KATA PENGANTARKATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 11 1.3 Maksud dan 1.4 Sistematika Penulisan BAB …

RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan

Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah Nya, sehingga

dokumen penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 ini dapat diselesaikan

sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

Tahun 2019 – 2023 adalah merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Tangerang 2019 - 2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten

Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 yang menjadi komitmen segenap

pegawai Sekretariat Daerah untuk melaksanakan program dan

kegiatan guna mencapai Visi Misi Kabupaten Tangerang.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang

telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam

penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

Tahu 2019 - 2023, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan

perkembangan pembangunan di Kabupaten Tangerang pada

umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang di masa yang akan datang pada khususnya

Semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten

TangerangTahun 2019 – 2023 ini dapat dijadikan acuan/pedoman


bahan pertimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan

pembangunan dan penyelenggara pemerintah di Kabupaten

Tangerang.

Tangerang, Januari 2020


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

11

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN TANGERANG

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten

Tangerang

2.3 Sarana dan Prasarana Kerja

2.4 Kinerja Sekretariat Daerah

2.5 Tantangan dan Peluang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi


3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan Sekretariat

Daerah Kabupaten Tangerang

Tabel 2.2 Daftar Pegawai Berdasarkan Eselonisasi Sekretariat


Tabel 2.3 Daftar Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Sekretariat


Tabel 2.4 Daftar Perbandingan Antara Kebutuhan Pegawai

Tabel 2.5 Daftar Sarana Dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat

Daerah

Tabel 3.2 Telaan Visi, Misi dan Program KDH/WKDH

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Perangkat Daerah Setda Kabupaten Tangerang

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan

Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat

Daerah Setda

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Setda Kabupaten Tangerang

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu

Tujuan dan Sasaran RPJMD


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renstra Setda Kabupaten Tangerang

Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Gambar 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Setda

Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Setda

Gambar A. Bagan Struktur

B. Bagan Pohon Kinerja

C. Bagan Cascading


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Tangerang yang berdekatan dengan DKI Jakarta

dan Jawa Barat sangat strategis bagi perkembangan wilayah,

dimana Kabupaten Tangerang manjadi alternatif bagi DKI Jakarta

yang sudah padat. Ditinjau dari segi transportasi, Kabupaten

Tangerang dilalui oleh Jalan Raya Serang-Jakarta dan Jalan Tol

Merak-Jakarta, Double Track Kereta Api Jakarta-Rangkas Bitung,

serta akses alternatif ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Kebutuhan akses yang sangat cepat bagi industri dan perdagangan

membutuhan kawasan pergudangan dan industri untuk

menditribusikan produk industri dan perdagangan, sehingga

kemudahan akses terhadap pelabuhan dan Bandara menjadi

kebutuhan utama, selain itu, perkembangan sektor properti semakin

meningkat terutama disekitar Bandara Soekarno-Hatta, Cisauk,

dan Pagedanganmembutuhkan lahan yang sangat luas bagi warga

commuter Jakarta-Tangerang.

Ditinjau dari sumber daya manusia Kabupaten Tangerang

rata-rata pertumbuhan penduduknya mencapai 3,17% dengan

jumlah penduduk 3.584.770 jiwa. Dampak melimpahnya SDM

adalah melimpahnya tenaga kerja untuk kebutuhan sektor Industri

dan perdagangan, dengan dominannya investasi industri

pengolahan akan membutuhkan tenaga kerja dari Kabupaten

Tangerang maupun dari luar.

Kondisi geografis dan demografi Kabupaten Tangerang

menjadi tantangan bagi Kabupaten Tangerang untuk mengatasi

dampak dari beban wilayah yang sangat besar kedepannya.

Perluasan Run Way Bandara Soekarno-Hatta, pembangunan Tol

Serpong-Balaraja, Tol Bandara-Balaraja, penataan Stasiun Kereta

Api Cisauk dan Tigaraksa, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi


membutuhkan action plan untuk meminimalisir dampak negatif baik

kemacetan, banjir, kawasan kumuh, serta pengangguran

Luas wilayah Kabupaten Tangerang sebesar 959,61 Km2

berada di bagian Timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20’-

106°43’ Bujur Timur dan 6°00’-6°20’ Lintang Selatan. Kabupaten

Tangerang termasuk salah satu daerah yang menjadi bagian dari

wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup

strategis dengan batas-batas.

• Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa

• Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan,

Kota Tangerang dan DKI Jakarta

• Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan

Lebak

• Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan

Lebak

Dalam menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil

Bupati, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menyusun dokumen

perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RJPMD), yang mengacu kepada RPJPD

Kabupaten Tangerang, RPJMD Propinsi Banten dan RPJM Nasional.

RPJMD Kabupaten Tangerang menjadi landasan bagi semua

dokumen perencanaan di setiap OPD, yang dijabarkan lebih lanjut

ke dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD. Renstra

yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala perangkat daerah

untuk menyusun Rencana Kerja ( Renja ) OPD dan menjadi bahan

penyusunan RKPD.

Renstra menjadi kunci yang akan menunjukan penjabaran

kebijakan melalui rencana-rencana yang sangat prioritas sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya, karena itu rencana-rencana

dimaksud disertai dengan target yang harus dipenuhi dan

dipertanggung jawabkan pencapaiannya, sehingga secara nyata

kebijakan yang diambil dapat diketahui pula pencapaiannya, dengan

demikian penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan secara


akuntabel. Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan yang

baik, bersih dan berwibawa menjadi cita-cita dan harapan setiap

warga negara, tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik

“Good Governance” yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang solid

dan bertanggung jawab, efisien dan efektif yakni dengan menjaga

kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara pemerintah dan

sektor swasta

Amanat Undang – undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – undang

No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menetapkan sebagai

pedoman mendasar / landasan dalam penyelenggaraan

pembangunan bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah

berkewajiban menyusun perencanaan Pembangunan Daerah sebagai

satu kesatuan dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menangah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah

Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupateng

Tangerang Tahun 2019-2023 yang tersusun ini merupakan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2019

sampai dengan Tahun 2023. Dengan demikian, antara dokumen

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun

2019-2023 dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun

2019-2023 ada keselarasaran/keserasian serta saling bersinergi dan

merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka

menengah daerah dan jangka menengah Sekretariat Daerah sebagai

salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tangerang, yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh

karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan


kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renstra Sekretariat

Daerah Kabupaten Tangerang harus selaras/konsisten dengan

target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam

RPJMD Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, dokumen Renstra

Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang yang telah disusun ini,

dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan

dan penganggaran dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, sebagaimana telah diatur

dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka

mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung

maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan

kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah,

serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta

pagu indikatif selama 5 (lima) tahun yang telah tertuang dalam

dokumen RPJMD, akan dijadikan sebagai pedoman dan akan

dituangkan kedalam daftar program prioritas dan kegiatan untuk

selama 5 (lima) tahun kedepan kedalam dokumen Renstra.

Dengan tersusunnya dokumen Renstra Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman

bagi seluruh unit kerja dalam lingkup koordinasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang, mitra kerja, para pemangku kepentingan,

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan. Selanjutnya dokumen ini akan diterjemahkan

kedalam dokumen perencanaan pembangunan setiap tahun yang

memuat program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta

menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten

Tangerang.

Seiring dengan pergantian kepemimpinan Pemerintah

Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah

(Bupati dan Wakil Bupati Tangerang) periode Tahun 2019 -2023

Bupati dan Wakil Bupati Tangerang terpilih mengusung visi dan misi

yang merupakan visi misi Kabupaten Tangerang 2019-2023. Visi dan

misi tersebut selanjutnya dituangkan kedalam Rencana


Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Tangerang Tahun 2019 – 2023 yang penetapannya melalui Peraturan

Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2019.

Dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 –

2023 membawa dampak perubahan dalam menangkap isu strategis,

menetapkan visi dan misi, strategi dan kebijakan, serta penyusunan

program dan kegiatan, yang semuanya itu dituangkan kedalam

Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak terkecuali

Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang yang merupakan salah

satu bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

a. Pengertian Rencana Strategi Perangkat Daerah

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi

kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai

dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan

kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis

mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang

realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 151 ayat (1), yang

berbunyi :”Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana

strategis yang selanjutnya disebut Rencana strategi

(Renstra)Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif”. Dan

dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 1

ayat (7) yang menyatakan :”Rencana strategi Organisasi Perangkat

Daerah sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah

untuk periode 5 (lima) tahun”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan

bahwa Rencana strategi Perangkat Daerah merupakan dokumen


perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang

memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi

kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan

fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah

Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan

daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD).

b. Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tangerang mempunyai tugas dan kewajiban : membantu

Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan

perangkat daerah Sedangkan fungsi Sekretariat Daerah :

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

pemerintah daerah

2. Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas dinas dan lembaga

teknis

3. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah

4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai

bidang tugasnya.

c. Tahapan Penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah

Tahapan penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah adalah

sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah;

2. Penyusunan rancangan Rencana Strategi Perangkat Daerah;

3. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategi Perangkat

Daerah;

4. Penetapan Rencana Strategi Perangkat Daerah.

d. Keterkaitan Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra K/L dan


Rencana Strategi Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun

2019–2023 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang untuk periode tahun

2019–2023 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai

dengan tugas dan fungsinya. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten

Tangerang Tahun 2019–2023, disusun dengan berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Tangerang Tahun 2019–2023.

