KATA PENGANTAR - Banten...KATA PENGANTAR Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat ... Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ... Rencana

Kata Pengantar & Daftar Isi

i

KATA PENGANTAR

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Banten ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Nomor : 902/938 –

DPMD/2019 tentang Tim Penyusun Revisi Rencana Strategi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Banten merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022. Renstra ini merupakan rencana

pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Banten yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Banten yang disusun setiap tahun sebagai Rencana

Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya

ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat

mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi

pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2022

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah

kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan

dilaksanakan sampai dengan tahun 2022.

Akhirnya dengan memohon Ridho Allah SWT atas segala

upaya dan dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Banten, kami berharap agar hasil Penyusunan Rencana Strategi

ini dapat direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-

upaya pembangunan di Provinsi Banten khususnya dalam meningkatkan

Perekonomian Banten melalui kualitas Pengelolaan Keuangan, Kecukupan

Pangan dan Energi, Pengembangan Sumber Daya Alam yang memberikan

solusi terhadap Pengangguran dan Kemiskinan.

Serang, November 2019

Kata Pengantar & Daftar Isi

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................ i

DAFTAR ISI............................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1-1

1.1 Latar Belakang ....................................................................... I - 1

1.2 Landasan Hukum .................................................................... I - 3

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................ I - 5

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................... I - 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ................ II-8

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Desa (DPMD) Provinsi Banten .................................................. II- 8

2.2 Sumber Daya DPMD Provinsi Bant

en ................................................................................................. II-34

2.3 Kinerja Pelayanan DPMD ......................................................... II-39

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada

DPMD ......................................................................................... II-45

2.5 Realisasi Target Indikator Kinerja Sasaran dan Target

Indikator Kinerja Program (Outcome) DPMD Tahun 2018 ..... II-41

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

................................................................................................................. III 50

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan DPMD Provinsi Banten ............................................ III-50

3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih ............................................................... III-53

3.3 Telaahan Renstra K/L Provinsi .................................................. III-57

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Stategis ....................................................... III-59

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ........................................................ III-60

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD Provinsi

Banten ......................................................................................... IV-62

4.2 Tujuan RPJMD dan Tujuan Perangkat Daerah .......................... IV-64

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi RPJMD dan Strategi Perangkat Daerah ........................ V-65

5.2 Arah kebijakan ........................................................................... V-66

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

P E N D A H U L U A N

RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022

Pendahuluan

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung

dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Pendekatan

yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian

rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Satuan

Kerja Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang

selanjutnya disebut Renstra OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra OPD merupakan dokumen

perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan

bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar

mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap

berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat tujuan, sasaran dan strategi

(cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra OPD, Permendagri Nomor 86 Tahun

2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,


Pendahuluan

I-2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan

peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. tujuan,

strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka

mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 yang dituangkan dalam Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Banten Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)

tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan

Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah

Provinsi Banten, yang merubah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten, yang

mempunyai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar di Bidang Penyelenggaraan

Masyarakat dan Desa. sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di

lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

menyusun dan menetapkan Renstra DPMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dengan

berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Selanjutnya Renstra DPMD yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman

dalam penyusunan Renja DPMD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan

penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.


Pendahuluan

I-3

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra DPMD Provinsi Banten tahun 2017-2022

adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4010);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara


Pendahuluan

I-4

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88,


10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,


11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,


12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor


Pendahuluan

I-5

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ;

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 8

Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

17. Peraturan Gubernur nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Cabang Dinas daan Unit Pelaksana Teknis Daerah dilingkungan

Pemrintah Provinsi Banten ;

18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas

Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Provinsi Banten.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra DPMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dimaksudkan

sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Provinsi

Banten Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan

kepada DPMD Provinsi Banten, diantaranya adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana

Kerja (Renja) Tahunan;

2. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;

3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh

seluruh jajaran DPMD dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;

4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke

depan;

5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien,

berkeadilan dan berkelanjutan;


Pendahuluan

I-6

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra DPMD Provinsi Banten Tahun 2017-

2022 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih sekaligus

menetapkannya menjadi visi, misi dan program dan kegiatan DPMD Provinsi

Banten;

2. Untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja DPMD;

3. Penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah;

4. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima

tahunan DPMD Provinsi Banten.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DPMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD

2.2. Sumber Daya DPMD

2.3. Kinerja Pelayanan DPMD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Pelayanan DPMD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis


Pendahuluan

I-7

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten

II-8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi DPMD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 huruf j merupakan perangkat daerah sebagai

unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diklasifikasi Tipe B. Dinas Tipe B

untuk mewadahi urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan beban kerja

yang sedang, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri

atas 2 (dua) sub bagian. Masing-masing bidang (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretaris, membawahkan :

a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, membawahkan :

a. Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif ;

b. Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa ;

c. Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa.

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, membawahkan :

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat ;

b. Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat;

c. Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat.

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahkan:

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;

b. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa;

c. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat.



II-9

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Banten, disajikan dalam Gambar 2.1.

Tata laksana organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Banten, dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

masing-masing dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009

Tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2010 serta mengacu pada standart operasional

prosedur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten. Standar

Pelayanan Publik sebagai salah satu bentuk konkrit upaya-upaya peningkatan

pelayanan publik yang disusun dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat

kepada pemerintah, dengan memberikan pelayanan yang dapat memenuhi harapan

masyarakat. Peningkatan Pelayanan Publik terus ditingkatkan melalui berbagai

pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian,

tatalaksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan

yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan

akuntabel.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi DPMD Provinsi Banten



II-10

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu

gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

a. Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala

desa adat berdasarkan hukum adat;

b. Penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar Desa dari Daerah kabupaten/kota

yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

c. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan

Desa dan lembaga adat tingkat Daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat

hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas

Daerah kabupaten/kota;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten mempunyai tugas

pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris Daerah menyelenggarakan

Perumusan, Penetapan, Pengorganisasian, dan Pengendalian Pelaksanaan tugas serta

Program dan Kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Banten mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan

kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara

berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;



II-11

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas, tanggung jawab,

permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan

dan kelancaran pelaksanaan tugas;

5) Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan di bidang sekretariat, bidang penataan dan kerjasama

desa, bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, bidang pemberdayaan

masyarakat desa sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan

pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

6) Merumuskan pelaksanaan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis lingkup

dinas berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan cara membandingkan rencana

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan

dan rencana yang akan datang;

8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan

sebagai akuntabilitas kinerja;

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

2. Sekretaris

a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan perumusan rencana program dan

kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan

program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk

pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat

sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar

tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;



II-12

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan

Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara

berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi,

pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta

evaluasi dan pelaporan;

6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum

dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis

penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,

kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-

tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan

perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas

yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas

kinerja ;


maupun tertulis.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi

surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan,

kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris

barang dan aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf

a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian

tugas sebagai berikut:



II-13

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan

tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan

lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga

lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

6) melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

7) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan

pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;

8) melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

9) melaksanakan fungsi kehumasan;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang;

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.



II-14

2.2 Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan

penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan

Keuangan.


a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan

dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub

Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub

Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan

tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin)

lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan

kegiatan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bersumber dari APBD

maupun APBN;

8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja,

Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD)

dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Gubernur lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;



II-15

10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan

kegiatan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah

pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;

12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan Program dengan cara mengidentifikasi hambatan


14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


mendatang;

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik


3. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

a. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring

serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penataan dan

Pembinaan Desa Adat, Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa serta Seksi

Pembinaan Kerjasama Desa.


Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

1) Menyusun rencana kerja operasional di lingkungan Bidang Penataan

dan Kerjasama Desa berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang

Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas pokok dan tanggung

jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif

dan efisien;



II-16


Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan

tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penataan

dan Kerjasama Desa secara berkala sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) Merumuskan pedoman penataan dan pembinaan desa adat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

6) Merumuskan pedoman penetapan susunan kelembagaan, pengisian

jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat

berjalan dengan baik;

7) Merumuskan pedoman penataan dan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemasyarakatan

desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan

dengan baik;

8) Merumuskan pedoman pembinaan peran permusyawaratan dan

musyawarah desa adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

9) Merumuskan pedoman pembinaan kelembagaan desa sesuai dengan

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

10) Merumuskan pedoman kerjasama antar desa antar daerah

Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

11) Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi musyawarah antar desa

dalam rangka pembinaan kerjasama desa antar daerah Kabupaten/Kota

se-Provinsi Banten berdasarkan rencana operasional Seksi Pembinaan

Kerjasama Desa agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Penataan dan Kerjasama Desa dengan cara membandingkan anatara

rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan



II-17

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang

akan datang;

13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan dan kerjasama

Desa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala

sebagai bentuk akuntabilitas kerja;


maupun tertulis.

3.1 Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa

a. Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dalam

penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,

pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan pada Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa.


Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa

berdasarkan rencana operasional Bidang Penataan dan Kerjasama



jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi

Pembinaan Kelembagaan Desa;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi

Pembinaan Kelembagaan Desa sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan

Kelembagaan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


5) Menyusun bahan perumusan pedoman pembinaan kelembagaan

desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai


6) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,

standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi pembinaan

kelembagaan desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



II-18

7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk melaksanakan

pembinaan kelembagaan desa sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembinaan

kelembagaan desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi

Pembinaan Kelembagaan Desa dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa

mendatang;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan

Kelembagaan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


mendatang;

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

3.2 Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif

a. Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan pada Seksi Perencanaan Partisipatif.


Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan Partisipatif berdasarkan

rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



Perencanaan Partisipatif;


Perencanaan Partisipatif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;



II-19

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan

Partisipatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perencanaan dan pembangunan partisipatif sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, standarisasi dan

prosedur, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis

dan supervisi pelaksanaan dibidang perencanaan dan pembangunan

partisipatif;

7) Melaksanakan fasilitasi perencanaan partisipatif melalui

pengembangan sistem dan penyelenggaraan perencanaan

pembangunan partisipatif desa, pembinaan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD), dan fasilitasi musyawarah desa, sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

8) Melaksanakan fasilitasi pembangunan partisipatif melalui TNI

Manunggal Membangun Desa (TMMD), Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat (BBGRM), Santri Bangun Desa (Sabangsa),

Kesatuan Gerak PKK Desa, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa

dan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta kegiatan lainnya dalam

rangka membangun Desa mewujudkan Desa Membangun sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat


9) Melaksanakan koordinasi dalam rangka mengembangkan sistem

perencanaan dan pembangunan partisipatif sesuai dengan prosedur



Perencanaan Partisipatif dengan cara mengidentifikasi hambatan


11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan

Partisipatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan




II-20

3.3 Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa

a. Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dalam


pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

pada Seksi Pembinaan Kerjasama Desa.


Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Kerjasama Desa





Pembinaan Kerjasama Desa;


Pembinaan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan

Kerjasama Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan pedoman, norma, standar, kriteria, dan

prosedur kerjasama desa antar daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi

Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi musyawarah antar desa antar

daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dalam rangka pembinaan

kerjasama desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan

kelompok/lembaga antar desa antar daerah Kabupaten/Kota se-

Provinsi Banten sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;



II-21

8) Melaksanakan pembinaan kelompok/lembaga antar desa antar daerah

Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sesuai dengan prosedur dan


9) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kerjasama antar desa antar

daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sesuai dengan prosedur


10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pembinaan

Kerjasama Desa dengan cara menidentifikasi hambatan yang ada

dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan

Kerjasama Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang



4. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

a. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam


serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan

Partisipatif, Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Seksi Ketahanan

Masyarakat.


Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai rincian


1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan program kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan sebagai



Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok

dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat

berjalan efektif dan efisien;


Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan



II-22

peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan secara berkala sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan;

5) Merencanakan bahan pembangunan partisipatif sesuai dengan program

dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk

pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

6) Merencanakan bahan pengembangan kapasitas masyarakat sesuai

dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

7) Merencanakan bahan pembinaan pengembangan kapasitas masyarakat

sesuai dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan

baik;

8) Merencanakan bahan kebijakan penguatan kapasitas masyarakat sesuai

dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;

9) Merencanakan bahan penyusunan ketahanan masyarakat sesuai dengan

program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta

petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

10) Merencanakan bahan pembinaan ketahanan masyarakat sesuai dengan

program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta

petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

11) Merencanakan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan

lembaga kemasyarakatan sesuai dengan program dan kegiatan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar

kegiatan dapat berjalan dengan baik;

12) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan

simplikasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan program dan kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar



Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan cara membandingkan



II-23

antara rencana operasional dengan tugas-tugas lain yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di

masa yang akan datang;

14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara

berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik


4.1 Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Lembaga

Masyarakat dan Hukum Adat.


Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun bahan rencana operasional Seksi Pemberdayaan Lembaga

Masyarakat dan Hukum Adat berdasarkan rencana operasional

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;



Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat;


Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan

tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan

Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan

5) Menyusun bahan pedoman pemberdayaan lembaga masyarakat dan

hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku




II-24

6) Menyusun bahan rencana pelaksanaan pemberdayaan lembaga

masyarakat dan hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga

masyarakat dan hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

8) Melaksanakan pembinaan untuk pemberdayaan lembaga masyarakat

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai

pedoman pelaksanaan tugas ;

9) Melaksanakan pembinaan pranata hukum adat sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan

tugas

10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberdayaan lembaga dan

hukum adat untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sudah

sesuai dengan perencanaa;


Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja

di masa mendatang;

12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemberdayaan

Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana

kegiatan mendatang;



4.2 Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat

a. Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dalam


pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan pada Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat.


a, Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:



II-25

1) Merencanakan kegiatan Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat



2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan

tugas Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat;


Penataan dan Pembinaan Desa Adat sesuai dengan tugas dan


lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penataan dan

Pembinaan Desa Adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


5) Menyusun bahan perumusan pedoman penataan dan pembinaan

desa adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6) Menyusun bahan perumusan penetapan susunan kelembagaan,

pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan

hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku


7) Menyusun bahan pembinaan peran permusyawaratan dan

musyawarah desa adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


8) Melaksanakan penataan dan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat,

kemasyarakatan desa adat dan pemberdayaan masyarakat desa

adat sesuai dengan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku


9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk mewujudkan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa adat sesuai

dengan peraturan dan prosedur dan peraturan yang berlaku agar


10) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk mempercepat

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa adat sesuai dengan



II-26

peraturan dan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan

dapat berjalan dengan baik;

11) Melaksanakan koordinasi dan fasillitasi untuk mempercepat

kualitas pelayanan publik sesuai dengan peraturan dan prosedur

dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan

baik;

12) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan

kualitas tata kelola pemerintahan desa adat sesuai dengan

peraturan dan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan

dapat berjalan dengan baik;

13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penataan dan pembinaan

desa adat sesuai dengan peraturan dan prosedur dan peraturan

yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Penataan dan

Pembinaan Desa Adat dengan cara mengidentifikasi hambatan


15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penataan

dan Pembinaan Desa Adat sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang.



4.3 Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat

a. Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam



pada Seksi Ketahanan Masyarakat.


Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Ketahanan Masyarakat berdasarkan

rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga




II-27


jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Ketahanan

Masyarakat;


Ketahanan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertibn dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketahanan

Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan pedoman ketahanan masyarakat sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;




dan supervisi pelaksanaan di bidang pembinaan ketahanan

masyarakat sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan

dapat berjalan dengan baik

7) Melaksanakan fasilitasi ketahanan masyarakat melalui advokasi

hukum masyarakat desa, peraturan desa dan paralegal sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan

dengan baik;

8) Melaksanakan fasilitasi Lembaga ketahanan masyarakat desa melalui

pembinaan lembaga masyarakatan desa, antara lain : Rukun

Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), lembaga ketahanan

masyarakat desa (LKMD)/lembaga pemberdayaan masyarakat

(LPM), Karang Taruna, Posyandu, Tim Penggerak Pemberdayaan

dan Kesejahteraan Desa (TP-PKK Desa) sesuai dengan prosedur dan



ketahanan masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


10) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan

masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar




II-28

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Ketahanan

Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam

rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Katahanan

Masyarakat sesuasi dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;



5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam


serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa serta

Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat.


Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan tugas pokok dan

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat

berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku agar tidak terjadi k esalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa secara berkala sesuai dengan peraturan

dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan;

5) Menyusun rencana bahan perumusan kebijakan pemberdayaan

masyarakat desa sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku




II-29

6) Menyusun rencana bahan perumusan kebijakan pembinaan

pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

7) merencanakan bahan perumusan kebijakan pembentukan Badan Usaha

Milik (BUM) desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta

usaha ekonomi masyarakat desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

8) merencanakan bahan perumusan kebijakan pengembangan Badan Usaha

Milik (BUM) desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta

usaha ekonomi masyarakat desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

9) Merencanakan bahan pelaksanaan pemberdayaan lembaga masyarakat

dan hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

sebagai pedoman pelaksanaan tuga;

10) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan

simplikasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik;


Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan cara membandingkan antara

rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai

bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

bentuk akuntabilitas kinerja;

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik


5.1 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam



pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.


Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:



II-30

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat




Pemberdayaan Masyarakat Desa;


Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang diberikan agar pekrjaan berjalan tertib dan lancar;


Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

pembinaan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di bidang

pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan berjalan

dengan baik;

7) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka mendorong

partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa

yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa dalam rangka

pemberdayaan masyarakat desa;

8) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan program dan

kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan

mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang

ada di Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa;

9) Melaksanakan monitoring pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

desa apakah sudah sesuai dengan target yang telah direncanakan

untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dan kegiatan;


Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan cara mengidentifikasi


mendatang;



II-31


Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

sebagai akuntabilitas dan rencana kegiatan mendatang;



5.2 Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa.


Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat




Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa;


Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa sesuai dengan tugas dan


lancar;


Ekonomi Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan pedoman pembentukan Badan Usaha

Milik (BUM) Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa

serta usaha ekonomi masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan Badan Usaha

Milik (BUM) Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa

serta usaha ekonomi masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik;



II-32

7) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis dan supervisi

bina pengelolaan pelaksanaan pengembangan usaha BUM desa,

perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi

masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar kegiatan berjalan dengan baik ;

8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil usaha BUM desa,

perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi

masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar kegiatan berjalan dengan baik;


Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja

di masa mendatang;


Ekonomi Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku sebagai akuntabilitas dan rencana kegiatan mendatang;


baik lisan maupun tertulis;

5.3 Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat

a. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Kapasitas

Masyarakat.


Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai rincian


1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat

berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga




Pengembangan Kapasitas Masyarakat;



II-33


Pengembangan Kapasitas Masyarakat sesuai dengan tugas dan


lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan

Kapasitas Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


5) Menyusun bahan pedoman pengembangan kapasitas masyarakat

sesuai dengan perauran perundang-undangan yang berlaku sebagai


6) Menyusun bahan perencanaan sebagai bahan pengembangan

kapasitas masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;




dan supervisi pelaksanaan dibidang pengembangan kapasitas

masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;

8) Melaksanakan fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat melalui

fasilitasi ruang pembelajaran masyarakat (RBM) Desa,

pendampingan dan kaderisasi masyarakat desa, sesuai dengan

prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar

kegiatan dapat berjalan dengan baik ;


pengembangan kapasitas masyarakat sesuai dengan prosedur dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat


10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bina pengembangan dan

penguatan kapasitas masyarakat sesuai dengan prosedur dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat



Pengembangan Kapasitas Masyarakat dengan cara mengidentifikasi


mendatang;



II-34

12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan

Kapasitas Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


mendatang;



2.2. Sumber Daya Pada DPMD

A. Kondisi Umum Pegawai

Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat rutin

maupun yang bersifat operasional, jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten sebanyak 73 orang yang

terdiri dari PNS, tenaga honorer, keamanan dan kebersihan. Untuk selengkapnya

dapat dilihat sebagai berikut :

No PEGAWAI JUMLAH ( ORANG) %

1. PNS 50 68,49 %

2. CPNS - 0 %

3. KONTRAK/HONORER 14 19.17 %

4. PETUGAS KEAMANAN 4 5,47 %

5. TENAGA KEBERSIHAN 3 21,90 %

6. PENGEMUDI 2 2,73%

JUMLAH 73 100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai DPMD masih ada yang belum

diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer dan petugas keamanan.

Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada

PNS sebanyak 50 orang. Sedangkan kondisi ideal untuk melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebesar 120 Pegawai, sehingga

diperlukan dukungan SDM yang memadai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Banten.



II-35

B. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Dan Staf

Sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga

Teknis Daerah Provinsi Banten, maka pengisian formasi jabatan struktural di

DPMD terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 17 orang. Selengkapnya

dapat dilihat sebagai berikut :

N0 Jabatan/Staf Jumlah (orang ) %

1. Eselon II 1 2

2. Eselon III 4 10

3. Eselon IV 11 22

4 Fungsional - -

5 Staf 34 66

Jumlah 50 100

C. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Pangkat

Dari 50 jumlah Pegawai yang ada di DPMD terdapat 75,69% pegawai yang

berstatus golongan III sedangkan golongan IV sebanyak 15,74 %. Namun masih

ada pegawai yang bersatatus golongan I yaitu 1,44 %. Selengkapnya dapat dilihat

sebagai berikut :

N0 Golongan Jumlah (orang ) %

1. IV 9 18

2. III 33 66

3. II 7 14

4 I 1 2

Jumlah 50 100

D. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai DPMD yang ada, maka

status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 49 %,

sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat Sarjana Muda/D3 dan SLTP sebesar 3

%.



