45
Kementerian PPN/ Bappenas KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RAPAT KERJA KE-II KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2013 Jambuluwuk Resort, Ciawi-Bogor 17-18 November 2013 DIREKTORAT PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

disampaikan oleh DIREKTORAT PERKOTAAN DAN PERDESAANRAPAT KERJA KE-II KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAHTAHUN 2013 Jambuluwuk Resort, Ciawi-Bogor 17-18 November 2013

Citation preview

Page 1: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RAPAT KERJA KE-IIKEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN

REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2013

Jambuluwuk Resort, Ciawi-Bogor 17-18 November 2013DIREKTORAT PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Page 2: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

Outline

• Struktur Organisasi• Background Study RPJMN 2015-2019• Isu-isu Strategis 2019-2019 Bid. Perkotaan dan

Perdesaan• Arah Kebijakan 2015-2019 Bid. Perkotaan dan

Perdesaan

2

Page 3: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Struktur Organisasi

Page 4: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

Organisasi dan Tupoksi Sub-Sub Direktorat Perkotaan & Perdesaan

DIREKTUR PERKOTAAN DAN PERDESAAN

KASUBDIT PERKOTAAN

1. Pengkajian kebijakan bid

perkotaan2. Koordinasi dan

sinkronisasi perencanaan

pembangunan nasional bid perkotaan

3. Penyusunan rencana

pembangunan nasional bid perkotaan

4. Penyusunan rencana

pendanaan pembangunan bid perkotaan

5. Inventarisasi dan analisis

kebijakan dan informasi terkait

penyiapan rencana

pendanaan pembangunan bid perkotaan

6.Pemantauan, evaluasi,

penilaian, pelaporan atas

pelaksanaan rencana,

kebijakan, program2 pemb.

KASUBDIT AGROPOLITAN DAN

TRANSMIGRASI

1. Pengkajian kebijakan bid

agropolitan dan transmigrasi

2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan nasional bid

agropolitan dan transmigrasi

3. Penyusunan rencana

pembangunan nasional bid

agropolitan dan transmigrasi

4. Penyusunan rencana

pendanaan pembangunan bid agropolitan

dan transmigrasi5. Inventarisasi dan

analisis kebijakan dan

informasi terkait penyiapan

rencana pendanaan

pembangunan bid agropolitan

dan transmigrasi6.Pemantauan,

evaluasi, penilaian,

pelaporan atas pelaksanaan

rencana, kebijakan,

program2 pemb. Bid agropolitan

dan trans.

KASUBDIT PERDESAAN

1. Pengkajian kebijakan bid

perdesaan2. Koordinasi dan

sinkronisasi perencanaan

pembangunan nasional bid perdesaan

3. Penyusunan rencana

pembangunan nasional bid perdesaan

4. Penyusunan rencana

pendanaan pembangunan bid perdesaan

5. Inventarisasi dan analisis

kebijakan dan informasi terkait

penyiapan rencana

pendanaan pembangunan bid perdesaan

6.Pemantauan, evaluasi,

penilaian, pelaporan atas

pelaksanaan rencana,

kebijakan, program2 pemb.

4

Page 5: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

Struktur OrganisasiDirektur Perkotaan dan Perdesaan

Ir. Hayu Parasati, MPS

Kasubdit Perkotaan-

Kasubdit Agropolitan dan Transmigrasi

Mas Wedar H.A., SE, MPEM

Kasubdit PerdesaanDra. Hindun Barokah, MA

Fungsional Perencana Madya :Tasliman Solihin, ST., MP

Fungsional Perencana Muda :Zulfakar, S.Kom, ME

Fungsional Perencana Pertama :Citra Sawita Murni, SE (TBLN)

Syifaa Tresnaningrum, ST (TBLN)

Fungsional Perencana Muda :Zaenal Arifin, ST, MPIA

Fungsional Perencana Pertama :Erna Gustina Norrista, SP (TBLN)

Yoga Driyanto, SE Ade Hardiansyah, ST

I Putu Sucita M. Utama, STAzhar Rizki M, STSilvia Puspitasari, STPierre Pohan, STForina Lestari, ST, MSc

Muhammad Abduh, SP

Sekretaris/ TU

Betty NZSri Hartati

Zetrizal

SamsuriSolihin

Berliyanto

Fungsional Perencana Muda:Arief Wiroyudo, S.Kom, MMSI, MT, MPP

5

Page 6: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Background Study RPJMN 2015-2019

Page 7: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

RPJM 1 (2005-2009)• Menata

kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

RPJM 2 (2010-2014)• Memantapka

n penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian

RPJM 3 (2015-2019)• Memantapkan

pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan

keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek

RPJM 4 (2020-2024)• Mewujudkan

masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif.