Bentuk hubungan antara Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten

Tangerang Tahun 2019–2023 dengan dokumen perencanaan lainnya

adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Rencana Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten

Tangerang Tahun 2019–2023 dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang (RPJMD).

a) Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang menyiapkan

Rancangan awal Rencana Strategi Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang sesuai dengan tugas dan fungsinya

dengan berpedoman pada Rancangan awal RPJMD

Kabupaten Tangerang;

b) Rancangan awal Rencana Strategi Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang menjadi input bagi Badan

Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang untuk

memutakhirkan Rancangan awal RPJMD Kabupaten

Tangerang menjadi Rancangan RPJMD Kabupaten

Tangerang;

c) Rancangan RPJMD Kabupaten Tangerang dibahas dalam

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Jangka Menengah Kabupaten Tangerang;

d) Hasil Musrenbang jangka menengah Kabupaten Tangerang

digunakan dalam penyusunanan Rancangan akhir RPJMD

Kabupaten Tangerang;


e) Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Tangerang digunakan

sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah

Kabupaten Tangerang dalam pemutakhiran Rancangan

Rencana Strategi Perangkat Daerah menjadi Rancangan

akhir Rencana Strategi Perangkat Daerah, termasuk

Rancangan akhir Rencana Strategi Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang.

f) Pada tahap akhir, rancangan akhir RPJMD Kabupaten

Tangerang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Berpedoman pada Perda tentang RPJMD Kabupaten

Tangerang maka Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang

menetapkan rancangan akhir Perangkat Daerah menjadi

Rencana Strategi Perangkat Daerah.

2. Hubungan Rencana Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten

Tangerang dengan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Tangerang.

a) Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang menyiapkan

rancangan awal rencana kerja (Renja) Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang sesuai dengan tugas dan fungsinya

dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Kerja

Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang dan

mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten

Tangerang.

b) Rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah termasuk

rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

menjadi input bagi Bappeda Kabupaten Tangerang untuk

memutakhirkan rancangan awal RKPD Kabupaten

Tangerang menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang;

c) Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang dibahas dalam

Musrenbang Kabupaten Tangerang;

d) Hasil Musrengbang Kabupaten Tangerang digunakan dalam

penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Tangerang;

e) Rancangan akhir RKPD Kabupaten Tangerang digunakan

sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah


Kabupaten Tangerang dalam pemutakhiran Rancangan

Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja

Perangkat Daerah, termasuk rancangan akhir Renja

Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang;

f) Pada tahap akhir, rancangan akhir RKPD Kabupaten

Tangerang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Berpedoman pada Peraturan Bupati tentang RKPD

Kabupaten Tangerang maka Perangkat Daerah Kabupaten

Tangerang menetapkan rancangan akhir Renja Perangkat

Daerah menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, termasuk

Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang juga menetapkan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

Adapun hubungan antara Rencana Strategi Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang Tahun 2019–2023 dengan dokumen

perencanaan lainnya dapat diilustrasikan secara diagramatis sebagai

berikut :


Gambar 1.1

Hubungan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJPD/POLDAS PJPD :

1. Visi 2. Misi

3. Arah Pembangunan Daerah

RPJMD :

1. IsuStrategis 2. Visi 3. Misi

- Tujuan

- Sasaran 4. StrategidanKebijakan 5. Program*

6. IndikasiKegiatan*

RKPD :

1. MengadopsiKomponen 1-5 pada RPJMD

2. Kegiatan* (berpedoman

pada Indikasi Kegiatan RPJMD)

RenstraSetdaKabupatenTangerang :

1. IsuStrategis

2. Visi 3. Misi

- Tujuan

- Sasaran 4. StrategidanKebijakan 5. Program*

6. IndikasiKegiatan*

RenjaSekretariatDaerah :

1. Mengadopsikomponen 1-5 padaRenstra SKPD

2. Kegiatan*

(berpedomanpadaindikaikegiatanpadaRenstra SKPD)


Keterkaitan antar dok. perencanaan Keterkaitan antar

komponen dok.

Perencanaan

Keterkaitan mempengaruhi Mempedomani

Rumusan

Mempedomani Keselarasan

Rumusan

* Substansi yang

ditekankan

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 adalah

sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran


Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi

Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun

2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor

66).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta

Tata Kerja pada Sekretariat Daerah.

7. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD

Kabupaten Tangerang 2019-2023.

8. Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2019 tentang Renstra

Perangkat Daerah.


1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten

Tangerang tahun 2019-2023 dimaksudkan untuk menjabarkan

visi dan misi Rencana Program Jangka Menengah Kabupaten

Tangerang Tahun 2019-2023 kedalam rencana program dan

penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan.

Lebih jauh lagi penyusunan Renstra Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang sebagai dasar penyusunan kebijakan,

program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang dalam pencapaian visi dan misi serta

tujuan organisasi, dan sebagai acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) tahunan Setda Kabupaten Tangerang.

Serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan

sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang

telah ditetapkan.

2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang adalah:

1) Menyediakan acuan resmi bagi seluruh pemangku

kepentingan dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh

rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan

pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD )Kabupaten Tangerang;

2) Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Sekretariat

Daerah Kabupaten Tangerang agar dimilikinya dokumen

perencanaan yang dapat dicapai selama periode tahun 2019-

2023 yang akan menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah maupun lebih


jauh dalam mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan

Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019-2023.

Jangka waktu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten

Tangerang adalah tahun 2019-2023 dan sistematika penulisan

Rencana Strategis ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang

pengertian Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah,

fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra

Perangkat Daerah, dan mengemukakan keterkaitan

Renstra Perangkat Daerahdengan RPJMD, Renstra K/L

dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan dengan

Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan

peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur

organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat

Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat

Daerah.

Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud

dan tujuan dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.


Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan

dalam penulisan Renstra Setda, serta garis besar isi

dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN TANGERANG

Bab ini menguraikan tentang kedudukan dan tugas fungsi,

struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan.

Serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

Tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi memuat

penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan

Perangkat daerah, Struktur OrganisasiPerangkat Daerah,

uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Sumber daya Perangkat Daerah, memuat penjelasan

ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan

fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal

(sarana dan prasarana) dan unit usaha yang masih

operasional.

Kinerja Pelayanan, menunjukan tingkat capaian kinerja

Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGI PERANGKAT

DAERAH

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayananPerangkat

Daerah, Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah

dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan

Renstra Perangkat Daerah, Telahaan rencana tata ruang


wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta Isu-

isu strategis.


Bab ini menguraikan visi dan misi, tujuan dan sasaran

jangka menengah yang akan dicapai dalam mewujudkan

visi dan misi Setda Kabupaten Tangerang periode 2019 –

2023.


Bab ini menguraikan strategi dan kebijakan yang akan

ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi Setda

Kabupaten Tangerang periode 2019 – 2023.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana kerja lima tahunan yang

terdiri dari program dan indikasi kegiatan sebagai

instrumen penjabaran dan pelaksanaan visi, misi, tujuan,

strategi dan kebijakan Setda Kabupaten Tangerang periode

2019 – 2023.


Bab ini menguraikan indikator kinerja Setda Kabupaten

Tangerang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD Kabupaten Tangerang.


BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan Renstra Setda

Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 serta penutup.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

Pada lampiran berisi tentang Tabel Rencana Program,

Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan

Pendanaan Indikatif Setda Kabupaten Tangerang Tahun

2019 – 2023.


BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

A. Kedudukan

Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang di bentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2016

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tangerang Sementara itu, kejelasan tentang tugas

dan fungsi Sekretariat Daerah secara rinci didasarkan pada

Peraturan Bupati kabupaten Tangerang Nomor 83 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas

serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 83

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Tangerang mempunyai tugas dan kewajiban

: membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan

mengkoordinasikan perangkat daerah.

Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban

tersebut Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

1. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

Daerah

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga

teknis

3. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah


5. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan Bupati sesuai

bidang tugasnya


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat

Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaan

tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat

dalam struktur organisasi dibawah ini:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a.1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

a.1.1. Sub Bagian Pemerintahan

a.1.2. Sub Bagian Otonomi Daerah

a.1.3. Sub Bagian Bina Administrasi Kecamatan

dan Kelurahan

a.2. Bagian Kerjasama Daerah

a.2.1. Sub Bagian Kerjasama Pemerintah

a.2.2. Sub Bagian Kerjasama Non Pemerintah

a.2.3. Sub Bagian Kerjasama Tanggung Jawab

Sosial

Perusahaan

a.3. Bagian Kesejahteraan Rakyat

a.3.1. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial

a.3.2. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Sosial

a.3.3 Sub Bagian Keagamaan

b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

b.1. Bagian Perencanaan dan Keuangan ;

b.1.1. Sub Bagian Perencanaan Setda

b.1.2. Sub Bagian Keuangan

Setda

b.1.3. Sub Bagian Evaluasi

Setda

b.2. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;

b.2.1. Sub Bagian Administrasi Ekonomi;

b.2.2. Sub Bagian Administrasi Pembangunan.


b.2.3. Sub Bagian Administrasi dan pengembangan

usaha-

usaha daerah

b.3. Bagian Layanan Pengadaan

b.3.1. Sub Bagian Perencanaan Layanan Pengadaan

b.3.2. Sub Bagian Pengadaan Konstruksi dan

Barang/Jasa

b.3.3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan

c. Asisten Bidang Administrasi Umum

c.1. Bagian Hukum;

c.1.1. Sub Bagian Rancangan dan Pengkajian

Perundang-

undangan;

c.1.2. Sub Bagian Bantuan Hukum;

c.1.3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

c.2. Bagian Organisasi;

c.2.1. Sub BagianKelembagaan dan Analisis Jabatan

c.2.2. Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik

c.2.3. Sub Bagian Reformasi

Birokrasi

c.3. Bagian Umum.

c.3.1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;


c.3.1. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

c.3.3. Sub BagianProtokol

d. Staf Ahli

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf diatur dengan Peraturan Bupati

tersendiri.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah

tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya, dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

C. Susunan Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15

Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Tangerang dan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 83 Tahun

2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang merupakan Lembaga Teknis Daerah.

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Tangerang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun

2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Tangerang, terdiri atas :


a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

membawahi 3 (tiga) bagian :

1) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

membawahi:

a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan

b) Sub Bagian Otonomi Daerah

c) Sub Bagian Bina Administrasi Kecamatan dan

Kelurahan

2) Bagian Kerjasama Daerah

Bagian Kerjasama Daerah membawahi:

a) Sub Bagian Kerjasama Pemerintah

b) Sub Bagian Kerjasama Non Pemerintah

c) Sub Bagian Kerjasama Tanggung jawab Sosial

Perusahaan

3) Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi:

a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial

b) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Sosial

c) Sub Bagian Keagamaan

c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan,

membawahi 3 (tiga) bagian :


1) Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat

Daerah.

Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat

Daerah membawahi:

a) Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah

b) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

c) Sub Bagian Evaluasi Sekretariat daerah

2) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

membawahi :

a) Sub Bagian Perencanaan Layanan Pengadaan

b) Sub Bagian Pengadaan Konstruksi dan

Barang/Jasa

c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan

3) Bagian Administrasi Perekonomian dan

Pembangunan

Bagian Administrasi Perekonomian dan

Pembangunan membawahi :

a) Sub Bagian Administrasi Ekonomi

b) Sub Bagian Administrasi Pembangunan

c) Sub Bagian Administarasi dan Pengembangan

dan Usaha-usaha Daerah

d. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi 3 (tiga)

bagian :


1) Bagian Hukum

Bagian Hukum membawahi:

a) Sub Bagian Rancangan dan Pengkajian

Perundang-undangan

b) Sub Bagian Bantuan Hukum

c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum

2) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi membawahi:

a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan

b) Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik

c) Sub Bagian Reformasi Birokrasi

3) Bagian Umum

Bagian Umum membawahi:

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

c. Sub Bagian Protokol

e. Staf Ahli Bupati Tangerang, terdiri dari :

1) Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumberdaya

Manusia

2) Staf Ahli Pemerintahan Politik dan Hukum

3) Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana telah

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 83


Tahun 2016 tentang Rincian, Tugas Pokok, Fungsi dan

Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang,

setiap Bagian dalam lingkup koordinasi Sekretariat

Daerah, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi daerah

Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian di bidang otonomi daerah, administrasi

pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta fasilitasi

perumusahan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan

pengendalian urusan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa, ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat, urusan bencana dan

kebakaran.

2. Kepala Bagian Kerjasama Daerah

Kepala Bagian Kejasama daerah mempunyai

tugasmelaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang

kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah daerah

dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dengan

pihak luar negeri dan hubungan antar lembaga,


pemerintah daerah dengan non pemerintah serta

kerjasama tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan dan pengendalian kesejahteraan

sosial, sarana dan prasarana sosial serta keagamaan,

urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan,

pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana.

4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai

tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian

bidang perencanaan dan keuangan.

5. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan

Pembangunan

Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian bidang administrasi pelayanan urusan

penanaman modal, koperasi, dan usaha mikro,

perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, transmigrasi,


pertanian dan ketahanan pangan serta perikanan

perumahan dan pemukiman, pekerjaan umum dan

penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup dan

kebersihan.

6. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur dan

mengendalikan seluruh kegiatan bagian pengadaan

barang/jasa dalam rangka menyelenggarakan sebagian

tugas di bidang pelayanan pengadaan barang/jasa

pemerintah Daerah.

7. Kepala Bagian Hukum

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengarahkan,

mengawasi dan mengendalikan dibidang rancangan dan

pengkajian perundang-undangan, bantuan hukum dan

dokumentasi hukum dilingkungan Pemerintah Daerah.

8. Kepala Bagian Organisasi

Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan dan analisis, tatalaksana dan

pelayanan publik dan reformasi birokrasi dilingkungan

Pemerintah Daerah.

9. Kepala Bagian Umum


Kepala Bagian Bagian Umum mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan

koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang

ketatausahaan dan kepegawaian, rumah tangga dan

perlengkapan serta protokol dilingkungan Sekretariat

Daerah.

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

a. Sumber Daya Aparatur

Pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten

Tangerang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kerja

Kontrak (TKK), Tenaga Kerja Sukarela (TKS), dan Tenaga Harian

Lepas (THL) yang dikelola atau bekerjasama dengan perusahaan,

untuk pekerjaan seperti cleaning service, pramusaji, dan

pekerjaan-pekerjaan pelayanan lainnya.

Jabatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten

Tangerang terdapat dua jenis Jabatan, yaitu Jabatan Struktural

dan Jabatan Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan

Struktural Eselon II a, Eselon II b, Eselon III a, Eselon IV a, serta

Jabatan Fungsional Umum (Staf/Pelaksana). Sedangkan Jabatan

Fungsional antara lain Arsiparis, Pranata Komputer, Analis

Jabatan, Pustakawan Setda, Analis Kepegawaian Setda. Namun

jabatan fungsional tersebut belum terakomodir baik status

kepegawaian maupun administrasi kepegawaiannya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah

didukung oleh 132 personil. Data sumber daya manusia aparatur

dilihat dari golongan ruang, eselonisasi, jenis kelamin,

pendidikan, kebutuhan SDM berdasarkan anjab sebagaimana

tertuang dalam tabel-tabel berikut :


Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah

berdasarkan golongan ruang

Unit Gol I Gol II

Gol

III

Gol

IV Jumlah

Sekretarias Daerah 1 1

Assisten Sekda 3 3

Staf Ahli Bupati 1 1

Bagian Pemerintahan Otda 1 5 2 8

Bagian Kesra 5 7 1 13

Bagian Hukum 1 7 1 9

Bagian Ekbang 2 4 6

Bagian Layanan Pengadaan 1 7 3 11

Bagian Organisasi 3 14 1 18

Bagian Umum 3 17 17 1 38

Bagian Perencanaan dan

Keuangan 2 10 1 13

Bagian Kerjasama 4 6 1 11

Jumlah 3 36 77 16 132

Dari tabel di atas mayoritas pegawai di Sekretariat Daerah

bergolongan ruang III sebanyak 77 orang atau 63,76 % di susul

golongan ruang II sebanyak 36 orang atau 21,47 % golongan IV


sebanyak 16 orang atau 11,12 % dan golongan I sebanyak 3 orang

atau 2,27 %

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan selonisasi

Unit JFU

Eselon

Jumlah

II III IV


Assisten Daerah 3 3

Staf Ahli Bupati 3

3

Bagian Pemerintahan Otda 1 3 4

Bagian Kesra 1 3 4

Bagian Hukum 1 3 4

Bagian Ekbang 1 3 4

Bagian Layanan Pengadaan 10 1 3 14

Bagian Organisasi 1 3 4

Bagian Umum 1 3 4

Bagian Perencanaan dan Keuangan 1 3 4

Bagian Kerjasama 1 3 4

Jumlah 10 7 9 27 53


Tabel 2.3

Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Unit Laki-laki Perempuan Jumlah


Assisten Sekda 3 3

Staf Ahli Bupati 1 1

Bagian Pemerintahan Otda 8 8

Bagian Kesra 9 4 13

Bagian Hukum 7 2 9

Bagian Ekbang 1 5 6

Bagian Layanan Pengadaan 10 1 11


Bagian Umum 25 13 38


Keuangan 9 4 13


Jumlah 85 47 132

Dari tabel di atas Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

memiliki pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 92 orang atau

66,23 % dan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 31

orang atau 33,67 %


Tabel 2.4

Perbandingan antara kebutuhan pegawai

(berdasarkan analisa jabatan)

dengan jumlah riil pegawai

Unit Kebutuhan

Pegawai

Jumlah

Riil Kekurangan

Sekretarias Daerah 1 1 0

Assisten Sekda 3 3 0

Staf Ahli Bupati 3 1 0

Bagian Pemerintahan Otda 13 8 5

Bagian Kesra 15 13 2

Bagian Hukum 19 9 10

Bagian Ekbang 18 6 8

Bagian Layanan Pengadaan 23 11 3


Bagian Umum 40 38 3


Keuangan 14 13 1


Jumlah 178 132 41

Dari tabel di atas pada kebutuhan pegawai Sekretariat Daerah

berdasarkan anjab adalah 178 orang dan saat ini jumlah riil yang


ada adalah 132 orang sehingga terjadi kekurangan pegawai

sebanyak 46 orang.

