KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI KERJASAMA ANTARDAERAH

RPJMN 2015-2019

Disampaikan oleh:Direktur Perkotaan dan Perdesaan BAPPENAS

Dalam Workshop Pengembangan dan Studi ImplementasiPenguatan Regional Management dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Daerah TertinggalSolo 7 Oktober 2014

2

ISU STRATEGIS

KESENJANGAN DESA DENGAN KOTA

Kota Desa

Kesenjangan Antarwilayah – Dikotomi Desa Kota

Pull Factor Push Factor

Urbanisasi

1. Masih terbatasnya persebaran pusat pertumbuhan dan konektivitas antara kota atau pusat pertumbuhan yang menyediakan pelayanan ekonomi dan sosial dengan desa-desa di sekitarnya;

2. Masih rendahnya keterkaitan antarsektor dari hulu ke hilir yang dapat menciptakan diversifikasi kegiatan ekonomi di perdesaan serta memperkuat hubungan ekonomi antara kota dan desa;

3. Belum optimalnya kerjasama antardaerah yang dapat mendorong terjadinya peningkatan keterkaitan antara desa-kota dan antar daerah administrasi

3

PERKEMBANGAN URBANISASI BERDASARKAN % PENDUDUK KOTA DAN DESA

4

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan sebesar 2,18% pertahun lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata nasional sebesar 1% pertahun. Sedangkan pertumbuhan

penduduk di perdesaan menurun sebesar 0,64% pertahun.

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 94 kota otonom (termasuk DKI Jakarta) hanya mencapai 40 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

% te

rhad

ap ju

mla

h pe

ndud

uk n

asio

nal

PETA SEBARAN KOTA

KSN Perkotaan (Kawasan Megapolitan)

KSN Perkotaan (Kawasan Metropolitan)

Mebidangro

Jabodetabek

Perkotaan Palembang

Cekungan Bandung

Kartamantul

Kedung Sepur

Gerbang Kertosusila

Banjar Bakula

Sarbagita

Maminasata

6

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERDESAAN

• Tingkat pendapatan yang rendah, tingkat penguasaan aset-aset produksi yang kurang memadai, status gizi dan kesehatan, tingkat pendidikan yang rendah, serta masih kurangnya pelayanan dasar minimum menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan masyarakat perdesaan, yaitu sekitar 63,20 persen dari total penduduk miskin di Indonesia (28,07 juta jiwa)

Kemiskinan dan kerentanan ekonomi

• Terbatasnya pelayanan dasar minimum di perdesaan menyebabkan rendahnya akses terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat

keterbatasan ketersediaan pelayanan dasar minimum yang jauh tertinggal dari perkotaan

• Eksploitasi berlebihan dan kurangnya regenerasi sumber daya alam, diikuti dengan kerentanan perdesaan dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim juga turut mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup di perdesaan

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di perdesaan

PETA SEBARAN KAWASAN PERDESAAN

Perdesaan Tertinggal

Perdesaan Berkembang

Batas Provinsi

WILAYAH PAPUA:Desa Tertinggal: 89.5%Desa Berkembang: 9.8%Desa Mandiri: 0.7%

WILAYAH MALUKU:Desa Tertinggal: 64.7%Desa Berkembang: 32.2%Desa Mandiri: 3.1 %

WILAYAH SULAWESI:Desa Tertinggal: 28.8%Desa Berkembang: 61.4%Desa Mandiri: 9.8%

WILAYAH KALIMANTAN:Desa Tertinggal: 49.0%Desa Berkembang: 43.5%Desa Mandiri: 7.5%

WILAYAH NUSA TENGGARA:Desa Tertinggal: 55.6%Desa Berkembang: 37.6%Desa Mandiri: 6.9%

WILAYAH JAWA-BALI:Desa Tertinggal: 1.8%Desa Berkembang: 53.8%Desa Mandiri: 44.4%

WILAYAH SUMATERA:Desa Tertinggal: 22.8%Desa Berkembang: 67.9%Desa Mandiri: 9.3%

Sumber: Potensi Desa Tahun 2005 dan 2011 (diolah) Catatan: jumlah desa termasuk kelurahan

