PENYUSUNAN RENCANA KINERJA (RENJA · Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengacu kepada Rencana

PENYUSUNANRENCANA KINERJA (RENJA)

SEKRETARIAT DAERAH ACEHTAHUN 2019

PEMERINTAH ACEH

BIRO ORGANISASI SETDA ACEH TAHUN 2019


Rencana Kerja (Renja ) Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2019 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat

dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas menyusun

Rencana Kinerja (Renja) Biro Organisasi Setda Aceh Tahun 2019.

Penyusunan Renja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh

dimaksudkan untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengacu

kepada Rencana Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022 dan Recana

Strategi Biro Organsiasi Setda Aceh Tahun 2017-2022.

Demikian penyusunan Rencana Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Aceh

tahun 2019, kami berharap dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan tugas-

tugas pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan.

Banda Aceh, Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Drs. DERMAWAN, MM PEMBINA UTAMA

NIP. 1959012 198303 1 005

Rencana Kerja (Renja ) Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2019

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................................................... i DAFTAR ISI ........................................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum .............................................................................................. 2 1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................................... 3 1.4 Sistematika Penulisan..................................... .................................................. 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH ACEH TAHUN 2017 ................................................................................ 5 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun

2017 dan Capaian Renstra Setda Aceh ................................................... 5 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Setda Aceh ...................................................... 26 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda

Aceh ......................................................................................................................... 28 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA......................... 35 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..................... 35

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH ACEH ........................... 36 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................................. 36 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Setda Aceh ...................................................... 45 3.3 Program dan Kegiatan ...................................................................................... 46

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH ACEH .................................................................................................................................. 54

BAB V PENUTUP ........................................................................................................................ 55

PEMERINTAH ACEH

BAB I

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

pembangungan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum di bidang perencanaan

pembangunan yang diimplimentasikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencangan Pembanguanan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembagunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Pembangunan Jangan

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mewajibkan setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD).

Sesuai amanat tersebut, dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja

Sekretariat Daerah Aceh tahun 2019, rencana kerja disusun berdasarkan

program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan pada RPJMA. Renja merupakan dokumen perencanaan yang

berjangka waktu 1(satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPA yang disertai

dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan

masyarakat yang dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2019 memuat

Program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja

dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang

disusun berpedoman kepada Renstra Sekretariat Daerah dan Rencana Kerja

Perangkat Aceh (RKPA).

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Aceh tahun 2019, akan

dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan

di lingkungan Biro-Biro untuk tahun 2019 sesuai prioritas Pembangunan Aceh,

yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan

2

memperhatikan kebijakan dan program dari Pemerintah Pusat yang

dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun

2019 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4633);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencangan Pembanguanan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembagunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Jangka Pembangunan Jangan Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

h. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor

10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008

tetnang Pengelolaan Keuangan Aceh;

i. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Aceh;

j. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh;

k. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2018;

l. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 dimaksudkan untuk menentukan

arah dalam penetapan prioritas program dan kegiatan tahun 2019 yang dapat

menjadi acuan dalam penyusunan dan pengajuan anggaran yang berbasis

kinerja.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 adalah untuk

menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai ruang

lingkup tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai

pada tahun 2019.

4

1.4. SISTEMATIKA

Rencana Kerja ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Struktur Organiasasi dan Tata Kerja 1.3 Landasan Hukum 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 Sistematika.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH ACEH TAHUN 2017.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2017 dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat

Daerah Aceh. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BIRO ORGANISASI 3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional 3.2 Tujuan dan Saran Renja Biro Organisasi 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

PEMERINTAH ACEH

BAB II

5

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH ACEH TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2017

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Aceh merupakan penjabaran

perencanaan tahunan dengan tetap mempedomani Rancangan Awal Rencana

Strategis Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2017-2022. Tercapai tidaknya

pelaksanaan kegiatan dan program yang telah disusun, dapat dilihat

berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas

merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berdasarkan data LAKIP Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2017, total

alokasi anggaran Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2017 sebesar Rp.

238.615.859.585,- yang dialokasikan kedalam 18 program. Dari jumlah alokasi

dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 183.199.318.156,- dengan capaian kinerja

keuangan sebesar 76,78%.

Tabel 2.1 Tingkat capaian kinerja keuangan berdasarkan

program Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2017

No. Program Alokasi (RP)

% Anggaran Realisasi

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.485.890.000 21.455.009.845,00 87,62

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.368.000.000 2.468.389.500 73,29

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.233.200.000 1.177.211.000 95,46

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

14.560.288.315 12.458.150.233 85,56

5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

10.328.140.000

8.853.193.098

85,72

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.751.827.500

5.156.069.523

89,64

7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

419.762.500

394.909.525

94,08

8. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

8.496.279.963 7.604.919.860 89,51

9. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 3.453.386.000

2.952.257.778

85,49

6

10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3.177.706.500 2.840.798.654 89,40

11. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

496.198.000

468.353.914

94,39

12. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 815.060.000 749.264.850 91,93

13. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

6.523.303.403 5.836.067.133 89,46

14. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama

66.514.861 62.879.861 94,54

15. Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur

372.500.000

328.419.200 88,17

16. Program Pengembangan Kerjasama Informasi

dengan Media Massa 6.692.110.427

6.442.499.636

96,27

17. Program Pengembangan Data dan Informasi 1.526.978.600 1.364.356.986 89,35

18. Program Revitalisasi Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)

665.150.000 258.914.706 38,93

Total 238.615.859.585 183.199.318.156 76,78

Sumber :Badan Keuangan Aceh, Februari 2018

Evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap indikator pada masing-masing

sasaran strategis Sekretariat Daerah Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesatu

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

No. Indikator Kinerja Target Realisasi %

Tingkat Capaian

Kategori

1 Persentase organisasi perangkat daerah Pemerintah Aceh yang tepat fungsi dan tepat ukur

90% 85% 94,% Baik

2 Persentase organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukur

85% 85% 100% Baik

Rata-rata tingkat capaian 97,22 Baik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja sasaran

strategis ”Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota” diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja

sebesar 97,22% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja Baik. Pencapaian

Sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

Indikator Kinerja “Persentase organisasi perangkat daerah Pemerintah Aceh

yang tepat fungsi dan tepat ukuran” yang ditargetkan sebesar 90% di

lingkungan Pemerintah Aceh, dapat direalisasikan sebesar 85% dengan

persentase tingkat capaian sebesar 94,44% atau mendapat kategori Baik.

7

Kegiatan Penataan Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Aceh tahun 2017

Biro Organisasi telah menfasilitasi sebanyak 60 Rancangan Peraturan Gubernur

Aceh. fasilitasi ini dilakukan pada 26 SKPA/UPTD antara lain: Dinas Pendidikan

Aceh, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh,

Dinas Pengairan Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,

Dinas Sosial Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Dinas

Pangan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Peternakan Aceh,

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Gampong, Dinas Perhubungan Aceh, dinas Komunikasi, Informasi, dan

Persandian Aceh, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan aceh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh,

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan

Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Badan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Aceh, dan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Indikator Kinerja “Persentase organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota

yang tepat fungsi dan tepat ukuran” yang ditargetkan sebesar 85%, dapat

direalisasikan sebesar 85% dengan persentase tingkat capaian sebesar

100% atau mendapat kategori Baik.

Kegiatan Pembinaan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota, yang dilakukan melalui fasilitasi Rancangan Peraturan tentang

kelembagaan Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Tentang Perangkat Daerah mengamanatkan untuk menetapkan aturan

pelaksana baik Qanun maupun berupa Peraturan Bupati/walikota tentang

Perangkat Daerah. Pada tahun 2017 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh,

telah menfasilitasi sebanyak 54 Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan

Walikota, Fasilitasi ini dilakukan pada 18 Kabupaten/kota dari 23

kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh

Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya,Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya,

Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Singkil,

Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Gayo Lues, Kota

8

Langsa, Kota Sabang, Kota Subulussalam. Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh

Tenggara, Kota Lhoksemawe.

Pencapaian dari sasaran strategis ini merupakan komitmen Sekretariat

Daerah Aceh untuk mewujudkan organisasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah

Kabupaten/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukur yang sesuai dengan

karakteristik, kemampuan, kebutuhan serta ketentuan peraturan pembentukan

organisasi perangkat daerah.

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua

Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

No. Indikator Kinerja Target Realisasi

%

Tingkat

Capaian

Kategori

1 Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh

60,5 60,25 92,69 Baik

2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapat predikat rating SAKIP "CC" ke atas

40 Persen

47,83 persen

119,58 Sangat Baik

3 Persentase SKPA yang mendapat Predikat SAKIP rating "B" ke atas"

53 Persen

56,25 Persen

106,13 Sangat Baik

Rata-rata tingkat capaian 106,13

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran

strategis ”Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota”

diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 106,13% atau dengan kategori tingkat

capaian kinerja Sangat Baik, tingkat capaian ini merupakan akumulasi

terhadap capaian kinerja masing-masing indikator dengan penjelasan sebagai

berikut :

Nilai SAKIP Pemerintah Aceh dari tahun 2012-2017 mengalami tren

kenaikan. Pada tahun 2012, nilai SAKIP Pemerintah Aceh adalah 50,19

dengan rating CC, Tahun 2013 adalah 53,27 dengan skor CC, dan tahun

2014 adalah 56,04. Sedangkan pada tahun 2015 nilai SAKIP Pemerintah

Aceh kembali naik hingga menempati angka 58,25. Pada tahun 2016, nilai

SAKIP Pemerintah Aceh bergerak naik hingga menempati 60,50 dengan

rating B. Ini merupakan tahun pertama Pemerintah Aceh berhasil meraih

predikat rating SAKIP “B”. Namun, di tahun 2017 nilai SAKIP Pemerintah

9

Aceh sedikit mengalami penurunan hingga menempati angka 60,25.

Predikat implementasi SAKIP yang didapat Pemerintah Aceh untuk tahun

2017 masih bertataran pada “B”. Namun demikian Pemerintah Aceh tetap

optimis dan terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam

upaya peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Aceh tahun 2018. Tren penilaian

SAKIP ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal itu dikarenakan

adanya komitmen seluruh kepala SKPA di Lingkungan Pemerintah Aceh

untuk meningkatkan akuntabilitas di jajarannya. Selain itu, salah satu upaya

yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah penguatan Akuntabilitas

Kinerja melalui berbagai kegiatan diantaranya fasilitasi penyusunan

dokumen SAKIP, pelaksanaan evaluasi internal secara berkala, serta

penetapan berbagai kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Adapun capaian perolehan nilai SAKIP Pemerintah Aceh tahun

2012-2017 disajikan dalam tabel 3.4 di berikut ini:

Tabel 3.4 Perkembangan Perolehan Nilai Sistem AKIP

Pemerintah Aceh

Uraian Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian Nilai SAKIP Pemerintah Aceh 50,19 53,27 56,04 58,25 60,50 60,25

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh, Januari 2018

Dari tabel di atas, terlihat perkembangan nilai Sistem AKIP Pemerintah

Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun 2012-2017. Peningkatan ini terus

diupayakan Pemerintah Aceh dengan melaksanakan penguatan komitmen di

tingkat pimpinan di lingkungan Pemerintah Aceh.Secara grafik, perkembangan

perolehan nilai SAKIP Pemerintah Aceh sebagaimana tertera pada Grafik 3.1

berikut ini :

10

Grafik 3.1 Perkembangan perolehan nilai SAKIP Pemerintah Aceh

Tahun 2012-2017

Sumber : Biro Organisasi Setda Aceh, Januari 2018

Perkembangan nilai Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Aceh tahun 2013-2017 berdasarkan komponen yang dinilai

sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 3.5 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Aceh

Berdasarkan Komponen yang dinilai

No

Komponen Yang Dinilai Bobot Nilai 2013

Nilai 2014

Nilai 2015

Nilai 2016

Nilai 2017

a. Perencanaan Kinerja 30 16,90 19,87 21,88 21,47 21,64

b. Pengukuran Kinerja 25 10,86 10,63 12,39 12,24 11,03

c. Pelaporan Kinerja 15 8,16 8,57 9,89 11,59 10,91

d. Evaluasi Internal 10 6,04 6,17 5,03 6,54 6,54

e. Capaian Kinerja 20 11,31 10,80 9,06 8,66 10,13

Nilai Hasil Evaluasi 53,27 56,04 58,25 60,50 60,25

Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC CC B B Data : Biro Organisasi Setda Aceh, Desember 2017.

Indikator Kinerja “Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat predikat rating

SAKIP ”CC””yang ditargetkan sebanyak 40 persen, mampu direalisasikan

sebanyak 47,83 persendengan persentase tingkat capaian sebesar 119,58%

atau mendapat kategori Sangat Baik. Adapun Kabupaten/Kota pada tahun

2017 yang mendapat rating CC keatas adalah 13 Kabupaten Kota, termasuk

Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Singkil yang mendapat rating B. 11

Kabupaten/Kota yang pada 2017 mendapat rating CC adalah Kabupaten

Aceh Jaya, Aceh Utara, Pidie Jaya, Bener Meriah, Pidie, Aceh Selatan, Aceh

50,1953,27 56,04 58,25 60,50 60,25

0

10

20

30

40

50

60

70

2012 2013 2014 2015 2016 2017

11

Besar, Gayo Lues, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe.

Pada tahun 2015 ada 7 (tujuh) Kabupaten Kota yang mendapat nilai rating

’’CC’’, yaitu; Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Bener Meriah, Aceh Jaya,

Aceh Singkil, dan Kota Lhokseumawe. Sedangkan pada Tahun 2014, dari 23

Kabupaten/Kota terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang mendapatkan

predikat rating “CC”, yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan,

Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Banda Aceh.

Sedangkan pada tahun 2013, terdapat 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang

mendapatkan predikat ”CC”, yaitu; Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh

Selatan, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Banda Aceh,

Kabupaten Aceh Besar dan Kota Lhokseumawe. Perolehan nilai SAKIP

Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat

ditabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6 Perolehan Nilai SAKIP Pemerintah Kab/Kota di Aceh

Tahun 2016-2017

Perolehan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh

No Kabupaten/Kota 2016 pred 2017 pred

1 Kab. Aceh Barat 54,28 CC 61,83 B

2 Kab. Aceh Singkil 50,99 CC 60,06 B

3 Kab. Aceh Kaya 54,72 CC 55,22 CC

4 Kab. Aceh Utara 52,64 CC 54,47 CC

5 Kab. Pidie Jaya 37,03 C 53,78 CC

6 Kab. Bener Meriah 52,85 CC 52,85 CC

7 Kab. Pidie 44,35 C 52,49 CC

8 Kota Banda Aceh 50,74 CC 52,35 CC

9 Kota Langsa 51,76 CC 52,22 CC

10 Kab. Aceh Selatan 51,14 CC 52,09 CC

11 Kota Lhokseumawe 50,48 CC 51,72 CC

12 Kab. Aceh Besar 47,86 C 51,25 CC

13 Kab. Gayo Lues 41,88 C 50,01 CC

14 Kab. Bireun 47,29 C 47,47 C

12

15 Kab. Aceh Barat Daya 45,26 C 45,26 C

16 Kab. Aceh Tamiang 40,13 C 43,39 C

17 Kab. Aceh Tenggara 42,58 C 42,58 C

18 Kota Sabang 42,38 C 42,38 C

19 Kab. Aceh Timur 40,56 C 41,08 C

20 Kab. Aceh Tengah 40,14 C 40,14 C

21 Kota Subulussalam 36,00 C 36,17 C

22 Kab. Nagan Raya 35,66 C 35,66 C

23 Kab. Simeuleu 33,87 C 33,87 C

Indikator Kinerja ’’Persentase SKPA yang mendapat hasil evaluasi SAKIP

rating B ke atas’’yang ditargetkan 53% dapat realisasikan sebanyak 56,25%

dengan persentase tingkat capaian sebesar 106,13% atau dengan kategori

Sangat Baik. Baiknya tingkat capaian ini membuktikan bahwa Pemerintah

Aceh dan SKPA dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Sistem AKIP) di semua jajarannya mengalami peningkatan.

Peningkatan ini tidak terlepas oleh upaya dan komitmen Pemerintah Aceh,

hal ini dibuktikan berdasarkan perolehan hasil evaluasi pelaksanaan Sisetm

AKIP pada 38 SKPA yang telah dievaluasi, yaitu; 7 (tujuh) SKPA yang

memperoleh predikat nila ’’BB’’ (Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik,

memiliki sistem manajemen kinerja yang andal), 20 SKPA memperoleh nilai

rating “B” (Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang

dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan), 9

(sembilan) SKPA memperoleh rating “CC” (Cukup (Memadai), Akuntabilitas

kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat

digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung

jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar), dan 1 (satu) SKPA

memperoleh predikat rating “C” (Kurang, Sistem dan tantanan kurang

dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu

banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar), serta 1 (satu)

SKPA memperoleh rating D (Sangat Kurang, yaitu sistem dan tatanan tidak

dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan

sebagian perubahan yang sangat mendasar). gambaran perolehan hasil

13

evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Aceh secara grafik 3.2 sebagai

berikut:

Grafik 3.2 Grafik Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2017 di lingkungan Pemerintah Aceh

Perkembangan jumlah SKPA tahun 2013 dan 2015 yang mendapat hasil

evaluasi Sistem AKIP dengan rating B ke atas sebagaimana tertera dalam tabel

3.7 berikut ini :

Tabel 3.7 Perkembangan Jumlah SKPA yang mendapat hasil evaluasi

Sistem AKIP dengan rating B ke atas

Uraian

Tahun 2013

Tahun 2014 Tahun 2015

Tahun 2015

Capaian Capaian Capaian Target Capaian

Jumlah SKPA yang mendapat hasil evaluasi AKIP dengan rating B ke atas

8,33 % 27.08 % 50 % 53 % 56,25 %

Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Publik pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Aceh


Tingkat Capaian

Kategori

1 Persentase SKPA yang mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 15,00 % 12,00 % 80,00 Baik


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2020

7

9

1 1

B

BB

CC

C

D

14

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (Satu) indikator kinerja sasaran

strategis” Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Aceh ”diperoleh rata-rata

tingkat capaian kinerja sebesar 80,00% atau dengan kategori tingkat capaian

kinerja Sangat Baik. Indikator kinerja dimaksud yaitu;

Indikator Kinerja “Persentase SKPA yang mengikuti kompetisi Inovasi

Pelayanan Publik” yang ditargetkan sebanyak 15,00%, mampu direalisasikan

sebanyak 12,00 % dengan persentase tingkat capaian sebesar 80,00% atau

mendapat kategori Baik.

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat

Meningkatnya Pola Pengembangan Potensi Ekonomi Aceh dan Kerjasama Luar Negeri Bidang Ekonomi


Tingkat Capaian

Kategori

1 Persentase peningkatan perjanjian kerjasama (MoU/MoA) antar daerah dan kerjasama luar negeri

10 % 7,00 % 70,00 % Cukup

2 Persentase Peningkatan laba Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)

10 % -1,78 -17,80 Kurang

Rata-rata tingkat capaian 26,10 Kurang


strategis ”Meningkatnya Pola Pengembangan Potensi Ekonomi Aceh dan

Kerjasama Luar Negeri Bidang Ekonomi” diperoleh rata-rata tingkat capaian

kinerja sebesar 26,10 %atau dengan kategori tingkat capaian kinerja

Kurang.Uraian masing-masing indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai

berikut :

Indikator Kinerja ”Persentase peningkatan perjanjian kerjasama

(MoU/MoA) antar daerah dan kerjasama luar negeri” yang ditargetkan

sebanyak 10 %realisasinya sebesar 7,00 % dengan persentase tingkat

capaian sebesar 70,00% atau mendapat kategori Cukup. Peningkatan

perjanjian MoU/MoA baik kerjasama antar daerah maupun kerjaLuar

Negeri didukung dengan publikasi informasi Perekonomian Aceh melalui

Buletin Aceh Economic Rewiew dan pada tahun 2017 adanya Peningkatan

Perjanjian MoU/MoA yaitu sebanyak 7 MoU/MoA dalam Investasi

Penanaman Modal Asing (PMA), antara lain :

15

1. Perjanjian MoU/MoA dengan Perusahaan Yunan Jing Ping Investmen

dari China di Sektor Investasi Pembangunan.

2. Perjanjian MoU/MoA dengan Perusahaan Del Piana dari Turkey di

Sektor Pemasaran Kopi Gayo di Wilayah Eropa.

3. Perjanjian MoU/MoA dengan Perusahaan Aksa Enerji Uretim A.S dari

Turkey di Sektor Cooperation for Natural Gas Fired Power Plant Project

in Aceh.

4. Perjanjian MoU/MoA dengan Perusahaan Hitay Holding dari Turkey di

Sektor Technical Cooperation on Geothermal.

5. Perjanjian MoU/MoA dengan Perusahaan China Huadian HK Limited

dari China di Sektor Pembangunan PLTA di Aceh.

6. Perjanjian MoU/MoA dengan Perusahaan Prosperity International

Holdings Limited dari Hongkong di Sektor Pembangunan PLTA Tampur

II, III & IV.

7. Perjanjian MoU/MoA dengan PT. Akau Energy Indonesia di Sektor

Pengembangan Energi Terbarukan Tenaga Bayu (PLTB) di Aceh.