Jumlah pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang secara

umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan di Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang Tahun 2018

JUMLAH

PEGAWAI

BERDASARKAN

JABATAN

jumlah; Eselon

2.a; 13

JUMLAH

PEGAWAI

BERDASARKAN

JABATAN

jumlah; Eselon

3.a; 9

JUMLAH

PEGAWAI

BERDASARKAN

JABATAN

jumlah; Eselon

4.a; 27

92

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN

JABATAN

Eselon 2.a

Eselon 2.b

Eselon 3.a

Eselon 4.a

Pelaksana


Gambar 2.2

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan di Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang Tahun 2018

Series1; IV e; 0

Series1; IV d; 0

4

Series1; IV b; 8

Series1; IV a; 2

18

25

21

25

Series1; II d; 11

10

5

Series1; II a; 30


2.3 Sarana Dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana kerja berupa alat perlengkapan

kantor dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

dalam rangka menunjang aktivitas kerja aparatur relatif terpenuhi

berdasarkan perbandingan jumlah pegawai dan beban kerja, dan

sebagian besar kondisinya masih baik dan layak pakai, serta sesuai

dengan standardisasi sarana dan prasarana kerja.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta

mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Tangerang,

Sekretariat Daerah didukung dengan tersedianya sarana dan

prasaran yang memadai. Adapun rincian sarana dan prasarana

Sekretariat Daerah Kabupatan Tangerang dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2.5

Kondisi Aset Sekretariat Daerah Tahun 2018

No Nama Barang Jumlah

(unit)

Kondisi Baik

(unit)

Kondisi

Rusak

1 Tanah 1.603 1.603

2 Bangunan Gedung

Kantor

59 54 5

2 Gudang Arsip 1 1 -

3 Bangunan Tempat

Ibadah

2 2 -

4 Pantry dan Toilet Bupati 20 20 -

5 Kolam Air Mancur

Pemkab

0 0 -

6 Mobil roda 4 91 91 -

7 Bus Medium 30 Set 3 3 -

8 Motor 44 30 4

9 Stationary Generating

Set

5 5 -

10 Genset Stationary C 350 1 1 -

11 Transportable Generating

3 3 -


12 Televisi 23 20 3

15 Loud Speaker 4 4 -

16 Sound System 5 5 -

17 Wireless Router 5 5 -

18 AC 249 245 4

19 CCTV 4 Kamera 15 5 -

20 Komputer 61 51 10

21 Laptop 28 28 3

22 Netbook 29 29 -

23 Printer 73 70 3

24 Scanner 49 9 -

25 LCD 0 0 -

26 Aset Lainnya 5145 4425 728

Jumlah 7.518 6.709 760

2.4 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa Sekretariat Daerah

merupakan unsur staf pimpinan yang memiliki fungsi staffing yaitu

perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh fungsi

operasional (Dinas Daerah) dan fungsi penunjang (Lembaga Teknis

Daerah). Hal tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan tugas

dan fungsi Sekretariat Daerah tidak secara langsung memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023, Sekretariat Daerah telah

melaksanakan berbagai Program dan Kegiatan yang direncanakan

dalam kurun waktu lima (5) Tahun. Adapun capaian-capain kinerja

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja

dapat dilihat pada matrik berikut ini :


2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat


A. Tantangan

Tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah dalam 5 (lima)

tahun kedepan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya

diantaranya :

a. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi ;

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat

menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan

daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan

perundang – undangan yang berlaku oleh karena itu

reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan

pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus

menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai

tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan

beragam sejalan dengan perkembangan dan peribahan

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan

masyarakat sertadinamika global dengan senantiasa

mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Reformasi Birokrasi pemerintah daerah yang harus

dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi

lembaga perangkat daerah ke tatalaksanaan (mekanisme

dan standar operasional prosedur) pelayanan perijinan,

sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen pelayanan

kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian

internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

penyelenggaraan pemerintahan daerah.


b. Upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan ;

perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good

governance) diperlukan upaya – upaya penataan dan

penyempurnaan kelembagaan (Institutional reegineering)

yang tepat atau “right sizing” dan optimal untuk

melaksanakan fungsi keberhasilan tujuan penataan

organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan

manajemen publik yang baik. Penataan

kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh

alat-alat pemerintahan di Kabupaten Tangerang baik

struktur maupun infrastrukturnya sedangkan

penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata

pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih

rensponsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan

perkembangan jaman.

c. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik ;

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan

pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah di tuntut

untuk dapat menunjukan kinerja terbaik yakni kemajuan

pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan

publik. Berbagai kebijakan baru terkait pelyanan publik

pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan

tersebut. Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus

diterapkan baik yang menyangkut sarana dan prasarana

mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain

lain kemudahan perijinan, tranfaransi/kejelasan SOP tidak

adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif akan sangat

menunjang kegairahan dalam berinvestasi.


d. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah ;

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan

prima (service excelent) perlu diimbangi dengan citra

biroktasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam

bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi

dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen

standar pelayanan minimal (public services and public

complaint) sumberdaya aparatur merupakan aset strategis

dalam kerangka perwujudan good governance.

e. Terdapat kebijakan pemerintah pusat yang sering

berubahdan kurang sinkron satu sama lain dapat

menimbulkan pengaruh terhadap kinerja sekretariat daerah

;

Dituntut untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang

ada di kabupaten Tangerang apakah masih relevan dengan

dinamika kebijakan Pemerintah Pusat.

f. Terdapat peraturan perundang-undangan daerah yang

sudah tidak selaras dengan perkembangan dan kebutuhan ;

Dituntut untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang

ada di kabupaten Tangerang apakah masih relevan untuk

diterapkan.

g. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan pembangunan dan pelayanan yang

profesional dan handal ;

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang

menekankan pada trasfaransi, manajemen pemerintahan

yang lebih transfaran, akuntabilitas dan peningkatan

efektivitas dan efesiensi serta ada upaya dan perhatian yang

sungguh-sungguh terhadap penanganan dan

pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

h. Manajemen Keuangan dan Aset daerah ;

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal

utama dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh karena itu


manajemen keuangan dan aset daerah menjadi suatu hal

yang strategis dalam pencapaian keberhasilan

pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset

daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal

management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang lebih baik berorientasi

kinerja (performance budget) bukan pada kebijakan (policy

budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management

system) merupakan bagian penting dalam rangka

mendukung terciptanya good governace di daerah. Bagian-

bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem

pembiayaan, sistem penganggaran dan sistem akuntasi serta

sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem

keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana

masyarakat (publik fund) dilakukan secara transfaran

dengan mendasarkan konsep value for money sehingga

tercipta akuntabilitas publik (public accuntability).


B. Peluang

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan

Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan positif dari kepala daerah dan

seluruh OPD dalam pelaksanaan tugas

2. Adanya landasan hukum yang kuat sebagai dasar

perumusan kebijakan daerah

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dapat

dihimpun sebagai bahan perumus kebijakan

4. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota

organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi

5. Adanya bantuan arahan dan bimbingan dari

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi kepada

Pemerintah Kabupaten

6. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi

Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah.

7. Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi

dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi yang

menjadi tanggung jawab organisasi

8. Adanya penerapan tekhnologi informasi pada tatanan

manajemen Pemerintahan kemungkinan dukungan

positif bagi penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan

9. Dukungan kerjasama dengan berbagai pihak

diantaranya masyarakat,LSM, dan sektor swasta

10. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup

memadai yang menunjang penyelenggaraan

administrasi Pemerintahan Daerah


Untuk memenuhi harapan diatas, maka akan dioptimalkan

peran Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang sebagai

fungsi penunjang urusan pemerintahan.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam

Rencana Startegis karena menjadi dasar pemikiran dalam

penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan

daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali

analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk

merumuskan isu- isu strategis yang menentukan kinerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 2019-2024.