II-36

Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

N0 Pendidikan Jumlah (orang ) %

1. Strata-2 ( S2 ) 17 34

2. Strata-1 ( S1 ) 23 46

3. SLTA/SMK 9 18

4. SLTP 1 2

Jumlah 50 100

Data diatas menunjukkan bahwa tenaga di DPMD 47 % tenaga dengan

klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah

merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di DPMD

umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga produk pemberdayaan masyarakat

yang dihasilkan menjadi lebih baik.

E. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 12,43 %

pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 4 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1

sebesar 21,42 % yang terdiri dari 7 jenis disiplin ilmu. Sedangkan Perbankan

hanya 2,85 % dengan latar belakang sarjana muda. Selengkapnya dapat dilihat

sebagai berikut :

N0 KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU JUMLAH (orang )

B. MAGISTER 8

1. Ilmu Pemerintahan 4

2. Administrasi 1

3. Manajemen Hukum 2

4. Manajemen Pembangunan Daerah 1

5. Manajemen Sumberdaya Manusia 1

N0 KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU JUMLAH (orang )

C. SARJANA 15

1. Ilmu Pemerintahan 1

2. Sosial Politik 1



II-37

3. Sastra 1

4. Pertanian 1

5. Hukum 2

6. Pendidikan 1

7. Ekonomi 7

8. Geografi 1

D. SARJANA MUDA 2

1. Perbankan 2

E. KEJURUAN 23

F UMUM 22

Jumlah 70

Data diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang

ada di DPMD menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam

perumusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Banten. Dengan demikian

diharapkan kopetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan pemberdayaan

masyarakat di Provinsi Banten semakin berkualitas.

F. Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di DPMD, pegawai

juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 79

pegawai DPMD terdapat 11,39 % yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM

III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar

10,13 % dapat dilihat sebagai berikut :

N0 Jabatan/Staf Jumlah (orang ) %

1. Spama/Diklat PIM III 9 12,86

2. Adum/Adumla/Diklat

PIM IV

8 11,42

Jumlah 17 24,28



II-38

G. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di DPMD Provinsi Banten tergolong cukup memadai

ini bisa terlihat dapat dilihat sebagai berikut :

NO URAIAN JUMLAH SATUAN

1 TANAH - M2

2 GEDUNG - UNIT (2 LANTAI) M2

3 LISTRIK - JARINGAN

4 AIR - JARINGAN

5 TELPON 1 LINE

6 AREA PARKIR - AREA

7 RUANG RAPAT 1 RUANG

8 RUANG ARSIP 2 RUANG

9 KOPERASI 1 BUAH

10 MUSHOLLA - BUAH

11 KENDARAAN RODA 4 8 UNIT

12 KENDARAAN RODA 2 8 UNIT

13 MEJA RAPAT 1 SET

14 AC 24 UNIT

15 KOMPUTER PC 25 UNIT

16 KOMPUTER NOTEBOOK 33 UNIT

17 MEJA KERJA 67 UNIT

18 KURSI KERJA 54 UNIT

19 FILLING KABINET 36 UNIT

20 RAK ARSIP - UNIT

21 INFOKUS 4 UNIT



II-39

22 JARINGAN INTERNET 1 JARINGAN

23 BUKU PERPUSTAKAAN 1.616 BUAH

24 AREA TAMAN LUAR - AREA

25 LEMARI ARSIP - UNIT

26 PDAM - JARINGAN

2.3. Kinerja Pelayanan DPMD

Indikator Kinerja pelayanan DPMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Banten mempunyai fungsi, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

dan

4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Capaian kinerja 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja

sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017

rata–rata dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target

kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal,

dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah.



II-40

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Capaian Kinerja DPMD Provinsi BantenPeriode Tahun 2012-2016 dan

Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMD ProvinsiBanten Periode Tahun 2012-

2016 dapat dilihat pada tabel 2.4. dan 2.5. berikut ini :



II-41

Tabel 2.4

Capaian Kinerja DPMD ProvinsiBantenPeriodeTahun 2012-2016

NO Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Target NSPK

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Rencana DPMD Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Rasio Desa/Kel yang mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan

-

-

-

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Rasio Peningakatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan

-

-

-

100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 17,02 100 100 100 100 17

3 Cakupan Pengembangan Inovasi dan Permasyarakatan Teknologi Tepat Guna

-

-

-

100 100 100 100 100 100,00 33,33 150,00 100,00 10,06 100 33 15 100 10

4 Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) (%)

-

-

-

100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 94,12 80,13 100 100 100 94 80

5

Rasio jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa keseluruhan (Pasar, Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) (%)

-

-

-

100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 5,05 100 100 100 100 5

6

Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM (%)

-

-

-

100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 5,05 100 100 100 100 5

7 Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/kel (pemerintah desa dan BPD)

-

-

-

100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 95,32 100 100 100 100 95

8 Cakupan pengembangan Pemerintah Desa

- - - 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 98,18 73,96 100 100 100 98 73



II-42

1. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan

Program ini didukung oleh delapan indikator yang dilaksanakan pada Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten, yaitu:

1) Rasio Desa/Kelurahan yang Mengalami Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Masyarakat Desa/Kelurahan.

2) Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan,

3) Cakupan Pengembangan Invoasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna,

4) Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa

(BUMDesa),

5) Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan Setiap Desa Terhadap

Jumlah Desa Keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa),

6) Rasio Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (BKM, Peralihan

Pengelolaan PNPM),

7) Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan (Pemerintah Desa dan BPD), dan

8) Cakupan Pengembangan Pemerintahan Desa

Capaian Indikator Kinerja terhadap delapan indikator tersebut selama tahun 2012-2016,

adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja terhadap Rasio Desa/Kelurahan yang Mengalami

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan Tahun 2012

sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100%, Tahun 2014 sebesar 100%, Tahun 2015

sebesar 100%, Tahun 2016 semester I sebesar 100%. Secara akumulatif selama

tahun 2012 – 2016 semester I rata-rata capaian sebesar 100%.

2. Capaian Indikator Kinerja terhadap Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2-13

sebesar 100%, Tahun 2014 sebesar 100%, Tahun 2015 sebesar 100%, dan Tahun

2016 semester I sebesar 17,02%. Secara akumulatif selama tahun 2012 – 2016

semester I rata-rata capaian sebesar 83,40%.

3. Capaian Indikator Kinerja terhadap Cakupan Pengembangan Inovasi dan

Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013

sebesar 33,33%, Tahun 2014 sebesar 150%, Tahun 2015 sebesar 100%, dan Tahun

2016 semester I sebesar akumulatif selama tahun 2012 – 2016 semester rata – rata

capaian sebesar 78,68%

4. Capaian Indikator Kinerja terhadap Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa

(Lemabaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun

2014 sebesar 100%, Tahun 2015 sebesar 94,12%dan Tahun 2016 semester I sebesar



II-43

80,13%, secara ukumulatif selama tahun 2012 – 2016 semester I rata-rata capaian

sebesar 94,85%.

5. Capaian Indikator Kinerja terhadap Rasio Jumlah Kelompok Usaha ekonomi

Keluarga Pedesaan Setiap Desa Terhadap Jumlah Desa Keseluruhan (Pasar Desa,

UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013

sebesar 100%, Tahun 2014 sebesar 100%, Tahun 2015 sebesar 100%, dan Tahun

2016 semester sebesar 5,05%. Secara akumulatif selama tahun 2012 – 2016

semester I rata-rata capaian sebesar 81,01%

6. Capaian Indikator Kinerja terhadap Rasio Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi

Masyarakat (BKM, Peralihan Pengelolaan PNPM) Tahun 2012 sebesar 100%,

Tahun 2013 sebesar 100%, Tahun 2014 sebesar 100%, Tahun 2015 sebesar 100%,

dan Tahun 2016 semester I sebesar 5,05%. Secara akumulatif selama tahun 2012 –

2016 semester I rata-rata capaian sebesar 81,01%.

7. Capaian Indikator Kinerja terhadap Cakupan Pembinaan Pemerintah

Desa/Kelurahan (Pemerintah Desa dan BPD), Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun

2013 sebesar 100%, Tahun 2014 sebesar 100%, Tahun 2015 sebesar 100%, dan

Tahun 2016 semester I sebesar 95,32%. Secara akumulatif selama tahun 2012 –

2016 semester I rata-rata capaian sebesar 99,06%

8. Capaian Indikator Kinerja terhadap Cakupan Pengembangan Pemerintah Desa

Tahun 2012 sebesar 100%, Tahun 2013 sebesar 100%, Tahun 2014 sebesar

100,08%, Tahun 2015 sebesar 98,18%, dan Tahun 2016 semester I sebesar 73,96%.

Secara akumulatif selama tahun 2012 – 2016 semester I rata-rata capaian sebesar

94,44%.



II-44

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMD ProvinsiBanten Periode Tahun 2012-2016

NO URAIAN

ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Dalam Milyar)

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Dalam

Milyar)

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN

PADA TAHUN KE- (Dalam %)

KET. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)

- 5,883 6,355 7,326 4,488 - 5,619 5,948 7,024, 4,195 - 95.52 93.61 95.88 93.48 94,62

2 BELANJA LANGSUNG (BL)

- 17,100 26,000 33,249 9,777 - 15,704 24,265 32,098 8,317 - 91.84 93.33 96.54 85.07 91.70

Tabel diata smenyajikan ketersediaan anggaran, realisasi, rasio antara realisasi dan anggaran ,serta rata-rata dihitung berdasarkan komponen

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa besaran realisasi, rasio dan rata-rata pertumbuhan anggaran DPMD terlihat terus meningkat

secarasignifikan dari Tahun ke Tahun.



II-45

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada DPMD

DPMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan

masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik

internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi

tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka

meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada DPMD Provinsi Banten.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam

hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT

Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan).

Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Ancaman

Threaths (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan

eksternal antara lain sebagai berikut :

Lingkungan Internal

Kekuatan (strength)

1. DPMD Banten melaksanakan misi ke I yaitu Menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Governance) ;

a. bidang pemberdayaan masyarakat desa,

b. bidang lembaga kemasyarakatan desa dan

c. bidang penataan dan kerjasama desa

Mempunyai peran peningkatan dan pengembangan kapasitas bersama

pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penguatan daya saing desa dan

pembangunan perdesaan;

2. Pemberdayaan masyarakat desa menggunakan pendekatan konfrehensif/

holistik dan memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan;

3. DPMD Provinsi Banten merupakan OPD yang melaksanakan urusan wajib

non pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa;

4. Sinergitas Program pemberdayaan masyarakat dan desa secara

kelembagaan ditangani dari tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Kelemahan (weakness)

1. Kurangnya sumberdaya manusia yang kompeten dibidangnya ;

2. Kurangnya data base perkembangan desa/kelurahan sebagai bahan

perencanaan ;

3. Belum optimalnya sinergitas antar stakeholders yang berkaitan dengan

perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat

desa.

4. Tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap kebijakan pusat untuk daerah

belum dilaksanakan dengan baik.



II-46

Strategi S-O

Meningkatkan kapasitas program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga

Ekonomi Desa/Kelurahan, Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan dan Program Bina Pemerintahan Desa/kelurahan

Strategi W-O

1. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani Pemberdayaan masyarakat,

pemerintahan desa dan kemandirian kemasyarakatan desa serta peningkatan

pengetahuan dan keterampilan aparat desa dan masyarakat perdesaan ;

2. Membangun teknologi informasi database desa;

3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar lembaga terkait khusus

menangani bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerinatahn desa ;

Lingkungan Ekternal

Peluang (opportunity)

1. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

2. Undang-undang nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

3. Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

Lembaga Adat Desa.

Ancaman (Threath)

1. Stigma masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan atau publik

terkesan lamban ;

2. Kondisi eksisting yang dirasakan adanya tumpang tindih kewenangan

dengan OPD lain ;

3. Melemahnya kinerja pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dalam

memfasilitasi dan mendorong tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat

dengan memanfaatkan potensi SDA yang ada di perdesaan.

Strategi S-T

1. Peningkatan pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat, lembaga

kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan desa/kelurahan khusunnya di

desa tertinggal dan berkembang ;

2. Peningkatan strategi holistic, integrative, tematik, dan spasial berdasarkan

peraturan perudang-undangan yang berlaku ;

3. Meningkatkan potensi sumberdaya dan sumber-sumber ekonomi yang dapat

dikembangkan di perdesaan terutama di desa tertinggal dan berkembang.

Strategi W-T

1. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan pusat maupun daerah dalam rangka

pengelolaan yang berkelanjutan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan

di desa tertinggal dan berkembang ;



II-47

2. Meningkatkan kinerja pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

dalam menfasilitasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi didesa tertinggal dan

berkembang ;

3. Peningkatan keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa teringgal

dan berkembang.

ANALISIS S W O T : SASARAN RENSTRA DPMD 2017-2020 MELIPUTI PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, LEMBAGA EKONOMI DESA DAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN.

INTERNAL

ANALISIS S W O T

EKSTERNAL

KEKUATAN (STRENGTH)

KELEMAHAN (WEAKNESS)

5. DPMD Banten melaksanakan misi ke I yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) ; d. bidang pemberdayaan

masyarakat desa, e. bidang lembaga

kemasyarakatan desa dan f. bidang penataan dan

kerjasama desa Mempunyai peran peningkatan dan pengembangan kapasitas bersama pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penguatan daya saing desa dan pembangunan perdesaan

6. Pemberdayaan masyarakat desa menggunakan pendekatan konfrehensif/ holistik dan memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

7. DPMD Provinsi Banten merupakan OPD yang melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa

8. Sinergitas Program pemberdayaan masyarakat dan desa secara kelembagaan ditangani dari tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota.

5. Kurangnya sumberdaya manusia yang kompeten dibidangnya ;

6. Kurangnya data base perkembangan desa/kelurahan sebagai bahan perencanaan ;

7. Belum optimalnya sinergitas antar stakeholders yang berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

8. Tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap kebijakan pusat untuk daerah belum dilaksanakan dengan baik.

PELUANG STRATEGI SO STRATEGI WO



II-48

(OPPORTUNITY)

1. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

2. Undang-undang nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

3. Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Meningkatkan kapasitas program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan, Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Program Bina Pemerintahan Desa/kelurahan

4. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani Pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kemandirian kemasyarakatan desa serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat desa dan masyarakat perdesaan ;

5. Membangun teknologi informasi database desa;

6. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar lembaga terkait khusus menangani bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerinatahn desa ;

ANCAMAN (Threath) STRATEGI ST STRATEGI WT

4. Stigma masyarakat

terhadap pelayanan pemerintahan dan atau publik terkesan lamban ;

5. Kondisi eksisting yang dirasakan adanya tumpang tindih kewenangan dengan OPD lain ;

6. Melemahnya kinerja pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dalam memfasilitasi dan mendorong tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi SDA yang ada di perdesaan.

1. Peningkatan pelayanan bidang

pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan desa/kelurahan khusunnya di desa tertinggal dan berkembang ;

2. Peningkatan strategi holistic, integrative, tematik, dan spasial berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku ;

3. Meningkatkan potensi sumberdaya dan sumber-sumber ekonomi yang dapat dikembangkan di perdesaan terutama di desa tertinggal dan berkembang.

1. Mengoptimalkan

pelaksanaan peraturan pusat maupun daerah dalam rangka pengelolaan yang berkelanjutan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan di desa tertinggal dan berkembang ;

2. Meningkatkan kinerja pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam menfasilitasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi didesa tertinggal dan berkembang ;

3. Peningkatan keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa teringgal dan berkembang.



II-49

.

Berdasarkan telaah analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal,

gambaran pelayanan OPD dan renstra K/L, serta permasalahan pelayanan OPD

selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan yang bersifat wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan

pemberdayaan masyarakat dan desa.

Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten

adalah “ Cakupan jumlah desa tertinggal dan berkembang yang diberdayakan”,

cakupan dari berbagai strategi yang diambil dari lingkungan internal dan ekternal pada

analisis diatas, merupakan isu strategi renstra DPMD sehingga prioritas Pembangunan

berbasis perdesaan (rural-based development) meliputi :

(1) Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintahan desa dan

kelembagaan pemerintahan secara berkelanjutan.

(2) Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya.

(3) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.

(4) Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan

modal sosial budaya masyarakat desa.

(5) Sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.

(6) Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-

kota.

(7) Pengawalan implementasi UU desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan

melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Dalam rangka merespon isu strategis tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Banten yang mempunyai urusan pemberdayaan masyarakat dan

desa, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi melakukan upaya pemberdayaan

masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian agar dapat meningkatkan pemanfaatan potensi desa dalam pemenuhan

Pelayanan dasar, Infrastruktur, Informasi/Komunikasi, Pelayanan Publik dan

Penyelenggaraan Pemerintahan, serta melibatkan peran serta masyarakat untuk

menciptakan masyarakat yang mandiri melalui peningkatan kualitas sumber daya

manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna

dengan memperhatikan kearifan lokal, adat dan budaya sosial setempat.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH


Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi III-50

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU DPMD PROVINSI BANTEN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan DPMD Provinsi Banten

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Banten tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi,

permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa, masih rendahnya partisipasi

dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa, masih

adanya desa-desa tertinggal yang belum mempunyai akses keluar, belum

terencananya program pembangunan di desa secara baik, kurangnya motivasi

dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, masih tingginya

ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah

serta belum bersinerginya antar SKPD dalam pemberdayaan masyarakat dan

penanggulangan kemiskinan lihat ditabel berikut :

TABEL III. 1

REKAPITULASI DATA IDM TAHUN 2019

PROVINSI BANTEN



2. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal,

kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan, masih

kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal

usaha, belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan serta

masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan

masyarakat lihat ditabel berikut :

3. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih rendahnya

kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa, dan

masih banyaknya desa yang mempunyai potensi yang masih rendah.

TABEL III.2

PERSENTASE JUMLAH BUMDES DI PROVINSI BANTEN

No Kabupaten/Kota Jumlah

BUMDes

Aktif

Jumlah

Desa Rata-rata (%)

1 Kabupaten Serang 53 326 16

2 Kabupaten Lebak 67 340 20

3 Kabupaten Pandeglang 326 326 100

4 Kabupaten Tangerang 24 246 10

5 Kota Tangerang 0 0 0

6 Kota Serang 0 0 0

7 Kota Tangerang

Selatan 0 0 0

8 Kota Cilegon 0 0 0



4. Masih banyaknya kantor desa yang sarana prasarananya kurang memadai,

masih banyaknya desa yang belum mempunyai kantor desa dan tidak

mempunyai tanah kas desa serta masih banyaknya desa yang mempunyai

PADes (Pendapatan Asli Desa) yang rendah lihat ditabel berikut :

TABEL III.3

Data Kepala Desa dengan Jumlah Desa 1238 Desa di PROVINSI

BANTEN

NO PROVINSI TINGKAT PENDIDIKAN KEPALA DESA

< SMA SMA S1/S2/S3

1 2 3 4 5

1

BANTEN

222 806 208

DATA JENIS KELAMIN KEPALA DESA

2 BANTEN LAKI-LAKI PEREMPUAN % PEREMPUAN

1193 44 3,53

TABEL III. 4

DATA KANTOR KEPALA DESA

NO. KABUPATEN

KEBERADAAN KONDISI BANGUNAN

KET

ADA

TIDAK

ADA BAIK

RUSAK

RINGAN

RUSAK

BERAT

1 2 3 4 5 6 7 8

1 LEBAK 323 17 124 135 34 34

2 PANDEGLANG 240 34 176 98 - -

3 SERANG - - - - - -

4 TANGERANG 212 33 102 87 23 23



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana

suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,

antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk

mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu

mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan

menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai

keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan jangka Panjang

Daerah (RPJPD) 2005-2025, maka RPJMD 2017-2022 memasuki tahap

Akselerasi-III dengan fokus pada :

1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan

Sosial;

2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;

3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian;

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana wilayah;

5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;

6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;

7. Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran

Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Banten

Antara lain :

1. Masih rendahnya tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten yang berdampak

terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik dan menghambat program

reformasi birokrasi;



2. Rendahnya kualitas infrastruktur seperti jalan, bangunan, jembatan yang

berdampak pada terhambatnya aktivitas warga dan mempersempit akses

ekonomi masyarakat;

3. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang berdampak

pada terhambatnya proses pelayanan pendidikan dan rendahnya sumber

daya manunia (SDM) yang dimiliki;

4. Rendahnya Kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang berdampak

terhambatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka arah kebijakan

pembangunan daerah jangka menengah 2017-2022, dititikberatkan pada :

1. Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;

2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Energi Dan Air Baku;

3. Pembangunan Pertanian Dan Pengembangan Ekonomi Lokal;

4. Perlindungan Dan Rehabiltasi Sosial;

5. Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan;

6. Perluasan Lapangan Kerja Dan Kesempatan Berusaha;

7. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Penatausahaan

Keuangan Daerah.