Prosentase Peningkatan Perjanjian (Mou/Moa) Kerjasama Antar Daerah

Dan Kerjasama Luar Negeri Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel 3.10

berikut ini:

Tabel 3.10 Prosentase Peningkatan Perjanjian (Mou/Moa) Kerjasama Antar Daerah

Dan Kerjasama Luar Negeri Tahun 2014-2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016 Tahun 2017

Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya

fasilitasi kerjasama

antar pemerintahan

dan non pemerintah

Prosentase

Peningkatan

perjanjian

(MoU/MoA)

kerjasama antar

daerah dan

kerjasama luar

negeri

60,00% 80,00% 0,00% 10,00% 7,00%

Jumlah perjanjian kerjasama (MoU dan MoA) yang sudah disepakati dari

tahun 2012 sampai dengan 2016 berjumlah 37 buah MoU/MoA, umumnya

berasal kerjasama Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga.

Indikator Kinerja ”Persentase peningkatan laba BUMA” yang ditargetkan

16

sebesar 10 % terealisasi sebesar -1,78 % dengan persentase tingkat

capaian sebesar-17,80 % atau mendapat kategoriKurang. Hal ini

disebabkankarena pada Tahun2016PT. Bank Aceh sedang dalam proses

pengalihan status dari Bank konvensional menjadi Bank Syariah.

Perolehan laba BUMA pada tahun 2016 menurun sebesar 1,78 persen,

yaitu dari Rp. 558.193.153.000,- laba tahun 2015, turun menjadi

Rp.548.237.681.000- pada tahun 2016. Penurunan laba tersebut diperoleh

dari PT. Bank Aceh, yaitu menurun sebesar 1,51 persen, atau dari Rp.

553.335 Milyar laba pada tahun 2015 turun menjadi sebesar Rp.545.000

Milyar pada tahun 2016. Sedangkan PD. BPR Mustaqim Sukamakmur juga

mengalami penurunan perolehan laba di Tahun 2016 jika dibandingkan

dengan tahun 2015, atau dari Rp. 4.838.153.000,- pada Tahun 2015

menjadi Rp. 3.237.681.000 pada Tahun 2016. Sedangkan beberapa

perusahaan BUMA lainnya seperti PDPA, PDGM dan PT. Investa belum

mampu memperlihatkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, karena

disamping minimnya penyertaan modal yang dialokasikan maupun akibat

belum profesionalnya pengelolaan perusahaan. Namum demikian sejak

tahun2016 PDPA telah menjalin beberapa kesepakatan kerjasama

Pemerintah Aceh, antara lain dengan Pertamina untuk mengelola panas

bumi (Geothermal Seulawah Agam), Pertagas dalam Regasifikasi Arun,

dan PT. Triagle Energy dalam pengelolaan Blok Pasee. Di samping itu

Pemerintah Aceh telah melakukan Rekruitmen Calon Pengurus PDPA

dengan melakukan seleksi terbuka yang telah dilaksanakan pada tahun

2015. Namun demikian yang yang direkomendasikan untuk mengisi

jabatan hanya 3 (tiga) orang yaitu Direktur Utama, Direktur Industri dan

Perdagangan, dan satu orang Anggota Badan Pengawas, pada tahun 2016

untuk memenuhi kekosongan jabatan lainnya dibuka kembali seleksi

Calon Pengurus PDPA tahap II.

Perkembangan persentase peningkatan laba BUMA dari Tahun 2013

sampai dengan 2016 tertera pada tabel 3.11 berikut ini.

17

Tabel 3.11 persentase peningkatan laba BUMA 2013-2016

Indikator Kinerja Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi

Persentase Peningkatan Laba BUMA

- 2,72 % 7,63 % 10,00 % -1,78 %

Tabel 3.12

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelima Peningkatan tertib administrasi pengadaan barang dan

jasa secara efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Aceh


Tingkat

Capaian

Kategori

1 Persentase proses pengadaan barang/jasa di Lingkungan

Pemerintah Aceh secara e-procurement

100% 100% 100 Baik

2 Persentase penyampaian

informasi pengadaan barang/jasa melalui elektronik dan media cetak

100% 100% 100 Baik

Rata-rata tingkat capaian 100 Baik


strategis ” Peningkatan tertib administrasi pengadaan barang dan jasa

secara efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Aceh” diperoleh rata-

rata tingkat capaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori tingkat capaian

kinerja Baik.

Baiknya tingkat capaian ini merupakan akumulasi terhadap capaian

kinerja masing-masing indikator kinerja dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja ”Persentase proses pengadaan barang/jasa di Lingkungan

Pemerintah Aceh secara e-procurement” yang ditargetkan sebesar100%

mampu direalisasikan sebesar 100% dengan persentase tingkat capaian

sebesar 100% atau kategori Baik.Untuk penyedia yang teraktivasi pada

tahun 2017 di LPSE Provinsi Aceh adalah 323 penyedia dengan rincian

penyedia yang bergerak di bidang pengadaan barang sebanyak 144

penyedia, bidang konstruksi sebanyak 144 penyedia, bidang konsultansi

sebanyak 17 penyedia, sedangkan konsultan individu sebanyak 21 penyedia.

Indikator Kinerja ”Persentase penyampaian informasi pengadaan

barang/jasa melalui elektronik dan media cetak” yang ditargetkan sebanyak

100% dapat direalisasikan sebanyak 100% kategori Baik. Penayangan paket

18

pelelangan tidak hanya melalui aplikasi SPSE Provinsi Aceh, namun juga

telah dilakukan pengumuman paket pelelangan yang ada pada Pemerintah

Provinsi Aceh tahun 2017 melalui media massa seperti Serambi Indonesia,

Harian Rakyat Aceh, Waspada serta melalui situs berita online

www.portalsatu.com. Sedangkan aplikasi penunjang proses pengadaan

barang/jasa Pemerintah yang telah dikembangkan adalah e-RPP,

penyempurnaan aplikasi Smart Report LPSE Aceh, dan penambahan modul

registrasi peserta pada web e-procurement.

Tabel 3.13

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keenam Meningkatnya Penyelesaian Produk Hukum Aceh

No. Indikator Kinerja Target Realisasi

%

Tingkat

Capaian

Kategori

1 Jumlah produk hukum

yang ditetapkan

- Qanun 13 17 130,77

Sangat

Baik

- Pergub 50 81 115,71

Sangat

Baik

- Kepgub 800 1294 143,78

Sangat

Baik

2 Jumlah sengketa hukum

Pemerintah Aceh yang

ditindaklanjuti

20 kasus 19

kasus 95,00 Baik

Rata-rata tingkat capaian 121,32 Sangat Baik


strategis “Meningkatnya Penyelesaian produk hukum Aceh” diperoleh tingkat

capaian kinerja sebesar 121,32% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja

Sangat Baik. Uraian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja ”Jumlah produk hukum yang ditetapkan” semuanya

memenuhi target yang ditetapkan.

Regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Aceh tersebut merupakan

salah satu tolok ukur dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang

amanah. Adapun regulasi berbentuk Qanun yang telah ditetapkan Pemerintah

Aceh bersama dengan pihak legislatif pada tahun 2017 adalah sebanyak 17

Qanun dari target 13 Qanun dengan tingkat capaian 130,77 persen atau dengan

kategori sangat baik. Adapun qanun yang ditetapkan pada 2017 adalah

sebagai berikut:

http://www.portalsatu.com/

19

1. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun

Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum;

2. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017;

3. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas qanun Aceh

Nomor 3 Tahun 2014 tentang retribusi perizinan tertentu;

4. Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2017 tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran

2017;

5. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2017 tentang Penagihan Pajak Aceh;

6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun anggaran 2017;

8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir

Miskin;


Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perkebunan;

10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan

Holtikultural;


Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh;

12. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi;

13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian

Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama;

14. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik

Aceh;

15. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun

Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan

Mineral dan Batubara;

16. Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan bentuk Hukum

Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Menjadi Perseroan Terbatas

Pembangunan Aceh;

17. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tantang Perubahan Qanun Aceh

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

20

Berikut perkembangan Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan dari tahun

2013-2017 seperti tertera pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14 Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan.

No. Indikator

Kinerja

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Capaian Capaian Capaian Capaian Target Capaian 1 Qanun 22 12 9 13 13 17 2 Peraturan

Gubernur 110 95 84

147 50 81

3 Keputusan Gubernur

1003 881 1400 947 800 1294

Jumlah 1135 990 1493 1107 863 1392 Sumber : Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Januari 2018

Indikator Kinerja ”Jumlah sengketa hukum Pemerintah Aceh yang

ditindaklanjuti” yang ditargetkan sebanyak 20 kasus dapat direalisasikan

sebanyak 19 kasus dengan persentase tingkat capaian sebesar 95% atau

mendapat kategori Baik. Adapun sengketa hukum Pemerintah Aceh yang

ditindaklanjuti tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Kasus Penolakan atas permintaan Informasi Publik tentang Izin Usaha

beberapa Perusahaan Perkebunan di Aceh;

2. Penolakan atas permintaan Informasi Publik tentang Verifikasi dan

peninjauan HGU PT. Rapala (eks PT.Parasawita) di Aceh Tamiang;

3. Penolakan atas permintaan Informasi Publik tentang komitmen

Pemerintah Aceh dalam rangka menyelesaikan sengketa antara

masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan PT. Rapala (eks PT.

Parasawita);

4. Penolakan atas permintaan Informasi Publik tentang Salinan Dokumen

Asli Kontrak Kerja Sama (KKS) Wilayah Kerja Migas Blok A;

5. Penolakan atas permintaan Informasi Publik tentang Izin Lingkungan

beberapa Perusahaan Pertambangan di Aceh;

6. Penolakan atas permintaan Informasi Publik tentang Izin Lingkungan

beberapa Pertusahaan Perkebunan di Aceh

7. Penolakan atas permintaan Informasi Publik tentang SK Izin Usaha

Pertambangan yang berada di wilayah Kawasan Ekosistem Lauser

(KEL);

21

8. Penolakan atas permintaan Informasi Publik tentang SK Izin Usaha

Pertambangan yang berada di wilayah Kawasan Ekosistem Lauser

(KEL);

9. Penolakan atas permintaan Informasi Publik tentang Dokumen Rencana

Reklamasi PT. Mifa Bersaudara di Aceh Barat;

10. Penolakan atas permintaan Informasi Publik tentang Dokumen IUP (Izin

Usaha Pertambangan) untuk beberapa Perusahaan Pertambangan di

Prov Aceh;

11. Penolakan atas permintaan Informasi Publik tentang Dokumen

UKL/UPL, IPPKH, Andal, IUP untuk beberapa Perusahaan Perkebunan;

12. Penolakan atas permintaan Informasi Publik tentang Dokumen SK IUP

PT.Semen Indonesia di Kab Pidie;

13. Penolakan atas permintaan Informasi Publik tentang Dokumen Bukti

Penempatan dan Jaminan Reklamasi Tambang terhadap beberapa

Perusahaan Pertambangan.

14. Penolakan atas permintaan Informasi Publik tentang Dokumen

Penerimaan daerah sektor tambang dari Th 2013 s/d 2017 Prov Aceh.

15. Penolakan atas permintaan Informasi Publik tentang Dokumen Soft

Copy Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Pertambangan Tahun

2013-2017, sekala untuk PW Aceh;

16. Penolakan atas permintaan Informasi Publik tentang Dokumen Izin

Lingkungan, Izin Usaha Pertambangan untuk beberapa Perusahaan

Pertambangan di Aceh.;

17. Penolakan atas permintaan Informasi Publik tentang Dokumen Amdal

PT. Socfindo di Kab Nagan Raya;

18. Penolakan atas permintaan Informasi Publik tentang Dokumen Daftar

penerima rumah dhuafa dari Dinas Sosial Th 2013 s/d 2016;

19. Penolakan atas permintaan Informasi Publik tentang Dokumen Daftar

PMDN dan PMAS sektor tambang mineral di Prov Aceh.

22

Tabel 3.15 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketujuh

Terwujudnya tapal batas, penyelesaian konflik pertanahan provinsi dan kabupaten/kota


Tingkat Capaian

Kategori

1. Jumlah Segmen batas yang terpasang antar kab/kota

4 segmen 3 Segmen 75,00 Baik



strategis”Terwujudnya tapal batas, penyelesaian konflik pertanahan

provinsi dan kabupaten/kota”diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja

sebesar 75% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja Baik.Sasaran

strategis ini didukung oleh indikator kinerja sebagai berikut;

Indikator Kinerja ”Jumlah Segmen batas yang terpasang antar kab/kota”

yang ditargetkan sebanyak 4 segmen dapat direalisasikan sebanyak 3

segmen dengan persentase tingkat capaian sebesar 75% atau mendapat

kategori Baik. 3 (tiga) segmen terlaksana tahun 2017 adalah sebagai

berikut:

a. Kegiatan pelacakan, pemasangan (pembangunan), pengukuran Pilar

Batas Utama (PBU) dan Pemetaan Batas Kabupaten Aceh Utara dengan

Kabupaten Bireuen;

b. Kegiatan pelacakan, pemasangan (pembangunan), Pengukuran Pilar

Batas Utama (PBU) dan Pemetaan Batas antara Batas Kabupaten Aceh

Barat dengan Kabupaten Nagan raya;

c. Kegiatan pelacakan, pemasangan (pembangunan), pengukuran Pilar

Batas Utama (PBU) dan Pemetaan Batas anatra Batas Kabupaten Aceh

Besar dengan Kota Banda Aceh;

23

Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedelapan

Meningkatnya Pembinaan Dan Penataan Daerah Otonomi Dalam Pemerintahan Aceh


Tingkat Capaian

Kategori

1 Jumlah Kab/Kota yang menyampaikan LPPD Tepat Waktu*)

100 % 78,26 78,26 Baik

2 Jumlah kab/kota yang difasilitasi penyelesaian percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran

4 Kab 4kab 100,00 Baik



strategis ”Meningkatnya Pembinaan Dan Penataan Daerah Otonomi Dalam

Pemerintahan Aceh” diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar

89,13% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja Baik. Tingkat capaian ini

didukung oleh 2 (dua) indikator dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja ”Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan LPPD Tepat

Waktu” yang ditargetkan sebanyak100% hanya mampu direalisasikan

sebanyak 82,60% dengan persentase tingkat capaian sebesar 78,26% atau

mendapat kategori Baik. Tidak tercapainya target indikator ini karena ada

5(lima) Kabupaten/Kota pada tahun 2017 belum menyampaikan LPPD tepat

waktu kepada Gubernur Aceh, yaitu; Kabupaten Pidie, Kabupaten Nagan

Raya, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten

Aceh Jaya

Indikator Kinerja ”Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi penyelesaian

percepatan penyerahan perlengkapan/ personil, pembiayaan dan

dokumentasi (P3D) dari daerah induk ke daerah pemekaran” yang

ditargetkan sebanyak 4 Kab/Kota dapat direalisasikan sebanyak 4 Kab/Kota

dengan persentase tingkat capaian sebesar 100,00 % atau mendapat

kategori Baik. Keempat Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Aceh

Timur dan Kota Langsayang ditandai denganNota Kesepahaman Antara

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan Pemerintah Kota Langsa

Tentang Tanah dan Bangunan/Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Aceh

24

Timur yang sudah diserahkan sekitar 80 persen. Lalu Kabupaten Aceh Utara

dan Kota Lhokseumawe, yang sudah diserahkan baru 30 persen termasuk

semua fasilitas dasar, sedangkan sisanya belum ada kesepakatan.

Tabel 3.17

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesembilan Meningkatnya koordinasi pelayanan kehidupan beragama


Tingkat Capaian

Kategori

1 Persentase pemenuhan biaya operasional Mesjid Raya Baiturrahman

30% 30% 100,00 Baik

2 frekwensi fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan hari-hari besar islam tahun 2016

7 kali 7 kali 100,00 Baik



strategis “Meningkatnya Koordinasi Pelayanan Kehidupan Beragama

”memperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 100% atau dengan

kategori tingkat capaian kinerja Baik. Optimalnya tingkat capaian ini didukung

oleh pencapaian indikator dengan uraian sebagai berikut :

Indikator Kinerja ’’Persentase pemenuhan biaya operasional Mesjid Raya

Baiturrahman’’ yang ditargetkan sebanyak 30% dapat direalisasikan 30%

dengan persentase tingkat capaian sebesar 100 % atau mendapat kategori

Baik.

Indikator Kinerja ”Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelayanan

Kehidupan Beragama” yang ditargetkan sebanyak 7 (tujuh)kalidapat

direalisasikan sebanyak 7 (tujuh) Kali dengan persentase tingkat capaian

sebesar 100% atau mendapat kategori Baik.

25

Tabel 3.18 Pengukuran Kinerja Sasaran StrategisKesepuluh

Meningkatnya pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi pelaksanaan Pemerintahan


Tingkat Capaian

Kategori

1 Jumlah Pers Realease bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial masyarakat yang terpublikasi melalui website

700 Informasi/

Pers realease

950 Informasi/

Pers realease

135,71 Persen

Sangat baik

2. Persentase informasi bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial masyarakat yang terpublikasi melalui website Pemerintah Aceh

100 Persen

100 Persen

100 persen

Baik

Rata-rata tingkat capaian 117,86 Sangat

Baik


strategis“Meningkatnya pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi

pelaksanaan Pemerintahan” memperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja

sebesar 117,86% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja Sangat Baik.

Adapun kedua indikator sasaran staretegis ini adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja “Jumlah Pers Realease bidang pemerintahan, pembangunan

dan sosial masyarakat yang terpublikasi melalui website” yang ditargetkan

sebanyak 900 Informasidapat direalisasikan sebanyak 950 informasidengan

persentase tingkat capaian sebesar 135,71% atau dengan kategori Sangat

Baik. Informasi yang terpublikasi melalui website berbentuk rilis berita

tentang kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan sosial

masyarakat seperti dinul islam, bidang pemberdayaan perempuan,

kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Informasi yang dipublikasikan

meliputi kegiatan-kegiatan pemerintah Aceh di seluruh Kabupaten/Kota

maupun secara nasional.

Indikator kinerja “Persentase informasi bidang pemerintahan, pembangunan

dan sosial masyarakat yang terpublikasi melalui website Pemerintah Aceh”

yang ditargetkan sebanyak 100% dapat direalisasikan sebanyak 950

informasi dengan persentase tingkat capaian sebesar 135,71% atau dengan

kategori Sangat Baik.

26

Tabel 3.19 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesebelas

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Aceh


Tingkat Capaian

Kategori

1 Persentase arsip inaktif yang masih dapat digunakan (kondisi baik)

82 % 94,13 114,79 Sangat Baik

2 Persentase kondisi aset yang layak pakai

80 % 85% 106,25 Sangat Baik


Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 2 (tiga) indikator kinerja sasaran

strategis “Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sekretariat Daerah

Aceh”memperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 110,52% atau

dengan kategori Sangat Baik. Baiknya tingkat capaian ini didukung oleh

indikator dengan uraian sebagai berikut :

Indikator Kinerja ”Persentase arsip inaktif yang masih dapat digunakan

(kondisi baik)” yang ditargetkan sebesar 80% mampu direalisasikan

sebanyak 94,13% dengan persentase tingkat capaian sebesar 114,79% atau

mendapat kategori Sangat Baik.Total arsip yang ada di Setda Aceh meliputi

22.421 dokumen, dan arsip yang masih bisa digunakan mencapai 21.105

dokumen. Sisa arsip yang tidak digunakan lagi karena sudah lewat masa

retensinya yaitu 10 tahun.

Indikator Kinerja ”Persentase kondisi aset yang layak pakai” yang ditargetkan

sebesar 80% mampu direalisasikan sebesar 85% dengan persentase tingkat

capaian sebesar 106,25 % atau mendapat kategori Sangat Baik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh

Dalam pelaksanaan kinerja Sekretariat Aceh Tahun 2017 relatif tidak

menemukan adanya kendala yang berarti. Semuanya dapat berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat

Daerah Aceh berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dalam

rangka menjalankan tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam menyusun

kebijakan, pembinaaan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis

27

daerah dan lembaga daerah dapat digambarkan dengan indikator-indikator

sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelayanan Sekretariat

daerah Aceh, secara sederhana Untuk mengukur capaian kinerja Pelayanan

Sekretariat Daerah Aceh dapat di indetifikasi berdasarkan Indikator Kinerja

Utama Sekretariat Daerah Aceh sebagai berikut:

1. Persentase Pemerintah Kab/Kota yang menyampaikan LPPD tepat waktu.

2. Skor dan Status LPPD.

3. Persentase Kecamatan yang telah menerapkan PATEN.

4. Persentase produk hukum daerah yang diundangkan atau ditetapkan.

5. Persentase penyelesaian sengketa hukum Pemerintah Aceh yang

diselesaikan.

6. Persentase produk hukum Pemerintah Aceh yang disajikan dalam JDIH.

7. Persentase rekomendasi/ kebijakan/naskah dibidang pendidikan, agama,

kesehatan dan adat istiadat yang dimanfaatkan untuk pengambilan

kebijakan pemerintah.

8. Prosentase peningkatan total laba BUMA (PD. BPR Mustaqim dan PT. Bank

Aceh Syariah.

9. Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

10. Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh.

11. Persentase Pemerintah Kab/Kota yang mendapat predikat rating SAKIP “CC”

ke atas.

12. Persentase organisasi Perangkat Aceh yang tepat fungsi dan tepat ukur.

13. Perolehan indeks Reformasi Birokrasi.

14. Persentase informasi dan dokumentasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh

yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik dan

media social.

15. Persentase penyelesaian dokumen/naskah dinas tepat waktu sesuai dengan

SOP.

16. Persentase kegiatan pimpinan yang difasilitasi.

17. Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan.

