikasi

Nasional. Pengembangan kerja sama pendanaan dengan Pemerintah Daerah dan

dunia usaha juga dilakukan untuk meningkatkan dukungan bagi perbaikan daya

saing UMKM dan koperasi. Kerja sama ini akan dilengkapi dengan pengembangan

basis data dan informasi bersama, dan sistem monitoring dan evaluasi terpadu.

Kegiatan ini akan difasilitasi melalui forum koordinasi di tingkat nasional dan

daerah. Khusus peningkatan daya saing koperasi, sinergi pendanaan juga akan

dilakukan dengan melibatkan Gerakan Koperasi.

3.5. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

3.5.6. UMKM dan Koperasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan daya

saing UMKM dan koperasi di antaranya:

1. Penetapan UU Perkoperasian yang menggantikan UU No. 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian, serta penyusunan aturan pelaksanaannya;

2. Penetapan peraturan/landasan hukum bagi pembentukan Lembaga

Pembiayaan Pertanian, UMKM dan koperasi, dan skema penjaminan bagi

UMKM dan koperasi;

3. Penetapan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur koordinasi dan

sinergi antar instansi di tingkat nasional dan daerah yang diwadahi dalam

Program Nasional Peningkatan Daya Saing UMKM dan koperasi, dan

didukung sistem pemantauan dan evaluasi dan basis data terpadu; dan

4. Evaluasi pengaturan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan

aturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan kebutuhan untuk (i)

mengintegrasikan pendekatan sektor dan wilayah dalam pengembangan

UMKM; (ii) mengembangkan dukungan kebijakan yang sesuai dengan skala

usaha dan kebutuhan UMKM mulai didirikan (wirausaha baru) sampai

Page 187: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

181

tumbuh menjadi usaha yang mapan dan/atau dengan skala yang lebih

besar (“naik kelas”); dan (iii) mengembangkan skema restrukturisasi

UMKMK untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing usaha.

Sementara itu, kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka

mendukung peningkatan daya saing UMKM dan koperasi di antaranya:

1. Pengembangan sistem pendaftaran usaha UMKM yang mendukung

pendataan UMKM dan pelaksanaan ijin usaha mikro dan kecil yang akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa;

2. Pengembangan Lembaga Pembiayaan Pertanian, UMKM dan Koperasi;

3. Penguatan kelembagaan Pusat Diklat UMKM dan Koperasi di tingkat

nasional dan penguatan fungsinya sebagai pusat pembinaan penyuluhan

perkoperasian;

4. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di tingkat

pusat dan daerah (provinsi, kabupaten dan kota);

5. Pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP);

6. Penyusunan kelembagaan penjaminan simpanan koperasi;

7. Peningkatan fungsi Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUMKM sebagai

trading house bagi produk UMKM dan koperasi secara nasional;

8. Penguatan Pusat Inovasi UMKM, yang didukung sinergitas lembaga

penelitian pemerintah dan swasta untuk mendorong inovasi dan

pengembangan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh

UMKM dan koperasi; dan

9. Penguatan sinergi dan kerja sama antar lembaga/pemangku kepentingan

di tingkat pusat dan daerah dalam rangka Peningkatan Daya Saing UMKM

dan koperasi.

5.2. Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019

Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 dilaksanakan melalui

beberapa tahapan penyempurnaan dari Rancangan RPJMN 2015-2019, yang

mencakup: (i) penyelenggaraan Musrenbangnas RPJMN 2015-2019; (ii)

Page 188: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

182

konfirmasi sasaran, indikator dan target RPJMN 2015-2019; (iii) penyesuaian

rancangan program dan kegiatan berdasarkan rancangan pagu indikatif jangka

menengah; dan (iv) pemutakhiran rencana tindak tahun 2015 pada matrik

RPJMN 2015-2019 berdasarkan rancangan pagu tambahan untuk tahun

anggaran 2015.

Penyelenggaraan Musrenbang jangka menengah dilaksanakan dalam

rangka membahas isu-isu strategis dan program prioritas secara partisipatif

dengan melibatkan unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat dalam

rangka menyempurnakan Rancangan RPJMN 2015-2019. Musrenbang

dilaksanakan melalui dua tahap yaitu Musrenbang Regional dan Musrebangnas.

Musrenbang Regional dilaksanakan di Maluku Utara untuk wilayah Maluku dan

Papua, Sulawesi Tengah untuk wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB)

untuk wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara, Bangka Belitung untuk wilayah

Sumatera, dan Kalimantan Utara untuk wilayah Kalimantan. Direktorat

Pemberdayaan Koperasi dan UKM terlibat dalam Musrenbang Regional di NTB.

Rangkaian Musrenbang Regional tersebut kemudian ditutup dengan

Musrenbangnas RPJMN 2015-2019 yang melibatkan Presiden, Wakil Presiden,

Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan Kepala Lembaga Non

Kementerian, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Bappeda, perwakilan

Masyarakat, perwakilan Perguruan Tinggi dan Perwakilan Negara-negara mitra

pembangunan.

Masukan pemangku kepentingan selama penyelenggaraan Musrenbang

Regional dan Musrenbangnas dikumpulkan dan didistribusikan kepada unit

penanggung jawab setiap bidang di Bappenas untuk dipertimbangkan sebagai

bahan penyempurnaan Rancangan RPJMN 2015-2019. Secara umum, sebagian

besar masukan dari daerah dapat ditampung di dalam RPJMN 2015-2019

(Lampiran 4). Usulan yang tidak dapat diakomodasi sebagian besar berkaitan

dengan perubahan kegiatan terkait (tidak dilanjutkan atau direstrukturisasi).