Visi RPJP: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur

Page 8: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

8Sumber: World Competitiveness Report 2013, WEF

8

Indonesia Singapura Malaysia Vietnam Korea Selatan

China Jepang India Inggris Amerika Serikat

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

5.00

5.20

5.40

5.60

5.80

PERKEMBANGAN INDEKS DAYA SAING GLOBAL INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA LAINNYA 2010-2013

2010201120122013

Negara

Indeks

Page 9: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

Pilar Daya Saing Ekonomi Daerah yang

Terendah

Daya Saing Global (World

Competitiveness Report 2013)

•Infrastruktur•Penerapan teknologi•SDM pendidikan tinggi & keahlian •Kelembagaan•Lingkungan

9

Page 10: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

SWOT dari Integrasi Perekonomian Regional Kawasan Bagi Perekonomian Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Daya Saing Daerah (Faktor Eksternal)

Page 11: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

SWOT dari Integrasi Perekonomian Regional Kawasan Bagi Perekonomian Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Daya Saing Daerah (Faktor Internal)

Page 12: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

KesenjanganIndex Gini Desa dan Kota Tahun 1965-2009

1965

1970

1976

1978

1980

1981

1984

1986

1987

1990

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2002

2005

2006

2007

2008

2009

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

Kota Desa Total

Sumber: Susenas; Firmandy, Bappenas (diolah)

Page 13: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

1990

1993

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1990

1993

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Desa (Juta)

17.8

17.2

24.59

31.9

32.33

26.4

29.3

25.1

25.1

24.8

22.7

24.81

23.61

22.19

20.62

19.93

18.97

18.48

Kota (Juta)

9.4 8.7 9.42

17.6

15.64

12.3

8.6 13.3

12.2

11.4

12.4

14.49

13.56

12.77

11.91

11.1

11.05

10.65

Desa (%)

14.3

13.8

19.78

25.72

26.03

22.38

24.84

21.1

20.23

20.11

19.51

21.81

20.37

18.93

17.35

16.56

15.72

15.12

Kota (%)

16.8

13.5

13.39

21.92

19.41

14.6

9.76

14.46

13.57

12.13

11.37

13.47

12.52

11.65

10.72

9.87

9.23

8.78

2.5

7.5

12.5

17.5

22.5

27.5

32.5

2.5

7.5

12.5

17.5

22.5

27.5JutaJiwa %

Kemiskinan

Sumber: Susenas; CEIC (diolah)

Persentase kemiskinan Penduduk di Perdesaan & Perkotaan Tahun 1990-2012

Page 14: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Sumber: Susenas; CEIC (diolah)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Makan

72.74 71.34 66.56 64.62 63.06 61.13 61.72 58.32 58.67 58.57 59.19 58 59.01

Non Makanan

27.26 28.66 33.44 35.38 36.94 38.87 38.28 41.68 41.33 41.43 40.81 42 40.99

515253545556575 Desa

%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Makan

59.75 58.33 52.82 51.09 48.61 45.11 46.99 43.85 44.96 45.69 46.52 44.39 46.51

Non Makanan

40.25 41.67 47.18 48.91 51.39 54.89 53.01 56.15 55.04 54.31 53.48 55.61 53.49

32.5

37.5

42.5

47.5

52.5

57.5

62.5Kota

%Proporsi Pengeluaran Rumah Tangga Desa-Kota Berdasarkan

Jenis Pengeluaran Tahun 2000-2012 (%)

Page 15: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

35765 ...

36130 ...

36495 ...

36861 ...

37226 ...

37591 ...

37956 ...

38322 ...

38687 ...

39052 ...

39417 ...

39783 ...

40148 ...

40513 ...

40878 ...

41244 ...

