ARAHAN DAN KEBIJAKANARAHAN DAN KEBIJAKANPENGEMBANGAN PERMUKIMANPENGEMBANGAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMANDIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMANDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Di sampaikan pada acara :Mid-Term Rev iew Keg iatan Tahun 2014 &

Penyusunan RKA-KL Tahun 2015

Hote l Amaroossa , 1 Sept 2014

Oleh : Direktur Pengembangan Permukiman

Arah Kebijakan Pengembangan Permukiman

Rencana Kegiatan Tahun 2015

Review Pelaksanaan Kegiatan TA. 2014

Catatan Penutup

1

2

3

OUTLINE

Arah Kebijakan Pengembangan Permukiman

Rencana Kegiatan Tahun 2015

Review Pelaksanaan Kegiatan TA. 2014

Catatan Penutup

2

3

4

1. Ketersediaan infrastruktur sesuai dengan tata ruang

2. Berkembangnya jaringan transportasi3. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien4. Mulai memanfaatkan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik5. Terwujudnya konservasi sumber daya air dan terpenuhinya penyediaan air

minum untuk kebutuhan dasar pengembangan infrastruktur perdesaan6. Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang7. Terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh

Arahan Kebijakan RPJMN IIITahun 2015 – 2019

1. Ketersediaan infrastruktur sesuai dengan tata ruang

2. Berkembangnya jaringan transportasi3. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien4. Mulai memanfaatkan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik5. Terwujudnya konservasi sumber daya air dan terpenuhinya penyediaan air

minum untuk kebutuhan dasar pengembangan infrastruktur perdesaan6. Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang7. Terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh

3

Amanat PenataanRuang/Spasial:- UU No. 26 Tahun 2007

tentang PenataanRuang

- RTRW Nasional/KSN- RTR Pulau- RTRW Provinsi/

Kota/Kabupaten

Amanat Pembangunan Bidang PU / CK:- UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman- UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun- UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung- UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Persampahan- UU No.7/2004 tetang SDA- PP No. 16/2005 tentang Pengembangan SPAM- PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis- PP36/2005 tentang Peraturan Pelaksana UU

Bangunan Gedung- Standar Pelayanan Minimal Bidang PU dan Penataan

Ruang- RPI2JM

Amanat PembangunanNasional:- RPJPN 2005-2025- RPJMN- UU/PP (UU 32/2004,

PP 38/2007, dll.)- MP3EI- MP3KI- KEK

Amanat Internasional:- Agenda Habitat- RIO + 20- MDGs- SDG

Arahan Kebijakan Bidang Permukiman

4

Rencana dan Pelaksanaan PembangunanBidang Permukiman

Isu-isu Strategis

Capaian EksistingPembangunan

Bidang Permukiman

Permasalahan danPotensi Daerah

(termasuk luas dansebaran kawasan

kumuh

Amanat Pembangunan Bidang PU / CK:- UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman- UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun- UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung- UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Persampahan- UU No.7/2004 tetang SDA- PP No. 16/2005 tentang Pengembangan SPAM- PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis- PP36/2005 tentang Peraturan Pelaksana UU

Bangunan Gedung- Standar Pelayanan Minimal Bidang PU dan Penataan

Ruang- RPI2JM

Dukungan Stakeholder- Daerah (Prov/Kota/Kab)- Dunia Usaha- Masyarakat- PHLN

Permukiman yangLayak Huni danBerkelanjutan

Permukiman yangLayak Huni danBerkelanjutan

KawasanPermukiman

Perkotaan

PERENCANAANLINGKUNGANHUNIANPERKOTAAN

SUMBER PEMBIAYAAN

APBN

APBD

TAHAPAN

Konsep Penyelenggaraan Permukiman

KawasanPermukiman

Perkotaan

KawasanPermukiman

Perdesaan

KONSEPPENYELENGGARAAN

KAWASANPERMUKIMAN

Amanah UU. No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

PEMBANGUNAN

PEMANFAATAN

PENGENDALIAN

LINGKUNGANHUNIANPERDESAAN

APBD

CSR/ SWASTA

MASYARAKAT

PHLN

Lainnya

5

“Semangat menuju permukiman“Semangat menuju permukiman 100100--00--100100””

