BAB I - lamongankab.go.id · dan prasarana permukiman, infrastruktur permukiman perdesaan dan kawasan kumuh serta penataan kota dan lingkungan kota. ... Undang-Undang Republik Indonesia

1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

serta Undang-Undang Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah

Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka

Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Organisasi

Perangkat Daerah (Renja OPD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan

menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 –

2021 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih, untuk kemudian dituangkan

kedalam Renstra OPD tahun 2016-2021. Dalam pelaksanaannya, Renstra OPD harus dijabarkan

kembali kedalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD). Renja OPD disusun

setiap tahun dengan tetap berpedoman pada Renstra OPD.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat

Daerah ( Renstra-OPD ) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021. Renja-SKPD

ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap

permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan

lingkungan strategis. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018, akan memuat isu

strategis, kondisi pencapaian hingga akhir tahun 2017, pemasalahan dan tantangan berkaitan dengan sarana

dan prasarana permukiman, infrastruktur permukiman perdesaan dan kawasan kumuh serta penataan kota

dan lingkungan kota.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen

pertanggungjawaban, Renja-SKPD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja

instansi pemerintah. Renja-SKPD merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan

sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional

dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

I.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan Tahun 2018 disusun

atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah

9. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005 – 2025

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Prinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

21. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2009, RPJPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 –

2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor I/E)

26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

Nomor 3, Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39)

3

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun2011-2031

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Taahun 2012 tentang Rencan Pembangunan Jangka

Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun2005-2025

I.3. Maksud dan Tujuan

Pembangunan infrastruktur bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai manfaat

langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembangunan tersebut berkaitan dengan penyediaan

sarana dan prasarana dasar permukiman, penyediaan infrastruktur permukiman pedesaan dan kawasan kumuh

yaitu berkaitan dengan air bersih dan sanitasi, penyediaan kualitas lingkungan kota yang bersih, tertib dan indah

melalui pelayanan kebersihan dan pertamanan serta penyediaan dokumen perencanaan untuk mewujudkan tata

ruang kota yang aman dan serasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Lamongan yang tercantum dalam RPJMD Kab

Lamongan 2016-2021, disusunlah Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab

Lamongan tahun 2016-2021. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam

pelaksanaannya harus dijabarkan setiap tahunnya.

Dalam upaya untuk menjabarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun

2016-2021, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu Institusi Teknis pelaksana

pembangunan daerah menyusun Rencana Kerja. Secara umum maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan Tahun 2018 adalah

1. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja

tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya

tujuan pelayanan publik

2. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk

tercapainya sasaran dan tujuan.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan

Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum, maksud dan tujuan penyusunan, serta landasan hukum

penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan

Tahun 2018

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini berisi evaluasi dan analisis pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tahun 2016 – 2021. Program / kegiatan yang memenuhi ataupun yang tidak memenuhi target

kinerja akan dikupas lebih dalam dalam bab ini berikut faktor penyebabnya serta implikasi terhadap

target capaian program Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016

– 2021.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman yang didasarkan pada isu-isu strategis. Selain itu juga berisi

tentang program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan

serta rencana tindak lanjut.

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

Peran bidang Perumahan dalam menentukan pembangunan nasional berupa meningkatnya

jumlah rumah layak huni dan penurunan kyawasan permukiman kumuh yang diarahkan untuk

memenuhi, mendukung, dan mengarahkan pembangunan wilayah / kawasan permukiman baik

dikawasan perkotaan maupun diperdesaan. Pembangunan di bidang Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman ditekankan pada program-program kegiatan yang dapat mendorong adanya

pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur permukiman pedesaan dan

kawasan kumuh yaitu berkaitan dengan air bersih dan sanitasi, selain itu juga program kegiatan

yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman dan lingkungan

kota serta penyediaan dokumen perencanaan sebagai operasional pembangunan.

Untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam melaksanakan pembangunan seperti

disebut diatas, diperlukan evaluasi yang fungsinya adalah mengukur sejauh mana keberhasilan

pembangunan di tahun sebelumnya. Berikut akan diurakan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tahun sebelumnya.

I.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD

Sebagai instansi teknis, Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Umum

Kabupaten Lamongan di dalam menjalankan tugas pengaturan, pembinaan, pengawasan,

pembangunan dan pemeliharaan sektor Keciptakaryaan, maka dituntut untuk dapat menyusun

suatu program dan rencana pembangunan yang menggambarkan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatnya kepastian ketersediaan

dan kualitas pelayanan dasar masyarakat seperti yang tertulis dalam tujuan RPJMD Kabupaten

Lamongan.

Dalam mewujudkan perencanaan yang baik maka dilakukan kegiatan evaluasi

perencanaan yang merupakan salah satu fungsi dasar dari manajemen yang bertujuan untuk

mendapat informasi sejauhmana efesiensi dan efektifitas pencapaian sasaran suatu kegiatan.

Evaluasi perencanaan telah dilakukan dengan baik, walaupun belum semua masalah yang timbul

dapat langsung dipecahkan tetapi seluruh kegiatan evaluasi perencanaan telah merujuk kepada

peraturan yang berlaku sehingga telah diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai

pencapaian efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan.Secara rinci,

evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan

7

Kawasan Pemukiman Kabupaten Lamongan tahun lalu digambarkan sebagaimana Tabel 2.1 pada

lampiran.

I.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Analisis kinerja merupakan suatu perwujudan untuk mengukur pencapaian keberhasilan

pembangunan di bidang perumahan, yang dilihat dari meningkatnya kebutuhan dasar sarana dan

prasarana yang tersedia. Target renstra sampai tahun 2016 dan perkiraan pencapaian triwulan II

sampai akhir tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.2 lampiran.

Berdasarkan tabel 2.1 tentang evaluasi kinerja dan tabel 2.2 tentang analisis kinerja pada

lampiran, diperoleh data sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan penanganan luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani memiliki target

sebesar 35,81% dan realisasi pelaksanaannya sampai triwulan IV tahun 2017

mencapai prosentase sebesar 36,02%.

Kenaikan jumlah rumah layak huni, sampai akhir tahun 2017 dengan target 86,30%.

Realisasi pelaksanaannya sampai triwulan IV tahun 2017 mencapai prosentase

sebesar 86,39%.

b. Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan , dengan kegiatan :

1. Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

adalah dengan target 41,52% dan terealisasi sampai dengan tribulan IV 42,28%.

2. Pembangunan Jalan

Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

Pada APBD tahun 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

mempunyai 80 lokasi Kegiatan Pembangunan Jalan, dimana pada sampai akhir

tahun 2017 total luas Pembangunan Jalan dalam kondisi baik adalah dengan

target 79,49%. Realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwilan IV tersebut

sudah mencapai 85,83 %.

Luas lingkungan permukiman kumuh yang ditangani dengan target 45 ha, sampai

akhir tribulan IV tahun 2017 adalah 45,267 ha.

8

3. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

APBD tahun 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pembangunan saluran Drainase / Gorong-gorong mempunyai target sebesar

16,58%. Pada triwulan IV ini Prosentase yang sudah dicapai Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebesar 16,66%.

4. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan


Pertambahan panjang jalan dlm kondisi baik.

Penurunan luas lingkungan permukiman kumuh.

(analisis keduanya seperti disebut pada point sebelumnya)

c. Program Penataan Bangunan Gedung dan Penataan Ruang

1. Pemeliharaan Tugu-tugu batas

Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

Pemeliharaan Tugu-tugu batas.

Target kerja yang terealisasi adalah 100%

d. Program Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU), dengan kegiatan :

1. Penataan RTH


Pertambahan Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha). Pada tahun 2017 dalam APBD

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam Kegiatan Penataan

RTH adalah 5 ha .Dimana pada triwulan IV kegiatan tersebut realisasinya adalah

7,34 %.

2. Pemeliharaan rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

Pemeliharaan rutin/Berkala sarana dan Prasarana Olahraga dengan target 80%.

2. Pemasangan LPJU

Dalam APBD Kab Lamongan tahun 2016 – 2021 dan Renstra Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2016 – 2021, target penambahan jumlah PJU

di Kabupaten Lamongan dalam masa satu tahun adalah 32 Lokasi dengan

9

penambahan 189 unit . Realisasi pelaksanaan sampai triwulan IV sudah mencapai

63,56%

3. Program dan Kegiatan yang belum pernah dilaksanakan sesuai target (target sampai akhir

2016) adalah :

Seperti kita ketahui bahwa dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021

terdapat indikator peningkatan jumlah bangunan ber-IMB. Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman selaku dinas teknis wajib menjalankan program/ kegiatan berkaitan

dengan pencapaian indikator tersebut. Namun pada kenyataannya dari tahun ke tahun,

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tidak pernah

mendapatkan alokasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

I.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam upaya melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan prima berupa

penyediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat, penyediaan infrastruktur permukiman di

pedesaan dan kawasan kumuh, penataan ruang kota yang aman dan serasi serta pelayanan dalam

bidang kebersihan dan penataan taman, sering kali menemui hambatan-hambatan yang nantinya

dapat menjadi batu sandungan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

I.3.1. Permasalahan dan Hambatan

Berikut adalah masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

A. Penyehatan Lingkungan Permukiman

Penyehatan lingkungan permukiman merupakan salah satu issue yang sering mengemuka

di Kabupaten Lamongan. Masalah IKK yang tergolong penting dan vital di kawasan perkotaan

yang merupakan kawasan strategis, tetapi saat ini kondisinya kurang baik. Selain itu juga masih

adanya sarana permukiman yang masih belum tertangani. Berikut adalah isu utama berkaitan

dengan penyehatan lingkungan permukiman :

1. Jarak antar rumah didesa relatif jauh sehingga dengan jangkauan pelayanan air bersih

menjadi sedikit.

2. Kegiatan MCK ++ terkendala masalah antara masyarakat dengan kepala desa yang tidak

sependapat. Proses perencanaan, pelelangan sampai pada uitzet dilapangan sudah lancar,

kemudian pada waktu pelaksanaan ditentang masyarakat terutama pada jalur pipa.

10

3. Perlunya definisi yang jelas tentang permukiman kumuh dan rumah layak huni. Definisi

tersebut harusnya memiliki kekuatan hukum, hal tersebut berkaitan dengan pencapaian

sasaran yang dicanangkan kepala daerah.

B. Persampahan

Salah satu daya dukung perkotaan adalah ketersediaan pengelolaan sampah yang baik.

Semakin besar skala kota maka diperlukan fasilitas pengelolaan sampah yang semakin besar.

Untuk mendukung terlaksananya pembangunan di Kabupaten Lamongan maka diusahakan

untuk menyediakan pengelolaan sampah serta menyelesaikan segala bentuk

permasalahannya.

Sampah merupakan salah satu permasalahan perkotaan yang saat ini menjadi tantangan

bagi Pemerintah Daerah. Hal ini karena volume sampah semakin meningkat seiring dengan

bertambahnya jumlah penduduk, sehingga jumlah timbunan sampah yang dihasilkan baik dari

rumah tangga maupun fasum yakni pasar, rumah sakit, terminal, stasiun dan lain lain

cenderung menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Bertitik tolak pada tercapainya sebuah hunian yang sehat, bersih, teduh dan nyaman perlu

adanya strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kabupaten Lamongan dengan

luas wilayah 1.812,8 Km2 dengan jumlah Kecamatan 27 Kecamatan terdiri atas 474

Desa/Kelurahan dan jumlah penduduk sekitar 1.474.000 jiwa dari hari kehari semakin

berkembang semakin cepat. Dan tentunya membutuhkan pemikiran karena beberapa dampak

yang ditimbulkan oleh perkembangan pembangunan harus mendapat penanganan lebih serius.