28

Analisa pelaksanaan Kinerja Pelayanan Sekrariat Daerah Aceh

berdasarkan Indikator Kinerja Utama dapat disajikan dalam Tabel 2.2.

sebagaimana lampiran.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Aceh.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah Aceh, Sekretaris Daerah Aceh merupakan unsur staf

Gubernur Aceh, Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris

Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur yang

mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan

pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat Aceh serta

pelayanan administrasif.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Daerah Aceh

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan pemerintahan Aceh;

b. Pelaksanaan dan pengoordinasian tugas perangkat Aceh;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan Aceh;

d. Pelayanan administrasif dan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil

Negera pada perangkat Aceh;

e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah Aceh merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A,

dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) asisten dengan tingkat

masing-masing asisten membawahi 9 (sembilan) Biro-Biro setiap Biro

membawahi 3(tiga) Bagian dengan, masing-masing bagian membawahi 3 (tiga)

sub bagian.

Selain membawahi 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro, Sekretaris

Daerah Aceh secara Administratif mengkoordinasikan 3 (tiga) Staf Ahli

Gubernur, yaitu:

29

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan dan

c. Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Hubungan

Kerjasama.

Secara rinci Susunan Organisasi Sekretariat daerah Aceh dapat di jelaskan

sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah, membawahi :

2. Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, terdiri dari:

a. Biro Tata Pemerintahan, membawahi:

1) Bagian Penataan Daerah dan Perangkat Pemerintahan, terdiri dari:

a. Subbag Penataan Daerah, Mukim dan Gampong.

b. Subbag Perangkat Pemerintahan dan Hubungan antar Lembaga,

dan

c. Subbag Pemilu dan Pemilihan.

2) Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari:

a. Subbag Ketentraman dan Ketertiban, kependudukan dan

Ketenagakerjaan;

b. Subbag Perbatasan Negara dan Pertanahan; dan

c. Subbag Perbatasan Daerah dan Toponimi

3) Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama, terdiri dari:

a. Subbag Tata Usaha dan Administrasi Pemerintahan Daerah;

b. Subbag Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan

c. Subbag Pengembangan dan Evaluasi Otonomi Derah.

b. Biro Hukum, membawahi:

4) Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota,

terdiri dari:

a. Subbag Fasilitasi dan Konsultasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota

b. Subbag Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan

c. Subbag Sikronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Kabupaten/

Kota.

5) Bagian Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum,

terdiri dari:

30

a. Subbag Bantuan Hukum;

b. Subbag Penyelesaian Sengketa Hukum;

c. Subbag Naskah Kerjasama dan Jaringan Dokumentasi Informasi

Hukum.

6) Bagian Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari;

a. Subbag Tata Usaha

b. Subbag Qanun Aceh dan Sosialisasi Produk Hukum; dan

c. Subbag Peraturan dan Keputusan Gubernur.

c. Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

a. Bagian Agama dan Peran Ulama, terdiri dari:

(a) Subbag Urusan Haji dan Pembinaan Keagamaan;

(b)Subbag Kerjasama Ulama dan Umara; dan

(c) Subbag Pembinaan Kelembagaan dan Pengkajian Kerukunan

Umat Beragama.

b. Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:

a. Subbag Administrasi Sarana dan Prasarana Kelembagaan;

b. Subbag Pembinaan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan

c. Subbag Pembinaan Kebudayaan dan Adat Istiadat.

c. Bagian Kesejahteraan dan Pembinaan Sosial, terdiri dari:

a. Subbag Tata Usaha, Program dan Perencanaan;

b. Subbag Pembinaan Kesejahteraan Sosial; dan

c. Subbag Pembinaan Kesehatan, Perempuan dan Perlindungan

Anak.

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Biro Perekonomian, membawahi :

a. Bagian Pembinaan Sumber Daya Pertanian dan Lingkungan Hidup,

terdiri dari:

a. Subbag Pertanian;

b. Subbag Pangan, Kelautan dan Perikanan; dan

c. Subbag Kehutanan dan Lingkungan Hidup

b. Bagian Pembinaan Industri, Perdagangan, ESDM dan Pariwisata, terdiri

dari:

a. Subbag Industri dan Perdagangan;

b. Subbag Energi dan Sumberdaya Mineral; dan

31

c. Subbag Transportasi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

c. Bagian Admininstrasi Sarana Perekonomian, terdiri dari:

a. Subbag Tata Usaha Biro;

b. Subbag Kelembagaan, Perekonomian dan Usaha Mikro Kecil

Menengah; dan

c. Subbag Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Aceh.

2. Biro Administrasi Pembangunan, membawahi:

a. Bagian Pembinaan Administrasi Insfrastruktur dan Jasa Kontruksi, terdiri

dari:

a. Subbag Administrasi Pembangunan Insfrastruktur;

b. Subbag Administrasi Pemukiman dan Kawasan; dan

c. Subbag Adminstrasi Pembinaan Jasa Kontruksi.

b. Bagian Pembinaan Adminstrasi Pembagunan Provinsi dan

Kabupaten/Kota, terdiri dari:

(a) Subbag Administrasi Pembangunan Provinsi;

(b)Subbag Adminstrasi Pembangunan Kab/Kota; dan

(c) Subbag Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi dan

Pembantuan.

c. Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Administrasi

Pembangunan, terdiri dari:


b. Subbag Monitoring dan Evaluasi, dan

c. Subbag Pengendalian Pelaksanaan Adminstrasi Pembangunan.

3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:

a. Bagian Pemilihan Penyedian, terdiri dari:

1. Subbag Konstruksi dan Konsultansi;

2. Subbag Pengadaan Barang dan Jasa Lainya; dan

3. Subbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

b. Bagian Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri dari;

1. Subbag Pengembangan Kebijakan Pengadaan;

2. Subbag Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Elektronik; dan

3. Subbag Layanan Penguna

c. Bagian Advokasi Hukum dan Kerjasama, terdiri dari:

32

1. Subbag Tata Usaha Biro;

2. Subbag Fasilitasi dan Advokasi Hukum; dan

3. Subbag Kerjasama Layanan Pengadaan.

2. Asisten Administrasi Umum, membawahi :

a. Biro Organisasi, terdiri dari :

1) Bagian Kelembagaan, terdiri dari:

a. Subbag Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi

b. Subbag Kelembagaan Perangkat Kab/kota, dan

c. Subbag Analisa dan Formasi Jabatan.

2) Bagian Kepegawaian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur, terdiri dari:

a. Subbag Kepegawaian;

b. Subbag Perencanaan Strategis dan Kinerja;

c. Subbag Evaluasi dan Pelaporan SAKIP.

3) Bagian Ketatalaksanaan, terdiri dari:


b. Subbag Tata Laksana Pemerintahan; dan

c. Subbag Pelayanan Publik dan Perpustakaan.

b. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:

1) Bagian Humas dan Media Masa, terdiri dari

a. Subbag Peliputan, Hubungan dan Media Masa.

b. Subbag Pelayanan Aspirasi Masyarakat; dan

c. Subbag Hubungan Kelembagaan dan Media Center.

2) Bagian Pengelolaan Informasi, Publikasi dan Analisis, terdiri dari:

a. Subbag Naskah dan Makalah Pimpinan

b. Subbag Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

c. Subbag Publikasi dan Analisis.

3) Bagian Protokol, terdiri dari:


b. Subbag Tamu, dan

c. Subbag Protokol dan Acara

c. Biro Umum, membawahi:

1) Bagian Tata Usaha Keuangan, terdiri dari:

33

1. Subbag Administrasi Keuangan;

2. Subbag Program dan Keuangan Pimpinan, dan

3. Subbag Pelaporan dan Akuntansi.

2) Bagian Rumah Tangga, terdiri dari:

a. Subbag Rumah Tangga Pimpinan;

b. Subbag Rumah Tangga Sekretariat, dan

c. Subbag Administrasi Aset Sekretariat Daerah.

3) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

a. Subbag Tata Usaha Biro

b. Subbag Pengelolaan Naskah Dinas;

c. Subbag Tata Usaha Pimpinan, dan

d. Subbag Fasilitasi Adminitrasi Staf Ahli Gubernur.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh,

baik yang memangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan

jabatan fungsional umum menurut golongan sebagaimana dalam tabel 1.1

berikut ini :

Tabel 1.1

Komposisi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Aceh

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Ruang

No Uraian Jumlah

Jenis Kelamin Golongan

L P I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Daerah 1 1 - - - - 1

2 Asisten 3 3 - - - - 3

3 Staf Ahli Gubernur 3 3 - - - - 3

4 Biro Administrasi Pembangunan 28 19 9 - 2 21 5

5 Biro Hukum 31 20 1l - 1 25 5

6 Biro Humas dan Protokol 48 36 12 - 14 29 5

7 Biro Keistimewaan dan Kesra 64 29 35 - 8 51 5

8 Biro Organisasi 52 31 21 - 12 33 7

9 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 20 17 3 - 3 12 5

10 Biro Perekonomian 41 23 18 - 3 32 6

11 Tata Biro Pemerintahan 36 23 13 - 3 29 4

12 Biro Umum 240 184 56 15 122 100 3

13 Unit Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan 23 10 13 2 8 13 -

14 Pelaksana Setda Aceh 47 44 3 - - 7 40

Total 637 443 194 17 176 352 92

Sumber Data : Bagian Kepegawaian dan Akuntbilitas Kinerja Aparatur Biro Organisasi, Januari 2018

Dari tabel 1.1 di atas, jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Sekretariat Daerah Aceh secara kuantitas dan penyebarannya relatif sudah

mencukupi. Namun demikian secara kualitas masih perlu ditingkatkan sesuai

dengan bidang tugas yang diemban baik jabatan struktural maupun jabatan

34

fungsional. jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan jenis kelamin, didominasi

oleh laki-laki yang berjumlah 443 orang atau 69,54%, apabila dibandingkan

dengan pegawai perempuan yang berjumlah 194 orang atau 30,45%.

Berdasarkan golongan, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat

Daerah Aceh didominasi oleh golongan III sebanyak 352 PNS atau sebesar

55,25%, golongan II sebanyak 176 PNS atau sebesar 27,62%, golongan IV

sebanyak 92 PNS atau sebesar 14,44% dan golongan I sebanyak 17 PNS atau

sebesar 2,66%.

Tabel 1.2

Komposisi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Aceh

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Uraian Jumlah

Tingkat Pendidikan

SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 S-3

1 2 3 - 10 11 12 13 14

1 Sekretaris Daerah 1 - - - - 1 -

2 Asisten 3 - - - - 2 1

3 Staf Ahli Gubernur 3 - - - 1 2 -

4 Biro Administrasi Pembangunan 28 - 3 1 17 7 -

5 Biro Hukum 31 - 3 - 15 12 1

6 Biro Humas dan Protokol 48 - 13 3 20 12 -

7 Biro Keistimewaan dan Kesra 64 - 11 6 35 12 -

8 Biro Organisasi 52 - 10 6 20 16 -

9 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 20 - 2 1 8 9 -

10 Biro Perekonomian 41 - 3 1 24 13 -

11 Tata Biro Pemerintahan 36 - 5 2 18 11 -

12 Biro Umum 240 17 119 11 74 13 -

13 Unit Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan 23 4 8 2 6 - -

14 Pelaksana Setda Aceh 47 - 1 - 20 25 1

Total 637 21 179 33 257 135 3

Sumber Data : Bagian Kepegawaian dan Akuntbilitas Kinerja Aparatur Biro Organisasi, Januari 2018

Berdasarkan, tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah

Aceh didominasi tingkat pendidikan Strata 1 sebanyak 257 orang atau 40,34%,

tingkat pendidikan Strata 2 sebanyak 135 orang atau sebanyak 21,19%, tingkat

SLTA sebanyak 179 orang atau 28,10%. Tingkat pendidikan SD sebanyak 7

orang atau 1,09%, tingkat SLTP sebanyak 21 orang atau 3,29%, Tingkat D3

sebanyak 33 orang atau 5,21%, sedangkan tingkat pendidikan Strata 3

merupakan tingkat pendidikan paling minim, yaitu sebanyak 3 orang atau

0,47%.

Sekretariat Daerah Dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai

beberapa isu strategis yang berkaitan yang terkait langsung dengan tugas dan

fungsi Biro-biro dilingkungan Setda Aceh sebagai berikut:

35

1. Penyelenggaraan otonomi daerah tingkat provinsi dan Kab/kota belum

optimal.

2. Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh, masih terdapat sejumlah Regulasi yang perlu

ditindaklanjuti.

3. Melakukan advokasi keberlanjutan untuk mengsingkronisasikan program

kegiatan terkait dengan keistimewaan dan kesra

4. Peran dan fungsi badan usaha milik Aceh (BUMA) terhadap PAA dan

Perekonomian rakyat masih lemah.

5. Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang regulasi pengadaan

barang dan jasa pemerintah

6. Implementasi Sakip di Jajaran Pemerintah Aceh, Kab/kota belum optimal

7. Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh, Kab/Kota belum

optimal

8. Perlu adanya dukungan penguatan penyelenggaraan kehumasan pemerintah

sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika.

9. Belum lengkapnya standar operasional prosedur.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA

Hasil Review terhadap rancangan RKPA dan hasil analisi kebutuhan biro-

biro dilingkungan Setda Aceh pada Tabel 2.4 lampiran

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Kajian Usulan terhadap program dan kegiatan masyarakat merupakan

bagian dari kegiatan jejaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku

kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan

pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPA.

Namun pada Sekretariat Daerah Aceh tidak ada usulan program dan kegiatan

dari kelompok masyarakat, , LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang

terkait langsung dengan pelayanan Sekretariat Daerah Aceh.

PEMERINTAH ACEH

BAB III

36

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah

untuk mencapai tujuan. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun

2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Sembilan agenda

prioritas Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan di prioritaskan kepada 9

( sembilan) agenda utama pembangunan yang disebut dengan NAWA CITA

yaitu:

Nawa cita

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara

2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpecaya

3. Membangun indonesia dari pinggiran dengan meperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpecaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022

juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, dan misi Pemerintah Aceh

yaitu:

a. Visi

Visi Pemerintah Aceh, yaitu ”Terwujudnya Aceh yang Damai dan

Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”

37

Visi ini mengandung tiga kata kunci sebagai berikut:

1. Aceh yang damai bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan

dengan memanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan

masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan.

2. Aceh yang sejahtera bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap

pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk

mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak.

3. Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani bermakna tatakelola

pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung

pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Pemerintah Aceh menetapkan misi

sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan

melayani.

2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman

dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad

Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafiâiyah

dengan tetap menghormati mazhab yang lain.

3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai

tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki.

4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat

nasional dan regional.

5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial

yang mudah, berkualitas, dan terintegrasi.

6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahan pangan.

7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan,

8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan

industri kreatif yang kompetitif.

9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based

planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

38

10. Pembangunan dan peningkatan kualitas insfrastruktur terintegrasi dan

lingkungan yang berkelanjutan.

c. 15 Ungulan Aceh Hebat

Dalam periode 2017-2022, pemerintahan Irwandi-Nova akan menjalankan

15 program unggulan sebagai berikut:

1. Aceh Seujahtra (JKA Plus)

JKA Plus merupakan singkatan dari Jaminan Kesejahteraan Aceh

yang meliputi:

a. Pemenuhan akses layanan kesehatan gratis yang lebih mudah,

berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat;

b. Pemberian santunan untuk kalangan masyarakat usia lanjut;

c. Pembangunan Rumah Sakit Regional tanpa menggunakan hutang

luar negeri (Loan);

d. Mengembalikan ruh JKA yang pernah dirasakan oleh rakyat Aceh.

2. Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)

SIAT merupakan pengembangan sistem informasi dan database Aceh

yang terpadu yang akan digunakan untuk semua sektor pembangunan dan

pelayanan masyarakat. Dengan adanya SIAT seluruh informasi yang

berguna untuk pembangunan dan pelayanan akan terupdate dengan cepat,

dapat diakses oleh semua stakeholder melalui satu pintu, serta menjadi

acuan bersama dalam perencanaan pembangunan pada setiap tingkat

pemerintahan. Sistem ini perlu dibangun untuk menghindari perencanaan

pembangunan yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak tepat sasaran

akibat dari ketiadaan data yang valid dan terintegrasi.

3. Aceh Careng

Anak Aceh cerdas (careng) yang mampu bersaing dan mengukir

prestasi di tingkat nasional dan regional dapat dicapai melalui pendidikan

yang berkualitas.Program-program yang akan dijalankan untuk tujuan

tersebut antara lain:

a. Penguatan keterampilan bagi generasi muda melalui pendidikan

vokasional baik formal dan non formal;

39

b. Penyediaan fasilitas pendidikan dan pemberian keterampilan bagi

peserta didik di dayah-dayah;

c. Pemerataan rasio guru untuk seluruh bidang studi di seluruh penjuru

Aceh khususnya daerah terpencil;

d. Peningkatan kompetensi guru dalam bidang studi yang diajarkan

secara merata di seluruh Aceh;

e. Penyediaan beasiswa bagi anak yatim dan anak orang miskin mulai

dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi

Negeri;

f. Pengiriman putra-putri terbaik Aceh untuk mendapatkan pendidikan

di universitas-universitas yang bergengsi di tingkat international dan

memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan ke

depan saat kembali ke Aceh.

4. Aceh Energi

Pemenuhan energi listrik bagi rakyat Aceh dan industri yang berasal

dari energi bersih-terbarukan.Agenda-agenda strategis yang akan

dilakukan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut:

a. Penyiapan Master Plan Energi Aceh yang komprehensif dan terintegrasi

(validasi data primer dan rencana pengembangan);

b. Penerapan Public Private Partnership untuk utilisasi sumber daya

energi skala menengah dan besarkhususnya panas bumi dan tenaga air

tanpa menggunakan hutang luar negeri;

c. Memastikan komitmen PLN untuk memperbaiki sistem transmisi

sehingga tidak sering terjadi pemadaman listrik di Aceh;

d. Percepatan realisasi pembangkit listrik Geothermal Seulawah dan

pembangkit listrik tenaga air (mini dan mikrohidro) dengan kapasitas

menengah;

e. Pemberian kemudahan perizinan bagi pihak swasta yang berminat

berinvestasi dalam sektor energi bersih dan terbarukan.

f. Memperkuat eksistensi Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagai

perwujudan amanat yang telah ditetapkan dalam UUPA.

40

5. Aceh MeugoÃ« dan Meulaot

Pembangunan pertanian dan ekonomi maritim melalui program

intensifikasi dan ekstensifikasi.

a. Penuntasan penyediaan irigasi yang dapat mengaliri seluruh lahan

pertanian rakyat dan pencetakan sawah baru;

b. Modernisasi teknologi bagi sektor pertanian termasuk teknologi

pengolahan pasca panen;

c. Memperbaiki fasilitas dan teknologi perikanan serta jaringan

pemasarannya;

d. Kemandirian rantai pasok (supply chain) di berbagai tingkatan dalam

sektor peternakan rakyat;

e. Penyediaan sarana pendukung bagi nilai tambah dan akses pasar yang

lebih luas terhadap produk pertanian, peternakan dan perikanan.

6. Aceh TroÃ

Pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh secara

mandiri melalui:

a. Peningkatan produktifitas pertanian dan kemudahan akses terhadap

bahan pangan;

b. Penertiban distribusi bibit, pupuk dan obat di bagi pertanian rakyat;

c. Membangun kemandirian pangan melalui penurunan ketergantungan

terhadap provinsi tetangga;

d. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian.

7. Aceh Kreatif

Mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumberdaya

daerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya;

Program ini dilaksanakan melalui:

a. Penyediaan sentra produksi yang berbasis potensi sumber daya lokal

dan berorientasi pada pasar lokal;

b. Perlindungan produk-produk yang dihasilkan oleh industri lokal

agar dapat bersaing dengan produk dari luar Aceh;

41

c. Merangsang lahirnya industri-industri kreatif yang potensial

terutama di sektor jasa;

8. Aceh Kaya

Merangsang tumbuhnya entrepreneur yang ditunjang dengan

kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar.

Program ini dilaksanakan melalui:

a. Peningkatan peran serta lembaga keuangan dan pembiayan lokal

untuk terlibat aktif dalam pembinaan dan dukungan modal usaha bagi

wirausahawan muda;

b. Memastikan partisipasi sektor swasta dan BUMN untuk menggunakan

dana CSR secara terkoordinir dan satu pintu untuk meningkatkan

sumber pembiayaan bagi entrepreneur;

c. Pelibatan perguruan tinggi dalam pembinaan manajemen bagi

wirausaha muda.

9. Aceh Peumulia

Pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan

bebas pungutan liar (pungli) akan dijalankan dengan;

a. Pengembangan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur

berbasis e-kinerja

b. Penetapan limit waktu pelayanan aparatur untuk setiap jenis dan fungsi

layanan

c. Penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan

kepatutan.

10. Aceh Damai

Penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip-prinsip MoU Helsinki

secara konsisten dan komprehensif;

a. Menjadikan seluruh program pembangunan Aceh berbasis

pengarusutamaan damai;

b. Penuntasan aturan turunan UUPA sehingga dapat diimplementasikan

dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat;

42

c. Penguatan kapasitas Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh;

d. Memasukkan pendidikan damai (peace education) dalam kurikulum

sekolah.

11. Aceh Meuadab

Mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui

implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari;

a. Penguatan pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dalam setiap

tingkatan pendidikan;

b. Melakukan penguatan budaya masyarakat adat yang berdampak

kepada peningkatan kepekaan sosial;

c. Penguatan eksistensi kelembagaan institusi keislaman dalam

menyebarluaskan nilai-nilai keislaman;

d. Mendorong sifat ketauladanan yang positif dari pimpinan masyarakat

di setiap tingkatan.

