Upload
ngoque
View
238
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
DASA WICAKSANA (10 KEBIJAKAN) MENUJU NKRI 3015
Rimawan Pradiptyo Deputi Penelitian, P2EB, Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada
NKRI 3015
Misi-‐Visi Kebangsaan
Dasa Wicaksana NKRI 3015
2
Apa Kesamaan dan Perbedaan Ketiga Negara ini?
Pertanyaan Mendasar • Mengapa ada negara yang tahan berdiri ratusan hingga
ribuan tahun, namun banyak negara yang terpecah setelah hanya belasan atau puluhan tahun berdiri?
• Mengapa banyak negara terpecah setelah referendum? – Eritrea (1993) - Slovenia (1990) – Timor Timur (1999)
• Namun banyak pula negara yang tidak dapat dipecah meski melewati referendum? – Irlandia Utara (1973), Scotlandia (2014) – Quebec (1980, 1995)
4
Tujuan NKRI Pembukaan UUD 1945 alenia 4:
1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. memajukan kesejahteraan umum,
3. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
5
UUD 1945
TAP MPR XI/1998
UU Tipikor & KPK
UU UN CAC
Nawa Cita
TAP MPR RI XI/MPR/1998: Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN
• Memfungsikan secara proporsional dan benar lembaga Tinggi Negara agar sesuai amanah UUD 45
• Prasyarat fungsi dan tugas berjalan adalah penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka dan terpercaya dan mampu membebaskan diri dari KKN
• Penyelenggara negara bersumpah dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat
• Pemeriksaan kekayaan dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk oleh Kepala Negara yang keanggotaannya terdiri dari Pemerintah dan masyarakat
• Upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara tegas dan konsisten dengan UU tindak pidana korupsi
• Pemberantasan KKN dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak azasi manusia
6
Nawa Cita 1. Menghadirkan peran negara dalam
melindungi elemen bangsa 2. Pemerintah tidak absen dalam
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan
3. Membangun Indonesia dari pinggiran
4. Menolak negara lemah dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia pintar, Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera serta land reform
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar international
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Revolusi karakter bangsa melalui penataan kurikulum pendidikan nasional.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalyi kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruag dialog antarwarga.
7
x1
x2
l x*
Fungsi Kesejahteraan
Fungsi Dana
Contours of objecEve funcEon
x1
x2
x* l
Perilaku Konsumsi/Produksi Rasional
Existing Strategi: Maksimalisasi Kesejahteraan • Persatuan Indonesia dianggap
‘given’ sebagai pre-requisite untuk mencapai maksimalisasi kesejahteraan
• Persatuan bukan merupakan tujuan pembangunan!!
• Konsekuensi: Fokus pembangunan di daerah dengan jumlah penduduk besar (Jakarta dan Jawa) • Ketimpangan semakin besar antara
kota vs desa dan antara Indonesia bagian barat vs bagian timur 9
Aspek Intertemporal vs Aspek Spasial Proses Pembangunan
Aspek Spasial
Aspek Intertemporal
Myopic Non-Myopic
Orientasi ke Jawa dan Sumatera (hanya di daerah dengan penduduk padat)
Kondisi saat ini (tidak mendukung persatuan Indonesia dan menyusahkan anak-cucu)
Meminimalisasi beban ke anak-cucu meski belum tentu kondusif untuk menjaga persatuan Indonesia
Orientasi ke Indonesia sebagai negara kepulauan yang utuh dan berdaulat
Mendukung persatuan Indonesia meski mungkin membebani anak-cucu di masa datang
Kondisi Ideal (sangat mendukung persatuan Indonesia dan tidak menyusahkan anak-cucu)
NKRI 3015: Minimalisasi Resiko Perpecahan • Tujuan pembangunan:
meminimalisasi resiko perpecahan NKRI untuk 1000 tahun mendatang
• Implikasi: Lakukan berbagai kebijakan agar NKRI tetap utuh untuk 1000 tahun mendatang dengan prasyarat: • Menciptakan incentive
compatiblity untuk menjadi bagian dari NKRI!!