Adapun permasalahan persampahan yang ada di Kabupaten Lamongan adalah

Kurangnya tenaga kebersihan untuk menyapu kebersihan kota baik jalan ataupun

sampah.

Pelayanan kebersihan masih belum seluruhnya melayani seluruh dan masih

tercapai 70 % yang terlayani dari jumlah penduduk di sekitar TPA

(perbandingannya bukan jumlah total penduduk Lamongan).

Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan

perundang-udangan yang berlaku dalam membuang atau menangani sampah.

Persoalan sampah hanya akan terselesaikan dengan baik bila masyarakat mau ikut ambil

bagian dalam program kebersihan . Itu sebabnya pendidikan tentang kebersihan dan keindahan

lewat kampanye ” Green and Clean” perlu dilakukan dengan gencar. Program pendidikan

11

lingkungan disosialisasikan lewat kurikulum sekolah melalui materi mata pelajaran yang

dititipkan atau pameran, publikasi, diskusi tentang lingkungan. Jika di Singapura program buang

sampah pada tempatnya sudah dilakukan sejak tahun 1968 dan masih tak banyak berubah,

Indonesia melakukan sejak adanya program Kota terbersih dengan Adipura-nya. Kita harus

gencar melaksanakan kampanye ” Green and Clean” dan sadar buang sampah pada

tempatnya juga perlu adanya konsistensi penegakan Perda dan lebih tinggi lagi Undang-

Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sekarang ini dengan dana melalui

APBD untuk mempertahankan kebersihan kota dan ini akan habis dalam sekejab bila warga

masih acuh terhadap kebersihan dan masih terbiasa buang sampah disembarang tempat,

padahal bak sampah sudah disediakan cukup banyak disetiap sudut jalan atau tempat

keramaian. Hasilnya tukang sapu atau penyampah yang baru bersih bersih, saat meninggalkan

wilayah yang mereka tangani, telah kembali kotor. Bak sampah seakan menjadi piranti

kelengkapan dijalan.

Komitmen Bupati Lamongan dengan kebijakan arah pembangunan infrastruktur perkotaan,

naiknya pembiayaan dalam sektor kebersihan dan keindahan diharapkan kota Lamongan akan

menjadi sebuah hunian yang bersih, teduh, nyaman dan sehat. Menurunnya kinerja

pengelolaan persampahan beberapa tahun yang lalu tidak lepas dari perubahan tatanan

Pemerintahan di Indonesia dalam era reformasi serta krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Penurunan tersebut diikuti oleh penurunan alokasi biaya untuk sektor persampahan, penurunan

retrusi sampah, menurunnya tingkat pelayanan , menurunnya kualitas TPA yang sebagian

besar menjadi open dumping dan timbulnya friksi antar daerah. Bahwa sampah telah menjadi

masalah nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu

dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman

bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Timbulnya pencemaran lingkungan sekitar TPA disebabkan karena tidak adanya proses

pemilahan lokasi TPA yang layak dan tidak adanya alokasi lahan TPA dalam Rencana Tata

Ruang Wilayah sehingga lokasi TPA yang ada saat ini banyak tidak memenuhi persyaratan

teknis sesuai dengan standart nasional. Selain itu fasilitas TPA yang sangat minim terutama

berkaitan dengan terbatasnya fasilitas perlindungan lingkungan ( buffer Zone, pengumpulan

dan pengolahan leachate, ventilasi gas dan penutupan tanah ) dan pengoparasin TPA

cenderung dioperasikan secara open dumping. Larangan ijin membangun rumah disekitar TPA

longgar, sehingga pada beberapa tahun berikutnya terjadi masalah. Pemukiman menjadi dekat

12

dengan lokasi TPA dan bisa menyebabkan pertentangan, demo, serta bisa mengakibatkan

masalah yang amat pelik pun dilematis .

Perkembangan perumahan dan permukiman yang amat pesat dengan ditandai dengan

kawasan perumahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota maupun konsep

pembangunan yang berkelanjutan, mengakibatkan alih fungsi tanah yang semula sebagai

daerah resapan air menjadi tempat hunian. Hal tersebut berdampak pada lemahnya daya

mengeringkan kawasan terbangun dan sebagainya.

Terbitnya UU Persampahan No 18 Tahun 2008 diharapakan bahwa masalah pengelolaan

sampah/kebersihan dapat berjalan dengan baik. Antara pemerintah Daerah dan Masyarakat

terjalin komunikasi dan masing-masing mempunyai peran yang sama dan tidak terjadi hal yang

saling menyalahkan.. Dengan demikian dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian

hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah serta peranan masyarakat dan

dunia usaha sehingga pengelolaan sampah berjalan baik, efektif dan efisien

C. Ruang Terbuka Hijau

Isu utama dari ketersediaan dan kelestarian RTH di Kabupaten Lamongan adalah :

1. Masalah kurangnya lahan yang dipergunakan untuk RTH

2. Sulitnya pemeliharan taman dikarenakan pada musim kemarau tidak cukup air untuk

menyiram tanaman yang ada di RTH sehingga banyak pohon mati layu.

3. Taman di Kabupaten Lamongan menyebar 35 titik besar-kecil, lebar-panjang, dan letak

satu sama lain berjauhan.

4. Tenaga sangat kurang, hanya 35 petugas taman.

5. Peralatan dan kendaraan sangat terbatas.

6. Masyarakat bersikap tidak peduli terhadap kelestarian taman, dan sering meminta

petugas taman dalam pembersihan rumput.

D. Penataan Bangunan dan Lingkungan

Isu utama dari penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten Lamongan adalah :

1. Masalah Kawasan permukiman dengan kepadatan & kerapatan bangunan yang sangat

tinggi.

2. Masalah Fasilitas pendukung permukiman yang ada sangat terbatas, tidak ada lahan

pengembangan.

13

3. Masalah Kawasan kumuh yang sebagian tanahnya adalah ilegal.

4. Belum ada Inisiatif, dengan melakukan penataan kawasan pesisir (termasuk kawasan

penataan) dimana untuk tahap awal dengan melakukan penataan pantai.

E. Sistem Drainase

Isu utama dari sistem drainase di Kabupaten Lamongan adalah :

1. Dimensi saluran sudah tidak mampu lagi menampung air limpasan;

2. Penyempitan dan badan saluran;

3. Daerah resapan air yang berkurang karena permukaan tanah sebagian telah tertutup

material padat, seperti: bangunan, jalan dll;

4. Banyaknya sampah dan sedimentasi pada badan saluran;

5. Terdapatnya saluran yang dibuat masyarakat belum memperhatikan dimensi saluran

yang sesuai.

6. Kesadaran masyarakat untuk membersihkan saluran air di lingkungan sekitarnya yang

masih rendah.

7. Sistem penyaluran air buangan rumah tangga (domestik) yang belum optimal.

F. Air Bersih

Masyarakat Kabupaten Lamongan masih mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih

karena keterbatasan infrastrukur yang ada. Untuk itu Pemerintah Daerah berkomitmen

mengelola sanitasi dengan menerapkan strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Penerapan strategi STBM ini untuk membangun masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat.

Sejalan dengan hal tersebut guna mencukupi kebutuhan air bersih khususnya rumah tangga di

pedesaan, pemerintah daerah pada tahun 2001 sampai sekarang telah melaksanakan

pembangunan sarana air bersih di 213 desa dari 474 desa/kelurahan di Kabupaten Lamongan

dan kegiatan pembangunan ini didanai oleh APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten

Lamongan. Dari pembangunan sarana air bersih di atas mampu untuk melayani 325.000 jiwa.

Hasil pelaksanaan program pada tahun 2008 adalah pembangunan jaringan sarana air

bersih (PJAB) di 39 Desa di Kabupaten Lamongan dengan dana sebesar Rp. 4.573.052.000,00.

Rencana pembangunan PJAB meliputi pembangunan menara air, sumur bor, penambahan bak

penampung, filter, pembangunan tandon air, perpipaan (ada pembangunan jaringan perpipaan

dan ada penggantian jaringan distribusi yang lama untuk meningkatkan kwalitas pelayanan).

Secara umum masalah utama air bersih di Kabupaten Lamongan adalah:

14

1. Kebutuhan sarana prasarana air minum di beberapa lokasi sangat dibutuhkan oleh

masyarakat Kabupaten Lamongan, selain terdapat sumber air (intake) yang

belumdikelola/ dimanfaatkan secara optimal, pada daerah tertentu merupakan kawasan

rawan kekeringan yang perlu penanganan dan diperhatikan.

2. Kendala yang sering dijumpai bahwa sumber mata air cukup jauh dari permukiman

warga sehingga membutuhkan jaringan perpipaan panjang untuk sampai ke

permukiman masyarakat tersebut.

3. Kurangnya sistem yang digunakan berupa jaringan perpipaan dengan mengandalkan

sistem mata air gravitasi pada lokasi-lokasi tertentu, selain itu di beberapa lokasi perlu

menambah mesin pompa untuk mengambil air minum untuk didistribusikan ke warga

masyarakat.

4. Kondisi air baku sangat sulit didapat di lamongan, pada saat musim kemarau kondisi air

payau/asin sedangkan masyarakat sangat membutuhkan air baku.

5. Belum terpenuhinya pelayanan air bersih bagi desa – desa yang memerlukan bantuan

sarana dan sarana air bersih khususnya bagi desa yang mengalami bencana alam

banjir seperti wilayah Kalitengah, Maduran, Laren, Karanggeneng, Glagah dan

Karangbinangun.

6. Belum tersedianya peralatan untuk mendeteksi sumber air bersih.

7. Terbatasnya profesionalisme sumber daya manusia Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kab. Lamongan khususnya tenaga ahli dibidang air bersih,

pengelolaan sampah dan pertamanan.

G. Penerangan Jalan Umum

Transportasi merupakan salah satu hal penting yang menunjang perkembangan suatu

daerah. Dengan adanya akses jalan raya memudahkan arus perpindahan barang dan manusia

dari suatu tempat ke tempat lain. Untuk menunjang kelancaran arus transportasi di malam hari

dibutuhkan penerangan jalan umum (PJU).

Sampai dengan triwulan II akhir tahun 2017 jumlah titik lampu PJU yang telah ditangani

oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah 360 unit. Sampai akhir

triwulan II tahun 2017, jumlah total PJU ditargetkan mencapai 200 unit yang tersebar di wilayah

Kabupaten Lamongan.

Ada beberapa issue berkaitan dengan penerangan jalan di Kabupaten Lamongan yaitu:

15

1. Masalah Banyaknya lampu yang di pasang oleh masyarakat secara ilegal yang di

sambungkan ke jaringan PJU milik Kabupaten Lamongan, sehingga beban voltase

semakin bertambah yang berakibat padamnya lampu PJU.

2. Masalah Tegangan sering naik turun (tidak stabil) sehingga komponen cepat rusak

3. Banyaknya jaringan PJU yang belum ada box kwh meter sehingga tagihan rekening

PJU tidak sesuai dengan realita di lapangan.