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025

dan RPJMN 2014-2019, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi

actual, dan permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan

Pemerintahan Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Sebagaimana telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Visi Provinsi Banten ” MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH, “

Dengan keterangan dari VISI sebagai berikut : Maju: tata kelola

(inovasi dan mindset), Mandiri: keuangan daerah yang bertumpu pada PAD,

Berdaya saing: potensi daerah dan investasi, Sejahtera: IPM (pendidikan,

kesehatan dan ekonomi), Akhlakul Karimah: perilaku berbasis nilai-nilai

agama



Memperhatikan Visi tersebut dan perubahan paradigma serta kondisi

yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi

Banten dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup

regional, nasional, maupun global.

3.2.2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan

pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang

berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan

dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi

suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi

juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum

mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi

sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);

2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;

3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;

4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, DPMD sesuai

tugasnya yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Banten mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa.

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.



3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat

dan desa; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas DPMD terkait

dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi DPMD berkontribusi

langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 1 (satu) yaitu Menciptakan

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan fokus pada

tujuan yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan

meningkatkan perekonomian desa di Provinsi Banten melalui kualitas

pengelolaan keuangan, kecukupan pangan dan energy, pengembangan

sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan

kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan selama ini mengalami kendala

membidik strata sangat miskin secara spesifik dan tepat sasaran, karena

ketiadaan basis data mengenai keberadaan mereka (by name & by address).

Database Peduduk miskin hasil pendataan BPS yang bias kondisi dilapangan

sehingga perlu dilakukan verifikasi. Penanggulangan kemiskinan adalah

membantu masyarakat miskin, tidak dapat menggunakan ukuran efisiensi,

yang bisa digunakan hanyalah ukuran efektifitas, sehingga dibutuhkan

dukungan alokasi anggaran yang mencukupi, keterbatasan kemampuan

keuangan daerah menjadi salah satu unsur yang patut dipertimbangkan

dalam pelayanan OPD.

Kemiskinan merupakan suatu fenomena multidimensi yang tidak

hanya mencakup kebutuhan konsumsi yang berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, akses terhadap air

bersih, rasa aman, serta partisipasi dalam kehidupan sosial politik yang oleh

BPS diformulasikan dalam 14 indikator kemiskinan, hal tersebut

memerlukan dukungan penanganan multisektor, koordinasi dan integrasi

data di tingkat pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah

daerah kabupaten/kota menjadi hal penting untuk terus ditingkatkan.

Pengembangan teknologi yang cukup pesat menjadi salah satu pendorong



untuk peningkatan pelayanan OPD khususnya pada perwujudan program

yang mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, sehingga mampu

mereduksi rumah tangga miskin di Provinsi Banten, melalui tiga strategi

mengurangi beban hidup, meningkatkan pendapatan dan penguatan

kelembagaan.

Selengkapnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD

terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Provinsi Banten 2017-2022.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementrian Dalam Negeri

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa) yang sinergis

dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

(1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;

(2) Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya

masyarakat;

(3) Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat;

(4) Meningkatnya pengelolaan SDA dan TTG,

adapun sasaran yang tidak sinergis adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi

Pemerintahan Desa dikarenakan nomenklatur kelembagaan yang berbeda.

Berdasarkan sasaran jangka menengah renstra K/L dimaksud, permasalahan

pelayanan DPMD Provinsi Banten adalah keterbatasan database utamanya terkait

dengan pemberdayaan adat dan sosial budaya serta sumberdaya alam yang

potensial untuk dikembangkan, termasuk didalamnya kebutuhan teknologi tepat

guna yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Munculnya regulasi tentang desa

yang diinisiasi oleh Kementrian Dalam Negeri, dimana melalui regulasi tersebut,

menjamin kesejahteraan para penggerak masyarakat desa, perangkat desa

termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini menjadi suatu

tantangan bagi DPMD Provinsi Banten untuk menyiapkan kapasitas masyarakat

maupun lembaga kemasyarakatan di desa agar mampu menjalankan amanah

regulasi dimaksud. Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya

pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin, ketersediaan dokumen-

dokumen perencanaan yang partisipatif di tingkat desa/kel. Serta kemauan

masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong yang

mendukung pelayanan DPMD Provinsi Banten. Selengkapnya sebagaimana tersaji



dalam Tabel 3.1. Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran

Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya.

Tabel 3.1.

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra K/L

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka

Menengah

Renstra K/L

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Provinsi

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1.

Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

masyarakat

dalam

pembangunan

desa

Keterbatasan

fasilitasi terhadap

jumlah lembaga

kemasyarakatan

yang banyak

Kapasitas SDM

dan pendanaan

Regulasi dan

perencanaan

pembangunan

partisipatif

2. Meningkatnya

pengembangan

pemberdayaan

adat dan sosial

budaya

masyarakat

Belum tersedianya

Database adat dan

sosial budaya

Spesifikasi

pemberdayaan

adat dan sosbud

Pelestarian Adat

dan Sosbud

3. Meningkatnya

ekonomi

produktif

masyarakat

Beragamnya

usaha ekonomi

produktif di

masyarakat

melalui berbagai

program

Koordinasi antar

stakeholder

Kemauan

berusaha pada

masyarakat

4. Meningkatnya

pengelolaan

SDA dan TTG

Data base SDA yang

potensial

dikembangkan dan

kebutuhan TTG

masyarakat

Koordinasi antar

stakeholder

SDA yang belum

dikelola dan

dimanfaatkan



3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang

berada di Pulau Jawa bagian barat dengan luas 9.662,92 km2. Secara

astronomis, wilayah Provinsi Banten terletak antara 05007'50" sampai dengan

07001'01" Lintang Selatan dan antara 105001'11" sampai dengan 106007'12"

Bujur Timur.

Kabupaten Luas (km2)

Pandeglang 2 746,89

Lebak 3 426,56

Tangerang 1 011,86

Serang 1 734,28

Kota Luas (km2)

Tangerang 153,93

Cilegon 175,50

Serang 266,71

Tangerang Selatan 147,1



Wilayah Provinsi Banten di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di

sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah Barat berbatasan

dengan Selat Sunda, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta

dan Jawa Barat. Dengan demikian, Provinsi Banten mempunyai posisi yang

strategis sebagai penghubung darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Provinsi

Banten terdiri dari empat kabupaten dan empat kota, dengan 155 kecamatan, 1.238

desa dan 313 kelurahan.

Secara umum, Provinsi Banten beriklim tropis dan basah. Suhu rata-rata pada

tahun 2014 sebesar 27,30C, dimana suhu tertinggi 34,10C terjadi di bulan Oktober

dan terendah 30,10C terjadi di bulan Januari.

Sebagaimana daerah berkembang lainnya, jumlah penduduk Provinsi Banten

selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk di Provinsi

Banten tahun 2014 sebanyak 11.704.877 jiwa, yang terdiri dari 5.971.296 orang

laki-laki dan 5.733.581 orang perempuan.

Penyebaran penduduk Provinsi Banten di 8 kabupaten/kota yang ada ternyata

tidak merata. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk lebih memilih

tinggal di wilayah yang potensial secara ekonomi dan memiliki fasilitas umum dan

sosial yang lebih lengkap dibandingkan wilayah lainnya yang masih tertinggal. Kota

Serang sebagai ibukota Provinsi Banten hanya mempunyai jumlah penduduk

sebanyak 631.101 jiwa, sementara jumlah penduduk terbesar berada di Kabupaten

Tangerang yaitu sebesar 3.264.776 jiwa.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal

dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan

kelemahan pada DPMD Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan

program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2017-2022)



untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran dan realisasi

program/kegiatan dalam periode Renstra dapat dilihat sebagai berikut :

(1) Isu Strategis 1,

Meningkatnya Kualitas Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Banten pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;


Meningkatnya Kinerja Pemerintahan desa dan pembangunan desa melalui

Peningkatan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Sarana Prasarana, Mitra

Strategis, Teknologi, Metode Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan

Penataan dan Kerjasana Desa, dengan indikator Prosentase berkurangnya

jumlah Desa tertinggal dan meningkatnya jumlah Desa Mandiri;


Meningkatnya kelompok usaha ekonomi produktif dan lembaga ekonomi

masyarakat di desa/kel, serta meningkatnya pusat layanan informasi

Teknologi Tepat Guna dan Aksesibilitas masyarakat miskin terhadap

pengelolaan sumber daya alam dan sarana prasarana dasar, dengan indikator

Prosentase peningkatan kelompok usaha ekonomi produktif dan lembaga

ekonomi masyarakat di desa/kel, serta peningkatan jumlah komunitas

masyarakat yang dapat mengelola dan memanfaatkan SDA. Dalam

Pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan target capaian akhir 100 %.


Terwujudnya peningkatan jumlah kelembagaan masyarakat yang terlibat

dalam proses perencanaan partisipatif pada RT, RW, PKK, Karang Taruna,

Posyandu, dan lembaga masyarakat yang menerapkan manajemen

pembangunan yang partisipatif dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat

dengan indikator :

1. Prosentase peningkatan desa/kel. Yang menerapkan Sistem

Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP);

2. Prosentase peningkatan komunitas masyarakat pelestari nilai-nilai sosial

budaya masyarakat.

TUJUAN DAN SASARAN


IV-62 Tujuan dan Sasaran

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD Provinsi Banten

Tujuan, Sasaran, Jangka Menengah serta Indikator Sasaran Dan Target Kinerja

Sasaran DPMD Provinsi Banten

Tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi

dalam perencanaan pembangunan RPJMD Provinsi Banten yang selanjutnya akan

menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan adalah

pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,

melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah

yang dihadapi sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berpedoman kepada RPJMD Tahun 2017-2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Banten dengan tujuan Renstra “Terwujudnya Kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan, Lembaga Ekonomi dan Lembaga Pemerintahan Desa/kelurahan

yang efektif, transparan, akuntabel dan berkompetensi serta beritegrasi dalam

melayani masyarakat desa/kelurahan”, dan Sasaran Renstra sebelum revisi

“Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa

dan Pemerintahan Desa/Kelurahan” dan indikator sasaran sebelum revisi renstra

2017-2022 “Persentase Desa Mandiri ” maka dari itu pelaksanaan pembangunan yang

telah dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten pada kurun

waktu 2 (dua) tahun dari tahun 2018-2019 adalah pada Target Kinerja Tujuan/Sasaran

Pada Tahun ke satu 16 % capaian dan pada Tahun dua 18.80%. Indikator Sasaran

yang telah di revisi “Capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi

Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48 desa tertinggal dan berkembang yang

diberdayakan ” dimulai dari Tahun 2020 dengan target capaian, Tahun ke tiga 41,67

%, capaian, Tahun ke empat 33,33 % Capaian dan Tahun ke lima 25 %.

Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-

cita layanan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh OPD baik dalam upaya

mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja



pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya

saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang

relevan.

Berdasarkan perwujudan visi, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa didalam menjalankan rencana strategis DPMD berdasarkan Visi Kepala

Daerah Terpilih selama lima tahun kedepan (2017-2022) adalah

” BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH ”.

Provinsi Banten Maju: tata kelola (inovasi dan mindset); Mandiri: keuangan

daerah yang bertumpu pada PAD; Berdaya saing: potensi daerah dan investasi;

Sejahtera: IPM (pendidikan, kesehatan dan ekonomi); dan Akhlakul Karimah:

perilaku berbasis nilai-nilai agama. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan

ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola permerintahan yang

menerapkan prirìsip-prinsip good governanace.

Dalam rangka mendukung Visi Kepala Daerah, DPMD Provinsi Banten

DPMD mempunyai tugas untuk memberdayaankan masyarakat desa dengan

pendekatan pembangunan dari, oleh dan untuk individu/masyarakat guna mencapai

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan melalui prakarsa,

pelaksana dan hasil-hasilnya adalah rakyat itu sendiri.

Misi merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan atau kondisi yang

diinginkan. Upaya-upaya yang akan dikembangkan, harus memanfaatkan faktor-

faktor pendorong dan mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang telah

diidentifikasi pada perumusan isu strategis. Jika pernyataan visi menunjukkan

keadaan/kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, maka

pernyataan misi menunjukkan kerja-kerja/upaya untuk mewujudkan visi tersebut.

Proses perumusan misi.

Dengan rumusan tersebut maka sinergitas untuk mendukung Kepala Daerah

terpilih dengan DPMD Provinsi Banten mengemban Misi Kepala Daerah Provinsi

Banten : Misi ke 1 yaitu : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance).



4.2. Tujuan RPJMD dan Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan RPJMD tahun 2017-2022 adalah untuk mewujudkan visi dan melaksanakan

misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis, disertakan

pula indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan

yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya

setiap tahun. Berdasarkan lima misi yang telah ditetapkan, maka diurai masing

masing misi dengan pernyataan tujuan dan indikator tujuannya.

Tujuan RPJMD 2017-2022 “Terwujudnya kelembagaan pemerintahan

daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan,

akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta

melayani masyarkat” sedangkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Banten didalam Renstra 2017-2022 DPMD “Terwujudnya kapasitas

lembaga kemasyarakatan, lembaga ekonomi dan lembaga pemerintahan

desa/kelurahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berkompetensi serta

bertintegrasi dalam melayani masyarakat desa/kelurahan” sehingga tujuan

RPJMD dan Tujuan Restra DPMD agar menjadi suatu tujuan yang sama-sama untuk

mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah selama lima tahun

sedangkan sasaran RPJMD 2017-2022 Provinsi Banten “Meningkatnya kapasitas

Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan” diselaraskan dengan sasaran DPMD Provinsi Banten “Peningkatan

kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan

Pemerintahan Desa/Kelurahan” sebagaimana pada table 4 berikut ini :

.

2018 2019 2020 2021 2022

1 Capaian Indeks Kepuasan

Masyarakat

3.1 3.2 3.4 3.4 3.5

Tercapainya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

Akuntabel, Efektif, dan

efisien

Capaian SAKIP (Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah) OPD

13,00 BB BB A A

Meningkatnya

kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan Desa,

Lembaga Ekonomi Desa

dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Persentase Desa Mandiri 16,40 18,80 0,00 0,00 0,00

Meningkatnya kapasitas

Lembaga



dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Capaian Lembaga


Lembaga Ekonomi Desa dan

Pemerintahan Desa/Kelurahan

di 48 desa tertinggal dan

berkembang yang

diberdayakan

0,00 0,00 41,67 33,33 25,00

Terwujudnya Kapasitas

Lembaga Kemasyarakatan,

Lembaga Ekonomi dan

Lembaga Pemerintahan

Desa/kelurahan yang efektif,

transparan, akuntabel dan

berkompetensi serta

beritegrasi dalam melayani

masyarakat desa/kelurahan

TABEL 4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD tahun 2017-2020 (Sesudah perubahan)

No TUJUAN SASARANINDIKATOR TUJUAN/

SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


Strategi Dan Arah Kebijakan

V-65

BAB V



Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Banten adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan

sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana

program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka

menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Banten mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil

(outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten.

Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program

prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Banten.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat berorientasi pada peningkatan Cakupan

Tertinggal dan Berkembang yang diberdayakan melalui Peningkatan Sumber Daya

Manusia, Peningkatan Sarana Prasarana, Mitra Strategis, Teknologi, Metode

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Penataan Pemerintahan Desa dan Memperluas

Kesempatan dan Penyediaan Lapangan Kerja di Perdesaan dan Perkotaan, serta

Meningkatkan Partisipatif Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Komunitas.

5.1. Strategi RPJMD dan Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Setiap strategi bisa untuk satu atau beberapa sasaran atau sebaliknya satu sasaran

menggunakan beberapa strategi. Strategi memiliki para meter keberhasilan dan

kegagalan yang berupa capaian indicator kinerja, pengelolaan kapasitas birokrasi,

system menajemen atau inplementasi teknologi.

Strategi RPJMD 2017-2022 “Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan

Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pemerintahan Desa/Kelurahan” sedangkan strategi

DPMD Provinsi Banten “Cakupan jumlah desa tertinggal dan berkembang yng

diberdayakan”.


Strategi Dan Arah Kebijakan

V-66

5.2. Arah kebijakan

Arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yang

mengamanatkan bahwa “Penataan serta Pembinaan Kelembagaan dan

kerjasama desa/Kelurahan” yang akan diselaraskan dengan arah kebijakan

Renstra DPMD Provinsi Banten dalam rangka sinergitas arah kebijakan yang

dituangakan kedalam Program/Kegiatan teknis di DPMD Provinsi Banten, Arah

Kebijakan RENSTRA DPMD sebagai berikut “peningkatan jumlah Desa

Berkembang melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia, Mitra Strategis,

Teknologi Tepat Guna”.

Perumusan Arah kebijakan dan strategi mendasar pada berbagai alternatif

strategi yang dimungkinkan untuk mencapai indikator sasaran sebagaimana

tercantum pada tabel 5 seperti berikut berikut : (terlampiran)

Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan

Terwujudnya Kapasitas

Lembaga

Kemasyarakatan,

Lembaga Ekonomi dan


Desa/kelurahan yang

efektif, transparan,

akuntabel dan

berkompetensi serta

beritegrasi dalam

melayani masyarakat

desa/kelurahan

Tercapainya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang


efisien

Meningkatkan Kualitas

kelembagaan dan

ketatalaksaan

Peningkatan Akuntabilitas

Pengelolaan Pelaksanaan Program

Kegiatan


Lembaga Kemasyarakatan

Desa, Lembaga Ekonomi

Desa dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Cakupan jumlah desa

tertinggal dan berkembang

yng diberdayakan

Peningkatan jumlah Desa

Berkembang melalui Peningkatan

Sumber Daya Manusia, Mitra

Strategis, Teknologi Tepat Guna

TABEL 5

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan OPD Tahun 2017-2022

Misi: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Visi : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAHLAKUL KARIMAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN


Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

VI-67

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Banten, maka hal-hal yang perlu dilakukan telah dirumuskan dalam

tujuan dengan hasil yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam sasaran dengan

indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Cara mencapai tujuan dan

sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan kebijakan yang menjadi dasar dalam

perumusan program dan kegiatan. Adapun Relevansi dan konsistensi antara pernyataan

visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan Program adalah sebagaimana berikut :

Pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten

didukung oleh kegiatan – kegiatan rutin maupun pembangunan sebagai berikut :

(1) Program Tata Kelola Pemerintahan a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;

b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

c. Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

d. Peningkatan Kapasitas Aparatur;

e. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

(2) Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi

Desa/Kelurahan a. Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa;

b. Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

c. Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

d. Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap Penyaluran dan Penggunaan

Dana Desa;

e. Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa.

(3) Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

a. Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat;

b. Pembinaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa;

c. Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya

Masyarakat;

d. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan TP PKK Provinsi Banten.

(4) Program Bina Pemerintahan Desa/kelurahan

a. Pembinaan dan Pengembangan Partisipatif Pembangunan Desa;

b. Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintahan

Desa/Kelurahan;

c. Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama Desa.


Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

VI-68

Selengkapnya matriks Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program,

Kegiatan, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Target Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD,

sebagaimana Tabel 6.1. , 6.2 dan 6.3. (terlampir)

NOProgram Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

(ouput)

1 Program Tata Kelola Pemerintahan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

Tersusunya Dokumen Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan

Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan

Tersedianya Data dan Informasi

Pembangunan DPMD Provinsi

Banten yang akurat dan aktual

Peningkatan Kapasitas

Aparatur

Terciptanya Kapasitas Aparatur

DPMD Provinsi Banten yang

handal

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

Terlaksanannya Pengelolaan


Perpustakaan sesuai dengan

standart operasional prosedur yang

berlaku

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

Tersusunnya Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset sesuai

dengan waktu yang telah

ditentukan.

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

Terpeliharanya Sarana dan

Prasarana Kantor sesuai dengan

waktu yang telah ditentukan.

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

Tersedianya Barang dan Jasa

Perkantoran sesuai dengan waktu

yang telah ditentukan.