6

Direktorat Jenderal Cipta Karya membukaakses terhadap program-program kreatif

dan inovatif yang dikreasikan oleh: Pemerintah Daerah,Komunitas,

Kelompok Masyarakat, dllProgram-program yang dapat menstimulanpeningkatan kualitas permukiman kumuhmelalui pengembangan infrastruktur CiptaKarya, baik skala komunitas maupun skala

kawasan

Menjaring Program Kreatifdalam Penanganan Permukiman Kumuh

Direktorat Jenderal Cipta Karya membukaakses terhadap program-program kreatif

dan inovatif yang dikreasikan oleh: Pemerintah Daerah,Komunitas,

Kelompok Masyarakat, dllProgram-program yang dapat menstimulanpeningkatan kualitas permukiman kumuhmelalui pengembangan infrastruktur CiptaKarya, baik skala komunitas maupun skala

kawasan

7

Permukiman Kumuh adalah permukimanyang tidak layak huni karenaketidakteraturan bangunan, tingkatkepadatan bangunan yang tinggi, dankualitas bangunan serta sarana danprasarana yang tidak memenuhi syarat(UU No 1/2011)

Pemutakhiran Lokasi Permukiman Kumuh

Permukiman Kumuh adalah permukimanyang tidak layak huni karenaketidakteraturan bangunan, tingkatkepadatan bangunan yang tinggi, dankualitas bangunan serta sarana danprasarana yang tidak memenuhi syarat(UU No 1/2011)

8

Hasil Identifikasi Lokasi Permukiman Kumuh(Status: 29 Agts 2014)

Total Pemutakhiran DataPermukiman Kumuh

415 Kab/Kota3.201 Kawasan34.473 Ha

SK Kawasan Kumuh 2014 30 Kab/Kota

(KriteriaPermukiman

KumuhberdasarkanUU No 1/2011)

POLAPENANGANAN

KUMUH

Pengawasan dan Pengendalian

Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemerikasaan sesuai denganperaturan perundang-undangan

Pemberdayaan MasyarakatPelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi

PemugaranPerbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni

PeremajaanMewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamananmasyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagimasyarakat

Pemukiman kembaliPemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuaidengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagibarang ataupun manusia (co: penyediaan rusunawa) 9

Rincian Satker Pusat & Provinsi Satker Kab/Kota (BLM)

Pagu Rp. 2.67 Trilyun Rp. 593.5 Miliar

Rupiah Murni Rp. 2.48 Trilyun Rp. 146 Milliar

Total Pagu: 3.2 Trilyun

Progres Capaian Pelaksaan Kegiatan Tahun 2014Status: 29 Agts 2014, Pukul: 16:00

Rupiah Murni Rp. 2.48 Trilyun Rp. 146 Milliar

PLN Rp. 192 Milliar Rp. 447.5 Milliar

Progres Fisik 42.40 % 0 %

Progres KeuanganRp. 1.06 Trilyun

(40%)Rp. 0

10

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2014STATUS: 29 AGUSTUS; PUKUL 16:00 WIB

Satker Pusat

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2014STATUS: 29 AGUSTUS; PUKUL 16:00 WIB

Satker Wilayah 1

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2014STATUS: 29 AGUSTUS 2014; PUKUL 16:00 WIB

Satker Wilayah 2

Keterpaduan PenangananKawasan Permukiman Kumuh TA 2014

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 14

Penanganan Kumuh yangSesuai Dengan KSNKeterpaduan dan

Pemutakhiran DataPermukiman Kumuh

Usulan Struktur Kegiatan Pengembangan PermukimanTahun 2015-2019

2. Peraturan Pengembangan Permukimana. Rancangan Undang-Undang dan/atau Rancangan Peraturan

Pemerintahb. Penyusunan Standar, Pedoman, dan Kriteria (SPK)

2. Peraturan Pengembangan Permukimana. Rancangan Undang-Undang dan/atau Rancangan Peraturan

Pemerintahb. Penyusunan Standar, Pedoman, dan Kriteria (SPK)