H. Jalan Lingkungan

Sampai dengan akhir tahun 2017 target renstra total panjang jalan lingkungan di Kabupaten

Lamongan sepanjang 2500 meter, dimana 1.110,04 meter dalam kondisi baik.

Sampai akhir triwulan II tahun 2017, ditargetkan jumlah jalan lingkungan dalam kondisi baik

sepanjang 1.110,04 meter yang tersebar di wilayah Ibu Kota Kecamatan.

I.3.2. Dampak Permasalahan Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan

Program Nasional

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor : 01 tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-

2021 yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih maka Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman menyusun telaahan visi, misi dan program kerja yang nantinya dijadikan

acuan dalam penyusunan visi, misi dan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman.

• Sebagai dinas yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis dan

strategis dibidang perumahan serta sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan

pelayanan umum maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

mengembangkan misi dalam RPJM yaitu “Memantapkan sarana dan prasarana dasar

dengan menjaga kelestarian lingkungan” dengan tujuan “Mewujudkan infrastruktur

yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat

Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”.

Sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya jumlah rumah layak huni, dengan indicator :

a. % rumah layak huni

16

2. Meningkatnya penanganan luas kawasan permukiman kumuh, dengan indikator:

b. % Penanaganan luas kawasan permukiman kumuh

3. Meningkatnya penanganan luas kawasan permukiman kumuh, dengan indikator:

c. % Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan penataan ruang

I.3.3. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan

Kebijakan otonomi yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat, mengamanatkan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusannya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mempunyai tantangan yang setiap saat

berubah serta mempunyai peluang yang apabila dengan cermat kita laksanakan maka akan

memberikan nilai tambah pada pelaksanaan program dan kegiatannya.

A. Analisis Lingkungan Internal

1. Analisis Kekuatan (Strength)

Kekuatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lamongan

adalah :

a. Visi dan misi yang jelas;

b. Adanya dukungan dana yang cukup;

c. SDM yang memadai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikannya;

d. Struktur organisasi yang jelas;

e. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan;

2. Analisis Kelemahan (Weakness)

Kelemahan – kelemahan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman Kabupaten Lamongan antara lain

a. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Lamongan masih kurang memadai dalam menunjang

pelaksanaan tugas;

b. Masih terdapatnya tumpang tindih tugas pokok fungsi beberapa bagian dengan

dinas/instansi lain, berkenaan dengan pembentukan struktur organisasi yang baru;

c. Masih kurangnya tingkat koordinasi antar bagian;

17

d. Sering terlambatnya penyediaan dana yang berakibat pada tidak tepatnya

pelaksanaan tugas;

e. Padatnya volume pekerjaan

f. Beban kerja yang tidak seimbang

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis Peluang (Opportunities)

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang-peluang yang dapat

dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat

dan tepat;

b. Berkembangnya sarana komunikasi global, memberikan peluang untuk

mempromosikan secara efektif mengenai profil Kabupaten dan potensi di segala bidang

yang ada;

c. Adanya manajemen sumber daya manusia;

C. Analisa Ancaman (Threat)

Munculnya peluang di berbagai sektor akan menjadi suatu tantangan bagi Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Karya Kabupaten Lamongan. Tantangan

yang harus dijawab adalah sebagai berikut :

a. Krisis multi dimensi yang masih berlangsung;

b. Penurunan disiplin;

c. Penurunan inovasi;

d. Terjebak rutinitas kerja;

e. Kesulitan dalam pengawasan pegawai

Dengan berpedoman pada analisis internal dan external diatas, dapat disusun strategi

pengembangan Dinas PU Cipta Karya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matriks SWOT

seperti terlihat pada tabel III-1 dibawah ini.

Tabel I0-1 Matriks SWOT Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamonganxc

Tahun 2011

18

Strength Weakness

Opportu

nity

1. Penggunaanteknologiinformasi demi kelancaranpenyampaianinformasisertauntukmemperkenalkanprofilkabupatenLamongan

2. Peningkatankualitas SDM dgnpelatihan

1. Peningkatan sarana dan prasarana utk mempromosikan profil kab lamongan

2. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait mengenai tugas pokok dan fungsi skpd

3. Peningkatan penggunaan teknologi informasi demi kelancaran transfer data

Thread 1. Penyusunan program kegiatanpembangunan di pedesaandan di kawasankumuh

2. Penyusunanperaturantentangkedisiplinanpegawai 3. Melakukan perputaran pegawai agar sesuai dengan

bidangny

1. Pengembangan kebijakan untuk meningkatkan disiplin pegawai

2. Pengembangan rutinitas kerja yang mendorong pada kreatifitas pegawai

3. Pengembangan kebijakan dalam hal pegawasan pegawai

I.3.4. Rekomendasi dan Catatan Strategis

A. Penyehatan Lingkungan

1. Perlunya definisi yang jelas tentang permukiman kumuh dan rumah layak huni.

Definisi tersebut harusnya memiliki kekuatan hukum, hal tersebut berkaitan dengan

pencapaian sasaran yang dicanangkan kepala daerah.

B. Ruang Terbuka Hijau

1. Penambahan jumlah peralatan, kendaraan dan tenaga pasukan hijau.

2. Sosialisasi tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada masyarakat.

19

C. Drainase

1. Perlunya sosialisasi tentang pemeliharaan drainase kepada masyarakat agar tidak

terjadi penyempitan badan saluran akibat menumpuknya sampah dan sedimentasi.

2. Penyediaan drainase yang memadai dapat mengurangi potensi banjir dan genangan air

disekitarnya.

D. Tata Bangunan

1. Dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 terdapat indikator

peningkatan jumlah bangunan ber-IMB. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman selaku dinas teknis wajib menjalankan program/ kegiatan berkaitan

dengan pencapaian indikator tersebut. Namun pada kenyataannya dari tahun ke tahun,

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tidak

pernah mendapatkan alokasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

I.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut akan dijabarkan review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kab Lamongan :

1. Banyak usulan yang diajukan masih berkutat pada lokasi yang sama, padahal program /

kegiatan yang sama sudah dilakukan di tempat tersebut di tahun 2014 ataupun 2013.

2. Kurangnya komitmen dalam upaya mengurangi lingkungan permukiman kumuh, hanya 3

(tiga) paket pekerjaan yang menyangkut upaya pengurangan permukiman kumuh.

3. Seperti kita ketahui pada subbab sebelumnya, mengenai kurangnya pencapaian

berkaitan dengan peningkatan RTH. Kegiatan berkaitan dengan hal tersebut masih

sedikit, padahal peningkatan RTH merupakan fokus Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman di tahun 2018.

4. Tupoksi Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkaitan dengan

pembangunan jalan dan drainase di IKK nampaknya kurang dimengerti oleh sejumlah

pihak, sehingga usulan kegiatan yang diajukan tidak sesuai dengan tupoksi Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

20

I.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses Perencanaan pembangunan yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kab Lamongan saat ini telah mengarah pada perencanaan partisipatif. Perencanaan

partisipatif adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan masyarakat,

dunia usaha, dan pemerintah sesuai fungsinya masing-masing. Mekanisme perencanaan partisipatif

terdiri atas mekanisme perencanaan yang diselenggarakan secara berjenjang dari bawah dimana

ketiga komponen di atas terlibat secara aktif dalam perencanaan di tingkat desa/kelurahan, antar

desa/kelurahan (kecamatan), serta dalam perencanaan koordinatif di tingkat kabupaten

Dalam praktek penyusunan draft Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kab Lamongan saat ini telah banyak mengakomodir kepentingan berbagai pihak misalnya usulan

dari kelompok para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang

langsung ditujukan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Draf Renja SKPD adalah dokumen Rencana Kerja SKPD satu tahun yang dirujuk dari

dokumen Renstra SKPD dan disinergikan dengan hasil Musrenbang kecamatan. Hasil pensinergian

usulan Musrenbang kecamatan dengan usulan SKPD kemudian dijadikan sebagai dokumen draf

Renja SKPD. Untuk menghasilkan dokumen draf Renja SKPD yang informatif, dilakukan

serangkaian kegiatan rapat kerja yang melibatkan internal. Sebelum menjadi Draf Renja, Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengkompilasi hasil usulan musrenbang

kecamatan, untuk kemudian dipilah-pilah berdasarkan tupoksi Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman. Selain mengkompilasi dan memilah, usulan tersebut juga diperiksa terlebih

dahulu apakah usulan kegiatan dari musrenbang kecamatan tumpang tindih dengan pembahasan

internal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Draft renja yang telah dibuat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan SKPD

yang lain kemudian dibawa dalam suatu diskusi panel. Diskusi panel tersebut selain dihadiri oleh

semua SKPD, juga dihadiri oleh perwakilan kecamatan dan stakeholder yang lain. Dalam diskusi

panel tersebut dipaparkan mengenai isu strategis masing-masing SKPD berdasarkan renstra

SKPD, serta target capaian RPJMD. Dari diskusi panel tersebut, diharapkan semua stakeholder

dapat memahami secara komprehensif mengenai isu strategis yang dikaitkan dengan renja SKPD,

serta keterkaitan antara RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.

24

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

I.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sehubungan dengan program nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat, Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan merupakan salah satu dinas

yang wajib untuk melaksanakan program nasional tersebut. Program Nasional yang berkaitan

dengan keciptakaryaan antara lain DSDP, USDRP, NUSSP, P2KP, RIS PNPM, PAMSIMAS,

PISEW, PRK, Penyediaan Prasarana dan Sarana Kawasan Agropolitan, P2TPD, BNPB. Untuk

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan, telah melaksanakan 5

dari 11 program nasional, yaitu P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan),

PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat), PIP (Program Infrastruktur

Pedesaan), Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan, P2TPD (Program Prakarsa Pembaruan

Tatapemerintahan Daerah).

I.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan

(Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan

mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai

melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan, maka sesuai

dengan tuntutan dan perkembangan kondisi masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan

dasar masyarakat di bidang perumahan dan permukiman ditetapkan visi yang merupakan cara

pandang kearah mana Dinas akan dibawa, agar dapat memiliki kinerja yang optimal. Atas dasar hal

tersebut, visi Kabupaten Lamongan dijabarkan dalam kalimat sebagai berikut.

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Untuk mewujudkan visi yang telah disepakati dan menjadi komitmen bersama, maka misi

yang diemban dalam pengembangan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

adalah :

Misi 1.

25

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas

pelayanan pendidikan dan kesehatan , dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan

yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta

kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang

sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa

yang akan datang.

Misi 2.

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan

potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi

lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi

yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya

pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.

Misi 3.

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan,

dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan,

jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang

dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan

infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

Misi 4.

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan

penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan mulai

dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan

26

evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan

aspirasi masyarakat.

Misi 5.

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung

tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan

kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandengan didukung kondisi stabiltas politik dan

pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan

budaya.