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

Terlaksananya Koordinasi Kedalam

dan Keluar Daerah sesuai jadwal

yang ditentukan

2 Program Peningkatan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Cakupan Desa Tertinggal menjadi

Berkembang (Satuan: Desa)

Pembinaan dan Pengembangan

Masyarakat Desa

Terlaksanannya Pengembangan

Pelaku Ekonomi Masyarakat Desa

yang handal

Cakupan Desa Berkembang menjadi

Mandiri (Satuan: Desa)

Penataan dan Pengembangan

Potensi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Terlaksanannya Penataan dan

Pengembangan Potensi

Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa yang terukur


Pelaku Ekonomi Desa


Pengembangan Pelaku Ekonomi

Desa sesuai dengan peraturan yang

berlaku

Pendampingan Tenaga

Profesional Terhadap

Penyaluran dan Penggunaan

Dana Desa

Terlaksananya kegiatan

Pendampingan Tenaga Profesional

Terhadap Penyaluran dan

Penggunaan Dana Desa sesuai

dengan peraturan yang berlaku


dalam Pemanfaatan Teknologi

Tepat Guna

Terwujudnya Pengembangan dan

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

sesuai dengan ketentuan yang

berlaku


Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan

Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa

dalam Kategori Baik (Satuan: Lembaga)

Pembinaan dan Pemberdayaan

Lembaga Masyarakat dan

Hukum Adat

Terlaksanannya Pemberdayaan

Lembaga Masyarakat dan Hukum

Adat yang tepat sasaran

Pembinaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa

Terlaksannya Lembaga

Kemasyarakatan Desa sesuai

dengan ketentuan peraturan yang

berlaku

Penataan dan Pembinaan

Lembaga Adat Menuju Desa

Adat

Terlaksananya Pemberdayaan

Lembaga Adat dan Pengembangan

Kehidupan Sosial Budaya

Masyarakat sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

4 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Desa

Cakupan Kerjasama Desa yang

menigkatkan Jumlah Desa Mandiri

(Satuan: Desa)

Penataan, Pembinaan dan

Pengembangan Lembaga


Terwujudnya Lembaga

Pemerintahan Desa/Kelurahan yang

handal

Pembinaan dan Penataan

Badan Kerjasama Desa

Terlaksananya Penataan dan

Pemberdayaan Badan Kerjasama

Desa dan Badan Kerjasama Antar


berlaku


Partisipatif Pembangunan Desa

Terwujudnya Peran Lembaga

Masyarakat Desa dalam

Perencanaan Partisipatif

Pembangunan Desa yang sesuai


TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI BANTEN

(Sebelum Revisi)



(ouput)

1 Program Tata Kelola Pemerintahan Capaian kesesuaian dengan Parameter

penilaian dokumen perencanaan, evaluasi

dan pelaporan perangkat daerah

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

Tersusunya Dokumen Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan

Persentase Sarana Prasarana Perkantoran

yang mendukung kelancaran tugas dan

fungsi administrasi perangkat daerah

Penyediaan Barang Jasa,

Pengadaan dan Pemeliharaan

Sarana Prasarana Perkantoran

Tersedianya Barang Jada,



Persentase terwujudnya peningkatan

kapasitas sumberdaya Aparatur yang

mendukung kelancaran tugas dan fungsi

SKPD


Aparatur

Terciptanya Kapasitas Aparatur

DPMD Provinsi Banten yang

handal

Peningkatan Pengelolaan


Perpustakaan




standart operasional prosedur yang

berlaku

Persentase terwujudnya penata usaha

keuangan dan pencapaian kinerja

program yang mendukung yang


SKPD

Penyusunan Laporan Kinerja


Tersusunnya Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset sesuai


ditentukan.


Pemberdayaan Lembaga Ekonomi

Desa/KelurahanLembaga Ekonomi Masyarakat yang di

berdayakan di 48 desa Tertinggal


Masyarakat Desa


Pelaku Ekonomi Masyarakat Desa

yang handal



Masyarakat dan Desa




Desa yang terukur


Pelaku Ekonomi Desa




berlaku

Pendampingan Tenaga



Dana Desa







dalam Pemanfaatan Teknologi

Tepat Guna



sesuai dengan ketentuan yang

berlaku



KemasyarakatanLembaga Kemasyarakatan desa yang

diberdayakan di 48 Desa tertinggal

Pembinaan dan Pemberdayaan


Hukum Adat




Pembinaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa




berlaku

(Sesudah Revisi)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI BANTEN



(ouput)

Pemberdayaan Lembaga Adat

dan Pengembangan Kehidupan

Sosial Budaya Masyarakat




Masyarakat sesuai dengan


Pembinaan dan Penguatan

Kelembagaan TP PKK

Provinsi

Terlaksanannya Lembaga TP PKK

Provinsi yang handal

4 Program Bina Pemerintahan

Desa/kelurahanPendampingan Kapasitas Aparatur


diberdayakan di 48 desa berkembang

Penataan, Pembinaan dan



Terwujudnya Lembaga


handal





Desa dan Badan Kerjasama Antar


berlaku








KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

VII-69

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaranaan bidang urusan yang meliputi Program, Indikator

Sasaran, Target Kinerja Sasaran sampai dengan Kondisi Kinerja pada Tahun priode

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten dapat dilihat pada

tabel berikut ini (terlampir) :

KONDISI

KINERJA PADA

AWAL PERIODE

RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ASPEK PELAYANAN UMUM

1,1 Fokus Administrasi Pemerintahan

1.1.1 Administrasi Pemerintahan

Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah) OPDNilai 60,00 70,00 75,00 80,00 85,00 85,00 85,00

2 ASPEK PELAYANAN UMUM

2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan

Dasar

1207 Pemberdayaan Masyarakat Desa

2 Persentase Desa Mandiri Persen 14,00 16,40 18,80 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa,

Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan di 48 desa tertinggal dan

berkembang yang diberdayakan

Persen 0,00 0,00 0,00 41,67 33,33 25,00 25,00

TABEL 7.1

Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan OPD

NOASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHSATUAN

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNKONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

KONDISI

KINERJA PADA

AWAL

PERIODE

RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021 20221 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Tata Kelola Pemerintahan

1,1 Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Skala 2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

1,2 Capaian kesesuaian dengan Parameter

penilaian dokumen perencanaan,

evaluasi dan pelaporan perangkat

daerah

% 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,3 Persentase Sarana Prasarana

Perkantoran yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi administrasi

perangkat daerah

% 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4 Persentase terwujudnya peningkatan



SKPD

% 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 Persentase terwujudnya penata usaha




SKPD

% 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Program Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

2,1 Cakupan Desa Tertinggal menjadi

Berkembang (Satuan: Desa)

Jumlah 158 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

2,2 Cakupan Desa Berkembang menjadi

Mandiri (Satuan: Desa)

Jumlah 1022 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Program Peningkatan Pemberdayaan


3.1



Lembaga 41 41 41 0,00 0,00 0,00 0,00


Masyarakat Dalam Membangun Desa

5.1 Cakupan Kerjasama Desa yang


(Satuan: Desa)

Jumlah 52 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan OPD (sebelum perubahan)

TABEL 7.2 a

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNNO INDIKATOR PROGRAM SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

KONDISI

KINERJA PADA

AWAL

PERIODE

RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021 20221 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Tata Kelola Pemerintahan

1,1 Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Skala 2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

1,2 Capaian kesesuaian dengan Parameter

penilaian dokumen perencanaan,


daerah

% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1,3 Persentase Sarana Prasarana


kelancaran tugas dan fungsi administrasi

perangkat daerah

% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1,4 Persentase terwujudnya peningkatan



SKPD

% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1,5 Persentase terwujudnya penata usaha




SKPD

% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Masyarakat Desa

2,1 Cakupan Desa Tertinggal menjadi

Berkembang (Satuan: Desa)Jumlah 158 2 2 0 0 0 0

2,2 Cakupan Desa Berkembang menjadi

Mandiri (Satuan: Desa)Jumlah 1022 2 2 0 0 0 0


Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan

3,1 Lembaga Ekonomi Masyarakat yang di


(Satuan: Desa)

Jumlah

0 0 0 20 16 12 12

4

Program Peningkatan Pemberdayaan




Lembaga

41 41 41 0 0 0 0

Lembaga Kemasyarakatan desa yang

diberdayakan di 48 Desa tertinggal

(Satuan: Desa)

Jumlah

0 0 0 20 16 12 12


Masyarakat Dalam Membangun Desa



(Satuan: Desa)

Jumlah 52 2 2 0 0 0 0

6 Program Bina Pemerintahan

Desa/kelurahan

6,1 Pendampingan Kapasitas Aparatur


diberdayakan di 48 desa berkembang

(Satuan: Desa)

Jumlah 0 0 0 20 16 12 12

TABEL 7.2 b

Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan OPD (sesudah perubahan)

NO

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNSATUANINDIKATOR PROGRAM

P E N U T U P

RENSTRA Rencana Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten 2017-2022

Penutup

VIII-70

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Banten ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Banten dalam kurun waktu lima tahun (2017 - 2022).

Review Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil

pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Banten.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten tahun

2017 - 2022, merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan

pemberdayaan masyarakat jangka menengah yang bersifat elastis terhadap

perubahan sesuai perkembangan. Secara operasional, Renstra Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 akan dijabarkan lebih

lanjut dalam rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Banten.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak

menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat

dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian - penyesuaian

seperlunya sebagaimana Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Banten.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten ini diucapkan

penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan

dengan lebih terarah dan terukur.

L A M P I R A N

1

Misi: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta

melayani masyarkat

Sasaran Daerah: Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten

NO Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Rumus Perhitungan Penanggung

Jawab Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Esselon II KepalaDinas

1

Meningkatnya

kapasitas

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa, Lembaga

Ekonomi Desa

dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Capaian Lembaga



dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan di 48 desa

tertinggal dan berkembang

yang diberdayakan

Capaian Lembaga


Lembaga EkonomiDesa

dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan di 96

DesaTertiinggaldan

Berkembang yang

diberdayakan (satuan

persen)

SJumlah Desa Tertinggal dan Berkembang yang diberdayakan

S𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛𝑥100

2

Tercapainya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

Akuntabel, Efektif,

dan efisien


Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah) Dinas

Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa

Tercapainya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang


efisien

ASPEK PENILAIAN

KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN

1 Perencanaan

Kinerja

35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana

Kerja

2 Pengukuran

Kinerja

20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi

Pengukuran

3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja,

Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja

4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil

Evauasi

5 Pencapaian

Kinerja

20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja

Lainnya

TOTAL 100

2

Sasaran IndikatorKinerjaSasaran Program (esselon III)

1

Meningkatnya

Pelayanan

Perkantoran

Capaian kesesuaian

dengan Parameter

penilaian dokumen

perencanaan, evaluasi dan

pelaporan perangkat

daerah

Capaian kesesuaian dengan

Parameter penilaian Dok

perencanaan, evaluas idan

pelaporan perangkat daerah

∑𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

∑𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑠𝑢𝑛 𝑥100

SekretarisDinas

2

Persentase Sarana

Prasarana Perkantoran

yang mendukung

kelancaran tugas dan

fungsi administrasi

perangkat daerah

Capaian dukungan sarana

prasarana administrasi

perkantoran pada Perangkat

Daerah

S𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡𝑜𝑟𝑎𝑛

S 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑥100

Sarana Administrasi Perkantoran:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Perkantoran

4. Penyediaan Jasa Kebersihan

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Cetak Penggandaan

6. Penyediaan Jasa Pengelolaan Arsip Perkantoran

7. Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran

3

Persentase terwujudnya

peningkatan kapasitas

sumberdaya Aparatur

yang mendukung


fungsi SKPD

Capaian kompetensi

Aparatur yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi

Perangkat Daerah

∑𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛

∑𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛 𝑥100

4


akuntabilitas penata usaha

keuangan yang

mendukung yang

mendukung kelancaran

tugas dan fungsi SKPD

Capaian pengelolaan

keuangansesuai Standar

Akuntansi Pemerintahan

∑𝐿𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑆𝐴𝑃

∑𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑥100

3

9

Capaian Lembaga

Ekonomi

Masyarakat, Pelaku

Ekonomi, Pelaku

Usaha, dan

Pendamping

Profesional di desa

tertinggal yang

diberdayakan di 48

DesaTertiinggal

Lembaga Ekonomi

Masyarakat yang di

berdayakan di 48 desa

Tertinggal

Jumlah Lembaga Ekonomi,

Pelaku Ekonomi, Pelaku

Usaha, dan Pendamping

Profesional di desa

tertinggal yang diberdayakan

Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan di desa


Kepala Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

10 Capaian Lembaga

Kemasyarakatan

desa yang

diberdayakan di 48

DesaTertiinggal


desa yang diberdayakan di

48 Desa tertinggal

Jumah Lembaga

Kemasyarakatan desa,

Lembaga Hukum Adat, dan

Lembaga adat dan sosial

budaya adat yang

diberdayakan

Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diberdayakan

Kepala Bidang

Pemberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

11 Capaian

Pendampingan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

/Kelurahan yang

diberdayakan di 48

Desa Berkembang

Pendampingan Kapasitas

Aparatur Pemerintahan

Desa/Kelurahan yang

diberdayakan di 48 desa

berkembang

Jumlah Lembaga

Pemerintahan, Lembaga

Masyarakat dan Badan

Kerjasama Desa/Kelurahan

yang diberdayakan.

Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah Bina Pemerintahan Lembaga Desa/kelurahan yang

diberdayakan

Kepala Bidang

Penataan dan

Kerjasama Desa

Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan di desa tertinggal yang diberdayakan ∑

Lembaga Kemasyarakatan di desa tertinggal yang diberdayakan ∑

∑

Bina Pemerintahan Lembaga Desa/kelurahan

Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat

2.5 Skala 2,80 0,00 0,00 0,00 3,00

3 Persentase Sarana


yang mendukung


fungsi administrasi

perangkat daerah

0 % 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 Persentase terwujudnya


sumberdaya Aparatur

yang mendukung


fungsi SKPD

0 % 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 Persentase terwujudnya

penata usaha keuangan

dan pencapaian kinerja

program yang

mendukung yang

mendukung kelancaran


0 % 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 Penyusunan Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan

(TLHP) Aparat Pengawas

Instansi Pemerintah

(APIP)

2 Dokumen 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

2 Penyusunan Dok Laporan

Pajak

3 Dokumen 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

3 Penyusunan Dokumen

Laporan Keuangan

0 Dokumen 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00

4 Penyusunan Tindak



Instansi Pemerintah

(APIP)

0 Dokumen 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00

5 Penyusunan Dokumen

Laporan Pajak

0 Dokumen 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Hal. 1 / 9


1 Penyusunan Perencanaan

Program dan Kegiatan

Tahunan

3 Dokumen 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

2 Penyusunan Laporan

Evaluasi dan

Pengendalian

5 Dokumen 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

3 Monitoring dan Evaluasi 5 Dokumen 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4 Pembinaan dan

Pengawasan

3 Dokumen 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00


Evaluasi Program dan

Kegiatan

3 Dokumen 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

6 Penyusunan Profil Kinerja

Program Perangkat

Daerah

2 Dokumen 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

Sasaran Kinerja

Sub KegiatanTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-6

Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode Renstra SKPD

1207.120701.00.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

3,00 Tersusunnya Dokumen


Pelaporan yang tepat waktu

Jumlah Dokumen Perencanaan

Program dan Kegiatan Tahunan

yang tepat waktu dan sesuai

dengan RPJMD5,00 Jumlah Dokumen Evaluasi

Program Kegiatan yang tepat

waktu dan dapat

dipertanggungjawabkan5,00 Jumlah Dokumen Monitoring dan

Evaluasi yang tepat waktu

3,00 Jumlah dokumen hasil

Pembinaan dan Pengawasan

sesuai dengan target kegiatan3,00 Jumlah Dokumen Laporan

Evaluasi Program dan Kegiatan

yang tepat waktu

2,00 Jumlah Profil Kinerja Program

Perangkat Daerah sesuai dengan

target kegiatan

SIMRAL

Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Target

1207.120701.00.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja


2,00 Tersusunnya Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset yang

akuntabel

Jumlah Dokumen Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat

Pengawas Instansi Pemerintah

(APIP)

3,00 Jumlah Dokumen Laporan Pajak

0,00 Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan

0,00 Jumlah Dokumen Tindak Lanjut



(APIP) yang tepat waktu

0,00 Jumlah Dokumen Laporan Pajak

100,00 (Jml dokumen perencanaan


daerah yang sesuai

parameter)/(Jml dokumen

perencanaan evaluasi dan

pelaporan perangkat daerah yang

0,00 (Jml Penyediaan Dukungan

Sarana Prasarana dan

Administrasi Perkantoran)/(Jml

Penyediaan Dukungan Sarana

Prasarana dan Administrasi

Perkantoran yang tersedia) x 100

0,00 (Jml Aparatur yang mendapat

sertifikat pada tahun n)/(Jml

Aparatur yang mengikuti

pelatihan pada tahun n ) x 100 %

0,00 (Jml Laporan yang sesuai

SAP)/(Jml dokumen laporan) x

100 %

100,00

Sasaran Kinerja




Terwujudnya kapasitas

lembaga kemasyarakatan,

lembaga ekonomi dan

lembaga pemerintahan

desa/kelurahan yang efektif,


berkompetensi serta

bertintegrasi dalam melayani


Meningkatnya

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Akuntabel,

Efektif, dan efisien

1207.01 Program Tata Kelola

Pemerintahan Dinas


dan Desa

3,00

2 Capaian kesesuaian

dengan Parameter

penilaian dokumen

perencanaan, evaluasi

dan pelaporan perangkat

daerah

0 % 0,00 0,00 100,00 100,00

PERIODE : 2017-2022

SATKER : 120701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan


Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Target

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD

7 Pembuatan Visualisasi

Perangkat Daerah

3 Dokumen 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

8 Pengelolaan Website 1 Paket 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

9 Pengelolaan PPID 1 Tahun 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00


Survey Kepuasaan

Masyarakat

1 Dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00


Evaluasi Program

Kegiatan

0 Dokumen 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00

12 Dokumen Perencanaan


Tahunan

0 Dokumen 0,00 9,00 9,00 9,00 9,00

13 Dokumen Renstra SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

14 Laporan Evaluasi dan

Pengendalian

0 Dokumen 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00

15 Monitoring dan Evaluasi 0 Dokumen 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00

17 Penyusunan Data dan

Informasi Pembangunan

0 Dokumen 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0 Tersedianya Sarana

Prasarana Kantor sesuai


ditentukan.

1 % 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor

1 Paket 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

0 Terpeliharanya Sarana

dan Prasarana Kantor

sesuai dengan waktu


1 % 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1 Pemeliharaan Kendaraan

Dinas Operasional

1 Paket 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

2 Pemeliharaan Inventaris

kantor/APK

12 Bulan 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00

Hal. 2 / 9


1 Operasional kantor Tidak

tetap

12 Bulan 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00

2 Penyediaan Barang Habis

Pakai

12 Bulan 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00

3 Operasional Kantor Tidak

Tetap

12 Bulan 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00

4 Penyediaan Makan dan

Minum Kantor

12 Bulan 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00

5 Penyediaan Promosi dan

Publikasi

12 Bulan 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00

6 Penyediaan Operasional

Jasa Kantor

12 Bulan 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00

7 Sub Kegiatan :

Penyediaan BBM

12 Bulan 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00

8 Pelaksanaan HUT Banten

dan Banten Expo

1 Bulan 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1 Peningkatan Kompetensi

Aparatur

3 Kegiatan 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

2 Fasilitasi Administrasi

Kepegawaian

5 Dokumen 5,00 0,00 0,00 0,00 3,00

3 Penyusunan Administrasi

Kepegawaian

0 Dokumen 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00

4 Peningkatan Kompetensi

Aparatur

0 Dokumen 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00

0 Terlaksananya Koordinasi

Kedalam dan Keluar

Daerah sesuai jadwal

yang ditentukan

1 % 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1 Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

12 Kegiatan 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00

2 Perjalanan Dinas Luar

Daerah

12 Kegiatan 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00

1 Peningkatan Pengelolaan


Perpustakaan

5 Dokumen 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

Jumlah kegiatan Koordinasi

Kedalam dan Keluar Daerah

sesuai jadwal yang ditentukan

12,00 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan

Konsultasi Kedalam


Konsultasi Keluar Daerah

1207.120701.00.01.008 Peningkatan Pengelolaan


Perpustakaan

5,00 Terlaksanannya Pengelolaan



standart operasional prosedur

yang berlaku

Jumlah dokumen Peningkatan

Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan

1207.120701.00.01.007

Jumlah kegiatan Pelaksanaan

HUT Banten dan Banten Expo

12,00

1207.120701.00.01.006 Peningkatan Kapasitas

Aparatur

3,00 Tercapainya Peningkatan

Kapasitas

Aparatur yang kompeten

Jumlah kegiatan Peningkatan

Kompetensi Aparatur

5,00 Jumlah dokumen Administrasi

Kepegawaian

0,00 Jumlah Dokumen Administrasi

Kepegawaian

0,00 Jumlah Dokumen Kompetensi

Aparatur

Sasaran Kinerja




Target

1207.120701.00.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

Tersedianya Barang dan Jasa

Perkantoran

Jumlah Bulan Operasional kantor

Tidak tetap

12,00 Jumlah bulan Barang Habis Pakai

12,00 Jumlah Bulan Operasional Kantor

Tidak Tetap

12,00 Jumlah kegiatan Makan dan

Minum Kantor

12,00 Jumlah kegiatan Promosi dan

Publikasi

12,00 Jumlah kegiatan Operasional

Jasa Kantor

12,00 Jumlah BBM

Jumlah persentase Sarana

Prasarana Kantor sesuai dengan

waktu yang telah ditentukan.