• Tujuan mulai RPJP, RPJM, Nawa Cita, kebijakan pusat dan daerah tidak akan tercapai selama korupsi marak di Indonesia.
Pertanyaan Fundamental • Apakah cita-cita NKRI 3015 akan tercapai
jika korupsi masih marak di Indonesia? • Jika korupsi tetap tinggi seperti sekarang,
berapa lama NKRI akan mampu bertahan sebelum beberapa wilayah melepaskan diri?
• Jika tidak ada satu negara maju pun memiliki tingkat korupsi tinggi, mengapa tidak ada komitmen dari bangsa Indonesia untuk bersama-sama memerangi korupsi?
12
Bahaya Laten Korupsi
13
Korupsi
Demokrasi
Tata Kelola
Kesejahteraan
Adverse SelecEon
Reputasi Bangsa
Kelembagaan
• Korupsi menghancurkan sendi-sendi bernegara dan berbangsa
• Keberlangsungan NKRI terancam oleh maraknya korupsi di Indonesia
• Tidak ada negara maju dengan tingkat korupsi tinggi
• KPK sebagai salah satu TRISULA penanggulangan korupsi bersama-sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan, mengemban tugas berat dalam penanggulangan korupsi (Prakarsa Bulaksumur Anti Korupsi, 10 Maret 2015, dan Deklarasi GAK Lintas Alumni Perguruan Tinggi, 29 September 2015)
NKRI 3015
Misi-‐Visi Kebangsaan
Dasa Wicaksana NKRI 3015
14
Keterkaitan Antara Misi, Visi dan Strategi
15
Misi: Mengapa kita ada?
Visi: Kita ingin menjadi apa/
siapa?
Nilai-‐nilai: Apa yang kita percayai?
Penetapan Tujuan:
Pemilihan Strategi
Penganggaran
Sumber: T Hani Handoko
UUD 1945
Tap MPR
UU
PP, PerMen, dll
Pengambilan Keputusan Prospective
time
Eme at which the state-‐of the world is revealed
Decisions to be made here
Rainbow of possible states-‐of-‐the-‐world Ω
Only one realised state-‐of-‐the-‐world ω
16
RetrospecEve ProspecEve
Prinsip Pengambilan Strategi Ke Depan Tiga Prinsip Pengambilan Keputusan di Masa Depan: 1. Tujuan yang jelas (Clear Purpose) 2. Fokus pada pencapaian tujuan 3. Konsisten terhadap Fokus tersebut • Indonesia dapat dipandang sebagai sebuah organisasi besar, dimana arah
pembangunan Indonesia berdasarkan misi-visi bangsa Indonesia (Mission Driven), dan bukan ditentukan oleh figur pimpinan.
• Kinerja organisasi ditentukan oleh sistem yang dibangun di organisasi tersebut dan bukan ditentukan oleh figur pimpinan organisasi tersebut. – Code of conduct – Internal control – Manajemen resiko – SOP
Revitalisasi Komitmen Anti Korupsi • Cita-cita NKRI tidak akan
tercapai selama korupsi merajalela
• Komitmen perlawanan terhadap korupsi (TAP MPR XI/1998, UU Pengakuan UNCAC, UU Aparat Negara Bebas KKN) perlu direvitalisasi
• Bagaimana implementasi Nawa Cita khususnya di bidang penanggulangan korupsi??
18
UUD 1945
TAP MPR XI/1998
UU Tipikor dan UU KPK
UU Pengakuan
UNCAC
Nawa Cita
Peran Negara Menurut Teori Ekonomi • Dalam konsep teori ekonomi klasik dan neo-klasik sekalipun
(madzab liberal), peran negara sangat besar untuk mendukung mekanisme pasar. Peran negara diperlukan di: – Sektor-sektor yang tidak dapat disediakan oleh mekanisme
pasar: pengadaan barang publik (legislatif, eksekutif dan yudikatif)
– Ketika terjadi eksternalitas negatif sebagai ekses pembangunan/aktivitas ekonomi (polusi udara, polusi air, dll)
– Ketika terjadi distorsi pasar akibat adanya asymmetric information, praktik bisnis anti kompetisi, biaya tinggi akibat korupsi, dll.