Perdesaan Mandiri

Kota Otonom

7

8

ARAH KEBIJAKANPEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019

KTI-KBI

KESENJANGAN ANTAR WILAYAH

KESENJANGAN PERKOTAAN-PERDESAAN

MENGURANGI KESENJANGAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Pembangunan Pusat

Pertumbuhan Baru (KKD)

Penguatan Pembangunan

Desa

Optimalisasi Peran Kota

Sedang/ Kecil

Optimalisasi Peran KSN

PEMERATAAN PEMBANGUNAN GROWTH

Pembangunan PerkotaanPembangunan Perdesaan

Arahan PW

Isu Strategis

Tujuan

Arah Kebijakan

Keterkaitan Kota-Desa

Kerjasama antardaerah

10

Mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional (SPN).

Pemenuhan Pelayanan Perkotaan (SPP) dan Kota Layak Huni

Membangun Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana

Membangun Kota Cerdas dan Berdaya Saing

Meningkatkan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2015-2019

11

Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan di Desa

Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan.

Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik

Mewujudkan kemandirian pangan dan pengelolaan desa yang berkelanjutan

Mengembangkan Ekonomi Perdesaan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN TAHUN 2015-2019

12

Perwujudan Konektivitas antar Kota Sedang dan Kota Kecil, dan antar Kota Kecil dan Desa sebagai Tulang Punggung (Backbone) Keterhubungan Desa-Kota

Perwujudan Keterkaitan antara Kegiatan Ekonomi Hulu (upstream linkages) dan Kegiatan Ekonomi Hilir (downstream linkages) Desa-Kota melalui pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi.

Peningkatan Kapasitas Tata Kelola, Kelembagaan, dan Masyarakat dalam Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa

ARAH KEBIJAKAN MEMBANGUN KETERKAITAN DESA-KOTA TAHUN 2015-2019

13

Arah Kebijakan :Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan sebagaimana amanat UU Desa No. 6 Tahun 2014, melalui:1. pemenuhan kebutuhan dasar, 2. pembangunan sarana dan

prasarana Desa, 3. pengembangan potensi

ekonomi lokal, 4. pemanfaatan sumber daya

alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

PERKOTAAN PERDESAAN

Arah Kebijakan :Mewujudkan Kota Berkelanjutan yang Berdaya saing, melalui:1. Mewujudkan peran kota dalam

sistem perkotaan nasional:a. Mewujudkan 9 KSN perkotaan

sebagai Pusat Kegiatan Nasional/Global;

b. Mempercepat peran kota sedang sebagai PKN atau PKW untuk mewujudkannya sebagai penyangga urbanisasi.

2. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pelayanan perkotaan (SPP) khususnya kota sedang dan kota kecil;

3. Mewujudkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; mewujudkan kota cerdas yang berdaya saing;

4. Meningkatkan kapasitas aparatur kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota, dan mengembangkan regulasi dan pembiayaan perkotaan.

Arah Kebijakan:Mewujudkan keterkaitan hulu di perdesaan dan hilir di perkotaan, melalui:1. Mewujudkan industri

pengolahan dari potensi produksi perdesaan.

2. Mengembangkan pusat-pusat kawasan agropolitan, minapolitan, dan klaster industri, untuk menjadi pusat pengolahan hasil pertanian dan jasa untuk mendukung sektor pertanian

3. Meningkatkan akses infrastruktur desa dan pusat-pusat pertumbuhan.

4. Meningkatkan kelembagaan dan tata kelola ekonomi daerah

5. Mengembangkan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta

6. Menerapkan teknologi dan inovasi di tingkat lokal untuk meningkatkan nilai tambah

KETERKAITAN KOTA DAN DESA

Arah Kebijakan :Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan sebagaimana amanat UU Desa No. 6 Tahun 2014, melalui:1. Mengentaskan kemiskinan

dan menciptakan lapangan kerja.

2. Memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) di perdesaan.

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan

4. Mewujudkan tata kelola perdesaan dan yang optimal.

5. Mewujudkan desa yang berkelanjutan

6. Meningkatkan keterkaitan desa-kota.

A. MENGARAHKAN INVESTASI DI 5 KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) PERKOTAAN BARU DI LUAR JAWA

No Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan1 Kawasan Perkotaan Padang: Sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) yang berorientasi pada

mendorong perkembangan sektor produksi prioritas seperti: Industri; Perikanan laut; Pariwisata; dan Perdagangan dan jasa.