Sebagai Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kabupaten Tangerang mempunyai fungsi :

6. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

Daerah

7. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis

8. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah


10. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan Bupati sesuai

bidang tugasnya

Identifikasi permasalahan digunakan untuk menentukan program

perangkat daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan

yang di hadapi, identifikasi dengan menggunakan kreteria tertentu

harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang

secara faktual dihadapi dalam tata kelola pemerintahan


1. Permasalahan Umum

Dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-

undangan yang bersifat sektoral dan mengamanatkan

dibentuknya Perangkat Daerah, serta berdasarkan hasil kajian

dan evaluasi, terdapat beberapa satuan kerja perangkat daerah

termasuk Sekretariat Daerah yang dianggap mendesak untuk

dilakukan penataan kembali susunan organisasinya berdasarkan

tingkat kebutuhan, karakteristik, kemampuan anggaran dan

SDM aparatur, beban kerja. Secara garis besar dapat dipetakan

permasalahan kelembagaan yang terjadi pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

i. Belum Optimalnya Fasilitasi Permasalahan

Kesejahteraan Rakyat

Kurangnya Koordinasi dan fasilitasi Penyelesaian

Permasalahan di bidang Kesra namun dalam Proses

permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi

Kebijakan harus melalui beberapa tahapan

j. Belum Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Ketidakjelasan kewenangan dalam pelaksanaan suatu

kegiatan. Dalam beberapa kegiatan terjadi tumpang

tindih antara Dinas, Badan, Bagian dan ketersediaan

sumber daya aparatur. Dalam konteks ini area

kewenangan dalam hal koordinasi dan perumusan

kebijakan yang sifatnya makro dan perumusan

kebijakan teknis menjadi tidak jelas.

k. Belum Tercapainya Pelayanan Yang Berkualitas dan

Profesional

Kurangnya Pembinaan dan Pengembangan atau

ketersediaan sumber daya aparatur serta Pelayanan

yang belum memahami SOP akan menghasilkan kerja

yang kurang baik secara vertikal maupun horizontal, dan

kekurangmampuan pejabat tertentu dalam

menyelesaikan permasalahan/tugas, yang menjadi tugas

dan fungsinya, sehingga pimpinan memberikan tugas

tersebut kepada pejabat lain yang dianggap mampu


meskipun bukan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini

akan menimbulkan permasalahan, tatkala tugas yang

diberikan oleh pimpinan tersebut bersentuhan dengan

penganggaran dan tanggung jawab sebagai pemegang

jabatan tersebut.

satu penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

yang menyebabkan menurunnya kinerja Identifikasi

permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi OPD

Sekretariat Daerah dan identifikasi isu-isu strategis

dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1

Belum Optimalnya Fasilitasi

Permasalahan


Kurangnya Koordinasi dan

fasilitasi Penyelesaian

Permasalahan Kesra

Peningkatan Pelayanan Bidang


2

Belum Tercapainya Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Kurangnya Data Dukung

Laporan Pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah

untuk meningkatkan nilai

LPPD

Kurangnya sinergritas antara

pemda dengan dunia

usaha/perusahaan serta

Belum Optimalnya

Pelaksanaan Kerjasama

Daerah

Kerjasama yang akan

dilaksanakan oleh perangkat

daerah belum direncanakan

secara matang, dan evaluasi

atas pelaksanaan kerjasama

tidak dilaporkan kepada Tim

Koordinasi Kerja Sama Daerah

(TKKSD)

Kurangnya Pengendalian dan

Peningkatan pengelolaan

pereokonomian

pembangunan daerah

Perlu peningkatan fasilitasi

terhadap OPD di bidang

perekonomian, pembangunan

dan usaha usaha daerah


Pelaksanaan Lelang sulit

dilaksanakan pada awal tahun,

karena kurangnya Jumlah

Tenaga Pokja pemilihan

dibandingkan dengan jumlah

kegiatan lelang

terpenuhinya formasi jabatan

fungsional pengadaan barang

dan jasa

2

Belum Tercapainya

pelayanan yang berkualitas

dan Profesional

Kurangnya Panduan/Pedoman

Kerja Pendukung Reformasi

birokrasi

untuk meningkatkan nilai

AKIP

Belum Tercapainya Produk

Hukum Pemerintahan Daerah

yang Optimal

Keterbatasan SDM

Pengetahuan tentang

Penyusunan Perancang

Produk Hukum Daerah

Kurangnya fungsi dan

koordinasi yang berorientasi

pada pelayanan yang

berkualitas

Belum semua bagian paham

akan Standar Operasional

Prosedur (SOP)

Kurangnya Kebutuhan Sarana

dan Prasarana dan SDM yang

berkompeten

Optimalisasi sarana, prasarana

dan SDM

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi, dan Program KDH/WKDH

No Visi/Misi/Program

Kerja KDH/WKDH

Tupoksi

Perangkat

Daerah

Permasalahan Faktor Penghambat dan

Pendorong


1

Meningkatkan

penerapan nilai-nilai

keagaman dalam

kehidupan

bermasyarakat

menuju masyarakat

yang religius.

Bagian Kesra Belum Optimalnya

Fasilitasi Bidang


Proses permohonan untuk

mendapatkan Rekomendasi

Kebijakan harus melalui

beberapa tahapan

Mengurangi tahapan

Permohonan Rekomendasi

kebijakan

4

Meningkatkan

kualitas tata kelola

pemerintahan yang

profesional,

transparan dan

akuntabel

Bagian

Pemerintahan

Otonomi

Daerah

Belum Optimalnya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan/Kelurahan

Adanya tuntutan

akuntabilitas dalam

penyelenggaraan

pemerintahan menuntut

adanya peningkatan kinerja

untuk mewujudkan

Pemerintahan

Kecamatan/Kelurahan yang

profesional dan handal

terlayanainya masyarakat

untuk memberikan

pelayanan prima

Bagian

Kerjasama

Belum Optimalnya

Pelaksanaan Kerjasama

daerah

Kurangnya Pemahaman

Perangkat Daerah terhadap

mekanisme Pelaksanaan

Kerjasama Daerah

Nota kesepahaman (MOU)

yang efektif

Bagian

Perekonomian

dan

Pembangunan

Belum Optimalnya

Peningkatan

Perekonomian,

Pembangunan dan

pengembangan usaha-

usaha daerah

Ketersediaan Data OPD

yang belum terintregasi,

Lemahnya Sistem

Pengawasan Pengendalian

Pembangunan dan belum

optimalnya TPID di Kab.

Tangerang

menciptakan koordinasi

perekonomian,

pembangunan dan usaha

usaha daerah yang dinamis


Bagian LPBJ Belum Optimalnya

Layanan Pengadaan

barang dan Jasa

Belum memenuhinya

Jabfung Pengadaan atau

memadai pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan

pengadaan barang dan jasa

adanya penambahan

pegawai jafung pengadaan

barang/jasa, Rekomendasi

KPK terkait Jabfung

Pengadaan Barang/Jasa

Bagian

Organisasi

Belum Optimalnya

Pelaksanaan rencana

Aksi Reformasi birokrasi

Belum Semua OPD

pemahaman Pedoman

Reformasi Birokrasi

Komitmen dari semua OPD

untuk melaksanakan

pedoman uraian tugas

dapat lebih baik

Bagian Hukum Belum optimalnya

Produk Hukum

Pemerintahan daerah

Keterbatasan SDM di setiap

OPD

Adanya Perumus

perancang perundang

undangan

Bagian

Perencanaan

dan Keuangan

Belum optimalnya tepat

waktu Pengelolaan

perencanaan, keuangan

dan evaluasi

Belum semua bagian

paham akan SOP

Ketepatan Waktu dan

kelengkapan dokumen

yang diserahkan dari bagian

lingkup Setda

Bagiam Umum Belum optimalnya

sarana dan prasarana

dalam pelayanan publik

Ketersediaan sarana dan

prasarana kerja SDM dan

pengelolaan

kerumahtanggaan

pimpinan daerah belum

memadai


Terpenuhinya Sarana dan

Prasarana dalam Pelayanan

Publik

2. Analisa Permasalahan Dan Formulasi Kebijakan Pada Sekretariat


a. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan

Bupati Tangerang Nomor 83 Tahun 2016 bahwa bagian

Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok

“melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan dan pengendalian kesejahteraan

sosial, sarana dan prasarana sosial, serta keagamaan,

urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan,

parawisata, olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana”

Sudah barang tentu beban tugas yang diberikan kepada

bagian kesejahteraan rakyat tersebut diatas cukup

berat, karena kesemua itu di harapkan bisa mendukung

tercapainya visi dan misi pemerintah kabupaten

tangerang yaitu terwujudnya masyarakat kabupaten

tangerang yang religius, cerdas, sehat dan sejahtera.

Oleh karena itu bagian kesejahteraan rakyat di samping

memerlukan fasilitasi sarana, prasarana dan

pembiayaan yang cukup juga memerlukan sumberdaya

manusia yang tersedia.

b. Bagian Pemerintahan Otonomi Daerah

Menghimpun Data dan meningkatkan kinerja dari

seluruh OPD se-Kabupaten Tangerag dalam rangka

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

c. Bagian Kerjasama


Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh perangkat

daerah belum direncanakan secara matang, dan evaluasi

atas pelaksanaan kerjasama tidak dilaporkan kepada

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)

d. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

Pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

sebagai Perangkat Daerah tentu membutuhkan pembinaan

yang lebih memadai dan di fasilitasi serta memahami laporan

kegiatan yang ada pada Bagian Administrasi Perekonomian

dan Pembangunan.

e. Bagian LPBJ

Bagian Layanan Pengadaan merupakan unit kerja pada

Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan

pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan pemilihan

penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh pengelola

pengadaan barang/jasa yaitu pejabat fungsional yang

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara

penuh dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Permasalahan pada bagian layanan pengadaan/jasa

saat ini adalah keterbatasan SDM/Pejabat fungsional

pengadaan barang/jasa.

f. Bagian Organisasi

Sebagian OPD menganggap Bagian Organisasi kurang

berperan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan

tugas pembangunan, sehingga Bagian Organisasi

menjadi salah satu instansi pemerintah daerah yang

termarjinalkan yang berimbas pada penganggaran.