Page 189: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

183

Sebagian usulan dapat diakomodasi berdasarkan rancangan kegiatan di

beberapa K/L sehingga penentuan pelaksanaannya akan ditentukan dengan

proses pengusulan dan seleksi pada K/L terkait.

Tahapan yang kedua dalam proses penyempurnaan Rancangan RPJMN

2015-2019 yaitu konfirmasi sasaran, indikator dan target. Konfirmasi besaran

target dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan dan

pencapaian target. Konfirmasi sasaran dan indikator dilakukan untuk

membangun kesepahaman mengenai definisi dan sumber data yang akan

digunakan untuk membuktikan kemajuan dan hasil akhir dari pencapaian

target-target yang ditetapkan.

Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa target yang sudah dicantumkan di

dalam Rancangan RPJMN 2015-2019 tidak mengalami perubahan. Sementara

itu definisi indikator mengalami penajaman dengan hasil akhir yang ditampilkan

pada Tabel 5.2

Tabel 5.2. Penjelasan Indikator dan Sumber Data Pencapaiannya

No. Indikator Definisi Sumber Data

1 Pertumbuhan

kontribusi UMKM

dan koperasi

(UMKMK) dalam

pembentukan PDB

(rata-rata/tahun)

Persentase perubahan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) harga konstan UMKMK pada tahun tertentu dari kontribusi PDB harga konstan UMKMK pada tahun sebelumnya

PDB harga konstan merupakan nilai tambah bruto dari barang dan jasa yang dihasilkan UMKMK berdasarkan harga tahun dasar

BPS dan Kementerian KUKM

Perlu penyesuaian tahun dasar menjadi 2010

2 Pertumbuhan

jumlah tenaga kerja

UMKM (rata-

rata/tahun)

Persentase perubahan jumlah tenaga kerja di

UMKM pada tahun tertentu dari jumlah tenaga kerja

UMKM pada tahun sebelumnya

BPS dan

Kementerian

KUKM

Page 190: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

184

No. Indikator Definisi Sumber Data

3 Pertumbuhan

kontribusi UMKMK

dalam ekspor non

migas (rata-rata/

tahun)

Persentase perubahan kontribusi nilai ekspor non

migas UMKMK pada tahun tertentu dari kontribusi

nilai ekspor non migas UMKMK pada tahun

sebelumnya

BPS dan

Kementerian

KUKM

4 Pertumbuhan

kontribusi UMKMK

dalam investasi

(rata-rata/tahun)

Persentase perubahan kontribusi nilai pembentukan

modal tetap (harga konstan) UMKMK pada tahun

tertentu dari kontribusi nilai pembentukan modal

tetap (harga konstan) UMKMK pada tahun

sebelumnya

BPS dan Kementerian KUKM

Perlu penyesuaian tahun dasar menjadi 2010

5 Pertumbuhan

produktvitas UMKM

(rata-rata/tahun)

Persentase perubahan produktivitas UMKM pada tahun tertentu dari produktivitas UMKM pada tahun sebelumnya

Produktivitas UMKM dihitung berdasarkan rasio (i) PDB dan jumlah unit UMKM; atau (ii) PDB dan jumlah tenaga kerja UMKM

BPS dan Kementerian KUKM

Perlu penyesuaian tahun dasar menjadi 2010

6 Proporsi UMKM

yang mengakses

layanan

pembiayaan formal

(target tahun 2019)

Pembiayaan formal didefinisikan sebagai pembiayaan/kredit bank.

Persentase jumlah UMKM yang mengakses kredit bank dari jumlah total UMKM.

Indikator ini dapat diukur dari jumlah UMKM yang memiliki rekening kredit bank.

Bank Indonesia

7 Jumlah UMKMK

yang menerapkan

standardisasi mutu

& sertifikasi produk

(kumulatif 5 tahun)

Jumlah UMKMK yang menerapkan standardisasi mutu dan/atau sertifikasi produk, dari total jumlah UMKMK, sebagai hasil dari program K/L.

Jenis standardisasi mutu dan sertifikasi produk mencakup berbagai standar dan sertifikasi, termasuk di antaranya SNI, HaKI, halal, keamanan pangan dan obat, kemasan, SVLK, dll.

KemenKUKM,

Kemenprin,

Kemendag,

Kementan, KKP,

Kemenhut, dll.

8 Pertambahan

jumlah wirausaha

baru – melalui

program pusat dan

daerah (kumulatif 5

tahun)

Jumlah wirausaha baru yang terbentuk sebagai hasil dari program penumbuhan wirausaha baru yang dilaksanakan K/L dan Pemda selama lima tahun. Jumlah ini tidak termasuk jumlah wirausaha baru yang tumbuh dari upaya perorangan dan dukungan pihak-pihak non-pemerintah.

Wirausaha baru adalah usaha baru yang mempekerjakan minimal 1 orang tenaga kerja selain pemilik

K/L: KemenKUKM, Kemenprin, Kemenaker, Kemenpora, Kemendikti-ristek, Kemendesa-PDT-trans, Kemendag, Kementan, KKP, Badan Ekonomi Kreatif

Pemda

Page 191: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

185

No. Indikator Definisi Sumber Data

9 Partisipasi anggota

dalam permodalan

(target tahun 2019)

Persentase modal anggota (sendiri) koperasi

terhadap total modal koperasi

Kementerian

KUKM

10 Pertumbuhan

jumlah unit koperasi

Persentase perubahan jumlah unit koperasi pada

tahun tertentu dari jumlah unit koperasi pada tahun

sebelumnya

Kementerian

KUKM

11 Pertumbuhan

volume usaha

koperasi

Persentase perubahan volume usaha koperasi pada

tahun tertentu dari volume usaha koperasi pada

tahun sebelumnya

Kementerian

KUKM

Sumber: Bappenas (2014)