Penyusunan NSPKNasionalPenyusunan NSPKNasionalNon Fisik :

Pengaturan,Pembinaan, dan

Pengawasan

OUTPUT/SUBOUTPUT

3. Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukimana. Pendampingan Penyusunan Produk Pengaturan tentang Kawasan

Permukiman Kumuhb. Pendampingan Penyusunan Rencana Kawasan Permukimanc. Fasilitasi Penguatan kelembagan Pengembangan Permukimand. Pengawasan Pengembangan Permukiman

3. Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukimana. Pendampingan Penyusunan Produk Pengaturan tentang Kawasan

Permukiman Kumuhb. Pendampingan Penyusunan Rencana Kawasan Permukimanc. Fasilitasi Penguatan kelembagan Pengembangan Permukimand. Pengawasan Pengembangan Permukiman

PerencanaanPembangunan,Pemanfaatan danPengelolaanInfrastruktur Daerah

PerencanaanPembangunan,Pemanfaatan danPengelolaanInfrastruktur Daerah

NSPKNSPK

SATUAN

LaporanLaporan

1. Layanan Perkantoran1. Layanan Perkantoran BulanBulanPendukung KegiatanPendukung Kegiatan

Pembangunan danPengembanganKawasan PermukimanPerkotaan

Pembangunan danPengembanganKawasan PermukimanPerkotaan

Fisik :Pembangunan

danPengembangan di

KawasanPerkotaan;

Perdesaan; danKws Khusus

5. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan PermukimanPerdesaan

a. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan PermukimanPerdesaan Potensial

b. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan PermukimanPerdesaan Berbasis Komunitas/Masyarakat

PengembanganPermukiman

Pembangunan danPengembanganKawasan PermukimanPerdesaan

Pembangunan danPengembanganKawasan PermukimanPerdesaan

3. Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukimana. Pendampingan Penyusunan Produk Pengaturan tentang Kawasan

Permukiman Kumuhb. Pendampingan Penyusunan Rencana Kawasan Permukimanc. Fasilitasi Penguatan kelembagan Pengembangan Permukimand. Pengawasan Pengembangan Permukiman

3. Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukimana. Pendampingan Penyusunan Produk Pengaturan tentang Kawasan

Permukiman Kumuhb. Pendampingan Penyusunan Rencana Kawasan Permukimanc. Fasilitasi Penguatan kelembagan Pengembangan Permukimand. Pengawasan Pengembangan Permukiman

PerencanaanPembangunan,Pemanfaatan danPengelolaanInfrastruktur Daerah

PerencanaanPembangunan,Pemanfaatan danPengelolaanInfrastruktur Daerah

Hektar

Laporan

4. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan PermukimanPerkotaan

a. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuhb. Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh

Pembangunan danPengembanganKawasan PermukimanKhusus

Pembangunan danPengembanganKawasan PermukimanKhusus

6. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan PermukimanKhusus

a. Penyediaan infrastruktur kawasan rawan bencanab. Penyediaan infrastruktur kawasan perbatasan/pulau

terluar/terpencil

Hektar

Hektar

15

Keterpaduan PenangananKawasan Permukiman Kumuh TA 2015

(Hasil Konreg)

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 16

Penanganan Kumuh yangSesuai Dengan KSNKeterpaduan dan

Pemutakhiran DataPermukiman Kumuh

NoNo ProvinsiProvinsiPrioritasPrioritas 11 Delivery ProgramDelivery Program

KumuhKumuh PrioritasPrioritas 22 Delivery ProgramDelivery ProgramKumuhKumuh

Kabupaten/ KotaKabupaten/ Kota NamaNama KawasanKawasan KlasterKlaster LuasLuas((Ha)Ha) Kabupaten/ KotaKabupaten/ Kota NamaNama KawasanKawasan KlasterKlaster LuasLuas ((Ha)Ha)

