Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
ARAHAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SMART GOVERNANCE DI
KOTA METRO DALAM URUSAN PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG
Eva Kusumandari, 22116105
Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
Institut Teknologi Sumatera
Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi - Lampung Selatan
ABSTRAK
Perkembangan pesat dari segi infrastruktur maupun sosial-ekonomi membuat Kota Metro
menjadi prioritas tujuan urbanisasi setelah Bandar Lampung, hal tersebut didukung angka laju
pertumbuhan penduduk Kota Metro yaitu 1,56% yang merupakan angka terbesar kedua setelah
Bandar Lampung. Untuk menjadikan Kota Metro dengan kualitas hidup masyarakat yang baik,
kemudian Kota Metro merumuskan tujuan pembangunan yaitu “Metro Kota Pendidikan dan
Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif”
dengan salah satu misinya yaitu mewujudkan good governance. Penerapan Konsep smart
governance dibutuhkan untuk menjaga daya saing Kota dalam meningkatkan kualitas hidup
masyarakatnya. Dari hasil analisis yang dilakukan, saat ini penerapan konsep smart
governance di Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang masih berada pada level
tingkat kematangan ad-hoc, dengan implementasi beberapa proyek TIK untuk menyelesaikan
tujuan-tujuan tertentu saja. Untuk itu penelitian ini merumuskan arahan kebijakan yang disusun
berdasarkan kondisi eksisting dari visi dan strategi, pendanaan, pelayanan publik, ketersediaan
infrastruktur pendukung, dan literasi digital bagi Kota Metro untuk mencapai good governance
dengan konsep smart governance dalam urusan pembangunan dan tata ruang.
Kata Kunci: e-government, smart governance, smart city, TIK, urusan pembangunan dan tata
ruang
ABSTRACT
The rapid development in terms of infrastructure and socio-economy has made Kota Metro a
priority destination for urbanization after Bandar Lampung, the condition also showed by the
population growth rate of Kota Metro, that is 1.56%, which is the second largest figure after
Bandar Lampung. To make Kota Metro with a good quality of life for the community, then Kota
Metro made a development goal "Kota Metro the city of education and Family Tourism Based
on Participatory Development" with one of its missions that is to attain good governance. The
implementation of smart governance is needed to maintain the competitiveness of Kota Metro,
and to improve the quality of life of its community. Based on analysis, the implementation of
smart governance concept in development and spatial affair of Kota Metro is still at the ad-
hoc maturity level through implementation several ICT projects to accomplish certain goals.
For this reason, this study formulates policy order based on existing conditions of vision and
strategy, funding, public services, availability of supporting infrastructure, and digital literacy
for Kota Metro to attain smart governance in development and spatial affair.
Keywords: e-government, smart governance, smart city, ICT, development and spatial affair
2
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kota merupakan pusat berbagai aktivitas ekonomi, perdagangan maupun pendidikan. Di
Indonesia saat ini sekitar 59,35% penduduk tinggal di area perkotaan, diperkirakan pada tahun
2025 angka tersebut akan meningkat menjadi sebesar 67,66% dan bahkan mencapai 82% pada
tahun 2045 (Roberts, Sander, & Tiwari, 2019). Kota Metro merupakan sebuah kota yang saat
ini sedang berada dalam masa perkembangan yang sangat pesat baik dari segi infrastruktur
maupun sosial-ekonomi. Oleh karena itu Kota Metro menjadi prioritas tujuan urbanisasi setelah
Bandar Lampung. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan di Kota Metro
pemerintah dituntut untuk dapat bersifat resilien salah satunya dalam bidang tata ruang untuk
dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan.
Penggunaan teknologi dalam pengelolaan dan perencanaan kota menjadi hal yang sangat
penting dilakukan untuk menjaga performa dan daya saing kota agar dapat bertahan di era
revolusi industri 4.0 ini. Salah satu yang mulai banyak dipertimbangkan adalah pengembangan
smart governance sebagai basis keberhasilan dari smart city. Saat ini Kota Metro telah
menjalankan salah satu aspek penting dalam pengembangan smart governance yaitu sistem
pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui pengembangan inovasi sistem pelayanan dan
penyediaan ruang-ruang partisipasi perencanaan pembangunan berbasis digital. Smart
governance terbukti dapat membentuk pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta
membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
dan pengembangan kota.
