1

1

2

34

5

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROV. SUMSEL

2019

ARAHAN PUSAT (RPJMN

2015-2019) DAN RKP 2019

ARAHAN RPJPD

PROV.SUMSEL 2005-2025

ARAHAN TATA RUANG

CAPAIAN RPJMD 2013-

2018

ISU STRATEGIS(PILPRES,

PILEG)

2

3

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Revolusi Mental

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman & Kelautan

Pariwisata & Industri

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

a. Pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkaitb. Pembangunan untuk manusia & masyarakat harus memberdayakan masyarakat menjadi

mandiri dan tidak menyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah (entitled society)c. Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebard. Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosisteme. Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru

mematikan usaha yang sudah berjalan

NORMA PEMBANGUNAN

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Antarkelompok Pendapatan

Antarwilayah : (1) Desa; (2) Perbatasan; (3)

Tertinggal; (4) Perkotaan

KONDISI PERLU

Kepastian &Penegakan Hukum

Keamanan &Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & Reformasi Birokrasi

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara

2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggirandengan memperkuat daerah-daerah dandesa dalam kerangka Negara Kesatuan

4. Memperkuat kehadiran Negara dalammelakukan reformasi sistem dan penegakanhukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia danmasyarakat Indonesia

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan dayasaing di pasar internasional

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi denganmenggerakkan sektor-sector strategisekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa9. Memperteguh kebhinekaan dan

memperkuat restorasi sosial

9 PROGRAM PRIORITAS (NAWACITA)

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONALREPUBLIK

INDONESIA

4

REPUBLIK

1 Pe

Ke

Pen

Pen2Pen

Pert3Pe

Su4Sta

Pe

mm

5

Rancangan Tema dan Prioritas Nasional RKP 2019INDONESIA

TemaPrioritas Nasional

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melaluiPengguatan Konektivitas dan Kemaritiman

Sasaran RPJMN:Gini rasio: 0,36

Tingkat kemiskinan:

TPT: 4 – 5%

IPM: 71,98

7 – 8%Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melaluiPertanian, Industri, dan Jasa Produktif

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan,dan sumber Daya Air

Stabilitas Keamanan Nasional danKesuksesan Pemilu

“Pemerataan

Pembangunan

untuk

Pertumbuhan

Berkualitas”

5

Proyek Strategis Nasional (Perpres 58 Tahun 2017) Lokasi Provinsi

REPUBLIKArahan Nasional Pengembangan Sumatera Selatan Tahun 2019

INDONESIA

2017

5,51 5,70

Proyeksi Tahun 2019• Pertumbuhan Ekonomi = 5,7%• Tingkat Kemiskinan = Max 13%• Tingkat Pengangguran Terbuka = Max 4%

6

7

ARAHAN RPJPD SUMATERA SELATAN TAHUN 2005-2025 (TAHAP KEEMPAT, 2018-2023)

SASARAN SASARAN SASARANSASARAN

8

9

ARAHAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI SUMSEL (2016-2036)

Kawasan Strategis (Sosial Budaya) :

1. Megalith Kota Pagaralam

2. Megalith Kab. Lahat

3. Candi Bumi Ayu PALI

Kawasan Strategis (Lingkungan Hidup) :

1. Pesisir Timur Sumsel

2. Hutan Rawa Gambut MUBA, Banyuasin, OKI,

Ogan Ilir & Muara Enim

3. Kebun Raya Sriwijaya

Kawasan Strategis (Pendayagunaan

SDA/Teknologi Tinggi) :

1. Panas Bumi Lumut Balai (OKU,

Muara Enim & Empat Lawang) dan

Rantau Dedap (Muara Enim, Lahat

& Pagaralam)

2. Panas Bumi Ulu Danau (OKU

Selatan)

Kawasan Strategis (Pertumbuhan

Kawasan Tertinggal) :

1. Tulung Selapan-Cengal Kab. OKI

Kawasan Strategis (Pertumbuhan Ekonomi) :