Tahap ketiga dari pemutakhiran Rancangan RPJMN 2015-2019 yaitu

penyesuaian rancangan program dan kegiatan berdasarkan rancangan pagu

indikatif jangka menengah. Proses ini dilakukan secara internal di Bappenas

yang dilengkapi dengan konsultasi dengan Biro Perencanaan Kementerian

Koperasi dan UKM, serta unit-unit penanggung jawab kegiatan. Penyesuaian

difokuskan pada pengaturan (i) sasaran Quick Wins dan Program Lanjutan

Presiden; (ii) indikator keluaran dari Quick Wins dan Program Lanjutan Presiden;

dan (iii) alokasi rancangan pagu indikatif jangka menengah untuk memenuhi

kebutuhan pendanaan Quick Wins dan Program Lanjutan Presiden, dan prioritas

tambahan lainnya. Penyesuaian juga dilakukan melalui penataan ulang

beberapa kegiatan dan indikator berdasarkan hasil evaluasi, potensi manfaat

dan kapasitas pelaksanaannya.

Tahapan terakhir dari penyusunan Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019

yaitu pemutakhiran rencana tindak tahun 2015 pada matrik RPJMN 2015-2019

berdasarkan rancangan pagu tambahan untuk tahun anggaran 2015. Pada

tahapan ini, Biro Perencanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan yang

Page 192: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

186

mendapatkan tambahan anggaran pada tahun 2015 dilibatkan dalam konsultasi

penetapan target dari anggaran tambahan, dan alokasi pendanaannya.

Hasil akhir dari keempat tahapan pemutakhiran Rancangan RPJMN

2015-2019 yaitu (i) konfirmasi mengenai format, struktur dan muatan narasi

RPJMN, baik Buku I maupun Buku II; dan (ii) konfirmasi mengenai format,

struktur dan muatan rencana tindak pada matrik RPJMN 2015-2019, baik matrik

untuk Buku I maupun Buku II. Matrik rencana tindak RPJMN 2015-2019 untuk

Buku II mencakup Matrik Bidang dan Matrik K/L. Muatan narasi dan rencana

tindak sudah mencakup penyesuaian RKP 2015, Quick Wins dan Program

Lanjutan Presiden, prioritas tambahan lainnya, serta kegiatan dan keluaran

lanjutan/baru untuk periode 2016-2019. Kutipan Rancangan Akhir RPJMN 2015-

2019 Bidang UMKM dan Koperasi secara lengkap adalah sebagai berikut. Matrik

rencana tindak Kementerian Koperasi dan UKM terdapat pada Lampiran 5.

RANCANGAN AKHIR RPJMN 2015-2019 BIDANG UMKM DAN KOPERASI

Buku I

6.6.8 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

5. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

SASARAN

Sasaran pengembangan UMKM dan koperasi yang akan diwujudkan pada

periode 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB UMKM dan koperasi rata-rata sebesar 6,5-7,5 persen per tahun. Sasaran tersebut juga didukung dengan perbaikan kontribusi UMKM dan koperasi dalam penciptaan lapangan kerja, penciptaan devisa (ekspor), dan investasi;

2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktivitas UMKM rata-rata sebesar 5,0-7,0 persen per tahun;

3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yang ditunjukkan oleh pertambahan jumlah wirausaha baru sebesar 1 juta unit dalam lima tahun yang dikontribusikan dari program nasional dan daerah; dan

Page 193: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

187

4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan dari sebesar 52,5 persen menjadi 55,0 persen dalam lima tahun, dan pertumbuhan volume usaha koperasi rata-rata sebesar 15,5-18,0 persen per tahun.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam lima tahun mendatang, arah kebijakan yang akan ditempuh yaitu

meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi

usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas” atau

scaling-up) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional.

Untuk itu strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; 3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; 4. Penguatan kelembagaan usaha; dan 5. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Berdasarkan kelima strategi tersebut, reformasi kebijakan UMKM dan

koperasi yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2015-2019 mencakup:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui: (a) penguatan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (technopreneurs); dan (b) peningkatan akses ke pelatihan dan layanan usaha terpadu;

2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui: (a) pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank; (b) pengembangan credit rating bagi UMKM dan koperasi; dan (c) peningkatan kapasitas koperasi sebagai pengelola sistem resi gudang; dan (d) advokasi pembiayaan dan layanan keuangan bagi UMKM dan koperasi.

3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui: (a) peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal; (b) peningkatan penerapan standardisasi produk (Standar Nasional Indonesia/ SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat); dan (c) integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor yang didukung pengembangan trading house untuk produk-produk UMKM dan koperasi;

4. Penguatan kelembagaan usaha melalui: (a) kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (backward-forward linkages); dan (b) peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan sentra industri kecil di kawasan industri;

Page 194: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

188

5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui: (a) harmonisasi perizinan sektoral dan daerah; (b) pengurangan jenis, biaya dan waktu pengurusan perizinan; (c) pengembangan sistem registrasi UMKM secara online; (d) penyusunan rancangan undang-undang tentang Perkoperasian; (e) peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat; dan (f) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang didukung sistem monev terpadu yang berbasis data UMKM dan koperasi secara sektoral dan wilayah.