Terdapat beberapa langkah dalam upaya mengembangkan smart governance, salah satunya
adalah penyusunan arahan kebijakan sebagai panduan pengambilan langkah selanjutnya yaitu
perumusan solusi yang disusun berdasarkan pemahaman tentang berbagai kesenjangan antara
keadaan tata kelola pemerintahan Kota Metro saat ini dan keadaan yang ditargetkan yaitu smart
governance.
B. Rumusan Masalah
Saat ini Kota Metro belum memiliki penelitian yang membahas mengenai arahan kebijakan
pengembangan smart governance. Maka berdasarkan hal tersebut, timbulah pertanyaan
penelitian yaitu “Bagaimana arahan kebijakan pengembangan smart governance di Kota
Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang?”
3
C. Tujuan dan Sasaran
Penelitian dilakukan dengan tujuan menentukan arahan kebijakan pengembangan smart
governance di Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang. untuk mencapai tujuan
penelitian tersebut, maka terdapat sasaran penelitian:
1. Menemukenali kebijakan dan strategi pengembangan smart governance di kota metro
dalam urusan pembangunan dan tata ruang.
2. Mengukur tingkat kematangan pelaksanaan Smart governance dalam urusan
pembangunan dan tata ruang dilihat dari kesiapan infrastruktur dan ketersediaan
sumber daya manusia pengelola pemerintahan sebagai pendukung.
3. Menyusun arahan kebijakan pengembangan smart governance di Kota Metro dalam
urusan pembangunan dan tata ruang.
D. Metodologi
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil melalui metode
wawancara dengan teknik purposive, dengan penetapan kriteria Informan sebagai narasumber
sebagai berikut:
TABEL 1 KRITERIA INFORMAN
No. Kriteria Informan
1.
Merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan lebih (Kepala dinas/kepala bidang,
tenaga ahli/teknisi) mengenai sistem tata kelola dalam masing-masing organisasi
perangkat daerah berkaitan dengan pembangunan dan tata ruang di Kota Metro.
2. Dianjurkan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan dasar terhadap Smart City. Sumber: Peneliti, 2020
Selain itu digunakan juga data sekunder yang berasal dari dokumen resmi Pemerintah Daerah
Kota Metro, dan literatur dari penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya.
Terdapat dua metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis
deskriptif yang digunakan untuk menyelesaikan analisis pada sasaran kesatu dan ketiga. Pada
sasaran kesatu, analisis deskriptif digunakan dengan cara meninjau data sekunder berupa
kebijakan dan strategi yang mendukung Kota Metro dalam pengembangan smart governance
dalam urusan pembangunan dan tata ruang. Sedangkan pada sasaran ketiga, analisis deskriptif
digunakan untuk menjelaskan dan menyimpulkan garis besar dari hasil kedua sasaran
sebelumnya secara objektif sehingga dapat menghasilkan sabuah arahan kebijakan yang
komperhensif dan dapat diimplementasikan.
4
Selanjutnya adalah metode analisis skoring yang dilakukan untuk mengetahui kondisi tingkat
kematangan menuju smart governance. Metode analisis skoring yang digunakan mengadopsi
model kematangan yang dikembangkan oleh International Data Corporation (IDC), dan
mekanismenya mengadopsi model yang dikembangkan oleh pemerintah Skotlandia yaitu dapat
diterapkan untuk situasi multisektoral. Adapun rentang skor dengan nilai 0-5 yang diberikan
pada setiap indikator mengacu pada kriteria yang disusun berdasarkan model tingkat
kematangan sebagai berikut:
TABEL 2 KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN SMART GOVERNANCE
Skor Tingkat Kematangan Tingkat kematangan Kriteria
0-8 Outsider
Tata kelola pada organisasi
perangkat daerah berkaitan dengan
pembangunan dan tata ruang belum
mengarah pada pemanfaatan TIK
dalam melaksanakan pelayanan.