1. Perkotaan Lubuk Linggau

2. Muara Enim dan Sekitarnya

3. Terpadu Tanjung Api-Api

4. Koridor Palembang-Prabumulih

5. Koridor Lahat-Muara Enim

6. Koridor Baturaja-Martapura

7. Ekonomi Terpadu Danau Ranau

8. Agropolitan Musi Rawas

9. Agropolitan OKI

10. Agropolitan OKU Timur

11. Koridor Lubuk Linggau-Muara Beliti

12. Agropolitan Pasemah Air Keruh

13. Minapolitan Ogan Ilir, OKI, OKU Timur,

Banyuasin, OKUS,MUBA & MURA

14. Kerbau Rawa Pampangan & Itik Pegagan

10

11

Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2017 tumbuh 5,51 persen

Pertumbuhan Ekonomi

Sumber BPS

Nilai PDRB perkapita Provinsi Sumatera Selatan selama tahun

2017 menunjukkan peningkatan. PDRB perkapita meningkat

dari Rp.35,8 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.46,42 juta

pada tahun 2017. Tantangan yang harus diatasi adalah

mendorong pemerataan pembangunan dan hasil

pembangunan sehingga pertumbuhan pendapatan per

kapita dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat di seluruh

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4

1

2.7

7

3.4

8

3.9

5

4.3

2

4.5

4

4.7

0

5.1

2

5.1

8

5.2

0

5.2

4

5.4

1

5.7

6

5.8

8

6.1

5

6.3

3

6.8

1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

di Sumatera Selatan Tahun 2016

19.52

19.09

15.8613.21

12.65

19.67

Lapangan Usaha yang Memiliki Kontribusi terbesar

terhadap PDRB Sumatera Selatan Tahun 2017 :

Industri Pengolahan

Pertambangan dan Penggalian

Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan

Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sektor Lainnya

12

Pertanian Energi

Jumlah Produksi Pertanian tahun 2017 (angka

sementara)

Sumber OPD Prov Sumsel

Gini Rasio

Gini Rasio Sumsel Gini Rasio Nasional

Gini Rasio tertinggi berada

di Kota Palembang

Gini Rasio terendah

berada di Musi Rawas

Utara

Inflasi Inflasi Sumsel

Inflasi Nasional

2,96 3

,61

2017

20

17

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

0,365

0,391

0.2

40

0.2

58

0.2

61

0.2

88

0.2

99

0.3

04

0.3

09

0.3

10

0.3

19

0.3

33

0.3

40

0.3

47

0.3

47

0.3

52

0.3

57

0.3

60

0.3

74

Gini Rasio Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Tahun 2016

14

Kemiskinan

Tingkat kemiskinan

tertinggi berada di

Kabupaten Muratara

Tingkat kemiskinan

terendah berada di

Kota Pagaralam

Sumber BPS

No Kabupaten/ Kota

Jumlah

Penduduk Miskin

(Ribu Jiwa)

Tingkat

Kemiskinan

(persen)

1 Musi Rawas Utara 36,95 19.492 Lahat 67,83 16.813 Musi Banyuasin 106,78 16.754 Ogan Komering Ilir 127,54 15.755 PALI 25,89 14.536 Musi Rawas 55,5 14.247 Ogan Ilir 57,01 13.588 Muara Enim 82,35 13.199 Kota Lubuk Linggau 31,05 13.12

10 Ogan Komering Ulu 46,97 12.9511 Empat Lawang 30,17 12.4412 Banyuasin 95,99 11.4713 Kota Prabumulih 20,47 11.4214 Kota Palembang 191,95 11.4015 OKU Timur 73,93 11.0016 OKU Selatan 38,42 10.9817 Kota Pagar Alam 12,4 8.89

Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan

Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, Maret 2017

2017

OKI

Muba

Lahat

Palembang

Banyuasin

Muara Enim

OKU Timur

OKU

OKU Selatan

Empat Lawang

Lubuklinggau

Prabumulih

Pagaralam

Ogan Ilir

Musi Rawas

Muratara

PALIP

ers

en

tase

Ke

mis

kin

an

Pro

vin

si

13

,19

Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin

63.937

15

Contoh Intervensi Kegiatan MENJAWAB Permasalahan (Variabel : Individu Tidak Bekerja di Kota Palembang)