2 Kawasan Perkotaan Palembang: Sebagai pusat pertumbuhan Nasional (PKN) untuk mendukung pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya dan wilayah nasional, dengan memperhatikan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah internasional.

3 Kawasan Perkotaan Mataram Sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) yang berorientasi pada kegiatan pariwisata alam dan jasa.

4 Kawasan Perkotaan Banjarbakula:Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Baritokuala, dan Kab. Tanah Laut

Diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional, gerbang pertama Pulau Kalimantan yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti kehutanan, pertambangan bijih besi dan agroindustri serta industri pengolahan

5 Kawasan Perkotaan Manado-Bitung: Diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional yang berbasis pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan dan kelautan, industri pengolahan dan perhubungan dalam rangka mempercepat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI)

14

B. MENINGKATKAN EFISIENSI KEGIATAN EKONOMI DI 7 KSN PERKOTAAN YANG SUDAH ADA

No Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan1 Mebidangro:

Kota Medan, Binjai (Ibukota Kab. Langkat), Kab. Deli Serdang, Kab. Karo

Sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan sebagai pusat administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet pemasaran untuk wilayah Sumatera Utara bagian Timur dengan tetap memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah internasional

2 Jabodetabek:Kota Jakarta, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor

Meningkatkan fungsi Jabodetabek sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) menjadi pusat kegiatan global (PKG) yang mendukung pertumbuhan wilayah nasional dan memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan atau kota-kota ditingkat internasional.

3 Kawasan Perkotaan cekungan Bandung:Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang

Diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional yang berorientasi pada meningkatkan spesialisasi fungsi jasa pendidikan, teknologi sistem informasi, industri, dan dan pariwisata perkotaan (urban tourism)

4 Kawasan Perkotaan Kedungsepur:Kota Semarang, Kab. Kendal, Kota Salatiga, Unggaran (Ibukota Kab. Semarang), Kab. Demak, Purwodadi (Ibukota Kab. Grobogan)

Diarahkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berfungsi mendorong pertumbuhan sektor jasa, teknologi informasi, pariwisata, dan industri wilayah Jawa Tengah

5 Kawasan Perkotaan Gerbang Kertosusila:Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Mojekerto, Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan, Kota Mojekerto

Dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah Indonesia bagian Timur

6 Kawasan Perkotaan Sarbagita:Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan

Diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional yang mendorong pertumbuhan wilayah disekitarnya sebagai sentra produksi wilayah pulau serta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional

7 Kawasan Perkotaan Maminasata:Kota Makassar, Kab. Maros, Sungguminasa (Ibukota Kab. Gowa), Kab. Takalar

Diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional yang mendorong pertumbuhan kota-kota disekitarnya sebagai sentra produksi wilayah pulau serta sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi Kawasan Timur Indonesia;

15

PAPUA• Jayapura• Sorong

16

C. OPTIMALISASI PERAN 24 KOTA SEDANG DI LUAR JAWA

MALUKU• Ternate• Ambon

SULAWESI• Bitung• Gorontalo• Palu• Kendari • Palopo• Bau-bau

KALIMANTAN• Singkawang• Palangkaraya• Banjarmasin• Banjar Baru• Tarakan

NUSA TENGGARA• Mataram• Bima • Kupang

SUMATERA• Lhokseumawe• Payakumbuh • Tanjung Pinang• Tebing Tinggi• Dumai• Lubuklinggau

17

D. PERWUJUDAN 39 WILAYAH PENGEMBANGAN KETERKAITAN KOTA-DESA SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN BARU

No. Jenis Kawasan Papua Maluku Sulawesi Kalimantan

Nusa Tenggara

Jawa - Bali

Sumatera Total

Kawasan Pengembangan Keterkaitan Kota dan Desa, mencakup :

4 3 9 7 4 4 8 39

1.Kawasan Perkotaan Baru (KPB)