8.1-16.4 Ad-Hoc
Beberapa proyek Ad-Hoc tentang
implementasi TIK, dan masih
bersifat sektoral (terbatas dalam
sebuah OPD).
16.5-24.8 Intensional
Penggunaan TIK dalam sistem
kolaborasi, serta penyelarasan
antar unit pelaku. Mulai tersedia
layanan publik berbasis TIK.
24.9-33.2 Bertujuan dan Berulang
Penggunaan TIK telah memiliki
hasil dengan layanan publik berbasis
TIK yang beroperasi secara rutin.
33.3-41.6 Dikelola Baik
Teknologi dan data, memunculkan
dampak yang membawa pengaruh
terhadap struktur tata kelola pada
keseluruhan ekosistem kota.
41.7-50 Optimal
Memiliki platform pelayanan yang
mudah diakses oleh masyarakat dan
berkelanjutan. Sumber: (The Scottish Government, 2014), dengan modifikasi peneliti (2020)
penentuan tingkat kematangan berdasarkan klasifikasi diatas, akan menjadi dasar bagi
penyusunan arahan kebijakan pengembangan smart governance di Kota Metro dalam urusan
pembangunan dan tata ruang.
5
II. TINJAUAN LITERATUR
A. Penerapan Smart Governance dalam Mendukung Good Governance
Masih banyaknya masalah terkait pelaksanaan good governance di Indonesia kemudian
membuat tata kelola terus mencari solusi untuk mewujudkan good governance salah satunya
melalui penerapan smart governance. Smart governance merupakan salah satu dimensi yang
banyak disebutkan dalam teori konsep smart city. Smart governance menjadi penting karena
pemerintahan memegang peran utama dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh
sebuah wilayah, mengambil keputusan, serta memiliki kewajiban untuk memberikan
kebutuhan pelayanan dasar bagi warga.
Smart governance atau tata kelola pemerintahan kota yang pintar adalah konsep sekaligus
praktik bagaimana mengelola manajemen dan tata kelola pemerintahan dan layanan publik
secara lebih cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan
kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Salah satu ciri smart
governance adalah pola, budaya, dan proses bisnis birokrasi internal pemerintah dan layanan
publik yang menjadi lebih ringkas, cepat, mudah, responsif dan komunikatif, serta efisien
waktu, biaya, dan usaha. Smart governance direkomendasikan menjadi dasar bagi keberhasilan
pembangunan dimensi-dimensi smart city lainnya (Susanto, 2019). Proses implementasi smart
governance membutuhkan proses yang panjang, oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang
kuat dari pemerintah untuk bisa mewujudkan konsep tersebut.
B. Good Governance dan Implikasinya terhadap Smart City
Dalam mewujudkan good governance, konsep smart city dinilai sesuai untuk dikembangkan
karena dapat membawa sebuah wilayah mewujudkan prinsip-prinsip dari good governance.
Diantaranya prinsip partisipasi dan inklusi, dimana smart city membuka banyak peluang bagi
masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan kota melalui ruang-ruang yang
telah dibentuk baik dalam bentuk digital maupun forum-forum. Selain itu prinsip akuntabilitas
juga dapat diwujudkan melalui program-program smart city, seperti pengembangan sistem
informasi yang memberikan akses bagi masyarakat untuk mengetahui data dan informasi
terkait pemerintahan maupun wilayah tempat tinggalnya. Selain itu keterlibatan masyarakat
dalam perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan melalui inovasi-inovasi teknologi
juga dapat menjadikan sebuah kota yang anti terhadap diskriminasi sehingga kebijakan
maupun pengambilan keputusan dilakukan demi kepentingan bersama.
6
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Sasaran 1: Menemukenali Kebijakan dan Strategi Pengembangan Smart
Governance di Kota Metro dalam Urusan Pembangunan Dan Tata Ruang
Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh melalui wawancara dan kajian terhadap dokumen
dari Organisasi Pemerintah Daerah Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang,
Kota Metro belum memiliki dewan smart city sebagai badan koordinasi dan evaluasi
pelaksanaan program smart city seperti yang telah dimiliki beberapa kota lain di Indonesia
yaitu Kota Bandung melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor: 130/Kep.860-
Bappeda/2014 tentang Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart city), dan Kota
Medan melalui peraturan walikota peraturan Walikota Medan No 28 tahun 2018 tentang Smart
City Kota Medan. Kota Metro juga belum memiliki framework strategi pengembangan smart
city maupun smart governance sebagai panduan untuk menuju kondisi optimal smart city,
selama ini Kota Metro menjalankan proses transfornasi menuju smart governance dengan
berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2019 tentang SPBE.