Namun sesungguhnya fungsi dan peran Bagian

Organisasi sangatlah besar, hal ini dapat dilihat dari

tugas pokok dan fungsi dimana Bagian Organisasi

melakukan kajian analisa jabatan, penataan

kelembagaan, dan penataan ketatalaksanaan terhadap


susunan organisasi dan tata kerja OPD. Baik atau buruk

hasil kajian tersebut akan berdampak pada pelaksanaan

tugas dan fungsi OPD dalam rangka menjalankan tugas

pemerintahan dan tugas pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian

Organisasi selain memberikan pelayanan kepada OPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Dalam

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang berat

tersebut dibutuhkan dukungan anggaran yang

signifikan, dan penempatan jabatan dan pegawai yang

kompeten dibidangnya, serta sarana dan prasarana kerja

yang representatif.

g. Bagian Hukum

Pembinaan dan Pengembangan SDM Bagian Hukum

saat ini belum menampakan hasil sebagaimana yang

diharapkan hal ini di sebabkan antara lain :

- Sumberdaya Manusia yang minim tidak sesuai

dengan beban kerja yang ada.

- Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki

keahlian dan kemampuan yang di butuhkan dalam

menunjang tugas dan fungsi bagian hukum.

- Minimnya sarana prasarana yang memadai dalam

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

- Belum adanya tenaga fungsional perancang dalam

pelaksanaan tugas penyusunan produk hukum

daerah.

h. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Untuk menyusun sebuah perencanaan yang baik

diperlukan data yang akurat sebagai dasar menetapkan

terget dan tujuan yang ingin di capai, peran dan fungsi

data merupakan hal yang sangat penting untuk

melakukan evaluasi terhadap hasil perencanaan yang

telah dilaksanakan dalam penyampaian laporan hasil


atau data diperlukan kecepatan dan kemudahan akses

dalam penyampaiannya. Permasalahan yang terjadi

pada bagian perencanaan dan keuangan adalah dalam

hal akses penyampaian data dari bagian-bagian di

lingkup setda, bidang pelaporan hasil evaluasi maupun

kompetensi sumberdaya manusia di keuangan,

penataan manajemen perencanaan dan pelaporan data

serta peran kompetensi perencanaan dan keuangan

dibutuhkan untuk memberikan solusi pada data

perencanaan keuangan lingkup setda.

i. Bagian Umum

Beban kerja pada Bagian Umum dipandang cukup berat,

karena disamping memberikan pelayanan kepada bagian-

bagian lainnya juga melayani pimpinan baik pimpinan

Sekretariat Daerah maupun Bupati dan Wakil Bupati,

sehingga bidang yang menangani fungsi perlengkapan pada

Bagian Umum dan Perlengkapan dikeluarkan menjadi bagian

tersendiri dan digabungkan dengan fungsi Aset yang

dikeluarkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Periode

2019 – 2023.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2019 –

2023, dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023.

RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 yang berorientasi

pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber

daya yang terdapat di Kabupaten Tangerang dalam segala bidang,

guna menyiapkan kemandirian masyarakat Tangerang.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan

momentum dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang

belum terselesaikan pada periode sebelumnya, dan dapat menjawab

serta mengantisipasi perubahan atau permasalahan yang mungkin

akan muncul di masa mendatang. Saat ini permasalahan-


permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Tangerang antara lain

infrasturktur jalan yang buruk, kemiskinan, penataan ruang dan

lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan,

terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan

sosial.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak dapat

diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, namun

diperlukan dukungan semua pihak yakni masyarakat, stake holder,

akademisi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

Maka tidaklah berlebihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tangerang Terpilih Periode 2019 – 2023 yang juga merupakan Visi

Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum

dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 mengusung

Visi “ Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius,

Cerdas, Sehat dan Sejahtera”. Selanjutnya dalam rangka mendorong

efektivitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki

dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan

Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan 6 (Enam) Misi, yaitu

:

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan

bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.

2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan

pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang

cerdas dan sehat.

3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan Inovatif,

berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK), Koperasi dan Industri Kecil

Menengah (IKM).

4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang

profesional, transparan dan akuntabel.

5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang

berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan

Rencana Tata Ruang wilayah

6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan

kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku

pembangunan lainnya.


Untuk mewujudkan keenam misi tersebut diperlukan

keterlibatan semua pihak dengan leading sektor Perangkat Daerah

Kabupaten Tangerang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang memiliki peranan yang

sangat penting dalam mengemban misi tersebut dengan fungsi

sebagai auxalary staf dalam menyusun dan merumuskan kebijakan

serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Meskipun demikian Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

memiliki beban tersendiri dalam mewujudkan salah satu misi

tersebut, yakni Misi Kesatu dan Misi Keempat.

Misi kesatu Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagaman

dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.

Tujuan dari misi kesatu tersebut untuk meningkatkan koordinasi

dan fasilitasi permasalahan kesejahteraan rakyat dalam rangka

meningkatkan Pelayanan di bidang kesra. Sedangkan sasaran yang

ingin dicapai dalam misi tersebut Meningkatnya Penyelesaian

Permasalahan Bidang Kesra yang di antaranya adalah :

1. Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bagian Kesra;

2. Meningkatnya Pembina Keagamaan yang Aktif

Misi keempat Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

yang profesional, transparan dan akuntabel. Tujuan dari misi

keempat tersebut untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang akuntabel, efektif dan efisien dalam

rangka meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan sasaran yang

ingin dicapai dalam misi tersebut Meningkatnya Kualitas Pemerintah

daerah dan Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang optimal

dalam Pelayanan Publik yang diantaranya adalah :

1. Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin

aparatur yang berbasis kompetensi;

2. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah

daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan

berbasis teknologi informasi;

3. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan

mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;

4. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan

perdesaan;

5. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;


6. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan;

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan

yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian

yang lebih besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan

isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.

Isu strategis dirumuskan berdasarkan telaahan dari

komponen-komponen hasil analisis SWOT yang meliputi kekuatan,

kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari analisis SWOT serta

permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat digambarkan 1 (Satu)

isu strategis permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Fasilitasi Permasalahan Kesejahteraan

Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang merupakan pusat

Pemerintahan daerah. Selain memberikan Kebijakan kepada

Perangkat daerah berupa fasilitasi dan koordinasi dibidang Kesra.

2. Belum tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Sekretariat Daerah merupakan pusat pengendalian pelaksanaan

tugas pemerintahan dan pembangunan. Selain memberikan

pelayanan kepada Bagian lainnya juga memberikan pelayanan

kepada OPD berupa fasilitasi administrasi dibidang produk

hukum, organisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan


dan tugas lainnya yang terkait dengan pemerintahan dan

pembangunan termasuk didalamnya kerjasama pembangunan

daerah.

3. Belum Tercapainya Pelayanan yang berkualitas da profesional

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Satuan Kerja

Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Tangerang keberadaannya sangat menentukan keberhasilan

dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan,

namun keberhasilan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan

yang diharapkan. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan

sumberdaya aparatur yang sesuai dengan kompetensinya

sebagaimana telah diungkap di atas, keterbatasan anggaran,

sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Seiring dengan

kondisi tersebut, sudah semestinya aparatur Sekretariat Daerah

Provinsi Banten untuk lebih diberikan pendidikan dan pelatihan,

baik berupa pendidikan formal maupun pendidikan teknis

fungsional, serta pendidikan mental spiritual. Pendidikan formal

dalam rangka menambah wawasan aparatur dalam

melaksanakan tugas-tugas yang bersifat kajian, telaahan,

penyusunan program pembangunan dan pemerintahan,

penyusunan produk hukum dan lain sebagainya. Pendidikan

teknis fungsional bertujuan unutk menambah keahlian dan

keterampialan aparatur dalam melaksanakan tugas yang bersifat

teknis, sedangkan pendidikan mental spiritual diberikan dalam

upaya untuk menekan penyimpangan-penyimpangan yang akan

dilakukan oleh aparatur, sehingga aparatur selalu berada pada

koridor hukum yang benar.

Oleh karena tugas pokoknya menyusun kebijakan dan

mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan pelayanan kepada OPD

lainnya, maka seyogyanya melakukan sinkronisasi koordinasi,

berintegrasi dan bersinergi dengan yang bersangkutan, sehingga

dapat memberikan pelayanan yang prima, dalam arti pemberian

pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan, transparan, dan

terukut dari segi waktu, serta hasilnya dapat


dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

1. Visi

Dalam rangka menjawab isu strategis sebagaimana yang

telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan juga untuk mengawal

arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang

sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang

Tahun 2019 – 2023, dengan mempertimbangkan segala kondisi,

permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada, maka

Kabupaten tangerang menetapkan Visi nya yaitu :

“ MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG

YANG RELIGIUS CERDAS SEHAT DAN SEJAHTERA ”.

Sedangkan Misi nya yaitu :

1. TANGERANG RELIGI :

Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan

bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.

3. TANGERANG TANGGUH :

Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan

pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat

yang cerdas dan sehat.