1 NAD Kota Sabang Cot Ba'u A 10,30 Kota Langsa Gp. Telaga Tujuh A 5,04

2 Sumatera Utara Kota Medan Medan Belawan A Kota Tanjung Balai Bunga Tanjung B 6,53

3 Sumatera Barat Kota Padang Kawasan Jati, Kec. Padang Timur A 2,10 Kab. Agam Padang Lua A 23,80

4 Riau Kota Pekanbaru Kec. Lima Puluh, Kec. Rumbai Pesisir,Senapelan A 46,58 Kab. Indragiri Hulu Rengat & Pasir Penyu C 46,17

5 Kepulauan Riau Kab. Bintan Kampung Keke & Belakang Pasar A 20,72 Kab. Natuna Bunguran Timur B 60,00

6 Jambi Kab. Batanghari Kec. Muara Bulian A 7,80 Kab. Kerinci Batang Sangir A 21,39SumateraSelatan

Mesat Seni, Mesat Jaya, & Muara Enim(Kec. Lubuk Linggau Timur)

LOKASI KETERPADUAN PERMUKIMAN KUMUH (wilayah 1)Status: 29 Agts 2014

7 SumateraSelatan Kota Palembang Ilir Timur 1, 2 dan Ilir Barat 2 A 104,28 Kota Lubuk Linggau Mesat Seni, Mesat Jaya, & Muara Enim

(Kec. Lubuk Linggau Timur) B 12,38

8 Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang Kel. Samabung Lama Kec. Bukit Intan &Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam A 28,71 Kab. Bangka Barat Muntok B 12,33

9 Bengkulu Kota Bengkulu Rawa Makmur A 7,84 Kab. Rejang Lebong Curup A 8,09

10 Lampung Kab. Lampung Timur Labuhan Maringgai A 82,45 Kab. Pringsewu Pringsewu & Pegelaran A 35,60

11 Jawa Barat Kota Bogor Kawasan Mulyaharja A 15,21 Kota Cirebon Lemah Wungkuk A 33,61

12 Banten Kab. Pandeglang Kawasan Labuan A 19,28 Kab. Serang Ciruas A 4,5613 Jawa Tengah Kota Semarang Semarang Utara A 66,21 Kab. Grobogan Purwodadi A 17,30

14 DI Yogyakarta Kota Yogyakarta Pringgokusuman, Pakuncen, Tegalrejo,Notoprajan, & Ngampilan A 17,36 Kab. Sleman Sinduadi, Gedongan A 12,75

15 Jawa Timur Kota Malang Blimbing A 97,49 Kota Pasuruan Kel. Panggung Rejo, Ngemplak Rejo, &Trajeng A 30,66

TOTAL 526,33 330,21

NoNo ProvinsiProvinsiPrioritasPrioritas 11 Delivery ProgramDelivery Program KumuhKumuh PrioritasPrioritas 22 Delivery programDelivery program KumuhKumuh

Kabupaten/ KotaKabupaten/ Kota NamaNama KawasanKawasan KlasterKlaster LuasLuas ((Ha)Ha) Kabupaten/ KotaKabupaten/ Kota NamaNama KawasanKawasan KlasterKlaster LuasLuas ((Ha)Ha)

16 Bali Kab. Tabanan Kediri A Kab. Bangli Sukawati B

17 Nusa Tenggara Barat Kota Bima Tolodara A 23,80 Kab. Lombok Tengah Bantaran Sungai Jangkok A 11,70

18 Nusa TenggaraTimur Kab. Belu Atambua A 11,30 Kota Kupang Oesapa 12,60

19 Kalimantan Barat Kota Pontianak Kel. Benua Melayu Laut A 12,90 Kota. Singkawang Roban A 11,50

20 Kalimantan Tengah Kab. Sukamara Kota Lama A Kota Palangkaraya Kawasan Jalan Mendawai - 10,10

21 Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Belitung dan Kuin A 11,50 Kab. Kotabaru Kws. Dirgahayu Rampa A 24,60