Kota Metro memiliki beberapa kebijakan yang mendukung berjalannya proses transformasi
menuju smart governance di Kota Metro yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Sistem Perencanaan Metro Membangun
(SPMM), Peraturan Walikota Metro Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem
Pengendalian Pembangunan (SPP) Online, Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Pedoman Implementasi Sistem Reputasi Layanan Publik, Peraturan Walikota Metro Nomor 27
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan
Surat Edaran Walikota Metro Nomor: 31/SE/D-15/2020 tentang Penandatanganan Perizinan
dan Non-Perizinan Secara Elektronik. Dalam proses implementasi dari kebijakan tersebut,
kendala utama yang dihadapi adalah komitmen, terutama komitmen dari organiasi pemerintah
daerah yang berkaitan dengan urusan pembangunan dan tata ruang untuk melaksanakan
kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dalam rangka mendukung pelaksanaan smart
governance. Hal tersebut berdampak kepada tidak meratanya kapasitas masing-masing
organisasi pemerintah daerah dalam menyediakan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan
kualitas pelayanan publik. Selain itu, kurangnya koordinasi antar organisasi pemerintah daerah
juga masih menjadi hambatan bagi pelaksanaan proses transformasi menuju smart governance
7
di Kota Metro. Hal tersebut menyebabkan beberapa pelayanan yang seharusnya bisa disediakan
secara terintegrasi menjadi kurang efektif dan efisien.
B. Sasaran 2: Mengukur Tingkat Kematangan Pelaksanaan Smart Governance
dalam Urusan Pembangunan Dan Tata Ruang Dilihat dari Kesiapan
Infrastruktur dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia Pengelola Pemerintahan
Sebagai Pendukung
Pengukuran tingkat kematangan dilakukan sebagai dasar penyusunan perumusan arahan
kebijakan pengembangan smart governance di Kota Metro dalam urusan pembangunan dan
tata ruang. Adapun pengukuran tingkat kematangan akan dilakukan terhadap tiga variabel yaitu
pelayanan publik, ketersediaan infrastruktur pendukung, dan literasi digital.
1. Pelayanan Publik
Pelayanan publik menjadi faktor penting dalam pelaksanaan smart governance. Pelayanan
publik dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana inovasi pemerintah dalam
memberikan pelayanan termasuk dalam hal keterbukaan data dan informasi, serta keterlibatan
masyarakat dalam perencanaan pada urusan pembangunan dan tata ruang. Sehingga pelayanan
publik dapat bersifat reaktif, proaktif, responsif, serta berjalan dengan efektif dan efisien.
Berikut adalah rata-rata hasil penilaian variabel pelayanan publik pada tiap organisasi
pemerintah daerah dalam urusan pembangunan dan tata ruang di Kota Metro yang didapatkan
dari hasil wawancara kepada organisasi pemerintah daerah terkait:
TABEL 3 HASIL PENILAIAN VARIABEL LAYANAN PUBLIK
Variabel Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Total Skor
Pelayanan
Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro 18
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro 15
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro 13
Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro 13
ATR/BPN Kota Metro 16
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro 13
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro 18
Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Metro 20
NILAI RATA-RATA SKOR 15,75
Sumber: Peneliti, 2020
8
Dapat diketahui nilai rata-rata skor yang didapatkan adalah 15,75 dari nilai total skor
maksimum variabel pelayanan publik sebesar 30. Hal tersebut menunjukan bahwa untuk
mencapai nilai maksimum Kota Metro masih membutuhkan banyak perbaikan. Pengembangan
inovasi dengan pemanfaatan TIK dalam hal pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan
informasi, ruang untuk berpartisipasi, dan penyampaian layanan publik dalam urusan
pembangunan dan tata ruang dipandang sebagai bentuk kontribusi untuk menciptakan solusi
cerdas masalah perkotaan. Apabila sistem berjalan dengan optimal maka akan banyak peluang
pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang akan membentuk keterlibatan
masyarakat dalam perkembangan sebuah kota.