Sebagai Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis

dan strategis dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta sebagai

penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum maka Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman mengemban misi 3 dalam RPJMD yaitu

“Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan”

dengan tujuan “Mewujudkan Infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan

aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan” dengan sasaran “Terwujudnya Peningkatan

Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Akses Masyarakat Terhadap Permukiman

Sehat”

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan Tahun 2018, seperti yang tertuang dalam Rencana

Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan Tahun 2018

– 2021 adalah sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta

Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Sehat

Indikator Tujuan : Indeks infrastruktur permukiman

Sasaran :

1. Meningkatnya Rumah Layak Huni

2. Meningkatanya penanganan luas kawasan permukiman kumuh

27

3. Meningkatnya penyelenggaran bangunan gedung yang sesuai dengan

penataan ruang

I.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan

hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya sebagai perumus kebijakan teknis dan strategis dibidang pekerjaan umum perumahan

rakyat dan kawasan permukiman serta sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan

pelayanan umum dituntut untuk memenuhi, mendukung, dan mengarahkan pembangunan wilayah /

kawasan permukiman baik dikawasan perkotaan maupun diperdesaan. Pembangunan di bidang

Pekerjaan Umum perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditekankan pada program-program

kegiatan yang dapat mendorong adanya pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan

infrastruktur permukiman pedesaan dan kawasan kumuh yaitu berkaitan dengan air bersih dan

sanitasi, selain itu juga program kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan

prasarana dasar permukiman dan lingkungan kota serta penyediaan dokumen perencanaan

sebagai operasional pembangunan.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Lamongan tahun 2018 – 2021 yaitu “Terwujudnya

Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing“ dan sesuai dengan Visi Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Lamongan Tahun 2018 – 2021 yaitu “Memantapkan

Sarana dan Prasarana Dasar dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan”, serta mengacu

kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, maka berdasarkan kategori Fungsi pelayanan umum serta perumahan dan fasilitas umum,

maka program dan kegiatan yang dirancang oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman 2018 terdiri dari :

28

PROGRAM UTAMA

1. Program Pengembangan Perumahan

Program ini bertujuan untuk meningkatnya kepastian ketersediaan sarana dan prasarana

dasar masyarakat berupa Pengembangan Perumahan. Program ini dimaksudkan untuk

meningkatkan Program pembangunan perumahan . Kegiatan yang ada dalam Program

Pembangunan Pengembanagan Perumahan adalah sebagai berikut :

No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)

1 Program Pengembangan Perumahan

% rumah layak huni

1 Fasilitasi dan Stimulasi

Pembangunan

Perumahan Masyarakat

Kurang mampu

Jumlah kegiatan pembangunan perumahan masyarakat kurang

mampu (Rumah)

2 Fasilitasi Program

Nasional KOTAKU (Kota

Tanpa Kumuh)

Jumlah Kecamatan terfasilitasi program KOTAKU

3 Penataan Kawasan

Perumahan

Jumlah Penataan Kawasan Perumahan (lokasi)

4 Fasilitasi kegiatan

perumahan lintas

kabupaten

Jumlah kegiatan yang terfasilitasi

5 Monitoring dan evaluasi

perumahan dan

permukiman

Jumlah dokumen monev se kab Lamongan

6 Pembangunan Jalan Permukiman

Panjang jalan lingkungan yang dibangun (M)

7 Pembangunan Saluran

drainase / Gorong-gorong

permukiman

Panjang saluran Drainase / Gorong-gorong Permukiman yang di

bangun (M)

8 Pemeliharaan rutin

trotoar dan gorong-

gorong permukiman

Panjang trotoar dan gorong-gorong permukiman (M)

9 Rehabilitasi/Pemeliharaan

jalan Permukiman

Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik (M)

29

10 Rehabilitasi LPJU dan

Lampu Hias Permukiman

Jumlah lampu yang direhabilitasi (Item)

11 Pemasangan Lampu

Penerangan Jalan Umum

Pemukiman

Jumlah titik Lampu Penerangan Jalan Umum Permukiman yang

di pasang (unit)

12 Meterisasi LPJU Jumlah meterisasi LPJU (unit)

13 Fasilitasi kegiatan

perumahan lintas

kabupaten (Dana Alokasi

Khusus Fisik)

Jumlah koordinasi dan konsultasi

14 Pembangunan Saluran

drainase / Gorong-gorong

permukiman (Dana

Insentif Daerah)

Panjang saluran Drainase / Gorong-gorong Permukiman yang di

bangun (M)

2. Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan


dasar masyarakat berupa pembangunan jalan sehingga jumlah jalan lingkungan dalam

kondisi baik di Kabupaten Lamongan dapat meningkat setiap tahun. Kegiatan yang ada

dalam Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan adalah sebagai berikut :


2 Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan

% penanganan kawasan permukiman kumuh

1 Monitoring dan

evaluasi Percepatan

Pembangunan Sanitasi

Pemukiman (PPSP)

Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi percepatan

pembangunan sanitasi permukiman (Dokumen)

2 Pembangunan Sarana

Dan Prasarana Air

Bersih Perdesaan

Jumlah Kepala Keluarga pengguna air bersih (KK)

3 Operasional

Pengelolaan Instalasi

Pengelolaan Limbah

Terpadu (IPLT)

Volume Limbah yang tertangani

4 Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Jumlah sarana dan Prasarana Pemakaman yang dipelihara

30

Pemakaman

5 Pengembangan Taman

Rekreasi Permukiman

Jumlah Taman Rekreasi Permukiman yang ditangani

6 Penataan ruang

terbuka hijau (RTH)

Pemukiman

Luas Ruang Terbuka Hijau Yang ditanggani (Ha)

7 Pemeliharaan Rutin

pertamanan

permukiman

Luas Ruang Terbuka Hijau Yang ditanggani

8 Monitoring dan

Evaluasi

Pembangunan Sarana

Sanitasi

Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi pembangunan

sanitasi permukiman

9 Pembangunan Sarana

Dan Prasarana Air

Bersih Perdesaan

(Dana Alokasi Khusus

Fisik)

Jumlah Kepala Keluarga pengguna air bersih (KK)

10 Penyediaan Sarana Air

Bersih dan Sanitasi

dasar terutama bagi

masyarakat miskin

(Dana Alokasi Khusus

Fisik)

Jumlah KK yang terlayani sanitasi (KK)

3. Program Penataan Bangunan Gedung dan Penataan Ruang


dasar masyarakat berupa Bangunan Gedung dan Penataan Ruang di Kabupaten

Lamongan. Kegiatan yang ada dalam Program Penataan Bangunan Gedung dan Penataan

Ruang adalah sebagai berikut:


3 Program Penataan Bangunan Gedung dan Penataan Ruang

% rencana detail tata ruang

1 Penyusunan

Detailed

Enginering (DED)

Penataan

Jumlah DED yang tersusun

31

Bangunan Gedung

2 Pemeliharaan

Bangunan Tugu-

tugu Batas

Jumlah obyek bersejarah yang dipelihara (Bangunan)

3 Penyusunan

Rencana Detail

Tata Ruang Kota

(RDTRK)

Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun

Pembangunan

Gedung Kantor

Jumlah Gedung yang dibangun

Pendataan

Bangunan umum

dan cagar Budaya

Kabupaten

Lamongan

Jumlah Dokumen Bangunan umum dan Cagar Budaya yang didata

(Dokumen)

4. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan Pemanfaatan Tanah milik

Pemerintah. Kegiatan yang ada dalam Program Penataan, Penguasaaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah berikut :


5 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

% Tanah Pemerintah Kabupaten Lamongan yang telah bersertifikat

1 Penentuan Penilaian Hak atas Tanah

Jumlah dokumen Penilaian Hak atas tanah

2 Tukar Menukar dan atau Mutasi Tanah Milik Pemerintah

Jumlah Dokumen Mutasi Tanah Milik Pemerintah

3 Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Daerah

Jumlah Pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah Daerah

4 Pemberkasan Aset-aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka kegiatan pensertifikatan

Jumlah Tanah Pemerintah yang bersertifikat

32

PROGRAM PENUNJANG :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan

penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Berikut adalah kegiatan yang masuk dalam

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :


1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

% Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik

1 Penyediaan Jasa

Perkantoran

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah Terkirimnya surat yang terselesaikan (Surat)

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air Dan Listrik

Jumlah Bulanan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor

(Bulan)

Penyediaan Jasa

peralatan dan

perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki (unit)

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional

Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

dinas/operasional (unit)

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah personil jasa pemeliharaan kebersihan kantor (orang)

Penyediaan Jasa

Administrasi/Teknis

Kegiatan

Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan yang dicukupi (orang)

2 Penyediaan Barang

Habis Pakai

Perkantoran

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Jumlah Item alat tulis kantor (ATK) yang dicukupi (Jenis)

Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Jumlah Item barang cetakan dan penggandaan

33

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Item komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

(item)

Penyediaan

Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Item Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Item)

Penyediaan Bahan

Bacaan Dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Jumlah Bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

(macam)

Penyediaan

Makanan Dan

Minuman

Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu

(Item)

3 Rapat-Rapat

Kordinasi Dan

Konsultasi

Rapat-Rapat

Kordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Kali)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat

pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan

effisiensi. Kegiatan yang ada di dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

adalah sebagai berikut:


2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

% Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik

1 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Operasional Dinas (Jenis)

2 Pengadaan

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

34

Pengadaan Mebelair Jumlah Mebelair (jenis)

Pengadaan Peralatan

Kantor

Jumlah Peralatan Kantor (jenis)

3 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor (unit)

4 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor

5 Pemeliharaan rutin /

Berkala kendaraan

Dinas / Operasional

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah Pemeliharaan ruti Mobil Jabatan (unit)

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan rutin Mobil Dinas Operasional (unit)

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Kegiatan yang ada di dalam Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah:


3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

%Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah Pakaian kerja lapangan (Pasang)

35

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatnya kualitas sumber daya aparatur di Kabupaten

Lamongan. Kegiatan yang ada didalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

adalah sebagai berikut :


4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

%Peningkatan SDM Kantor

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk menyediakan Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan dalam

Instansi terkait.. Kegiatan yang ada didalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah sebagai berikut:


5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

% Pelaporan Tepat Waktu

1 Penyusunan pelaporan

keuangan secara

berkala

Jumlah Dokumen pelaporan yang Tersusun (Dokumen)

2 Penyusunan dokumen

perencanaan dan

evaluasi

Jumlah Dokumen perencanaan yang Tersusun (Dokumen)

3 Forum OPD Jumlah Kegiatan Pertemuan yang dilaksanakan (Kegiatan)

32

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-

persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab

pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan

pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan

lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan

tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya

merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar

dikedepankan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran serta

mengetahui tingkat keefektifan dan keefisienan dalam melaksanakan pembangunan diperlukan evaluasi.

Hasil evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator sasaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Lamongan sampai akhir tribulan II tahun 2018, umumnya memiliki pencapaian

target tahunan 70%. Sedangkan pencapaian yang maksimal akan dilaporkan pada akhir tahun 2018 .