12. Aceh Teuga

Mengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga Acehdi tingkat

nasional dan regional;

a. Membangun kerjasama bidang sepak bola dengan klub-klub/pelatih

ternama luar negeri untuk membina bibit-bibit pesepak bola dari Aceh

b. Peningkatan intensitas dan kualitas pembinaan olahraga bagi usia dini

c. Penyediaan sarana dan prasarana olah raga serta insentif yang

mendukung peningkatan prestasi olahragawan;

d. Meningkatkan frekuensi event kompetisi olahraga untuk menjaring

bibit-bibit unggul.

13. Aceh Green

Menegaskan kembali pembangunan aceh berwawasan lingkungan

dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam;

43

d. Mendesain rencana pertumbuhan hijau Aceh (Green growth plan)

sebagai bagian dari implementasi azas berkelanjutan dalam

pembangunan Aceh;

e. Melakukan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan

iklim;

f. Menerapkan strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana melalui

penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan

masyarakat

g. Membangun rencana pemulihan spesies kunci yang kritis terancam

punah;

h. Membangun manufaktur bagi penyediaan kayu alternatif (wood

polymer composite) dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan

kayu dunia untuk pencegahan degradasi hutan.

14. Aceh Seuninya

Penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin dan pasangan muda.

Pendekatan program ini dilakukan melalui:

a. Pembangunan rumah gratis untuk masyarakat miskin secara

bertahap;

b. Penyediaan skema perumahan murah bagi pasangan muda yang

kurang mampu;

15. Aceh Seumeugot

Memastikan tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) secara

cerdasdan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan semua

program unggulan terutama yang menjadi daya ungkit pembangunan

ekonomi;

Berdasarkan Visi, Misi dan 15 Ungulan Aceh Hebat yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA),

maka yang terkaitan langsung dengan Tugas dan fungsi Biro-biro di

lingkungan Sekretariat Daerah Aceh mengacu kepada misi yang ke 1, 2, 3,

9 dan misi ke 10.

44

No. MISI 15 Ungulan Aceh

Hebat

1 MISI KE-1

Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang

adil,bersih dan melayani

Biro Administrasi Pembangunan

Biro Tata Pemerintahan

Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat

Biro Pengadaan Barang / Jasa

Biro Organisasi

Biro Umum

Biro Perekonomian

Biro Hukum

Biro Humas dan Protokol

9 Aceh Peumulia

2 MISI KE-2

Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-

nilai keislaman dan budaya keacehan dalam

kehidupan masyarakat dengan Iktikad Ahlussunnah

Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab

Syafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab yang

lain.


11 Aceh Meuadab

3 MISI KE-3

Menjaga integritas nasionalisme dan keberlajutan

perdamaian berdasarkan MoU Helsinki

Biro Hukum

Biro Tata Pemerintahan


10 Aceh Dame

4 MISI KE-9

Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan

prinsip Evidence Bassed Planning yang efektif,

efisien dan berkelanjutan

Biro Hubungan Masyarakat


Biro Pengadaan Barang/Jasa

Biro Hukum

Biro Umum

Biro Organisasi

2 Aceh SIAT

(Sistem Informasi Aceh

Terpadu)

5 MISI KE-10

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur

13 Aceh Green

14 Aceh Seuninya

45

terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan


Biro Perekonomian

15 Aceh Seumeugot

Sekretariat Daerah Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah, dibentuk untuk melaksanakan fungsi

pendukung urusan Pemerintahan Daerah, sehingga Program dan Kegiatan di

Sekretariat Daerah Aceh mendukung Prioritas yang ke -9 yaitu Perdamaian dan

Reformasi Birokrasi. Sembilan prioritas pembagunan RPJMA tahun 2019-2022

sebagaimana disajikan pada tabel 3.1

Tabel. 3.1

Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Aceh Tahun 2017-2022

NO. Prioritas Pembangunan

1 Mutu Pendidikan dan Dinul Islam 2 Akses dan Kualitas Kesehatan 3 Instrastruktur Terintegrasi 4 Ketahanan dan Kemandirian Pangan 5 Nilai Tambah Sektor Srategis 6 Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja 7 Investasi dan Kemandirian Energi 8 Sumberdaya alam yang berkfelanjutan dan kebencanaan 9 Perdamanan dan Reformasi Birokrasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahunan, Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan,

Sekretariat Daerah Aceh juga menetapkan beberapa sasaran yang akan

dilaksanakan, Sasaran adalah rumusan kondisi yang mengambarkan

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang

diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Tujuan

dan Sasaran Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2019 berdasarkan Indikator

Kinerja Utama Sekretariat Daerah Aceh Sebagai berikut:

a. Tujuan

Mewujudkan kebijakan yang berkualitas, penguatan koordinasi serta

pelayanan administratif dibidang Pemerintahan, Keistimewaan,

46

Administrasi Umum serta Perekonomian dan Pembangunan dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

b. Sasaran

1. Meningkatnya pembinaan dan penataan daerah otonomi dalam

Pemerintah Aceh

2. Peningkatan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerahm

3. Terwujudnya kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan yang handal,

efektif dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan

4. Meningkatnya penyelesaian produk Hukum Aceh dan bantuan hukum,

sengketa Pemerintah Aceh

5. Mewujudkan kebijakan bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan adat

istiadat untuk mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat

6. Meningkatkan Kinerja Keuangan BUMA

7. Terwujudnya penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah

secara efektif dan efisien

8. Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

9. Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukur

10. Meningkatnya implementasi Reformasi birokrasi Pemerintah Aceh dan

Pemerintah Kab/kota

11. Tersebarnya informasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh

12. Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan sekretariat dan

pimpinan

13. Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan yang berkualitas.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan mengunakan sumber daya

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan

fungsi Sekretariat Daerah Aceh. Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Aceh

yang direncanakan pada tahun 2019 sebagaimana berikut:

47

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.4 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.8 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.9 Penyediaan makanan dan minuman

1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.12 Penyediaan bahan logistik kantor

1.13 Penyediaan bahan perkantoran

1.14 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.15 Peningkatan pelayanan kesehatan aparatur

2. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

2.1 Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum

3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

3.1 Penyusunan Memory Pejabat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

3.2 Rapat Kerja Bupati/Walikota

3.3 Rapat Kerja APPSI

3.4 Peningkatan pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.5 Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

4.1 Konsultasi Pembebasan Peraturan Undang-Undang Turunan UUPA

4.2 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-

undangan

48

4.3 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-

undangan

4.4 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

4.5 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan

Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar

Peraturan Perundang-Undangan Daerah

4.6 Peningkatan pelayanan bantuan hukum

4.7 Pemantapan jaringan dokumentasi dan informasi hukum

4.8 Evaluasi dan pengkajian produk hukum Kabupaten/Kota.

4.9 Peningkatan pemenuhan Aksi HAM dan APPK

5. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

5.1 Pemantapan Pemerintah Daerah dan Kecamatan

5.2 Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Pemerintahan

Kab/Kota

5.3 Evaluasi dan Monitoring LPPD Kabupaten/Kota

5.4 Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

(PATEN) di Wilayah Kecamatan

5.5 Penyelesaian P3D dari Daerah Induk ke Daerah Pemekaran dan

Peralihan P3D Urusan Pemerintahan Konkuren

5.6 Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administratif Aceh

dengan Provinsi Sumatera Utara

5.7 Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administratif

Kabupaten/Kota di Aceh

5.8 Pembinaan Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten/Kota Se-

Aceh

5.9 Sosialisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus dan Keistimewaan Aceh.

6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

6.1 Penyusunan LPPA

6.2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintah

6.3 Penusunan LKPJ Gubernur

6.4 Rapat Kerja Camat se Aceh

6.5 Penataan Wilayah Mukim dan Gampong

49

6.6 Penguatan Kerjasama Pemerintah Aceh

6.7 Koordinasi bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketenagakerjaan

6.8 Penataan Batas Negara.

7. Program Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu

7.1 Persiapan Pelaksanaan Pemilu

8. Program Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan

Catatan Sipil

8.1 Rapat Koordinasi Bidang Kependudukan

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

9.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

9.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

9.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

9.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

9.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

9.7 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

9.8 Pengadaan peralatan gedung kantor

9.9 Pengadaan mebeleur

9.10 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

9.11 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

9.12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

9.13 Pemeliharaan rutin/berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman

Kantor

9.14 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.

10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

10.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

11.1 Pendidikan dan pelatihan formal

11.2 Pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah

Kabupaten/Kota

50

11.3 Peningkatan kualitas pelayanan publik

11.4 Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan

11.5 Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara

(RAKORPANDA)

11.6 Pengelolaan perpustakaan satuan kerja

11.7 Penataan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)

11.8 Pembinaan dan Sinkronisasi analisa jabatan SKPA dan Perangkat

Daerah Kabupaten/Kota

11.9 Pengembangan Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Perangkat Daerah

11.10 Penyusunan dan Penyiapan Dokumen AKIP

11.11 Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah

Kabupaten/Kota.

12. Program Pegelaran Seni Budaya Daerah

12.1 Pagelaran seni budaya Aceh

13. Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur

13.1 Pembinaan dan Pengembangan Pola Karier dan Kediklatan

13.2 Pelayanan Kesejahteraan PNS

13.3 Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Informasi Kepegawaian.

14. Program Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan

14.1 Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan bidang administrasi

pembangunan infrastruktur

14.2 Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan bidang jasa

kontruksi


pembangunan Provinsi


pembangunan Kabupaten/Kota

14.5 Pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pengendalian

pelaksanaan pembangunan

14.6 Pelayanan administrasi perkantoran.

51

15. Program Pengembangan Kerjasama Informasi dengan Media Massa

15.1 Pembinaan dan pengembangan hubungan dengan pers dan

masyarakat

15.2 Peningkatan kerjasama dengan media massa.

16. Program Pengembangan Data dan Informasi

16.1 Pembinaan fasilitasi pelayanan acara Pemerintahan Aceh

16.2 Pelayanan tamu Pemerintah Aceh.

17. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi, Komunikasi,

Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat serta Instansi terkait.

17.1 Kegiatan Penyusunan Naskah dan Makalah Pimpinan

17.2 Kegiatan Pelayanan Informasi, Publikasi dan Aspirasi Masyarakat

17.3 Kegiatan Pengelolaan sistem Informasi Pemerintah Aceh.

18. Program Peningkatan Mutu SDM, Pengembangan Kerjasama dan

Advokasi Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

18.1 Pembinaan dan pendampingan penyelesaian permasalahan hukum

penyelenggaraan pemilihan penyedia barang dan jasa

18.2 Penyusunan dan perumusan pola kemitraan pemerintah dengan

dunia usaha

18.3 Pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga pengadaan

barang/jasa

18.4 Bimbingan teknis dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa

pemerintah.

19. Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Elektronik

19.1 Penyelenggaraan layanan pengguna sistem pengadaan secara

elektronik

19.2 Pembinaan dan pengelolaan sistem elektronik pengadaan

barang/jasa

19.3 Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pengadaan

barang dan jasa

19.4 Pengembangan kebijakan dan sosialisasi peraturan bidang

pengadaan barang dan jasa

52

19.5 Bimbingan teknis, pelatihan dan sosialisasi kebijakan pengadaan

secara elektronik.

20. Program Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa

20.1 Perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

20.2 Penyelenggaraan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah

20.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan

barang/jasa

20.4 Peningkatan layanan administrasi dan sarana pengadaan barang

dan jasa.

21. Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Strategis

21.1 Pengendalian Inflasi Daerah

21.2 Pembinaan Kebijakan Transportasi

21.3 Penyusunan Rencana, Standar Pelayanan Kinerja dan Evaluasi

Kinerja Biro Perekonomian

21.4 Kebijakan Perekonomian Strategis

21.5 Kebijakan Bidang Pangan

21.6 Peningkatan SaranaPenyelenggaraan Kebijakan Perekonomian.

22. Program Peningkatan Sintegritas Kebijakan Pengembangan Potensi

Ekonomi

22.1 Pembinaan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Pertanian

22.2 Pembinaan Kebijakan Bidang Pengembangan Sumberdaya

Perikanan dan Kelautan

22.3 Pembinaan Kebijakan Bidang Pengembangan Sumberdaya

Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

22.4 Pembinaan Kebijakan Bidang Pengembangan Pengelolaan Energi

dan Sumberdaya Mineral

22.5 Pembinaan Kebijakan Bidang Pengembangan Pengelolaan

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

22.6 Pembinaan Kelembagaan Perekonomian dan Usaha Mikro, Kecil,

Menengah serta pemanfaatan KUR

53

22.7 Pembinaan kebijakan Penanaman Modal dan Kinerja Badan Usaha

Milik Aceh

22.8 Pembinaan Pengembangan Industri dan Perdagangan.

23. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

23.1 Pembinaan dan peningkatan sarana mesjid

23.2 Peningkatan Pelayanan Keagamaan

23.3 Peningkatan syair Ramadhan

23.4 Pelayanan Kehidupan Beragama dan Pembinaan Lembaga

Keagamaan

23.5 Pembinaan Imam Mesjid

23.6 Peningkatan Penyelenggaraan Hari-hari Besar Islam.

24. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama

24.1 Silaturahmi Umara – Ulama.

25. Program Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Rakyat

25.1 Pembinaan kesejahteraan sosial

25.2 Pelayanan dan Penanggulangan masalah kesehatan.

26. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan dan Adat

Istiadat

26.1 Sinkronisasi Pembangunan Pendidikan

26.2 Pembinaan lembaga pendidikan

26.3 Pembinaan Kebudayaan serta Adat Istiadat.

Dalam rangka mengembangkan dan mengelola secara optimal

sumberdaya yang ada untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas

dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh telah menyusun berbagai program dan

kegiatan. Program dan kegiatan tersebut disusun mengacu pada visi dan misi

Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022, seperti yang disajikan dalam lampiran

tabel 3.3.

PEMERINTAH ACEH

BAB IV

57

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DAERAH ACEH

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Aceh merupakan salah

satu bahan Perencanaan Anggaran, digunakan sebagai acuan dalam menyusun

Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2019. Sekretariat Daerah Aceh yang

terdiri dari 9 (sembilan) Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Aceh dalam

Penyusunan RKA mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun

2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2019 dengan Rencana

Kerja dan Pendanaanya sebagaimana Tabel. 4.1 lampiran.

PEMERINTAH ACEH

BAB V

58

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2019 disusun

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencangan Pembanguanan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Jangka Pembangunan Jangan Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Aceh Tahun

2019 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai

indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Aceh. dan berpedoman kepada Renstra Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2017-

2022.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Aceh ini sebagai bahan acuan

dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019, dengan Renja pelaksanaan

anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada

Sekretariat Daerah Aceh, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat

dapat berhasil dan berdaya guna bagi Sekretariat Daerah Aceh.

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2019

tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan

setiap kebijakan terutama dalam hal penganggarannya dalam rangka

meningkatkan kelancaran tugas-tugas pelayanan yang akan dilaksanakan oleh

masing-masing Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Aceh. Selanjutnya

Progam dan kegiatan yang akan ditetapkan diharapkan dapat menjadi pedoman

dan dilaksanakan secara konsisten.

Banda Aceh, Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH ACEH

Drs. DERMAWAN, MM Pembina Utama

NIP. 19590126 198303 1 005

PEMERINTAH ACEH

LAMPIRAN LAMPIRAN

2007 2008 2009 2010

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2018

Tahun

20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131. 66 73 80 83 66 73

2. 2,60 2,66 2,71 2,74 2,60 2,66

41,52 42,9 43,59 44,29 41,52 42,9

90 90 95 95 90 90

90 90 95 95 90 90

90 90 95 95 90 90

20 20 20 20 20 20

2,29 2,94 3,79 4,87 1,00 1,10 2,29 2,94

80 85 90 95 80 85

61,00 62,00 63,00 63,50 61,00 62,00

23 25 27 29 23 25

Persentase Pemerintah Kab/Kota yang

menyampaikan LPPD tepat waktu

Skor dan Status LPPD

Persentase Kecamatan yang telah

menerapkan PATEN

Indikator Tujuan/ Sasaran

Target Renstra Sekretariat Daerah AcehSPM/Standar

Nasional

persentase produk hukum Daerah

yang diudangkan atau ditetapkan

Persentase penyelesaian sengketa

hukum Pemerintah Aceh yang

diselesaikan

Persentase Produk Hukum Pemerintah

Aceh yang disajikan dalam JDIH

Persentase peneningkatan laba BUMA

Persentase pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa

Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah AcehPersentase Pemerintah

Kabupaten/Kota yang mendapat

predikat rating SAKIP “CC” keatas

Persentase rekomendasi/kebijakan/

naskah di bidang pendidikan,

kesehatan dan adat istiadat yang

dimanfaatkan untuk pengambilan

kebijakan pemerintah

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh

No. IKK

Realisasi Capaian ProyeksiCatatan

analisis

85 85 85 85 85 85

61,11 62,11 63,11 64,11 61,11 62,11

80 83 85 90 80 83

94 98 98 98 94 98

80 80 80 80 80 80

20% 40% 60 80 20% 40%

Persentase penyelesaiaan

dokumen/naskah dinas tepat waktu

sesuai dengan SOP

NIP. 19590126 198303 1 005

Persentase kegiatan pimpinan yang

difasilitasi

Persentase peningkatan kualitas

penyelenggaraan pembangunan

Persentase organisasi Perangkat Aceh

yang tepat fungsi dan tepat ukur

Persentase peningkatan indeks

Reformasi Birokrasi

Persentase informasi dan dokumentasi

penyelenggaraan Pemerintah Aceh

yang diserbarluaskan kepada

masyarakat melalui media cetak,

elektronik dan media sosial


Drs. DERMAWAN, MM

Pembina Utama

2 4 3 5 6 7

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

Program/kegiatan

Hasil Analisis Kebutuhan

Banda Aceh

Kegiatan Peningkatan Pelayanan

Bantuan Hukum

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rancangan Awal RKPA

Program /Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Biro Hukum

Biro Hukum

TABEL 2.4

REVIUW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2019

No.Lokasi Indikator Target capaian

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Kegiatan Koordinasi Kerjasama

Permasalahan Peraturan Perundang-

undangan

Kegiatan Penyusun Rencana Kerja

Rancangan Peraturan Perundang-

undangan

Kegiatan Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

90%

Terpahaminya Produk Hukum oleh

Aparatur dan Masyarakat

Biro Hukum

90%

Kegiatan Pemantapan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum

381.100.000

520.200.000

Terbentuknya (disepakati, ditetapkan,

disahkan dan diundangkan PP dan

Perpres amanah UUPA)

Terpenuhinya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Lokasi Target CapaianKebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Catatan

penting

Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran


Perkantoran90%

90% 139.100.000Biro Hukum

Biro Hukum

Banda Aceh

295.300.000

90% 2.503.998.463

Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan7.079.831.782

533.250.000

Ketersediaan Informasi dan

Dokumentasi Hukum yang Sistematis

dan Inovatif

Biro Hukum

Biro Hukum

Biro Hukum

Tersusun dan dibahas serta

terbentuknya (disepakati, ditetapkan

dan diundangkannya Qanun Aceh,

Pergub, Kegub, serta produk dan

dokumen hukum lainnya)

95% 280.000.000

Perlindungan Hukum bagi Aparatur

Pemerintah Aceh

Kegiatan Evaluasi dan Pengkajian

Produk Hukum Kabupaten/Kota

Keselarasan dan Harmonisasi

Peraturan Perundang-undangan90% 166.597.680

Biro Umum

Biro Hukum

90% 2.700.361.799

32.341.967.500Terlaksananya Pelaksanaan

Administrasi PerkantoranBanda Aceh

Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis

Kantor

Penyediaan Alat KantorBiro Umum 100% 649.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terpenuhinya Kebutuhan Penggandaan

dan Barang Cetakan100% 398.500.000

Kajian Perundang-undangan Daerah

Terhadap Perundang-undangan yang

Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar

Perundang-undangan Daerah

Terciptanya Keselarasan Produk

Hukum di Daerah dengan Produk

Hukum yang lebih tinggi 90% 600.323.840


PerkantoranBiro Hukum


Perkantoran90% 419.210.000

2 Program Penataan Peraturan

Perundang-UndanganBanda Aceh 7.787.814.960

1 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranBiro Hukum 572.220.000



undangan Biro Hukum



Perpres amanah UUPA) 90% 324.830.000


Perlengkapan KantorBiro Hukum


Perlengkapan Kantor90% 153.010.000

BIRO HUKUM



undangan

Biro Hukum






90%


Produk Hukum Kabupaten/KotaBiro Hukum


Peraturan Perundang-undangan90%

2.754.398.309


Perundang-undanganBiro Hukum


Aparatur dan Masyarakat90% 586.575.000


Bantuan HukumBiro Hukum


Pemerintah Aceh90% 2.970.397.979


Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum



dan Inovatif90% 308.000.000

183.257.448





Biro Hukum



Hukum yang lebih tinggi 90% 660.356.224

BIRO UMUM


PerkantoranBanda Aceh

Terlaksananya Pelaksanaan

Administrasi Perkantoran32.341.967.500


Perkantoran

Penyediaan Alat KantorBiro Umum


Kantor100% 649.000.000


PenggandaanBiro Umum

Terpenuhinya Kebutuhan Penggandaan

dan Barang Cetakan100% 398.500.000

1.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Biro Umum Tersedianya Bahan Logistik Kantor 100% 3.030.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Biro Umum Tersedianya Bahan Logistik Kantor 100% 3.030.000.000

Pengadaan mebeleur Biro Umum Tersedianya Meubelair 100% 1.340.000.000 Pengadaan mebeleur Biro Umum Tersedianya Meubelair 100% 1.340.000.000

Biro Umum

Banda Aceh

Biro Umum

Biro Umum

Biro Umum

Biro Umum

Biro Umum

Banda Aceh

25.891.467.500

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100% 486.000.000

Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100% 1.337.000.000

Terselesaikannya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah100% 550.000.000


Perkantoran

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi

Perkantoran100%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

100%

Pengadaan Kendaraan Dinas /

Operasional

Tersedianya Kendaaraan Dinas /

Operasional100%

Biro Umum

Terpenuhinya Operasional Perkantoran

dan Kebutuhan Pimpinan

Penyediaan Bahan Perkantoran

Meningkatnya Kualitas dan

Kuantitas Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Biro Umum

29.418.745.960

Biro Umum

3.074.000.000Biro Umum

2.091.200.000Biro Umum

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Fasilitas Perlengkapan

Gedung Kantor100% 542.000.000

Pengadaaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dians

Tersedianya Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

Pengadaan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

Tersedianya Fasilitas Peralatan di

Rumah Jabatan/Dinas100% 1.216.000.000

Pengadaan Peralatan Gendung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor100% 2.102.500.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

Terpenuhinya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Jabatan100% 2.631.700.000

Biro UmumPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor


Rutin/Berkala Gedung Kantor

Biro Umum

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Rumah Jabatan/Dinas

Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai

Beserta Kelengkapannya

100% 3.870.845.960

8.780.000.000100%


Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Biro Umum

Biro Umum


Kantor


Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas Biro Umum

1.051.000.000Banda AcehMeningkatnya Disiplin Aparatur

100% 785.000.000

100% 1.663.000.000


Rutin/Berkala Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Taman,Tempat Parkir dan Halaman

Kantor

Terpenuhi Pemeliharaan Rutin/Berkala

Taman, Tempat Parkir dan Halaman

Kantor100% 1.322.500.000

100% 1.051.000.000Biro Umum

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Aparatur165.000.000

165.000.000100%Tersedianya Program Pendidikan dan

Pelatihan Formal bagi Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Mengkatnya Pelayanan Kedinasan

kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah8.750.000.000Banda Aceh

Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

Terpenuhinya Kunjungan

Kerja/Inspeksi KDH/WKDH 100% 8.750.000.000Biro Umum


Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Biro Umum


Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100% 1.337.000.000


ke Luar Daerah Biro Umum



Daerah100% 550.000.000

100% 25.891.467.500


Biro Umum


dan Kebutuhan Pimpinan 100% 486.000.000


Prasarana Aparatur Banda Aceh



Aparatur29.418.745.960

2.