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Desa

Upa

h (R

p R

ibu)

Sumber: Susenas; CEIC (diolah)

Upah Rata-Rata Bulanan Pekerja di Desa & Kota Tahun 1997-2012 (Rp 000)

Page 16: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Ketenaga Kerjaan

Gambar: Tingkat Pendidikan Pekerja Desa Tahun 2005-

2012 (%)

Gambar: Tingkat Pendidikan Pekerja Kota Tahun 2005-2012

(%)

Sumber: Susenas; CEIC (diolah)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Kota

Tdk Sekolah Tidak Lulus SDSD SMPSMA SMKDiploma Sarjana

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

Desa

Tdk Sekolah Tidak Lulus SDSD SMPSMA SMKDiploma Sarjana

Page 17: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Desa

9.3659461951292

9.27154181151541

7.61105269398818

6.95467834446321

6.48508163876352

5.86263794430704

5.07427802283784

4.88442415888502

Kota 16.0962140927649

15.1134822548378

14.6551223502331

12.5157039723518

11.8986060450133

10.6516803943056

9.44461781280645

8.57573283519468

1.00

3.00

5.00

7.00

9.00

11.00

13.00

15.00

17.00

%

Sumber: Susenas; CEIC (diolah)

Angka Pengangguran Terbuka di Perdesaan dan Perkotaan (%)

Page 18: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

2003 2005 2008 2010

Desa

68.1165429943256

67.345775126646

69.3836493324378

64.416607813255

Kota

48.947368421052

45.779947122229

46.5633171460598

42.9712460063898

42.50

52.50

62.50

72.50

Mandi/Cuci

%

2003 2005 2008 2010

Desa

51.0017459624618

51.0142766288734

49.6006828019265

52.4439653570233

Kota

37.270955165692

35.6924954240395

35.711617482256

38.675896343628

32.5037.5042.5047.5052.50

Irigasi

%

2003 2005 2008 2010

Desa

23.6097773897861

23.4084080791242

23.9427746956857

23.8263390699922

Kota

12.2222222222222

9.43664836282286

8.92790437056407

9.70891018814339

6.00

10.00

14.00

18.00

22.00

Minum

% 2003 2005 2008 2010

Desa

14.9978175469228

15.112173512577

13.9283464406917

12.1306174032635

Kota

14.4054580896688

13.0160667073419

11.8229361225254

11.1998580049698

10.5011.5012.5013.5014.5015.50

Transportasi

%

Persentase Jumlah Desa/Kota Berdasarkan Penggunaan Sungai Untuk Berbagai Tujuan Tahun

2003-2010 (%)

Page 19: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA PRASARANA UMUM BELUM DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN WARGA KOTA

Akses Listrik Rumah Tangga Menurut Tipologi Kota Tahun 2010

Sumber: BPS, Podes 2006-2011

Persentase Rumah Tangga di Perkotaan Berdasarkan Sumber Air Minum Layak

Sumber: BPS, 2009-2011

Page 20: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Urbanisasi di Indonesia: Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan Indonesia dari 17,2% pada tahun 1970 menjadi 50% pada tahun 2010. Pertambahan penduduk perkotaan rata-rata 4 juta orang per tahun.

Year Penduduk Perkotaan

(dalam juta)

Penduduk Perdesaan

(dalam juta)

Total Penduduk (dalam

juta)

% Penduduk Perkotaan

1971 20.5 98.9 119.4 17.2

1980 32.8 114.1 146.9 22.4

1990 55.5 123.8 179.3 30.9

2000 85.8 117.7 203.5 42.2

2010 118.3 119.3 237.6 49.8

Source: BPS, 2010

Page 21: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Trend Urbanisasi: Dalam periode 2010-2025, penduduk Indonesia akan meningkat 36.35 juta orang, sehingga total penduduk tahun 2025 mencapai 270.53 juta. Penduduk perkotaan mencapai 182.6 juta atau sekitar 67.5% (atau 3,73 juta per tahun)

1980 1990 2002 2005 2010 2015 2020 20250

10

20

30

40

50

60

70

80

90

22.27

30.9

43.99

51.7 52.0355.96

60.3967.50

77.73

69.1

56.01

48.3 47.9744.04

39.6132.05

UrbanExponential (Urban)RuralExponential (Rural)

Page 22: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Sebaran Penduduk: Sebaran penduduk sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa, hampir 60% penduduk tinggal di pulau dengan luas hanya 7% dari total Indonesia.

Pulau Jumlah Penduduk

% Terhadap Pendudu

k Indonesia

Penduduk Perkotaan

Penduduk Perdesaan

% Penduduk Perkotaan

% Penduduk Perdesaan

Sumatra 50,630,931 21.3 19,787,423 30,843,508 39.1 60.9

Jawa 136,610,590 57.5 79,948,347 56,662,243 58.5 41.5

Bali- Nusa

Tenggara

13,074,796 5.5 5,126,415 7,948,381 39.2 60.8

Kalimantan 13,787,831 5.8 5,798,975 7,988,856 42.1 57.9

Sulawesi 17,371,782 7.3 5,842,957 11,528,825 33.6 66.4

Maluku

Papua

6,165,396 2.6 1,813,901 4,351,495 29.4 70.6

INDONESI

A

237,641,326 100 118,318,017 119,323,309 49.8 50.2

Source: BPS, 2010

Page 23: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Sumber: analisis, 2012.

Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Menurut tipologi Kota Tahun 2011-2050

2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Metropolitan

54.341516954043

9

60.842414624871

6

64.165871883342

4

63.918305663840

2

66.353601265200

4

68.727290956451

2

68.490812168503

69.336983432863

4

71.244440581594

9

Besar

21.587549270216

7

13.931063355096

7

13.106128888948

1

14.826853001210

9

15.226024046268

14.867477566903

1

15.765127585670

6

15.533073940055

4

14.150954794467

Sedang

22.611056634010

7

24.157209832723

21.723409896647

5

20.592930690638

3

17.799269417895

7

15.688581821653

9

15.058018580040

6

14.691913015714

5

14.184725756461

3

Kecil

1.4598771417286

4

1.0693121873084

9

1.0045893310618

5

0.6619106443103

91

0.6211052706360

22

0.7166496549911

83

0.6860416657857

29

0.4380296113666

54

0.4198788674769

04

5 15 25 35 45 55 65 75

Pers

enta

se (

%)

Metode proyeksi jumlah penduduk kota menggunakan skenario penurunan r (pertumbuhan penduduk) mengikuti metodePerhitungan urbanisasi pada Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2005-2025 yang dikeluarkan BPS.

Proyeksi penduduk perkotaan dan jumlah kota menurut tipologi kota

Jumlah Kota Menurut Tipologi Kota Tahun 2011-2050

2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Met-ropolitan

11 15 17 17 19 21 21 22 24

Be-sar

16 11 12 14 16 17 18 18 17

Sedang

56 59 56 56 52 48 47 48 47

Kecil 11 9 9 7 7 8 8 6 6

5152535455565

Page 24: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kota sebagai Engine of Economic Growth: Seiring dengan konsentrasi penduduk, nilai tambah ekonomi terjadi di perkotaan, dimana pada tahun 2010 diperkirakan 74% PDB dihasilkan pada kawasan perkotaan

  2010 – 2030 2030

Category Penduduk Pertumbuhan PDRB rata-rata per tahunKontribu

si thd PDB

% penduduk

Kota > 10 juta  5.1%     19% 4%

5 – 10 juta      9.1% 11% 10%

2 - 5 Juta    6.9%   15% 14%

150,000 – 2 Juta     6.3%   37% 40%

< 150,0001.7%       3% 3%

Desa  2.0%       14% 29%

Indonesia 

   5.3%     100% 100%

Sumber: McKinsey Global Institute Exhibit 9

Page 25: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

DKI Jakarta

Jawa Tengah

Sulawesi Tenggara

Riau & Kep. Riau

Indonesia

Sulawesi Selatan

Jambi

Aceh

Papua & Papua Barat

Kalimantan Timur

Maluku & Maluku Utara

Sumatera Barat

Nusa Tenggara Barat

Bali

Bengkulu

Gorontalo

41.3148.9849.8250.9

52.7954.4956.23

59.0160.2560.29

62.6463.9864.9264.9966.7467.8568.5168.89

70.7572.2173.0974.27

7777.5

84.384.5985.386.57

96.7798.5398.99

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2011

Page 26: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

27

• Permukaan air laut di pesisir Jakarta meningkat 0,57 cm per tahun

• Penurunan muka tanah sebesar 0,8 cm per tahun

Sumber : JICA, 2011

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI KOTA

Page 27: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional

Tipologi Kota 2011

Indeks Rawan Bencana Tahun 2011

Sedang Tinggi

Metropolitan 1 10

Besar 0 16Sedang 13 43Kecil 3 8Jumlah 17 77

Persentase 18% 82%

Sebesar 82% kota-kota di Indonesia memiliki indeks rawan bencana tinggi.

Sumber: BNPB, Indeks Rawan Bencana Indonesia 2011.

Page 28: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional

Kondisi Tata Kelola Kota-Kota Era Desentralisasi

Kondisi tata kelola ekonomi beberapa kota besar dan kota metropolitan masih rendah. Hal ini menunjukkan belum optimalnya tata kelola

ekonomi kota khususnya untuk kota besar dan kota metropolitan padahal kontribusi ekonomi

terbesar berada di dua tipologi kota ini.

