J a k a r t a , 6 D e s e m b e r 2 0 1 3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI MENUJU RPJMN 2015-2019

DITJEN PENATAAN RUANG

Lokakarya Nasional Arah Kebijakan Penataan Ruang dan Pengelolaan

Pertahanan Nasional 2015-2019

DAFTAR ISII

ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG 2015-2019

ASUMSI-ASUMSI

II

III

PENDAHULUAN

KONSEP RPJMN 2015-2019 BIDANG PENATAAN RUANG

IV

KONSEP RENSTRA K/L BIDANG PENATAAN RUANG

V

2

BASELINE KONDISI

VI

PENUTUPVII

I. PENDAHULUANA . L A T A R B E L A K A N G

3

1. GEOGRAFIS:• Indonesia terhitung dengan luas daratan 1,9 juta km2 dan luas lautan 3,8 km2, Indonesia negara

terluas ke-7 di dunia. • Indonesia merupakan negara kepulauan Dengan jumlah 17.504 pulau yang terletak diantara

pertemuan dua samudra besar (Samudra Pasifik dan Samudra Hindia) dan diapit daratan luas (Benua Asia dan Australia), hal itu berpengaruh terhadap kondisi alam Indonesia.

• Indonesia berada pula pada kawasan RAWAN BENCANA yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan Indonesia.

• Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang perlu dilakukan secara komprehensif, terkoordinasi, terpadu dan efisien dengan mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan kelestarian lingkungan hidup

2. DEMOGRAFI:• jumlah penduduk 237 juta jiwa, dimana 51% di antaranya merupakan penduduk perkotaan,

Indonesia menjadi negara berpenduduk terbanyak ke-4 setelah Cina, India dan Amerika.• Dengan populasi terbesar keempat di dunia, dan struktur penduduk yang sedang memasuki periode

‘Bonus Demografi’, perekonomian Indonesia sangat potensial tumbuh lebih tinggi.

3. EKONOMI, peran dan posisi Indonesia di tingkat global juga mengalami peningkatan yang konsisten selama 10 tahun terakhir. Dengan nilai PDB Nasional tahun 2012 sebesar 845.7 Miliar USD, Indonesia merupakan negara peringkat ke-16 di dunia. Bila daya saing ekonomi dapat ditingkatkan, terutama melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang lebih merata, ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh lebih cepat.

5. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penyelenggaraan penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah Nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pencapaian tersebut tentunya memerlukan langkah-langkah sistematis dalam penyelenggaraan penataan ruang yang mencakup pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

6. Arahan RPJPN Tahap III: “memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian

daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

7. Dengan telah diselesaikannya sebagian besar Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota maka fokus kebijakan program 2015-2019 diarahkan pada aspek pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

8. Dengan akan berakhirnya RPJMN tahap II (2010-2014), maka perlu dipersiapkan konsep kebijakan dan perencanaan pembangunan bidang pentaan ruang untuk periode berikutnya (2015-2019).

L a t a r B e l a k a n g

4

5

II. BASELINE KONDISIA. PENCAPAIAN RPJMN II BIDANG PENATAAN RUANG

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS RPJMN II YANG SULIT TERCAPAI

1. Penyelesaian Perpres RTR KSN 18,8%2. Stocktaking Kawasan Hutan (discontinue) 25%3. Pengelolaan Wilayah Sungai (discontinue) 10%

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS RPJMN II YANG KURANG TERCAPAI

1. Pencapaian target penyusunan NSPK 90%2. Bantek peningkatan pelaksanaan penataan ruang kabupaten pemenang PKPD 80%3. Kawasan andalan/koridor yang mendapatkan arahan pengembangan wilayah lintas provinsi 80%

• Target RPJMN II (2010-2014) Bidang Penataan Ruang hingga akhir 2014 diperkirakan rata-rata sebesar 85,91%.

• Capaian prioritas nasional s/d tahun 2014 adalah sebesar 97% • Perkiraan capaian prioritas bidang rata-rata sebesar 85,45% yang meliputi bidang penyelenggaraan penataan ruang 82,54% dan bidang perkotaan 100%.