Kesesuaian Intervensi Kegiatan menyasar

individu tidak bekerja

*Program/Kegiatan bisa saja ada dan telah dilakukan di lapangan, namun belum terinput dan terdata kedalam aplikasi

Variable yang tertinggi menjadi

permasalahan di Kota Palembang

yaitu Individu tidak bekerja

Lokasi Tertinggi untuk variabel

individu tidak bekerja terpusat di

Kecamatan Seberang Ulu I

Beberapa Intervensi Kegiatan telah

menyasar titik-titik kelurahan yang

bermasalah (titik-titik merah)

meskipun tidak menyeluruh

belum tersentuh

tepat sasaran

• Menentukan titik desa yang belum tersentuh.

• Menentukan tepat/tidak sasarankegiatan yang telah dilakukan.

• Jika Kegiatan telah dilakukantepat lokasi, selanjutnyatepatkah jumlah sasaran nya

• Evaluasi kegiatan yang sudahdilakukan untuk perencanaankegiatan berikutnya

POIN ANALISA :

16

No Kabupaten/ Kota Tingkat

Pengangguran

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Kota Palembang

Kota Prabumulih

Muratara

Ogan Komering Ulu

Pali

Lahat

Kota Lubuk Linggau

Empat Lawang

Banyuasin

OKU Selatan

Ogan Komering Ilir

Muara Enim

Ogan Ilir

Musi Rawas

Musi Banyuasin

Kota Pagar Alam

OKU Timur

8.20

6.73

6.11

4.50

4.43

4.33

4.00

3.85

3.65

3.54

3.45

3.31

3.20

2.80

2.75

2.57

2.35

Pengangguran

Tingkat Pengangguran tertinggi berada di

Kota Palembang

Tingkat Pengangguran terendah berada di

Kab. OKU Timur

Sumber BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, Agustus 2017

17

Sumber BPS

No Wilayah Angka Harapan HidupHarapan Lama

Sekolah

Rata-Rata Lama

Sekolah

Pengeluaran

Perkapita (Rp)IPM

Kab/Kota

1 Kota Palembang 70,05 13,71 10,25 13.981 76,59

2 Kota Lubuk Linggau 68,61 13,29 9,47 12.798 73,57

3 Kota Prabumulih 69,63 12,87 9,60 12.162 73,38

4 Ogan Komering Ulu 67,65 12,55 8,33 8.993 67,47

5 OKU Timur 68,31 11,79 7,05 11.024 67,38

6 Muara Enim 68,07 11,93 7,40 9.766 66,71

7 Musi Banyuasin 68,11 11,80 7,54 9.452 66,45

8 Kota Pagar Alam 65,78 12,81 8,63 7.989 65,96

9 Lahat 65,06 12,30 8,09 9.037 65,75

10 Ogan Il ir 64,65 12,26 7,35 9.846 65,45

11 Ogan Komering Il ir 68,02 11,35 6,45 10.039 65,44

12 Banyuasin 68,33 11,71 6,88 8.899 65,01

13 Musi Rawas 67,26 11,73 6,69 9.140 64,75

14 Empat Lawang 64,25 12,02 7,29 8.944 64,00

15 OKU Selatan 66,16 11,58 7,46 7.902 63,42

16 MUSI RAWAS UTARA 64,94 11,53 6,33 9.272 63,05

17 PALI 67,68 10,92 6,53 7.491 61,66

Sumatera Selatan 69,16 12,23 7,83 9.935 68,24

IPM tertinggi berada di

Kota Palembang

IPM terendah berada di

Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir

Indeks Pembangunan Manusia

Penduduk usia > 7 Th Penduduk usia > 25 Th

IPM Sumsel terus meningkat namun

belum signifikan, hal tersebut

disebabkan :

