Evaluasi Kinerja dan Arahan Program Infrastruktur Permukiman

EVALUASI KINERJA DAN ARAHAN PROGRAM

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Oleh: Ir. Imam S. Ernawi, MCM, MSc Direktur Jenderal Cipta Karya

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Disampaikan pada Konsultasi Regional Tahun 2013 Tahap Pertama Jakarta, 27 Februari 2013

Kerangka Penyajian

1. Pendahuluan

a. Perkembangan Renstra DJCK Tahun 2010 – 2014

b. Pencapaian Output dan Pendanaan Renstra 2010-2012

c. Alokasi Dana Bidang Cipta Karya 2013 dan Perkiraan Pendanaan TA 2014

d. Capaian dan Target MDGs

2. Keterpaduan Pembangunan Bidang Cipta Karya TA 2013

a. Pengamatan terhadap Keterpaduan Bidang Cipta Karya

b. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan TA 2013

3. Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya TA 2014

a. Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya

b. Kriteria Rencana dan Program Bidang Cipta Karya 2014

c. Prioritas Kabupaten/Kota Strategis Nasional

d. Prioritas Kabupaten/Kota Pemenuhan SPM

e. Arahan Pembangunan Bidang Cipta Karya untuk Skala Kabupaten/Kota Tahun 2014

f. Desain Program Bidang Cipta Karya 2014

4. Penutup

LAMPIRAN

3


Renstra DJCK Tahun 2010-2014 berdasarkan Review saat ini adalah sebesar Rp. 65 Trilyun. Adapun baseline Renstra DJCK Tahun 2010-2014 yang disusun tahun 2010 adalah Rp. 50 Trilyun. Sehingga Renstra DJCK tahun 2010-2014 saat ini sebesar 130% dibandingkan dengan baseline tahun 2010.

b. Pencapaian Output Utama Renstra DJCK Tahun 2010-2014

Sejak tahun 2010 hingga tahun 2012, sebagian besar output utama Renstra DJCK tahun 2010-2014 menunjukkan pencapaian yang cukup tinggi dan melebihi target Renstra yang ditetapkan dalam baseline Renstra DJCK 2010-2014.

c. Alokasi Dana Bidang Cipta Karya tahun 2013 dan Perkiraan Pendanaan Tahun 2014

Pada tahun anggaran 2013 ini alokasi dana Bidang Cipta Karya adalah Rp 17,21 Trilyun, sedangkan alokasi dana tahun 2014 yang merupakan sisa Renstra DJCK 2010-2014 adalah sebesar Rp. 14,49 Trilyun. Pendanaan Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2014 diperkirakan akan meningkat dengan adanya kebutuhan untuk pelaksanaan program sesuai Direktif Presiden yang meliputi: air bersih untuk daerah rawan air, pulau kecil/terpencil dan kawasan perbatasan, air bersih dan sanitasi untuk masyarakat miskin perkotaan MBR, dan kampung nelayan serta penanganan-penanganan kawasan permukiman perbatasan beserta penyediaan fasum/fasos (± Rp 22 Trilyun).

1. Pendahuluan

4


30

50

65.181

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Renstra CK 2005-2009 Base Line Awal Renstra CK 2010-2014

Review Renstra CK 2010-2014 (Inisiatif Baru/ Perubahan)

(Rp. Trilyun)

(Belum termasuk adanya Direktif Presiden)

5

6,360,969

8,356,224 8,372,544

13,527,366 13,825,004

17,218,776

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rp. (juta)

a. Perkembangan Renstra DJCK Tahun 2010 – 2014 (lanjutan)

6

b. Pencapaian Output dan Pendanaan Renstra 2010-2012

2010 2011 2012 Vol % 2013 % 2014 % Vol %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

III

1

PENYELENGGARAAN DALAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

a. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan 661 242 398 245 885 134% 257 173% 150 195% 1.292 195%

b. Rusunawa Beserta Infrastruktur Pendukungnya Twin Block 250 40 65 53 158 63% 67 90% 25 100% 250 100%

c. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Kawasan 469 153 203 197 553 118% 344 191% 122 217% 1.019 217%

d. Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE) Kecamatan 237 237 237 237 237 100% 237 100% 237 100% 237 * 100%

e. Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Desa 13.190 3.900 5.862 5.592 15.354 116% 6.640 167% 5.000 205% 26.994 205%

2

PENYELENGGARAAN DALAM PENATAAN BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN TERMASUKPENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH

NEGARA

a. Bangunan Gedung dan Fasilitasnya Kota/Kab 159 44 134 44 222 140% 124 218% 128 298% 474 298%

b. Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kawasan 303 137 322 374 833 275% 459 426% 260 512% 1.552 512%

c. Keswadayaan Masyarakat (P2KP) Kelurahan/

Desa

10.948 10.948 10.930 10.925 10.948 100% 10.950 100% 10.950 100% 10.950 ** 100%

3

PENYELENGGARAAN SANITASI LINGKUNGAN (AIR LIMBAH,

DRAINASE) SERTA PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN

POLA INVESTASI PERSAMPAHAN

a. Infrastruktur Air Limbah Kawasan 265 37 118 635 790 298% 829 611% 400 762% 2.019 *** 762%

b. Infrastruktur Drainase Perkotaan Kab/Kota 58 25 58 46 58 100% 55 100% 23 100% 58 **** 100%

c. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kab/Kota 98 62 98 92 98 100% 74 100% 70 100% 98 ***** 100%

d. Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R Kawasan 252 56 74 101 231 92% 105 133% 106 175% 442 175%

4

PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI,

PENYELENGGARAAN SERTA PENGEMBANGAN SISTEM

PENYEDIAAN AIR MINUM

a. Penyelenggara SPAM Terfasilitasi PDAM 186 87 103 31 206 111% 40 111% 42 111% 206 ****** 111%

b. SPAM Regional Region 4 0 0 3 3 75% 6 225% 6 375% 15 375%

c. SPAM Di Kawasan MBR Kawasan 577 71 355 331 757 131% 322 187% 313 241% 1.392 241%

d. SPAM Di Ibu Kota Kecamatan (IKK) IKK 820 170 178 192 540 66% 243 95% 170 116% 953 116%

e. SPAM Perdesaan Desa 4.650 2.807 1.811 2.312 6.930 149% 1.687 185% 1.622 220% 10.239 220%

f. SPAM Kawasan Khusus Kawasan 153 19 65 244 328 214% 221 359% 200 490% 749 490%

Keterangan:

* Lokasi berulang RISE di 237 kecamatan

** Lokasi berulang P2KP di 10,950 kelurahan/desa

*** Lokasi berulang 11 kabupaten/kota sistem air limbah off-site + penambahan lokasi USRI mulai tahun 2012

**** Lokasi berulang drainase di 58 kabupaten/kota

***** Lokasi berulang infrastruktur TPA sampah di 98 kabupaten/kota

****** Target berulang SPAM terfasilitasi di 206 PDAM

TOTAL CAPAIAN

(2010-2012)RENCANA

TOTAL CAPAIAN

(2010-2014)

KEGIATAN: PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN


SATUANTarget Output

(revisi)

REALISASI



PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN


No PROGRAM / KEGIATAN / URAIAN

7

c. Alokasi Dana Cipta Karya 2013 dan Perkiraan Pendanaan TA 2014

2010 2011 2012 2010-2012 % 2013 % 2014 % 2010-2014 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

III

1 12,361 1,291 3,985 3,917 9,192 74% 4,836 113% 2,796 136% 16,824 136%

PENYELENGGARAAN DALAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

a. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan

b. Rusunawa Beserta Infrastruktur Pendukungnya

c. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan

d. Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE)

e. Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

2 9,633 2,081 2,787 2,788 7,656 79% 3,096 112% 2,819 141% 13,571 141%

PENYELENGGARAAN DALAM PENATAAN BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN TERMASUKPENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH

NEGARA

a. Bangunan Gedung dan Fasilitasnya

b. Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

c. Keswadayaan Masyarakat (P2KP)

3 14,538 1,383 2,305 2,044 5,731 39% 3,150 61% 2,966 81% 11,847 81%PENYELENGGARAAN SANITASI LINGKUNGAN (AIR LIMBAH,

DRAINASE) SERTA PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN

POLA INVESTASI PERSAMPAHAN

a. Infrastruktur Air Limbah

b. Infrastruktur Drainase Perkotaan

c. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

d. Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R

4 12,562 1,696 3,021 3,756 8,473 67% 5,532 111% 5,250 153% 19,254 153%

PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI,

PENYELENGGARAAN SERTA PENGEMBANGAN SISTEM

PENYEDIAAN AIR MINUM

a. Penyelenggara SPAM Terfasilitasi

b. SPAM Regional

c. SPAM Di Kawasan MBR

d. SPAM Di Ibu Kota Kecamatan (IKK)

e. SPAM Perdesaan

f. SPAM Kawasan Khusus

5 1,756 0,118 0,157 0,248 0,522 30% 0,303 47% 0,250 61% 1,076 61%

6 0,959 1,363 0,195 0,232 1,789 187% 0,257 213% 0,350 250% 2,396 250%

7 0,207 0,025 0,039 0,038 0,102 49% 0,044 70% 0,067 103% 0,213 103%

7,956 12,488 13,021 33,465 64% 17,218 97% 14,498 *) 125% 65,181 125%50,683 **) 65,181 ***) 73,580