Dengan mengevaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu, maka Rancangan RENJA Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama

Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja dinas. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan

selama Tahun 2018, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang

dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kab Lamongan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan

keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan

kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Lamongan, Januari 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN

Drs. MOCH. WAHYUDI, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19661004 199503 1 002

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam renja OPD :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan Terwujudnya penanganan kawasan permukiman kumuh

2 3 4 16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

PERUMAHAN

Program

Pelayanan

Administrasi

PerkantoranPenyediaan

Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Terkirimnya

surat yang terselesaikan

(Surat)

3030 12.000.000 505 2.000.000 505 2.000.000 50 180.500 100 901.000 50 517.000 305 401.500 505 2.000.000 100 100,00 1.010 4.000.000 33 33

Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya

Air Dan Listrik

Jumlah Bulanan Jasa

komunikasi, sumber

daya air, dan listrik

kantor (Bulan)

72 150.240.000.000 12 23.402.502.242 12 25.040.000.000 3 6.134.070.867 3 6.076.132.972 4 6.048.249.929 2 6.158.477.249 12 24.416.931.017 100 97,51 24 47.819.433.259 33 32

Penyediaan

Jasa peralatan

dan

perlengkapan

Kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

yang diperbaiki

246 34.500.000 41 5.750.000 41 5.750.000 5 1.300.000 10 1.200.000 10 1.500.000 16 1.576.400 41 5.576.400 101 96,98 82 11.326.400 33 33

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan Perizinan

Kendaraan

Dinas /

Operasional

Jumlah Unit Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

dinas/operasional (unit)

210 210.000.000 35 35.315.000 35 35.000.000 7 17.356.500 9 5.116.800 10 11.368.400 9 11.124.200 35 44.965.900 99 128,47 70 80.280.900 33 38

Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

Jumlah Item alat tulis

kantor (ATK) yang

dicukupi (Jenis)

240 312.000.000 40 51.960.000 40 52.000.000 5 3.235.000 10 37.632.000 10 6.897.500 15 4.203.000 40 51.967.500 100 99,94 80 103.927.500 33 33

Penyediaan

Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Jumlah Item barang

cetakan dan

penggandaan

##### 366.000.000 ##### 52.525.000 31.425 61.000.000 2.000 3.345.500 7.856 14.684.500 5000 10.166.000 16.569 10.925.450 31.425 39.121.450 100 64,13 62.850 91.646.450 33 25

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneran

gan Bangunan

Kantor

Jumlah Item komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor (item)

42 120.000.000 7 20.000.000 7 20.000.000 - - 7 20.000.000 - - 7 20.000.000 100 100 14 40.000.000 33 33

Penyediaan

Peralatan Dan

Perlengkapan

Kantor

Jumlah Item Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor (Item)

126 90.000.000 21 14.996.000 21 15.000.000 5 3.000.000 10 4.495.500 4 3.748.800 2 2.160.950 21 13.405.250 101 89,37 42 28.401.250 34 32

Penyediaan

Bahan Bacaan

Dan Peraturan

Perundang-

Undangan

Jumlah Bulan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

(macam)

54 60.000.000 9 9.955.000 9 10.000.000 2 2.025.000 2 2.960.000 2 2.510.000 2 2.500.000 9 9.995.000 94 99,95 18 19.950.000 32 33

Penyediaan

Makanan Dan

Minuman

Jumlah Bulan

Penyediaan makanan

dan minuman rapat dan

tamu (Item)

60 180.000.000 10 131.447.000 10 30.000.000 1 479.000 3 4.386.500 3 15.389.300 3 9.086.150 10 29.340.950 95 97,80 20 160.787.950 33 89

Rapat-Rapat

Kordinasi Dan

Konsultasi Ke

Luar Daerah

Jumlah Rapat

Koordinasi dan

konsultasi yang

dilaksanakan (Kali)

588 300.000.000 98 137.501.850 98 50.000.000 - - 25 7.498.000 50 18.819.000 23 23.678.900 98 49.995.900 100 99,9918 196 187.497.750 33 62

Penyediaan

Jasa

Administrasi/T

eknis Kegiatan

Jumlah tenaga

administrasi/teknis

kegiatan yang dicukupi

(orang)

816 6.993.310.800 232 2.087.738.349 232 1.858.451.800 50 418.243.460 50 429.089.460 50 560.490.960 82 421.081.960 232 1.828.905.840 100 98,41 464 3.916.644.189 57 56

99 98

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

AparaturPembangunan

Gedung

Kantor

Jumlah Gedung yang

dibangun7 180.845.000.000 4 11.786.072.000 1 51.945.000.000 - - - 166.977.360 15.233.294.800 1 33.528.649.385 1 48.928.921.545 100 94,19 5 60.714.993.545 71 34

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasi

onal

Jumlah Kendaraan

Operasional Dinas

(Jenis)

11 7.225.000.000 2 1.285.549.240 2 1.165.000.000 - - 2 1.060.017.490 - 75.995.500 2 1.136.012.990 100 97,51 4 2.421.562.230 36 34

5 6

K Rp K Rp KII III IV

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I

7 8 9 10

Rp

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA OPD

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN

PERODE PELAKSANAAN TRIBULAN IV (SEPTEMBER S/D DESEMBER) TAHUN 2017

No SasaranProgram/KegiatanIndikator Kinerja

Program (outcome ) /

Kegiatan (Output )

Target Renstra OPD pada

tahun 2016 s/d 2021

(Akhir Periode Renstra

Perangkat Daerah)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra OPD sampai

dengan Renja OPD Tahun

Lalu Tahun 2016


dan Anggaran Renja OPD

yang dievaluasi 2017

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renja

yang dievaluasi

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra OPD s/d

Tahun 2021 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja OPD

Tahun 2017)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra OPD s/d tahun

2017

Unit

SKP

D

Pen

ang

Keterangan

Target Kinerja dan

anggaran Renja OPD

Tahun Berjalan (2017)

yang dievaluasi

Predikat Kerja

Rata-rata Capaian Kinerja

13 14 1511

Rp

12

KK Rp K K Rp

2 3 4 16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

5 6



I

7 8 9 10

Rp



Kegiatan (Output )


tahun 2016 s/d 2021


Perangkat Daerah)


Renstra OPD sampai


Lalu Tahun 2016




Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renja

yang dievaluasi





Tahun 2017)




2017

Unit

SKP

D

Pen

ang

Keterangan

Target Kinerja dan

anggaran Renja OPD


yang dievaluasi

13 14 1511

Rp

12

KK Rp K K Rp

Pengadaan

Mebelair

Jumlah Mebelair (jenis) 6 240.000.000 1 34.971.000 1 35.000.000 - - 1 32.399.950 - 2.600.000 1 34.999.950 100 100,00 2 69.970.950 33 29

Pengadaan

Peralatan

Kantor

Jumlah Peralatan

Kantor (jenis)30 811.000.000 5 117.946.000 5 168.500.000 - - 5 165.220.000 - 3.100.000 5 168.320.000 100 99,89 10 286.266.000 33 35

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung

Kantor

Jumlah Pemeliharaan

Rutin Gedung Kantor

(unit)

6 600.000.000 1 99.920.000 1 100.000.000 1 94.833.750 - - - 4.991.250 1 99.825.000 100 99,83 2 199.745.000 33 33

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Mobil Jabatan

Jumlah Pemeliharaan

ruti Mobil Jabatan (unit)6 180.000.000 1 29.962.748 1 30.000.000 - - 0 8.380.917 4.744.361 1 16.832.773 1 29.958.051 100 99,86 2 59.920.799 33 33

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasi

onal

Jumlah Pemeliharaan

rutin Mobil Dinas

Operasional

40

unit 2.823.000.000 56 unit,

105480

Liter

998.462.306 56 unit,

105480

Liter

998.500.000 14 unit

26370

liter

161.850.326 14unit,

26370

Liter

361.466.383 14unit,

26370

Liter

204.102.515 14 unit,

26370

liter,

270.957.240 56 unit

105480

liter

998.376.464 50 99,99 86 unit

158220

liter

1.996.838.770 154 71

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan

Gedung

Kantor

Jumlah Pemeliharaan

Rutin Peralatan Gedung

Kantor

15

unit,

6

paket

36.000.000 15 unit,

6 paket 6.000.000 15 unit,

6 paket 6.000.000 - - 3 unit,

2 paket 2.900.000 - 12 unit,

4 paket2.500.000 3 unit

2 paket 5.400.000 20 90,00 18 unit

8 paket 11.400.000 120 32

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung berat

Jumlah Gedung yang

direhab6 3.360.000.000 1 139.900.000 1 560.000.000 - - - 8.910.000 1 419.093.000 96.697.000 1 524.700.000 100 93,70 2 664.600.000 33 20

86 56

Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

-

Pengadaan

Pakaian Kerja

Lapangan

Jumlah Pakaian kerja

lapangan (Pasang)1720 330.000.000 660 115.160.000 660 135.000.000 - - 660 134.862.000 - - 660 134.862.000 100 99,90 1.320 250.022.000 77 76

100 99,90

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Pendidikan

dan Pelatihan

Formal

Jumlah Pegawai yang

mengikuti pendidikan

dan pelatihan (orang)

19 95.000.000 19 - 19 50.000.000 - - 8 9.000.000 - - 8 9.000.000 42 18,00 27 9.000.000 142 9

42 18

Program

Peningkatan

Pengembang

an Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja Dan

Keuangan

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja Dan

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja PD.

Jumlah Dokumen yang

Tersusun (Dokumen)6 30.000.000 1 5.000.000

1

5.000.000 - - - 1.577.000 61.900 1 3.306.200 1 4.945.100 - 98,902 2 9.945.100 33 33

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Semesteran

Jumlah Dokumen yang

Tersusun (Dokumen)6 30.000.000 1 4.997.000 1 5.000.000 - - - - 1.316.000 1 3.681.000 1 4.997.000 - 99,94 2 9.994.000 33 33

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

Akhir Tahun

Jumlah Dokumen yang

Tersusun (Dokumen)6 30.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 - - - - 1 4.774.500 1 4.774.500 100 95,49 2 9.774.500 33 33

Forum Skpd Jumlah Kegiatan

Pertemuan yang

dilaksanakan (Kegiatan)

6 120.000.000 1 19.929.000 1 20.000.000 - 7.671.000 1 12.313.000 - - 1 19.984.000 100 99,92 2 39.913.000 33 33

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Dan Evaluasi

Jumlah Dokumen yang

Tersusun (Dokumen)6 120.000.000 1 24.832.000 1 30.000.000 - 3.375.000 - 10.320.500 1.200.000 1 14.830.000 1 29.725.500 100 99,09 2 54.557.500 33 45


Predikat Kerja


Predikat Kerja


Predikat Kerja

2 3 4 16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

5 6



I

7 8 9 10

Rp



Kegiatan (Output )


tahun 2016 s/d 2021


Perangkat Daerah)


Renstra OPD sampai


Lalu Tahun 2016




Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renja

yang dievaluasi





Tahun 2017)




2017

Unit

SKP

D

Pen

ang

Keterangan

Target Kinerja dan

anggaran Renja OPD


yang dievaluasi

13 14 1511

Rp

12

KK Rp K K Rp

Penyusunan

Dokumen

Standar

Pelayanan

Minimal (SPM)

Jumlah Dokumen yang

Tersusun (Dokumen)6 60.000.000 1 9.973.000 1 10.000.000 - - - 4.175.000 - 1 5.819.000 1 9.994.000 100 99,94 2 19.967.000 33 33

67 98,88

Program

Pengembang

an

PerumahanFasilitasi dan

Stimulasi

Pembangunan

Masyarakat

Kurang

Mampu

Terfasilitasinya

pembangunan

perumahan masyarakat

kurang mampu

(Rumah)

600 730.000.000

100

473.600.000

100

100.000.000 - - - 1.108.000 1.592.000 100 97.300.000 100 100.000.000 100 100 200 573.600.000 33 79

Peningkatan

kualitas

Kawasan

Permukiman

Monitoring program

P2KKP Daerah2 600.000.000 2 99.950.000 2 100.000.000 - 600.000 - 720.000 4.480.000 2 94.050.000 2 99.850.000 100 99,85 4 199.800.000 200 33