Rata-rata pencapaian

RTR Kewenangan Pusat Status

RTRW Nasional PP No. 26/2008 tentang RTRWN (dalam proses review)

RTR Pulau / Kepulauan

4 (empat) Telah ditetapkan:a. RTR Pulau Sulawesi (Perpres 88/2011)b. RTR Pulau Kalimantan (Perpres 3/2012)c. RTR Pulau Sumatera (Perpres 13/2012)d. RTR Pulau Jawa-Bali (Perpres 28/2012)3 (tiga) Dalam proses legalisasi:a. RTR Kepulauan Nusa Tenggarab. RTR Kepulauan Malukuc. RTR Pulau Papua

RTR Kawasan Strategis Nasional

5 (lima) Telah ditetapkan:a. RTR Kws. Perkotaan Jabodetabekpunjur (Perpres 54/2008)b. RTR Kws .Perkotaan Sarbagita (Perpres 45/2011)c. RTR Kws. Perkotaan Mamminasata (Perpres 55/2011)d. RTR Kws. Perkotaan Mebidangro (Perpres 62/2011)e. RTR Kws. Batam-Bintan-Karimun (Perpres 87/2011)3 (tiga) Dalam proses legalisasi:RTR KSN Non Perkotaan (Borobudur, Merapi, dan Danau Toba)5 (lima) KSN yang dalam proses harmonisasi di Kemenkumham: RTR Perbatasan Kalimantan, RTR Perbatasan Prov Maluku, RTR Perbatasan Prov NTT, RTR Perbatasan Prov Papua, dan RTR Perbatasan Prov Maluku Utara-Papua BaratDalam proses pembahasan dan penyusunan:3 (tiga) RTR KSN Perkotaan (Gerbang Kertasusila, Kedung Sepur, Cekungan

Bandung)60 (enampuluh) RTR KSN Non Perkotaan

PROGRES DAN STATUS RTR PULAU/KSN STATUS 24 JUNI 2013

C. STATUS PENCAPAIAN PROGRAM-PROGRAM DJPR TAHUN 2013

6

PROGRES DAN STATUS RTRW PROVINSI

Pulau Jumlah Provinsi

Persetujuan Substansi PERDA

Sumatera 10 6 4Jawa 6 - 6Kalimantan 4 4 -Sulawesi 6 4 2Bali – Nusa Tenggara 3 - 3Papua - Maluku 4 1 3

TOTAL 33 15(45,46%)

18(54,54%)

SUDAH PERDA

1. Sumatera Barat2. Bengkulu3. Lampung4. DKI Jakarta5. Jawa Barat6. Jawa Tengah

7. DI. Yogyakarta8. Jawa Timur9. Banten10. Bali11. Nusa Tenggara Barat12. Nusa Tenggara Timur

13. Sulawesi Selatan14. Gorontalo15. Jambi16. Maluku Utara17. Maluku18. Papua Barat

PERSUB

1. Aceh2. Sumatera Utara3. Riau4. Sumatera Selatan5. Kepulauan Bangka Belitung6. Kepulauan Riau7. Kalimantan Barat

8. Kalimantan Tengah9. Kalimantan Selatan10. Kalimantan Timur11. Sulawesi Utara12. Sulawesi Tengah13. Sulawesi Tenggara14. Sulawesi Barat

15. Papua

STATUS 4 DESEMBER 2013

7

PulauJumlah

Kab/KotaPersetujuan

Substansi PERDA

Kab Kota Kab Kota Kab Kota Sumatera 117 34 59 9 57 23Jawa 83 29 2 2 81 26Kalimantan 46 9 37 3 9 6Sulawesi 62 11 21 4 41 7Bali – Nusa Tenggara 36 4 3 - 33 4Papua - Maluku 54 6 16 1 38 4

TOTAL 398 93 138(34.67%)

19(20.43%)

259(65.07%)

70(75.26%)

Total PERDA : 329 Kab/Kota (67.00%)Total PERSUB : 157 Kab/Kota (31.97%)Belum Persub (sudah pembahasan BKPRN):

• 1 Kab: Kab. Aceh Jaya, • 4 Kota: Kota Subulussalam, Kota Pekanbaru, Kota Surabaya, Kota Sorong

PROGRES DAN STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA

8

STATUS 4 DESEMBER 2013

PELAKSANAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU (P2KH) STATUS 9 SEPTEMBER2013

9

Banda Aceh, Sawah Lunto,

Palembang, Bogor, Semarang,Jogyakarta, Denpasar, Karang Asem, Bau Bau, Banjarmasin

10 K/KKelompok A

• Penyusunan Inventarisasi dan Heritage Map• Pelatihan Pemetaan• Penyempurnaan RAKP• Pelatihan PPP• Rencana Pengembangan Kota

Pusaka • Kemitraan PNPM Pusaka• OIV criteria

10 K/K Kelompok B

Medan, Bukittinggi, Bangka Barat, Cirebon,

Pekalongan, Surakarta, Rembang, Blitar, Malang Boyolali

• Penguatan Pemahaman (Konsepsi) Kota Pusaka• Peningkatan Kapasitas SDM

Kota Pusaka• Penyusunan RAKP• Penyusunan Inventarisasi• Pelatihan PPP• Penandatanganan Piagam

Komitmen dan RAKP

8 K/K Kelompok C

Salatiga, tegal, Ngawi, Pangkal Pinang, Brebes, Cilacap,

Banjarnegara, Batang.