2. Ketersediaan Infrastruktur Pendukung
Pada variabel ini, akan diukur tingkat kematangan ketersediaan infrastruktur sebagai fasiliitas
penunjang pelaksanaan TIK untuk mendukung pengembangan konsep smart governance.
Ketersediaan infrastruktur akan membahas fasilitas jaringan internet yang ada di masing-
masing organisasi pemerintah daerah, hal tersebut perlu dibahas karena adanya jaringan
internet yang memadai adalah hal dasar yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan penggunaan
pelayanan pemerintah yang berbasis elektronik. Selain itu dibahas juga ketersediaan jaringan
internet untuk publik, penyediaan fasilitas jaringan internet untuk publik akan merangsang
penggunaan TIK pada masyarakat, termasuk dalam berpartisipasi dalam pembangunan dan
mengakses layanan yang diberikan oleh pemerintah. berikut adalah hasil rata-rata skor variabel
infrastruktur penunjang:
TABEL 4 HASIL PENILAIAN VARIABEL INFRASTRUKTUR PENUNJANG
Variabel Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Total Skor
Ketersediaan
Infrastruktur
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro 8
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro 8
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro 4
Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro 4
ATR/BPN Kota Metro 2
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro 4
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro 4
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Metro 8
9
Variabel Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Total Skor
NILAI RATA-RATA SKOR 5,25
Sumber: Peneliti, 2020
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel ketersediaan infrastruktur pendukung
mendapatkan skor sebesar 5,2 dari nilai skor maksimal yaitu 10. Adapun beberapa kendala
yang masih dirasakan oleh organisasi pemerintah daerah terkait jaringan internet sebagai
infrastruktur pendukung yaitu, konektivitas terintegrasi yang disediakan oleh Diskominfo Kota
Metro kurang stabil sehingga masing-masing dinas organisasi pemerintah daerah harus tetap
memiliki jaringan internetnya sendiri untuk berjaga-jaga apabila jaringan internet yang berasal
dari Diskominfo mengalami kendala. Hal tersebut tentu saja mengurangi efisiensi dan tujuan
awal dari disediakannya fasilitas jaringan internet yang terintegrasi, seperti penghematan
anggaran penyediaan jaringan internet pada masing-masing organisasi pemerintah daerah.
Selain itu, pada fasilitas internet bagi publik juga masih terdapat beberapa kendala umum yaitu,
kurangnya pemeliharaan fasilitas tersebut, dan banyak masyarakat yang tidak mengetahui
tersedianya fasilitas tersebut.
3. Literasi Digital
Literasi digital akan menjelaskan tantang kapasitas suber daya manusia pada organisasi
pemerintah daerah dalam urusan pembangunan dan tata ruang di Kota Metro dalam proses
pengembangan konsep smart governance. Kapasitas dilihat dari kondisi sumber daya manusia
yang dapat mengoperasikan sistem digital dan ketersediaan pelatihan terkait peningkatan
kapasitas dalam pengoperasian sistem. Literasi digital merupakan hal yang menjadi pendukung
bagi sebuah kota untuk mengembangkan konsep smart governance. Berdasarkan penjelasan
diatas, berikut adalah hasil rata-rata skor variabel literasi digital:
TABEL 5 HASIL PENILAIAN VARIABEL LITERASI DIGITAL
Variabel Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Total Skor
Literasi Digital
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro 4
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro 3
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro 2
Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro 3
ATR/BPN Kota Metro 6
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro 1
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro 5
10
Variabel Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Total Skor
Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Metro 5
NILAI RATA-RATA SKOR 3,625
Sumber: Peneliti, 2020
dari tabel diatas diketahui bahwa variabel literasi digital mendapatkan nilai skor rata-rata 3,6
dari total skor maksimal sebesar 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi literasi digital
Kota Metro masih sangat terbatas. Padahal ketersediaan sumber daya manusia dan pelatihan
yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia merupakan hal penting yang dapat
menjadi katalis bagi Kota Metro untuk bertransformasi kearah smart governance.