Fasilitasi

Program

Nasional

Kotaku (Kota

Tanpa Kumuh)

Jumlah Kecamatan

terfasilitasi program

KOTAKU

4 500.000.000 - 99.750.000 4 100.000.000 - 1.400.000 - 666.000 3.584.000 4 94.050.000 4 99.700.000 100 99,7 #VALUE! 199.450.000 #VALUE! 40

Koordinasi dan

Fasilitasi

Penyusunan

Rencana Tata

Ruang Lintas

Kabupaten/kot

a

Jumlah fasilitasi

penyusunan rencana

tata ruang

1 70.000.000 1 70.000.000 - 1.278.000 - 402.000 470.000 1 67.750.000 1 69.900.000 100 99,86 1 69.900.000 100 100

Ded Drainase

Raya

Jumlah DED yang

disusun1 55.000.000 1 55.000.000 - 962.000 - 333.000 180.000 1 53.445.000 1 54.920.000 100 99,85 1 54.920.000 100 100

Penyusunan

Database

Perumahan

Kabupaten

Lamongan

Jumlah dokumen

database yang disusun1 200.000.000 1 200.000.000 - 1.298.000 - 552.000 1.350.000 1 188.781.000 1 191.981.000 100 95,9905 1 191.981.000 100 96

Penataan

Kawasan

Perumahan

Meningkatnya Penataan

Kawasan Perumahan1 1.700.000.000 - - 1 900.000.000 - - - 412.300.000 1 421.040.000 1 833.340.000 100 92,59 #VALUE! 833.340.000 #VALUE! 49

Penyusunan

Detaild

Enginering

Design (Ded)

Tata Ruang

Permukiman

Jumlah DED yang

disusun5 1.090.000.000 593.000.000 1 90.000.000 - - - 1 88.545.000 1 88.545.000 100 98,3833 1 681.545.000 20 63

Monitoring dan

Evaluasi

Percepatan

Pembangunan

Sanitasi

Permukiman

(Ppsp)

Jumlah Dokumen

Monitoring dan evaluasi

percepatan

pembangunan sanitasi

permukiman (Dokumen)

6 445.000.000 1 45.998.000 1 50.000.000 - 1.100.000 766.900 708.100 1 43.925.000 1 46.500.000 100 93 2 92.498.000 33 21

100 97,69

Program

Pembanguna

n Lingkungan

Sehat

PerumahanProsenta

se

Permuki

man

kumuh

yang

ditangani

Penyediaan

Sarana Air

Bersih dan

Sanitasi Dasar

Terutama Bagi

Masyarakat

Miskin

Jumlah Kepala Keluarga

pengguna air bersih

(KK)

6.000 12.657.530.000 1.087 2.571.700.000 1.000 1.000.000.000 - - - 580.464.400 1.000 408.983.100 1000 989.447.500 100 98,94 2087 3.561.147.500 35 28

Prosenta

se

Permuki

man

kumuh

yang

ditangani

Operasional

Pengelolaan

IPLT

Kegiatan operasional

pengelolaan IPLT

72 1.750.000.000 - 12 150.000.000 - - - 20.000.000 14.950.000 12 114.274.000 12 149.224.000 100 99,48 12 149.224.000 17 9

Predikat Kerja

Rata-rata Capaian Kinerja (%)


Pridikat Kinerja

2 3 4 16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

5 6



I

7 8 9 10

Rp



Kegiatan (Output )


tahun 2016 s/d 2021


Perangkat Daerah)


Renstra OPD sampai


Lalu Tahun 2016




Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renja

yang dievaluasi





Tahun 2017)




2017

Unit

SKP

D

Pen

ang

Keterangan

Target Kinerja dan

anggaran Renja OPD


yang dievaluasi

13 14 1511

Rp

12

KK Rp K K Rp

Prosenta

se

kemanta

pan jalan

dan

drainase

lingkunga

n

Pembangunan

Jalan

Permukiman

Panjang jalan

lingkungan yang

dibangun (M)

##### 35.902.000.000 ##### 23.375.421.000 2.000 13.473.000.000 - - ####### 2.623.854.400 2.949.706.100 3.565 7.732.468.100 5679 13.306.028.600 #### 98,76 18923 36.681.449.600 158 102

Prosenta

se

kemanta

pan jalan

dan

drainase

lingkunga

n

Pembangunan

Saluran

Drainase/Goro

ng-Gorong

Pemukiman

Panjang saluran

Drainase / Gorong-

gorong Permukiman

yang di bangun (M)

##### 32.871.467.500 2.512 9.903.811.000 6.000 8.871.467.500 - - ####### 1.417.014.300 2.493.289.350 3.767 4.913.441.350 6000 8.823.745.000 #### 99,46 8512 18.727.556.000 24 57

Prosenta

se

kemanta

pan jalan

dan

drainase

lingkunga

n

Pemeliharaan

Rutin Trotoar

dan Gorong-

Gorong

Pemukiman

Panjang saluran

drainase dalam kondisi

baik

##### 5.890.000.000 1.184.491.000 2.550 890.000.000 - 1.000.000 1.000 286.511.000 1000 198.399.000 550 403.416.000 2550 889.326.000 #### 99,92 2.550 2.073.817.000 17 35

Pendampingan

Proyek

pemerintah

Daerah dan

Desentralisasi

(P2D2)

Permukiman

Jml. Pendampingan

Proyek Pemerintah

Daerah Dan

Desentralisasi (P2D2)

499.955.000 1 Keg 248.798.350 4 unit

kendara

an

249.955.000 - 4.600.000 - - 14.400.000 247.046.837 0 266.046.837 4 unit

kenda

raan

106,44 4 unit

kendaraa

n

514.845.187 4 unit

kendaraa

n

103

Prosenta

se

kemanta

pan jalan

dan

drainase

lingkunga

n

Rehab/Pmelih

araan Jalan

Pemukiman

Panjang jalan

lingkungan dalam

kondisi baik (M)

7.000 12.100.000.000 2.464.440.000 1.000 1.600.000.000 - 950.000 250 167.627.000 1.113.000 750 1.429.615.000 1000 1.599.305.000 100 99,96 1000 4.063.745.000 14 34

Prosenta

se

Permuki

man

kumuh

yang

ditangani

Peningkatan

Operasi dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Sarana

Persampahan

Pemukiman

Volume Sampah yang

ditangani

763 11.970.428.193 44 1.147.105.000 483 1.931.712.000 - - 200 1.049.995.950 206.120.000 283 267.545.050 483,00 1.523.661.000 100 78,88 527 2.670.766.000 69 22

126 98

Program

Pengelolaan

Areal

PemakamanProsenta

se rumah

tangga

sehat

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Pemakaman

Jumlah sarana dan

Prasarana Pemakaman

yang dipelihara

1 300.000.000 1 49.949.000 1 50.000.000 - - 3.550.000 46.380.000 - 0 49.930.000 - 99,86 1 99.879.000 100 33

0 99,86

Program

Penataan

Bangunan

Gedung dan

Penataan

RuangProsenta

se rumah

tangga

sehat

Pendataan

Bangunan

Umum dan

Cagar Budaya

Kabupaten

Lamongan

Jumlah Dokumen

Bangunan umum dan

Cagar Budaya yang

didata (Dokumen)

1 1.000.000.000 1 200.000.000 - 150.000 - - 35.447.400 1 153.366.200 1 188.963.600 100 94,48 1 - 100 -

Prosenta

se rumah

tangga

sehat

Pengkajian

Teknis dan

Monitoring

Pelaksaanaan

Imb dan Slf

Jumlah Bangunan yang

ber IMB (Bangunan)

500 500.000.000 - 500 100.000.000 - 445.000 - - 480.000 500 97.022.000 500 97.947.000 100 97,95 500 - 100 -

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Pridikat Kinerja

Pridikat Kinerja


2 3 4 16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

5 6



I

7 8 9 10

Rp



Kegiatan (Output )


tahun 2016 s/d 2021


Perangkat Daerah)


Renstra OPD sampai


Lalu Tahun 2016




Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renja

yang dievaluasi





Tahun 2017)




2017

Unit

SKP

D

Pen

ang

Keterangan

Target Kinerja dan

anggaran Renja OPD


yang dievaluasi

13 14 1511

Rp

12

KK Rp K K Rp

Prosenta

se rumah

tangga

sehat

Pemeliharaan

Bangunan

Tugu-Tugu

Batas

Jumlah obyek

bersejarah yang

dipelihara (Bangunan)

11 1.157.500.000 - 157.399.000 11 200.000.000 - - - 14.397.500 129.577.500 11 55.825.000 11 199.800.000 100 99,90 11 - 100 -

100 97,44

Program

Prasarana,

Sarana

Utilitas Umum

(Psu)Prosenta

se

Permuki

man

kumuh

yang

ditangani

Penataan

Ruang

Terbuka Hijau

(Rth)

Pemukiman

Luas Ruang Terbuka

Hijau Yang ditanggani

(Ha)

13 8.260.000.000 6,4 3.853.759.000 2 1.360.000.000 - - - 57.450.000 178.348.250 2 1.118.512.750 2,00 1.354.311.000 100 99,58 8,4 5.208.070.000 67 63

Prosenta

se

Permuki

man

kumuh

yang

ditangani

Pengembanga

n Taman

Rekreasi

Pemukiman

Jumlah Taman Rekreasi

Permukiman yang

ditangani

3 14.410.000.000 348.524.000 3 2.000.000.000 - - - 2.125.000 47.900.000 3 1.935.725.000 3 1.985.750.000 100 99,29 3 2.334.274.000 100 16

Prosenta

se

Permuki

man

kumuh

yang

ditangani

Pemeliharaan

Rutin

Pertamanan

Prosentase Ruang

Terbuka Hijau Yang

ditanggani

72 5.040.000.000 439.125.000 740.000.000 - - - 49.734.400 123.940.000 565.666.000 0 739.340.400 0 99,91 0 1.178.465.400 0 23

Prosenta

se

Permuki

man

kumuh

yang

ditangani

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana dan

Prasarana

Olahraga

Pemukiman

Jumlah Sarana

Olahraga yang

dipelihara

6 16.100.000.000 5.498.260.000 6 3.900.000.000 - - 2 246.938.000 1.871.897.000 4 2.723.275.000 6 4.842.110.000 100 124,16 6 10.340.370.000 100 64

Prosenta

se

Permuki

man

kumuh

yang

ditangani

Rehab LPJU

dan Lampu

Hias

Pemukiman

Jumlah lampu yang

direhabilitasi (Item)

##### 10.728.400.000 1.816.285.500 2.018 1.560.000.000 - - 1000 787.126.100 277.116.200 1.018 491.300.000 2018 1.555.542.300 100 99,71 2018 3.371.827.800 17 31

Prosenta

se

Permuki

man

kumuh

yang

ditangani

Pemasangan

Lampu

Penerangan

Jalan Umum

Pemukiman

Jumlah titik Lampu

Penerangan Jalan

Umum Permukiman

yang di pasang (unit)

1.200 39.668.528.313 311 3.983.761.000 200 3.225.000.000 - - 55 1.277.469.000 1.447.790.000 145 484.631.000 200 3.209.890.000 100 99,53 511 7.193.651.000 43 18