• PENGUKUHAN KOTA PUSAKA INDONESIA

• DUKUNGAN K/L KOTA PUSAKA INDONESIA

PELAKSANAN PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP) STATUS 9 SEPTEMBER2013

10

PELAKSANAANPROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN (P2KPB)

Tahun Lingkup Pelaksanaan Lokasi

2013 Persiapan Program a. Pengembangan Konsep dan Perencanaan P2KPBb. Sosialisasi P2KPBc. Kesepakatan/komitmen pelaksanaan P2KPB

• Kab. Agam - Sumbar• Kab. Bintan - Kepri• Kab. Kuningan - Jabar• Kab. Kebumen - Jateng• Kab. Magelang – Jateng• Malang - Jatim• Pamekasan - Jatim• Lombok Tengah - NTB• Sumba Timur - NTT• Poso – Sulteng• Wajo - Sulsel• Boalemo - Gorontalo• Maluku Tengah - Maluku• Halmahera Tengah –

Maluku Utara

2014 Implementasia. Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan (Policy

Instruments)b. Fasilitasi Penyusunan RPI2JM Pengembangan

Kawasan Perdesaan c. Bimtek Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan

Perdesaand. Fasilitasi Penguatan Peran Pemangku Kepentingane. Penyusunan Road Mapf. Pemantauan Pelaksanaan P2KPBg. Pembangunan / Pengembangan Fisik yang

dominan

STATUS 9 SEPTEMBER 2013

11

III. ASUMSI-ASUMSIA . P R I O R I T A S N A S I O N A L

RKP 2010 RKP 2011PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

YANG BERKEADILAN

DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI

PUSAT DAERAH

RKP 2012 RKP 2013 RKP 2014

RPJMN 2010-20141 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola2 Pendidikan3 Kesehatan4 Penanggulangan Kemiskinan56 Infrastruktur7 Iklim Investasi dan Iklim

Usaha8 Energi

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

121314

Ketahanan Pangan

PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL

DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAA

N RAKYAT

PERCEPATAN DAN

PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI

YANG BERKUALITAS, INKLUSIF DAN BERKEADILAN

BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

MEMPERKUAT

PEREKONOMIAN

DOMESTIK BAGI

PENINGKATAN DAN

PERLUASAN KESEJAHTERA

AN RAKYAT

DITENTUKAN DALAM

PROSES PENYUSUN

AN RKP 2014

Bidang Politik, Hukum dan KeamananBidang PerekonomianBidang Kesejahteraan Rakyat

Sumber: Bappenas, 2013 12

1. Masih tingginya KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH di bagian barat dan timur Indonesia serta masih banyaknya jumlah KAWASAN TERTINGGAL di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi akibat BELUM MERATANYA INFRASTRUKTUR.

2. Makin meningkatnya URBANISASI dan JUMLAH PENDUDUK PERKOTAAN yang belum diimbangi dengan KUALITAS PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN yang memadai, yang ditandai dengan masih banyaknya kawasan kumuh perkotaan, kemacetan lalulintas dan tingginya PKL dan sektor informal.

3. Tingginya ALIH FUNGSI LAHAN, terutama dari kawasan HUTAN DAN PERTANIAN menjadi daerah terbangun, baik berupa kawasan industri maupun permukiman dan BERKURANGNYA LUAS KAWASAN HUTAN DAN MENURUNNYA PROPORSI RUANG TERBUKA HIJAU perkotaan, di daerah aliran sungai yang kritis.

4. Meningkatnya FREKUENSI DAN INTENSITAS BENCANA BANJIR, TSUNAMI, GEMPA BUMI, LONGSOR, DAN KEKERINGAN, yang diperburuk dengan adanya dampak PERUBAHAN IKLIM berupa kenaikan muka air laut dan siklus hidrologi yang ekstrim.