6.3.3 Penanggulangan Kemiskinan

SASARAN

2. Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengem-bangkan

keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi;

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Upaya mengurangi ketimpangan dilakukan dengan pembangunan yang

inklusif dan kebijakan afirmatif yang lebih nyata, yaitu: a) Mengembangkan sistem

perlindungan sosial yang komprehensif, b) Meningkatkan pelayanan dasar bagi

masyarakat kurang mampu, c) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi

masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan

kewirausahaan. Strategi pengurangan kesenjangan dan penanggu-langan

kemiskinan mencakup hal-hal berikut.

5. Meningkatkan penghidupan masyarakat kurang mampu melalui: (i)

pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal, (ii)

perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan

layanan keuangan mikro, (iii) peningkatan pelatihan dan pendampingan

dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan, (iv) peningkatan

kapasitas pemanfaatan sumber daya lokal sebagai sumber penghidupan

yang berkelanjutan, (v) peningkatan akses pasar yang didukung

penyediaan kepastian lokasi usaha, dan (vi) penguasaan aset-aset produksi

(seperti lahan pertanian), secara memadai bagi masyarakat kurang mampu

sebagai modal dasar bagi pengembangan penghidupan

Buku II

Bab I. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang

1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lintas Bidang

Page 195: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

189

1.2.1 Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan

1.2.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Terbatasnya akses masyarakat kurang mampu dalam mengembangkan

penghidupan secara berkelanjutan Kesulitan untuk meningkatkan

penghidupannya dicirikan oleh: (i) keterbatasan dalam jejaring untuk mengakses

pekerjaan dan permodalan; (ii) bekerja di sektor informal dengan penghasilan

harian atau musiman dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi; (iii) rentan

terhadap guncangan (shock); (iv) belum memadainya kepemilikan aset produksi

bagi petani dan nelayan; (v) terbatasnya keterampilan dan kemampuan Jumlah

rumah tangga pertanian dengan lahan < 1.000 m2 berkurang sejumlah 5,04 juta

dalam kurun waktu sepuluh tahun (Sensus Pertanian, 2013). Dengan fokus

pembangunan pada sektor pertanian, dan target swasembada pangan dalam

waktu tiga tahun, kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus. Keterlibatan petani

kecil dalam program pembangunan perlu dipastikan agar dapat meningkatkan

taraf kehidupan lebih baik.

Tantangan dalam mengurangi kesenjangan dan penurunan kemiskinan,

dan untuk memastikan seluruh penduduk memperoleh akses terhadap sumber

penghidupan yang produktif diantaranya:

c. Memberikan perhatian khusus bagi usaha mikro dan kecil sehingga dapat

memiliki kepastian usaha untuk terus tumbuh dan berkembang secara

berkelanjutan;

1.2.1.2 Sasaran Bidang

Sasaran (output) dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut

4. Pengembangan penghidupan berkelanjutan:

b. Terbentuknya kelembagaan pendampingan di daerah sebagai media untuk

meningkatkan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin;

d. Meningkatnya keterampilan masyarakat miskin dalam kesempatan kerja

serta pengembangan wirausaha;

e. Terbentuknya kelembagaan keuangan yang membuka peluang akses

masyarakat miskin terhadap modal dan peningkatan aset kepemilikan;

Page 196: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

190

f. Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat produktif di kantong-kantong

kemiskinan tingkat kecamatan sebagai media untuk pengembangan

masyarakat kurang mampu;

1.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

5. Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Pengembangan penghidupan

berkelanjutan diarahkan pada upayaupaya pemberdayaan masyarakat kurang

mampu untuk meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih layak dan

berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan

akses terhadap kegiatan ekonomi produktif secara kelompok.

Berbagai potensi akan dikembangkan sesuai kondisi ekonomi dan wilayah.

Peningkatan kapasitas, keterampilan, akses kepada sumber pembiayaan dan

pasar, diversifikasi keterampilan, serta perlindungan usaha dibutuhkan untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap

kegiatan ekonomi produktif.

a. Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal

1) Peningkatan produk unggulan dengan memanfaatkan SDA dan tenaga kerja

setempat sehingga mendatangkan pendapatan penduduk.

Memberdayakan masyarakat mandiri agar dapatmeningkatkan kualitas produk lokal

Menjaga kesinambungan karya kearifan lokal dan meningkatkan keahlian masyarakat

Mendorong penumbuhan wirausaha tingkat lokal dan kemandirian ekonomi desa serta meningkatkan daya saing dan memperkuat ekonomi nasional

2) Pengaturan dan perlindungan persaingan usaha yang sehat dengan

mengoptimalkan peran pemerintah pusat dan daerah melalui:

Peningkatan nilai tambah produk lokal, antara lain dengan pengembangan teknologi tepat guna, perlindungan terhadap pasar rakyat, serta peningkatan kapasitas infrastruktur pasar,

3) Pengembangan potensi lokal dalam mendorong peningkatan kesejahteraan

masyarakat kurang mampu, melalui:

Identifikasi potensi pengembangan komoditas unggulan daerah dan pengembangan kemitraan, pemenuhan infrastruktur lokal sesuai kewenangan daerah;

Page 197: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

191

Membangun kemitraan dengan industri, perusahaan, dan lembaga pelatihan untuk penempatan tenaga kerja;

Pengembangan data dan informasi yang dapat diakses dengan mudah, akurat, dan terkini untuk peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

4) Pengembangan usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi

petani dan nelayan kurang mampu.

Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi, menjamin ketersediaan dan kemudahan rantai distribusi input produksi yang mencakup BBM, benih ikan, pakan murah, obat-obatan bagi nelayan, pemenuhan infrastruktur pendukung pertanian dan perikanan;

Dukungan penyediaan sumber-sumber pembiayaan yang mudah diakses bagi petani dan nelayan, termasuk pendirian bank untuk pertanian;

5) Peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha,

perguruan tinggi dan masyarakat untuk meningkatkan akses kepada sumber

penghidupan yang layak.