1 1 6 5 - - 7 20

2.Kawasan Transmigrasi

5 3 8 10 5 - 8 39

3.Kawasan Agropolitan 6 3 10 5 5 6 14 49

4.Kawasan Minapolitan 7 1 6 4 3 1 2 24

5.Kawasan Pariwisata 1 1 1 3 2 1 1 10

Kawasan Agropolita

n/ Minapolita

nKawasan Trans

migrasi

Kawasan Pariwisata

Kawasan Perkotaan Bar

u

Kota

Inti

Kawasan Agropolitan

/ Minapolitan

Kawasan Perkotaa

n Baru

Kawasan Pariwisat

a/ Transmig

rasi

Kawasan Agropolitan

/ Minapolitan

Kawasan Pariwisata/ Transmigra

siKota

Inti

Kota

Inti

Pusat Pertumbuhan 1

Pusat Pertumbuhan 2

Pusat Pertumbuhan 3

18

KERJASAMA ANTARDAERAH UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

MEMBANGUN KETERKAITAN DESA-KOTA

IMPLIKASI ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN TERHADAP KERJASAMA

ANTARDAERAH Adanya kebutuhan yang kuat akan efisiensi dlm pelayanan publik & pengelolaan sumber daya/potensi daerah

Sinergitas Tata Ruang & Kelestarian fungsi lingkungan hidup yang tidak mengenal batas administrasi

Kebutuhan akan meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar daerah

Kebutuhan akan sinergitas – keterkaitan antar-sektor antar-wilayah dlm sistem produksi & distribusi

Kebutuhan akan

Kerjasama Antardaerah

BEBERAPA ISU YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM KERJASAMA ANTAR DAERAH

• Fokus tujuan dan ruang lingkup dari kerjasama antar daerah– Efisiensi dan efektivitas– Ekonomi, non ekonomi (publik)

• Bentuk kerjasama antar daerah• Aturan bermain (kelembagaan)

– Penyelesaian disputes antar daerah

• Daerah yang terlibat sebaiknya tidak dibatasi oleh karakteristik tapi lebih didasarkan atas kepentingan bersama– Cakupan daerah bisa juga mencakup antara daerah maju dan

daerah tertinggal tidak hanya daerah tertinggal saja atau daerah maju saja

Beberapa Contoh Kerjasama Antardaerah • Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dibentuk Badan Kerjasama antar daerah dan

Regional management. Contoh : – Regional Management untuk kawasan Banyumas yang diberi tugas untuk

mempromosikan ekonomi lokal– Solo raya, kerjasama di bidang pariwisata

• Kerjasama lintas pulau dan provinsi antara Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Bulungan dalam bidang ketransmigrasian.

– Pemda Kab.Bulungan sebagai daerah tujuan transmigrasi menyiapkan lokasi dan lahan, Pemprov Jawa Timur sebagai daerah asal transmigrasi menyiapkan dana untuk membangun permukiman dan penempatan, pemerintah pusat memfasilitasi proses kerjasama, penempatan dan pelatihan serta pembinaan pasca penempatan

• Di Bidang kepariwisataan, – pembentukan Destination management organization (DMO) di beberapa kawasan

pariwisata bersifat lintas daerah seperti di Raja Ampat (Kab. Raja Ampat, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong), Papua, Bunaken (kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung dan Kab. Minahasa Selatan)

– Kerjasama antara Pemda D.I Yogyakarta dan Pemda Bali dalam mempromosikan pariwisata. Kedua provinsi membuat paket wisata yang mempromosikan kedua wilayah dan membentuk lembaga perwakilan di daerah masing-masing.

21

FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

• Ada kesadaran dan komitmen bersama utk melaksanakan pengelolaan secara terpadu

• Memiliki koordinasi dan komunikasi yang kuat antara sektor-sektor terkait, pemda-pemda terkait, swasta, masyarakat, media massa

• Memiliki sumberdaya, prasarana dan sarana yang memadai, serta lembaga (formal dan informal)

• Ada benefit yang akan diterima oleh masing-masing daerah

• Dukungan kepemimpinan yang memiliki visi, pro-aktif, dan konsisten.

TERIMAKASIH

23