22 Kalimantan Timur Kota Balikpapan Muara Rapak A 16,60 Kota Samarinda Sei Kapih A

LOKASI KETERPADUAN PERMUKIMAN KUMUH (wilayah 2)Status: 29 Agts 2014

22 Kalimantan Timur Kota Balikpapan Muara Rapak A 16,60 Kota Samarinda Sei Kapih A

23 Sulawesi Utara Kota Manado Kawasan Tuminting − 18,30 Kota Bitung Kawasan Girian A 18,40

24 Gorontalo Kota Gorontalo Siendeng A 20,00 Kab. Pohuwatu Kawasan Pohuwatu A

25 Sulawesi Tengah Kota Palu Tondo A 11,50 Kab. Parigi Mountong Kawasan Parigi A 13,00

26 Sulawesi Selatan Kota Makassar PattingaloangCambaya − 16,10 Kab. Barru Kawasan Garongkong Limpo Majang A 13,60

27 Sulawesi Barat Kab. Mamuju Binanga A 13,01 Kab. Majene Kawasan Banggae B 12,72

28 Sulawesi Tenggara Kab Kolaka Lamokato A 11,80 Kab. Wakatobi Pongo A 19,33

29 Maluku Kota Ambon Benteng A 12,10 Kota Tual Laimu A

30 Maluku Utara Kota Ternate Mangga dua A 12,20 Kab. HalmaheraTengah Fidi Jaya A 21,32

31 Papua Kota. Jayapura Imbi - 24,08 Kab.Merauke Karang Indah B 11,36

32 Papua Barat Kab. Manokwari Anggrem Borobudur A 15,63 Kab. Sorong Aimas BTOTAL 230,82 180,23

Terjadi penghematan anggaran, sehingga ada beberapa paket kegiatan mengalamiaddendum pekerjaan kurang yang mengakibatkan tidak tercapainya target output danoutcome sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK)

Pembangunan Rusunawa tahun 2014 dilaksanakan secara multiyears tahun 2014/2015

Pelaksanaan PPIP Tahun 2014 dilaksanakan melalui kegiatan tahap 1 sebesar Rp.100juta/desa, dan pelaksanaan tahap 2-3 akan dilaksanakan tahun 2015 sebesar Rp.150juta/desa

Rekapitulasi hasil pemutakhiran data permukiman kumuh status 29 Agustus 2014 sebanyak3.201 kawasan seluas 34.473 Ha. Sedangkan hanya 30 Kab/Kota yang telah menerbitkanSK Bupati/Walikota mengenai Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh

Lokasi Keterpaduan Bidang Cipta Karya Tahun 2015 berdasarkan Penetapan LokasiPermukiman Kumuh sebanyak 64 Kab/Kota

Usulan kegiatan tahun 2015 harus sesuai dengan kebijakan teknis dan readiness criteriayang ditetapkan

Kelengkapan dokumen pendukung untuk tiap usulan kegiatan harus segera diselesaikansebagai bahan penelaahan RKA-KL Ditjen Cipta Karya

CATATAN PENUTUP

Terjadi penghematan anggaran, sehingga ada beberapa paket kegiatan mengalamiaddendum pekerjaan kurang yang mengakibatkan tidak tercapainya target output danoutcome sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK)

Pembangunan Rusunawa tahun 2014 dilaksanakan secara multiyears tahun 2014/2015

Pelaksanaan PPIP Tahun 2014 dilaksanakan melalui kegiatan tahap 1 sebesar Rp.100juta/desa, dan pelaksanaan tahap 2-3 akan dilaksanakan tahun 2015 sebesar Rp.150juta/desa

Rekapitulasi hasil pemutakhiran data permukiman kumuh status 29 Agustus 2014 sebanyak3.201 kawasan seluas 34.473 Ha. Sedangkan hanya 30 Kab/Kota yang telah menerbitkanSK Bupati/Walikota mengenai Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh

Lokasi Keterpaduan Bidang Cipta Karya Tahun 2015 berdasarkan Penetapan LokasiPermukiman Kumuh sebanyak 64 Kab/Kota

Usulan kegiatan tahun 2015 harus sesuai dengan kebijakan teknis dan readiness criteriayang ditetapkan

Kelengkapan dokumen pendukung untuk tiap usulan kegiatan harus segera diselesaikansebagai bahan penelaahan RKA-KL Ditjen Cipta Karya

19

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

20