Pengembangan pola baku kemitraan, pelatihan, kesempatan kerja, pengembangan wirausaha, diversifikasi usaha (off-farm), dan magang usaha;

Pembangunan kemitraan dalam pemberian dukungan penerapan teknologi tepat guna;

Pengembangan harmonisasi dan kerja sama kepada sumber pembiayaan dan layanan keuangan.

b. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan

keuangan mikro bagi masyarakat kurang mampu

2) Melakukan konsolidasi dan sinkronisasi lembaga keuangan mikro dalam

skema pembiayaan keuangan dan memperbaiki kerangka regulasi

pengembangan lembaga keuangan mikro, termasuk yang dikelola oleh

masyarakat seperti DAPM .

3) Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan,

pengelolaan, dan pembinaan lembaga keuangan mikro.

Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan lembaga keuangan mikro;

Membangun sistem informasi yang terintegrasi dalam pembinaan dan pemantauan lembaga keuangan mikro; dan

4) Peningkatan kualitas dan jangkauan kredit berbasis penjaminan untuk

mendukung pengembangan usaha-usaha produktif yang dijalankan.

Page 198: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

192

5) Peningkatan kerjasama penyediaan pembiayaan melalui pola kemitraan

usaha yang melibatkan kelompok masyarakat kurang mampu.

c. Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu melalui

peningkatan kualitas pendampingan

1) Pengembangan sistem dan mekanisme pendampingan, serta meningkatkan

harmonisasi pendampingan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh

lembaga masyarakat, NGO/LSM, perguruan tinggi, TKPKD, maupun oleh

pihak swasta lainnya.

2) Pengembangan sistem pemberdayaan kapasitas dan keterampilan dalam

pengelolaan keuangan keluarga, peningkatan motivasi, dan peningkatan

keterampilan manajemen keluarga, keterampilan wirausaha, keterampilan

kerja sesuai kebutuhan lokal;

3) Intensifikasi pendampingan secara berkesinambungan menyangkut aspek

aplikasi keterampilan yang telah dikembangkan dan/atau aplikasi dalam

pengembangan usaha.

4) Mendorong peran pengusaha lokal, swasta skala besar, dan BUMN/BUMD

untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin dalam wirausaha dan akses

kepada kegiatan ekonomi produktif.

5) Optimalisasi pemanfaatan lembaga pelatihan untuk mendukung

peningkatan keterampilan melalui integrasi dengan kelembagaan dan

program pemerintah daerah.

d. Optimalisasi aset-aset produksi secara memadai bagi masyarakat kurang

mampu sebagai modal dasar bagi pengembangan penghidupan

1) Mengoptimalkan hasil distribusi pemberian hak milik atas tanah melalui

program kepemilikan tanah terutama bagi petani gurem secara selektif,

disertai pembinaan yang memadai sebagai sumber penghidupan yang layak;

2) Melakukan inventarisasi kebutuhan pengembangan lahan penduduk miskin

agar dapat diketahui secara pasti upaya-upaya apa saja yang masih perlu

dan bisa dilakukan oleh para pihak dalam mendukung optimalisasi

pengelolaan lahan tersebut;

3) Koordinasi dan harmonisasi peran para pihak di tingkat pusat dan daerah

dalam mendukung pengembangan lahan penduduk miskin secara maksimal;

Page 199: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

193

4) Evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana upaya-upaya tersebut

berjalan dan mendiskusikan kembali dengan para pihak terkait inovasi-

inovasi apa yang masih mungkin dilakukan sebagai jalan keluar bagi

peningkatan penghidupan masyarakat miskin secara lebih baik.

Bab III. Ekonomi

3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

3.1.7 Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

UMKM selama ini memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar dalam

perekonomian, yaitu menyediakan lapangan kerja terbesar yaitu 97,2 persen, dan

menyumbang sekitar 56,5 persen pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB)

pada tahun 2012. Pelaku-pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan

koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat

Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang,

dan penyedia berbagai jasa bagi rakyat yang meliputi sektor-sektor primer,

sekunder dan tersier. Jumlah UMKM pada tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 juta

unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit pada tahun 2009. Jumlah tenaga kerja

yang terlibat dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada tahun 2013 meningkat

dari 96,2 juta orang pada tahun 2009. Koperasi juga terus berkembang dan

berperan sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi

anggotanya. Jumlah koperasi meningkat dari 170.411 unit (2009) menjadi 203.701

unit (2013) dengan penyerapan tenaga kerja melalui koperasi diperkirakan

sebanyak 473.604 orang pada tahun 2013.

Di sisi lain, perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum

menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya

saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro (98,8 persen) yang

informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu,

populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih

besar, masih sangat rendah. Nilai PDB UMKM juga menurun terutama di sektor-

sektor dimana jumlah unit dan tenaga kerja yang paling dominan yaitu sektor

pertanian dan perdagangan. Nilai PDB terbesar yang diciptakan UMKM terdapat

di sektor tersier, sedangkan PDB UMKM di industri pengolahan masih rendah.

Partisipasi UMKM dalam ekspor juga masih rendah (kurang dari 19,0 persen) dan

kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan. Koperasi juga masih

menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan

Page 200: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

194

anggotanya, yang seharusnya menjadi kekuatan inti koperasi, dalam menciptakan

manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat.