1. Rata-rata lama sekolah penduduk > 25

tahun menjadi indeks IPM metode

baru. Sumsel baru mencapai 7,83

2. Anak usia sekolah yang menikmati

Program Sekolah Gratis mulai tahun

2009 saat ini masih berumur 15-21

tahun sehingga belum menjadi

responden 18

Capaian Indeks Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel mengalami

fluktuatif. Pada tahun 2015, IKLH Sumsel mengalami

penurunan sebagai akibat dari terjadinya Kebakaran Hutan

dan Gambut di Provinsi Sumsel. Namun dengan kerja keras

Pencegahan Karhutla telah membuahkan hasil, dimana pada

tahun 2016 IKLH Sumsel kembali naik.

Indeks Lingkungan Hidup

• Pergub No.21 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi

Hijau Provinsi Sumatera Selatan,

Visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau:

a. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

b. Pertumbuhan yang inklusif dan merata

c. Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan

d. Ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa

lingkungan

e. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

• Pergub No. 16 Tahun 2017 Tentang Kelembagaan Green

Growth Plan dan Kemitraan Pengelolaan Lansekap

Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan

• Kepgub No.452/KPTS/Bappeda/2017 Tentang Struktur

Kelembagaan Greeen Growth Plan dan Kelembagaan

Kemitraan Pengelolan Lansekap Ekoregion Sumatera

Selatan

Komitmen Gubernur Sumatera Selatan untuk mencapai Green Growth (Pertumbuhan Ekonomi Hijau)

Sumber DLHP Prov. Sumsel

Sumber Bappeda Prov Sumsel

Lingkungan Hidup

19

20

Infrastruktur

Keadaan jalan yang menjadi kewenangan provinsi masih cukup

baik. Hal ini terlihat dari kondisi jalan mantap sejak tahun 2013

selalu diatas 80%. Kondisi jalan mantap sangat mendukung

dalam pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan.

Selain itu untuk mendukung program pemerintah 100-0-100

diperlukan kerja keras dalam hal penyediaan air bersih, kawasan

kumuh dan sanitasi yang layak bagi masyarakat.

22

.19

36

.86

41

.71

45

.83

46

.20

53

.87

58

.28

59

.34

61

.02

61

.14

61

.39

61

.50

61

.83

65

.17

66

.51

68

.76 97

.28

020406080

100120

Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum

Tahun 2017 (%)

33

.80

58

.91

60

.54

63

.42

67

.13

68

.19

68

.65

73

.35

74

.57

74

.86

82

.75

88

.42

91

.41

91

.68

92

.01

94

.79

98

.54

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Akses Sanitasi Layak, Tahun 2017 (%)

Kondisi Jalan Berdasarkan Kewenangan

19

21

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2019

Pendidikan & Kesehatan Berkualitas serta Integrasi Jaminan Kesehatan

Pengurangan Kemiskinan

Infrastruktur dan Konektivitas

Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Daya Saing serta Hilirisasi Pertanian

Pasca Asian Games

Reformasi Birokrasi, Stabilitas Keamanan, Pemilu Legislatif & Pemilu Presiden

22

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

PROVINSISUMATERA

SELATAN TAHUN2019

23

1 Pe

Ke

Pen

Pen234

Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

Prioritas Daerah

Pembangunan Manusia Berkualitas

Pengurangan Kesenjangan Wilayah

Peningkatan Nilai Tambah EkonomiBerbasis Green Growth

Stabilitas Keamanan dan Pemantapan Reformasi Birokrasi

Sasaran TargetIndeks Pembangunan

Manusia69,93 - 70,32

Tingkat Kemiskinan 12,51%-12,71%

Pertumbuhan Ekonomi 5,6% - 5,9%

Tingkat Pengangguran

Terbuka

3,72% - 4,72%

24

No WilayahPertumbuhan

Ekonomi (%)

Indeks

Pembangunan

Manusia

Tingkat

Pengangguran

Terbuka (%)

Persentase

Penduduk

Miskin (%)