PerkantoranBiro Umum


Perkantoran

Pengadaan Kendaraan Dinas /

OperasionalBiro Umum


Operasional100% 3.074.000.000

Pengadaaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/DiansBiro Umum


Jabatan/Dinas100% 2.091.200.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorBiro Umum

Tersedianya Fasilitas Perlengkapan

Gedung Kantor100% 542.000.000

Pengadaan Peralatan Rumah

Jabatan/DinasBiro Umum


Rumah Jabatan/Dinas100% 1.216.000.000

Pengadaan Peralatan Gendung KantorBiro Umum

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor100% 2.102.500.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

JabatanBiro Umum


Rutin/Berkala Rumah Jabatan100% 2.631.700.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

KantorBiro Umum


Rutin/Berkala Gedung Kantor100% 3.870.845.960


Dinas Biro Umum



Dinas/Operasional100% 8.780.000.000


Rumah Jabatan/Dinas Biro Umum



Jabatan/Dinas100% 785.000.000


Kantor Biro UmumTerpenuhinya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Kantor 100% 1.663.000.000



KantorBiro Umum



Kantor100% 1.322.500.000

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur Banda AcehMeningkatnya Disiplin Aparatur

1.051.000.000


Perlengkapannya Biro UmumTersedianya Pakaian Dinas Pegawai

Beserta Kelengkapannya 100% 1.051.000.000



Sumber Daya AparaturBanda Aceh

Meningkatnya Kapasitas Aparatur

Tersedianya Program Pendidikan dan

Pelatihan Formal bagi Aparatur 100% 165.000.000



Kepala DaerahBanda Aceh



Daerah8.750.000.000


Daerah/Wakil Kepala Daerah Biro UmumTerpenuhinya Kunjungan

Kerja/Inspeksi KDH/WKDH 100% 8.750.000.000

3.

4.

5.

165.000.000

Biro Umum

- Rancangan Qanun BUMA - Rancangan Qanun BUMA

Biro

Perekonomian

Biro

Perekonomian

Biro

Perekonomian

Laporan Kegiatan Rapat-rapat Biro

Perekonomian 12,00

290.000.000Kegiatan Koordinasi Pembinaan

Kebijakan Transportasi

Laporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Transportasi75,00

Program Pengembangan Kebijakan

Perekonomian Strategis

300.000.000

Banda Aceh

Kegiatan Koordinasi Pengendalian Inflasi

Daerah

Laporan Pelaksanaan Koordinasi

Pengendalian Inflasi Daerah1,00 350.000.000

- Laporan Pelaksanaan Kebijakan

Bidang Pangan

Kegiatan Penyusun Rencana, Standar

Pelayanan Kinerja dan Evaluasi Kinerja

Biro Perekonomian

Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah

Dokumen Kerja Pemerintah Daerah 12,00

- Dokumen Rancangan Kebijakan

Pangan Alternatif

- Laporan Pengawasan Kebijakan

Bansos RASTRA

Kegiatan Koordinasi Kebijakan Bidang

Pangan

1,00 300.000.000Biro

Perekonomian

Kegiatan Koordinasi Kebijakan


Rancangan Kebijakan Ekonomi

Strategis350.000.000

Biro

Perekonomian

Kegiatan Peningkatan Sarana

Penyelenggaraan Kebijakan

Perekonomian

85,00

Banda Aceh


Penyediaan dan Penyaluran Pupuk

Bersubsidi

1.150.000.000Biro

Perekonomian

550.000.000

320.000.000Biro

Perekonomian

Program Peningkatan Sinergritas

Kebijakan Pengembangan Potensi

Ekonomi

- Laporan Rancangan Kebijakan Lahan

Pangan Berkelanjutan

1,00

Kegiatan Koordinasi Pembinaan

Kebijakan Pengembangan Sumberdaya

Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup- Laporan Rancangan Kebijakan

Penanganan Lingkunagn Hidup

1,00

Laporan Rancangan Kebijakan

Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Biro

Perekonomian1,00



Pertanian

- Laporan Rancangan Kebijakan

Pengelolaan Sumberdaya Kehutanan


Kebijakan Bidang Pengembangan

Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

320.000.000Biro

Perekonomian


Kebijakan Pengembangan Pengelolaan

Energi dan Sumberdaya Mineral

-Laporan Rancangan Kebijakan

Pengembangan Sumberdaya Energi

- Laporan Pengawasan Pelaksanaan

Kebijakan Energi Bersubsidi

300.000.000Biro

Perekonomian1,00





Pariwisata75,00 300.000.000

Biro

Perekonomian

1,00 400.000.000Biro

Perekonomian


Kelembagaan Perekonomian dan Usaha

Mikro, Kecil, Menengah serta

Pemanfaatan KUR

Rancangan Kebijakan Perekonomian

Sektor Rill


Kebijakan Penanaman Modal dan

Kinerja Badan Usaha Milik Aceh- Calon Pengurus BUMA Baru 1,00 1.100.000.000

Biro

Perekonomian


Pengembangan Industri dan

Perdagangan

Rancangan Kebijakan Pengembangan

Industri dan Perdagangan 85,00 370.000.000Biro

Perekonomian

BIRO PEREKONOMIAN


Perekonomian StrategisBanda Aceh

1.


Bansos RASTRA

1,00

Kegiatan Koordinasi Kebijakan



DaerahBiro

Perekonomian


Pengendalian Inflasi Daerah1,00 350.000.000

290.000.000

Kegiatan Penyusun Rencana, Standar


Biro Perekonomian

Biro

Perekonomian


Dokumen Kerja Pemerintah Daerah 12,00 300.000.000


Kebijakan TransportasiBiro

Perekonomian


Transportasi75,00

300.000.000



Perekonomian

Biro

Perekonomian


Perekonomian 12,00 1.150.000.000

Kegiatan Koordinasi Kebijakan Bidang

Pangan

Biro

Perekonomian


Bidang Pangan


Pangan Alternatif

Biro

Perekonomian


Strategis85,00 350.000.000



EkonomiBanda Aceh



Pertanian Biro

Perekonomian



Bersubsidi



1,00 550.000.000




Biro

Perekonomian


Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 1,00 320.000.000




Hidup

Biro

Perekonomian





1,00 320.000.000



Energi dan Sumberdaya MineralBiro

Perekonomian

-Laporan Rancangan Kebijakan




1,00 300.000.000



Pariwisata dan Ekonomi KreatifBiro

Perekonomian


Pariwisata75,00 300.000.000




Pemanfaatan KUR

Biro

Perekonomian


Sektor Rill1,00 400.000.000

1.100.000.000



Perdagangan

Biro

Perekonomian

Rancangan Kebijakan Pengembangan

Industri dan Perdagangan 85,00 370.000.000

2.



Kinerja Badan Usaha Milik Aceh

Biro

Perekonomian- Calon Pengurus BUMA Baru 1,00

Tersedianya Barang TV Led 42 Inch

Tersedianya Mesin Fotocopy

Biro Kesra

Biro Kesra

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pembangunan Pendidikan

Banda Aceh

Banda Aceh

Biro KesraPemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Kantor

56 Orang

Rekomendasi Terkait Percepatan

Pembangunan Pendidikan / Pembinaan

Pemuda / Olahraga

Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka

Kajian Evaluasi Efektivitas Program

Pendidikan Berkarakter di Aceh 23 Kab/Kota

1.464.538.500

Biro Kesra

Program Peningkatan Kualitas

Pendidikan, Kebudayaan, dan Adat

Istiadat20%

Koordinasi Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan 1 Rekomendasi

400.000.000

30 Orang

200 Orang

Terlaksananya Pelatihan

Kegawatdaruratan bagi Tenaga

Kesehatan

Terlaksananya Jambore Usaha

Kesehatan Sekolah / Madrasah

Persentase Rekomendasi / Kebijakan

/ Naskah di Bidang Pendidikan,

Kebudayaan, dan Adat Istiadat yang

dimanfaatkan untuk Pengambilan

Kebijakan Pemerintah

1.146.482 .000Tersusunnya Penyusun Rancangan

Peraturan Gubernur

Terlaksananya Perumusan Standarisasi

Pengelolaan UMKM Berbasis Syariah

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1.357.127.750

Terlaksananya Rapat Tim Pengarah

Kesehatan Jiwa Masyarakat Sekolah

Terselenggaranya Pelatihan Spritual

Quation (SQ) dan Manajemen

Keuangan Keluarga, Sosialisasi Bahaya

Pornografi dan LGBT, Seminar

Pembangunan Keluarga Berkarakter

50 Orang

200 Orang


Prasarana Aparatur

Tingkat Kelengkapan Sarana dan

Prasarana AparaturBanda Aceh

Koordinasi dan Pembinaan

Kesejahteraan Sosial

2.503.609.750


Kesejahteraan Rakyat10%

Terlaksananya Rapat Koordinasi

Kesejahteraan Rakyat dan Pembinaan

Sosial

Terpeliharanya Aset dan Sarana


100% 150.000.000

Banda AcehTingkat Kepuasan Masyarakat

Terhadap Layanan Pemerintah 100% 1.844.647.500

Tersedianya Barang TV Led 42 InchPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya Persediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan Administrasi

PerkantoranBiro Kesra

75%Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1.442.309.500

50.000.000


Penggandaan

2 Unit

Biro Kesra

Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan

Aparatur dan Keluarga dilingkungan

Sekretariat Daerah Aceh

14.000.000

338.338.000

Biro Kesra


Perkantoran

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Aparatur 1042 Orang

Biro Kesra

75%


/ Naskah di Bidang Kesejahteraan

Sosial yang dimanfaatkan untuk

Pengambilan Kebijakan Pemerintah

100%

BIRO KEISTIMEWAAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT


Perkantoran Banda AcehTingkat Kepuasan Masyarakat

Terhadap Layanan Pemerintah

1.357.127.750

200 Orang

2.180.647.500


Penggandaan Biro Kesra


Cetakan dan Penggandaan Administrasi


350.000.000


Perkantoran Biro KesraTerlaksananya Pelayanan Administrasi

Perkantoran 75% 1.442.309.500

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Biro Kesra

Tersedianya Mobil Ambulance Klinik

Setda Aceh

2 Unit

1 Unit


Aparatur Biro Kesra



Sekretariat Daerah Aceh1042 Orang 338.338.000


Prasarana Aparatur Banda AcehTingkat Kelengkapan Sarana dan

Prasarana Aparatur 100% 150.000.000


KantorBiro Kesra




Kesejahteraan Rakyat




Pengambilan Kebijakan Pemerintah

Banda Aceh 10% 2.503.609.750



Biro Kesra



Sosial

Tersusunnya Penyusun Rancangan

Peraturan Gubernur



50 Orang

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1.146.482 .000

Koordinasi Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan

Biro Kesra










Kesehatan



1 Rekomendasi

200 Orang

30 Orang



IstiadatBanda Aceh






20% 1.464.538.500



Biro Kesra



Pemuda / Olahraga



Pendidikan Berkarakter di Aceh

56 Orang

23 Kab/Kota

400.000.000

1.

2.

3.

4.

Biro Kesra

Banda Aceh

20%

9.507.372.000

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

Biro Kesra


Kehidupan Beragama

Program Pemberdayaan Sumberdaya

dan Peran Ulama

Pembinaan Lembaga Pendidikan

Biro Kesra

Biro Kesra

Terlaksananya Pelaksanaan Safari

Ramadhan Pemerintah Aceh ke 23

Kab/Kota

Terlaksananya Safari Ramadhan

Daiyah Bersama Pengurus Majelis

Taklim Aceh ke Kab/Kota

Peningkatan Syiar Ramadhan

69 Masjid

23 Kab/Kota

1.456.000.000

2.867.000.000Terlaksananya Peusijuek (tepung tawar)

Jamaah Calon Haji Sekretariat Daerah

Aceh

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan

Perumusan Standarisasi Bimbingan

Manasik Haji

Koordinasi Peningkatan Pelayanan

Keagamaan 36 Orang

1000 Orang

36 Orang

100 Orang

1 Kegiatan

Terlaksananya Pembekalan Petugas

Haji Daerah

Terlaksananya Wisuda Akbar Tahfidz

Qur'an

Terlaksananya Seleksi Petugas Haji

Daerah Aceh

Pembinaan dan Peningkatan Sarana

Masjid 1 Dokumen 306.298.000Tersusunnya Perumusan Standarisasi

Pengelolaan MasjidBiro Kesra

Tingkat Kepuasan Jamaah Haji

Terhadap Pelayanan Tim TPHD


/ Naskah di Bidang Pembinaan

Kelembagaan dan Pengkajian

Kerukunan Umat Beragama yang



Tingkat Kepuasan Masyarakat

Terhadap Penyelenggaraan Hari-hari

Besar Islam

Persentase Imam yang Sesuai

Standar 20%

20%

10%

23 Kab/Kota

Terlaksananya Safari Dakwah

Gubernur/Wakil Gubernur

Koordinasi dan Silaturrahmi Umara-

Ulama

Terlaksananya Rapat Koordinasi Tokoh

Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh

Adat Se-Aceh1 Kegiatan

Terlaksananya Rapat Koordinasi Ulama

dan Umara Se-Aceh 100 Orang

Banda Aceh

Biro KesraTerselenggaranya Rapat Koordinasi


10% 2.741.000.000







105 Orang


Pemangku Kepentingan Bidang

Kebudayaan

Terselenggaranya Lomba Seni Qasidah

Gambus di Aceh

752.073.500

80 Orang

Terlaksananya Zikir Akbar di Kab/Kota

dalam Provinsi Aceh

50 Orang 312.465.000

Koordinasi dan Pembinaan Kebudayaan

serta Adat Istiadat

105 Orang

Pembinaan Lembaga PendidikanBiro Kesra

Terselenggaranya Rapat Koordinasi

Pembinaan Lembaga Pendidikan50 Orang 312.465.000

752.073.500


dan Peran Ulama

Banda Aceh







10% 2.741.000.000


serta Adat Istiadat

Biro Kesra



Kebudayaan


Gambus di Aceh

80 Orang


UlamaBiro Kesra



Adat Se-Aceh


dan Umara Se-Aceh


dalam Provinsi Aceh



1 Kegiatan

100 Orang

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota


Kehidupan BeragamaBanda Aceh










Standar



Besar Islam

10%

20%

20%

20%

9.507.372.000


Masjid Biro KesraTersusunnya Perumusan Standarisasi

Pengelolaan Masjid 1 Dokumen 306.298.000


Keagamaan

Biro Kesra


Haji Daerah


Qur'an


Daerah Aceh

Terlaksananya Peusijuek (tepung tawar)

Jamaah Calon Haji Sekretariat Daerah

Aceh



Manasik Haji

36 Orang

1000 Orang

36 Orang

100 Orang

1 Kegiatan

2.867.000.000


Biro Kesra



Kab/Kota




69 Masjid

1.456.000.000

23 Kab/Kota

5.

6.

1.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Aceh

Jumlah laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5 Laporan 397.720.000

Koordinasi dan sinkronisasi dana

berbantuanAceh

Jumlah laporan pelaksanaan dana

berbantuan2 Laporan 344.812.000

Pembinaan penyelenggaraan jasa

kontruksi

Jumlah laporan Pembinaan

penyelenggaraan jasa kontruksi1 Laporan 332.256.000Aceh

Pembinaan dan pengendalian

penyelenggaraan di bidang

administrasi pembangunan provinsi

Jumlah laporan Pembinaan dan

pengendalian penyelenggaraan di

bidang administrasi pembangunan

provinsi5 Laporan 742.632.000Aceh

Pemantauan permasalahan pelaksanaan

pembangunan bidang sumber daya airAceh

Jumlah laporan pemantauan

permasalahan pelaksanaan

pembangunan bidang sumber daya air 1 Laporan 280.882.000

Pembinaan dan Pengendalian

Penyelenggaraan di Bidang jasa

kontruksi

Jumlah Laporan Pembinaan dan

Pengendalian Penyelenggaraan di

Bidang jasa kontruksiAceh 1 Laporan 332.256.000

Pemantauan permasalahan realisasi

sarana dan prasarana permukiman

Jumlah pemantauan permasalahan

realisasi sarana dan prasarana

permukimanAceh 1 Laporan 349.622.500



infrastruktur Aceh

Jumlah laporan pemantauan

permasalahan realisasi pelaksanaan

pembangunan infrastruktur 1 Laporan 398.077.000

Tersedianya data RFK pelaksanaan

dana APBN khususnya dekonsentrasi

dan tugas pembantuan

Koordinasi dan sinkronisasi dana

berbantuanAceh 2 Laporan 311.782.000

Aceh

Terlaksananya pengendalian serta

tersedianya laporan RFK

pelaksanaan APBA 5 Laporan 581.552.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Aceh

Terlaksananya pengendalian serta

tersedianya laporan RFK pelaksanaan

APBA5 Laporan 269.770.000

Pembinaan, pengendalian, petunjuk

teknis dan koordinasi


administrasi pembangunan provinsi

Pembinaan, Pengendalian, Petunjuk

Teknis dan Koordinasi

Penyelenggaraan di Bidang

Administrasi Infrastruktur

Program Pembinaan, Pengendalian

dan Pelaksanaan Pembangunan

Biro Kesra

Biro Kesra

Biro Kesra

Aceh

Aceh

Aceh

Aceh

Aceh

Aceh

Aceh

Pembinaan, Pengendalian, Petunjuk

Teknis dan Koordinasi

Penyelenggaraan di Bidang jasa

kontruksi

Tersedianya data penyelenggaraan

jasa kontruksi1 Laporan 282.256.000

Tersedianya data penyelenggaraan jasa

kontruksi1 Laporan 282.256.000

Pembinaan penyelenggaraan jasa

kontruksi


sarana dan prasarana permukiman

Terpantaunya kondisi dan

permasalahan pelaksanaan

pembangunan sarpras permukiman

dan terfasilitasinya kegiatan sanitasi di

Kab/Kota

1 Laporan 299.622.500

Pemantauan permasalahan pelaksanaan

pembangunan bidang sumber daya air

Tersedianya data hasil pemantauan

kondisi dan permasalahan

pembangunan di bidang sumber daya

air

1 Laporan 230.882.000



infrastruktur

Tersedianya data hasil pemantauan

kondisi dan permasalahan

pembangunan infrastruktur 1 Laporan 348.077.000

Tersedianya Laporan Data Hasil

Pemantauan Kondisi dan

Permasalahan Pembangunan

Infrastruktur

1 Laporan 878.581.500

4.105.699.500

212.695.000

2750 Orang

70 Orang

6 Hari Besar

1 Kegiatan


Pembinaan Mental Agama bagi

Narapidana di Lembaga

Permasyarakatan

Terselenggaranya Hafiah Al-Qur'an

dalam Rangka Peringatan P3HBI

Peningkatan Penyelenggaraan Hari-hari

Besar Islam

Terselenggaranya Peribadatan dan

Pengajian di Mushalla At-Taubah Setda

Aceh, Mushalla Meuligoe Gubernur

Aceh dan Mushalla Meuligoe Wakil

Gubernur Aceh

Terselenggaranya Pelaksanaan

Peringatan Hari - hari Baesar Islam

(P3HBI)

1 Kegiatan

2.780.220.000

1.885.159.000

Koordinasasi Pelayanan Kehidupan

Beragama dan Pembinaan Lembaga

Keagamaan

Koordinasi Pembinaan Imam Masjid Terlaksananya Rapat Koordinasi Imam

Masjid

Koordinasi Pembinaan Imam MasjidBiro Kesra

Terlaksananya Rapat Koordinasi Imam

Masjid 70 Orang 212.695.000



KeagamaanBiro Kesra





Gubernur Aceh

2750 Orang 2.780.220.000

6 Hari Besar

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1.885.159.000


Besar Islam

Biro Kesra



(P3HBI)

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


dan Pelaksanaan Pembangunan Aceh




Permasyarakatan



4.505.700.000

Pembinaan dan Pengendalian

Penyelenggaraan bidang Administrasi

Pembangunan Infrastruktur Aceh

Jumlah Laporan Pembinaan dan

Pengendalian Penyelenggaraan

bidang Administrasi Pembangunan

Infrastruktur

3 Laporan 1.028.581.500

Input : Dana 648.000.000 Input : Dana 200.000.000

Outputs : Outputs :

137.600.000

2.