Berdasarkan hasil dari ketiga variabel yang digunakan, maka diambil rata-rata tingkat
kematangan dari smart governance di Kota Metro sebagai berikut:
TABEL 6 REKAP TOTAL SKOR MASING-MASING VARIABEL
Nama Variabel Total Skor
Pelayanan Publik 15,75
Ketersediaan Infrastruktur Pendukung 5,25
Literasi Digital 3,625
NILAI RATA-RATA TINGKAT KEMATANGAN 8,2
Sumber: Peneliti, 2020
dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam menuju smart governance, saat ini tata kelola
pemerintahan Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang masih berada dalam
tingkat kematangan level ad-hoc dengan rata-rata total skor keseluruhan yaitu 8,2. Berikut
adalah tabel pembagian interval kelas dengan masing-masing tingkat kematangan pelaksanaan
smart governance di Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang:
TABEL 7 TINGKAT KEMATANGAN SMART GOVERNANCE DALAM URUSAN
PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG KOTA METRO
SKOR Tingkat kematangan Keterangan
0-8 Outsider
Tata kelola pada organisasi perangkat daerah
berkaitan dengan pembangunan dan tata ruang belum
mengarah pada pemanfaatan TIK dalam
melaksanakan pelayanan.
8.1-16.4 Ad-Hoc
Beberapa proyek Ad-Hoc tentang implementasi
TIK, dan masih bersifat sektoral (terbatas dalam
sebuah OPD).
11
SKOR Tingkat kematangan Keterangan
16.5-24.8 Intensional
Penggunaan TIK dalam sistem kolaborasi, serta
penyelarasan antar unit pelaku. Mulai tersedia layanan
publik berbasis TIK.
24.9-33.2 Bertujuan dan Berulang Penggunaan TIK telah memiliki hasil dengan layanan
publik berbasis TIK yang beroperasi secara rutin.
33.3-41.6 Dikelola Baik
Teknologi dan data, memunculkan dampak yang
membawa pengaruh terhadap struktur tata kelola pada
keseluruhan ekosistem kota.
41.7-50 Optimal Memiliki platform pelayanan yang mudah diakses
oleh masyarakat dan berkelanjutan.
Sumber: Peneliti, 2020
tingkat kematangan pada level ad-hoc memiliki arti bahwa sebagian pelayanan pemerintahan
masih bersifat konvensional dengan beberapa proyek implementasi TIK yang dikembangkan
untuk menyelesaikan satu tujuan saja sehingga pengelolaannya sebagian besar masih bersifat
sektoral. Hasil tersebut sesuai dengan penjelasan dari masing-masing variabel diatas. Tujuan
dari tahapan ad-hoc adalah untuk menunjukkan kegunaan TIK secara langsung dalam
penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.
Jika digambarkan dalam diagram radar berikut adalah gambaran kondisi saat ini masing-
masing variabel untuk mencapai kondisi optimal:
12
Sumber: Peneliti, 2020
GAMBAR 1 DIAGRAM RADAR TINGKAT KEMATANGAN PELAKSANAAN SMART
GOVERNANCE DALAM URUSAN PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG DI KOTA
METRO
Berdasarkan gambar diagram radar diatas diketahui bahwa pelayanan publik merupakan
variabel yang ada dalam kondisi paling baik dalam proses menuju smart governance. Hal
tersebut dapat dilihat dari sudah tersedianya inovasi pelayanan, dan sistem informasi berbasis
elektronik yang terintegrasi pada sebagian besar organisasi pemerintah daerah. Sedangkan
literasi digital berada dalam kondisi paling terbelakang dalam proses menuju smart
governance. Hal tersebut dapat dilsimpulkan dari ketersediaan sumber daya manusia
penggerak TIK yang masih sangat terbatas pada masing-masing organisasi pemerintah daerah
dan pelatihan yang belum berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut.