– Mengatur pemanfaatan sumberdaya umum (common resources) yang berpengaruh besar terhadap kesejahteraan umum, misalnya: pengelolaan hutan dan hasilnya, pengelolaan air, pengelolaan barang tambang, dll 19
Mekanisme Pasar
Mekanisme Non Pasar dan InsEtusi
Evaluasi Peran Negara di Indonesia Indonesia Negara Maju Kapitalis Negara Maju Sosialis
Alokasi tanah cenderung diserahkan kepada pasar
Alokasi tanah dilakukan oleh negara secara ketat
Alokasi tanah dilakukan oleh negara secara ketat
Perencanaan pembangunan berjangka ultra pendek
Perencanaan pembangunan jangka panjang
Perencanaan pembangunan jangka panjang
Pengelolaan sumberdaya umum diserahkan kepada pasar
Pengelolaan sumberdaya umum diatur ketat oleh pemerintah
Pengelolaan sumberdaya umum diatur ketat oleh pemerintah
Berbagai aspek kehidupan dibebaskan/tidak diatur
Berbagai aspek kehidupan diatur ketat oleh pemerintah
Berbagai aspek kehidupan diatur ketat oleh pemerintah
Supply barang strategis diserahkan mekanisme pasar
Kestabilan supply barang-barang strategis dilakukan oleh pemerintah
Kestabilan supply barang-barang strategis dilakukan oleh pemerintah 20
Evaluasi Peran Negara (lanjutan) Indonesia Negara Maju Kapitalis Negara Maju Sosialis
Sistem yang ada mendorong orang melakukan korupsi (korupsi struktural)
Sistem yang ada meminimalisasi potensi korupsi
Sistem yang ada meminimalisasi potensi korupsi
Sistem disusun tanpa mengindahkan aspek rasionalitas dan tidak manusiawi
Sistem dibangun dengan menjunjung aspek rasionalitas dan manusiawi
Sistem dibangun dengan menjunjung aspek rasionalitas dan manusiawi
Tidak memiliki Single Identity Number (SIN)
Memiliki Single Identity Number
Memiliki Single identity Number
Sebagian besar sektor kesehatan diserahkan ke mekanisme pasar
Sektor kesehatan diatur ketat oleh pemerintah dan penggunaan asuransi intensif
Sektor kesehatan diatur dan dikelola penuh oleh pemerintah
21
Anomali Kebijakan/Sistem di Indonesia
Kebijakan tanpa teori
Remunerasi Edak rasional
NIK & Peta Tunggal belum berlaku
Evidence Based Policy Edak berlaku
Phantom of Indonesia Economy
22
• Terdapat anomali sistem pemerintahan, dan remunerasi di sektor publik.
• Anomali menyebabkan: • Kinerja perekonomian cenderung
suboptimal • Ketimpangan pembangunan
semakin memburuk • Korupsi tumbuh subur dan bersifat
struktural • Institusi tidak berkembang dengan
baik
Korupsi Struktural
23
• Korupsi struktural adalah korupsi yang terjadi akibat sistem yang berlaku di suatu negara cenderung mendorong individu yang tinggal di negara tersebut untuk melakukan korupsi.
• Dalam korupsi struktural, sistem yang berlaku memberikan insentif lebih tinggi untuk melakukan korupsi daripada insentif untuk mematuhi hukum.
• Meski korupsi marak, namun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ternyata tetap tinggi (anomali)
Aspek Institusi dan Pasar di Indonesia • Pembangunan di Indonesia dari sejak merdeka
hingga saat ini menafikkan pembangunan kelembagaan
• Fokus kebijakan hanya pada necessary conditions (mekanisme pasar), namun melupakan sufficient conditions (faktor institusi yang diperlukan oleh pasar)
• Terdapat kesalahan mendasar dalam strategi pembangunan dimana terjadi pembiaran di bidang institusi, sementara mekamisne pasar justru lebih ditekankan tanpa memperhitungkan kebutuhan institusi yang diperlukan.
• Upaya pencegahan dan penindakan korupsi adalah salah satu bagian dari pembangunan institusi di Indonesia.