Penyusunan dokumen anggaran biro Biro Admpemb

Setda Aceh

Tersedianya RKA, RKA Revisi dan RKA

Perubahan Biro 3 Dokumen 50.000.000

50.000.000

Pemeliharaan kendaraan dinas Biro Admpemb

Setda Aceh

Penyusunan laporan kinerja biro Biro Admpemb

Setda Aceh

Tersedianya LKPJ, LPPA, LAKIP dan

Laporan Keuangan biro 4 Dokumen

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan

dinas 8 Unit

30.000.000

367.079.500

Penyusunan dokumen perencanaan biro Biro Admpemb

Setda Aceh

Tersedianya dokumen Renstra dan

Renja Biro 2 Dokumen

Urusan tata usaha dan rumah tangga

biroBiro Admpemb

Setda Aceh

Terpenuhinya Urusan tata usaha dan

rumah tangga biro 2 Data

Pembinaan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan Aceh Aceh

Tersedianya data monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan

Aceh1 Laporan 300.000.000

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Biro Administrasi Pembangunan Aceh 634.679.500

Penyusunan RKA dan DPA Setda Aceh

Setda Aceh

Tersedianya dokumen RKA, DPA, DPA

Revisi, RKA perubahan dan DPA

perubahan5 Dokumen 150.000.000

Koordinasi penataan ruang Aceh dan

pembinaan penataan ruang

Kabupaten/Kota Aceh

Tersedianya laporan koordinasi

penatan ruang Aceh dan pembinaan

penataan ruang Kabupaten/Kota 2 Laporan 300.000.000

Biro Admpemb

Setda Aceh

Tersedianya RKA, RKA Revisi dan RKA

Perubahan Biro 3 Dokumen 11.000.000

Penyusunan laporan kinerja biro Biro Admpemb

Setda Aceh

Tersedianya LKPJ, LPPA, LAKIP dan

Laporan Keuangan biro 4 Dokumen 11.079.500

Tersedianya dokumen Renstra dan

Renja Biro

2 Data 460.000.000

Biro Admpemb

Setda Aceh2 Dokumen 15.000.000

Aceh 634.679.500

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan

dinas 8 UnitBiro Admpemb

Setda Aceh137.600.000

Tersedianya laporan koordinasi

penatan ruang Aceh dan pembinaan

penataan ruang Kabupaten/Kota 2 Laporan 300.000.000

Pembinaan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan Aceh

Tersedianya data monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan

Aceh1 LaporanAceh 300.000.000

Tersedianya dokumen RKA, DPA, DPA

Revisi, RKA perubahan dan DPA

perubahanSetda Aceh 5 Dokumen 150.000.000

Penyusunan RKA dan DPA Setda Aceh

Urusan tata usaha dan rumah tangga

biroBiro Admpemb

Setda Aceh

Terpenuhinya Urusan tata usaha dan

rumah tangga biro

Koordinasi penataan ruang Aceh dan

pembinaan penataan ruang

Kabupaten/Kota Aceh

Pembinaan dan monitoring, evaluasi

dan pengendalian pelaksanaan

pembangunan

Biro Admpemb

Setda Aceh /

Aceh / Setda

Aceh

Jumlah laporan monitoring, evaluasi

dan pengendalian pelaksanaan

pembangunan 8 Unit 1.050.000.000


pelaksanaan pembangunan Aceh

Jumlah laporan Pembinaan

pengendalian pelaksanaan

pembangunan Aceh1 Laporan 300.000.000Aceh



administrasi Kabupaten/Kota

Jumlah laporan Pembinaan dan

pengendalian penyelenggaraan di

bidang administrasi Kabupaten/KotaAceh 2 Laporan 317.551.000

Sinkronisasi dan sinergi program

pembangunan provinsi dengan

Kabupaten/KotaAceh

Jumlah laporan pelaksanaan program


Kabupaten/Kota2 Laporan 317.551.000

Aceh

Laporan pembinaan pengendalian

pelaksanaan pembangunan Aceh 1 Laporan 300.000.000

Sinkronisasi dan sinergi program


Kabupaten/KotaAceh

Tersedianya laporan RFK APBK dan

DAK Kabupaten/Kota 2 Laporan 278.631.000

Biro Admpemb

Setda Aceh /

Aceh / Setda

Aceh


kendaraan dinas

8 Unit 2.319.359.000




administrasi Kabupaten/Kota

Aceh

Tersedianya laporan RFK APBK dan

DAK Kabupaten/Kota2 Laporan 278.631.000




monitoring, evaluasi dan pengendalian

administrasi pembangunan

Pembinaan pengendalian pelaksanaan

pembangunan Aceh

Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pemeliharaan kendaraan dinas

Penyusunan dokumen perencanaan biro

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

Penyusunan dokumen anggaran biro

Provinsi Aceh

Perolehan Indeks Reformasi Birokrasi

62,00

62,11

Persentase Kab/Kota yang

Difasilitasi/Asistensi Penyusunan OPD

sesuai dengan Peraturan Perundang -

Undangan

80%

2.915.000.000


inerja Pemerintahan Aceh

Persentase Organisasi Perangkat

Aceh yang Tepat Fungsi dan Tepat

Ukur

1. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS


BIRO ORGANISASI

Provinsi Aceh



Ukur6.676.000.000

Pembinaan Penataan Kelembagaan

Perangkat Daaerah Kabupaten/Kota






Undangan

80%


Outputs : Outputs :


Outputs : Outputs :


Outputs : Outputs :


Outputs : Outputs :

Jumlah Peserta Bimtek SOP 150 Peserta Jumlah Peserta Bimtek SOP 150 Peserta


Outputs : Outputs :


Outputs : Outputs :

Jumlah Koleksi Buku "Best Seller" 7 Buku Jumlah Koleksi Buku "Best Seller" 7 Buku


Outputs : Outputs :


Outputs : Outputs :

Pembinaan dan Sinkronisasi Analisa

Jabatan SKPA dan Perangkat Daerah

Kab/KotaFrekuensi Pelaksanaan

Fasilitasi/asitensi Penyusunan Analisa

Jabatan

Jumlah Kabupaten/Kota yang

mengikuti Pembinaan Penyusunan

Analisis Jabatan/Analisis Beban Kerja

3 Kali

23 Kab/Kota

Penyusunan dan Penyiapan Dokumen

LAKIP

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (Lkj)5 Dokumen

Peningkatan Kapasitas Pegelolaan

Ketatalaksanaan

Jumlah Peserta Sosialisasi Tata Naskah

Dinas



Kab/Kota

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Ketatalaksanaan

Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja


LAKIP

Jumlah Peserta fasilitasi Sinkronisasi

Indikator Kinerja dalam SAKIP

SKPA/Biro

Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi

Pembinaan SAKIP


mengikuti Pembinaan Penyusunan

Analisis Jabatan/Analisis Beban Kerja 23 Kab/Kota

Jumlah Peserta yang Mengikuti Rapat

Koordinasi Pendayagunaan Aparatur

Negara100 Peserta

Tersusun dan Tersedianya Katalog

Perpustakaan 1 Katalog

Persentase Perangkat Aceh yang

Difasilitasi/Asistensi OPD sesuai

dengan Peraturan Perundang-

Undangan

80%

3 Kali

Frekuensi Pelaksanaan

Fasilitasi/asitensi Penyusunan Analisa

Jabatan


Jumlah SKPA yang Difasilitasi Standar

Pelayanan 10 SKPA

Jumlah Peserta yang Mengkuti RAKOR

Pelayanan Publik

Frekuensi Pembinaan Unit Pelayanan

Publik Kab/Kota terhadap Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik 5 Kali

165 Peserta

Jumlah SKPA yang Difasilitasi Standar

Pelayanan

180 Peserta



Kualitas Pelayanan Publik


Dinas165 Peserta


Pelayanan Publik180 Peserta

10 SKPA

5 Kali

100 Peserta

Rapat Koordinasi Pendayagunaan

Aparatur Negara (RAKORPANDA)



Negara100 Peserta



114 Peserta

Jumlah Peserta Fasilitasi Penyusunan

PK SKPA dan Biro 114 Peserta

23 Kab/Kota


Tersusun dan Tersedianya Katalog

Perpustakaan

Jumlah Peserta yang mengikuti Bedah

Buku

1 Katalog

Jumlah Peserta yang mengikuti Bedah

Buku 100 Peserta

Jumlah SKPA yang telah menyajikan

IKU dalam Dokumen SAKIP

Pengembangan Indikator dan Tolok Ukur

Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah

57 SKPA



Jumlah SKPA yang telah menyajikan

IKU dalam Dokumen SAKIP

Jumlah Peserta Fasilitasi Penyusunan

PK SKPA dan Biro

Jumlah Peserta fasilitasi Sinkronisasi

Indikator Kinerja dalam SAKIP

SKPA/Biro

Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi

Pembinaan SAKIP

57 SKPA

114 Peserta

23 Kab/Kota

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (Lkj)5 Dokumen

114 Peserta

Penataan Kelembagaan Satuan Kerja

Perangkat Aceh


Perangkat Aceh




Undangan

80%

Input : Dana 1.060.000.000 Input : Dana 485.000.000

Outputs : Outputs :


Outputs : Outputs :


Outputs : Outputs :


Outputs : Outputs :

Jumlah Dokumen DUK Setda 2018 1 Dokumen Jumlah Dokumen DUK Setda 2018 1 Dokumen


Outputs : Outputs :

3.

2.

850.000.000


Perkantoran


Perkantoran

Persentase Pemenuhan Honorarium

Penanggung Jawab Keuangan

Persentase Tersedianya Bahan Habis

Pakai

80%

80%

Peningkatan Pengelolaan Arsip dan

Informasi Kepegawaian

Persentase Penataan Arsip

Kepegawaian Lingkup Setda 80%

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase Kelancaran Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan PNS

Jumlah PNS Setda yang Mendapat Cuti

Jumlah PNS Setda yang Menerapkan

SKP

Jumlah PNS Setda yang ditetapkan

Kenaikan Gaji Berkala

Jumlah ASN Lingkup Setda yang

Diusulkan Satya Lencana Karya

200 Peserta

685 Peserta

300 Peserta

10 Peserta

PROGRAM PEMBINAAN,

PENGEMBANGAN DAN

KESEJAHTERAAN APARATUR1.144.800.000

Pembinaan dan Pengembangan Pola

Karier dan Kediklatan

Jumlah PNS Setda yang Difasilitasi

mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional 10 Peserta

Persentase ASN Setda yang Memiliki

Sertifikat Diklat Teknis

Pembinaan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Aceh dan Pemerintah

Kab/KotaJumlah Peserta yang mengikuti Rakor

Reformasi Birokrasi

Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi

PMPRB

Jumlah Peserta FGD Penyusunan dan

Reviu Road Map RB Pemerintah Aceh

200 Peserta

23 Kab/Kota

30 Peserta





Kab/Kota

435.000.000

Percepatan Revisi PP Nomor 3 Tahun

2015 dan Perpres Nomor 23 Tahun

2015 dan Kajian Awal terhadap Norma,

Standard dan Prosedur sebagai Tindak

Lanjut PP Nomor 3 Tahun 2015


Perundang-Undangan

Persentase Produk Hukum

Kewenangan Aceh yang Diselesaikan

Program Penataan Daerah Otonomi

Baru

Persentase Penyerahan Asset dari

Daerah Induk ke Daerah Pemekaran,

Pngembangan OTDA dan Penataan

Batas Daerah


Baru




Batas Daerah

80%


Kepegawaian Lingkup Setda 80%

1 PP dan 1 Perpres 515.000.000

676.356.224


Pakai

515.000.000

PROGRAM PELAYANAN




300 Peserta


mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional 10 Peserta





Diusulkan Satya Lencana Karya 10 Peserta

685 Peserta



200 Peserta

23 Kab/Kota

Jumlah Peserta FGD Penyusunan dan

Reviu Road Map RB Pemerintah Aceh 30 Peserta

Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi

PMPRB

Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor

Reformasi Birokrasi

Jumlah PNS Setda yang Mendapat Cuti200 Peserta

Jumlah PNS Setda yang Menerapkan

SKP

Jumlah PNS Setda yang ditetapkan

Kenaikan Gaji Berkala


Penanggung Jawab Keuangan 80%

PROGRAM PEMBINAAN,

PENGEMBANGAN DAN

KESEJAHTERAAN APARATUR

Konsultasi Pembahasan Peraturan

Perundang - Undangan

BIRO TATA PEMERINTAHAN


Perundang-Undangan


Kewenangan Aceh yang Diselesaikan 600.000.000








1 PP dan 1 Draft

Qanun600.000.000

1.

2.

Penyusunan LKPJ GubernurBiro Tapem

Tersusunnya LKPJ Gubernur TA 20182 Dokumen 300.000.000

Penyusunan LKPJ GubernurBiro Tapem

Tersusunnya LKPJ Gubernur TA 20182 Dokumen 273.400.000

Aceh 100% 660.100.000

Banda Aceh

23 Kab/Kota 400.000.000

Koordinasi Bidang Ketertiban,

Keamanan dan Ketenagakerjaan120 Orang 200.000.000

Terlaksanaan Rakor Ketertiban dan

Ketenaga Kerjaan di Aceh

Biro Tapem

Pelaksanaan Rakor, FGD dan Seminar

Terkait Penyelenggaraan Keistimewaan

dan Kekhususan Aceh150 Peserta dan 1

Lap

60 Peserta dan 2

Dokumen

350 Peserta

Percepatan Penyelesaian Tapal Batas

Wilayah Administratif di Kab/Kota se-

Aceh Banda Aceh

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan

Batas Wilayah Administrasi Pemerintah

Kab/Kota 3 Segmen 900.000.000

Pembinaan Pembakuan Nama Rupa

Bumi di Kab/Kota se-Aceh

Fasilitasi Pembakuan Nama-nama

Rupa Bumi di Aceh23 Kab/Kota 425.000.000Aceh

204.700.0003 Dokumen

Aceh

Aceh

Aceh-Sumut-

Jakarta

Biro Tapem

Banda Aceh 831.000.000


Kelembagaan

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Penyusunan LPPA TA 2018 dan

Publikasi RLPPA TA 2018 di Media

Massa

Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan

Pemerintahan

Terlaksananya Pembinaan Penyusunan

SPM Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah 200.000.000



Kab/Kota 2 Segmen

Aceh

200.000.000


Wilayah Administrasi Aceh dengan

Provinsi Sumut70% 500.000.000

Aceh

445.000.000



Provinsi Sumatera Utara




Rupa Bumi di Aceh23 Kab/Kota 400.000.000



Aceh

Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi pada

Pemerintahan Kab/Kota

Aceh

80%

Penyelesaian P3D dari Daerah Induk ke

Daerah Pemekaran dan Peralihan P3D

Urusan Pemerintahan Konkuren

Terfasilitasi Penyelesaian P3D dari

Daerah Induk ke Daerah Pemekaran

dan Peralihan P3D Urusan

Pemerintahan Konkuren

3 Kab/Kota dan 23

Kab/Kota Urusan

Konkuren

23 Kab/Kota dan 1

LapAceh 133.000.000

Terlaksana Koordinasi dan Pemantapan

Pemerintahan Daerah serta

Terfasilitasinya Kegiatan KDH/WKDH,

DPRK dan Kecamatan

Evaluasi dan Monitoring LPPD Kab/Kota Terlaksananya Pembinaan Terhadap

Penyusunan LPPD Kab/Kota 65 Peserta 132.000.000

Terlaksananya Pembinaan

Penyelenggaraan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan255.000.000

Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan

Administrasi Terpadu (PATEN) di

Wilayah Kecamatan




Aceh-Sumut-

Jakarta



Provinsi Sumut650.000.000

300.000.000



Aceh

Terlaksananya Pengumpulan Data

EKPOD Terhadap Pelaksanaan Otonomi

di Kab/Kota dan Terlaksananya Bimtek

Pengisian Data EKPOD

Koordinasi dan Pemantapan Pemerintah

Daerah dan Kecamatan

23 Kab/Kota dan

1 Lap200.000.000




Pengisian Data EKPOD



Banda Aceh




DPRK dan Kecamatan23 Kab / Kota 23 Kab / Kota 208.000.000Banda Aceh

Penyusunan LPPA

Persiapan Pelaksanaan Pemilu Pembentukan Tim Desk Pemilu 2019,

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

Dukungan Pemilu di 23 Kab/Kota

Penataan Wilayah Mukim dan Gampong

Sosialisasi Pelaksanaan Otonomi

Khusus dan Keistimewaan Aceh

90%

Evaluasi dan Monitoring LPPD Kab/Kota

Aceh

Terlaksananya Pembinaan Terhadap

Penyusunan LPPD Kab/Kota 65 Peserta 150.000.000



Wilayah KecamatanAceh



Administrasi Terpadu Kecamatan100% 250.000.000



Urusan Pemerintahan Konkuren Aceh





23 Kab / Kota 500.000.000


Khusus dan Keistimewaan AcehAceh



dan Kekhususan Aceh150 Peserta dan 1

Lap250.000.000


Kelembagaan


Pemerintah Daerah

Penyusunan LPPA

Biro Tapem



Massa

Terlaksananya Rapat Kerja Camat se-

Aceh

3 Dokumen 250.000.000


PemerintahanBiro Tapem



Daerah60 Peserta dan 2

Dokumen225.000.000

400.000.000Terlaksananya Rapat Kerja Camat se-

AcehBanda Aceh

Rapat Kerja Camat se-Aceh

Aceh

Terlaksananya Penataan Wilayah

Mukim dan Gampong Serta Bimtek

Batas-batas Gampong

298.600.000

250 Peserta

Koordinasi Penataan Batas Negara

Rapat Kerja Camat se-AcehBanda Aceh 350 Peserta

5 Segmen

Penataan Wilayah Mukim dan Gampong

Aceh

Terlaksananya Penataan Wilayah


Batas-batas Gampong23 Kab/Kota


Keamanan dan KetenagakerjaanBanda Aceh


Ketenaga Kerjaan di Aceh120 Orang

Persiapan Pelaksanaan Pemilu

Aceh

Pembentukan Tim Desk Pemilu 2019,



Koordinasi Penataan Batas NegaraBanda Aceh

300.000.000

Terlaksananya Koordinasi Batas Negara5 Segmen 250.000.000

3.

Terlaksananya Koordinasi Batas NegaraBanda Aceh

Tidak ada

dalam RPJM

Aceh 2017-

2022

Tidak ada

dalam RPJM

Aceh 2017-

2022

2200 Paket

Prov.Aceh

113.700.000 Prov.Aceh

12 Laporan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah laporan pelaksanaan

monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan barang dan jasa 12 Laporan

Terpenuhinya data laporan serta

monitoring paket pengadaan barang

dan jasa

Penyelenggaraan Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa Pemerintah

Prov.Aceh

Persentase Kesesuaian Pelaksanaan

Lelang Pengadaan Barang dan Jasa

dengan RUP85%

Terlaksananya Proses Pelelangan

Barang dan Jasa secara Tendering dan

non Tendering sesuai prinsip-prinsip

Pengadaan

Jumlah Paket Pemilihan Penyedia

Barang dan Jasa Pemerintah Aceh

571.050.000

55 SKPA

Banda Aceh10.494.850.000

Persentase Kesesuaian lelang

pengadaan barang dan jasa dengan

RUP85%





non Tendering2300 Paket



non Tendering sesuai prinsip-prinsip

Pengadaan

2300 Paket

4300 Paket

4300 Paket

Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan


Prov.Aceh



dengan RUP80%

Jumlah Peserta Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis Penyusunan

Rencana Umum Pengadaan Pemerintah

dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

(RPP) SKPA

330 Orang

Terwujudnya Penyusunan Rencana

Pelaksanaan Pengadaan secara

Elektronik

Program Penyelenggaraan Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah

2.

75%

100.000.000

Banda Aceh

Terpenuhinya Administrasi

Penyelenggaraan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

Terlaksananya Proses Perencanaan

Pengadaan Barang dan Jasa

Terlaksananya Perencanaan Pengadaan

Barang dan Jasa yang tertib

2000 Paket

2000 Paket

100%

80%

80%

Banda Aceh

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan

Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan

Kantor

Banda Aceh

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya Peralatan rutin

kantor/operasional

Terpenuhinya Peralatan rutin

kantor/operasional

75%

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.