1,00 Jumlah Paket Pengadaan Sarana


1207.120701.00.01.004 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

1,00 Terlaksananya Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kantor

Jumlah % Sarana dan Prasarana

Kantor sesuai dengan waktu yang

telah ditentukan.

1,00 Jumlah paket Pemeliharaan

Kendaraan Dinas Operasional

12,00 Jumlah bulan Pemeliharaan

Inventaris kantor/APK

1,001207.120701.00.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

Tersedianya Pengadaan Sarana

Prasarana Kantor




dengan RPJMD0,00 Jumlah Dokumen Renstra yang

sesuai dengan RPJMD0,00 Jumlah Dokumen Evaluasi dan

Pengendalian yang tepat waktu

0,00 Jumlah Dokumen Monitoring dan

Evaluasi yang tepat waktu0,00 Jumlah Dokumen Data informasi

pembangunan sektoral

0,00

Tersusunya Jumlah Dokumen

Visualisasi Perangkat Daerah

yang tepat waktu1,00 Jumlah paket Pengelolaan

Website sesuai dengan target

kegiatan

1,00 Jumlah Pengelolaan PPID sesuai

dengan taerget kegiatan

1,00 Jumlah dokumen Laporan Survey

Kepuasaan Masyarakat

sesuai dengan target kegiatan

0,00 Jumlah Dokumen Evaluasi

Program Kegiatan yang tepat

waktu dan dapat

dipertanggungjawabkan

3,00

1207.120701.00.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

Tersusunnya Dokumen


Pelaporan yang tepat waktu


Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan


1,00

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

1,00

SIMRAL

Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Terlaksananya Rapat Koordinasi

Kedalam dan Keluar Daerah

2 Pengelolaan Kearsipan

Dinamis SKPD

0 Bulan 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00

0 Tersedianya Data dan


DPMD Provinsi Banten

yang akurat dan aktual

100 % 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

1 Penyusunan Profil Kinerja

Program Perangkat

Daerah

2 Dokumen 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

2 Pembuatan Visualisasi

Perangkat Daerah

3 Dokumen 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

3 Pengelolaan Website 1 Paket 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

4 Pengelolaan PPID 1 Tahun 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00


Survey Kepuasaan

Masyarakat

1 Dokumen 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

Hal. 3 / 9


1 Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran

0 Kegiatan 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00

2 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor

0 Kegiatan 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00

3 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

0 Kegiatan 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00

4 Koordinasi dan Konsultasi

Kedalam dan Keluar

Daerah

0 Kegiatan 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00

2 Cakupan Desa

Berkembang menjadi

Mandiri

1022 Desa 2,00 0,00 0,00 0,00 1.038,00

0 Terlaksanannya

Pembinaan dan

Pengembangan

Masyarakat Desa

158 Desa 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

1 Peningkatan Kapasitas

Manajemen Lembaga

Kemasyarakatan melalui

Pelaku Usaha Perdesaan

8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00


dan Pembinaan para

Kepala Dusun pada Desa

Tertinggal

158 Desa 158,00 0,00 0,00 0,00 158,00

3 Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa

melalui Karang Taruna

158 Desa 158,00 0,00 0,00 0,00 158,00

0 Terlaksanannya Penataan

dan Pengembangan


Masyarakat dan Desa

48 Desa 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

1 Pembinaan dan

Peningkatan Peran serta

Masyarakat dalam

Pembangunan Desa

menuju Desa Mandiri

158 Desa 158,00 0,00 0,00 0,00 158,00

2 Rapat Koordinasi

Perkembangan Desa

dengan Kabupaten dan

Kecamatan Terkait 5

Dimensi IPD

118 Kecamatan 118,00 0,00 0,00 0,00 118,00

3 Pemberdayaan dan

Pengembangan

Masyarakat Desa Tentang

Potensi Ekonomi Desa

118 Kecamatan 118,00 0,00 0,00 0,00 118,00


dan Pengembangan

Pelaku Ekonomi Desa

48 Desa 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

1 Penyusunan Profil

Bumdes

1 Dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

2 Pembinaan dan

Pengembangan Bumdes

31 Desa 31,00 0,00 0,00 0,00 32,00

3 Pengembangan Potensi

Ekonomi Kreatif Desa

8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00

Hal. 4 / 9

Terlaksanya Penataan dan



Desa sesuai dengan target

kegiatan

Jumlah Penataan dan



Desa

158,00 Jumlah Peran serta Masyarakat

dalam Pembangunan Desa

menuju Desa Mandiri

118,00 Jumlah Perkembangan Desa


Kecamatan Terkait 5 Dimensi IPD

118,00 Jumlah Masyarakat Desa Tentang


1207.120701.00.15.008 Penataan dan Pengembangan

Pelaku Ekonomi Desa

2,00 Terlaksananya Penataan dan


Desa sesuai dengan target

kegiatan

Jumlah Penataan dan


Desa

1,00 Jumlah dokumen Profil Bumdes

32,00 Jumlah Pembinaan dan

Pengembangan Bumdes

Jumlah Potensi Ekonomi Kreatif

Desa



Masyarakat dan Desa

2,00

2,00

1207.120701.00.15.005 Pembinaan dan

Pengembangan Masyarakat

Desa

2,00 Terlaksananya Pembinaan dan

Pengembangan Masyarakat Desa


Jumlah Desa yang dibina dan

dikembangkan

8,00 Jumlah Kapasitas Manajemen


melalui Pelaku Usaha Perdesaan

158,00 Jumlah Kapasitas dan

Pembinaan para Kepala Dusun

pada Desa Tertinggal

158,00 Jumlah Lembaga

Kemasyarakatan Desa melalui

Karang Taruna



lembaga ekonomi dan




berkompetensi serta



Peningkatan kapasitas


Desa, Lembaga Ekonomi Desa

dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

1207.15 Program Peningkatan


Desa

1

Tersedianya Barang Jasa,



yang berkualitas

Jumlah Kegiatan Penyediaan

Barang dan Jasa Perkantoran

0,00 Jumlah Kegiatan Pengadaan


0,00 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan



Konsultasi Kedalam dan Keluar

Daerah

154,00

Jumlah dokumen Laporan Survey

Kepuasaan Masyarakat

SIMRAL


Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan


Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja

Sub KegiatanTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4



Target

Jumlah dokumen Data dan

Informasi Pembangunan DPMD

Provinsi Banten yang akurat dan

aktual

2,00 Jumlah dokumen Profil Kinerja

Program Perangkat Daerah

3,00 Jumlah dokumen Visualisasi

Perangkat Daerah1,00 Jumlah paket Website

0,00 Jumlah kegiatan PPID

1207.120701.00.01.008 Peningkatan Pengelolaan


Perpustakaan




standart operasional prosedur

yang berlaku0,00 Jumlah pelaksanaan pengeloaan


Perpustakaan OPD

8,00

1207.120701.00.01.009 Penyediaan Data

Pembangunan Sektoral

100,00

SIMRAL

Tahun-6

2,00 2,00 0,00 0,00Cakupan Desa Tertinggal

menjadi Berkembang

158 Desa 0,00

Tersedianya Data Pembangunan

Sektoral

3,00

1207.120701.00.01.010 Penyediaan Barang Jasa,



0,00


0 Terlaksananya kegiatan

Pendampingan Tenaga


Penyaluran dan

Penggunaan Dana Desa

349 Pendamping

Lokal Desa (PLD)

70,00 0,00 0,00 0,00 70,00

1 Bimbingan Teknis bagi

Tenaga Profesional terkait

Penetapan Penggunaan

Dana Desa

349 Pendamping

Lokal Desa (PLD)

70,00 0,00 0,00 0,00 70,00

2 Koordinasi Lintas Sektor

terkait Penetapan

Penggunaan Dana Desa.

349 Pendamping

Lokal Desa (PLD)

70,00 0,00 0,00 0,00 70,00

3 Pembinaan, Evaluasi dan

Pengendalian Penyaluran

dan Penggunaan Dana

Desa

349 Pendamping

Lokal Desa (PLD)

349,00 0,00 0,00 0,00 349,00

0 Terlaksananya

Pembinaan dan

Pengembangan dalam

Pemanfaatan Teknologi

Tepat Guna

8 Kab./Kota 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00

1 Pengembangan Teknologi

Tepat Guna (TTG)

8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00

2 Penataan dan

Pemanfaatan hasil

Teknologi Tepat Guna

(TTG)

8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00

3 Pengelolaan Potensi Desa

melalui TTG

8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00

4 Penyusunan Profil

Posyantek

5 Dokumen 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

5 Pembinaan dan

Pengembangan

Posyantek dan Posyantek

Des/Kel

118 Kecamatan 118,00 0,00 0,00 0,00 118,00

6 Pemberdayaan Desa

Inovasi berbasis IT

8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00

2 Lembaga

Kemasyarakatan desa

yang diberdayakan di 48

Desa tertinggal

0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 48,00

1 Pemberdayaan

Masyarakat Hukum Adat

8 Lembaga 8,00 0,00 0,00 0,00 9,00

2 Penataan Kelembagaan

Hukum Adat

8 Lembaga 8,00 0,00 0,00 0,00 9,00

3 Musyawarah kumpul

Tokoh Sinergitas Hukum

Adat dalam Masyarakat

8 Lembaga 8,00 0,00 0,00 0,00 9,00

4 Pemberdayaan


0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

5 Penataan Kelembagaan

Hukum Adat

0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

6 Musyawarah kumpul



0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

Hal. 5 / 9



dan Pembinaan Lembaga

Adat Menuju Desa Adat

41 Lembaga 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00

1 Penyusunan Profil

Lembaga Adat

1 Dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

2 Koordinasi dalam rangka

Pembinaan Lembaga Adat

20 Lembaga 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

3 Pembinaan Lembaga Adat 19 Lembaga 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00


dalam Pembangunan

Desa (TMMD, BBGRM, TP

PKK)

8 Lembaga 8,00 0,00 0,00 0,00 9,00

2 Pembinaan Lembaga

Masyarakat Desa (Karang

Taruna)

8 Lembaga 8,00 0,00 0,00 0,00 9,00

Terlaksananya Lembaga



berlaku

Jumlah Koordinasi Lintas Sektor

dalam Pembangunan Desa

(TMMD, BBGRM, TP PKK)

9,00 Jumlah Pembinaan Lembaga

Masyarakat Desa (Karang

Taruna)

Sasaran Kinerja




Target

1207.120701.00.16.002 Penataan dan Pembinaan

Lembaga Adat Menuju Desa

Adat

41,00 Terlaksananya Penataan dan


Menuju Desa Adat sesui dengan

target kegiatan

Jumlah Penataan dan


Menuju Desa Adat

1,00 Jumlah dokumen Profil Lembaga

Adat20,00 Jumlah Pembinaan Lembaga

Adat

20,00 Jumlah Pembinaan Lembaga

Adat

Jumlah Lembaga

Kemasyarakatan di desa


1207.120701.00.16.001 Pembinaan dan Pemberdayaan


Hukum Adat

9,00 Terlaksanannya Pemberdayaan



Jumlah lembaga Pemberdayaan


9,00 Jumlah Penataan Kelembagaan

Hukum Adat Jumlah Musyawarah kumpul

Tokoh Sinergitas Hukum Adat

dalam Masyarakat

0,00 Jumlah Lembaga Masyarakat

Hukum Adat yang diberdayakan

0,00 Jumlah Penataan Kelembagaan

Hukum Adat0,00 Jumlah lembaga masyarakat

hukum adat bersinergi.

9,00

Jumlah Pembinaan dan

Pengembangan Posyantek dan

Posyantek Des/Kel

8,00 Jumlah Pemberdayaan Desa

Inovasi berbasis IT0,00 0,00 41,00


Pengembangan dalam

Pemanfaatan Teknologi Tepat

Guna

8,00 Jumlah Pengembangan

Teknologi Tepat Guna (TTG)

8,00 Jumlah Penataan dan

Pemanfaatan hasil Teknologi

Tepat Guna (TTG)

8,00 Jumlah Pengelolaan Potensi

Desa melalui TTG5,00 Jumlah dokumen Penyusunan

Profil Posyantek

Sasaran Kinerja




Target

1207.120701.00.15.010 Pendampingan Tenaga



Dana Desa

70,00 Terlaksananya Pendampingan

Tenaga Profesional Terhadap


Dana Desa sesuai target kegiatan

Jumlah Pendampingan Tenaga

Profesional Terhadap Penyaluran

dan Penggunaan Dana Desa

70,00 Jumlah Bimbingan Teknis bagi


Penetapan Penggunaan Dana

Desa70,00 Jumlah Penetapan Penggunaan

Dana Desa.

349,00 Jumlah Pembinaan, Evaluasi dan

Pengendalian Penyaluran dan


Kode Program / Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Data Capaian

Pada Tahun Awal

PerencanaanTahun-6Tujuan Sasaran


Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

1207.120701.00.15.011 Pembinaan dan

Pengembangan dalam


Guna

8,00



lembaga ekonomi dan




berkompetensi serta






dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan



Kemasyarakatan

1 Cakupan Lembaga

Kemasyarakatan Desa

dalam Kategori Baik

41 Lembaga 41,00 41,00

0,00

0,00

Terlaksananya Pembinaan dan

Pengembangan dalam


Guna sesuai target kegiatan

118,00

1207.120701.00.16.003 Pembinaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa

9,00

SIMRAL


Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan


Sasaran Kinerja

Program / KegiatanTahun-6

3 Pembinaan dan

Penguatan Kelembagaan

TP PKK Provinsi

8 Lembaga 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00

4 Pembinaan dan


Posyandu

8 Lembaga 8,00 0,00 0,00 0,00 9,00

5 Roadshow Bulan Bakti

Gotong Royong

Masyarakat

4 Lembaga 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00


dalam Pembangunan

Desa (TP PKK, LPM, RT,

RW, Posyandu dan

Karang Taruna)

0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00


Masyarakat Desa

(Lembaga Pemberdayaan

masyarakat (LPM)

0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

8 Pembinaan dan


TP PKK Provinsi

0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Penguatan Kelembagaan

Posyandu

0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

1 Pengembangan Sosial

Budaya Daerah Berbasis

Kearifan Lokal

0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

2 Koordinasi Lembaga

Sosial Budaya Adat

0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

3 Penguatan Kapasitas

Lembaga Sosial Budaya

Adat

0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

1 Peningkatan Tugas dan

Fungsi Pokja I

0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00


Fungsi Pokja II

0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00


Fungsi Pokja III

0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00


Fungsi Pokja IV

0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

5 Peningkatan Kinerja

Sekretariat TP PKK

Provinsi

0 Lembaga 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

Hal. 6 / 9


0 Terlaksnanya Penataan,

Pembinaan dan


Pemerintahan

Desa/Kelurahan

467 Kab/Kota 467,00 0,00 0,00 0,00 469,00

1 Pekan Inovasi

Perkembangan Desa

8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00

2 Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan

247 Dokumen 247,00 0,00 0,00 0,00 248,00

3 Evaluasi Perkembangan

Desa/Kelurahan

8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00

4 Pelatihan Kapasitas

Aparatur Desa dalam

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

204 Desa 204,00 0,00 0,00 0,00 205,00

0 Terlaksananya



18 Desa 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00

1 Revitalisasi Badan

Kerjasama Antar Desa

(BKAD)

8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00

2 Penyusunan Profil BKAD 2 Dokumen 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

3 Integrasi BKAD dari

daerah kabupaten yang

berbeda di Provinsi

Banten untuk mendukung

5 Dimensi IPD

8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00

0 Teraksananya

Pembinaan dan

Pengembangan

Partisipatif Pembangunan

Desa

24 Desa 24,00 0,00 0,00 0,00 24,001207.120701.00.17.003 Pembinaan dan

Pengembangan Partisipatif

Pembangunan Desa



Pembangunan Desa sesuai

dengan target kegiatan



Pembangunan Desa

1207.120701.00.17.002 Pembinaan dan Penataan



Penataan Badan Kerjasama Desa



Penataan Badan Kerjasama Desa

8,00 Jumlah Revitalisasi Badan

Kerjasama Antar Desa (BKAD)

2,00 Jumlah dokumen Profil BKAD

8,00 Jumlah Integrasi BKAD dari

daerah kabupaten yang berbeda

di Provinsi Banten untuk

mendukung 5 Dimensi IPD

62,00

1207.120701.00.17.001 Penataan, Pembinaan dan



469,00 Terlaksananya Penataan,



Desa/Kelurahan sesuai dengan

target kegiatan

Jumlah Penataan, Pembinaan

dan Pengembangan Lembaga


8,00 Jumlah Pekan Inovasi

Perkembangan Desa248,00 Jumlah Dokumen Profil

Desa/Kelurahan8,00 Jumlah Evaluasi Perkembangan

Desa/Kelurahan

205,00 Jumlah Pelatihan Kapasitas

Aparatur Desa dalam


Pemerintahan Desa

Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja




Target



lembaga ekonomi dan




berkompetensi serta






dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan


Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

1 Cakupan Kerjasama Desa

yang menigkatkan Jumlah

Desa Mandiri

58 Desa 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00


Lembaga Adat dan

Pengembangan Kehidupan

Sosial Budaya Masyarakat sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

Jumlah Lembaga Sosial Budaya

adat yang diberdayakan di Desa

tertinggal

0,00 Jumlah Lembaga sosial budaya

adat yang terintegrasi0,00 Jumlah Lembaga Sosial Budaya

Adat yang diberikan pembinaan

1207.120701.00.16.005 Pembinaan dan Penguatan

Kelembagaan TP PKK Provinsi

0,00 Terlaksanannya Lembaga TP

PKK Provinsi yang handal

Jumlah lembaga Pemberdayaan

TP. PKK bidang Pokja I

0,00 Jumlah lembaga Pemberdayaan

TP. PKK bidang Pokja II

0,00 Jumlah lembaga Pemberdayaan

TP. PKK bidang Pokja III

Jumlah Lembaga Pemberdayaan

TP. PKK bidang Pokja IV

0,00 Jumlah Lembaga Pemberdayaan

TP. PKK bidang Sekretariat

0,00

Terlaksananya Lembaga



berlaku

8,00 Jumlah Pembinaan dan

Penguatan Kelembagaan TP

PKK Provinsi

9,00 Jumlah Lembaga

Kemasyarakatan Desa

(Posyandu) yang diberdayakan di

Desa tertinggal.4,00 Jumlah Bulan Bakti Gotong

Royong Masyarakat

0,00 Jumlah Lembaga

Kemasyarakatan Desa (PKK

Desa) yang diberdayakan di Desa

tertinggal.

0,00 Jumlah Lembaga

Kemasyarakatan Desa (LPM)

yang diberdayakan di Desa

tertinggal.

0,00 Jumlah umlah Pembinaan dan

Penguatan Kelembagaan TP

PKK Provinsi

0,00 Jumlah Lembaga

Kemasyarakatan Desa

(Posyandu) yang diberdayakan di

Desa tertinggal.

1207.120701.00.16.003 Pembinaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa

1207.120701.00.16.004 Pemberdayaan Lembaga Adat

dan Pengembangan Kehidupan


0,00

SIMRAL


Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan


Tahun-6

1 Pembinaan kelembagaan

kemasyarakatan dalam

rangka meningkatkan

partisipasi lembaga

masyarakat dalam

penyusunan perencanaan

partisipatif.

8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00

2 Integritas Perencanaan


Desa lembaga terkait

8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00

3 Pengembangan

Partisipatif Penyusunan

Perencanaan

Pembangunan Desa

8 Desa 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00

Hal. 7 / 9



Manajemen Lembaga



0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00


kelompok simpan pinjam

perempuan

0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00


masyarakat Desa melalui

Unit Pengelola Kecamatan

(UPK)

0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

1 Peran serta Masyarakat

dalam Pembangunan

Desa

0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

2 Koordinasi Potensi Desa


Kecamatan

0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

3 Pemberdayaan dan

Pengembangan

Masyarakat Desa Tentang


0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

1 Pengembangan dan

Pemberdayaan

Pengelolaan Bumdes

0 Desa 0,00 7,00 7,00 5,00 5,00

2 Pengembangan Potensi

Ekonomi Desa

0 Desa 0,00 7,00 6,00 5,00 5,00

3 Pengembangan

Pembangunan Kawasan

Pedesaan (PKP)

0 Desa 0,00 6,00 3,00 2,00 2,00

4 Penyusunan Data Bumdes 0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00




Dana Desa

0 Desa 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00


terkait Penetapan

Penggunaan Dana Desa.