Gambar 5.4. GAMBAR 3.10

STRUKTUR PDB DAN PRODUKTIVITAS UMKM

Struktur PDB dan Produktivitas UMKM

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2011 dan 2013, diolah)

Kondisi ini berdampak pada timbulnya (1) kesenjangan produktivitas antar

pelaku usaha dan antarsektor yang semakin lebar; (2) lambatnya industrialisasi

karena kurangnya populasi usaha kecil dan menengah yang diharapkan berperan

sebagai usaha/industri pendukung; dan (3) lambatnya peningkatan kesejahteraan

rakyat, terutama pada kelompok pelaku usaha informal skala mikro. Kondisi

tersebut juga berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi UMKM dan koperasi

di antaranya keterbatasan (1) kapasitas kewirausahaan, manajemen dan teknis;

(2) akses ke pembiayaan; dan (3) kapasitas inovasi, adopsi teknologi dan

Page 201: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

195

penerapan standar. Aturan dan kebijakan yang ada saat ini juga belum cukup

efektif untuk memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha bagi

UMKM dan koperasi. Koperasi juga masih menghadapi kendala terkait kapasitas

pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi

sesuai jatidiri, dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

3.2. Sasaran Bidang Ekonomi

3.2.7 UMKM dan Koperasi

Tabel. 5.3. TABEL 3.22

SASARAN KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI

Sasaran Indikator Target

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian

1. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun)

6,5-7,5%

2. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM (rata-rata/tahun)

4,0-5,5%

3. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor non migas (rata-rata/tahun)

5,0-7,0%

4. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun)

8,5-10,5%

2. Meningkatnya daya saing UMKM

5. Pertumbuhan produktvitas UMKM (rata-rata/tahun) 5,0-7,0%

6. Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (target tahun 2019)

25,0%

Page 202: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

196

Sasaran Indikator Target

7. Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk (kumulatif selama 5 tahun)

50.000 unit

3. Meningkatnya usaha baru

8. Pertambahan jumlah wirausaha baru – melalui program pusat dan daerah (kumulatif selama 5 tahun)

1 juta unit

4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi

9. Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (target tahun 2019)

55,0%

10. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (rata-rata/tahun) 7,5-10,0%

11. Pertumbuhan volume usaha koperasi (rata-rata/tahun) 15,5-18,0%

Sumber: Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019

Upaya yang peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam lima

tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan sasaran-sasaran sebagai berikut

(Tabel 3.22):

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB UMKM dan koperasi, yang didukung peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam penciptaan lapangan kerja, penciptaan devisa (ekspor), dan investasi.

2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktivitas UMKM, serta didukung peningkatan akses permodalan dan penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk.

3. Meningkatnya usaha baru yang ditunjukkan oleh jumlah pertambahan wirausaha baru yang dikontribusikan dari program nasional dan daerah.

4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan, pertumbuhan jumlah anggota koperasi, dan pertumbuhan volume usaha koperasi.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang

3.3.6 UMKM dan Koperasi

Kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 yaitu

meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi

usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam

rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi pembangunan

yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Page 203: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

197

2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan. 3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran. 4. Penguatan kelembagaan usaha. 5. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Kelima strategi tersebut mencakup beberapa upaya reformasi kebijakan

dan pencapaian cepat (quick wins) sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui (i) penguatan kebijakan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (technopreneurs), dan (ii) peningkatan akses ke pelatihan, dan layanan usaha terpadu (quick wins).

2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui (i) pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank, (ii) pengembangan credit rating bagi UMKM dan koperasi, (iii) peningkatan kapasitas koperasi sebagai pengelola sistem resi gudang (quick wins), dan (iv) advokasi pembiayaan bagi UMKM dan koperasi.

3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui (i) peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan local, (ii) peningkatan penerapan standardisasi produk (Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat), (iii) penyediaan akses pasar bagi usaha mikro melalui revitalisasi pasar rakyat (quick wins), dan (iv) integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor, yang didukung sistem informasi pasar, dan pengembangan trading house untuk produkproduk UMKM dan koperasi (quick wins).

4. Penguatan kelembagaan usaha melalui (i) kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (backward-forward linkages) dan (ii) peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan sentra industri kecil di kawasan industri.

6. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui (i) harmonisasi perizinan sektoral dan daerah, (ii) pengurangan jenis, biaya dan waktu pengurusan perizinan, (iii) penyusunan rancangan undang-undang tentang Perkoperasian dan pengembangan sistem registrasi UMKM secara online (quick wins), (iv) peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat, dan (v) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang didukung sistem monitoring dan evaluasi terpadu yang berbasis data UMKM dan koperasi secara sektoral dan wilayah.

3.4 Kerangka Pendanaan

3.4.6 UMKM dan Koperasi

Page 204: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

198

Pendanaan bagi pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan daya

saing UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 akan didukung sinergi dan

kerja sama yang melibatkan 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki

program dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan UMKM dan koperasi

yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata,

Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Beberapa K/L lain juga akan dilibatkan dalam menyediakan kemudahan akses

teknologi, kemitraan, serta penerapan standar kualitas produk, seperti

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Hukum

dan HAM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan Badan Sertifikasi

Nasional. Pengembangan kerja sama pendanaan dengan Pemerintah Daerah dan

dunia usaha juga dilakukan untuk meningkatkan dukungan bagi perbaikan daya

saing UMKM dan koperasi. Kerja sama ini akan dilengkapi dengan pengembangan

basis data dan informasi bersama, dan sistem monitoring dan evaluasi terpadu.

Kegiatan ini akan difasilitasi melalui forum koordinasi di tingkat nasional dan

daerah. Khusus peningkatan daya saing koperasi, sinergi pendanaan juga akan

dilakukan dengan melibatkan Gerakan Koperasi.