6,950

1,449

52,016

33,465 17,218 22,897 ****) 141% 73,580 141%

*) Tahun 2014 Baseline

**) Kumulatif Renstra Baseline

***) Kumulatif Review Renstra

****) Tahun 2014 Review Renstra + Usulan Inisiatif Baru

TOTAL SKENARIO BASELINE + USULAN INISIATIF BARU

USULAN INISIATIF BARU

ADJUSTMENT BASELINE RENSTRA

No PROGRAM / KEGIATAN / URAIAN



SETDITJEN

ALOKASI (Rp. Trilyun)

RENCANATOTAL TOTALREALISASI

Pendanaan

Base Line

(Rp. Trilyun)

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN




TOTAL SKENARIO BASELINE (awal)

BINA PROGRAM

BPPSPAM

TOTAL REVIEW RENSTRA

KUMULATIF PENDANAAN

8

9

Indikator

Acuan

Dasar

(1993)

2009 2010 Saat Ini

(2011)

Target

MDGs

2015

Proporsi penduduk

terhadap air minum

layak

37,73 % 47,71% 53,26% 55,04% 68,87 %

Proporsi penduduk

terhadap sanitasi

layak

24,81 % 51,19% 55,53% 55,54% 62,41 %

Goal 7:

Memastikan Kelestarian

Lingkungan Hidup

Target 7c :

Menurunkan hingga

separuhnya proporsi rumah

tangga tanpa akses

berkelanjutan terhadap air

minum layak dan sanitasi

layak pada tahun 2015

d. Capaian dan Target MDGs

9

10

Goal 7:

Memastikan Kelestarian

Lingkungan Hidup

Target 7d :

Mencapai peningkatan yang

signifikan dalam kehidupan

penduduk miskin di

permukiman kumuh pada

tahun 2020

12.12 11.37

10.67 10.01

9.39 8.80

8.26 7.75

7.27 6.82

6.40 6.00

0

2

4

6

8

10

12

14

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Per

sen

tase

(%

)

Target Penurunan Permukiman Kumuh 2009-2020

d. Capaian dan Target MDGs (lanjutan)

*) Pencapaian SPM 2014

**) Pencapaian RPJPN (Kota Bebas Kumuh)

2009 2014 2020

Luas Kawasan Kumuh (Ha) 57800 52020 0

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

* **

Target Pengurangan Kumuh

Berdasarkan arahan dalam RPJPN,

Pemerintah berupaya mewujudkan

kota bebas kumuh pada tahun

2020, dibandingkan dengan

baseline 2009 dengan luas kumuh

mencapai 57.800 Ha.

10

2. Keterpaduan Pembangunan Bidang Cipta Karya TA 2013

• Keterpaduan dalam skala kabupaten/kota ini masih memerlukan keterpaduan dalam skala entitas kawasan dan entitas lingkungan/komunitas. Sehingga untuk program/kegiatan yang masih mempunyai fleksibilitas lokasi diharapkan dapat mendukung keterpaduan pembangunan bidang CK dalam skala kawasan dan skala lingkungan/komunitas (diperlukan peran/fungsi Satker Randal Provinsi).

• Bila disandingkan dengan strategi penataan ruang dan sektor (RTRW, RDTR, SSK, RISPAM, SPPIP, RPKPP, dan RTBL) terlihat umumnya masih belum sesuai dengan arahan strategi tersebut. Sehingga diharapkan untuk program/kegiatan yang mempunyai fleksibilitas dan belum ditenderkan TA 2013 diharapkan dapat mendukung keterpaduan pembangunan bidang CK dalam skala kawasan dan skala lingkungan/komunitas (diperlukan sinergi para Satker Cipta Karya Provinsi).

a. Pengamatan terhadap Keterpaduan Pembangunan Bidang Cipta Karya

TA 2013

11

• Dalam rangka percepatan pelaksanaan program 2013, berdasarkan realisasi pada tahun 2012 sebesar 92,36 % untuk realisasi fisik dan 93,36 % (Rp 12,923 Triliun) untuk realisasi keuangan, diharapkan prognosa pada Desember 2013 mencapai 100 % untuk rencana fisik dan 99,96 % (Rp 17,211 Triliun) untuk rencana keuangan.

• Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2013: Mempercepat proses SK Pejabat Inti Satker untuk pergantian pejabat inti Satker

yang memasuki masa pensiun, mutasi, dan promosi.

Segera mempercepat proses pelelangan bagi paket-paket yang sampai saat ini belum dilelangkan.

Mempercepat pencairan tanda bintang ke Kementerian Keuangan dengan batas waktu paling lambat akhir bulan Maret 2013.

Mempercepat penetapan lokasi desa untuk program PPIP.

Segera melengkapi data pendukung untuk paket-paket multiyears yang merupakan persyaratan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Mempercepat proses SKPA ke Kementerian Keuangan untuk kegiatan yang sudah siap dan terpenuhi Readiness Criteria-nya

b. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan TA 2013

12

Amanat Penataan Ruang/Spasial: - UU No. 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang

- RTRW Nasional/KSN - RTR Pulau - RTRW Provinsi/

Kota/Kabupaten

A. Rencana dan Program Bidang Cipta Karya

B. Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya

Isu-isu Strategis - Bencana Alam - Perubahan Iklim - Kemiskinan - Reformasi Birokrasi - Kepadatan Penduduk Perkotaan - Pengarusutamaan Gender - Green Economy

Kondisi Eksisting Pembangunan

Bidang Cipta Karya

Permasalahan dan Potensi Daerah

a. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

Amanat Pembangunan Bidang PU / CK: - UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman - UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun - UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung - UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan

Persampahan - UU No.7/2004 tetang SDA - PP No. 16/2005 tentang Pengembangan SPAM - PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis - PP36/2005 tentang Peraturan Pelaksana UU

Bangunan Gedung - Standar Pelayanan Minimal Bidang PU dan

Penataan Ruang - RPI2JM

Amanat Pembangunan Nasional: - RPJPN 2005-2025 - RPJMN 2010-2014 - UU/PP (UU 32/2004, PP 38/2007, dll.) - MP3EI - MP3KI - KEK - Direktif Presiden

Amanat Internasional: - Agenda Habitat - RIO + 20 - MDGs - SDG

Dukungan Stakeholder - Daerah (Prov/Kota/Kab) - Dunia Usaha - Masyarakat

Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan

3. Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Bidang Cipta Karya TA 2014

13

b. Kriteria Rencana dan Program Bidang Cipta Karya 2014

i. Sebagai leverage untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, baik di perkotaan maupun perdesaan;

ii. Menerapkan rencana terpadu dan program investasi (RPI2JM) yang berbasis penataan ruang/kewilayahan;

iii. Prioritas penanganan kewenganan Pemerintah (strategis nasional) dan pembinaan/pengembangan kapasitas daerah dalam pemenuhan SPM Bidang Cipta Karya;

iv. Pendekatan kewilayahan berbasis entitas regional (metropolitan/KSN), aras kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan/komunitas/pemberdayaan masyarakat;

v. Arahan strategis sektoral (SSK, RISPAM, dll) mendukung perwujudan prioritas kewilayahan;

vi. Dukungan untuk pemenuhan SPM Bidang Cipta Karya kabupaten/kota diprioritaskan kepada daerah yang memiliki komitmen tinggi, kualitas program dan anggaran daerah untuk pemenuhan SPM, dan kesiapan kelembagaan/tata laksana di daerah;

vii. Melanjutkan kegiatan tahun jamak 2013;

viii. Dimungkinkan kegiatan inisiatif baru (creative program), terutama yang menggunakan pendekatan kewilayahan (kawasan, lingkungan/komunitas).

14

i. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat-Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di dalam KSN dan kabupaten/kota di dalam kawasan metropolitan, serta kawasan strategis lainnya (KEK, MP3EI);

ii. Telah memiliki Perda RTRW dan tergabung dalam Program Kota Hijau, Kota Pusaka, dan Perdesaan Lestari;

iii. Telah memiliki pedoman rencana dan program yang berkualitas di Bidang Cipta Karya (RPIJM, SPPIP, RPKPP, RTBL, SSK, RISPAM).

c. Prioritas Kabupaten/Kota Strategis Nasional

15

i. Telah memiliki pedoman rencana dan program yang berkualitas untuk pemenuhan SPM Bidang Cipta Karya di Daerah;

ii. Karakteristik daerah: rawan bencana alam, cakupan air minum/sanitasi rendah, permukiman kumuh, daerah kritis (miskin);

iii. Memiliki komitmen tinggi dan responsif program.