0 Desa 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00

3 Evaluasi dan

Pengendalian Penyaluran

dan Penggunaan Dana

Desa

0 Desa 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00

1 Pengembangan Teknologi

Tepat Guna (TTG)

0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

2 Penataan dan

Pemanfaatan hasil


(TTG)

0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

3 Pengelolaan Potensi Desa

melalui TTG

0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

4 Penyusunan Data

Posyantek dan

Posyantekdes

0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00


Posyantek dan Posyantek

Des/Kel

0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

6 Pemberdayaan Desa

Inovasi berbasis IT

0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

Program Bina Pemerintahan

Desa/kelurahan

1 Pendampingan Kapasitas


Desa/Kelurahan yang


berkembang


Pendampingan Tenaga

Profesional Terhadap Penyaluran

dan Penggunaan Dana Desa

sesuai dengan peraturan yang

berlaku

Jumlah Tenaga Pendamping

Profesional yang diberdayakan

0,00 Jumlah Tenaga Pendamping

Profesional yang menyampaikan

penggunaan Dana Desa

0,00 Jumlah Tenaga Pendamping

Profesional yang melaksanakan

evaluasi dan pengendalian

pengunaan Dana Desa

48,00 Jumlah Lembaga Pemerintahan,

Lembaga Masyarakat dan Badan

Kerjasama Desa/Kelurahan yang

diberdayakan

12,00

1207.120701.00.18.005 Pembinaan dan

Pengembangan dalam


Guna

0,00 Terwujudnya Pengembangan dan


Guna sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

Jumlah Lembaga

Posyantek/Posyantekdes yang

diberdayakanJumlah lembaga yang

memanfaatkan hasil Teknologi

Tepat Guna.

0,00 Jumlah lembaga yang mengelola

potensi Desa melalui Teknologi

Tepat Guna.0,00 Jumlah dokumen data

posyantek/posyantekdes

0,00 Jumlah lembaga


diberdayakan.0,00 Jumlah inovasi desa di Desa



Pelaku Ekonomi Desa

0,00 Terlaksanannya Penataan dan


Desa sesuai dengan peraturan

yang berlaku

Jumlah Pelaku Ekonomi pada

Lembaga Ekonomi BUMDES di

Desa tertinggal0,00 Jumlah Potensi Ekonomi di Desa

Tertinggal yang diberdayakan

0,00 Jumlah Lembaga Kerjasama

Desa yang diberdayakan

0,00 Jumlah profil data BUMDES di

Desa tertinggal yang

diberdayakan

Terlaksananya Pengembangan

Pelaku Ekonomi Masyarakat

Desa yang handal

Jumlah lembaga kemasyarakatan

desa yang diberdayakan di Desa

tertinggal

0,00 Jumlah Kelompok Simpan Pinjam


tertinggal0,00 Jumlah Lembaga Masyarakat

Desa yang diberdayakan di Desa

tertinggal




Desa yang terukur

Jumlah lembaga masyarakat


tertinggal0,00 Jumlah potensi yang

dikoordinasikan.

0,00 Jumlah lembaga ekonomi desa

yang diberdayakan didesa

tertinggal

12,00 48,00 Jumlah Lembaga Ekonomi,

Pelaku Ekonomi, Pelaku Usaha,

dan Pendamping Profesional di

desa tertinggal yang

diberdayakan

SIMRAL


Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan


Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja




Target

1207.120701.00.17.003 Pembinaan dan


Pembangunan Desa

Terlaksananya Pembinaan dan


Pembangunan Desa sesuai

dengan target kegiatan

8,00 Jumlah Pembinaan kelembagaan

kemasyarakatan dalam rangka

meningkatkan partisipasi

lembaga masyarakat dalam

penyusunan perencanaan

partisipatif.

8,00 Jumlah Integritas Perencanaan


lembaga terkait

8,00 Jumlah Pengembangan


Perencanaan Pembangunan

Desa



Masyarakat dan Desa

0,00

1207.120701.00.18.004 Pendampingan Tenaga



Dana Desa

0,00

0,00 20,00



lembaga ekonomi dan




berkompetensi serta






dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

1207.19 16,000 Desa 0,00 0,00 20,00

16,00

0,00



lembaga ekonomi dan




berkompetensi serta






dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan



Ekonomi Desa/Kelurahan

1 Lembaga Ekonomi

Masyarakat yang di

berdayakan di 48 desa

Tertinggal

0 Desa 0,00

1207.120701.00.18.001 Pembinaan dan


Desa

0,00

Hal. 8 / 9


1 Pekan Inovasi

Perkembangan

Desa/Kelurahan

0 Desa/Kelurahan 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00

2 Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan

0 Desa/Kelurahan 0,00 248,00 248,00 247,00 247,00

3 Evaluasi Perkembangan

Desa/Kelurahan

0 Desa/Kelurahan 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00


Aparatur Desa dalam

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

0 Desa/Kelurahan 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00


Aparatur Kecamatan

Dalam Pemahaman

Teknis Pemerintahan

Desa

0 Desa/Kelurahan 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

1 Koordinasi Tim

Koordinasi Pembangunan

Kawasan Perdesaan

(TKPKP) Provinsi dan

Kabupaten

0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

2 Pemberdayaan Kerjasama

Antar Desa Melalui

Pengelolaan BUMDES

menuju BUMDESMA

0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

3 Integrasi Program dan

Kegiatan antar BKAD se

Provinsi Banten

0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

1 Pemberdayaan

kelembagaan


rangka meningkatkan

partisipasi lembaga

masyarakat dalam

penyusunan Perencanaan

Pembangunan Desa

0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

2 Integritas Perencanaan


Desa lembaga terkait

0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

3 Pengembangan


Perencanaan

Pembangunan Desa

0 Desa 0,00 20,00 16,00 12,00 12,00

4 Roadshow Bulan Bakti

Gotong Royong

Masyarakat

0 Desa 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00


Program TMMD

0 Desa 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Hal. 9 / 9SIMRAL



Desa dan Badan Kerjasama

Antar Desa sesuai dengan

peraturan yang berlaku

Jumlah Pembangunan Kawasan

Perdesaan yang bersinergi

0,00 Jumlah Kerjasama Antar

BUMDES.

0,00 Jumlah Pemberdayaan lembaga

BKAD di Desa Berkembang

1207.120701.00.19.003 Pembinaan dan


Pembangunan Desa

0,00 Terwujudnya Peran Lembaga





Jumlah Lembaga

Kemasyarakatan Desa yang

diberdayakan.

0,00 Jumlah Lembaga Pemerintahan

Desa dan Lembaga


diberdayakan.0,00 Jumlah Penyusunan

Perencanaan pembangunan

Desa.

Jumlah Bulan Bakti Gotong

Royong Masyarakat di 4 Desa

0,00 Jumlah pelaksanaan TMMD di 3

Desa

Terwujudnya Lembaga


yang handal

Jumlah Inovasi lembaga


yang diberdayakan.0,00 Jumlah Profil Desa.

0,00 Jumlah perkembangan

Desa/Kelurahan yang

diberdayakan.0,00 Jumlah Lembaga Pemerintahan


berkembang

0,00 Jumlah Aparatur Pemerintahan


berkembang

0,00

Sasaran Kinerja

Program / Kegiatan

Sasaran Kinerja




Target

Tahun-6

1207.120701.00.19.001 Penataan, Pembinaan dan



SIMRAL


Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan


1207.120701.00.19.002 Pembinaan dan Penataan


0,00

0,00

Satuan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Tercapainya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Capaian Indeks

Kepuasan Masyarakat

Nilai 2,8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5

SEKRETARIS DAERAH

2 Terwujudnya Kapasitas

Lembaga Kemasyarakatan,

Lembaga Ekonomi dan


Desa/kelurahan yang efektif,


berkompetensi serta

beritegrasi dalam melayani


Sasaran Startegis : Tercapainya

Penyelenggaraan Pemerintahan

yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Strategi RPJMD : Meningkatkan

pelayanan publik yang dilakukan

setiap perangkat daerah yang

melayani langsung kepada

masyarakat

Arah Kebijakan RPJMD :

Melakukan standarisasi bisnis proses

pada setiap perangkat daerah dan

mendetailkannya pada standar

operasional dan prosedur (sop)

pelayanan , serta meminta respon

angket langsung untuk menuju

pelayanan prima

Capian SAKIP

Pemerintah Provinsi

Banten

Nilai CC B BB BB A A A

Capian Indeks Reformasi

Birokrasi

Nilai CC B BB BB A A A

Nilai CC B BB BB A A A KEPALA DPMD

IKM 1 2,5 2,8 3 3,6





% 100 100 100 100

Persentase Sarana Prasarana



administrasi perangkat daerah

% 100 100 100 100


peningkatan kapasitas sumberdaya

Aparatur yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi SKPD

% 100 100 100 100

Persentase terwujudnya penata

usaha keuangan dan pencapaian

kinerja program yang mendukung

yang mendukung kelancaran tugas

dan fungsi SKPD

% 100 100 100 100

Kegiatan : Penyusunan

Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca

Aset

Tersusunnya Laporan

Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset sesuai


ditentukan.

Dokumen 13 13 13 13

Sub Kegiatan :

Penyusunan Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP)

Aparat Pengawas

Instansi Pemerintah

(APIP)

Tersusunnya Dok

Laporan Keuangan




(APIP) Dokumen 2 2 2

Sub Kegiatan :

Penyusunan Dok

Laporan Pajak

Tersusunnya Dok

Laporan Pajak

Jumlah Dokumen Laporan Pajak

Dokumen 3 3 3,00

Sub Kegiatan :

Penyusunan Dokumen

Laporan Keuangan

ersusunnya Dokumen

Laporan Keuangan

sesuai dengan waktu

yang ditentukan

Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan

Dokumen 8 8 8 8

PROVINSI BANTEN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD

PERIODE : 2017-2022

TABEL 6.3

Terwujudnya kelembagaan

pemerintahan daerah yang

berakhlakul karimah dengan

efektif, efisien,transparan,

akuntabel,dan sumber daya

aparatur berintegritas,

berkompetensi serta melayani

masyarkat

1

Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022

Kondisi Kinerja Pada

Akhir


Sasaran Daerah : Meningkatnya



Tercapainya

Penyelenggaraan

Pemerintahan Yang

Akuntabel

Tercapainya

Penyelenggaraan

Pemerintahan Yang

Akuntabel

ASISTEN ADMINISTRASI

UMUM

Sasaran Resntra : Tercapainya



Strategi Renstra : Meningkatkan

Kualitas kelembagaan dan

ketatalaksaan

Arah Kebijakan Renstra :



Kegiatan Tercapainya

Penyelenggaraan

Kinerja DPMD Yang

Terukur



Instansi Pemerintah)

OPD

Program : Program

Tata Kelola

Pemerintahan

Meningkatnya Pelayanan

Perkantoran

SEKRETARIS DPMD

KASUBAG PEP &

KEUANGAN

NO TujuanSasaran Daerah/ Sasaran

Strategis/ Sasaran Renstra

Strategi RPJMD/Strategi

Renstra

Arah Kebijakan

RPJMD/Arahkebijakan RenstraIndikator Sasaran

Indikator Kinerja

Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran

Program / Kegiatan /

Sub Kegatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)/ Sub

Kegiatan (Output F1)

Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan

Penanggungjawab

Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022


Akhir





Renstra

Arah Kebijakan


Indikator Kinerja

Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran


Sub Kegatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/



Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan

Penanggungjawab

Sub Kegiatan :

Penyusunan Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP)

Aparat Pengawas

Instansi Pemerintah

(APIP)

Tersusunnya Tindak



Instansi Pemerintah

(APIP) sesuai dengan

waktu yang telah

ditentukan




(APIP)Dokumen 2 2 2 2

Sub Kegiatan :

Penyusunan Dokumen

Laporan Pajak

Tersusunnya Dokumen

Laporan Pajak sesuai


ditentukan

Jumlah Dokumen Laporan Pajak

Dokumen 3 3 3 3

Kegiatan :

Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan

Tersusunnya Dokumen

Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan sesuai

dengan kaidah

perencanaan dan tepat

waktu

Domunen 13 13 13 13

Sub Kegiatan :

'Penyusunan

Perencanaan Program

dan Kegiatan Tahunan

Tersusunnya Laporan

Evaluasi Program

Kegiatan




dengan RPJMD

Dokumen 3 3,00 3,00

Sub Kegiatan :

Penyusunan Strategi

Daerah Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Tersusunnya Strategi

Daerah Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Jumlah Dokumen Strategi Daerah


Desa yang tepat waktu dan dapat

dipertanggungjawabkan

Dokumen

Sub Kegiatan :

Penyusunan Laporan

Evaluasi dan

Pengendalian

Tersusunnya Laporan

Evaluasi dan

Pengendalian

Jumlah Dokumen Evaluasi Program

Kegiatan yang tepat waktu dan

dapat dipertanggungjawabkanDokumen 5 5 5

Sub Kegiatan :

Monitoring dan Evaluasi

Tersusunnya Laporan


Jumlah Dokumen Monitoring dan

Evaluasi yang tepat waktu Dokumen 5 5 5

Sub Kegiatan :

Pembinaan dan

Pengawasan

Tersusunnya Laporan

Pembinaan dan

Pengawasan

Jumlah dokumen hasil Pembinaan

dan Pengawasan sesuai dengan

target kegiatan

Dokumen 3 3,00 3,00

Sub Kegiatan :

Penyusunan Laporan


Kegiatan

Tersusunya Laporan


Kegiatan

Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi

Program dan Kegiatan yang tepat

waktuDokumen 3 3,00 3,00

Sub Kegiatan : '

Penyusunan Laporan

Evaluasi Program

Kegiatan

Tersusunnya Laporan

Evaluasi Program

Kegiatansesuai dengan

waktu yang telah

ditentukan

Jumlah Dokumen Evaluasi Program

Kegiatan yang tepat waktu dan

dapat dipertanggungjawabkan Dokumen 3,00 3,00 3,00 3

Sub Kegiatan :

Penyusunan

Perencanaan Program


Tersusunnya Dokumen

Perencanaan Program


sesuai dengan waktu

yang telah ditentukan




dengan RPJMDDokumen 9 9 9 9

Sub Kegiatan :

Penyusunan Renstra

SKPD

Tersusunnya Dokumen

Renstra SKPD sesuai


ditentukan

Jumlah Dokumen Renstra yang

sesuai dengan RPJMDDokumen 1

Sub Kegiatan :

Penyusunan Laporan

Evaluasi dan

Pengendalian

Tersusunnya Laporan

Evaluasi dan

Pengendalian sesuai


ditentukan

Jumlah Dokumen Evaluasi dan

Pengendalian yang tepat waktu

Dokumen 12 12 12 12

Sub Kegiatan :


Terlaksanannya


sesuai dengan jadwal


Jumlah Dokumen Monitoring dan

Evaluasi yang tepat waktuDokumen 4 4 4 4

Sub Kegiatan :

Penyediaan Data dan

Informasi

Pembangunan

Tersusunnya Dokumen

Data dan Informasi

Pembangunan sesuai


ditentukan

Jumlah Dokumen Data informasi

pembangunan sektoral

Dokumen 1 1 1 1

Kegiatan : Penyediaan

Data dan Informasi

Pembangunan

Tersedianya Data dan


DPMD Provinsi Banten

yang akurat dan aktual

% 100% 100% 100%

Penyusunan Profil

Kinerja Program

Perangkat Daerah

Tersusunnya Profil

Kinerja Program

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Profil Kinerja

Program Perangkat Daerah Dokumen 2 2 Dok 2 Dok

Pembuatan Visualisasi

Perangkat Daerah

Terlaksanannya

Pembuatan Visualisasi

Perangkat Daerah

Jumlah Pembuatan Visualisasi

Perangkat Daerah Dokumen 3 3 Dok 3 Dok

Pengelolaan Website Terkelolanya

Pengelolaan Website

Jumlah Pengelolaan WebsitePaket 1 1 Paket 1 Paket

Pengelolaan PPID Terkelolanya

Pengelolaan PPID

Jumlah PPID DPMDTahun 1 1 Tahun 1 Tahun






ketatalaksaan





Penyelenggaraan

Kinerja DPMD Yang

Terukur




OPD

KASUBAG PEP &

KEUANGAN

Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022


Akhir





Renstra

Arah Kebijakan


Indikator Kinerja

Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran


Sub Kegatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/



Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan

Penanggungjawab

Penyusunan Laporan

Survey Kepuasaan

Masyarakat

Tersusunnya Laporan

Survey Kepuasaan

Masyarakat

Jumlah Laporan Survey Kepuasaan

Masyarakat DPMD Dokumen 1 3 Dok 3 Dok

Kegiatan : Pengadaan

Sarana Prasarana

Kantor

Tersedianya Sarana



ditentukan.

Persentase 1 1 1

Sub Kegiatan :

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor

Tersedianya Sarana dan

Prasarana Perlengkapan

dan Peralatan Kantor

Jumlah Sarana Prasarana Kantor

Paket 1 1 1

Kegiatan :

Pemeliharaan Sarana


Terpeliharanya Sarana


sesuai dengan waktu


Persentase 1 1 1

Sub Kegiatan :

Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

Operasional

Terpeliharanya

Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan

Dinas OperasionalPaket 1 1 1

Sub Kegiatan :

Pemeliharaan

Inventaris kantor/APK

Terpeliharanya Inventaris

kantor/APK

Jumlah Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor Bulan 12 12 12


Barang dan Jasa

Perkantoran

Tersedianya Barang dan

Jasa Perkantoran sesuai


ditentukan.

Persentase 1 1 1

Sub Kegiatan :

Operasional kantor

Tidak tetap

Tersedianya Operasional

kantor Tidak tetap

Jumlah Operasional kantor Tidak

tetap Bulan 12 12 12

Sub Kegiatan :

Penyediaan Barang

Habis Pakai

Tersedianya Barang

Habis Pakai

JumlahBarang Habis PakaiBulan 12 12 12

Sub Kegiatan :

Operasional Kantor

Tidak Tetap

TersedianyaOperasional

Kantor Tidak Tetap

Jumlah Operasional Kantor Tidak

Tetap Bulan 12 12 12

Sub Kegiatan :

Penyediaan Makan dan

Minum Kantor

Tersedianya Makan dan

Minum Kantor

Jumlah Makan dan Minum KantorBulan 12 12 12

Sub Kegiatan :

Penyediaan Promosi

dan Publikasi

Tersedianya Promosi dan

Publikasi

Jumlah Promosi dan PublikasiBulan 12 12 12

Sub Kegiatan :

Penyediaan

Operasional Jasa

Kantor

Tersedianya Operasional

Jasa Kantor

Jumlah Operasional Jasa Kantor

Bulan 12 12 12

Sub Kegiatan :

Penyediaan BBM

Tersedianya BBM Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM)Bulan 12 12 12

Sub Kegiatan

Pelaksanaan HUT

Banten dan Banten

Expo

Tersedianya Bahan untuk

HUT Banten dan Banten

Expo

Jumlah Pelaksanaan HUT Banten

dan Banten ExpoPaket 1 1 1

Kegiatan : Rapat

Koordinasi Kedalam

dan Keluar Daerah

Terlaksananya

Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah sesuai

jadwal yang ditentukan

Persentase 1 1 1

Sub Kegiatan :

Perjalanan Dinas

Dalam Daerah

Terlaksananya

Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

Jumlah Koordinasi Dalam DaerahBulan 12 12 12

Sub Kegiatan :

Perjalanan Dinas Luar

Daerah

Terlaksananya

Perjalanan Dinas Luar

Daerah

Jumlah Koordinasi Luar DaerahBulan 12 12 12


Barang Jasa,

Pengadaan dan

Pemeliharaan Sarana


Tersediannya Barang

Jasa, Pengadaan dan

Pemeliharaan Sarana


secara berkala

Kegiatan 12 12 12 12

Sub Kegiatan :

Penyediaan Barang

dan Jasa Perkantoran

Tersediannya Barang

dan Jasa Perkantoran

yang sesuai dengan

kebutuhan perkantoran

Jumlah Kegiatan Penyediaan

Barang dan Jasa PerkantoranKegiatan 12 12 12 12

Sub Kegiatan :


Prasarana Kantor

Terlaksanannya



dengan kebutuhan

Jumlah Kegiatan Pengadaan



Sub Kegiatan :

Pemeliharaan Sarana


Terpeliharannya Sarana


sesuai dengan

kebutuhan

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan



Sub Kegiatan :

Koordinasi dan

Konsultasi Kedalam

dan Keluar Daerah

Terlaksannya Koordinasi

dan Konsultasi Kedalam

dan Keluar Daerah

Sesuai dengan jadwal


Jumlah Kegiatan Koordinasi dan

Konsultasi Kedalam dan Keluar

Daerah Kegiatan 12 12 12 12

KASUBAG UMUM &

KEPEGAWAIAN






ketatalaksaan





Penyelenggaraan

Kinerja DPMD Yang

Terukur




OPD

Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022


Akhir





Renstra

Arah Kebijakan


Indikator Kinerja

Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran


Sub Kegatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/



Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan

Penanggungjawab

Kegiatan : Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Terciptanya Kapasitas

Aparatur DPMD Provinsi

Banten yang handalDokumen 18 18 18 18

Sub Kegiatan :

Peningkatan

Kompetensi Aparatur

Meningkatnya

Kompetensi Aparatur

Jumlah Kompetensi Aparatur

Kegiatan 3 3 3

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Administrasi

Kepegawaian

Terfasilitasinya

Administrasi

Kepegawaian

Jumlah Administrasi Kepegawaian

Dokumen 5 5 5

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Administrasi

Kepegawaian

Tersusunnya Administrasi

Kepegawaian sesuai


ditentukan

Jumlah Dokumen Administrasi

KepegawaianDokumen 15 15 15 15

Sub Kegiatan :