Konfirmasi Kabupaten/Kota

1 Ogan Komering Ulu 4,4 - 4,7 68,5 - 69,7 3,7 - 4,7 12,7 - 12,9

2 Ogan Komering Ilir 5,2 - 5,5 67,0 - 68,2 1,7 - 2,7 15,6 - 15,8

3 Muara Enim 5,5 - 5,8 68,4 - 69,6 2,0 - 3,0 12,7 - 12,9

4 Lahat 4,2 - 4,5 66,9 - 68,1 3,7 - 4,7 16,1 - 16,3 Sepakat dengan target yang telah ditetapkan

5 Musi Rawas 5,4 - 5,7 66,7 - 67,9 1,9 - 2,9 12,7 - 12,9

6 Musi Banyuasin 3,8 - 4,1 68,2 - 69,4 1,2 - 2,2 15,7 - 15,9

7 Banyuasin 6,0 - 6,3 66,8 - 68,0 3,0 - 4,0 11,1 - 11,3 PE, IPM dan TPT sepakat dengan target, Kemiskinan = 11,3-11,5%

8 OKU Selatan 5,5 - 5,8 65,1 - 66,3 2,9 - 3,9 10,7 - 10,9

9 OKU Timur 6,0 - 6,3 68,8 - 70,0 1,4 - 2,4 10,6 - 10,8 PE = 6,87%, IPM = 71,22, TPT = 1,4-2,4%, Kemiskinan =8,72%

10 Ogan Ilir 5,4 - 5,7 66,8 - 68,0 1,9 - 2,9 13,4 - 13,6

11 Empat Lawang 5,0 - 5,3 64,8 - 66,0 2,8 - 3,8 11,7 - 11,9

12 PALI 6,5 - 6,8 62,2 - 63,4 5,4 - 6,4 10,3 - 10,5

13 Musi Rawas Utara 4,3 - 4,6 63,9 - 65,1 7,6 - 8,6 13,8 - 14,0

14 Palembang 6,4 - 6,7 77,6 - 78,8 5,8 - 6,8 10,3 - 10,5

15 Prabumulih 7,3 - 7,6 74,7 - 75,9 5,2 - 6,2 10,9 - 11,1

16 Pagar Alam 4,5 - 4,8 67,3 - 68,5 0,6 - 1,6 8,5 - 8,7

17 Lubuklinggau 6,2 - 6,5 74,4 - 75,6 1,7 - 2,7 12,4 - 12,6

Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten/KotaTahun 2019

25

Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Berkualitas dan Gizi Masyarakat

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak

PEMBANGUNAN MANUSIA BERKUALITAS

1

2

3

4

PRIORITAS DAERAH 1

25

PEMBANGUNAN MANUSIA BERKUALITAS

Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Penguatan Pelaksanan Jaminan dan Bantuan Sosial

Tepat sasaran

Peningkatan Kesempatan Kerja dan Produktivitas

Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Air Minum

dan Sanitasi layak Bagi Masyarakat Miskin

Peningkatan Jumlah Aset Masyarakat Miskin

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Berkualitas dan Gizi Masyarakat

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk hidup

Sehat dan Penurunan Stunting

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, KB dan Kespro

Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

Peningkatan Ketersediaan Pendidik yang berkualitas dan

Merata

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarpras Pendidikan

Peningkatan Akses Pemerataan Layanan

Pendidikan (Kejar Paket A, B, dan C)

Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan

Permukiman Layak

Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau

Penyediaan Infrastruktur Dasar Pemukiman

Peningkatan kualitas Lingkungan di Pemukiman

Prioritas Daerah

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas yang akan diturunkan dalam Program Nomenklatur dan Kegiatan OPD 26