Prosenta

se

Permuki

man

kumuh

yang

ditangani

Meterisasi

Lampu

Penerangan

Jalan Umum

Permukiman

Jumlah Meterisasi LPJU

(Unit)322 4.398.500.000 55 749.340.000 55 648.500.000 - - - - 3.170.000 55 746.100.000 55 749.270.000 100 115,54 110 1.498.610.000 34 34

86 105,39

Program

Penataan

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan

dan

Pemanfaatan

Tanah


Pridikat Kinerja


Pridikat Kinerja

2 3 4 16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp

5 6



I

7 8 9 10

Rp



Kegiatan (Output )


tahun 2016 s/d 2021


Perangkat Daerah)


Renstra OPD sampai


Lalu Tahun 2016




Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renja

yang dievaluasi





Tahun 2017)




2017

Unit

SKP

D

Pen

ang

Keterangan

Target Kinerja dan

anggaran Renja OPD


yang dievaluasi

13 14 1511

Rp

12

KK Rp K K Rp

Penentuan

Penilaian Hak

Atas Tanah

Jumlah dokumen

Penilaian Hak atas

tanah

5 750.000.000 1

150.000.000

- - - - 48.466.000 92.188.000 - 140.654.000 - 93,77 0 140.654.000 0 19

Sosialisasi

Pengamanan

Aset-aset

Tanah

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Lamongan

Sosialisasi Pengamanan

Aset-aset Tanah Milik

Pemerintah (Kali)

5 125.000.000 - 1 25.000.000 - - - - 25.000.000 - 25.000.000 - 100,00 0 25.000.000 0 20

Tukar Menukar

dan atau

Mutasi Tanah

Milik

Pemerintah

Jumlah Dokumen

Mutasi Tanah Milik

Pemerintah (dokumen)

5 500.000.000 1 100.000.000 - - - - 62.840.000 - 62.840.000 - 62,84 0 62.840.000 0 13

Pengadaan

Tanah untuk

Kepentingan

Pemerintah

Daerah

Pengadaan tanah untuk

kepentingan pemerintah

Daerah (unit)

16 11.500.000.000 1 3.500.000.000 - - - 1.251.400.000 670.600.000 1.259.405.000 - 3.181.405.000 - 90,90 0 3.181.405.000 0 28

Fasilitasi

Penggunaan/P

emanfaatan

Aset-aset

tanah milik

Pemerintah

Terfasilitasinya

Penggunaan/pemanfaat

an Aset-aset Tanah

Pemerintah (Kegiatan)

5 125.000.000 1 25.000.000 - - - - - - - - - 0 - 0 -

Pemberkasan

Aset-aset

Tanah Milik

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Lamongan

dalam Rangka

Kegiatan

Jumlah Tanah

Pemerintah yang

bersertifikat

5.750.000.000 - 1.150.000.000 - 2.500.000 - 500.000 101.729.440 - 104.729.440 - 9,11 0 104.729.440 0 2

Pemberian

Hak dalam

Rangka

Pensertifikatan

Tanah

Pemerintah

Kabupaten

Lamongan

Pemberian Hak Dalam

Rangka Pensertifikatan

Tanah Pemerintah

Kabupaten Lamongan

(Bidang)

250 500.000.000 50 100.000.000 - 1.400.000 - 2.225.000 1.400.000 740.000 - 5.765.000 - 5,77 0 5.765.000 0 1

0 5,77

Pridikat Kinerja


Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya kerja sama yang baik dan rencana kerja yang disusun secara sistematis

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Penyerapan anggaran tidak sesuai cash budget

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penyerapan Anggaran disesuaikan dengan cash budget yang disusun

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya : Lebih teliti dalam membuat cash budget

Lamongan Januari 2017

Dievaluasi KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN LAMONGAN

Drs. MURSYID, M.Si Pembina Utama Muda

Nip. 19590517 198701 1 003

Lamongan, Januari 2018

a.n KEPALA PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN

Drs. SULMANAN, MM Pembina Tingkat I

NIP. 19611206 198308 1 003

Nama PD : Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Pagu : 115.940.050.800

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Prakiraan Maju

Tahun 2019

LokasiTarget capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 4 Sub Urusan Umum

1 1 4 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1 4 1 1 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Terkirimnya surat yang terselesaikan

(Surat)

Lamongan 505 surat 20.911.851.800 505 surat 23.003.036.980

Jumlah Bulanan Jasa komunikasi, sumber daya

air, dan listrik kantor (Bulan)

Lamongan 3 rekening 3 rekening

Jumlah Personil jasa Pemeliharaan Kebersihan

Kantor

Lamongan 3 orang 3 orang

Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan dinas/operasional (unit)

Lamongan 35 unit 35 unit

Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan yang

dicukupi (orang)

Lamongan 88 org/bln 88 org/bln

1 1 4 1 2 Penyediaan Barang Pakai Habis perkantoran Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang

diperbaiki

Lamongan 41 buah 165.000.000 41 buah 181.500.000

Jumlah Item alat tulis kantor (ATK) yang dicukupi

(Jenis)

Lamongan 40 jenis 40 jenis

Jumlah Item barang cetakan dan penggandaan Lamongan 31.425 lembar 31.425 lembar

Jumlah Item komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor (item)

Lamongan 7 item 7 item

Jumlah Penyediaan makanan dan minuman rapat

dan tamu

Lamongan 600 box, 300 duz 600 box, 300 duz

Jumlah Item Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(Item)

Lamongan 21 item 21 item

Jumlah Bulan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan (macam)

Lamongan 9 jenis 9 jenis

1 1 4 1 3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi yang

dilaksanakan (Kali)

Lamongan 98 kali 50.000.000 98 kali 55.000.000

1 1 4 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1 1 4 2 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Operasional Dinas (Jenis) Lamongan 1 unit snocklift 1.200.000.000 1 unit snocklift 1.320.000.000

Nomor

(1)

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Bab IV-1

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Tahun 2018



Prakiraan Maju

Tahun 2019


kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nomor

(1)

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

1 1 4 2 3 Pengadaan Perlengkapan dan peralatan kantor Jumlah Kendaraan Operasional Dinas (Jenis) Lamongan 1 unit snocklift 374.699.000 1 unit snocklift 412.168.900

Jumlah Mebelair (jenis) Lamongan 1 1

Jumlah Peralatan Kantor (jenis) Lamongan 5 5

1 1 4 2 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung

Kantor

Lamongan 15 unit, 6 paket 106.000.000 15 unit, 6 paket 116.600.000

1 1 4 2 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan rutin Mobil dan spd motor

Dinas Operasional

Lamongan 40 unit 236.500.000 40 unit 260.150.000

Jumlah Pemeliharaan ruti Mobil Jabatan (unit) Lamongan 1 1

1 1 4 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 1 4 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan (Pasang) Lamongan 660 pasang 30.000.000 660 pasang 33.000.000

1 1 4 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 1 4 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan

Lamongan 1 kali 25.000.000 1 kali 27.500.000

1 1 4 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan

1 1 4 6 1 Penyusunan Pelaporan keuangan secara berkala Jumlah Dokumen yang Tersusun (Dokumen) Lamongan 1 Dokumen 15.000.000 1 Dokumen 16.500.000

Jumlah Dokumen yang Tersusun (Dokumen) Lamongan 1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah Dokumen yang Tersusun (Dokumen) Lamongan 1 Dokumen 1 Dokumen

1 1 4 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Jumlah Dokumen yang Tersusun (Dokumen) Lamongan 1 Dokumen 20.000.000 1 Dokumen 22.000.000

1 1 4 6 5 Forum Skpd Jumlah Kegiatan Pertemuan yang dilaksanakan

(Kegiatan)

Lamongan 1 Dokumen 20.000.000 1 Dokumen 22.000.000

1 1 4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bab IV-2




Prakiraan Maju

Tahun 2019


kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nomor

(1)

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

1 1 4 15 Program Pengembangan Perumahan

1 1 4 15 6 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan

Masyarakat Kurang mampu

Penyusunan RP3KP Lamongan 1 Rencana Induk

RP3KP

250.000.000 1 Rencana Induk

RP3KP

275.000.000

1 1 4 15 12 Fasilitasi Program Nasional KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Jumlah Kecamatan terfasilitasi program KOTAKU Lamongan Pendampingan

kawasan kumuh (2

kec)

100.000.000 Pendampingan

kawasan kumuh (2

kec)

110.000.000

1 1 4 15 17 Penataan Kawasan Perumahan Meningkatnya Penataan Kawasan Perumahan Pendampingan

PSU dan Rusus

1.570.000.000 Pendampingan

PSU dan Rusus

1.727.000.000

Pengurukan Belakang Gedung Olahrga Lamongan

Pengurukan Barat Pasar Unggas Lamongan

Pengurukan Samping Kantor dan Depan KB Lamongan

Pengurukan Timur Jalan Pahlawan untuk Pengembangan

TPST Kawasan

Lamongan

1 1 4 15 20 Fasilitasi Kegiatan Perumahan Lintas Kabupaten Jumlah Kegiatan yang terfasilitasi Lamongan Pendampingan

program

Rusunawa &

100.000.000 Pendampingan

program

Rusunawa &

110.000.000

1 1 4 15 21 Monitoring dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi

percepatan pembangunan sanitasi permukiman

(Dokumen)

Lamongan Monev se Kab

Lamongan

100.000.000 Monev se Kab

Lamongan

110.000.000

1 1 4 15 22 Pembangunan Jalan Permukiman Panjang jalan lingkungan yang dibangun (M) 8.635.000.000 9.498.500.000

Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Babat Lamongan

Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Banaran Lamongan

Peningkatan Jalan Lingkungan Brondong Lamongan

Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sedayulawas Lamongan

Peningkatan Jalan dan TPT Togoanyar PP Amin Lamongan

Peningkatan Jalan Deket kulon - Sidorejo Lamongan

Peningkatan Jalan AKNELA Lamongan

Bab IV-3




Prakiraan Maju

Tahun 2019


kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nomor

(1)

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Peningkatan Jalan Dapur Utara Lamongan

Peningkatan Jalan Tlogoanyar - Kemendung Kec. Lamongan Lamongan

Pelebaran Jalan Depan Al Busro (Polres) Lamongan

Peningkatan Jalan Menuju TPS 3 R Lamongan

Peningkatan Jalan dan Saluran Beringin IV Lamongan

Pembangunan Jalan Tembus Rangge Gg I Lamongan

Pelebaran jalan Lingkungan Banjarmendalan (Menuju Panti

Jompo)

Lamongan

Pembangunan Jalan Makam Karangmulyo Kelurahan

Karangmulyo

Lamongan

Pembangunan Jalan Plosowahyu Lamongan

Peningkatan Jalan Sawunggaling Lamongan

Peningkatan Jalan Deket kulon-Sugihwaras Lamongan

Pembangunan Jalan Makam Guminingrejo Tikung Lamongan

Meneruskan Jalan Makam Wonokromo Tikung Lamongan

Pembangunan Saluran Air (Got) Gempoltukmloko Sarirejo Lamongan

Pembangunan Saluran Air (Got) Kebet Lamongan Lamongan Lamongan

Perbaikan Saluran Air/Plengsengan Gempolpading Pucuk Lamongan

Pembangunan Saluran Air Lingkungan Dsn. Wanar Ds.