Diagram radar menggambarkan bahwa masih terdapat celah antara kondisi optimal dengan
kondisi saat ini di Kota Metro. Jika dibandingkan kota-kota lain yang telah
mengimplementasikan dimensi smart city. Dalam dimensi smart governance, secara umum
Kota Metro masih membutuhkan beberapa perbaikan terutama dalam hal digitalisasi data.
Seperti smart city Jakarta yang memberikan edukasi terkait prosedur dan mekanisme kepada
stakeholder untuk mengintegrasikan datanya ke portal dataset yang diperbarui secara berkala
dan dilengkapi dengan visualisasi serta infografis sehingga mudah dipahamai, sedangkan dari
hasil wawancara pada organisasi pemerintah daerah dalam urusan pembangunan dan tata ruang
ketersediaan dan pengelolaan data di Kota Metro yang masih buruk seringkali menghambat
proses pembuatan kebijakan yang ideal dan tepat sasaran (Lihat kode: B-08, D-03, D-10). Oleh
30
1010
15,75
5,253,625
Pelayanan Publik
KetersediaanInfrastrukturpendukung
Literasi Digital
Kondisi Optimal
Kondisi Saat Ini
13
karena itu diperlukan arahan kebijakan pengembangan smart governance dalam pembangunan
dan tata ruang di Kota Metro yang akan dibahas pada sasaran selanjutnya.
C. Menyusun Arahan Kebijakan Pengembangan Smart Governance di Kota Metro
dalam Urusan Pembangunan dan Tata Ruang
Arahan Kebijakan merupakan rangkaian petunjuk untuk menjadi pedoman dasar dalam
mencapai sesuatu. Dalam penelitian ini arahan kebijakan diperlukan untuk mencapai tata kelola
pemerintahan secara smart governance dalam urusan pembangunan dan tata ruang di Kota
Metro. Arahan kebijakan disusun berdasarkan hasil analisis sasaran pertama dan kedua yang
telah dibahas pada bab sebelumnya. Berikut adalah arahan kebijakan pengembangan smart
governance di Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang:
TABEL 8 ARAHAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SMART GOVERNANCE DI KOTA
METRO DALAM URUSAN PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG
Variabel Arahan Kebijakan
Visi dan Strategi
1. Pembentukan dewan smart city Kota Metro
2. Penyusunan Masterplan Smart City
3. Penyusunan rencana pembangunan dan tata ruang berwawasan
lingkungan
4. Merumuskan tujuan pembangunan dan strategi dengan perspektif smart
city
5. Merintis koordinasi antar unit kerja
6. Implementasi pengukuran kinerja dan proses monitoring secara
konsisten untuk menjadi kota yang mampu belajar dan beradaptasi
Pendanaan
1. Penjaminan ketersediaan anggaran program pendukung smart
governance dalam rencana strategis dan aspek berkelanjutan
2. Public-Private Partnership
Layanan Publik
1. Optimalisasi pelayanan E-musrembang Kota Metro
2. Mensinergikan sistem antar organisasi pemerintah daerah
3. Dorongan dan insentif bagi masyarakat untuk menggunakan pelayanan
berbasis online
4. Pengelolaan sistem open data
5. Penerapan internet of things
Infrastruktur Penunjang 1. Penerapan Konsep smart office
2. Pemeliharaan fasilitas internet publik
Literasi digital 1. Jaminan ketersediaan SDM di bidang TIK
14
Variabel Arahan Kebijakan
2. Pengembangan budaya dan SDM berorientasi terhadap inovasi
Sumber: Peneliti, 2020
IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa saat ini Kota Metro terutama
pada Diskominfo sebagai leading sector bidang teknis pelaksanaan smart governance dan
organisasi pemerintah daerah dalam urusan pembangunan dan tata ruang belum mencapai
tingkat kematangan optimal atau belum memiliki status sebagai kota dengan smart governance.