d. Prioritas Kabupaten/Kota Pemenuhan SPM

16

e. Arahan Pembangunan Bidang CK untuk Skala Kabupaten/Kota

Tahun 2014

i. Pada Kabupaten/Kota Strategis Nasional yang diprioritaskan akan dilakukan penanganan terpadu pengembangan Bidang Cipta Karya (permukiman, PBL, air minum, PLP), baik pada tingkatan spasial kabupaten/kota maupun pada kawasan-kawasan strategisnya;

ii. Pada kabupaten/kota dukungan pemenuhan SPM yang diprioritaskan, akan dilakukan pengembangan kapasitas/pembinaan pembangunan Bidang Cipta Karya untuk percepatan pemenuhan SPM kabupaten/kota, sesuai dengan kebutuhan sektoral yang diperlukan;

iii. Program/kegiatan pada tingkatan lingkungan/komunitas bersifat pemberdayaan masyarakat, dengan prioritas pemenuhan pengentasan kemiskinan, MDGs, dan kebutuhan sarana prasarana minimal Bidang Cipta Karya.

17

f. Desain Program Bidang Cipta Karya 2014

Entitas Perkotaan Perdesaan

Regional Pembinaan dan Pengembangan Regional:

– SPAM Regional

– Infrastruktur Air Limbah Terpusat Regional

– TPA Regional

Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengembangan Kota:

– RISPAM Kota

– Pembinaan PDAM

– SPAM Kota

– Air Limbah Terpusat

– Drainase Perkotaan

– TPA Sampah

– SPPIP Kota

– Perda Bangunan Gedung

– RISPK

– SSK Kota

Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten:

– RISPAM Kabupaten

– SPAM Kabupaten

– SPPIP Kabupaten

– SSK Kabupaten

18

f. Desain Program Bidang Cipta Karya 2014 (lanjutan)

Entitas Perkotaan Perdesaan

Kawasan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan:

– SPAM di Rusuna

– SPAM di Kawasan Kumuh

– SPAM di Pelabuhan Perikanan Kawasan

Perkotaan

– Air Limbah Komunal

– RPKPP

– Infrastruktur permukiman kumuh

– Infrastruktur di Rusuna

– PNPM Perkotaan Plus

– Infrastruktur Rawan Bencana Kawasan Perkotaan

– RTBL

– RTH

– PSD Permukiman tradisional/bersejarah

– Bangunan dan Lingkungan Strategis

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan:

– SPAM di Kawasan Nelayan

– SPAM di Kawasan

– SPAM di Kawasan Pelabuhan Perikanan Kawasan

Perdesaan

– Infrastruktur Rawan Bencana Kawasan Perdesaan

– Infrastruktur di Kawasan Perbatasan

– RISE/PISEW

Lingkungan/ Komunitas Pembinaan dan Pengembangan

Lingkungan/Komunitas Perkotaan:

– PLP-BK/ND

– PNPM-MP (P2KP)

– SANIMAS

– 3R

Pembinaan dan Pengembangan

Lingkungan/Komunitas Perdesaan:

– PLP-BK/ND

– SPAM Desa Rawan Air/Pesisir/Terpencil

– PAMSIMAS

– PPIP

– RIS PNPM

Pusat Dukungan Manajemen

19

20

4. Penutup

1. Untuk penuntasan pencapaian Renstra 2010-2014, pendekatan kewilayahan/entitas menjadi diperlukan agar kemanfaatan hasil pembangunan lebih optimal dan efektif.

2. Program keterpaduan pembangunan Bidang Cipta Karya akan dilaksanakan dengan prioritasi tinggi berdasarkan pemilahan kewenangan Pemerintah dan berupa dukungan pembinaan pemenuhan SPM kabupaten/kota, disertai dukungan program-program inklusif berbasis kreatifitas/inisiatif para pemangku kepentingan/stakeholder.

3. TA 2013 diharapkan sudah dengan semangat sinergi pelaksanaan program Cipta Karya dengan tetap mendorong percepatan realisasi pelaksanaan di Ditjen Cipta Karya, realisasi fisik diharapkan mencapai 100 % dan realisasi keuangan mencapai 99,96 %.

4. TA 2014, prioritasi wilayah kabupaten/kota selain berdasarkan prioritas kepentingan strategis nasional, juga dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kesiapan program daerah.

5. Masih diperlukan penajaman kabupaten/kota strategis nasional TA 2014, dengan mempertimbangkan arahan penataan ruang dan masukan daerah.

21

Terima Kasih…

22

Documents

Evaluasi Kinerja dan Arahan Program Infrastruktur Permukiman