5. Perlunya mendorong terwujudnya KETAHANAN DAN KEDAULATAN PANGAN akibat pertumbuhan penduduk dan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Masih banyaknya PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DI KAWASAN PERBATASAN baik dari aspek SOSIAL, EKONOMI, LINGKUNGAN, INFRASTRUKTUR, DAN PERTAHANAN SERTA KEAMANAN.

B . I S U S T R A T E G I S D A N T A N T A N G A N B i d a n g P e n a t a a n R u a n gB.1 ISU

13

7. Meningkatnya PEMEKARAN WILAYAH yang tidak hanya berlandaskan kesejahteraan masyarkat namun juga merupakan isu politik.

8. Lemahnya DAYA SAING produk Indonesia baik di pasar domestik maupun global.

9. Masih rendahnya KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS antar wilayah yang berimplikasi terhadap tidak meratanya konsentrasi ekonomi dan penyediaan infrastruktur serta tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah.

10. Masih kurangnya pelibatan MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA dalam penyelenggaraan penataan ruang.

11. KONFLIK ANTAR SEKTOR yang disebabkan oleh adanya tumpang tindih kewenangan dan kebijakan.

12. Belum optimalnya KAPASITAS KELEMBAGAAN yang mencakup kuantitas dan kualitas SDM di pusat dan daerah, dan masih terbatasnya penyediaan sistem informasi dan data bidang tata ruang

14

B.2 TANTANGAN

1. Menyelesaikan dan melengkapi PERATURAN OPERASIONALISASI Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri berupa norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.

2. Melakukan PEMBINAAN PENATAAN RUANG, khususnya dalam rangka PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN serta peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendalian pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif.

3. Melakukan Review RTRWN dan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Kawasan Strategis Nasional, serta Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

4. MENINGKATKAN KUALITAS PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan, serta melakukan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang baik di tingkat pusat dan daerah dalam rangka menjamin kesesuaian antara rencana tata ruang dan implementasinya.

15

IV. ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG 2015-2019

Terwujudnya sistem pengelolaan Kawasan

Rawan Bencana secara terpadu

Terciptanya Sistem Penataan Ruang yang

tanggap terhadap Mitigasi dan Adaptasi Perubahan

Iklim

Terwujudnya Penataan ruang dan Pengelolaan

Kawasan Perbatasan Negara

Terwujdnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Kawasan

Pertahanan Negara

Terwujudnya Penataan Ruang yang Serasi, Selaras,

dan Seimbang

Terwujudnya Penataan Ruang yang Harmonis dan Terpadu Lintas Sektor dan

Wilayah

Terciptanya Kawasan Perkotaan dan Permukiman

yang Layak Huni

Terpeliharanya Nilai-Nilai Pusaka dan Budaya pada KSN

Budaya dan Kota Pusaka

Terjaminnya Aksesibilitas Kawasan dan Mobilitas

Penduduk

Terciptanya Penataan Ruang yang Berkepastian Hukum dan

Berkeadilan

Menciptakan Ruang Nusantara yang Aman

terhadap ancaman berbagai bencana dan

konflik yang mengancam keutuhan NKRI

Mewujudkan Ruang Nusantara yang Produktif, Inklusif, dan Berdaya Saing

Menciptakan Ruang Nusantara yang menjamin Kelestarian

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk

kebutuhan saat ini dan generasi mendatang.

Menciptakan Ruang yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan

Terwujudnya Penataan Ruang yang mendukung Peningkatan daya saing

ekonomi.

Terwujudnya Penataan Ruang yang Mendorong

Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Terlaksananya proses Inklusif dengan berbagai Pemangku Kepentingan dalam Penataan Ruang

Terwujudnya Penataan Ruang yang mendukung

Peningkatan Peran Sektor Informal, UKM, dan Ekonomi Perdesaan.

Terwujudnya Penataan Ruang Kawasan Lindung Nasional

Terwujudnya Penataan Ruang Kawasan Perkotaan

Berkelanjutan

Terwujudnya Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

Berkelanjutan

Menciptakan Ruang Nusantara yang Nyaman,

Harmonis, dan Berkeadilan

16

Terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional

KEBUTUHAN PROGRAM 2015-2019

PEMBINAANa. Pembentukan Unit Lembaga Pelaksana Penataan Ruang Bidang Infrastruktur PU (PMU) di KSN

b. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dalam rangka PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR di beberapa Provinsi yang telah memenuhi kriteria.