Peningkatan Konektivitas dan TIK

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa

PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH

1 3

2

PRIORITAS DAERAH 2

Penanggulangan Bencana

27

29

PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH

Peningkatan Konektivitas dan TIK

Peningkatan Konektivitas antar Pusat Kegiatan PKW

dan Kawasan Strategis Provinsi

Peningkatan Layanan Transportasi Multi Moda

Perkotaan

Peningkatan Kondisi Jalandan Jembatan Mantap

Peningkatan Sistem Informasi dan Internet Pendukung

Ekonomi Digital

Percepatan PembangunanDaerah Tertinggal dan Desa

Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat di

Daerah Tertinggal, Transmigrasi, KPPN, DOB

Peningkatan Fasilitas Layanan Kesehatan yang Sesuai

Standar di Daerah Tertinggal, Transmigrasi, KPPN, DOB

Peningkatan Desa Dengan Elektrifikasi PLN

Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan Strategis

Provinsi di Daerah Tertinggal,T ransmigrasi,

KPPN, DOB

Penanggulangan Bencana

Kesiapsiagaan Bencana

Tanggap Darurat Bencana

Prioritas Daerah

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas yang akan diturunkan dalam Program Nomenklatur dan Kegiatan OPD

28

Peningkatan Nilai Tambah dan Produktifitas SDA Berbasis Inovasi Daerah

Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif

Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan

Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI BERBASIS GREEN GROWTH

1

2

3

4

5

PRIORITAS DAERAH 3

Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

29

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Berbasis Green Growth

Peningkatan Nilai Tambah dan Produktifitas SDA

Berbasis Inovasi Daerah

Peningkatan PengelolaanSektor ESDM

Peningkatan Hasil pertanian, perikanan dan

kehutanan

Peningkatan sarana dan prasarana pendukung nilai

tambah pertanian, perikanan dan kehutanan

Peningkatan mutu, sertifikasi dan standarisasi hasil pertanian, perikanan

dan kehutanan

Penguatan Inovasi daerah dalam menunjang

produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan

Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah

Industri Pengolahan

Peningkatan Iklim Investasiyang Kondusif dan Berdaya

Saing

Peningkatan Daya SaingIndustri Prioritas Daerah

Pengembangan KEK Tanjung Api-Api

Peningkatan Nilai TambahJasa Produktif

Pengembangan DestinasiPariwisata

Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam dan

Luar Negeri

Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan

Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil

dengan Usaha Menengah dan Besar

Percepatan PeningkatanKeahlian Tenaga Kerja

Penguatan Penyelenggaran

Pendidikan Vokasi

Peningkatan Keterampilan Wirausaha

Peningkatan Program Pemagangan TK

Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

Pencegahan Kerusakan SDA dan Lingkungan

Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup

Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan SDA

dan LH

Prioritas Daerah

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas yang akan diturunkan dalam Program Nomenklatur dan Kegiatan OPD31 30

KamtibmasPeningkatan Tata Kelola Layanan Dasar

Reformasi Birokrasi

STABILITAS KEAMANAN DAN PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI

e

1

2

3

PRIORITAS DAERAH 4

31

33

STABILITAS KEAMANAN DAN PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI

Prioritas Daerah

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas yang akan diturunkan dalam Program Nomenklatur dan Kegiatan OPD

Kamtibmas

Penanganan PenyalahgunaanNarkoba

Penanganan Konflik Sosial

Reformasi Birokrasi

Peningkatan Nilai SAKIP

Opini BPK

Pencegahan danPemberantasan Korupsi

Integrasi e-Government

Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peningkatan Kualitas danKeterbukaan Informasi

32

Arah Kebijakan Pendanaan

1. KRITERIA KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAH

No Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara

Lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota

Lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota

2. Penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara

Penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota

Penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota

3. Manfaat atau dampaknegatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara

Manfaat atau dampak negatifnyalintas Daerah kabupaten/kota

Manfaat atau dampak negatifnya hanyadalam Daerah kabupaten/kota

4. Penggunaan sumberdayanya lebih efisienapabila dilakukan olehPemerintah Pusat

Penggunaan sumber dayanya lebihefisien apabila dilakukan olehDaerah Provinsi

Penggunaan sumber dayanya lebih efisienapabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota

5. Peranannya strategis bagikepentingan nasional

33

Arah Kebijakan Pendanaan

PEMERINTAH

APBN

APBD PROVINSI SUMSEL

APBD KABUPATEN/KOTA

NON PEMERINTAH

FORUM CSR

KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU)

PEMBIAYAAN INVESTASI NON ANGGARAN PEMERINTAH (PINA)

SWASTA

Kebijakan Belanja APBD Prov. Sumsel “Money Follow Program” diprioritaskan untuk :

1. Pos Belanja Wajib dan Mengikat (Belanja Pegawai/Gaji)

2. Belanja wajib berdasar Undang-Undang (Pendidikan, Kesehatan dan Penanggulangan Kemiskinan)

3. Belanja dalam rangka pencapaian prioritas Nasional (RKP 2019), Daerah (RKPD 2019) dan prioritas lainnya (RPJMN dan

RPJMD)

4. Belanja untuk kepentingan publik, kepentingan yang tinggi dan strategis

2. Sumber Pendanaan

34

JADWAL PENYUSUNAN RKPD 2019

No Tahapan Perencanaan Tahun 2019 Jadwal Tempat

I. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

1 Persiapan Penyusunan Arah Kebijakan 2019 (Rancangan Awal RKPD 2019) Desember 2018 s.d. Februari 2018

Kantor Bappeda Prov. Sumsel

2 Arahan Gubernur Tentang Arah Kebijakan 2019 (Rancangan Awal RKPD 2019) 07 Maret 2018 Griya Agung

3 Sinergi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan Arah Kebijakan 2019 (Rancangan Awal RKPD 2019) 12 Maret 2018 Gedung Pertemuan DPRD Sumsel

4 Penyampaian Dokumen Pokir DPRD secara tertulis ke Bappeda 09 Maret s.d. Minggu 1 April 2018 (7 April 2018)

Bappeda lewat e Planning

5 Konsultasi Publik Arah Kebijakan 2019 (Rancangan Awal RKPD 2019) 13 Maret 2018 Kantor Bappeda Prov. Sumsel

6 Menghadiri Musrenbang Kabupaten Kota 14 s.d. 31 Maret 2018 Kabupaten dan Kota

7 Penyampaian Usulan Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota ke Bappeda 14 s.d. 31 Maret 2018 Bappeda lewat e Planning

8 Penyampaian Usulan Masyarakat 08 s.d. 18 Maret 2018 Bappeda lewat e Planning

Penyampaian Renja OPD dilengkapi cascading dan pra-RKA 08 s.d. 12 Maret 2018 Bappeda lewat e Planning

9 Pembahasan Renja Bilateral OPD dengan Bappeda (tahap 1). Pembahasan berdasarkan IDP yang disusun oleh Bappeda

13 s.d. 16 Maret 2018 Kantor Bappeda Prov. Sumsel

II. Penyusunan Rancangan RKPD

1Pembahasan Renja Bilateral OPD dengan Bappeda tahap 2 (penyempurnaan casding OPD dengan Bappeda)

19 s.d. 23 Maret 2018 Kantor Bappeda Prov. Sumsel

2 Forum Lintas (gabungan) OPD dan Rakortek Provinsi Sumatera Selatan 02 s.d. 05 April 2018 Kantor Bappeda Prov. Sumsel/Griya Agung

3 Rapat Pagu Indikatif OPD dengan TAPD dan Penyampaian Pagu Indikatif ke OPD 07 s.d. 09 April 2018 Kantor Bappeda dan Ruang Bina

Praja

4 Perbaikan Renja OPD 05 s.d. 11 April 2018 Bappeda lewat e Planning

5 Persiapan Musrenbang Prov

III. Musrenbang Provinsi 12 April 2018 Hotel Swarna Dwipa (tentatif)

IV. Musrenbang Nasional

IV. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Minggu 3 April 2018 Kantor Bappeda Prov. Sumsel

V. Penetapan RKPD Minggu 31 Mei 2018

VI. KUA dan PPAS Juni 2018

Terima Kasih