Pemeliharaan ruitn/berkala kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan ruitn/berkala kendaraan

dinas/operasional

Prov.Aceh 50.000.000

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 100%

Tersedianya Kendaraan dinas /

operasional

Tersedianya Kendaraan dinas /

operasional yang layak

Fasilitasi Persiapan Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Kepentingan Umum 100%Aceh



125.000.000

Aceh

420.099.208

Rapat Koordinasi Bidang Kependudukan Terlaksananya Koordinasi Bidang

Kependudukan yang Lebih Baik 100% 227.600.000

4.000.000.000

2000 Paket

Terpenuhinya Data Paket Pengadaan


Terpenuhinya Data Laporan serta

Monitoring Paket Pengadaan Barang

dan Jasa

2200 Paket

2000 Paket



dan Jasa Pemerintah

125.000.000



dan Jasa Pemerintah

2000 Paket

Banda Aceh





Terkoordinasinya Pengadaan Tanah

Terlaksananya Koordinasi Bidang

Kependudukan yang Lebih Baik 100% 300.000.000

Fasilitasi Persiapan Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Kepentingan Umum Aceh

Terkoordinasinya Pengadaan Tanah

100% 500.000.000

Rapat Koordinasi Bidang KependudukanAceh

Prov.Aceh

Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi

Tenaga Pengadaan barang/jasa

Terlaksananya Pembinaan dan

Peningkatan Kompetensi Tenaga

Pengadaan barang/jasaBanda Aceh

Persentase kasus hukum pengadaan

barang dan jasa yang diselesaikan

Jumlah personil tenaga pengadaan

barang/jasa yang terbina dan

ditingkatkan kompetensinya

80%

Terlaksananya Penyusunan Pola

Kemitraan Pemerintah dangan Pelaku

Usaha

Terpenuhinya Penyusunan Pola

Kemitraan Pemerintah dangan Pelaku

Usaha

Penyusunan dan Perumusan Pola

Kemitraan Pemerintah dangan dunia

Usaha

Jumlah peserta kemitraan pemerintah

dengan dunia usaha di bidang barang

dan jasa



60 Orang

80%

Terpenuhinya Pembinaan dan

Peningkatan Kompetensi Tenaga

Pengadaan barang/jasa

Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi

Tenaga Pengadaan barang/jasa

679 Orang

Meningkatnya kuantitas dan kualitas

personil tenaga pengadaan barang/jasa

yang terbina dan ditingkatkan

kompetensinya679 Orang

80%

80%

Banda Aceh

125.000.000

Digabung

dengan

kegiatan yang

lain

75%

Banda Aceh

Terlaksananya pendampingan dan

penyelesaian permasalahan hukum

dalam penyelenggaraan barang dan

jasa

Penyusunan dan Perumusan Pola


Usaha

75%

70%

70%

Terpenuhinya pendampingan hukum


jasa

Banda Aceh

75%

150.000.000

Koordinasi kerjasama antar lembaga

bidang pengadaan barang dan jasa

Koordinasi kerjasama antar lembaga

bidang pengadaan barang dan jasa




jasa

Terlaksananya kerjasama antar

lembaga bidang pengadaan

barang/jasa

Terselenggaranya kerjasama antar

lembaga bidang pengadaan

barang/jasa

1.300.000.000Prov.Aceh

Meningkatnya jumlah peserta dunia

usaha yang bermitra dengan

pemerintah di bidang barang/jasa60 Orang

Prov.Aceh

Jumlah Pembinaan dan Pendampingan

Penyelesaian Permasalahan Hukum


Barang dan Jasa




Pendampingan Penyelesaian

Permasalahan Hukum Penyelenggaraan

Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa

80%

3 Kasus / 4

Orang

3 Kasus / 4

Orang

3.

Pembinaan dan Pendampingan



Barang dan Jasa

80%

Program Peningkatan Mutu SDM,

Pengembangan Kerjasama dan

Advokasi Hukum Pengadaan Barang

dan Jasa




jasa

345.310.000Prov.Aceh

80%

80%

Banda Aceh

Persentase Kesesuaian lelang

pengadaan barang dan jasa dengan

RUP

Jumlah kegiatan pelaksanaan layanan

administrasi dan sarana pengadaan

barang dan jasa

Terpenuhinya pelayanan administrasi

pengadaan barang dan jasa yang baik,

Terpenuhinya Penyelenggaraan


Pemerintah

85%

15 Kegiatan

15 Kegiatan

3.908.650.000

Peningkatan Layanan Administrasi dan

Sarana Pengadaan Barang / Jasa



dan Jasa Pemerintah

Terlaksananya pelayanan administrasi


Terpenuhinya pelayanan administrasi


Prov.Aceh

150.000.000

150.000.000

80%

75%




jasa

80.000.000

Pembinaan dan Pendampingan



Barang dan Jasa

Terlaksananya pendampingan hukum


jasa

75%

75%




dan Jasa

2200 Paket

1.150.000.000

Peningkatan Layanan Administrasi dan

Sarana Pengadaan Barang / Jasa

Prov.Aceh

Pengembangan Kebijakan dan

Sosialisasi Peraturan Bidang Pengadaan

Barang dan Jasa

360.000.000

Terwujudnya pengembangan sistem

pendukung layanan pengadaan

elektronik

Pengembangan Kebijakan dan


Barang dan Jasa

Persentase pengadaan barang dan jasa

sesuai dengan RUP

Terlaksananya proses penyusunan dan

sosialisasi peraturan bidang pengadaan

barang dan jasa

Tersedianya Peraturan Gubernur

bidang Pengadaan barang dan jasa dan

terlaksananya sosialisasi Pergub

tersebut

85%

3 Ranpergub, 211

Orang

3 Ranpergub, 211

Orang

200.000.000

200.000.000

Prov.Aceh

Banda Aceh

Terselenggaranya pengadaan barang

dan jasa secara elektonik

Terlaksananya proses penyusunan dan


barang dan jasa

Terlaksananya penyusunan dan


barang dan jasa

80%

3 Dokumen

3 Dokumen

Peningkatan pengelolaan keamanan

informasi layanan pengadaan secara

elektronikDigabung

dengan

kegiatan yang

lain

Peningkatan pengelolaan keamanan

informasi layanan pengadaan secara

elektronik

Prov.Aceh



Terlaksananya pengembangan sistem

pendukung layanan pengadaan

elektronik

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

Informasi Pengadaan Barang dan Jasa


sesuai dengan RUP

Jumlah sistem informasi pegadaan

barang dan jasa yang dikelola serta

dikembangkan

80%

80%

Banda Aceh


dan jasa secara elektonik 80%

Terlaksananya standarisasi keamanan

informasi sistem pengadaan elektronik

Terpenuhinya standarisasi keamanan

informasi sistem pengadaan elektronik

80%

80%

80%

80%

Banda Aceh


sesuai dengan RUP

Jumlah pembinaan dan pengelolaan

layanan pengadaan secara elektronik di

Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terwujudnya pembinaan pengelolaan

layanan pengadaan secara elektronik di

Provinsi dan Kabupaten/Kota 600 Orang

600 Orang

80%

880.000.000

Pembinaan dan Pengelolaan Sistem

Elektronik Pengadaan Barang/Jasa



Terlaksananya pembinaan dan

pengelolaan SPSE bagi SKPA, Kab/Kota

dan penyedia

Terwujudnya pembinaan dan

pengelolaan SPSE bagi SKPA, Kab/Kota

dan penyedia

Pembinaan dan Pengelolaan Sistem


Prov.Aceh

4.



Terlaksananya pelayanan veifikasi

penyedia, helpdesk dan layanan

pengguna lainnya

Terlaksananya pelayanan veifikasi

penyedia, helpdesk dan layanan

pengguna lainnya yang efektif dan

efisien


sesuai dengan RUP

Jumlah penyedia dan pengelola yang

menggunakan dan memahami sistem

pengadaan secara elektronik

Meningkatnya jumlah penyedia dan

pengelola yang menggunakan dan

memahami sistem pengadaan secara

elektronik

85%

1000 Penyedia 46

Orang

Program Peningkatan Pelayanan dan

Pengelolaan Sistem Elektronik

Penyelenggaraan Layanan Pengguna

Sistem Pengadaan secara Elektronik

1000 Penyedia 46

Orang

727.100.000Prov.Aceh

Tersedianya Aplikasi/sistem

pendukung layanan pengadaan secara

elektronik

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

Informasi Pengadaan Barang dan Jasa85%

3 Aplikasi

3 Aplikasi

307.500.000

125.000.000

80%

Banda Aceh

800.000.000

Penyelenggaraan Layanan Pengguna


200.000.000

80%

80%

80%

Banda Aceh

80%

Banda Aceh

Bimbingan Teknis dan Sertifikasi

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

150.000.000




jasa

Terlaksananya peningkatan SDM

Aparatur yang memiliki Sertifikasi

pengadaan barang dan jasa 6 Kali

6 Kali



Bimbingan Teknis dan Sertifikasi




Prov.Aceh

Jumlah ASN lingkup Pemerintah Aceh

yang dilakukan Bimbingan Teknis dan

sertifikasi pengadaan barang dan jasa

pemerintah

Tersedianya ASN yang memiliki

Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan

Jasa

80%

120 Orang

120 Orang

Terpenuhinya SDM Aparatur yang

memiliki Sertifikasi pengadaan barang

dan jasa

75%

Program pelayanan Administrasi

Perkantoran

500 Informasi 500 Informasi Publik

1 Website 1 Website

5 Media Sosial 5 Media Sosial

Program Pengembangan Data dan

Informasi

2.

984.238.600 Banda Aceh

Kegiatan Pelayanan Informasi,

Publikasi dan Aspirasi masyarakat

Persentase publikasi melalui Baliho,

Analisis Berita, Kliping Koran, Leaflet,

Tabloid, Spanduk dan bannerProv.Aceh 90% 3.500.000.000 Banda Aceh

85% 3.500.000.000

Kegiatan Koordinasi Penyusunan

Naskah dan Makalah Pimpinan

Jumlah pidato, makalah dan risalah

yang disiapkan untuk pimpinanBanda Aceh

Kegiatan Pelayanan Informasi,

Publikasi dan Aspirasi masyarakat

1.

ATK dan

PenggandaanProv.Aceh 2.787.685.230

Kegiatan Kerjasama Media Massa

3.

Prov.Aceh 3.100.000.000

10.500.000.000

Persentase kerjasama dengan media

massa

Prov.Aceh



Tabloid, Spanduk dan banner 90%

85% 2.083.647.000

Program Pengembangan Kerjasama

Informasi dan Media Masa

2.412.946.303

Persentase Informasi Daerah yang

Terintegrasi85%


Terintegrasi85%

Kegiatan Pengelolaan Sistem

Informasi Pemerintah Aceh

Tersedianya Sistem Informasi

Pemerintah Aceh yang Berkualitas


Pelayanan Informasi, Komunikasi,

Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat

serta instansi terkait

Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Tamu

Kepemerintahan Aceh

4.


Kepemerintahan Aceh

Persentase Fasilitasi terhadap

pelayanan acara dan tamu KDH/WKDHProv.Aceh

90%Prov.Aceh

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN

PROTOKOL

Bimbingan Teknis, Pelatihan dan

Sosialisasi Kebijakan Pengadaan secara

Elektronik


sesuai dengan RUP

Jumlah peserta bimbingan teknis

pengguna e-Purchasing, e-RPP, dan e-

Monev

85%

250 OrangProv.Aceh

Terwujudnya proses pengadaan barang

dan jasa melalui Purchasing, e-RPP,

dan e-Monev

80%

12 Kali

12 Kali

Banda Aceh



516.308.790

Bimbingan Teknis, Pelatihan dan


Elektronik

250 Orang

Terlaksananya bimbingan teknis dan

pelatihan pengelolaan pengadaan

barang dan jasa

Tersedianya SDM pengelola pengadaan

barang dan jasa

199.013.243

Kegiatan Pengelolaan Sistem

Informasi Pemerintah Aceh


Perkantoran Biro Humas dan

Protokol



70%

Prov.Aceh

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan

Hubungan Pers dan Masyarakat

Kegiatan Koordinasi Penyusunan

Naskah dan Makalah Pimpinan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan


Prov.Aceh

7.955.345.955

Kegiatan Pembinaan Fasilitasi Pelayanan

Acara Kepemerintahan Aceh



Terciptanya Persentase kerjasama

dengan media massa 90%

Persentase tingkat Pelayanan Acara

pada Kegiatan Pemerintahan Aceh85%


Prov.Aceh

Persentase tingkat Pelayanan Acara

pada Kegiatan Pemerintahan Aceh

Terciptanyanya tertib administrasi

perkantoran100%

Terciptanyanya tertib administrasi

perkantoran

Persentase Press Release/ Iklan/

Pariwara yang di Publikasikan melalui

Media Massa Lokal terkemuka dan

Nasional

Persentase Press

Release/Iklan/Pariwara yang di

Publikasikan melalui Media Massa

Lokal terkemuka dan Nasional

2.320.663.066

2.787.685.230

Prov.Aceh 70%

85%Prov.Aceh

Prov.Aceh

Terciptanya Persentase Fasilitasi

terhadap pelayanan acara dan tamu

KDH/WKDH

1000 Naskah

2.787.685.2325.000.000.000

Jumlah pidato, makalah dan risalah

yang disiapkan untuk pimpinan1000 Naskah2.000.000.000 1.523.912.000

1.500.000.000

Tersedianya Sistem Informasi

Pemerintah Aceh yang Berkualitas

2 3 4 5 6 7

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan

PEMBINA UTAMA

NIP. 19590126 198303 1 005

1

Drs. DERMAWAN, MM

lokasi Besaran/Volume

SEKRETARIAT DAERAH ACEH

Tabel 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH ACEH TAHUN 2019

No. Program/Kegiatan

N i h i l

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

90% 1.000.000.000 APBA 1.100.000.000

BIRO HUKUM

Urusan/Bidang

Urusan/Pemerintahan Daerah dan

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

1

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPA Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Biro-biro dilingkungan Setda Aceh

Kode


PerkantoranBanda Aceh 520.200.000 APBA

Kenaikan rata-rata 10%

dari anggaran 2018

90% 481.824.000 APBA

Prakiraan Maju Tahun 2020

572.220.000

Catatan Penting

95% 530.006.400


Perlengkapan Kantor


Perlengkapan KantorBiro Hukum 90% 139.100.000 95%


PerkantoranBiro Hukum

153.010.000


Perundang-UndanganBanda Aceh 7.079.831.782 APBA 7.787.814.960

1



undanganBiro Hukum2

1

APBA


Perkantoran

2

02



undangan


Perundang-undangan

Biro Hukum 90% 295.300.000


Aparatur dan MasyarakatBiro Hukum 90% 1.303.790.000

APBA

90% 3.452.734.463 APBA








Perpres amanah UUPA) 95% 324.830.000

95%

95% 6.319.617.358

1.434.169.000

95% 3.798.007.909

APBA


Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum 95% 526.164.200


Bantuan Hukum


Pemerintah AcehAPBA

95% 578.780.620


Produk Hukum Kabupaten/Kota


Peraturan Perundang-undanganBiro Hukum 90% 316.597.680 APBA



dan Inovatif

95% 348.257.448

95%

01

APBA

APBA

Biro Hukum 90% 6.254.197.599

3

4

5


Perkantoran

Terlaksananya Pelaksanaan

Administrasi PerkantoranBanda Aceh


Penggandaan

32.341.967.500

6

BIRO UMUM

8Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan

APPKBiro Hukum

35.576.164.250 35.576.164.250


Kantor

Penyediaan Alat Kantor1713.900.000 713.900.000

01

Biro Umum 95% 649.000.000 PAA/DAU

2Terpenuhinya Kebutuhan Penggandaan

dan Barang CetakanBiro Umum 95% 398.500.000 PAA/DAU 438.350.000 438.350.000

3


Listrik/Penerangan Bangunan Kantor PAA/DAU


Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Biro Umum 95% 1.337.000.000 1.470.700.000 1.470.700.000





7



Hukum yang lebih tinggi Biro Hukum 90% 1.450.323.840 1.595.356.224

4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Biro Umum 95% 3.030.000.000 PAA/DAU 3.333.000.000 3.333.000.000

6 Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubelair Biro Umum 95% 1.340.000.000 PAA/DAU 1.474.000.000 1.474.000.000

BIRO PEREKONOMIAN



DaerahBiro Umum 95%

Biro Umum

95% 486.000.000

PAA/DAU 605.000.000 605.000.000550.000.000


ke Luar Daerah5

28.480.614.250 28.480.614.2506Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran


Perkantoran95% 25.891.467.500 PAA/DAU

29.418.745.960


dan Kebutuhan Pimpinan


Banda Aceh

7 Biro Umum



Aparatur


Prasarana Aparatur

534.600.000 534.600.000

95% 3.074.000.000 PAA/DAU1Pengadaan Kendaraan Dinas /

Operasional


OperasionalBiro Umum

02

3.381.400.000 3.381.400.000

2Pengadaaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dians


Jabatan/DinasBiro Umum 95% 2.091.200.000 PAA/DAU 2.300.320.000 2.300.320.000

3Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Fasilitas Perlengkapan

Gedung KantorBiro Umum 95% 542.000.000 PAA/DAU 596.200.000 596.200.000

4Pengadaan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas


Rumah Jabatan/DinasBiro Umum 95% 1.216.000.000 PAA/DAU 1.337.600.000 1.337.600.000

5Pengadaan Peralatan Gendung Kantor Tersedianya Peralatan GedungKantor

Biro Umum 95% 2.102.500.000 PAA/DAU 2.312.750.000 2.312.750.000

7Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan


Rutin/Berkala Rumah JabatanBiro Umum 95% 2.631.700.000 PAA/DAU 2.894.870.000 2.894.870.000

4.257.930.556 4.257.930.5568Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor


Rutin/Berkala Gedung KantorBiro Umum

Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai

Beserta KelengkapannyaBiro Umum

95% 3.870.845.960 PAA/DAU

8.780.000.00095%Biro Umum



Dinas/Operasional


Perlengkapannya


Dinas9 9.658.000.0009.658.000.000PAA/DAU

1.051.000.000 1.156.100.000 1.156.100.000

1.454.750.000



Jabatan/Dinas


Rumah Jabatan/Dinas Biro Umum

03Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Meningkatnya Disiplin AparaturBanda Aceh

95% 785.000.000 PAA/DAU

1.454.750.000

863.500.000

95% 1.663.000.000 PAA/DAU

863.500.00010

11Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Kantor


Rutin/Berkala Peralatan KantorBiro Umum 1.829.300.000 1.829.300.000

12



Kantor



KantorBiro Umum 95% 1.322.500.000 PAA/DAU

95% 1.051.000.000 PAA/DAU 1.156.100.000 1.156.100.000

05Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas AparaturBanda Aceh 165.000.000 181.500.000 181.500.000

181.500.000 181.500.000PAA/DAU165.000.00095%Biro UmumTersedianya Program Pendidikan dan

Pelatihan Formal bagi Aparatur




Kepala Daerah



Daerah06 Banda Aceh 8.750.000.000

PAA/DAU

Banda Aceh 41,17

9.625.000.000 9.625.000.000


Daerah/Wakil Kepala Daerah

Terpenuhinya Kunjungan

Kerja/Inspeksi KDH/WKDHBiro Umum 95% 8750000000 9.625.000.000 9.625.000.000

01



Persentase Tercapainya Kebijakan

Strategis Perekonomian

1

2.740.000.000 APBA 43,87 3.014.000.000


Daerah


Pengendalian Inflasi Daerah

Biro

Perekonomian1,00 350.000.000 APBA 1,10 385.000.000

32.360.620.556 32.360.620.556

PAA/DAU

- Rancangan Qanun BUMA


85% 55.000.000


Perekonomian Biro

Perekonomian14,00



Perekonomian



Bersubsidi

1,00

5

Biro

Perekonomian

Banda Aceh 91,63 99,73 4.026.000.000

85,00

290.000.0002 Kegiatan Koordinasi Pembinaan

Kebijakan Transportasi


Transportasi

Biro

Perekonomian1,00 APBA 1,10 319.000.000

3 Kegiatan Penyusun Rencana, Standar


Biro Perekonomian


Dokumen Kerja Pemerintah Daerah Biro

Perekonomian10,00 300.000.000 APBA 11.00 330.000.000


Bidang Pangan


Pangan Alternatif


Bansos RASTRA

4 Kegiatan Koordinasi Kebijakan Bidang

Pangan

Biro


1.150.000.000 APBA 15,40 1.265.000.000

6 Kegiatan Koordinasi Kebijakan



Strategis350.000.000 APBA 85,00 385.000.000

02



Ekonomi

Persentase Tercapainya Kebijakan

yang Sinergi dalam Pengembangan

Potensi Ekonomi3.660.000.000

APBA 1,10 605.000.000





Pertanian Biro

Perekonomian


Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Biro

Perekonomian

1,00 550.000.000

1

320.000.000

3

APBA 1,10




2

352.000.000Biro

Perekonomian1,00




Hidup

Biro

Perekonomian





1,00 320.000.000 APBA 1,10 352.000.000



Energi dan Sumberdaya Mineral

4 -Laporan Rancangan Kebijakan




300.000.000 APBA 1,10 330.000.000





Pariwisata Biro


5

1,00 400.000.000 APBA 1,10

6 Kegiatan Koordinasi Pembinaan



Pemanfaatan KUR


Sektor Rill440.000.000

7 Kegiatan Koordinasi Pembinaan


Kinerja Badan Usaha Milik Aceh- Calon Pengurus BUMA Baru

Biro

Perekonomian1,00 1.100.000.000

Biro

Perekonomian

APBA 1,10 1.210.000.000



Perdagangan

8 Rancangan Kebijakan Pengembangan

Industri dan Perdagangan Biro

Perekonomian

100% 2.029.112.250

85,00 370.000.000 APBA 85,00 407.000.000

1


Perkantoran

50.000.000


Penggandaan


Terhadap Layanan PemerintahBanda Aceh 100% 1.844.647.50001


Cetakan dan Penggandaan

Administrasi PerkantoranBiro Kesra 75%

DBH / DAU /

PAA

10% 2.741.000.000 35% 3.015.100.000

3

DBH / DAU /

PAA








dan Peran Ulama

Banda Aceh


serta Adat Istiadat

Biro Kesra

Biro Kesra



105 Orang

312.465.000

56 Orang

23 Kab/Kota

400.000.000

05

50 Orang 343.711.500



Kebudayaan


Gambus di Aceh

752.073.500

80 Orang

105 Orang

827.280.850

80 Orang

440.000.000

1

2 Pembinaan Lembaga PendidikanBiro Kesra 50 Orang

56 Orang

23 Kab/Kota

45% 1.610.992.350



Pemuda / Olahraga



Pendidikan Berkarakter di Aceh

Terselenggaranya Rapat Koordinasi


1.492.840.525






1.464.538.500

1.357.127.750

DBH / DAU /

PAA



Istiadat04 Banda Aceh 20%

200 Orang

30 Orang

2 Koordinasi Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan

Biro Kesra

1 Rekomendasi

1.261.130.200

200 Orang

30 Orang

200 Orang










Kesehatan



1 Rekomendasi

200 Orang

1.146.482 .000

50 Orang

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Tersusunnya Penyusun Rancangan