3.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

3.5.6 UMKM dan Koperasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan daya

saing UMKM dan koperasi di antaranya:

1. Penetapan UU Perkoperasian yang menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta penyusunan aturan pelaksanaannya.

2. Penetapan peraturan/landasan hukum bagi pembentukan Lembaga Pembiayaan Pertanian, UMKM dan koperasi, dan skema penjaminan bagi UMKM dan koperasi.

3. Penetapan Peraturan Presiden yang mengatur koordinasi dan sinergi antar instansi di tingkat nasional dan daerah yang diwadahi dalam Program Nasional Peningkatan Daya Saing UMKM dan koperasi, dan didukung sistem pemantauan dan evaluasi dan basis data terpadu.

4. Evaluasi pengaturan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan aturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan kebutuhan untuk (i) mengintegrasikan pendekatan sektor dan wilayah dalam pengembangan

Page 205: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

199

UMKM. (ii) mengembangkan dukungan kebijakan yang sesuai dengan skala usaha dan kebutuhan UMKM mulai didirikan (wirausaha baru) sampai tumbuh menjadi usaha yang mapan dan/atau dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”). dan (iii) mengembangkan skema restrukturisasi UMKM dan koperasi untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing usaha. Sementara itu, kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka

mendukung peningkatan daya saing UMKM dan koperasi di antaranya:

1. Pengembangan sistem pendaftaran usaha UMKM yang mendukung pendataan UMKM dan pelaksanaan ijin usaha mikro dan kecil yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

2. Pengembangan Lembaga Pembiayaan Pertanian, UMKM dan Koperasi. 3. Penguatan kelembagaan Pusat Diklat UMKM dan Koperasi di tingkat

nasional dan penguatan fungsinya sebagai pusat pembinaan penyuluhan perkoperasian.

4. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM di tingkat pusat dan daerah (provinsi, kabupaten dan kota).

5. Pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP). 6. Penyusunan kelembagaan penjaminan simpanan koperasi. 7. Peningkatan fungsi Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUMKM sebagai

trading house bagi produk UMKM dan koperasi secara nasional. 8. Penguatan Pusat Inovasi UMKM, yang didukung sinergitas lembaga

penelitian pemerintah dan swasta untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dan koperasi.

9. Penguatan sinergi dan kerja sama antar lembaga/pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka Peningkatan Daya Saing UMKM dan koperasi.

Page 206: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

200

Page 207: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

201

BAB 6

PENUTUP

Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 yang telah dihasilkan akan menjadi

bahan pembahasan di tingkat Sidang Kabinet sebelum RPJMN 2015-2019

ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Beberapa penyesuaian dapat

dilakukan mengingat ketersediaan waktu antara penyelesaian Rancangan Akhir

RPJMN 2015-2019 (Desember 2014) dan penetapan Perpres. Penyesuaian

dilakukan sesuai dengan arahan Pimpinan, penajaman dan peningkatan

kelengkapan narasi dan rencana tindak, serta penyempurnaan format dan

struktur penyajian.

Page 208: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

202

Berdasarkan proses penyusunan RPJMN 2015-2019 sampai dengan

Rancangan Akhir, terdapat beberapa catatan dan pembelajaran yang kiranya

dapat digunakan sebagai masukan bagi penyiapan rancangan RPJMN

berikutnya dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai berikut:

1. Landasan Hukum:

a. Perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan tentang penyusunan

RPJMN terkait Rancangan Teknokratik, kerangka regulasi dan

kerangka kelembagaan. Inovasi terkait istilah dan bagian baru di

dalam dokumen perencanaan, terutama RPJMN, perlu diatur dan

dikelola secara baku. Hal ini berkaitan dengan penggunaan dan

penyusunan isu strategis, Quick Wins dan Program Lanjutan, serta

perubahan dalam penetapan prioritas nasional, bidang dan K/L.

Pengaturan yang baku diharapkan dapat memperbaiki tata laksana

penyusunan RPJMN dan menjadi rujukan baku bagi pemangku

kepentingan lainnya;

b. Perlu disusun pedoman penyiapan Background Study RPJMN pada

tingkat Peraturan Menteri (Permen) mengingat dokumen

Background Study memiliki posisi strategis sebagai bahan baku

utama dari rancangan RPJMN. Pedoman penyiapan Background

Study RPJMN juga merupakan penjabaran operasional yang

melengkapi Permen yang sudah ada untuk penyusunan RPJMN.

2. Materi RPJMN (Input)

a. Materi RPJMN sebaiknya dibakukan dari segi (i) batasan materi yang

perlu dan hanya dapat dicantumkan di dalam RPJMN; (ii) tingkat

kedalaman; dan (iii) format dan struktur penyajian. Batasan materi

RPJMN perlu dibakukan agar RPJMN hanya mencakup data dan

informasi yang paling penting serta pernyataan arah kebijakan dan

sasaran yang akan/wajib dilaksanakan oleh Pemerintah. Data dan

Page 209: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

203

informasi pendukung lainnya dapat dibatasi hanya dicakup pada

dokumen Background Study. Hal ini dimaksudkan agar dokumen

RPJMN dapat menjadi dokumen perencanaan nasional yang strategis

yang ringkas dan efisien. Hal yang perlu dihindari yaitu menjadikan

dokumen RPJMN sebagai literatur atau naskah akademis yang

sebenarnya sudah difasilitasi melalui dokumen Background Study.