c. Peningkatan KAPASITAS KELEMBAGAAN BKPRD di 32 Provinsi untuk memfasilitasi percepatan penyelesaian legalisasi Perda RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota dan RDTR.

d. Pelaksanaan SOSIALISASI PRODUK KEBIJAKAN dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang baik di pusat dan daerah dalam rangka peningkatan pemahaman fungsi Penataan Ruang.

e. Peningkatan efektivitas KOORDINASI dan SINKRONISASI RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah melalui forum KONREG dan MUSRENBANG

f. Pengembangan SISTEM INFORMASI dan PENGADUAN masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui media massa.

g. Peningkatan PROFESIONALISME SDM Bidang Penataan Ruang dalam rangka mendukung penerapan REFORMASI BIROKRASI melalui penyelenggaraan pelatihan-pelatihan fungsional.

PENGATURANa. Penyelesaian NSPK sesuai amanat UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang;b. Penyiapan petunjuk teknis operasionalisasi RTR Pulau/KSN serta Provinsi/Kabupaten/Kota. c. Fasilitasi legalisasi Raperpres Pulau dan KSN Perkotaan dan Non Perkotaan (32 Raperpres KSN)

17

PELAKSANAANa. Penyusunan Raperpres RTR KSN Non Perkotaan dan Perkotaan yang masih belum disusun RTR KSN-nya.b. Penyusunan RPI2JM RTR KSN Non Perkotaan dan Perkotaan dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan program

pembangunan infrastruktur.c. Peningkatan peran penataan ruang sebagai SISTEM INTEGRATOR dan acuan utama pelaksanaan pembangunan

dan pengembangan wilayah melalui koordinasi dan sinkronisasi program.d. Pengembangan kebijakan KETERPADUAN SEKTOR SDA dan Penataan Ruang melalui pengelolaan DAS (River Basin

Territory) yang terintegrasi dengan RTRW dalam rangka penanggulangan bencana banjir (flood management).e. Pengembangan KEMITRAAN pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan KAWASAN.f. Penyiapan program New Inisiatif dukungan bidang penataan ruang dalam pengembangan koridor MP3EI, KTI dan

Papua/Papua Barat NTT, Perbatasan, Daerah Tertinggal, Penanggulangan Risiko Bencana Alam dan Perubahan Iklim.

g. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Program Kota Hijau, Kota Pusaka, Perdesaan Lestari serta PEMENUHAN SPM Bidang Penataan Ruang di daerah termasuk pengembangan Kebun Raya di beberapa daerah.

h. Program Pengendalian dan Pengawasan, Pengelolaan kawasan perbatasan serta Program Dukungan terhadap Koridor Ekonomi dan KTI

PENGAWASAN

a. Pelaksanaan monitoring dan AUDIT PEMANFAATAN RUANG DAN PENGAWASAN TEKNIS untuk RTR di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupatan dan Kota

b. Optimalisasi peran PPNS dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan implementasi RTR di Pusat dan Daerah, serta pelaksanaan pelatihan terhadap 170 PPNS baru.

c. Penyelenggaran PENILAIAN KINERJA Pemerintah Daerah bidang Penataan Ruang dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang di daerah.

Lanjutan…

18

1. Jumlah kegiatan Review RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN.2. Jumlah RPI2JM KSN Perkotaan, KSN Non Perkotaan, Pulau/ Kepulauan yang disusun3. Jumlah KSN yang ditingkatkan kapasitas dan kualitas penataan ru-angnya melalui

pengembangan, penguatan, dan pembentukan kelembagaan pengelolaan KSN4. Jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memperoleh pembinaan penataan ruang dan

pengembangan kapasitas kelembagaan penataan ruang daerah5. Jumlah kegiatan sinkronisasi program pembangunan antar sektor di pusat dan daerah dan antar

wilayah6. Jumlah kawasan perkotaan dan perdesaan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas

penataan ruangnya 7. Jumlah proporsi kawasan hutan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis serta jumlah lahan

pertanian yang ditetapkan sebagai LP2B dalam dokumen RTRW8. Jumlah kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang9. Jumlah pengembangan wilayah dan pengembangan kawasan di perbatasn, daerah tertinggal dan

terluar.