• Pengelolaan kota terendah rata-rata di kota metropolitan

• Aspek pengelolaan kota terendah rata-rata dengan indeks di bawah 60, yaitu:

1. Kapasitas dan Integritas Wali Kota (50)2. Program Pengembangan Usaha Swasta (51)3. Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha (53)

Page 29: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Konsepsi

Page 30: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

Konsep Pembangunan Perdesaan untuk RPJMN 2015-2019

1. Pendekatan pertumbuhan neoklasik dan modernisasi terhadap kawasan desa yang dijalankan secara teknokratistik dimana negara atau pemerintah menjadi kunci penting inisiasi perubahan exogenous atau dari luar (Harrod, 1939 dan Domar, 1946). Teori ini merupakan arus utama pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sejak awal abad 20 dan tetap diadopsi hingga kini. Namun perlu dengan kehati-hatian sebagaimana kritiknya telah dikemukakan oleh berbagai teori terutama dari mazhab strukturalisme-Marxian dan Teori Ekonomi kelembagaan.

2. Pendekatan reformasi kelembagaan yaitu pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan utama penataan kelembagaan untuk memastikan distribusi kesejahteraan agar berjalan lebih baik antar berbagai pihak.

3. Pendekatan perubahan struktural yang radikal yaitu pembangunan perdesaan secara afirmatif berusaha mendekatkan target group (yang secara struktural sulit dijangkau) dengan manfaat pembanguna kawasan perdesaan.

4. Pendekatan Pembangunan perdesaan yang berkelanjutan yaitu perkembangan kawasan perdesaan yang memperhatikan tiga hal: (1) kesejahteraan ekonomi; (2) keadilan sosial; (3) kelestarian atau keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan.

Page 31: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

Desa Rentan Sosial-Ekonomi dan Ekologi• Mampu bertahan

hidup untuk desa itu sendiri

• Rentan terhadap guncangan sosial-ekonomi dan lingkungan

Desa Berketahanan secara sosial, ekonomi dan ekologi• Mampu bertahan

hidup untuk desa itu sendiri

• Secara ekonomi memiliki ketahanan dan mekanisme ketahanan yang dibangun untuk bertahan dari krisis ekonomi, sosial dan lingkungan hidup bagi segenap warga desanya.

Desa Berketahanan Prima & Mandiri secara sosial, ekonomi, dan ekologi• Bertahan hidup bagi

desa sendiri dan lingkungan sekitarnya

• Memiliki ketahanan sosial-ekonomi dan mekanisme untuk bertahan bagi diri sendiri dan masyarakat di desa sekitarnya.

• Mandiri dalam segala hal: pangan, energi, air, listrik, dst

Desa Unggul Berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan ekologi• Bertahan hidup bagi

desa diri dan lingkungan sekitarnya

• Memiliki ketahanan sosial-ekonomi dan mekanisme untuk bertahan bagi diri sendiri dan masyarakat di desa-desa sekitarnya

• Mandiri dalam segala hal: pangan, energi, air, listrik, dst

• Mampu menjadi penggerak ekonomi bagi daerah/kawasan sekitarnya

Perdesaan Berkelanjutan

Perkotaan Baru

Empat Kategori Desa dalam Pembangunan Perdesaan selama RPJMN 2015-2019

Page 32: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

Konsep Pembangunan Perkotaan

Pemenuhan SPP

Kota Berdaya Saing

Kota Hijau

Kota Layak Huni

Pemenuhan SPP

Kota Berdaya Saing

Kota Hijau

Kota Layak Huni

Pemenuhan SPP

Kota Berdaya Saing

Kota Hijau

Kota Layak Huni

2015-2045Kota

Berkelanjutan

• Konsep pembangunan perkotaan untuk RPJMN 2015-2019 adalah: pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) sesuai dengan tipologi kota dan mendorong upaya perwujudan kota-kota Indonesia yang berkelanjutan melalui:o perwujudan kota hijau/green cities yang meliputi: energi efisiensi, energi terbarukan, green

building, ruang terbuka hijau, pedestrianisasi, transportasi ramah lingkungano perwujudan kota layak huni dan inklusif yang meliputi: akses air bersih, sanitasi, pelayanan

dasar, kesehatan, pendidikan, permukiman layak, dllo perwujudan kota berdaya saing/competitive cities yang meliputi: pengembangan ekonomi lokal,

lapangan pekerjaan, inovasi, teknologi informasi, SDM, dll

Page 33: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

Konsep Kewilayahan Perkotaan

Kota Megapolitan

Kota Metropolitan

Kota Besar

Kota Sedang

Kota Kecil

Ibukota Kab/Kawasan Perkotaan di Kab

Kawasan Perkotaan Baru

Page 34: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

1. Masyarakat (People)

•Labor commuting/migration•other migration (e.g. education)•shopping/visiting/selling