24
Pasar Formal
Pasar Informal
Aspek InsEtusi
NKRI 3015
Misi-‐Visi Kebangsaan
Dasa Wicaksana NKRI 3015
25
Dasa Wicaksana NKRI 3015 • Lakukan segala hal yang diperlukan untuk mewujudkan NKRI
3015 • Seluruh elemen bangsa bekerja sama mewariskan Indonesia yang
sejahtera kepada anak-cucu kita • Warisan kepada anak-cucu bukan berupa warisan finansial,
namun negara yang sejahtera tempat anak-cucu kita hidup dan berkontribusi kepada masyarakat
• Korupsi, kolusi dan nepotisme adalah ancaman utama terhadap terwujudnya NKRI 3015 dan menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa untuk memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme.
26
1. Kembali ke Jati Diri Bangsa Indonesia (Belajar dari Kemuliaan Batik)
27
Proses Membatik Tulis dengan Pewarna Alami
Nglowong Nembok
Medel Ngerok/Nggirah
Mbironi Nyoga
Nglorod BaEk Siap Pakai
Diperlukan waktu 3 bulan untuk membuat batik tulis dengan pewarna alami!! • Kesabaran, • Keuletan (determinasi), • Ketelitian, • Tidak mudah menyerah (perseverance)
dan • Fokus pada kesempurnaan (perfection)
• Batik melambangkan keuletan budaya (ada dari Sabang-Merauke) dan tidak takut beradaptasi dengan budaya asing (batik motif belanda, batik motif cina, dll) 28 28
2. Menyamakan Misi-Visi • Sebuah game bersifat cooperative jika struktur payoffs
antar pemain memiliki kesamaan tujuan, jika berlawanan akan menjadi non-cooperative game
• Menyamakan misi-visi bangsa Indonesia menjadi penting agar terjadi cooperation dalam mencapai misi-visi tersebut – Negara yang terisolir dan dimusuhi banyak negara ternyata
justru mampu bertahan karena persatuan adalah KEBUTUHAN
– Kesamaan misi-visi memperlancar koordinasi dan meminimalisasi konflik yang tidak perlu. 29
3. Revitalisasi Komitmen Anti Korupsi • Cita-cita NKRI tidak akan
tercapai selama korupsi merajalela
• Komitmen perlawanan terhadap korupsi (TAP MPR XI/1998, UU Pengakuan UNCAC) perlu direvitalisasi
• Bagaimana implementasi Nawa Cita khususnya di bidang penanggulangan korupsi??
30
UUD 1945
TAP MPR XI/1998
UU Tipikor
UU Pengakuan
UNCAC
Nawa Cita
4. Re-orientasi Perumusan Kebijakan
Obyek Kebijakan Pembuat Kebijakan
Pembuat Kebijakan
Obyek Kebijakan Obyek Kebijakan
• Didasarkan pada hard evidence perilaku pelaku ekonomi yang menjadi target kebijakan
• Pemahaman terhadap rasionalitas pelaku ekonomi sangat penting
• Rumusan kebijakan didasarkan pada rasionalitas penyusun kebijakan;
• Subyektivitas perumus kebijakan sangat domunan dalam pendekatan ini
Demand Side (bo^om up) Approach
Supply Side (top down) Approach
31
5. Single Identity Number (SIN/NIK) • Tidak ada negara maju yang tidak memiliki single identity number
(SIN/NIK) • SIN/NIK telah dibangun sejak tahun 2000 di Kemenkeu dan
dialihkan ke Kemendagri sejak 2004 • Hingga saat ini SIN/NIK belum berlaku 100% bagi seluruh rakyat
Indonesia • SIN/NIK adalah tulang punggung keberhasilan berbagai program:
– BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan – Intensifikasi penerimaan PNBP dan Pajak – Penyaluran subsidi kepada golongan maryarakat yang berhak – Identifikasi kepemilikan harta/kekayaan (bagian dari LHKPN), dll
32
6. Single Map Policy • Tidak ada negara maju yang tidak menerapkan single map
policy • Single Map Policy (SMP) mempermudah: – Pembangunan berbasis spasial, – Evaluasi kebijakan, dan – Pendeteksian kejahatan dan bencana – Koordinasi antar instansi terkait, dll