V. KONSEP RPJMN 2015-2019

A. PRIORITAS NASIONAL

Tanah dan Tata Ruang : Pengembangan kapasitas kelembagaan penataan ruang melalui sinergi Pusat-Daerah, Antar Daerah dan Antar Sektor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan alih fungsi lahan serta peningkatan pemerataan pembangunan nasional melalui pengembangan wilayah dalam upaya mengatasi ketimpangan wilayah dan kesenjangan sosial.KEGIATAN PRIORITAS:

Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan alih fungsi lahan pada kawasan lindung dan budidaya serta sinergi pembangunan antar Pusat-Daerah, antar wilayah, dan antar sektor untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan kesenjangan sosial melalui peningkatan kualitas penataan ruang nasional. Provinsi, kabupaten dan kota beserta rencana rincinya sebagai acuan pelaksanaan pembangunan.

SUBSTANSI INTI:

SASARAN:Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang nasional, pengembangan kapasitas kelembagaan penataan ruang, dan peningkatan keterpaduan pembangunan sektoral dan kewilayahan sesuai RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan rencana rincinyaINDIKATOR:

19

B. PRIORITAS BIDANGOUTPUT PENTING/ INDIKATOR

1. Jumlah Peraturan Perundangan/NSPK sesuai Amanat UU 26/2007 dan PP 15/2010 yang perlu diselesaikan

2. Legalisasi RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, dan Dokumen RPI2JM.

B. 1. PENGATURAN

OUTPUT PENTING/ INDIKATOR 1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Dekonsentrasi)2. Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang Nasional3. Peningkatan Pelayanan Pengaduan Peran Masyarakat4. Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Ruang dan Pembangunan (Konreg dan Musrenbang)6. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang

B. 2. PEMBINAAN

20

OUTPUT PENTING/ INDIKATOR 1. Pengadaan Peta Rencana Tata Ruang2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang3. Review dan Penyusunan RTRWN, RTR Pulau dan RTR KSN4. Penetapan dan Pencapaian SPM Bidang Penataan Ruang

5. Fasilitasi Persetujuan Substansi Rencana Umum dan Rencana Rinci Provinsi/Kabupaten/Kota6. Kota Hijau, Kota Pusaka, dan Perdesaan Lestari

B. 3. PELAKSANAAN

OUTPUT PENTING/ INDIKATOR 7. Penyusunan RPI2JM KSN dan Provinsi8. Peningkatan dan Operasionalisasi PPNS9. Peningkatan efektivitas Pengendalian

10. RAN-MAPI

OUTPUT PENTING/ INDIKATOR 1. Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Bidang Penataan Ruang2. Audit Tata Ruang (Pengawasan Teknis)3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Pusat dan Daerah4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

B. 4. PENGAWASAN

Lanjutan…

21

B. 3. PELAKSANAAN (lanjutan)

OUTPUT PENTING/ INDIKATOR 1. Pembinaan SDM Bidang Penataan Ruang2. Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Tatalaksana Kelambagaan Penataan Ruang3. Bantuan Hukum Bidang Penataan Ruang4. Pengelolaan Aset

B. 5. MANAJEMEN

VII. PENUTUP1. Secara umum pencapaian target RPJMN II(2010-2014) Bidang Penataan Ruang hingga akhir 2014

diperkirakan rata-rata sebesar 85,75%. Di dalam capaian tersebut meliputi kegiatan terdapat kegiatan-kegiatan yang melampaui target, kegiatan yang harus berlanjut, dan kegiatan yang discontinue.

2. Capaian prioritas nasional s/d tahun 2014 adalah sebesar 97% (32 prov - prov DKI tidak termasuk) sedangkan perkiraan capaian prioritas bidang rata-rata sebesar 85,45% yang meliputi bidang penyelenggaraan penataan ruang 82,54% dan bidang perkotaan 100%.

3. Penyusunan masukan untuk program RPJMN III dan Renstra Kementerian PU Bidang Penataan Ruang 2015-2019 perlu mengakomodasi kondisi lingkungan strategi dan kebutuhan yang akan datang.

4. Terkait masih belum teratasinya isu utama dalam bidang penataan ruang seperti masih tingginya ketimpangan antar wilayah di bagian barat dan timur wilayah Indonesia, belum meratanya infrastruktur, serta masih terjadinya alih fungsi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, maka program penataan ruang 2015-2019 perlu diprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

5. Reposisi kebijakan 2015-2019 diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

7. Usulan perubahan terhadap struktur RPJMN III dan Renstra Kementerian PU Bidang Penataan Ruang 2015-2019 dilakukan dalam rangka efektivitas penyelenggaraan penataan ruang dan koordinasi serta lebih sistematis, dan terstruktur.

22

TERIMAKASIH

23