Wanar Pucuk

Lamongan

Pembangunan Jalan Lingkungan (Hotmid) Kedungmentawar

Ngimbang

Lamongan

Bab IV-4




Prakiraan Maju

Tahun 2019


kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nomor

(1)

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Pengaspalan Jalan Lingkungan Rt 1 Rw 2 Kauman

Lamongan

Lamongan

Jalan Lingkungan Dsn Langgarrejo Solokuro Lamongan

Jalan Lingkungan Dsn Jetak Rt 03 Rw 02 Paciran Lamongan

Jalan Lingkungan Dsn Moyoruti Brondong Lamongan

Jalan Lingkungan Dsn Pambon Brondong Lamongan

Jalan Lingkungan Dsn Ngesong Brondong Lamongan

Jalan Lingkungan Dusun Lembor Desa Lembor Brondong Lamongan

Jalan Lingkungan Dsn Cumpleng Desa Brengkok Brondong Lamongan

Raban Beton Dsn Mengai Karangbinagun Lamongan

Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Puncel Desa Deket

Wetan Deket

Lamongan

Menara Air Bersih Dsn Miru Kembangbahu Lamongan

Pembangunan Air Bersih Mengai Karangbinangun Lamongan

1 1 4 15 23 Pembangunan Saluran drainase / Gorong-gorong

permukiman

Panjang saluran Drainase / Gorong-gorong

Permukiman yang di bangun (M)

4.900.000.000 5.390.000.000

Pembangunan Saluran Air Gotong Royong Babat Lamongan

Pembangunan Saluran Air Desa Plaosan Lamongan

Pemb. Saluran Air Jl. Pemuda Kec. Brondong Lamongan

Pembangunan Trotoar Andanwangi Lamongan Lamongan

Pembangunan Saluran Air Paciran Lamongan

Bab IV-5




Prakiraan Maju

Tahun 2019


kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nomor

(1)

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Pembangunan Saluran Air Kelurahan Brondong Lamongan

Pembangunan Saluran Air Gowa Blimbing Lamongan

Pelebaran Trotoar Alon-alon Lamongan Lamongan

Pembangunan Saluran Air Polsek Kota - Tanjung Lamongan

Pengadaan GPS (montana tm 650t) Lamongan

Pengadaan GPS (montana tm 680t) Lamongan

Laser distance 100m Lamongan

1 1 4 15 24 Pemeliharaan rutin trotoar dan gorong-gorong permukiman Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin trotoar

dan gorong-gorong permukiman (M)

Lamongan 800.000.000 880.000.000

1 1 4 15 25 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Permukiman Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik (M) Lamongan 1.400.000.000 1.540.000.000

1 1 4 15 26 Rehabilitasi LPJU dan Lampu Hias Permukiman Jumlah lampu yang direhabilitasi (Item) Lamongan 1460 titik 1.560.000.000 1460 titik 1.716.000.000

1 1 4 15 27 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Pemukiman Jumlah titik Lampu Penerangan Jalan Umum

Permukiman yang di pasang (unit)

3.046.000.000 3.350.600.000

Pemasangan LPJU Median Jalan Nasional Sukodadi Kec.

Sukodadi

Lamongan

Pemasangan LPJU Median Jalan Turi - Kruwul Kec. Turi Lamongan

Pemasangan LPJU Gg. Melati - Gg. Jetis - Gg. Mlaten Kec.

Lamongan

Lamongan

Pemasangan LPJU Gg. Groyok Kec. Lamongan Lamongan

Pemasangan LPJU Gg. Pahlawan Kec. Lamongan Lamongan

Pemasangan LPJU Gg. Tumenggungnoto Kec. Lamongan Lamongan

Pemasangan LPJU AKNELA Kec. Lamongan Lamongan

Bab IV-6




Prakiraan Maju

Tahun 2019


kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nomor

(1)

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Pemasangan LPJU Pasar Maduran Kec. Maduran Lamongan

Pemasangan LPJU Desa Parengan Kec. Maduran Lamongan

Pemasangan LPJU Makam Joko Tingkir Kec. Maduran Lamongan

Pemasangan LPJU Desa Sidomukti Kec. Brondong Lamongan

Pemasangan LPJU Sedayu Kec. Brondong Lamongan

Pemasangan LPJU Kec. Karangbinangun Lamongan

Pemasangan LPJU Desa Windu Kec. Karangbinangun Lamongan

Pemasangan LPJU Desa Rayunggumuk Kec. Glagah Lamongan

Pemasangan LPJU Kecamatan Glagah Lamongan

Pemasangan LPJU Desa Lawanganagung Kec. Sugio Lamongan

Pemasangan LPJU Desa Singgang Kec. Sugio Lamongan

Pemasangan LPJU Desa Banjarejo Kec. Karangbinangun Lamongan

Pemasangan Lampu Hias Gantung Jl. Lamongrejo Kec.

Lamongan

Lamongan

E-Katalog Lampu LED 120W Lamongan



1 1 4 15 28 Meterisasi LPJU 500.000.000 550.000.000

Bab IV-7




Prakiraan Maju

Tahun 2019


kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nomor

(1)

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Meterisasi Wilayah Tengah Lamongan

Meterisasi Wilayah Utara Lamongan

Meterisasi Wilayah Barat Lamongan

Meterisasi Wilayah Selatan Lamongan

1 1 4 16 Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan

1 1 4 16 1 Monitoring dan evaluasi Percepatan Pembangunan Sanitasi

Pemukiman (PPSP)

Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi

percepatan pembangunan sanitasi permukiman

(Dokumen)


Lamongan


Lamongan

82.500.000

1 1 4 16 2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Jumlah Kepala Keluarga pengguna air bersih (KK) 1.555.000.000 1.710.500.000

PSAB Dsn. Waringinanom Ds. Pringgoboyo Lamongan

PSAB Ds. Sembung Lamongan

PSAB Ds. Kedungkumpul Lamongan

PSAB Ds. Mojodadi Lamongan

Pengadaan air bersih Dsn. Babatagung Lamongan

Sarana Air Bersih Dsn. Warulor Ds. Sukobendu Lamongan

Rehab Pipanisasi air bersih Ds. Bronjong Lamongan

Renovasi pipanisasi SAB Dsn. Bulurejo- Dsn Sidomanis Lamongan

Pemb. Sarana Air Bersih Dsn. Kedungsambi Ds. Kedungjajar Lamongan

1 1 4 16 3 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama

Bagi Masyarakat Miskin

900.000.000 990.000.000

Bab IV-8




Prakiraan Maju

Tahun 2019


kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nomor

(1)

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

IPAL Komunal Ds. Ganggantingan Kec. Ngimbang Lamongan

IPAL Komunal Ds. Sukorame Kec. Sukorame Lamongan

IPAL Komunal Ds. Sembung Kec. Sukorame Lamongan

1 1 4 16 9 Operasional Pengelolaan Instalasi Pengelolaan Limbah

Terpadu (IPLT)

Terlaksananya kegiatan operasional pengelolaan

IPLT

Lamongan 400.000.000 440.000.000

1 1 4 16 10 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Jumlah sarana dan Prasarana Pemakaman yang

dipelihara

Lamongan 1 makam 50.000.000 1 makam 55.000.000

1 1 4 16 12 Penataan ruang terbuka hijau (RTH) Pemukiman Luas Ruang Terbuka Hijau Yang ditanggani (Ha) 8.000.000.000 8.800.000.000

Pembangunan Taman Rekreasi Alon-alon Lamongan

Pengadaan Panggung Bongkar Pasang Alon-alon Lamongan

Plengsengan Telaga Dapur Lamongan

Plengsengan Telaga Bandung Lamongan

Bab IV-9




Prakiraan Maju

Tahun 2019


kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nomor

(1)

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Pembuatan Pujasera 75 Unit Lamongan

1 1 4 16 13 Pengembangan Taman Rekreasi Permukiman Jumlah Taman Rekreasi Permukiman yang

ditangani

1.400.000.000 1.540.000.000

Pembangunan Taman Ringroad Made Lamongan

RTH Jl. Raya Gresik - Babat (Pondok Gajah) Lamongan

RTH Pantura (WBL - Ke Timur) Lamongan

Rehabilitasi Median Jalan (Gajah) Lamongan

Taman Median Jalan Jembatan Widang Lamongan

Taman Median Jalan Menuju Kota Babat Lamongan

1 1 4 16 14 Pemeliharaan Rutin pertamanan permukiman Prosentase Ruang Terbuka Hijau Yang ditangani Lamongan 720.000.000 792.000.000

1 1 4 16 16 Monitoring dan evaluasi Pembangunan Sarana Sanitsi Jumlah Monitoring dan evaluasi pembangunan

sarana sanitasi


Lamongan


Lamongan

110.000.000

1 1 4 21 Program Penataan Bangunan Gedung dan Penataan

Ruang

1 1 4 21 1 Penyusunan Detailed Enginering Design (DED) Penataan

Bangunan Gedung

jumlah dokumen DED Penataan Bangunan

Gedung

Lamongan 250.000.000 275.000.000

1 1 4 21 3 Pemeliharaan Bangunan Tugu-tugu Batas Jumlah obyek bersejarah yang dipelihara

(Bangunan)

Lamongan 13 tugu 200.000.000 13 tugu 220.000.000

1 1 4 21 4 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Jumlah rencana tata ruang yang tersusun 1 RDTRK 325.000.000 1 RDTRK 357.500.000

- RDTRK Kecamatan Lamongan Lamongan

1 1 4 21 5 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung yang dibangun Lamongan 1 unit 50.000.000.000 1 unit 55.000.000.000

1 1 4 21 6 Pendataan bangunan umum dan cagar budaya Kabupaten

Lamongan

jumlah dokumen bangunan umum dan cagar

budaya yang didata (dokumen)

Lamongan data bangunan

negara (14)

75.000.000 data bangunan

negara (14)

82.500.000

Bab IV-10




Prakiraan Maju

Tahun 2019


kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nomor

(1)

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

1 2 4 PERTANAHAN

1 2 4 16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah

1 2 4 16 3 Penentuan penilaian hak atas tanah Jumlah dokumen Penilaian Hak atas tanah Lamongan 25.000.000 27.500.000

1 2 4 16 6 Tukar Menukar dan atau Mutasi Tanah Milik Pemerintah Jumlah lokasi yang mengalami tukar menukar

Tanah Milik Pemerintah

Lamongan 2 Lokasi 100.000.000 2 Lokasi 110.000.000

1 2 4 16 7 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah Jumlah lokasi pengadaan tanah untuk

kepentingan pemerintah Daerah

Lamongan 3 Lokasi 5.000.000.000 3 Lokasi 5.500.000.000

1 2 4 16 9 Pemberkasan Aset-aset Tanah Pemerintah Daerah

Kabupaten Lamongan dalam rangka kegiatan pensertifikatan

Jumlah Tanah Pemerintah yang bersertifikat Lamongan 50 sertfikat 650.000.000 50 sertfikat 715.000.000

115.940.050.800 127.534.055.880 Total

A.n KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIIMAN KABUPATEN LAMONGAN

SEKRETARIS

Drs. SULM ANAN NIP. 19611206 198308 1 003

Bab IV-11


Documents

BAB I - lamongankab.go.id · dan prasarana permukiman, infrastruktur permukiman perdesaan dan kawasan kumuh serta penataan kota dan lingkungan kota. ... Undang-Undang Republik Indonesia