Peraturan Gubernur



2.503.609.750




Pengambilan Kebijakan Pemerintah10%



Sosial

2.753.970.725


Kesejahteraan Rakyat

03

Biro Kesra

50 Orang

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Banda Aceh

1

165.000.000Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Kantor


PerkantoranBiro Kesra 75%

DBH / DAU /

PAA

165.000.000

1.586.540.450

372.171.800

15.400.000

85%


Prasarana Aparatur

Tingkat Kelengkapan Sarana dan

Prasarana AparaturBanda Aceh 150.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

3

2 Unit

Biro Kesra 1042 Orang


Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2 Tersedianya Barang TV Led 42 Inch14.000.000

1.442.309.500Biro Kesra

Biro KesraDBH / DAU /

PAA

338.338.000

75%


Aparatur

4

150.000.000

100%

35%

1042 Orang



Sekretariat Daerah Aceh

100%

85%

02



2.073.674.900

4

2750 Orang 3.058.242.000

212.695.0005

6

70 Orang 233.964.500

2750 Orang

70 Orang

6 Hari Besar

1 Kegiatan

6 Hari Besar

1 Kegiatan

1 Kegiatan




Permasyarakatan




Besar Islam

Biro Kesra

Biro Kesra

Biro Kesra





Gubernur Aceh



(P3HBI)

23 Kab/Kota

1.601.600.000DBH / DAU /

PAA

3.153.700.000



Kab/Kota

1 Kegiatan

2.780.220.000

1.885.159.000




3



Keagamaan

Koordinasi Pembinaan Imam Masjid Terlaksananya Rapat Koordinasi Imam

Masjid

Biro Kesra


69 Masjid

23 Kab/Kota

1.456.000.000

69 Masjid

2.867.000.000

36 Orang

1000 Orang

36 Orang

100 Orang

1 Kegiatan

Terlaksananya Peusijuek (tepung

tawar) Jamaah Calon Haji Sekretariat

Daerah Aceh



Manasik Haji

Biro Kesra


Keagamaan36 Orang

1000 Orang

36 Orang

100 Orang

1 Kegiatan

1


Haji Daerah


Qur'an


Daerah Aceh

2


MasjidBiro Kesra 1 Dokumen 306.298.000 1 Dokumen 336.927.800

50%

45%

45%

10.458.109.20006 Banda Aceh

10%

20%

9.507.372.000











Besar Islam


Kehidupan Beragama


Standar20%

Tersusunnya Perumusan Standarisasi

Pengelolaan Masjid

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

3.015. 100.000

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

2.741.000.000

20%

1 Kegiatan

100 Orang




UlamaBiro Kesra



Adat Se-Aceh1 Kegiatan


dan Umara Se-Aceh100 Orang


dalam Provinsi Aceh

DBH / DAU /

PAA

45%

06

07

08

09

10

11

01 Input : Dana 200.000.000 APBA 777.600.000

Outputs :

02 Input : Dana 300.000.000 APBA 864.000.000

Outputs :

03 Input : Dana 320.000.000 APBA 604.800.000

Outputs :

01

80%

Perolehan Indeks Reformasi Birokrasi

62,00

62,11

63,50

63,11






Undangan

80%

2.915.000.000 APBA 85% 7.838.400.000


inerja Pemerintahan Aceh

BIRO ORGANISASI

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS




UkurProvinsi Aceh 85%

4 (empat) sub kegiatanPAA

PAA

100% 634.679.500

PAA 4 (empat) sub kegiatan 77,5% 1.450.000.000

Kegiatan Pembinaan dan Monitoring,

Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan

Pembangunan


Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Pelaksanaan Pembangunan Aceh serta

Penganggaran Setda AcehProv / Kab / Kota 77,5% 1.050.000.000

Terlaksananya Dokumen Laporan

Kinerja Biro, Pemeliharaan Kendaraan

Dinas Biro, Perencanaan Biro, dan

Penganggaran Biro

Prov / Kab / Kota 100% 634.679.500

Kegiatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 332.256.000

Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian

Penyelenggaraan Bidang Administrasi

Pembangunan Provinsi

Terhimpunnya Laporan RFK APBA dan

APBNProv / Kab / Kota 80% 742.632.000 PAA 2 (dua) sub kegiatan 80%

3 (tiga) sub kegiatan 100% 1.028.581.000


Penyelenggaraan Bidang Jasa Kontruksi

Tersedianya Laporan Penyelenggaraan

Jasa Kontruksi Prov / Kab / Kota 100% 332.256.000 PAA 1 (satu) sub kegiatan

4.505.699.500



Pembangunan Infrastruktur

Tersedianya Laporan Data Hasil

Pemantauan Kondisi dan Permasalahan

Infrastruktur, Sarpras Permukiman,

Sanitasi Kab/Kota dan Sumber Daya

Air

Prov / Kab / Kota 100% 1.028.581.000 PAA

40% 4.105.699.500


dan Pelaksanaan Pembangunan PAA15 (lima belas) sub

kegiatan60%

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

53 Meningkatkan Kualitas

Penyelenggaraan Pelaksanaan

Pembangunan Aceh

Prov / Kab /

Kota

742.632.000



Pembangunan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Persamaan Persepsi

dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan

Pembangunan dan Tersedianya

Laporan RFK APBK dan DAK Kab/KotaProv / Kab / Kota 80% 317.551.000 1 (satu) sub kegiatan 80% 317.551.000


Perangkat Aceh




Undangan

80% 80%



Kab/Kota Jumlah SKPA yang Difasilitasi/Evaluasi

Penyusunan Analisa Jabatan 20 SKPA/Unit

Kerja

20 SKPA/Unit

Kerja

Jumlah SKPA yang Difasilitasi/Evaluasi

Penyusunan Analisa Beban Jabatan 20 SKPA/Unit

Kerja

20 SKPA/Unit

Kerja

Jumlah Pemerintah Kab/Kota yang

Dibina Penyusunan Analisis Jabatan /

Analisis Beban Kerja

20 SKPA/Unit

Kerja

20 SKPA/Unit

Kerja

04 Input : Dana 200.000.000 APBA 864.000.000

Outputs :

05 Input : Dana 300.000.000 APBA 1.123.200.000

Outputs :

06 Input : Dana 200.000.000 APBA 345.600.000

Outputs :

07 Input : Dana 200.000.000 APBA 518.400.000

Outputs :

08 Input : Dana 410.000.000 APBA 604.800.000

Outputs :

Jumlah SKPA yang Mengikuti

Bimbingan Teknis Analisis Beban

Kerja/Analisi Jabatan47 SKPA

Jumlah Kab/Kota yang Mengikuti

Bimbingan Teknis Analisis Beban

Kerja/Analisis Jabatan23 Kab/Kota


Jumlah SKPA yang Difasilitasi

Penyusunan Standar Pelayanan10 SKPA 10 SKPA

Jumlah Pelayanan Bimtek Standar

Pelayanan (SP)1 Kali



Kualitas Pelayanan Publik 5 Kali 5 Kali



Pelayanaan Publik180 Peserta

Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek

Standar Pelayanan180 Peserta


Ketatalaksanaan

Jumlah SKPA yan Difasilitasi /

Asistensi Penyusunan SOP10 SKPA 10 SKPA

9 Kab/Kota 9 Kab/KotaJumlah Kab/Kota yang Dibina

Pengelolaan Ketatalaksanaan

165 Peserta





Negara100 Peserta 100 Peserta

Jumlah Pelaksanaan BIMTEK

Penyusunan Bisnis Proses

57 SKPA / Biro

Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Setda Aceh850 Orang 900 Orang

Tersusu dan Tersedianya Katalog

Perpustakaan1 Katalog 1 Katalog

1 Kali


Dinas

Jumlah Pengadaan Buku Koleksi

Perpstakaan680 Buku 690 Buku

Persentase Koleksi Perpustakaan yang

dilakukan Penyiangan dan Pengentrian

dalam Aplikasi Imlislate 70%



Jumla SKPA/Biro yang Mengikuti

Fasilitasi Penyusunan Perjanjian

Kinerja56 SKPA / Biro

Jumlah SKPA/Biro yang Mengikuti

Fasilitasi Penyusunan Perjanjian

Kinerja Berjenjang56 SKPA / Biro 57 SKPA / Biro


Fasilitasi Penyusunan Dokumen

Indikator Kinerja Utama56 SKPA / Biro 57 SKPA / Biro

09 Input : Dana 300.000.000

Outputs :

10 Input : Dana 485.000.000 APBA 1.272.000.000

Outputs :

01 Input : Dana 165.000.000 APBA 561.600.000

Outputs :

02 Input : Dana 140.000.000 APBA 552.960.000

Outputs :

03 Input : Dana 130.000.000 APBA 259.200.000

Outputs :

Jumlah Dokumen DUK Setda 2018 1 Dokumen 1 Dokumen

01 Input : Dana 676.356.224 APBA 900.000.000

Outputs :

435.000.000 APBA 1.373.760.00002

03

01

02

600.000.000


Baru




Batas Daerah








1 PP dan 1 Perpres 515.000.000 APBA1 PP dan 1 Draft

Qanun

BIRO TATA PEMERINTAHAN


Perundang-Undangan


Kewenangan Aceh yang Diselesaikan 515.000.000 600.000.000APBA

900.000.000


Perkantoran


Penanggung Jawab Kegiatan Biro

Organisasi90% 90%


Pakai90% 90%




Kepegawaian Lingkup Setda95% 95%

PROGRAM PELAYANAN



Administrasi Perkantoran95% 676.356.224 APBA 95%


Difasilitasi Kenaikan Pangkat160 ASN 160 ASN

Jumlah ASN Setda yang Diusulkan

Satya Lencana Karya10 ASN 10 ASN

Jumlah ASN Setda yang Menerapkan

SKP685 ASN 685 ASN

Jumlah ASN Setda yang ditetapkan

Gaji Berkala300 ASN 300 ASN


mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional 12 PNS 12 PNS


Jumlah ASN Setda yang Mendapatkan

Cuti200 ASN 200 ASN



Kab/Kota Jumlah Peserta Rakor Reformasi

Birokrasi Pemerintah Aceh dan

Kab/Kota


AKIP

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (Lkj)3 Dokumen 3 Dokumen


Sosialisasi Aplikasi e-Sakip57 SKPA / Biro 57 SKPA / Biro

PROGRAM PEMBINAAN,

PENGEMBANGAN DAN

KESEJAHTERAAN APARATUR



200 Peserta200 Peserta

Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi

Road Map Reformasi Birokrasi15 Kab/Kota 23 Kab/Kota


Dievaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi23 Kab/Kota



Penyusunan LPPA

Penyusunan LKPJ Gubernur

Rapat Kerja Camat se-Aceh

Persiapan Pelaksanaan Pemilu

Terkoordinasinya Pengadaan TanahFasilitasi Persiapan Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Kepentingan Umum 100%Aceh 420.099.208

03

Rapat Koordinasi Bidang Kependudukan Terlaksananya Koordinasi Bidang

Kependudukan yang Lebih BaikAceh 100%

APBA 100% 500.000.000

300.000.000250 Peserta

227.600.000 APBA 100% 300.000.000

Pembentukan Tim Desk Pemilu 2019,



Koordinasi Penataan Batas Negara

Aceh 100% 660.100.000 APBA

Terlaksananya Koordinasi Batas NegaraBanda Aceh 5 Segmen 250.000.000


Keamanan dan KetenagakerjaanBanda Aceh 120 Orang 200.000.000 APBA 120 Orang

400.000.000 APBA

Terlaksananya Rapat Kerja Camat se-

Aceh

5 Segmen

23 Kab/Kota


Ketenaga Kerjaan di Aceh

APBA

350 Peserta298.600.000 APBA

Tersusunnya LKPJ Gubernur TA 2018Biro Tapem

Pentaan Wilayah Mukim dan Gampong Terlaksananya Penataan Wilayah


Batas-batas GampongAceh 23 Kab/Kota

Banda Aceh 350 Peserta

Biro Tapem60 Peserta dan 2

Dokumen200.000.000

2 Dokumen

400.000.000

204.700.000 APBA

2 Dokumen 273.400.000 APBA

250.000.000

250.000.0003 Dokumen

300.000.000


Kelembagaan


Pemerintah Daerah

APBA60 Peserta dan 2

Dokumen

3 Dokumen

225.000.000



MassaBiro Tapem


Pemerintahan



Daerah

23 Kab/Kota 425.000.000

200.000.000 APBA150 Peserta dan 1

Lap




Khusus dan Keistimewaan Aceh



dan Kekhususan Aceh Aceh150 Peserta dan 1

Lap

2 Segmen



Provinsi Sumut

Aceh-Sumut-

Jakarta70%

Evaluasi dan Monitoring LPPD Kab/Kota

831.000.000 APBA 3 Segmen 900.000.000




Rupa Bumi di AcehAceh 23 Kab/Kota 400.000.000 APBA

500.000.000 APBA 90%



Urusan Pemerintahan Konkuren





Aceh

3 Kab/Kota dan 23

Kab/Kota Urusan

Konkuren

445.000.000

650.000.000

APBA 23 Kab/Kota 500.000.000




150.000.000



Wilayah Kecamatan



Administrasi Terpadu KecamatanAceh 80% 255.000.000 APBA 100% 250.000.000

APBA23 Kab/Kota dan 1

Lap200.000.000

Terlaksananya Pembinaan Terhadap

Penyusunan LPPD Kab/KotaAceh 65 Peserta 132.000.000 APBA



Aceh



Kab/KotaBanda Aceh

23 Kab / Kota 208.000.000 APBA




Pengisian Data EKPODAceh

23 Kab/Kota dan 1

Lap133.000.000






DPRK dan Kecamatan

Banda Aceh 23 Kab / Kota 300.000.000

11

Pendukung

Sekretariat Daerah

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

1000 Penyedia 1000 Penyedia

46 Orang 46 Orang

52

250 Orang 786.500.000

005 Bimbingan Teknis, Pelatihan dan


Elektronik

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis

Pengguna e-Purchasing, e-RPP dan e-

Monev250 Orang 516.308.790 APBA

907.500.000

004 Pengembangan Kebijakan dan


Barang dan Jasa

Terlaksananya Proses Penyusunan dan

Sosialisasi Peraturan Bidang


3 Ran.Pergub &

211 Orang360.000.000 APBA

3 Ran.Pergub &

230 Orang520.300.000

610 Orang 1.041.700.000

003 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Sistem Informasi Pengadaan

Barang dan Jasa yang dikelola serta

dikembangkan3 Aplikasi 307.500.000 APBA 3 Aplikasi

847.000.000

002 Pembinaan dan Pengelolaan Sistem


Jumlah Pembinaan Pengelolaan

Layanan Pengadaan secara Elektronik

di Provinsi dan Kab/Kota600 Orang 880.000.000 APBA

001 Penyelenggaraan Layanan Pengguna


Jumlah Penyedia dan Pengelola yang

Menggunakan dan Memahami Sistem

Pengadaan secara Elektronik727.100.000 APBA

APBA

345.310.000

APBA 150 Orang 1.000.000.000



Persentase Pengadaan Barang dan

Jasa sesuai dengan RUP Banda Aceh 85% 2.790.908.790 90% 4.103.000.000

004 Bimbingan Teknis dan Sertifikasi


Jumlah ASN Lingkup Pemerintah Aceh

yang dilakukan Bimbingan Teknis dan

Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

120 Orang 530.000.000

70 Orang 230.000.000

003 Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi

Tenaga Pengadaan

Jumlah Personil Tenaga Pengadaan

Barang/Jasa yang Terbina dan

ditingkatkan Kompetensinya679 Orang 1.300.000.000 APBA 700 Orang 1.656.550.000

002 Penyusunan dan Perumusan Pola


Usaha

Jumlah Peserta Kemitraan Pemerintah

dengan Dunia Usaha di Bidang Barang

dan Jasa60 Orang 150.000.000

001 Pembinaan dan Pendampingan



Barang dan Jasa3 Kasus / 4 Orang APBA 3 Kasus / 4 Orang 380.000.000

4500 Paket 11.767.500.000

Jumlah Pembinaan dan Pendampingan



Barang dan Jasa

50

51 Banda Aceh 80% 85% 3.266.550.000

90% 16.197.500.000

350 Orang

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN



dengan RUP



BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

APBA

113.700.000 APBA

Banda Aceh 85% 15.088.250.000

12 Laporan

600.000.000





Jumlah Paket Pemilihan Penyedia

Barang dan Jasa Pemerintah Aceh4300 Paket 10.494.850.000 APBA

Jumlah Peserta Sosialisasi dan Bimtek

Penyusunan Rencana Umum

Pengadaan Pemerintah dan Rencana

Pelaksanaan Pengadaan (RPP) SKPA330 Orang 571.050.000

001

002

003

004 Peningkatan Layanan Administrasi dan

Sarana Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Layanan

Administrasi dan Sarana Pengadaan

Barang dan Jasa



Jumlah Laporan Pelaksanaan


Pelaksanaan Pengadaan Barang dan

Jasa

APBA 15 Kegiatan 3.700.000.000




dan Jasa

Persentase Kasus Hukum Pengadaan

Barang dan Jasa yang diselesaikan

12 Laporan 130.000.000

15 Kegiatan 3.908.650.000

2.325.310.000

01

32


44

47

1 Website 1 Website

5 Media Sosial 5 Media Sosial


Drs. DERMAWAN, MM

Pembina Utama

NIP. 19590126 198303 1 005

3.936.858.303

2.787.685.230

7.955.345.955

PAA

85%

984.238.600984.238.600

500 Informasi

Publik

2.412.946.303 DAU, PAA 90% 2.412.946.303

3.936.858.303

1.523.912.000 DAU 1000 Naskah 1.523.912.000

85%

85%

2.787.685.230

2.083.647.000 2.083.647.000

PAA

85%

85%

DBH, DAU 7.955.345.955

5.855.570.830 5.855.570.830

90%

1 Kegiatan

1 Tahun

2.787.685.2302.787.685.230

6.276.009.021 10.276.009.021

2.320.663.066 DAU

85%

2.787.685.230 DAU 100% 2.787.685.230

70% 2.320.663.066

85%

85%

85%

1000 Naskah

90%

Provinsi Aceh

Provinsi Aceh

Provinsi Aceh

Provinsi Aceh

Provinsi Aceh

ATK dan

Penggandaan

200 Media Massa

90%

1 Kegiatan

1 TahunProvinsi Aceh

Provinsi Aceh

Provinsi Aceh

85%

Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi

Pemerintah Aceh

Peningkatan kualitas sistem dan

informasi pemerintah Aceh

500 Informasi

Publik


Terintegrasi

Provinsi Aceh

Provinsi Aceh

Provinsi Aceh

Provinsi Aceh

Provinsi Aceh

Provinsi Aceh

Provinsi Aceh

Persetase Fasilitasi terhadap pelayanan

acara dan tamu KDH/WKDH

Program Peningkatan Kapasitas,

Komunikasi, Sosialisasi dan Hubungan

Masyarakat serta instransi terkait

001 Kegiatan Koordinasi Penyusun Naskah

dan Makalah Pimpinan

Jumlah Pidato, makalah dan risalah

yang disiapkan untuk pimpinan

Provinsi Aceh

Provinsi Aceh

002 Kegiatan Pelayanan Informasi, Publikasi

dan Aspoirasi Masyarakat



Tabloid, Spanduk dan Banner

Terlaksananya Hari Pers Nasional

Tahun 2019

Terlaksananya operasional Juru Bicara

Gubernur Aceh

Program Pengembangan Data dan

Informasi




Keprotokaolan

Terlaksananya Pelayanan Acara Acara

pada Kegiatan Pemerintahan Aceh

Program Pengembangan Kerja sama

Informasi dan Media Massa

001 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan


Persentase Press

Release/Iklan/Pariwara yang di

Publikasikan melalui Media Massa

Lokal terkemuka dan Nasional

Persentase kerjasama dengan media

massa


Keperintahan Aceh

Tingkat Kepuasan Pengakses Data dan

Informasi

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Bidang Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian


Perkantoran



Teciptanya tertib administrasi

perkantoran

TERIMA KASIH


PEMERINTAH ACEH

Documents

PENYUSUNAN RENCANA KINERJA (RENJA · Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengacu kepada Rencana