2. Produksi• upstream linkages (inputs)• downstreanm linkages• (processing, manufacturing)

6. Kreativitas dan Inovasi

5. Informasi• production/sales/prices• welfare/social/political• employment

4. Modal/Pendapatan• value added• saving/credit• migrant remittances

3. Komoditas• inputs• consumer

non-durable/durables• rural products

KETERKAITAN DESA - KOTA

STRUKTUR DESA/PERUBAHAN

STRUKTURAL

• Relasi/struktur sosio-ekonomi

• Ekonomi Perdesaan (sektor)

• Pengaturan Produksi Perdesaan

• Lingkungan Hidup dan Sumber Daya

• Linkungan dan infrastruktur terbangun

INTERVENSI KEBIJAKAN

PERAN/FUNGSI PERKOTAAN

• Ketenagakerjaan non-pertanian

• Pelayanan publik perkotaan

• Pasokan Produksi

• (Durable and non durable goods)

• Pasar tempat menjual hasil produksi perdesaan

• Processing/Manufacturing

• Informasi terkait ketenagakerjaan, produksi, harga dan welfare services

• Reformasi Agraria (Agrarian reform)• Diversifikasi/Intensifikasi Pertanian

Koperasi (Cooperatives)• Program Lingkungan (Environmental

programs)• Irigasi, Fasilitas pergudangan dan

Fasilitas Perdesaan lainnya

• Jalan/Transportasi (Roads/transportation)

• Listrik (Electricity)• Komunikasi (Communication)• Pelabuhan dan Bandara

• Pusat Pasar (Market centers)• Outlet komersial• Pelayanan Perkotaan (Urban Services)• Kredit/Perbankan (Banking/credit)• Infrastruktur Perkotaan (urban

infrastructure)• Layanan Komunikasi

Konsepsi

Page 35: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Keterkaitan Perkotaan -

PerdesaanPusat pengolahan hasil pertanian

Pusat administrasi Kawasan industri, klaster industri, sentra industri

Pasar Hasil Pertanian Kawasan Pertanian

Pusat toserba

Pusat pariwisata

Klaster agrowisata

Klaster Pertanian Pangan

Klaster Pertanian Kehutanan

Kaw. perdesaan

Kaw. perdesaan

Kaw. perdesaan

Kota Kecil

Kota Kecil

Kota Kecil

Kota Kecil Kota Kecil

Kota Sedang

Page 36: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Perdesaan

Review Kebijakan

Page 37: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

Review Kebijakan Perdesaan

1. Pendekatan Perencanaan• Strategi pembangunan perdesaan nasional mengakomodasi karakteristik lokal dan

tipologi perdesaan• Kemiskinan masih menjadi sasaran dalam pembangunan perdesaan • Keberlanjutan program pembangunan perdesaan • Pengembangan strategi pengarusutamaan (gender, kearifan lokal, perubahan iklim,

dan bencana)2. Koordinasi

• Sinergi pembangunan multi sektor dalam pembangunan perdesaan.• Sinergi penganggaran pembangunan perdesaan yang memperhatikan cakupan jumlah

desa3. Penataan Ruang Perdesaan dan Lingkungan Hidup di Perdesaan

• Pemanfaatan ruang perdesaan menjadi dasar bagi kebijakan penataan ruang kabupaten/kota.

4. Keberpihakan pemerintah terhadap Ketahanan dan Kemandirian Pangan5. Infrastruktur Perdesaan

• Prioritas pembangunan infrastruktur pada wilayah terpencil, terluar, perbatasan.6. Hubungan Pusat dan Daerah

• Sinergitas dan koordinasi program lintas sektor dan antara pusat dan daerah• Penguatan integrasi perencanaan partisipatif dan perencanaan reguler• Kejelasan peran dan keterlibatan pemda (mekanisme) dalam keberlanjutan program• Fasilitasi pusat untuk pembangunan perdesaan secara komprehensif di daerah

Page 38: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

• Perlunya penguatan kelembagaan dengan pengembangan peraturan dan perundangan yang komprehensif dalam mengatur perkembangan perkotaan.