4. TANGERANG MAPAN :

Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan

Inovatif, berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK), Koperasi dan

Industri Kecil Menengah (IKM).

5. TANGERANG TANGKAS :

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang

profesional, transparan dan akuntabel.

5. TANGERANG MANTAP :


Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang

berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup

berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah

7. TANGERANG KREATIF :

Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan

kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku

pembangunan lainnya.

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

• Peningkatan Kualitas Kinerja, merupakan optimalisasi

kualitas kinerja yang terukur dan dapat

dipertanggungjawabkan dalam memberikan pelayanan yang

prima kepada pemangku kepentingan.

• Tata kelola Pemerintahan yang Baik, merupakan perwujudan

dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan

berwibawa. Prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang

baik antara lain: Akuntabilitas; pengawasan; daya tanggap;

profesionalisme; efesien dan efektivitas; transparansi;

kesetaraan; wawasan ke depan; partisipasi; dan penegakan

hukum.

2. Misi

Misi merupakan peran strategik yang diinginkan dalam

pencapaian visi. Rumusan misi yang diangkat dalam rencana

strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 –

2023 didasarkan pada isu-isu strategis yang berkembang dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah.

Adapun Misi yang diusung oleh Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang untuk masa 2019 – 2023 adalah

Misi 1 TANGERANG RELIGI :

Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan

bermasyarakat menuju masyarakat yang religius


Misi 4 TANGERANG TANGKAS :

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang

profesional, transparan dan akuntabel

4.2. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut di

atas, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam

bentuk tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan strategis

organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan

visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1 -

5 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan

dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang

dimiliki.

Sasaran harus bersifat lebih spesifik, terukur, dapat dicapai

dan memiliki jangka waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam

menetapkan sasaran memerlukan indikator kinerja yang secara

terperinci tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan dalam tabel

berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi Permasalahan


2. Meningkatnya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang

Efektif, Efesien, Bersih dan Melayani

Sasaran :

1. Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesra

2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaran Pemerintah

Daerah

3. Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan

Penyelenggaraan Bidang Administrasi Perekonomian dan

Pembangunan Daerah

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

5. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perangkat


Daerah

Secara terperinci tujuan, sasaran dan indikator kinerja selama 5

(lima) tahun dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkatat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

No Tujuan

RPJMD

Sasaran

RPJMD Tujuan OPD Sasaran OPD

Indikator

Kinerja Tujuan

dan sasaran

Kondisi Awal

Kinerja Target Capaian

Kondisi

Akhir

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.

Meningkatn

ya

keamanan

dan

ketertiban

masyaraka

Meningk

atkan

perilaku

spritualit

as

masyara

kat

Meningkatka

n Koordinasi

dan Fasilitasi

Permasalahan

Kesejahteraa

n Rakyat

Persen

0 0 100 100 100 100 100 100

Meningkatnya

Penyelesaian

Permasalahan

Bidang Kesra

Persen

0 0 100 100 100 100 100 100

2.

Meningkatk

an Kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningk

atnya

Kinerja

Akuntabi

litas

Pemerint

ah

Daerah

Meningkatny

a Penerapan

Tata Kelola

Pemerintahan

Yang Efektif,

Efesien,

Bersih dan

Melayani

Indeks

Reformasi

Birokrasi

0 0 50 52 55 60 65 65


Meningkatnya

Kinerja

Penyelenggaran

Pemerintah

Daerah

Nilai LPPD

2,85 2,95 3,00 3,05 3,15 3,25 3,35 3,35

Meningkatnya

Koordinasi

Perumusan

Kebijakan

Penyelenggaraa

n Bidang

Administrasi

Perekonomian

dan

Pembangunan

Daerah

Prosentase

Perumusan

Kebijakan

Yang

ditindaklanjuti

100 100 100 100 100 100 100 100

Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Daerah

Nilai AKIP

Kabupaten

Tangerang 62 62,1

1 65 67,5 70 75 81 81

Indeks

Kepuasan

Mayarakat 0 0 84 86 88 90 95 95

Indeks

Reformasi

Birokrasi 0 0 50 52 55 60 65 65

Meningkatn

ya Pengelolaan

Administrasi

Perangkat

Daerah

Nilai Sakip

OPD 70,4

1 80,1 80,5 81 81,5 82 82,5 82,5

Prosentase

Laporan

Keuangan

Tepat Waktu

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

% 100

BERDASARKAN TABEL RENSTRA PERUBAHAN 2020 DENGAN

MELIHAT PERBANDINGAN DARI TABEL AWAL 2019 TERDAPAT

BEBERAPA PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

1. INDIKATOR PENILAIAN AKIP MENGALAMI PENURUNAN

DENGAN NILAI SEBELUM REVIEW ADALAH 70,5 SETELAH


REVIEW YAITU 67,5. PERUBAHAN INI TERJADI

DIKARENAKAN ADANYA PENURUNAN SUMBER DAYA

MANUSIA ( SDM ) SERTA SARANA DAN PRASARANA, SELAIN

ITU TERKAIT DENGAN ADANYA PANDEMIC COVID-19

SEHINGGA TERJADI PENURUNAN PADA STANDAR NILAI

AKIP.

2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM KESRA MENJADI DUA

INDIKATOR YAITU :

- Jumlah Rekomendasi Kebijakan bagian KESRA

- Persentase Pembina Keagamaan yang aktif

3. Nomenklatur nama Program Pemerintahan dan Program

Kerjasama Daerah : Perubahan nama Nomenklatur Program

/ sasaran sebelum Review adalah Koordinasi kewilayahan

dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

kelurahan dirubah menjadi Koordinasi dalam

penyelenggaraan Pemerintahan. Hal ini dikarenakan

untuk perihal pemerintahan sudah mencakup keseluruhan

dari pemerintahan termasuk kecamatan dan kelurahan.

4. Program Organisasi menambah dua program sehingga

program yang terdapat dalam Sekretariat Daerah Kabupaten

Tangerang menjadi 17 Program yang semula hanya 15

program.

5. Target Prosentase Indikator Kinerja pada Program Penataan

Peraturan Perundang – Undangan terjadi perubahan yaitu :

a. Prosentase 18% berubah menjadi 100% hal ini terjadi karena

untuk mempermudah perhitungan berdasarkan Rumus /

Definisi Operasional dengan rumus perkalian 100%,

Rumusannya adalah Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan

dibagi Jumlah usulan Prolegda (usulan OPD) x 100 %.

b. Hasil pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya telah

mencapai target .


BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi

Strategi merupakan suatu cara untuk merespon isu

strategis yang dihadapi atau untuk mencapai visi, misi, tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka

diperlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman,

pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau

pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan strategi,

sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi Pemerintahan.

Adapun rumusan strategi dan kebijakan yang ditetapkan

dalam Rencana Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten

Tangerang dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut


Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan

Koordinasi dan Fasilitasi

Permasalahan


Meningkatnya Penyelesaian

Permasalahan Bidang Kesra

Meningkatkan Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang Kesra yang

ditindaklajuti/diselesaikan

Memfasilitasi

Rekomendasi

berupa Kebijakan

Penyelesaian

Permasalahan di

Bidang Kesra

1

Meningkatnya

Penerapan Tata Kelola

Pemerintahan Yang

Efektif, Efesien, Bersih

dan Melayani

Meningkatnya Kinerja

Penyelenggaran Pemerintah

Daerah

Peningkatan EKPPD Nilai Hasil

Evaluasi EKPPD

Peningkatan Kerjasama

yang di tindaklanjuti

Meningkatkan

kerjasama yang

di tindaklanjuti

dengan

Perangkat

daerah dan

Dunia

Usaha/Lembaga

Meningkatnya Koordinasi

Perumusan Kebijakan

Penyelenggaraan Bidang

Administrasi Perekonomian

dan Pembangunan Daerah

Peningkatan Rekomendasi

Kebijakan Bidang

Perekonomian Dan

Pambangunan yang di

tindaklanjuti

Meningkatkan

Rekomendasi

Kebijakan Bidang

Perekonomian

Dan

Pambangunan

yang di

tindaklanjuti


Peningkatan Layanan

Pengadaan Barang/Jasa Tepat

waktu

Meningkatan

Layanan

Pengadaan

Barang /Jasa

Tepat waktu

Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Daerah

Nilai SAKIP Hasil Reviuw

SAKIP

Peningkatan Capaian

Target Prolegda

Meningkatkan

Perda yang

ditetapkan

Peningkatan Penanganan

Kasus Pengaduan yang

diselesaikan

Meningkatkan

Penanganan

Kasus

Pengaduan

yang

diselesaikan

Peningkatan Kesesuaian Data

Pengelolaan Aset dan

Standarisasi Barang daerah

Meningkatkan

Kesesuaian Data

Pengelolaan Aset

dan Standarisasi

Barang daerah

Meningkatnya Pengelolaan

Administrasi Perangkat

Daerah

Nilai AKIP Setda Hasil Reviuw LKIP

Setda

Peningkatan kemampuan

Aparatur dalam memberikan

pelayanan kepada publik

Meningkatkan

Jumlah Pegawai

kompeten sesuai

dengan bidang

tugasnya

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Pimpinan

Pejabat Pemerintah

daerah

Meningkatkan

Pelayanan

Koordinasi

Pejabat

Pemerintah

daerah yang

efektif


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program dapat diartikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai

sasaran dan tujuan. Sedangkan Kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program,

tindakan yang akan dilaksanakan sesuai perencanaan program, untuk memperoleh

keluaran (output), dan hasil tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan

sumberdaya yang tersedia.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang secara rinci tertuang dalam tabel 6.1 adalah sebagai berikut :

PROGRAM RENSTRA SETDA 2019 – 2023

(Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tangerang 2019 – 2023 Lampiran)


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai pada setiap OPD

sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan. Indikator kinerja OPD yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara

langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam

RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan

fungsi OPD yang berkonstribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam

RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja OPD yang

berkonstribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Sekretariat Daerah yang pencapaianya terkait langsung dengan

pencapaian indikator kinerja OPD sebagaimana tabel 7.1 dan indikator kinerja

program yang dilaksanakan sebagaiamana tabel 7.2 berikut :


Tabel 7.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Setda Kabupaten Tangerang

No.