Berdasarkan hasil analisis, Kota Metro telah memasukkan kaidah-kaidah smart city termasuk
salah satu dimensinya yaitu smart governance secara impilist dalam tujuan pembangunan
daerahnya. Hal tersebut juga didukung oleh peraturan daerah dan walikota Kota Metro untuk
mewujudkan smart governance yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Sistem Perencanaan Metro Membangun
(SPMM), Peraturan Walikota Metro Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem
Pengendalian Pembangunan (SPP) Online, Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Pedoman Implementasi Sistem Reputasi Layanan Publik, Peraturan Walikota Metro Nomor 27
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan
Surat Edaran Walikota Metro Nomor: 31/SE/D-15/2020 tentang Penandatanganan Perizinan
dan Non-Perizinan Secara Elektronik. Akan tetapi, masih terdapat kendala yang menyebabkan
proses transformasi belum berjalan dengan maksimal, yaitu kurangnya koordinasi antar
organisasi pemerintah daerah dan komitmen organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan
arahan atau peraturan yang mendukung proses transformasi menuju smart governance. Hal
tersebut antara lain terjadi karena saat ini Kota Metro belum memiliki framework strategy
pelaksanaan smart city atau masterplan smart city dan badan koordinasi smart city atau seperti
yang dimiliki oleh daerah lain di Indonesia yang menerapkan konsep yang sama yaitu dewan
smart city.
Selain dari sisi kebijakan dan strategi, dalam pelaksanaan pelayanan publik, ketersediaan
infrastruktur penunjang, dan literasi digital di Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata
ruang masih berada pada level ad-hoc. Hal tersebut diperoleh dari nilai rata-rata skor ketiga
15
variabel yaitu sebesar 8,2. Level ad-hoc mengindikasikan bahwa sebagian pelayanan
pemerintahan masih bersifat konvensional dengan beberapa proyek implementasi TIK yang
dikembangkan untuk menyelesaikan satu tujuan saja sehingga pengelolaannya sebagian besar
masih bersifat sektoral. Untuk itu disusunlah arahan kebijakan pengembangan smart
governance bagi Kota Metro dalam urusan pembangunan dan tata ruang seperti yang telah
dijelaskan pada hasil pembahasan analisis ketiga.
B. Rekomendasi
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan rangkaian rekomendasi yang dibagi
menjadi rekomendasi bagi pemerintah dan rekomendasi bagi masyarakat. Pemerintah memiliki
peran yang sangat penting dalam menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang dapat
dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari
pemangku kepentingan untuk menjalankan arahan-arahan yang mendukung berjalannya proses
pengembangan konsep smart governance. Komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui
pengembangan inovasi berbasis digital pada pelayanan pemerintahan dan penyediaan ruang-
ruang digital bagi publik untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan tata ruang.
Adapun rekomendasi bagi masyarakat Untuk turut mendukung keberhasilan dari proses
transformasi menuju smart governance. Diharapkan masyarakat dapat aktif berkontribusi
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi yang terkait dengan pembangunan
dan tata ruang di Kota metro melalui pembentukan forum-forum pendukung smart city maupun
ruang dan kesempatan partisipasi publik lain yang telah disediakan. Masyarakat juga dapat
menunjukkan dukungannya dengan cara memanfaatkan fasilitas digital yang telah dibuat oleh
pemerintah yang dalam konteks penelitian ini adalah pemerintah dalam urusan pembangunan
dan tata ruang di Kota Metro.
16
DAFTAR PUSTAKA
Agere, S. (2009). Promoting Good Governance: Principles, Practices, and Perspective.
London, UK: Commonwealth Secretariat.
Annisah. (2017). Usulan Perencanaan Smart City: Smart Governance Pemerintah Daerah
Kabupaten Muko-Muko. Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi, Vol. 8. Hal.
59-80.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Metro
Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis
Sistem Perencanaan Metro Membangun (SPMM)
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro tahun 2019-2021
Peraturan Walikota Metro Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengendalian
Pembangunan (SPP) online
Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Sistem
Reputasi Layanan Publik
Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizininan dan Non Perizinan Berbasis Elektroring di Lingkungan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
The Scottish Government, S. C. (2014). Smart Cities Maturity Model And Self Assessment
Tool. Scotlandia: The Scottish Government.
UGM, T. P. (2016). Roadmap Kota Jogjakarta Menuju Smart City. Perencanaan
Pembangunan Regional, 1-27.