Lemahnya kelembagaan

perkotaan

• Kemiskinan dan pengangguran masyarakat perkotaan yang menurun namun belum secara signifikan memiliki korelasi positif dengan tingkat kejahatan perkotaan. Arah kebijakan pengembangan ekonomi untuk mengurangi disparitas kesejahteraan adalah dengan menguatkan PKL sebagai alternatif kegiatan ekonomi dan industri kreatif kota serta penataan kumuh perkotaan.

Kemiskinan di perkotaan

• Sumber daya manusia di kota yang mayoritas memiliki tingkat pendidikan SD yang merupakan modal dalam pembangunan, maka diperlukan penguatan modal sosial dan sosial budaya melalui penguatan peran lembaga sosial di perkotaan.

Rendahnya Modal Sosial dan Sosial

Review Kebijakan Perkotaan

Page 39: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

Review Kebijakan Perkotaan 2

• pembangunan ekonomi indonesia masih fokus pada pertumbuhan ekonomi dan belum memperhatikan pemerataan.

Belum Optimalnya Pembangunan

Ekonomi.

• tingginya arus urbanisasi yang tidak diimbangi oleh penyediaan layanan publik

Rendahnya Akses Terhadap Pelayanan

Publik.

• dikarenakan pembangunan ekonomi dan fisik yang kurang memperhatikan keseimbangan lingkungan,

Kerentanan Terhadap Bencana

dan Perubahan Iklim

Page 40: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

Review Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah

Tata Kelola•Pembentukan PTSP di semua kabupaten/kota/propinsi•Keberadaan lembaga ini telah meningkatkan jumlah realisasi investasi PMDN di Indonesia mulai tahun 2010 (Rp. 60,6 Trilyun), 2011 (76 Trilyun) dan 2012 (92,1 Trilyun). Fasilitasi akan berlangsung sampai tahun 2014, saat dimana semua PTSP Provinsi dan beberapa kabupaten/kota di seluruh provinsi sudah berjalan dengan baik, sesuai SOP yang ditetapkan •Sistem Resi Gudang Indonesia•Fasilitasi peningkatan SDM aparatur•Fasilitasi pembangunan infrastruktur

Kerjasama Antar Daerah dan Kemitraan

Publik dan Swasta

•Kerjasama antar daerah•Pembentukan forum stakeholder•Komitmen kepala daerah menjadi syarat utama bagi proses KAD. KAD memerlukan adanya pemahaman dan visi akan pentingnya kerja sama dari kepala daerah yang akan bekerjasama. •Payung hukum KAD penting namun jangan dijadikan penghambat dalam pelaksanaan KAD. •Integrasi dan harmonisasi isu atau sektor yang akan dikerjasamakan untuk menciptakan keberlanjutan

Page 41: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

Review Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah (lanjutan…)

Fasilitasi• Pengembangan kawasan

Agropolitan, Minapolitan, Klaster, OVOP,KTM• Peningkatan produksi,

produktivitas, dan kualitas produk pertanian, perikanan, industri kecil dan menengah

• Belum melibatkan swasta dan lembaga penelitian secara optimal

• Kerjasama lintas sektor masih terbatas antar instansi pemerintah dan masih belum optimal

• Seringkali daerah mengusulkan lokasi hanya untuk kepentingan mendapat proyek dari pusat

Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Lokal

• Pengembangan kawasan Agropolitan, Minapolitan, Klaster, OVOP,KTM• Peningkatan produksi,

produktivitas, dan kualitas produk pertanian, perikanan, industri kecil dan menengah

• Koordinasi dgn stakeholder lokal belum optimal

• Koordinasi lintas sektor masih terbatas dgn PU sementara ada K/L lain yang juga dapat berkontribusi

• Pembangunan sarpras belum mendukung konektivitas secara optimal

Page 42: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

Isu Strategis Perdesaan & PerkotaanPerdesaan

• Kemiskinan (sosek); • Keterisolasian

desa(sarpras); • Kekurangan pelayanan

umum (pel. Publik); • Ketidaktahanan &

ketidakmandirian ekonomi desa (sosek);

• Kesenjangan ekonomi & sosial (sosek);

• Ketidakberlanjutan sumberdaya alam & lingkungan hidup. (SDA&LH)

• Kesenjangan antara kota dan desa (wilayah)

• Belum optimalnya kelembagaan desa (kelembagaan)

Keterkaitan Desa Kota

• Rendahnya daya saing produk;