• Kendala SMP adalah pada penjaminan tidak ada jeratan hukum kepada pejabat yang membuat kebijakan sebelum SMP diterapkan
33
7. Evidence-Based Policy (EBP) • Metoda: Economic Evaluation
dan metoda lain untuk monitoring dan evaluasi suatu program pemerintah
• Tujuan: – Meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pembelanjaan – Meningkatkan sistem perencanaan – Memisahkan mitos dan realitas – Meningkatkan transparansi and good
governance
• Di negara maju, setiap program dialokasikan 10% dana untuk EBP
• Pelaksana: lembaga independen (universitas dan think tank)
Hasil: • Dipublikasikan di internet
department (terbuka untuk dikritisi publik)
• Digunakan sebagai pembelajaran di masa datang bagi para perencana/pengambil kebijakan
Kompleksitas: • Hasil kajian K/L masih ‘tabu’
untuk dipublikasikan • Akademisi masih enggan
mempublikasikan hasil studi di journal ilmiah
34
Anecdotal Evidence vs Hard Evidence
Anecdotal Evidence
Hard Evidence
• Kebijakan tanpa landasan teori
• Lebih didasarkan pada kepentingan politik sesaat
• Cenderung bersifat ‘supply side’
• Kebijakan ekonomi berdasarkan fakta di lapangan
• Cenderung bersifat ‘Demand Side’ • Lebih berpijak pada kepentingan
BANGSA • Terbebas dari halusinasi politik
35
8. Aturan Main (Institusi) yang Rasional
• Berbagai ketentuan/peraturan dibangun secara rasional bertujuan untuk optimalisasi kesejahteraan rakyat: – Yang bersalah pasti dihukum – Yang berjasa/bekerja keras pasti diberi insentif (materiil/
non-materiil) – Yang berbakat pasti didorong agar lebih maju – Yang lemah pasti dibantu agar mandiri – Yang malas tidak akan mendapat apapun, dll 36
9. Transparansi dan Akuntabilitas • Di negara demokrasi, kebutuhan terhadap tranparansi dan
akuntabilitas lebih tinggi daripada negara otoriter • Alokasi sumberdaya, yang notabene selalu terbatas, akan efektif
dan efisien dengan adanya transparansi dan akuntabilitas. • Potensi fraud dan korupsi akan menurun drastis dengan adanya
sistem yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. • Transparansi dan akuntabilitas akan meningkatkan kepastian
(certainty) di dalam tata kehidupan di suatu negara
37
10. Homogenitas Sistem Remunerasi • Di negara maju, baik yang kapitalis maupun sosialis, tidak
ada perbedaan sistem penggajian antara sektor swasta dan sektor pemerintah. – Semua pekerja digaji dengan single salary system, setiap pekerja
menghadapi probabilitas untuk dipecat (pecatable), – semua jenis pekerjaan job description, KPI berdasarkan
outcome measures
• BRR, KPK, BI dan OJK menggunakan single salary system dan terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja lembaga tersebut dibandingkan K/L lain.
38
Dampak Homogenitas Sistem Remunerasi
Sistem Insentif
Rasional dan Manusiawi
Tendensi Koordinasi antar K/L meningkat
Fokus Kinerja pada Outcome dan bukan pada
Output (aktivitas)
Etos Kerja (produktivitas)
Meningkat
Orientasi Kerja Cenderung Fokus
pada Social Welfare Function
39
Mari Memikirkan Social Welfare Function
• Kepentingan Kelompok
• Redistribusi
• Maksimalisasi utilitas
• Kepentingan Parpol
• Kepentingan Pribadi
• Penyerapan Anggaran
Birokrat Politisi
Interest Group
Pemilih (voters)
Social Welfare FuncEon
• Semua elemen masyarakat akan memikirkan social welfare function ketika: • Sistem insentif bersifat rasional,
transparan dan manusiawi • Outcome menjadi KPI bagi
birokrat • Pendanaan partai politik tidak
menjadi permasalahan bagi politisi
• Asymmetric Information dapat diminimalisasi
40