Peningkatan

Kompetensi Aparatur

Terlaksanannya kegiatan


Aparatur DPMD Provinsi

Banten yang handal

Jumlah kegiatan Peningkatan

Kompetensi AparaturDokumen 3 3 3 3

Kegiatan : Peningkatan

Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan

Perpustakaan

Terlaksanannya


dan Pelayanan

Perpustakaan sesuai

dengan standart

operasional prosedur

yang berlaku

Bulan 12 12 12 12

Sub Kegiatan :

Peningkatan


dan Pelayanan

Perpustakaan

Terlaksananya

Peningkatan


dan Pelayanan

Perpustakaan

Jumlah Terkelolannya Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

Dokumen 5 5 5

Sub Kegiatan :


Dinamis SKPD

Terlaksanannya


Dinamis SKPD sesuai

dengan SOP

Jumlah pelaksanaan pengeloaan


Perpustakaan OPD Bulan 12 12 12 12

Sasaran Strategis :

Meningkatnya kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan Desa, Lembaga

Ekonomi Desa dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Strategi RPJMD : Meningkatkan

Kapasitas Kelembagaan

Kemasyarakatan, Ekonomi dan


Arah Kebijakan RPJMD : Penataan

serta Pembinaan Kelembagaan dan

kerjasama desa/Kelurahan

Meningkatnya status

desa berkembang

menjadi mandiri

Persentase Desa Mandiri

% 14 16,4 18,8 KEPALA DINAS DPMD

Sasaran Renstra :

Meningkatnya kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan Desa, Lembaga

Ekonomi Desa dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Strategi Renstra : Cakupan jumlah

desa tertinggal dan berkembang yng

diberdayakan


peningkatan jumlah Desa

Berkembang melalui Peningkatan

Sumber Daya Manusia, Mitra

Strategis, Teknologi Tepat Guna


Lembaga


Lembaga Ekonomi

Desa dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Capaian Lembaga



dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan di 48

desa tertinggal dan

berkembang yang

diberdayakan

% 41,67 33,33 25,00 25

Program :

Program Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Lembaga Ekonomi dan

Potensi Ekonomi

Kewirausahaan Desa

Cakupan Desa Tertinggal menjadi

Berkembang (Satuan: Desa)Jumlah 158 desa 2 2

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Cakupan Desa Berkembang

menjadi Mandiri (Satuan: Desa)1022 Desa

Berkembang2 2

Program :

Program Peningkatan

Pemberdayaan

Lembaga Ekonomi

Desa/Kelurahan

Capaian Lembaga

Ekonomi Masyarakat,



Profesional di desa

tertinggal yang

diberdayakan di 48

DesaTertiinggal

Lembaga Ekonomi Masyarakat yang

di berdayakan di 48 desa Tertinggal

Jumlah 48 Desa 20 16 12 12

KEPELA BIDANG

PEMBEERDAYAAN

MASYARAKAT

DESA/KELURAHAN

Kegiatan : Penataan

dan Pengembangan

Pelaku Ekonomi Desa

Terlaksanannya

Penataan dan

Pengembangan Pelaku

Ekonomi Desa sesuai

dengan peraturan yang

berlaku

Desa 48 Desa 20 16 12 12

KEPALA SEKSI

PEMBERDAYAAN

EKONOMI DAN TTG

Sub Kegiatan :

Penyusunan Profil

Bumdes

Tersusunnya

Penyusunan Profil

Bumdes

Jumlah profil data BUMDES di

Desa tertinggal yang

diberdayakan

1 1

KASUBAG UMUM &

KEPEGAWAIAN






ketatalaksaan





Penyelenggaraan

Kinerja DPMD Yang

Terukur




OPD

Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022


Akhir





Renstra

Arah Kebijakan


Indikator Kinerja

Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran


Sub Kegatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/



Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan

Penanggungjawab

Sub Kegiatan :

Pembinaan dan

Pengembangan

Bumdes

Terlaksanannya

Pembinaan dan

Pengembangan

Bumdes


Pengembangan Bumdes 31 32

Sub Kegiatan :

Pengembangan

Potensi Ekonomi

Kreatif Desa

Terlaksanannya

Pengembangan

Potensi Ekonomi

Kreatif Desa

Jumlah Pengembangan Potensi

Ekonomi Kreatif Desa 8 8

Sub Kegiatan :

Penyusunan Data

Bumdes

Tersusunnya Data

Bumdes sesuai dengan

waktu yang telah

ditentukan

Jumlah profil data BUMDES di Desa

tertinggal yang diberdayakanDesa 20 16 12 12

Sub Kegiatan :

Pengembangan dan

Pemberdayaan

Pengelolaan Bumdes

Terlaksannya

Pengembangan dan

Pemberdayaan

Pengelolaan Bumdes

sesuai dengan peraturan

yang berlaku

Jumlah Pelaku Ekonomi pada

Lembaga Ekonomi BUMDES di

Desa tertinggalDesa 7 7 5 5

Sub Kegiatan :

Pengembangan


Terlaksannya


Ekonomi Desa sesuai


berlaku

Jumlah Potensi Ekonomi di Desa


Desa 7 6 5 5

Sub Kegiatan :

Pengembangan

Pembangunan

Kawasan Pedesaan

(PKP)

Terlaksannya

Pengembangan

Pembangunan Kawasan

Pedesaan (PKP)sesuai


berlaku

Jumlah Lembaga Kerjasama Desa

yang diberdayakan

Desa 6 3 2 2

Kegiatan : Pembinaan

dan Pengembangan

dalam Pemanfaatan


Terwujudnya

Pengembangan dan

Pemanfaatan Teknologi

Tepat Guna sesuai

dengan ketentuan yang

berlaku

Desa 48 Desa 20 16 12 12

KEPALA SEKSI

PEMBERDAYAAN

EKONOMI DAN TTG

Sub Kegiatan :

Pengembangan


(TTG)

Terlaksanannya

Pengembangan


(TTG)

Jumlah Pengembangan Teknologi

Tepat Guna (TTG)Desa 8 8

Sub Kegiatan :

Penataan dan

Pemanfaatan hasil


(TTG)

Terlaksanannya

Penataan dan

Pemanfaatan hasil


(TTG)

Jumlah Penataan dan

Pemanfaatan hasil Teknologi Tepat

Guna (TTG)Desa 8 8

Sub Kegiatan :

Pengelolaan Potensi

Desa melalui TTG

Terlaksanannya

Pengelolaan Potensi

Desa melalui TTG

Jumlah Pengelolaan Potensi Desa

melalui TTGDesa 8 8

Sub Kegiatan :

Penyusunan Profil

Posyantek

Tersusunnya Profil

Posyantek

Jumlah Dokumen Profil Posyantek

Dokumen 5 5

Sub Kegiatan :

Pembinaan dan

Pengembangan

Posyantek dan

Posyantek Des/Kel

Terlaksanannya

Pembinaan dan

Pengembangan

Posyantek dan

Posyantek Des/Kel


Pengembangan Posyantek dan

Posyantek Des/KelKecamatan 118 118

Sub Kegiatan :

Pemberdayaan Desa

Inovasi berbasis IT

Terlaksanannya

Pemberdayaan Desa

Inovasi berbasis IT

Jumlah Pemberdayaan Desa

Inovasi berbasis IT Desa 8 8

Sub Kegiatan :

Pengembangan


(TTG)

Terlaksannya

Pengembangan


(TTG) sesuai dengan


Jumlah Lembaga


diberdayakanDesa 20 16 12 12

Sub Kegiatan :

Penataan dan

Pemanfaatan hasil


(TTG)

Terlaksannya Penataan

dan Pemanfaatan hasil


(TTG) sesuai dengan


Jumlah lembaga yang

memanfaatkan hasil Teknologi

Tepat Guna. Desa 20 16 12 12

Sub Kegiatan :

Pengelolaan Potensi

Desa melalui TTG

Terlaksannya

Pengelolaan Potensi

Desa melalui TTG sesuai


Jumlah lembaga yang mengelola

potensi Desa melalui Teknologi

Tepat Guna.Desa 20 16 12 12

Sub Kegiatan :

Penyusunan Data

Posyantek dan

Posyantekdes

Tersusunnya Data

Posyantek dan

Posyantekdes sesuai


ditentukan

Jumlah dokumen data

posyantek/posyantekdesDesa 20 16 12 12

Sub Kegiatan :

Pemberdayaan

Lembaga Posyantek

dan Posyantek Des/Kel

Terlaksanannya


Posyantek dan

Posyantek Des/Kel

sesuai dengan ketentuan

Jumlah lembaga


diberdayakan. Desa 20 16 12 12

Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022


Akhir





Renstra

Arah Kebijakan


Indikator Kinerja

Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran


Sub Kegatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/



Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan

Penanggungjawab

Sub Kegiatan :

Pemberdayaan Desa

Inovasi berbasis IT

Terlaksannya

Pemberdayaan Desa

Inovasi berbasis IT


yang berlaku

Jumlah inovasi desa di Desa


Desa 20 16 12 12

Kegiatan : Penataan

dan Pengembangan


Masyarakat dan Desa

Terlaksanannya

Penataan dan


Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

yang terukur

Desa 48 Desa 20 16 12 12

KEPALA SEKSI

PEMBERDAYAAN

POTENSI EKONOMI

DESA/KELURAHAN

Sub Kegiatan :

Pembinaan dan

Peningkatan Peran

serta Masyarakat dalam

Pembangunan Desa

menuju Desa Mandiri

Terlaksanannya

Pembinaan dan


Masyarakat dalam

Pembangunan Desa

menuju Desa Mandiri

Jumalah Pembinaan dan


Masyarakat dalam Pembangunan

Desa menuju Desa Mandiri Desa 158 158

Sub Kegiatan : Rapat

Koordinasi

Perkembangan Desa


Kecamatan Terkait 5

Dimensi IPD

Terlaksanannya Rapat

Koordinasi

Perkembangan Desa


Kecamatan Terkait 5

Dimensi IPD

Jumlahg Rapat Koordinasi

Perkembangan Desa dengan

Kabupaten dan Kecamatan Terkait

5 Dimensi IPD Kecamatan 118 118

Sub Kegiatan :

Pemberdayaan dan

Pengembangan

Masyarakat Desa

Tentang Potensi

Ekonomi Desa

Terlaksanannya

Pemberdayaan dan

Pengembangan

Masyarakat Desa

Tentang Potensi

Ekonomi Desa

Jumlah Pemberdayaan dan

Pengembangan Masyarakat Desa

Tentang Potensi Ekonomi Desa

Kecamatan 118 118

Sub Kegiatan : Peran

serta Masyarakat dalam

Pembangunan Desa

Terlaksannya Peran serta

Masyarakat dalam

Pembangunan Desa

yang memadai

Jumlah lembaga masyarakat Desa


tertinggal Desa 20 16 12 12

Sub Kegiatan : Rapat

Koordinasi Potensi

Desa dengan

Kabupaten dan

Kecamatan


Potensi Desa dengan

Kabupaten dan

Kecamatan sesuai

dengan jadwal yang telah

ditentukan

Jumlah potensi yang

dikoordinasikan.

Desa 20 16 12 12

Sub Kegiatan :

Pemberdayaan dan

Pengembangan

Masyarakat Desa

Tentang Potensi

Ekonomi Desa

Terlaksannya

Pemberdayaan dan

Pengembangan

Masyarakat Desa

Tentang Potensi

Ekonomi Desa sesuai


Jumlah lembaga ekonomi desa

yang diberdayakan didesa tertinggal

Desa 20 16 12 12

Kegiatan :

Pendampingan Tenaga


Penyaluran dan

Penggunaan Dana

Desa


Pendampingan Tenaga


Penyaluran dan



yang berlaku

Desa 70 70 70 70 70 69 69

KEPALA SEKSI

PEMBERDAYAAN

POTENSI EKONOMI

DESA/KELURAHAN

Sub Kegiatan :

Bimbingan Teknis bagi

Tenaga Profesional

terkait Penetapan

Penggunaan Dana

Desa

Terlaksannya


Tenaga Profesional

terkait Penetapan



yang berlaku


Profesional yang diberdayakan

Desa 70 70 70 70 70 70

Sub Kegiatan :

Koordinasi Lintas

Sektor terkait

Penetapan

Penggunaan Dana

Desa.


Lintas Sektor terkait


Dana Desa sesuai

jawdwal yang telah

ditentukan


Profesional yang menyampaikan

penggunaan Dana DesaDesa 70 70 70 70 70 70

Sub Kegiatan :

Evaluasi dan

Pengendalian

Penyaluran dan

Penggunaan Dana

Desa

Terlaksannya Evaluasi

dan Pengendalian

Penyaluran dan



yang berlaku


Profesional yang melaksanakan

evaluasi dan pengendalian

pengunaan Dana DesaDesa 70 70 70 70 70 70


dan Pengembangan

Masyarakat Desa

Terlaksanannya

Pengembangan Pelaku

Ekonomi Masyarakat

Desa yang handal

Desa 48 desa 20 16 12 12

KEPALA SEKSI

PENGEMBANGAN

KAPASITAS

MASYARAKAT

DESA/KELURAHAN

Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022


Akhir





Renstra

Arah Kebijakan


Indikator Kinerja

Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran


Sub Kegatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/



Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan

Penanggungjawab

Sub Kegiatan :


Manajemen Lembaga

Kemasyarakatan

melalui Pelaku Usaha

Perdesaan

Terlaksanannya


Manajemen Lembaga



Jumlah Peningkatan Kapasitas

Manajemen Lembaga

Kemasyarakatan melalui Pelaku

Usaha PerdesaanDesa 8 8

Sub Kegiatan :


dan Pembinaan para

Kepala Dusun pada

Desa Tertinggal

Terlaksanannya


dan Pembinaan para

Kepala Dusun pada Desa

Tertinggal

Jumlah Peningkatan Kapasitas dan

Pembinaan para Kepala Dusun

pada Desa Tertinggal Desa 158 158

Sub Kegiatan :

Pemberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan Desa


Terlaksanannya


Kemasyarakatan Desa


Jumlah Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa melalui

Karang TarunaDesa 158 158

Sub Kegiatan :


Manajemen Lembaga

Kemasyarakatan

melalui Pelaku Usaha

Perdesaan

Terlaksannya


Manajemen Lembaga




yang berlaku

Jumlah lembaga kemasyarakatan

desa yang diberdayakan di Desa

tertinggal

Desa 20 16 12 12

Sub Kegiatan :


kelompok simpan

pinjam perempuan

Terlakasanya


kelompok simpan pinjam

perempuan sesuai


ditentukan

Jumlah Kelompok Simpan Pinjam


tertinggal

Desa 20 16 12 12

Sub Kegiatan :

Pemberdayaan

Lembaga masyarakat

Desa melalui Unit

Pengelola Kecamatan

(UPK)

Terlaksanya


masyarakat Desa melalui

Unit Pengelola

Kecamatan (UPK) sesuai


ditentukan

Jumlah Lembaga Masyarakat Desa


tertinggal

Desa 20 16 12 12

Program Peningkatan

Pemberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Cakupan Lembaga Kemasyarakatan

Desa dalam Kategori Baik (Satuan:

Jumlah)Jumlah 158 Desa Tertinggal 41 41

KABID PEMBERDAYAAN

LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

Program :

Program Peningkatan

Pemberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Capaian Lembaga

Kemasyarakatan desa

yang diberdayakan di 48

DesaTertiinggal

Lembaga Kemasyarakatan desa

yang diberdayakan di 48 Desa

tertinggal Lembaga 48 Lembaga 20 16 12 12

KABID PEMBERDAYAAN

LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

Kegiatan : Pembinaan,

Fasilitasi dan Advokasi

Lembaga Ketahanan

Masyarakat

Desa/Kelurahan

Terlaksanannya

Pembinaan, Fasilitasi dan

Advokasi Lembaga

Ketahanan Masyarakat

Desa/Kelurahan

Lembaga 32 Lembaga 32 32Kepala Seksi Ketahanan

Masyarakat


Lembaga

Kemasyarakatan Desa


Kemasyarakatan Desa


peraturan yang berlakuLembaga 48 Lembaga 20 16 12 12

KEPALA SEKSI

KETAHANAN

MASYARAKAT

Sub Kegiatan :

Koordinasi Lintas

Sektor dalam

Pembangunan Desa

(TMMD, BBGRM, TP

PKK)

Terlaksanannya

Koordinasi Lintas Sektor

dalam Pembangunan

Desa (TMMD, BBGRM,

TP PKK)

Jumlah Koordinasi Lintas Sektor

dalam Pembangunan Desa (TMMD,

BBGRM, TP PKK)Lembaga 8 9

Sub Kegiatan :

Pembinaan Lembaga

Masyarakat Desa

(Karang Taruna)

Terlaksannnya

Pembinaan Lembaga

Masyarakat Desa

(Karang Taruna)

Jumlah Pembinaan Lembaga

Masyarakat Desa (Karang Taruna)Lembaga 8 9

Sub Kegiatan :

Pembinaan dan

Penguatan

Kelembagaan TP PKK

Provinsi

Terlaksannya Pembinaan

dan Penguatan

Kelembagaan TP PKK

Provinsi

Jumlah Pembinaan dan Penguatan


Lembaga 8 8

Sub Kegiatan :

Pembinaan dan

Penguatan

Kelembagaan

Posyandu

Terlaksannya Pembinaan

dan Penguatan

Kelembagaan Posyandu

Jumlah Pembinaan dan Penguatan


Lembaga 8 9

Sub Kegiatan :

Roadshow Bulan Bakti

Gotong Royong

Masyarakat

Terlaksannya Roadshow

Bulan Bakti Gotong

Royong Masyarakat

Jumlah Roadshow Bulan Bakti

Gotong Royong MasyarakatLembaga 4 4

Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022


Akhir





Renstra

Arah Kebijakan


Indikator Kinerja

Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran


Sub Kegatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/



Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan

Penanggungjawab

Sub Kegiatan :

Koordinasi Lintas

Sektor dalam

Pembangunan Desa (

LPM, RT, RW,

Posyandu dan Karang

Taruna)


Lintas Sektor dalam

Pembangunan Desa (TP

PKK, LPM, RT, RW,

Posyandu dan Karang

Taruna)sesuai dengan

ketentuan peraturan

yang berlaku

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan

Desa (PKK Desa) yang

diberdayakan di Desa tertinggal.

Lembaga 20 16 12 12

Sub Kegiatan :

Pemberdayaan

Lembaga Masyarakat

Desa (Lembaga

Pemberdayaan

masyarakat (LPM)

Terlaksannya


Masyarakat Desa

(Lembaga

Pemberdayaan

masyarakat (LPM) sesuai

dengan ketentuan



Desa (LPM) yang diberdayakan di

Desa tertinggal.

