KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

ARAHAN KEBIJAKAN DAN

STRATEGI PENGEMBANGAN

KAWASAN PERKOTAAN

Banjarmasin, 25 September 2010

Kondisi Perkotaan Indonesia

•Kawasan perkotaan berkembang dengan pesat

•Laju tingkat urbanisasi yang tinggi

•Tahun 2008 jumlah penduduk perkotaan melampaui

penduduk perdesaan.

Penurunan kualitas

lingkungan fisik kawasan

perkotaan

Penurunan kualitas hidup (sosial)

masyarakat di perkotaan

Penurunan kualitas

pelayanan kebutuhan

dasar perkotaan

Keterkaitan kota-kota

dalam sistem global

Perkembangan dan Sebaran Kota Indonesia

• Jumlah kota di Indonesia mengalami

pertumbuhan yang cukup progresif.

•Dalam 40 tahun (1970 sampai 2010)

jumlah kota bertambah dua kali lipat.

•Dari jumlah awal 45 berkembang menjadi

98 pada tahun 2010

45 49 53

73

98

0

20

40

60

80

100

120

1970 1980 1990 2000 2010

Pertumbuhan Kota di Indonesia

•Sebaran kota-kota otonom terbanyak

berada pada Pulau Sumatera (34

kota) dan Pulau Jawa (35 kota).

• 29 kota lainnya tersebar di

Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa

Tenggara dan Papua.

Perkiraan Perkembangan Kawasan Perkotaan

Jakarta dan Bandung Thn 2025

Area Perkotaan Tahun 2000

Perkiraan Area

Perkotaan

Tahun 2025

Legenda : area perkotaan area non perkotaan

• Penyediaan lapangan kerja

• Penyediaan sarana dan prasarana dasar

• Peningkatan kualitas lingkungan hidup di perkotaan

• Peningkatan kesadaran budaya

• Peningkatan keamanan dan ketertiban kota

• Pengendalian dan pencegahan pertumbuhan kota

yang masif

• Konurbasi

• Penanganan masalah urban-sub urban-rural

beserta hubungannya

• Peningkatan SDM, kelembagaan, pembiayaan dan

pengelolaan perkotaan

• Peningkatan peran serta dalam globalisasi

Tantangan Pengembangan Perkotaan

Hirarki Sistem Rencana Tata Ruang

Dilengkapi

peraturan zonasi

(Zoning Regulation)

WIL

AY

AH

P

ER

KO

TA

AN

RENCANA UMUM

TATA RUANG RENCANA RINCI TATA RUANG

RTR KWS STRA. NASIONAL

RTR KWS STRA KABUPATEN

RTR BAGIAN WIL KOTA

RTR KWS STRA KOTA

RDTR WIL KABUPATEN

RTR KWS STRA. PROVINSI

RDTR WIL KOTA

RTRW NASIONAL

RTRW PROVINSI

RTRW KABUPATEN

Ps. 14 ayat (2) Ps. 14 ayat (3)

RTR PULAU / KEPULAUAN

RTR Kawasan Perkotaan merupakan alat

koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah dan sebagai

alat pengendali perngembangan

perkotaan

RTR KAWASAN

PERKOTAAN

Kedudukan RTR Kawasan Perkotaan Dalam Sistem

Perencanaan Tata Ruang

RTRW KOTA

VISI PENGEMBANGAN PERKOTAAN

Visi Pengembangan Perkotaan

(Permen PU No 494 Tahun 2005)

“Terwujudnya kawasan perkotaan yang aman, layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif dan

berkembang secara berkelanjutan, serta saling memperkuat dalam mewujudkan pengembangan wilayah”

Misi Pengembangan Perkotaan

Mengembangkan kota yang aman dan layak huni : • Kota yang nyaman • Kota yang aman

1

6 Misi Pembangunan Kota

Mengembangkan kota yang sejahtera

2

Mengembangkan pembangunan kota yang berkelanjutan (SUD) : • Aspek ekonomi • Aspek sosial budaya • Aspek lingkungan

4

Mengembangkan lingkungan kota yang berkeadilan sosial dan berbudaya

3

Mengembangkan pola pengelolaan kota berdasarkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance)

5

Menjaga keseimbangan dan keterkaitan antar kota dan kota-desa

6

Kebijakan Nasional Pengembangan

Perkotaan

Pemantapan peran dan fungsi kota dalam pembangunan nasional

Pengembangan permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya dan berkeadilan sosial

Peningkatan kapasitas manajemen pembangunan perkotaan

1

3

2

Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan

Kebijakan 1 : Pemantapan peran dan fungsi kota dalam

pembangunan nasional

Strategi :

• Penyiapan prasarana dan sarana perkotaan nasional untuk

mendukung pengembangan ekonomi nasional, wilayah, lokal

melalui pengembangan perkotaan

• Penyiapan kota sebagai simpul pelayanan serta simpul

aksesibilitas, koleksi dan distribusi dalam wilayah

• Pengembangan kota-kota berfungsi nasional/internasional dan

Kawasan Kerjasama Internasional

• Pengembangan kota-kota khusus berkembang cepat,

berkarakter khusus, kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal

• Penyiapan serta pengembangan arahan dan panduan bagi

daerah untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan

Kebijakan 2 : Pengembangan permukiman yang layak huni,

sejahtera, berbudaya dan berkeadilan sosial

Strategi :

• Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan serta

pelayanan dasar perkotaan yang memadai dan berkeadilan

• Pengembangan permukiman dan perumahan yang layak huni

serta terjangkau

• Pengembangan proses-proses pendanaan dan penyediaan

tanah bagi pembangunan permukman yang partisipatif

• Pengembangan ekonomi perkotaan yang berdaya saing global

• Penciptaan iklim kehidupan sosial budaya yang saling

menghargai, mendukung serta mengapresiasi budaya

Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan

Kebijakan 3 : Peningkatan kapasitas SDM serta kelembagaan pusat

dan daerah dalam pengelolaan pembangunan

perkotaan

Strategi :

• Peningkatan kapasitas SDM serta kelembagaan pusat-daerah

dalam pengelolaan pembangunan perkotaan

• Peningkatan kapasitas pembiayaan pemerintah daerah

• Peningkatan pola dan mekanisme pelibatan stakeholders dalam

pengelolaan pembangunan perkotaan yang inklusif

• Pembentukan sistem informasi perkotaan di tingkat nasional dan

daerah

Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan

Tindak lanjut ke depan :

• Penjabaran kebijakan dan strategi pengembangan

perkotaan yang lebih operasional

• Peningkatan peran setiap stakeholders bidang

perkotaan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat)

secara sinergis

• Perumusan indikator SUD

• Penyusunan rencana aksi bersama dalam mewujudkan

kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

antara pusat dan daerah

• Mempersiapkan perangkat peraturan di bidang

perkotaan, antara lain :

a) Pedoman pengembangan perkotaan strategis nasional

b) Pedoman pengembangan perkotaan lainnya

Penutup