• Rendahnya daya saing daerah;

• Rendahnya kapasitas organisasi pemerintahan di daerah;

• Belum optimalnya tata kelola ekonomi;

• Terbatasnya akses terbatas terhadap pasar & faktor produksi;

• Lemahnya koordinasi,antar stakeholders pusat dan daerah dalam pengembangan potensi komoditi unggulan

Perkotaan

•Belum terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (SPP) minimum (sarpras)•Belum optimalnya peran kota sebagai pendorong danpusat pertumbuhan ekonomi (ekonomi)•Rendahnya daya saing kota (ekonomi)•Tingginya tingkat kemiskinan di perkotaan (sosial)•Kurang optimalnya modal sosial masyarakat (sosial)•Rendahnya pengelolaan lingkungan serta mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim (lingkungan)•Belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan kota (kelembagaan)•Kesenjangan antara kota dan desa (wilayah)

Page 43: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

Isu Strategis Perdesaan & Perkotaan

Perdesaan

•Kemiskinan (sosek); •Keterisolasian desa(sarpras); •Kekurangan pelayanan umum (pel. Publik);

•Ketidaktahanan & ketidakmandirian ekonomi desa (sosek);

•Kesenjangan ekonomi & sosial (sosek);

•Ketidakberlanjutan sumberdaya alam & lingkungan hidup. (SDA&LH)

•Kesenjangan antara kota dan desa (wilayah)

•Belum optimalnya kelembagaan desa (kelembagaan)

Keterkaitan Desa & Kota

•Rendahnya daya saing produk;•Rendahnya daya saing daerah;•Rendahnya kapasitas organisasi pemerintahan di daerah;

•Belum optimalnya tata kelola ekonomi;

•Terbatasnya akses terbatas terhadap pasar & faktor produksi;

•Lemahnya koordinasi,antar stakeholders pusat dan daerah dalam pengembangan potensi komoditi unggulan

Perkotaan

•Belum terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (SPP) minimum (sarpras)

•Belum optimalnya peran kota sebagai pendorong danpusat pertumbuhan ekonomi (ekonomi)

•Rendahnya daya saing kota (ekonomi)

•Tingginya tingkat kemiskinan di perkotaan (sosial)

•Kurang optimalnya modal sosial masyarakat (sosial)

•Rendahnya pengelolaan lingkungan serta mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim (lingkungan)

•Belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan kota (kelembagaan)

•Kesenjangan antara kota dan desa (wilayah)

Page 44: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

Kota PerkotaanMetropolitan/Megapolitan :• Kerjasama antar daerah• Inovasi kelembagaan dan

pembiayaan• Pengendalian urbanisasi• Pengembangan ekonomi kreatif• Pembangunan kualitas SDM• Pembangunan ketahanan

lingkungan melalui daya dukung dan daya tampung.

Kota Sedang/Kecil Keterkaitan Kota – Desa :• Percepatan SPP• Pengembangan kesempatan

kerja• Pengembangan ekonomi lokal

Meningkatkan keterkaitan perkotaan dan perdesaan melalui peningkatan daya saing dengan prinsip - prinsip:

• Berorientasi pada pengembangan komoditas unggulan daerah

• Berorientasi pada pengembangan rantai nilai komoditas

• Fokus pada pengembangan sistem pasar

• Berbasis pada inovasi dan kreativitas yang berwawasan lingkungan

Memperkuat struktur sosial, ekonomi, & ekologi desa berkategori rentan menjadi desa berkategori berketahanan bagi desa hutan, desa adat terpencil dan desa-desa yang masih tradisional.

Mewujudkan Desa berketahanan untuk menuju desa Mandiri melalui melalui pemenuhan SPM.

Mewujudkan desa Mandiri melalui peningkatan ekonomi lokal dan tata kelola pemerintahan desa yang mandiri

Mendorong terwujudnya Desa Unggul Berkelanjutan, yaitu desa yang mampu menyediakan sendiri semua standar kehidupannya dan mengekspor ke luar tanpa menimbulkan resiko) yang mampu menjadi penggerak ekonomi bagi daerah/kawasan sekitarnya.

Perdesaan Keterkaitan Desa Kota Perkotaan

Arah Kebijakan Perdesaan & Perkotaan

Page 45: Back Ground Study RPJMN 2015-2019, Isu Strategis dan Rancangan Arah Kebijakan 2015-2019 Perkotaan dan Perdesaan

Kementerian PPN/

Bappenas

TERIMA KASIH