Lembaga 20 16 12 12

Sub Kegiatan :

Penguatan

Kelembagaan

Posyandu

Terlaksanya Penguatan





Desa (Posyandu) yang

diberdayakan di Desa tertinggal.Lembaga 20 16 12 12

Kegiatan : Penataan

dan Pembinaan

Lembaga Adat Menuju

Desa Adat

Terlaksanannya

Penataan dan

Pembinaan Lembaga

Adat Menuju Desa Adat

Lembaga 41 Lembaga 41 41

Kepala Seksi Penataan

dan Pembinaan Desa Adat

Kegiatan :

Pemberdayaan

Lembaga Adat dan

Pengembangan

Kehidupan Sosial

Budaya Masyarakat

Terlaksananya


Adat dan Pengembangan

Kehidupan Sosial

Budaya Masyarakat


yang berlaku

Lembaga 48 Lembaga 20 16 12 12

KEPALA SEKSI

PENATAAN DAN

PEMBINAAN SOSIAL

BUDAYA ADAT

Sub Kegiatan :

Penyusunan Profil

Lembaga Adat

Tersusunnya

Penyusunan Profil

Lembaga Adat

Jumlah Dokumen Profil Lembaga

Adat Dokumen 1 1

Sub Kegiatan :

Koordinasi dalam

rangka Pembinaan

Lembaga Adat

Terlaksananya

Koordinasi dalam rangka

Pembinaan Lembaga

Adat

Jumlah Koordinasi dalam rangka

Pembinaan Lembaga AdatLembaga 20 20

Sub Kegiatan :

Pembinaan Lembaga

Adat

Terlaksanannya

Pembinaan Lembaga

Adat

Jumlah Pembinaan Lembaga Adat

Lembaga 20 20

Sub Kegiatan :

Pengembangan Sosial

Budaya Daerah

Berbasis Kearifan Lokal

Terlaksannya

Pengembangan Sosial

Budaya Daerah Berbasis

Kearifan Lokal sesuai


berlaku


adat yang diberdayakan di Desa

tertinggalLembaga 20 16 12 12

Sub Kegiatan :

Koordinasi Lembaga

Sosial Budaya Adat


Lembaga Sosial Budaya

Adat sesuai dengan

jadwal yang ditentukan

Jumlah Lembaga sosial budaya

adat yang terintegrasi

Lembaga 20 16 12 12

Sub Kegiatan :

Penguatan Kapasitas

Lembaga Sosial

Budaya Adat

Terlaksannya Penguatan

Kapasitas Lembaga

Sosial Budaya Adat


yang berlaku


Adat yang diberikan pembinaan

Lembaga 20 16 12 12


dan Pemberdayaan

Lembaga Masyarakat

dan Hukum Adat

Terlaksanannya


Masyarakat dan Hukum

Adat yang tepat sasaran Lembaga 48 Lembaga desa 20 16 12 12

KEPALA SEKSI

PEMBERDAYAAN

LEMBAGA MASYARAKAT

HUKUM ADAT

Sub Kegiatan :

Pemberdayaan

Masyarakat Hukum

Adat

Terlaksanannya

Pemberdayaan


Jumlah Pemberdayaan Masyarakat

Hukum AdatLembaga 8 9

Sub Kegiatan :

Penataan

Kelembagaan Hukum

Adat

Terlaksanannya

Penataan Kelembagaan

Hukum Adat

Jumlah Penataan Kelembagaan

Hukum Adat Jumlah Jumlah Desa 8 9

Sub Kegiatan :

Musyawarah kumpul

Tokoh Sinergitas

Hukum Adat dalam

Masyarakat

Terlaksanannya

Musyawarah kumpul



Jumlah Musyawarah kumpul Tokoh

Sinergitas Hukum Adat dalam

Masyarakat Lembaga 8 9

Sub Kegiatan :

Pemberdayaan

Masyarakat Hukum

Adat

Terlaksanannya

Pemberdayaan



yang berlaku

Jumlah Lembaga Masyarakat

Hukum Adat yang diberdayakanLembaga 20 16 12 12

Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022


Akhir





Renstra

Arah Kebijakan


Indikator Kinerja

Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran


Sub Kegatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/



Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan

Penanggungjawab

Sub Kegiatan :

Penataan

Kelembagaan Hukum

Adat

Tersusunnya dokumen

Penataan Kelembagaan

Hukum Adat sesuai


ditentukan

Jumlah Penataan Kelembagaan

Hukum AdatLembaga 20 16 12 12

Sub Kegiatan :

Musyawarah kumpul

Tokoh Sinergitas

Hukum Adat dalam

Masyarakat

Terlaksananya

Musyawarah kumpul





Jumlah lembaga masyarakat hukum

adat bersinergi.

Lembaga 20 16 12 12


dan Penguatan

Kelembagaan TP PKK

Provinsi

Terlaksanannya

Lembaga TP PKK

Provinsi yang handalLembaga 48 Lembaga Desa 20 16 12 12

Sub Kegiatan :

Peningkatan Tugas dan

Fungsi Pokja I

Terlaksannya


Fungsi Pokja I sesuai


ditentukan

Jumlah lembaga Pemberdayaan TP.

PKK bidang Pokja ILembaga 20 16 12 12

Sub Kegiatan :


Fungsi Pokja II

Terlaksannya


Fungsi Pokja II sesuai


ditentukan


PKK bidang Pokja IILembaga 20 16 12 12

Sub Kegiatan :


Fungsi Pokja III

Terlaksannya


Fungsi Pokja III sesuai


ditentukan


PKK bidang Pokja IIILembaga 20 16 12 12

Sub Kegiatan :


Fungsi Pokja IV

Terlaksannya


Fungsi Pokja IV sesuai


ditentukan


PKK bidang Pokja IVLembaga 20 16 12 12

Sub Kegiatan :

Sekretariat TP PKK

Terlaksannya


Fungsi Sekretariat TP

PKK Provinsi sesuai


ditentukan

Jumlah Lembaga Pemberdayaan

TP. PKK bidang Sekretariat

Lembaga 20 16 12 12

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun

Desa



(Satuan: Jumlah)Jumlah 58 Desa Mandiri 2 2

KABID PENATAAN DAN

KERJASAMA DESA

Program Bina

Pemerintahan

Desa/kelurahan

Pendampingan Kapasitas Aparatur



berkembang

Desa 48 Desa 20 16 12 12KABID PENATAAN DAN

KERJASAMA DESA


dan Pengembangan

Partisipatif

Pembangunan Desa

Terwujudnya Peran

Lembaga Masyarakat

Desa dalam


Pembangunan Desa

yang sesuai dengan


Desa 48 Desa 20 16 12 12

KEPALA SEKSI

PERENCANAAN

PARTISIPATIF

Sub Kegiatan :

Pembinaan

kelembagaan


rangka meningkatkan

partisipasi lembaga

masyarakat dalam

penyusunan

perencanaan

partisipatif.

Terlaksanannya

Pembinaan kelembagaan


rangka meningkatkan

partisipasi lembaga

masyarakat dalam

penyusunan

perencanaan partisipatif.

Jumlah Pembinaan kelembagaan

kemasyarakatan dalam rangka

meningkatkan partisipasi lembaga

masyarakat dalam penyusunan

perencanaan partisipatif.Desa 8 8

Sub Kegiatan :

Integritas Perencanaan

Partisipatif

Pembangunan Desa

lembaga terkait

Terlaksanannya


Partisipatif

Pembangunan Desa

lembaga terkait

Jumalh Integritas Perencanaan


lembaga terkaitDesa 8 8

Sub Kegiatan :

Pengembangan


Perencanaan

Pembangunan Desa

Terlaksananya

Pengembangan


Perencanaan

Pembangunan Desa

Jumlah Pengembangan Partisipatif

Penyusunan Perencanaan

Pembangunan DesaDesa 8 8

Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022


Akhir





Renstra

Arah Kebijakan


Indikator Kinerja

Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran


Sub Kegatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/



Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan

Penanggungjawab

Sub Kegiatan :

Pemberdayaan

kelembagaan


rangka meningkatkan

partisipasi lembaga

masyarakat dalam

penyusunan

Perencanaan

Pembangunan Desa

Terlaksannya

Pemberdayaan

kelembagaan


rangka meningkatkan

partisipasi lembaga

masyarakat dalam

penyusunan

Perencanaan

Pembangunan Desa


yang berlaku


Desa yang diberdayakan.

Desa 20 16 12 12

Sub Kegiatan :


Partisipatif

Pembangunan Desa

lembaga terkait

Terlaksannya Integritas


Pembangunan Desa

lembaga terkait sesuai


berlaku

Jumlah Lembaga Pemerintahan

Desa dan Lembaga


diberdayakan.Desa 20 16 12 12

Sub Kegiatan :

Pengembangan


Perencanaan

Pembangunan Desa

Terlaksannya

Pengembangan


Perencanaan

Pembangunan Desa


yang berlaku

Jumlah Penyusunan Perencanaan

pembangunan Desa.

Desa 20 16 12 12

Sub Kegiatan :


Gotong Royong

Masyarakat

Terlaksannya Roadshow

Bulan Bakti Gotong

Royong Masyarakat



Jumlah Bulan Bakti Gotong Royong

Masyarakat di 4 Desa

Desa 4 4 4 4

Sub Kegiatan :


Gotong Royong

Masyarakat

terlaksannya Koordinasi

Lintas Sektor Program

TMMD sesuai jadwal


Jumlah pelaksanaan TMMD di 3

DesaDesa 3 3 3 3

Kegiatan : Penataan,

Pembinaan dan

Pengembangan

Lembaga

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Terwujudnya Lembaga

Pemerintahan

Desa/Kelurahan yang

handal Desa/Kelurahan 48 Desa/Kelurahan 20 16 12 12

KEPALA SEKSI

PEMBINAAN

KELEMBAGAN DESA

Sub Kegiatan : Pekan

Inovasi Perkembangan

Desa

Terlaksananya Pekan


Desa

Jumlah Pekan Inovasi

Perkembangan Desa Desa 8 8

Sub Kegiatan :

Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan

Tersusunnya Profil

Desa/Kelurahan

Jumlah Dokumen Profil

Desa/Kelurahan Dokumen 247 248

Sub Kegiatan : Evaluasi

Perkembangan

Desa/Kelurahan

Terlaksananya Evaluasi

Perkembangan

Desa/Kelurahan

Jumlah Evaluasi Perkembangan

Desa/KelurahanDesa 8 8

Sub Kegiatan :

Pelatihan Kapasitas

Aparatur Desa dalam

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

Terlaksananya Pelatihan

Kapasitas Aparatur Desa

dalam Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

Jumlah Pelatihan Kapasitas

Aparatur Desa dalam


Pemerintahan Desa Desa 204 205

Sub Kegiatan : Pekan


Desa/Kelurahan

Terlaksanannya Pekan


Desa/Kelurahan sesuai

jadwal yang telah

ditentukan

Jumlah Inovasi lembaga


diberdayakan.Desa/Kelurahan 8 8 8 8

Sub Kegiatan :

Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan

Tersusunnya Profil


waktu yang telah

ditentukan

Jumlah Profil Desa.

Desa/Kelurahan 248 248 247 247

Satuan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Lokasi Ket. 2018 2019 2020 2021 2022


Akhir





Renstra

Arah Kebijakan


Indikator Kinerja

Sasaran

Program / Kegiatan

/ Sub Kegiatan

Indikator Sasaran


Sub Kegatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/



Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan

Penanggungjawab

Sub Kegiatan : Evaluasi

Perkembangan

Desa/Kelurahan

Terlaksananya Evaluasi

Perkembangan


dengan aketentuan yang

berlaku

Jumlah perkembangan

Desa/Kelurahan yang diberdayakan.Desa/Kelurahan 8 8 8 8

Sub Kegiatan :

Pelatihan Kapasitas

Aparatur Desa dalam

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

Terlaksannya Pelatihan

Kapasitas Aparatur Desa

dalam Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pemerintahan Desa


yang berlaku

Jumlah Lembaga Pemerintahan


berkembang


Sub Kegiatan :

Pelatihan Kapasitas

Aparatur Kecamatan

Dalam Pemahaman

Teknis Pemerintahan

Desa

Terlaksannya Pelatihan

Kapasitas Aparatur

Kecamatan Dalam

Pemahaman Teknis

Pemerintahan Desa

sesuai jadwal yang telah

ditentukan

Jumlah Aparatur Pemerintahan


berkembang



dan Penataan Badan

Kerjasama Desa

Terlaksananya Penataan

dan Pemberdayaan


dan Badan Kerjasama

Antar Desa sesuai


berlaku

Desa 48 Desa 20 16 12 12SEKSI PEMBINAAN

KERJASAMA DESA

Sub Kegiatan :

Revitalisasi Badan


(BKAD)

Terlaksananya

Revitalisasi Badan


(BKAD)

Jumlah Revitalisasi Badan

Kerjasama Antar Desa (BKAD)

Desa 8 8

Sub Kegiatan :

Penyusunan Profil

BKAD

Tersusunya Profil BKAD Jumlah Dokumen Profil BKAD

Dokumen 2 2

Sub Kegiatan :

Integrasi BKAD dari

daerah kabupaten yang

berbeda di Provinsi

Banten untuk

mendukung 5 Dimensi

IPD

Terlaksananya Integrasi

BKAD dari daerah

kabupaten yang berbeda

di Provinsi Banten untuk

mendukung 5 Dimensi

IPD

Jumlah Integrasi BKAD dari daerah

kabupaten yang berbeda di Provinsi

Banten untuk mendukung 5 Dimensi

IPDDesa 8 8

Sub Kegiatan :

Koordinasi Tim

Koordinasi

Pembangunan

Kawasan Perdesaan

(TKPKP) Provinsi dan

Kabupaten

Terlaksanannya

Koordinasi Tim

Koordinasi

Pembangunan Kawasan

Perdesaan (TKPKP)

Provinsi dan Kabu sesuai

dengan jadwal yang

ditentukan

Jumlah Pembangunan Kawasan

Perdesaan yang bersinergi

Desa 4 4 4 4

Sub Kegiatan :

Pemberdayaan


Melalui Pengelolaan

BUMDES menuju

BUMDESMA

Terlaksanannya

Pemberdayaan


Melalui Pengelolaan

BUMDES menuju

BUMDESMA sesuai


berlaku

Jumlah Kerjasama Antar BUMDES.

Desa 20 16 12 12

Sub Kegiatan :

Integrasi Program dan

Kegiatan antar BKAD

se Provinsi Banten

Terlaksannya Integrasi


antar BKAD se Provinsi

Banten sesuai jadwal


Jumlah Pemberdayaan lembaga

BKAD di Desa Berkembang

Desa 20 16 12 12

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 7 8 9

1 DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

Pemberdayaan

Masyarakat

Tercapainya Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Akuntabel,

Efektif, dan efisien


Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah) OPD

70 75 80 85 85 Untuk mendorong Perangkat

Daerah secara konsisten

meningkatkan implementasi

SAKIP-nya dan mewujudkan

capaian kinerja (hasil)

instansinya sesuai yang

diamanahkan dalam RPJMD

Kepala Dinas

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Indeks Kepuasan Masyarakat 2,8 3 0 0 0 Untuk memudahkan

interpretasi terhadap

penilaian IKM yaitu antara 25

- 100 maka hasil penilaian

tersebut diatas dikonversikan

dengan nilai dasar 25

Sekertaris Dinas





0 0 100 100 100 Untuk memastikan

kesesuaian dokumen

perencanaan evaluasi dan


Persentase Sarana Prasarana



administrasi perangkat daerah

0 0 100 100 100 untuk mengukur dukungan

sarana dan prasarana kantor

yang mendukung kelancaran

organisasi



sumberdaya Aparatur yang

mendukung kelancaran tugas

dan fungsi SKPD

0 0 100 100 100 Untuk mengukur


apartur organisasi


akuntabilitas penata usaha

keuangan yang mendukung

yang mendukung kelancaran


0 0 100 100 100 Untuk mendukung

akuntabilitas penatausahaan

dan pertanggung jawaban

keuangan orgnanisasi




dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Persentase Desa Mandiri (%) 16,4 18,8 0 0 0 Kepala Dinas

6

Indikator Kinerja Sasaran IKU (esselon II)

Indikator Kinerja Program (esselon III)

Indikator Kinerja Sasaran IKU (esselon II)

TABEL LAMPIRAN

MATRIKS DEFINISI OPERASIONAL (DO) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI BANTEN

NO OPD URUSANSASARAN/PROGRAM/KEGIAT

AN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(ESELON II), OUTCOME

TARGET CAPAIANDEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN PENANGGUNG JAWAB

Σ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛, 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛

Σ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛

Σ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑟𝑝𝑟𝑎𝑠

Σ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑟𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑑 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑟𝑘𝑏𝑚𝑑𝑥 100

Σ 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡, 𝑘𝑢𝑟𝑠𝑢𝑠, 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ

Σ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛𝑥 100

Σ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛, 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛

Σ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛𝑥 100

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 7 8 96


AN




Capaian Lembaga Kemasyarakatan

Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan

Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48

desa tertinggal dan berkembang yang

diberdayakan (%)

0 0 41,7 33,3 25 Capaian Lembaga


Lembaga

EkonomiDesadanPemerintah

anDesa/Kelurahan di 96

DesaTertiinggaldanBerkemba

ng yang diberdayakan

(satuanpersen)

Kepala Dinas

Program Peningkatan


Ekonomi Desa/Kelurahan

Lembaga Ekonomi Masyarakat yang di


0 0 20 16 12 Jumlah Lembaga Ekonomi,



Profesional di desa tertinggal

yang diberdayakan

Kepala Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Kegiatan : Penataan dan


Desa

Terlaksananya Pengawasan,

Pemeriksaanan dan Penilaian

Kesehatan Koperasi untuk pencapaian

koperasi aktif (satuan : Kegiatan)

0 0 20 16 12 Untuk pencapaian Indikator

Kegiatan Meliputi: Jumlah pelaku

Ekonomi pada lembaga Ekonomi

BUMDES

Kepala Seksi

Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat

Desa

Kegiatan : Pembinaan dan

Pengembangan dalam Pemanfaatan




sesuai dengan ketentuan yang berlaku


Jumlah Lembaga yang

memanfaatkan teknologi

tepat Guna TTG di Desa


Kepala Seksi

Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat

Desa

Kegiatan : Penataan dan


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

yang terukur


Kegiatan Meliputi : - Jumlah

Potensi Ekonomi Desa yang

diberdayakan di Desa

Tertinggal

Kepala Seksi

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Kegiatan : Pendampingan

Tenaga Profesional Terhadap


Dana Desa








Tenaga Pendamping

profisional yang

diberdayakan

Kepala Seksi

Pemberdayaan

Masyarakat Desa



Desa


Pelaku Ekonomi Masyarakat

Desa yang handal



Pelaku Usaha Ekonomi Desa

yang diberdayakan di desa

tertinggal

Kepala Seksi

Pengembangan

Kapasitas Masyarakat

Program Peningkatan


Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan desa

yang diberdayakan di 48 Desa

tertinggal

0 0 20 16 12 Jumah Lembaga

Kemasyarakatan desa,

Lembaga Hukum Adat, dan

Lembaga adat dan sosial

budaya adat yang

diberdayakan

Kepala Bidang

Pemberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan



∑ Lembaga yang memanfaatkan teknologi tepat Guna TTG di Desa Tertinggal yang diberdayakan

∑ Potensi Ekonomi Desa yang diberdayakan di Desa

∑ Tenaga Pendamping profisional yang diberdayakan

∑ Pelaku Usaha Ekonomi Desa yang diberdayakan di desa

Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan di desa tertinggal yang diberdayakan∑

Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di desa ∑

Pelaku Ekonomi di desa Tertinggal yang diberdayakan∑

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 7 8 96


AN






Desa



dengan ketentuan peraturan

yang berlaku




diberdayakan di Desa

Tertinggal

Kepala Seksi Ketahanan

Masyarakat


Pemberdayaan Lembaga Masyarakat

dan Hukum Adat


Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat

yang tepat sasaran



Lembaga MAsyarakat Hukum

Adat yang diberdayakan

Kepala Seksi

Pemberdayaan

Lembaga Masy. &

Hukum Adat

Kegiatan : Pembinaan dan Penguatan


Terlaksanannya Lembaga TP PKK

Provinsi yang handal0 0 20 16 12 Untuk pencapaian Indikator


lembaga TP PKK yang

diberdayakan di 8

Kabupaten/Kota

Kepala Seksi Ketahanan

Masyarakat

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga

Adat dan Pengembangan Kehidupan




Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

sesuai dengan ketentuan yang berlaku


Kegiatan Meliputi : -


Adat dan Pengembangan


Masyarakat

Kepala Seksi Penataan

dan Pembinaan Desa

Adat

Program Bina Pemerintahan

Desa/kelurahan

Pendampingan Kapasitas


Desa/Kelurahan yang


berkembang

0 0 20 16 12 Jumlah Lembaga

Pemerintahan, Lembaga

Masyarakat dan Badan

Kerjasama Desa/Kelurahan

yang diberdayakan.

Kepala Bidang Penataan dan

Kerjasama Desa



Pembangunan Desa




Pembangunan Desa yang

sesuai dengan peraturan yang

berlaku



Lembaga Masyarakat Desa

yang diberdayakan dalam

perencanaan partisipatif

Kepala Seksi

Perencanaan Partisipasi

∑ Kemasyarakatan Desa yang diberdayakan di Desa Tertinggal

∑ Lembaga Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan

∑ Lembaga TP PKK yang diberdayakan di 8 Kabupaten/Kota

∑ Lembaga adat dan sosial budaya adat yang diberdayakan

∑ Bina Pemerintahan Desa/kelurahan

Lembaga Masyarakat Desa yang diberdayakan dalam ∑

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 7 8 96


AN




Kegiatan : Penataan,

Pembinaan dan



Terwujudnya Lembaga


yang handal




Desa/Kelurahan yang

diberdayakan.

Kepala Seksi Pembinaan

Kelembagaan Desa


Penataan Badan Kerjasama

Desa


Pemberdayaan Badan

Kerjasama Desa dan Badan

Kerjasama Antar Desa sesuai




Badan Kerjasama Desa yang

diberdayakan di desa

berkembang

Kepala Seksi Pembinaan

Kerjasama Desa

Keterangan Pengisian Kolom :

1. Diisi Nomor urut dinas

2. Diisi Nama OPD

3. Diisi Urusan OPD sesuai UU 23

4. Diisi Sasaran Strategis OPD dan Program OPD

5. Diisi indikator sasaran strategis dan program OPD

6. Diisi target indikator sasaran dan program OPD

7. Diisi keterangan definisi operasional yang isinya menjabarkan secara narasi keterangan maksud dari indikator

8. Diisi Rumus Perhitungan untuk mendapatkan nilai target capaian indikator sasaran dan program

9. Diisi penanggung jawab indikator+A22

∑ Badan Kerjasama Desa yang diberdayakan di desa

∑ Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan yang diberdayakan.

Documents

KATA PENGANTAR - Banten...KATA PENGANTAR Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat ... Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ... Rencana