Indikator Kinerja

Utama Perangkat

Daerah

Kondisi Awal

Kinerja Target Capaian Tahun Kondisi

Akhir

Kinerja

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Nilai LPPD 2,85 2,95 3,00 3,05 3,15 3,25 3,35 3,35

2

Nilai SAKIP

Kabupaten

Tangerang

62 62,11 65 67,5 70 75 81 81

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan dan sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi Awal


Akhir

Kinerja 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1

Prosentase Permasalahan

Bidang Kesra yang

ditindaklanjuti/diselesaikan

100 100 100 100 100 100 100 100

2 Nilai LPPD 2,85 2,95 3,00 3,05 3,15 3,25 3,35 3,35


3

Prosentase Perumusan

Kebijakan Yang

ditindaklanjuti

100 100 100 100 100 100 100 100

4 Nilai SAKIP Kabupaten

Tangerang 62 62,11 65 67,5 70 75 81 81

5 Indeks Kepuasan Mayarakat 0 0 84 86 88 90 95 95

6 Indeks Reformasi Birokrasi 0 0 50 52 55 60 65 65

7

Nilai Sakip OPD

70,41 80,1 80,5 81 81,5 82 82,5 82,5

8 Prosentase Laporan

Keuangan Tepat Waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Indikator Kinerja Program Yang Mengacu Tujuan dan sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi Awal


Akhir

Kinerja 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

I


Bidang Kesra yang

ditindaklanjuti/diselesaikan 100 100 100 100 100 100 100 100

1


Bidang Kesra yang

diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Persentase Guru Ngaji yang

Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

II Nilai LPPD 2,85 2,95 3,00 3,05 3,15 3,25 3,35 3,35

3 1. Jumlah LPPD Tepat

Waktu 1 1 1 1 1 1 1 5

4

2.Jumlah OPD yang

melaporkan LPPD Tepat

Waktu

64 64 64 64 64 64 64 64


5 Jumlah Kewenangan yang

dilaksanakan di Kecamatan 29 29 29 29 29 29 29 29

6 Jumlah Kelurahan kategori

Maju 28 28 28 28 28 28 28 28

7

Jumlah Desa/Kelurahan

yang memiliki Pilar Batas

dan Koordinat wilayah

0 0 2 6 7 7 7 29

8 Jumlah Kelurahan yang

memiliki data Monografi 28 28 28 28 28 28 28 28

9 Prosentase Kerjasama yang

di tindaklanjuti 90% 100% 75% 80% 85% 90% 100% 100%

III

Prosentase Perumusahan

Kebijakan Bidang

Administrasi Perekonomian

dan Pembangunan Daerah

100 100 100 100 100 100 100 100

10


Bidang Perekonomian

Pembangunan yang

diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11

Prosentase BUMD dan BLUD

yang mencapai target

kinerja

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12

Prosentase Layanan

Pengadaan Barang/Jasa

Tepat waktu

80% 80% 80% 80% 85% 85% 90% 90%

13

Prosentase Pengadaan

Barang dan Jasa

Menggunakan E-

PROCUREMENT

100% 100% 100% 100% 100%

IV Nilai SAKIP Kab. Tangerang

62 62,11 65 67,5 70 75 81 81

14

Persentase Rekomendasi

hasil fasilitasi yang di

tindaklanjuti

100 100 100 100 100 100 100 100

V Indeks Kepuasan

Masyarakat 0 0 84 86 88 90 95 95


15 1. Persentase OPD yang

memiliki SOP Lengkap 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16

2. Jumlah OPD yang

Melaksanakan SOP dengan

baik

63 63 63 63 63 63

17

Persentase Yang

mendapatkan katagori

Predikat B

20% 40% 60% 80% 100% 100%

VI Indeks Reformasi Birokrasi 0 0 50 52 55 60 65 65

18

Persentase Rekomendasi

Kelembagaan yang di

tindaklanjuti

100 100 100 100 100 100

19

Persentase Rencana Kerja

Reformasi Birokrasi yang

terlaksana

60 70 80 90 100 100

20 Persentase Produk hukum

yang ditetapkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

21

Prosentase Penanganan

Kasus/Perkara yang

diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22

Prosentase Penanganan

Pengaduan Masyarakat yang

diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

23 Prosentase Barang Milik

Daerah Yang Akuntable 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

VII Nilai Sakip OPD 70,41 80,1 80,5 81 81,5 82 82,5 82,5

24 Nilai Sakip OPD 70,41 80,1 80,5 81 81,5 82 82,5 82,5

25 Prosentase Dokumen

Perencana Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26

Prosentase Pemenuhan

Kebutuhan Administrasi

Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

27 Prosentase Barang Milik

Daerah dalam Kondisi Baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


28 Prosentase Pemenuhan

Barang Milik Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

29

Prosentase Aparatur yang

mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan

20% 20% 50% 60% 80% 80% 80% 100%

30

Jumlah Fasilitasi Pelayanan

Kedinasan KDH/WKDH dan

Pejabat Daerah

130 130 130 130 130 130 130 130

VIII Prosentase Laporan

Keuangan Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

31 Prosentase Laporan

Keuangan Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

32 Persentase SPJ Tepat Waktu 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%


BAB VIII

PENUTUP

A. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 –

2023 ini merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten

Tangerang yang memuat suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin

timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara

pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan, hal yang

perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang diupayakan secara optimal untuk

melaksanakan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi

kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 yang telah diselaraskan dengan Rencana

Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023.

2. Rencana Strategis ini bersifat dinamis, maka untuk efektivitas pelaksanaan Rencana

Strategis, Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang secara berkala melakukan

evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Strategis tersebut secara berkala baik

tahunan maupun lima tahunan.

3. Agar pelaksanaan tugas dalam tata kelola pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang untuk selalu melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah

lainnya dilingkungan Kabupaten Tangerang, baik Kecamatan, Kelurahan, Provinsi

Banten, dan pemerintah pusat.

B. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang tahun

2019-2023 ini, memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan

dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program serta indikasi kegiatan.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian

akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (RKT).


Rencana strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran

kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

Renstra Setda Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 diharapkan menjadi

salah satu pedoman dan acuan serta dapat memfasilitasi dalam

mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Sekretariat Daerah

sehingga mampu memberikan daya dukung baik dalam rangka mengakomodir

kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, terhadap organisasi perangkat

daerah (OPD) yang lain juga yang lebih penting memberikan kontribusi bagi

pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tangerang.


LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG

SELAKU

PENGGUNA ANGGARAN

Nomor: 910/Kep. –Perenc.Keu/2019

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG SELAKU

PENGGUNA ANGGARAN

Menimb

ang

: a. bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 merupakan rencana straregis sebagai penjabaran dari Program dan Kegiatan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang 2019 - 2023;

b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a di atas, merupakan pedoman bagi seluruh perangkat organisasi di lingkup Sekretariat Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan;

c. bahwa Rencana kerja sebagaimana dimaksud huruf a dan

b diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah

Menging

at

: 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);


3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

4.

4. Undang-undang...

- 2 -

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi

Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun

2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor

66);

7. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta

Tata Kerja pada Sekretariat Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang 2019–2023;


9.

Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2019 tentang Rencana

strategis Perangkat Daerah;

Memper

hatikan

: 1. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Permendagri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Perubahan ke dua atas Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019;

3. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang;

- 3 -

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat tercapai oleh Sekretariat Daerah;

b. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah;


c. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.;

d. Tujuan adalah suatu penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu;

e. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu;

f. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk pelaksanaan

g. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang mempunyai arah, tujuan dan sasaran yang sama dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;

h. Kegiatan adalah aktivitas rutin sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh organisasi dalam rangka mewujudkan sasaran program.

Pasal 2

Pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 3

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 sebagai berikut :

BAB I

- 4 -

PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH




BAB VI RENCANA PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN SERTA PENDANAAN


BAB VIII PENUTUP

Pasal 4

Isi dan Uraian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Tigaraksa

Pada tanggal : 2019

SEKRETARIS DAERAH

Selaku

PENGGUNA ANGGARAN













Documents

KATA PENGANTARKATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 11 1.3 Maksud dan 1.4 Sistematika Penulisan BAB …