Batasan materi tersebut sekaligus juga dapat mengatur standar

tingkat kedalaman materi RPJMN sehingga bagian-bagian di dalam

RPJMN memiliki kesetaraan materi. Perbaikan format dan struktur

penyajian RPJMN juga perlu menjadi agenda perbaikan ke depan

terutama agar RPJMN dapat digunakan oleh pemangku kepentingan

dengan lebih mudah;

b. Data dan informasi yang penting dan menjadi rujukan awal bagi

penyusunan bagian-bagian RPJMN perlu disediakan secara terpusat

dan lebih awal. Hal ini berkaitan dengan analisis makro dan proyeksi

pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup ke depan. Data

dan informasi makro tersebut akan mengarahkan analisis dan proses

penyusunan bagian-bagian lainnya di RPJMN baik yang berbasis

sektor, wilayah maupun isu lintas dapat dilaksanakan secara lebih

terstruktur dan dengan landasan data dan informasi yang sama;

c. Khusus berkaitan dengan materi RPJMN di bidang UMKM dan

koperasi, kelengkapan data dan informasi tentang UMKM dan

koperasi, serta sistem pendukungnya perlu ditingkatkan. Hal ini

menjadi tantangan dalam penyusunan RPJMN 2015-2019 karena

berbagai K/L belum dapat menyediakan data dan informasi yang

sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Penyediaan data terpadu

melalui BPS/Kementerian KUKM menjadi langkah strategis yang

akan ditempuh dalam periode RPJMN 2015-2019 dan hasilnya

Page 210: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

204

diharapkan dapat memperkuat proses penyusunan rancangan

RPJMN 2020-2024.

3. Proses Penyusunan RPJMN

a. Selain membutuhkan perbaikan peraturan dan pedoman penyusunan

RPJMN 2015-2019, proses penyusunan RPJMN juga membutuhkan

pola komunikasi yang lebih baik dan berkualitas. Hal ini sangat

penting karena konsistensi informasi yang disampaikan, penetapan

tengat waktu pekerjaan, dan intensitas komunikasi sangat

menentukan kualitas dari hasil penyusunan rancangan RPJMN;

b. Koordinasi internal antar unit-unit di Bappenas juga perlu

ditingkatkan dan didorong melalui peraturan dan arahan pimpinan.

Hal ini sangat penting dan strategis untuk meningkatkan

keterpaduan dan efisiensi perencanaan yang dapat mempengaruhi (i)

keterpaduan kebijakan sektoral, wilayah dan lintas sehingga

mengurangi ego sektoral dan wilayah; (ii) meningkatkan efisiensi dan

efektivitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran; dan (iii)

meningkatkan kemanfaatan bagi masyarakat dan pemangku

kepentingan lainnya. Tanpa koordinasi internal yang baik, kebijakan

yang dihasilkan belum dapat mengatasi masalah tumpang tindih

kebijakan, dan tantangan sinergi dan keterpaduan kebijakan;

c. Perbaikan koordinasi internal di Bappenas diharapkan dapat

berdampak pada perbaikan koordinasi antar K/L dan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena rancangan

kebijakan yang disiapkan Bappenas sudah memiliki format dan

struktur keterpaduan yang kuat;

d. Supervisi dalam proses penyusunan RPJMN perlu ditingkatkan baik

dalam mengatur materi RPJMN, proses penyusunannya, maupun

Page 211: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

205

format penyajiannya. Hal ini mengingat supervisi masih diperlukan

untuk mengawal proses penyusunan RPJMN agar hasilnya dapat

tepat waktu dan berkualitas.

e. Format penyusunan dokumen RPJMN sebaiknya dimutakhirkan

untuk menjadikan dokumen RPJMN sebagai dokumen yang mudah

dirujuk dan digunakan oleh pemangku kepentingan. Format RPJMN

perlu dibedakan dengan format naskah akademik atau Background

Study. Perbaikan format perlu dilakukan bersamaan dengan

pemutakhiran peraturan dan pedoman penyiapan RPJMN.

4. Hasil Penyusunan RPJMN

a. Hasil penyusunan rancangan RPJMN sebaiknya dibakukan dalam

beberapa tahapan saja: Rancangan Teknokratik RPJMN sebagai hasil

dari penyusunan rancangan RPJMN berdasarkan Background Study,

Rancangan RPJMN sebagai hasil dari pemutakhiran Rancangan

Teknokratik berdasarkan visi dan misi Presiden, dan Rancangan Akhir

RPJMN yang menjadi bahan baku bagi penetapan RPJMN melalui

Perpres. Hal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan produk dan

jadwal/proses penyusunannya;

b. Hasil penyusunan rancangan RPJMN sebaiknya ditetapkan melalui

Permen atau Peraturan Deputi Koordinator sehingga dokumen

tersebut dapat menjadi rujukan antara yang resmi dan dapat dirujuk

pemangku kepentingan, terutama K/L dan Pemda dalam penyiapan

rancangan Renstra K/L dan RPJMD;

c. Hasil penyusunan rancangan RPJMN perlu disertai dengan dokumen

sosialisasinya yang baku dan dapat digunakan oleh unit-unit di

Bappenas untuk pembahasan lebih lanjut dengan pemangku

kepentingan.

Page 212: bab 3 rancangan teknokratik rpjmn 2015-2019

Rancangan AkhirRPJMN 2015-2019 LAPORAN AKHIR

Penyiapan Rancangan RPJM 2015-2019 Bidang UMKM dan Koperasi

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM

206

Berbagai catatan dan pembelajaran tersebut di atas diharapkan dapat

menjadikan penyusunan rancangan RPJMN ke depan lebih efisien dan efektif.

Hasilnya diharapkan berupa dokumen RPJMN yang lebih strategis dan

berkualitas.